Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Diubah dengan : • Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Mencabut : • Permenkes No.

36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas • Permenkes No. standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

• HOME • LOGIN • PROFIL • Sejarah • Struktur Organisasi • Susunan Kepengurusan • Himpunan • HISFARIN • HIMASTRA • HIASKOS • HISFARDIS • HISFARSI • HISFARMA • HISFARKESMAS • IYPG • Pengurus Daerah • DOKUMEN • Organisasi • Akta Notaris Pendirian • SK Penetapan Badan Hukum • AD/ART • Kode Etik & Disiplin Apoteker Indonesia • Standar Kompetensi Apoteker Indonesia • Keputusan • Peraturan Organisasi • Kongres Rakernas • Rakornas • Pengurus Pusat • Rakernas • Materi Kegiatan • Materi World Pharmacists Day standar pelayanan kefarmasian di puskesmas • Materi World Pharmacists Day 2020 • Pameran PIT IAI 2020 • Pameran Rakornas Ditjen Farmalkes 2021 • Desain Materi World Pharmacist Day 2021 • Usulan Perubahan Permenkes No.

3 Tahun 2020 • Pemerintah • Umum • Kesehatan • Pendidikan Tinggi • Pengawasan Obat & Makanan • BERITA & KEGIATAN • BERITA • Organisasi • Artikel • Kegiatan • AGENDA • GALERI • IAI STORE • HALO IAI • IYPG • Sejarah IYPG • Kepengurusan • Struktur Organisasi • Program Kerja • Berita • @ppiai • @PPikatanapotekerindonesia • @PP_IAI • Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) • PP Ikatan Apoteker Indonesia
2020 Peraturan Menteri Kesehatan NO.

26, BN 2020/ NO 1206 ; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas ABSTRAK: CATATAN: • Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020. Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.

Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS KESEHATAN UPTD.

INSTALASI FARMASI KABUPATEN JL. Sadar Alam Tomori Tlp 0927-2321577 LABUHA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEFARMASIAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PUSKESMAS) A. PROSEDUR TETAP PENERIMAAN RESEP 1. Menerima resep dan memberi nomor 2.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Melakukan skrining resep : a. Pemeriksaan kelengkapan administratif resep, yaitu : nama dokter, nomor surat izin praktik (SIP), paraf/tandatangan dokter, tanggal penulisan resep, nama obat, jumlah obat, aturan pakai, nama, umur, berat badan, jenis kelamin dan alamat/no.

telp pasien. b. Pemeriksaan kesesuaian farmaseutik, yaitu bentuk sediaan, dosis, potensi, inkompatibilitas, cara dan lama penggunaan obat. c. Pertimbangan klinik seperti kesesuaian indikasi, alergi, efek samping,interaksi dan kesesuaian dosis. 3. Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya, bila perlu meminta persetujuan setelah pemberitahuan.

B. PROSEDUR TETAP PERACIKAN OBAT 1.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Membersihkan tempat dan peralatan kerja. 2. Mengambil obat/bahan obat dari wadahnya dengan menggunakan alat yang sesuai misalnya sendok/spatula, nama dan jumlah obat sesuai yang diminta, memeriksa mutu secara organoleptis dan tanggal kadaluarsa obat.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

3. Untuk sediaan : a. Sirup kering Memberikan sediaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kering harus dalam keadaan sudah dicampur air matang sesuai dengan takarannya pada saat akan diserahkan kepada pasien b. Untuk sediaan obat racikan, langkah – langkah sebagai berikut : - Menghitung kesesuaian dosis - Menyiapkan pembungkus dan wadah obat racikan sesuai dengan kebutuhan - Menyiapkan dan mengambil obat sesuai kebutuhan - Tidak mencampur antibiotika dengan obat lain dalam 1 (satu) sediaan - Menghindari penggunaan alat yang sama untuk mengerjakan sediaan yang mengandung beta laktam dan non beta lactam - Menggerus obat yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu, lalu digabungkan dengan obat yang jumlahnya lebih besar, digerus sampai homogen.

- Membagi obat dengan merata. - Mengemas racikan obat sesuai dengan permintaan dokter - Puyer tidak disediakan dalam jumlah besar sekaligus. 4. Menuliskan nama pasien, tanggal, nomor dan aturan pakai pada etiket yang sesuai dengan permintaan dalam resep dengan jelas dan dapat dibaca. Etiket putih untuk obat dalam, etiket biru untuk obat luar, dan label kocok dahulu untuk sediaan emulsi dan suspensi. 5.

Memeriksa kembali jenis dan jumlah obat sesuai permintaan pada resep, lalu memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya. C. PROSEDUR TETAP PENYERAHAN OBAT 1. Memeriksa kembali kesesuaian antara jenis, jumlah dan cara penggunaan obat dengan permintaan pada resep.

2.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Memanggil dan memastikan nomor urut/nama pasien. 3. Menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat (PIO) 4. Memastikan bahwa pasien telah memahami cara penggunaan obat. D. PROSEDUR TETAP PELAYANAN INFORMASI OBAT A. Dalam Pelayanan Resep : Memberi informasi kepada pasien saat penyerahan obat, terdiri dari : 1.

Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari, apakah di waktu pagi, siang, sore atau malam. Dalam hal ini termasuk apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan.

2. Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus dihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskan untuk mencegah timbulnya resistensi.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

3. Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan. Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral, obat tetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot hidung, tetes telinga, suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

4. Efek yang akan timbul dari penggunaan obat, misalnya berkeringat, mengantuk, kurang waspada, tinja berubah warna, air kencing berubah warna dan sebagainya.

5. Hal-hal lain yang mungkin timbul, misalnya interaksi obat dengan obat lain atau makanan tertentu dan kontraindikasi obat tertentu dengan diet rendah kalori, kehamilan dan menyusui. B. Menerima dan menjawab pertanyaan : 1.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana melalui penelusuran literatur secara sistematis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. 2. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat secara sistematis C. Menyediakan dan memasang poster, booklet, leaflet yang berisi informasi obat pada tempat yang mudah dilihat oleh pasien E. PROSEDUR TETAP PENANGANAN OBAT RUSAK ATAU KADALUARSA 1.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Mengidentifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa 2. Memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya 3. Membuat catatan nama, no. batch, jumlah dan tanggal kadaluarsa obat yang rusak dan/atau kadaluarsa 4. Melaporkan dan mengirim laporan pemusnahan berupa BAP pemusnahan yang disrtai saksi-saksi dan mengirimkan BAP tersebut pada UPTD.IFK dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

5. Mendokumentasikan pencatatan tersebut F. PROSEDUR TETAP PENCATATAN DAN PENYIMPANAN RESEP 1. Mencatat jumlah resep harian berdasarkan jenis pelayanan (umum, JKN, dsb) 2. Mengelompokkan resep berdasarkan urutan, tanggal, nomor resep dan kelompok pembiayaan pasien 3. Mencatat dan mengelompokkan resep narkotik/psikotropik 4. Menyimpan resep pada tempat yang ditentukan secara berurutan berdasarkan tanggal agar memudahkan dalam penelusuran kembali.

G. PROSEDUR TETAP PEMUSNAHAN RESEP 1. Memusnahkan resep yang telah tersimpan selama minimal 3 (tiga) tahun 2. Tata cara pemusnahan: a.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Resep narkotika dihitung lembarannya b. Resep lain ditimbang c. Resep dihancurkan, lalu dikubur atau dibakar 3. Membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan format terlampir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang dari instansi terkait dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas 4.

Mengirimkan berita acara pemusnahan resep ke Dinas Kesehatan dan UPTD IFK dengan tembusan Balai POM setempat Labuha, Mei 2017 Mengetahui : Kepala UPTD. Instalasi Farmasi Kabupaten Halmahera Halmahera Selatan Hi. Latahan, S.

Si., Apt Nip. 19710517 200604 1 003 Related Documents
Dalam menu ini terdapat Buku Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Petunjuk teknis ini membahas rincian pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi tujuan, manfaat, pihak yang terlibat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tahapan pelaksanaan serta evaluasi dalam pelayanan kefarmasian.

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit I Catatan Apoteker




2022 www.videocon.com