Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Pembentukan pemerintah Indonesia dalam dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan PPKI (18-22 Agustus 1945) – Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Dokurtsu Junbi Cosakai dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan mereka menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal itu pula dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari Tionghoa.

Baca: Sejarah Pembentukan PPKI Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang, yang berlangsung dari tanggal 18-22 Agustus. Sidang PPKI ini merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI pada tanggal 10-16 Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan 29145 yang telah membahas dan menghasilkan rancnagan undang-undang dasar.

Hasil Sidang Pertama PPKI: Mengesahkan Undang-Undang Dasar serta Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Sidang ini sekaligus menjadi sidang pertama PPKI setelah dibentuk pada pada Jepang. Pada hari pertama ini, sidang berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu: • Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara (yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945). • Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.

Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Itu berarti, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. • Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. • Kata “ Muqaddimah” diubah menjadi “ Pembukaan“. • Pembukaan alenia keempat anak kalimat “ Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” saja. • Pembukaan alenia keempat anak kalimat “ Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab” diubah menjadi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab“.

• Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “ Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam” diubah menjadi “ Presiden adalah orang Indonesia Asli“. Perubahan-perubahan tersebut terjadi setelah tokoh-tokoh dari Indonesia yang beragama kristen, khususnya yang berasal dari Indonesia timur, mengajukan keberatan terhadap rumusan lama yang terlalu bernuansa Islam. Dengan jiwa besar serta dilandasi semangat untuk menjaga persatuan bangsa, para tokoh Islam berjiwa besar untuk mengubah kata atau kalimat yang terlalu bernuansa Islam tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia telah memiliki sebuah landasan konstitusional. Sementara itu, pemilihan kedua tokoh ini dilakukan secara aklamasi atas usulan Otto Iskandardinata. Selanjutnya, sebelum sidang hari pertama ditutup, Presiden menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil dengan Otto Iskandardinata sebagai ketuanya. Tugas panitia kecil adalah membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.

• Jawa Barat : Mas Suratdjo Kertohadikusumo • Jawa Tengah : Raden Panji Suroso • Jawa Timur : Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo • Borneo (Kalimantan) : iR. Mohammad Noor • Sulawesi : dr. Sam Ratulangi • Maluku : Mr. Johannes Latuharhary • Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I Gusti Ketut Pudja • Ssumatera : Mr. Teuku Moh. Hassan • Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusuma • Menteri Luar Negeri : Mr. Achmad Soebardjo • Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis • Menteri Kehakiman : Ir. Surachman Cokrodisuryo • Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi • Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara • Menteri Penerangan : Mr.

Amir Syarifuddin • Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri • Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosuyoso • Menteri Kesehatan : dr. Boentaran Martoatmodjo • Menteri Perhubungan (ad interim) : Abikusno Cokrosuyoso • Menteri Kemakmuran : Ir. D.P. Surahman Dalam perkembangan selanjutnya, KNIP memiliki wewenang legislatif, yang ditetapkan dalam rapat pertama KNIP tanggal 16 Oktober 1945.

Oleh karena itu, KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Badan ini bertugas menjaga kemanan rakyat. Dalam badan ini terhimpun unsur-unsur bekas anggota Peta, Heiho, Polisi, Seinendan, dan Keibodan. Awalnya, BKR dibentuk bukan sebagai kesatuan militer yang resmi. Hal itu untuk menghindari permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia. Akan tetapi, ketegangan politik yang terjadi pada bulan September menyadarkan pemerintah bahwa BKR tidak cukup untuk mempertahankan negara dari serangan musuh.

Pada pertengahan bulan itu, tepatnya tanggal 16 September 1945, angkatan perang Inggris yang tergabung dalam South East Asian Commad (SEAC) mendarat di Jakarta. Inggris melakukan tekanan kepada jepang untuk tidak menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Selang beberapa wkatu kemudian, mendarat juga tentara Sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dan dibonceng oleh pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) pada tanggal 29 September 1945.

Kedatangan pasukan membuat para pemuda terpanggil untuk ikut serta mengangkat senjata dan mendirikan berbagai anggota kelaskaran pemuda seperti Hizbullah, Pemuda Indonesia Maluku, Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan Pemuda Republik Indonesia di Aceh.

Organisasi-organisasi ini memiliki satu tujuan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Maka, terjadi pertempuran yang sengit antara Sekutu dan para pemuda Indonesia.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Meskipun demikian, keadaan bertambah buruk. Pemerintah Indonesia sar bahwa sulit mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara tanpa memiliki angkatan perang.

Maka melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya melalu maklumat tanggal 16 Oktober 1945, Supriyadi, pemimpin perlawanan PETA di Blitar, diangkat sebagai menteri keamanan Rakyat.

MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me 5.7.

Sebarkan ini: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ( Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya pelaksanaan janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P.

Soeroso. Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang). Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hasil Sidang BPUPKI I Dan II BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Ketuanya adalah dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan wakilnya adalah R.P. Suroso • Hasil Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 • Muh.Yamin (29 Mei 1945) • Peri kebangsaan • Peri kemanusiaan • Peri ketuhanan • Peri kerakyatan • Kesejahteraan rakyat • • Prof.Dr.Supomo (31 Mei 1945) • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir batin • Musyawarah • Keadilan rakyat • • Ir.soekarno (1 Juni 1945) • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme dan kemanusiaan • Mufakat dan demokrasi • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan yang Maha Esa • Hasil Sidang BPUPKI Kedua Pada Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 • Pernyataan Indonesia merdeka • Pembukaan Undang-Undang Dasar • Undang-Undang Dasar itu sendiri dan Batang Tubuh Baca Juga : Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia 3 Orang Perumus Dasar Negara • Mr.Muhammad Yamin • Prof.Dr.Mr.Soepomo, dan • Ir.Soekarno Panitia Sembilan • Ir.

Soekarno (ketua) • Drs. Moh. Hatta (wakil ketua • Mr. Achmad Soebardjo (anggota) • Mr. Muhammad Yamin (anggota) • KH. Wachid Hasyim (anggota) • Abdul Kahar Muzakir (anggota) • Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) • H. Agus Salim (anggota) • Mr.

A.A. Maramis (anggota) Pembentukan BPUPKI Latar Belakang Dan Sebab Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidian dan Guan yang memberi kesempatan untuk Sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang.

Sementara posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jendral Douglas Mac Arthur melalui siasat loncat kataknya berhasil pantai Irian dan membangun markasnya di Holandia (Jayapura).

Dari Holandia inilah Mac Arthur akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain kekuatan Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang.

Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif (menyerang) berubah menjadi defensif (bertahan). Kepada bangsa Indonesia, pemerintah militer Jepang masih tetap menggembar gemborkan (meyakinkan) bahwa Jepang akan menang dalam perang Pasifik. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki.

Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik moril maupun materiil, maka dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku Ginkai) pada tanggal 7 September 1944 (ada yang menyebutkan 19 September 1944), Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Pada saat itu, Koiso dianggap menciptakan perdamaian dengan Sekutu, namun ia tak bisa menemukan solusi yang akan menenteramkan militer Jepang atau Amerika.

Sejak dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan itu pemerintah Jepang memberi kesempatan pada bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan Hinomaru (bendera Jepang), begitu pula lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo.

Di satu sisi ada sedikit kebebasan, namun di sisi lain pemerintah Jepang semakin meningkatkan jumlah tenga pemuda untuk pertahanan. Selain dari organisasi pertahanan yang sudah ada ditambah lagi dengan organisasi lainnya seperti: Barisan Pelajar (Suishintai), Barisan Berani Mati (Jikakutai) beranggotakan 50.000 orang yang diilhami oleh pasukan Kamikaze Jepang yang jumlahnya 50.000 orang (pasukan berani mati pada saat penyerangan ke Pearl Harbour).

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur Raya dimana Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, bahkan Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang berhasil diduduki oleh Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang Ambon, Makasar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya.

Menghadapi situasi yang kritis itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tujuan pembentukan badan tersebut adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi tawar menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya BPUPKI berhasil dilantik 28 Mei 1945 bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito.

Adapun keanggotaan yang terbentuk berjumlah 67 orang dengan ketua Dr. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat dan R. Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya Ichi Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara.

Ir. Soekarno yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua, menolak pencalonannya karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan, karena biasanya peranan ketua sebagai moderator atau pihak yang menegahi dalam memberi keputusan tidak mutlak.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkanlah upacara peresmian BPUPKI bertempat di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta, dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah Ketujuh Jenderal Itagaki dan Panglima Tentara Keenam Belas di Jawa Letnan Jenderal Nagano.

BPUPKI mulai melaksanakan tugasnya dengan melakukan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar bagi Indonesia kelak. Hal utama yang dibahas adalah dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Selama masa tugasnya BPUPKI hanya mengadakan sidang dua kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chou Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

Pada sidang pertama, Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara Indonesia yang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Baca Juga : “Pemerintahan Orde Baru” Sejarah & ( Lahir – Kebijakan ) Hasil-hasil Sidang BPUPKI Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) Sidang pertama BPUPKI membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka.

Ketua BPUPKI dalam pembukaannya meminta pandangan pada para anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia tersebut. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara tersebut diantaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno. Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

Akhirnya diadakan masa reses selama satu bulan. Kemudian BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia kecil dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan sembilan orang.

Oleh karena itu, panitia ini disebut juga dengan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia Sembilan ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka.

Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta ( Jakarta Charter), yang isinya sebagai berikut. • Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. • Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. • Persatuan Indonesia. • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan.

• Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. • Hasil Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 • Muh.Yamin (29 Mei 1945) • Peri kebangsaan • Peri kemanusiaan • Peri ketuhanan • Peri kerakyatan • Kesejahteraan rakyat • • Prof.Dr.Supomo (31 Mei 1945) • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir batin • Musyawarah • Keadilan rakyat • • Ir.soekarno (1 Juni 1945) • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme dan kemanusiaan • Mufakat dan demokrasi • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan yang Maha Esa Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli – 17 Juli 1945) Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar, termasuk mengenai pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir.

Soekarno. Panitia perancang ini kemudian membentuk panitia kecil untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. pemimpin panitia kecil adalah Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD.

Untuk menyempurnakan UUD dengan segala pasal-pasalnya diserahkan kepada paniti kecil yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa yang anggotanya Husein Jayadiningrat, H.

Agus Salim dan Supomo. Pada tanggal 14 juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang UUD. Ir. Soekarno sebagai ketua Panitia Perancang UUD melaporkan tiga hal penting sebagai berikut. • Pernyataan Indonesia merdeka. • Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta). • Batang tubuh yang kemudian disebut undang-undang dasar. Baca Juga : “Dekrit Presiden” Alasan Dikeluarkannya & ( Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ) Pembentukan Dan Persidangan Bpupki Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk oleh Jepang dan diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945.

Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In d Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P.

Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945) Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. • Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” dan mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: • peri kebangsaan; • peri kemanusiaan; • peri ketuhanan; • peri kerakyatan; • kesejahteraan rakyat.

• Mr. Supomo (31 Mei 1945) Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: • persatuan; • kekeluargaan; • keseimbangan lahir dan batin; • dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan • keadilan sosial.

• Ir. Sukarno (1 Juni 1945) Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini: • kebangsaan Indonesia; • internasionalisme atau perikemanusiaan; • mufakat atau demokrasi • kesejahteraan sosial; • Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila. Baca Juga : Kronologis Proklamasi Kemerdekaan Beserta Penjelasannya Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945) Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk.

Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan Sembilan.

Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta berbunyi, seperti dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan.

Piagam Jakarta Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang- Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H.

Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Jumlah Anggota BPUPKI • KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua) • R.P. Soeroso (Wakil Ketua) • Hibangase Yosio (Wakil Ketua) – orang Jepang • Ir. Soekarno • Drs. Moh. Hatta • Mr. Muhammad Yamin • Prof. Dr. Mr. Soepomo • KH. Wachid Hasjim • Abdoel Kahar Muzakir • Mr. A.A. Maramis • Abikoesno Tjokrosoejoso • H. Agoes Salim • Mr. Achmad Soebardjo • Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat • Ki Bagoes Hadikoesoemo • AR Baswedan • Soekiman • Abdoel Kaffa • R.A.A.

Poerbonegoro Soemitro Kolopaking • KH. Ahmad Sanusi • KH. Abdul Halim Di antara para anggotanya terdapat lima orang keturunan Tionghoa, yaitu • Liem Koen Hian • Tan Eng Hoa • Oey Tiang Tjoe • Oey Tjong Hauw • Drs.

Yap Tjwan Bing. Tujuan BPUPKI • Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia guna membantu Jepang menghadapi pihak sekutu dengan memberikan kemerdekaan Indonesia. • Untuk membntuk negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan pemerintahan Indonesia. Demikianlah pembahasan mengenai Sejarah BPUPKI semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada IPS, Sejarah Ditag analisis sidang bpupki, anggota bpupki, artikel suasana sidang bpupki, bagaimana proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan bpupki, bagaimana suasana organisasi bpupki, bagaimana suasana pembentukan bpupki, bagaimana suasana pembentukan ppki, bpupki brainly, bpupki brainly fahmedsunu, bpupki dan ppki brainly, bpupki dan ppki kepanjangan, bpupki ketua, gambar suasana sidang bpupki, hasil ppki, hasil sidang bpupki, hasil sidang bpupki 1, hasil sidang bpupki brainly, hasil sidang bpupki dan ppki, hasil sidang panitia sembilan, hasil sidang pertama ppki, hasil sidang ppki, jelaskan sidang pertama bpupki, jelaskan suasana sidang bpupki, jumlah anggota bpupki, jumlah anggota bpupki dan ppki, keanggotaan bpupki, kepanjangan ppki, ketua bpupki adalah, ketua panitia sembilan, latar belakang bpupki, masa reses sidang bpupki adalah, menyebutkan usulan dasar negara dari soepomo, nama lain bpupki adalah, nama pancasila pertama kali dicetuskan oleh, nama pancasila tercetus dari ucapan, pada sidang pertama bpupki membahas tentang, panitia sembilan, pembentukan bpupki, penetapan dasar negara, pengertian ppki, pengertian proklamasi kemerdekaan, perumusan dasar negara, perumusan dasar negara brainly, piagam jakarta dirumuskan dalam rapat, piagam jakarta ditetapkan pada tanggal, pkn tentang bpupki, ppki, ppki adalah, ppki dibentuk pada tanggal, proklamasi kemerdekaan, pusat tenaga rakyat didirikan, rangkuman bpupki, rangkuman bpupki dan ppki, ringkasan hasil sidang bpupki, ringkasan suasana sidang bpupki, sebutkan bagaimana suasana pembentukan bpupki, sejarah bpupki, sejarah pembentukan bpupki, sejarah pembentukan ppki dan hasil sidangnya, sejarah ppki, sejarah proklamasi kemerdekaan, sejarah singkat bpupki, sejarah tentang kegiatan bpupki, sejarah terbentuknya bpupki dan ppki, sidang bpupki, sidang bpupki 2, sidang bpupki brainly, sidang pertama bpupki dilaksanakan di, sidang pertama dan kedua ppki, sidang pertama ppki, sidang sidang bpupki brainly, soal tentang hasil sidang bpupki, suasana sidang bpupki pertama, suasana sidang pembentukan bpupki, tanggal sidang bpupki dan ppki, tokoh bpupki, tugas bpupki, tugas dan tujuan bpupki, tugas ppki, tujuan bpupki, tujuan dibentuknya bpupki, tujuan dibentuknya ppki, tujuan ppki, tujuan sidang pertama bpupki, tuliskan pengurus dan keanggotaan ppki, usulan dasar negara Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Interaksi Manusia Dan Komputer (IMK) • Logam adalah • Asam Asetat – Pengertian, Rumus, Reaksi, Bahaya, Sifat Dan Penggunaannya • Linux adalah • Teks Cerita Fiksi • Catatan Kaki adalah • Karbit – Pengertian, Manfaat, Rumus, Proses Produksi, Reaksi Dan Gambarnya • Dropship Adalah • Pengertian Dialektologi (Dialek) • Asam Oksalat : Pengertian, Msds, Rumus, Sifat, Bahaya & Kegunaannya • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
Tahukah Anda hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?

Untuk Anda ketahui, sidang tersebut merupakan sidang PPKI yang pertama yang dilaksanakan tepat sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sidang ini diprakarsai oleh Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI yang menyarankan untuk segera dilaksanakan sidang pertama PPKI dalam rangka melengkapi berbagai kekurangan dalam syarat terbentuknya sebuah Negara.

Serangkaian agenda kemudian disusun untuk memenuhi kekurangan tersebut. Akhirnya, dilaksanakanlah Sidang I PPKI yang sukses menghasilkan beberapa keputusan penting bagi kelanjutan bangsa dan Negara Indonesia.

Nah, hasil sidang inilah yang akan kami informasikan dalam materi kali ini, selamat dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan. Suasana Sidang PPKI 18 Agustus 1945 Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut dilaksanakan di Pejambon, Gedung Kesenian Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri) yang dihadiri oleh semua anggota PPKI yang berjumlah 27 orang.

Pada saat itu, suasana kebatinan dan situasi politik Indonesia telah berubah secara dramatis, menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Sekitar pukul 11.30 sidang ini dibuka di bawah pimpinan Ir. Soekarno. Dalam sidang tersebut dihasilkan 3 keputusan penting tentang kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik Negara Indonesia yang merdeka, yaitu: 1.

Mengesahkan UUD 1945 Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia adalah salah satu keputusan sidang PPKI saat itu. UUD disusun dan digunakan sebagai alat untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat itu, UUD 1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut: • Pembukaan atau mukadimah • Batang Tubuh atau isi yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

• Penjelasan UUD yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Hasil sidang selanjutnya dari PPKI adalah memilih pemimpin negara (Presiden dan wakilnya). Pemilihan umum tidak diselenggarakan karena saat itu negara dalam situasi darurat.

Soekarno dan Moh. Hatta secara aklamasi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Terpilihnya Soekarno-Hatta tidak lepas dari peran Otto Iskandardinata. Dialah yang mengusulkan agar Soekarno dan Moh. Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Usul itu kemudian disetujui oleh PPKI dan dengan suara bulat semua peserta sidang menyetujuinya. 3. Sebelum MPR terbentuk, tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional Secara organisasi, Komite Nasional dalam sidang ini belum terbentuk.

Jadi, hasil sidang ini merupakan bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada sidang-sidang berikutnya. Berdasarkan hasil-hasil sidang PPKI di atas, maka secara ketatanegaraan berdirinya Negara Republik Indonesia sudah memenuhi persyaratan utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan, yakni Presiden dan Wakil Presiden.

Demikianlah uraian tentang 3 Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945, semoga bermanfaat. • Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia • Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Bahasa Jepang: 独立準備委員会Dokuritsu Junbi Iinkai) atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. [1] Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. [2] Daftar isi • 1 Tanggal pembentukan • 2 Keanggotaan • 3 Sidang-Sidang PPKI • 3.1 Sidang 18 Agustus 1945 • 3.2 Sidang 19 Agustus 1945 • 3.3 Sidang 22 Agustus 1945 • 3.3.1 1.

Membentuk Komite Nasional Indonesia • 3.3.2 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia • 3.3.3 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat • 4 Lihat pula • 5 Referensi • 6 Bacaan terkait Tanggal pembentukan [ sunting - sunting sumber ] Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945.

Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI.

PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya. [3] Keanggotaan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar anggota BPUPKI-PPKI Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).

Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut: [4] • Ir. Soekarno (Ketua) • Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua) • Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota) • KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota) • R. P. Soeroso (anggota) • Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota) • Abdoel Wachid Hasjim (anggota) • Ki Bagus Hadikusumo (anggota) • Otto Iskandardinata (anggota) • Abdoel Kadir (anggota) • Pangeran Soerjohamidjojo (anggota) • Pangeran Poeroebojo (anggota) • Dr.

Mohammad Amir (anggota) • Mr. Abdul Abbas (anggota) • Teuku Mohammad Hasan (anggota) • GSSJ Ratulangi (anggota) • Andi Pangerang (anggota) • A.A. Hamidhan (anggota) • I Goesti Ketoet Poedja (anggota) • Mr. Johannes Latuharhary (anggota) • Yap Tjwan Bing (anggota) Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu: • Achmad Soebardjo (Penasihat) • Sajoeti Melik (anggota) • Ki Hadjar Dewantara (anggota) • R.A.A.

Wiranatakoesoema (anggota) • Kasman Singodimedjo (anggota) • Iwa Koesoemasoemantri (anggota) Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 agustus 1945 • Kata Mukadimah diganti menjadi kata Pembukaan • Sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa" • Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu "Nagara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" • Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Sidang-Sidang PPKI [ sunting - sunting sumber ] Sidang 18 Agustus 1945 [ sunting - sunting sumber ] • Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

• Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. • Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang 19 Agustus 1945 [ sunting - sunting sumber ] PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. • Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara • Membentuk Pemerintahan Daerah.

Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. No. Provinsi Nama Gubernur 1 Jawa Barat Mas Sutardjo Kertohadikusumo 2 Jawa Tengah Raden Pandji Soeroso 3 Jawa Timur R. M. T. Ario Soerjo 4 Sumatra Mr. Teuku Muhammad Hasan 5 Borneo Ir. H. Pangeran Muhammad Noor 6 Sulawesi Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi 7 Maluku Mr. Johannes Latuharhary 8 Sunda Kecil I Gusti Ketut Pudja Sidang 22 Agustus 1945 [ sunting - sunting sumber ] 1.

Membentuk Komite Nasional Indonesia [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Partai Nasional Indonesia 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat [ sunting - sunting sumber ] Pembentukan Badan Keamanan Rakyat ( BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • PPPKI • BPUPKI • Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Kahin 1952, hlm. 127. • ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-23. Diakses tanggal 2011-11-29. • ^ A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13. • ^ "Pembentukan PPKI". Tana Ngada. Parameter -Access ifa= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Bacaan terkait [ sunting - sunting sumber ] • Achmad Soebardjo.(1970).

Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta. • Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo. • Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan, George McTurnan (1952).

Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8. • Halaman ini terakhir diubah pada 27 April 2022, pukul 06.37. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Hasil sidang PPKI 1, 2, 3 – PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Tugas-tugas PPKI memang untuk melakukan persiapan kemerdekaan. Wujudnya bisa dilihat dari hasil sidang PPKI yang menghasilkan berbagai keputusan, seperti mengesahkan UUD 1945 dan membentuk komite nasional. Awalnya PPKI dibentuk sebagai pengganti dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya.

Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. Umumnya tugas PPKI yang paling utama adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Drs.

Mohammad Hatta. Terdapat 21 anggota awal PPKI yang kemudian bertambah 6 anggota lagi, sehingga total ada 27 anggota yang bergabung dengan PPKI. Di antara anggota PPKI juga meliputi Achmad Soebardjo, Otto Iskandardinata, Dr.

Soepomo dan Radjiman Widyodiningrat. Usai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang di hari berikutnya. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni: • Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 • Sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945 • Sidang ketiga PPKI dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 Hasil sidang PPKI menghasilkan banyak keputusan penting, di antaranya adalah pengesahan undang-undang dasar 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta pembentukan komite nasional Indonesia pusat.

(baca juga hasil sidang BPUPKI) Hasil Sidang PPKI Sidang PPKI dilaksanakan 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Tiap sidang menghasilkan ide, gagasan dan keputusan berbeda yang dibahas, meliputi pembentukan konstitusi, struktur pemerintahan, komite nasional dan pasukan negara. Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang pertama. 1. Mengesahkan UUD 1945 Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara.

PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Adapun rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. Selain itu juga dilakukan revisi Piagam Jakarta dimana kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ diganti menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. 2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia.

Atas usulan Otto Iskandardinata secara aklamasi, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya. 3. Membentuk Komite Nasional Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional.

Fungsi komite nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945 Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang kedua. 1. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi Hasil sidang PPKI kedua salah satunya adalah pembentukan pemerintah daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, dimana tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah.

Adapun 8 provinsi yang dibentuk beserta nama gubernurnya adalah : No Provinsi Nama Gubernur 1 Sumatra Teuku Mohammad Hassan 2 Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo 3 Jawa Tengah R. Panji Suroso 4 Jawa Timur R. A. Suryo 5 Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja Suroso 6 Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Nor 7 Sulawesi Mr.

J. Ratulangi 8 Maluku Dr G. S. S. J. Latuharhary 2. Membentuk komite nasional daerah Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk komite nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

No Nama Menteri Departemen 1 R.A.A.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Wiranata Kusumah Departemen Dalam Negeri 2 Mr. Achmad Soebardjo Departemen Luar Negeri 3 Prof. Dr. Mr. Soepomo Departemen Kehakiman 4 Ki Hajar Dewantara Departemen Pengajaran 5 Abikusno Tjokrosujoso Departemen Pekerjaan Umum 6 Abikusno Tjokrosujoso Departemen Perhubungan 7 A.A.

Maramis Departemen Keuangan 8 Ir. Surachman Tjokroadisurjo Departemen Kemakmuran 9 Dr. Buntaran Martoatmojo Departemen Kesehatan 10 Mr. Iwa Kusuma Sumantri Departemen Sosial 11 Soeprijadi Departemen Keamanan Rakyat 12 Mr. Amir Syarifudin Departemen Penerangan 13 Wachid Hasjim non-departemen 14 Dr. M. Amir non-departemen 15 Mr. R. M. Sartono non-departemen 16 R. Otto Iskandardinata non-departemen 4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia Usai sidang PPKI kedua dilakukan rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia.

Atas usulan Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional ini berasal dari tentara Heiho dan PETA. Selain itu anggota kepolisian dimasukkan dalam departemen dalam negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah pikiran Otto Iskandardinata. Kemudian Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara. Hasil Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang ketiga.

1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Di sidang pertama telah diputuskan untuk membentuk komite nasional, namun baru di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP resmi terbentuk.

Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik terdiri dari golongan muda dan masyarakat. Pada sidang KNIP, ditunjuk Kasman Singodimerjo sebagai ketua. Sementara terdapat tiga wakil ketua, yakni M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Latuharhary sebagai wakil ketua kedua serta Adam Malik sebagai wakil ketua ketiga.

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) Hasil sidang PPKI ketiga salah satunya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Ir.

Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.

Rancangan awal PNI sebagai partai tunggal di Indonesia kemudian ditolak. Pada akhir Agustus 1945, rencana ini pun dibatalkan dan sejak itu gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah dimunculkan lagi. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Hasil sidang ketiga PPKI juga menghasilkan keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

Fungsi BKR adalah untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Berkaitan dengan pembentukan BKR, maka PETA, Laskar Rakyat dan Heiho resmi dibubarkan. Pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus dilakukan segera demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah itulah referensi sejarah Indonesia mengenai hasil sidang PPKI pertama, kedua dan ketiga mulai tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945.

Hasil sidang PPKI memiliki fungsi dan peranan penting dalam keberlangsungan dan kedaulatan Republik Indonesia sampai saat ini. Di buku sejarah saya sidang ppki ada 4 kali… Tanggal 18,19,20, dan 22. Yg di atas tanggal 20 nya gak ada. Di buku sejarah saya, tanggal 20 isinya membahas tentang badan penolong rakyat keluarga korban perang (bpkkp) dan menghasilkan 8 pasal ketentuan salah satunya berisi tentang pembentukan badan keamanan rakyat (bkr) Balas • Bener kok, memang ada sidang PPKI tanggal 20, cuma pada umunya sekolah memberi tau kalau sidang PPKI diadakan 3x.

Sebenranya banyak sejarah Indonesia yang tersebunyi, dan jarang diberitahukan kepada masyarakat :).Buku sejarah anda pasti sangat bagus, sehingga memberikan detail yang jarang diberitau oleh buku lain. Kalau saya boleh tau apa ya judul bukunya? Trimakasih Balas • Guys gw entar aku bikin aku kangen kamu yang ingin kamu lakukan saat ini saya kirimkan ke alamat yang di dalamnya terdapat berbagai macam penyakit seperti ini tidak ada yang mau di kmpul yang rangkuman halaman 44-73 di Indonesia yang ke dua kalinya dalam sejarah Indonesia yang ke dua kalinya dalam sejarah Indonesia yang ke dua kalinya dalam sejarah Indonesia tuyul aja ya mas dijawab pada saat itu juga kalo ada yg mau di ajak ke dalam hati saya akan coba untuk ubah menjadi lebih tidur Balas • Bener kok, memang ada sidang PPKI tanggal 20, cuma pada umunya sekolah memberi tau kalau sidang PPKI diadakan 3x.

Sebenranya banyak sejarah Indonesia yang tersebunyi, dan jarang diberitahukan kepada masyarakat :).Buku sejarah anda pasti sangat bagus, sehingga memberikan detail yang jarang diberitau oleh buku lain. Kalau saya boleh tau apa ya judul bukunya? Trimakasih Balas • Artikel Terbaru • 50+ Contoh Tumbuhan Monokotil Beserta Nama Latinnya [Lengkap] • 30+ Contoh Kalimat Langsung dan Tidak Langsung Beserta Pengertiannya • 4+ Fungsi Sosiologi Bagi Masyarakat Beserta Peran dan Manfaatnya • Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli & Secara Umum • 8+ Unsur Intrinsik Novel Beserta Pengertian dan Contohnya [Lengkap] Artikel Pilihan
Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung tanggal 18-22 Agustus.

Sidang ini merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Sidang Hari Pertama: Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Memilih Presiden dan Wakil Presiden Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini bernama Gedung Tyuuoo Sangi-in. Hari itu, rapat membahas perubahan UUD 1945, karena anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islamsentris.

Mengatasi hal tersebut, Hatta kemudian membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo (pemimpin Muhammadiyah) agar bersedia menerima perubahan tersebut. Nyatanya, para pemimpin Islam yang hadir dalam sidang PPKI saat itu bersedia, semata demi masa depan dan persatuan bangsa.

Sidang hari itu pun akhirnya terlaksana dengan lancar dan menghasilkan keputusan : • Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. • Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. • Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden Sebelum disahkan terdapat beberapa perubahan dalam UUD: • Kata Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan.

• Pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

• Pembukaan alinea keempat anak kalimat Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. • Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli. Perubahan-perubahan tersebut terjadi setelah tokoh-tokoh dari Indonesia yang beragama Kristen khususnya yang berasal dari Indonesia Timur mengajukan keberatan terhadap rumusan lama yang terlalu bernuansa Islam.

Selanjutnya sebelum sidang hari pertama ditutup Presiden menunjuk 9 orang anggota sebagai Panitia Kecil dengan Otto Iskandardinata sebagai ketuanya. Sidang Hari Kedua: Pembentukan Kementrian dan Pembagian Wilayah Sidang hari kedua yaitu tanggal 19 Agustus PPKI menetapkan 12 departemen, menunjuk para dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan departemen serta menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya.

• Jawa Barat : Mas Sutardjo Kertohadikusumo • Jawa Tengah : Raden Panji Suroso • Jawa Timur : Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo • Borneo (Kalimantan) : Ir. Mohammad Noor • Sulawesi : dr.

Sam Ratulangi • Maluku : Mr. Johannes Latuharhary • Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I Gusti Ketut Pudja • Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hassan Di luar itu masih ada tambahan dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Selanjutnya ditetapkan juga 12 kementerian yaitu: • Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusuma • Menteri Luar Negeri : Mr. Achmad Soebardjo • Menteri Keuangan : Mr.

A.A. Maramis • Menteri Kehakiman : Ir. Surachman Cokrodisuryo • Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi • Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara • Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin • Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri • Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosuyoso • Menteri Kesehatan : dr.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Boentaran Martoatmodjo • Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso • Menteri Kemakmuran : Ir. D.P. Surahman Empat menteri negara terdiri dari Wahid Hasyim, dr. M. Amin, Mr. R.M. Sartono, dan Otto Iskandardinata. Sementara itu, empat pejabat negara terdiri dari: • Ketua Mahkamah Agung : Mr. dr. Kusumah Atmaja • Jaksa Agung : Mr.

Gatot Tarunomiharjo • Sekretaris negara : Mr. A.G. Pringgodigdo • Juru bicara negara : Sukarjo Wiryo Pranoto Hari Ketiga: Membentuk Tiga Badan Baru (KNI, PNI, dan BKR) Pada sidang hari ketiga yaitu 22 Agustus, presiden memutuskan berdirinya tiga badan baru yaitu: a.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan badan pembantu dan penasehat Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah termasuk mantan anggota PPKI.

Jumlahnya mencapai 137 orang. Anggota KNIP kemudian dilantik di gedung kesenian Pasar Baru pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua : Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I : M.

Sutarjo Kartohadikusumo Wakil Ketua II : Johannes Latuharhary Wakil Ketua III : Adam Malik b. Partai Nasional Indonesia Tujuan dibentuknya PNI adalah untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Susunan pengurusnya sebagai berikut: Pimpinan utama : Ir.

Soekarno Pimpinan kedua : Drs. Moh. Hatta Dewan pimpinan lainnya : Mr. Gatot Tarunamiharja, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. A.A. Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono. c. Badan Keamanan Rakyat Badan ini bertugas untuk menjaga keamanan rakyat. Dalam badan ini terhimpun unsur-unsur bekas anggota PETA, Heiho, Polisi, Seinendan, dan Keibodan. Awalnya BKR dibentuk bukan sebagai kesatuan militer yang resmi.

Hal itu untuk menghindari permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia. Akan tetapi ketegangan politik yang terjadi pada bulan September menyadarkan pemerintah bahwa BKR tidak cukup untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Selanjutnya melalui maklumat tanggal 16 Oktober 1945 Supriyadi (pemimpin perlawanan PETA di Blitar diangkat sebagai menteri keamanan rakyat.Suara.com - PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sejarahnya, PPKI pernah menggelar beberapa sidang. Lantas apa hasil sidang PPKI tersebut? Perlu diketahui, anggota awal PPKI hanya 21 orang. Jumlah anggota bertambah menjadi 27 orang. PPKI menggelar sidang sebanyak 3 kali, sehingga ada 3 hasil sidang PPKI yang perlu diketahui publik. Berikut adalah hasil sidang PPKI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Hasil Sidang PPKI Pertama Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Hasil sidang PPKI pertama antara lain: Baca Juga: Kronologi Peristiwa Rengasdengklok • Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 • Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden • Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Hasil Sidang PPKI Kedua Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil senagai berikut: • Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi • Membentuk Komite Nasional (daerah) • Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.

Hasil Sidang PPKI Ketiga
Hasil sidang PPKI pertama tentang rumusan dasar negara dan UUD Sidang PPKI 18 agustus 1945 merupakan sidang PPKI yang pertama, sidang ini dilaksanakan tepat sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan Karno. Sidang PPKI tidak hanya dilaksanakan satu hari saja, namun sidang PPKI dilaksanakan selama tiga kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 agustus 1945.

PPKI ini dibentuk sebagai pengganti dari BPUPKI dimana BPUPKI dibubarkan karena tugasnya dianggap sudah selelsai. Tugas utama dari PPKI adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. hasil sidang PPKI yang dilaksanakan sebanyak tiga kali ini menghasilkan ide, gagasan, dan keputusan yang berbeda-beda meliputi pembentukan konstitusi, komite nasional, struktur pemerintahan, dan pasukan negara.

Berikut uraian hasil sidang ppki. Hasil sidang PPKI yang pertama (18 Agustus 1945) • Mengesahkan UUD 1945 PPKI mengesahkan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dimana rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat sebelumnya oleh BPUPKI. Selain hal tersebut, juga dilakukan revisi Piagam jakarta dan rancangan batang tubuh UUD 1945 hasil sidang II BPUPKI.

Berikut empat perubahan yang terjadi: • Adapun kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”. • Sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

• Adanya perubahan dari pasal 6 UUD 45 yang berbunyi “Presiden ialah ornag Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

• Adanya perubahan pasal 28 UUD 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan diubah menjadi pasal 29 UUD 45 yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam menjaga persatuan kesatuan dan juga kemerdekaan yang telah diperjuangankan, maka Moh Hatta bersama Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, Teuku Hasan, dan Wachid Hasyim mencapai kesepakatan untuk menghapus tujuh kata kunci dalam sila pertama, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka rumusan dasar negara yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradap, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Mengangkat presiden dan wakil presiden Hasil dari sidang PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat presiden dan juga wakil presiden Indonesia.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

Kemudian atas usulan dari Otto Iskandardinata secara aklamasi, maka Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama yang didampingi oleh Drs. Moh Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. • Membentuk komita nasional Pembentukan dari komite nasional bertujuan untuk membantu seluruh tugas Presiden selama belum dibentuk MRP dan DPR.

Hasil sidang PPKI kedua (19 Agustus 1945) Hasil sidang ppki tanggal 19 agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang kedua yang mana agenda sidang ppki tanggal 19 agustus 1945 dilaksanakan tepat satu hari setelah sidang PPKI yang pertama, berikut hasil sidang PPKI yang kedua: • Pembentukan pemerintah daerah 8 provinsi Sidang ppki 19 agustus 1945 memutuskan wilayah indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau kepala daerah.

• Membentuk komite nasional daerah di tiap-tiap provinsi yang telah dibagi. • Membentuk 12 kementerian kabinet di tiap departemen dan 4 menteri negara non departemen.

dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan

• Membentuk Tentara Rakyat Indonesia (TRI), atas usulan dari Adam Malik pasukan tentara nasional berasal dari tentara Heiho dan PETA. Hasil sidang PPKI ketiga (22 Agustus 1945) Pada sidang PPKI ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: • Adanya penetapan Komite Nasional Indonesia Dalam sidang ppki ketiga yaitu tanggal 22 agustus 1945 menghasilkan (KNPI), yang beranggotakan sebanyak 137 orang yang berasal dari golongan muda dan masyarakat.

• Pembentukan Parta Nasional Indonesia (PNI), PNI bertujuan untuk mewujudkan negara RI yang berdaulat, adil dan makmur. • Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), BKR bertujuan untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Belajar sejarah Indonesia memang asik, apalagi belajarnya di tempat yang asik dan seru. Belajar di bimbel Nusa Caraka akan memberikan kenyamanan dalam belajar. tak hanya tempatnya saja yang nyaman, namun belajar bersama mentor berpengalaman dan teman-teman yang tak kalah seru, bakal jadi penyemangat belajarmu.

Yuk uji kemampuanmu dengan mengerjakan latihan soal berikut! Latihan Soal 1 Apa hasil sidang ppki tanggal 18 agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang pertama? 2 Dibawah ini hasil sidang ppki 18 agustus 1945 kecuali. . • Mengesahkan UUD 45 • Mengangkat presiden dan wakil presiden pertama • Membentuk 12 kementerian 3 Apa hasil sidang PPKI ke 4 ? 4 Apa hasil dari sidang PPKI 19 Agustus 1945? 5 Jelaskan tujuan dibentuknya PPKI!

Lusiani Monalisa Post navigation PT. Multi Cipta Imperium Kantor Pusat Jl. Nakulo 2, Tegalbaru, Jaten, Karanganyar 57771 (0271) 688 2356 Kantor Cabang Solo – Jl Moh. Yamin 98, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57154 Sukoharjo – Jl Lettu Ismail No.55, Purworejo, Sukoharjo Karanganyar – Jl Mayor Kusmanto (Barat Stadion 45), Karanganyar Boyolali – Jl Perintis Kemerdekaan No.9 (Barat Dispora Boyolali), Boyolali Sragen – Jl Perintis Kemerdekaan (Selatan SMAN 1 Sragen), Banjar Asri, Nglorog, Sragen Klaten – Jl Mayor Kusmanto (Depan Polsek Klaten Utara), Dadimulyo, Klaten Utara, Klaten Wonogiri – Jl Tandon (Barat SMK 1 PGRI / MTs N 1 Wonogiri), Giriwono, Wonogiri Contact Us Pusat 0857 4758 2566 (Salamah) 0822 2522 5708 (Dzi) Cabang Solo – 0815 6780 7423 (Inggrid) Sukoharjo – 0895 4212 08172 (Novi) Karanganyar – 0895 0570 8098 (Nia) Boyolali – 0857 2746 4749 (Kessy) Klaten – 0857 2996 2955 (Miya) Sragen – 0856 0140 4383 (Zahri) Wonogiri – 0895 3870 55527 (Krisna) Jam Operasional Senin – Sabtu 09.00 – 17.00 WIB

Sejarah Pembentukan Pemerintahan Pertama RI Bagian 1 Sidang PPKI (Sejarah Wajib Kelas XI)




2022 www.videocon.com