Undang undang menolak vaksin

undang undang menolak vaksin

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengeluarkan peraturan presiden yang isinya mengatur soal penerapan sanksi bagi yang menolak vaksinasi COVID-19. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulan Pandemi COVID-19. Sanksi dijabarkan dalam Pasal 13A yang berbunyi: (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID- 19.

undang undang menolak vaksin

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID- 1 9. (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atauc. denda. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume- 5 Kemudian dalam Pasal 13B berbunyi: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang yang dimaksud dalam pasal 13B tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal 14 yang menyatakan: (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi- tingginya Rp1 juta; (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Pemerintah memandang setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun tak mengikuti vaksinasi, akan menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus corona.

Adapun Perpres tersebut diteken Jokowi pada 9 Februari 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 10 Februari 2021. Meskipun terdapat sanksi administrasi dan pidana dalam perpres, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo selalu menekankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah lebih mengutamakan masyarakat yang secara sukarela melakukan vaksinasi COVID-19.

"181,5 juta rakyat Indonesia yang akan divaksinasi lebih diutamakan (yang sukarela) daripada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang secara positif ada di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 maupun Undang-undang Nomor 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," kata Fadjorel kepada Liputan6.com di Jakarta.

Nyatanya, kata dia, sudah ada 1 juta orang lebih dari 1,5 juta tenaga kesehatan di Indonesia yang bersedia divaksinasi secara sukarela.

"Pemerintah yakin seyakin-yakinnya bahwa vaksinasi 181,5 juta rakyat Indonesia akan berhasil dan tuntas untuk menyelamatkan diri kita, orangtua kita, anak-anak kita dan seluruh bangsa Indonesia," kata dia. "Dengan demikian, Presiden Joko Widodo menjalakan kewajiban konstitusional beliau yaitu menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan prinsip salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Fadjroel.

Sementara, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut pemberian sanksi baik secara administrasi maupun pidana adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. "Itu (sanksi) tentunya merupakan langkah-langkah terakhir. Pada prinsipnya, kita tahu bahwa vaksinasi massal COVID-19 adalah bertujuan untuk kita bersama-sama sebagai bagian dari warga negara Indonesia untuk kita bisa undang undang menolak vaksin dari pandemi COVID-19," kata Nadia di Jakarta, Senin undang undang menolak vaksin.

Hal pertama yang akan dilakukan pemerintah, kata Nadia adalah dengan mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi yang diberikan bertujuan untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan pandemi di negara ini.

"Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau individu tapi kepentingan masyarakat bersama," kata dia. Kemudian, langkah kedua undang undang menolak vaksin melakukan persuasi dengan mengajak masyarakat yang masih menolak vaksinasi. Misalnya dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat agar menjadi keteladanan mengajak komunitasnya untuk melakukan vaksinasi. Meski demikian Nadia menyadari ada hak dan kewajiban setiap warga negara.

Di mana, ada hak masyarakat untuk tidak melakukan vaksinasi. Namun, apabila penolakan tersebut justru membahayakan masyarakat maka pemerintah akan mengambil tindakan. "Jadi sanksi adalah jalan terakhir untuk kemudian kalau betul-betul tidak bisa dilaksanakan," ujar Nadia.

undang undang menolak vaksin

Lalu bagaimana penerapan dalam pemberian sanksi tersebut? "Bagaimana implementasinya, ya sesuai tupoksi masing-masing ya," ujar dia.

Sementara, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan pemberian saksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan tergantung pada Satgas COVID-19 "Satgas COVID-19 yang dikedepankan. Tentu kita selalu koordinasi dengan Satgas COVID-19" kata Ramadhan kepada Liputan6.com.

** #IngatPesanIbu Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan. Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita. Masyarakat Harus Maklum Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, masyarakat perlu memahami saat ini Indonesia dan dunia dalam kondisi darurat pandemi.

"Saya pikir, kehadiran sanksi sebagai upaya masyarakat ikut menyukseskan vaksinasi COVID-19. Lagi pula kita harus segera juga berupaya mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) 70 persen dari populasi penduduk," kata Daeng saat dihubungi Liputan6.com, Senin (15/2/2021).

Adapun partisipasi pelaksanaan vaksinasi harus turut didukung masyarakat. Hal ini menyangkut tanggung jawab kesehatan, yang regulasinya--termasuk sanksi--juga diatur dalam undang-undang.

"Di dalam Undang-undang kesehatan, Undang-undang terkait wabah, setiap warga negara memiliki tanggung jawab, dan kewajiban menciptakan sekaligus ikut serta penanggulangan wabah. Salah satunya ikut vaksinasi," terang Daeng. "Jadi, secara regulasi, sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian secara substansi, kita masing-masing bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan," lanjutnya. Daeng menambahkan, masyarakat harus menyadari, kondisi sekarang bukan situasi normal.

Pandangan kehadiran sanksi jika menolak vaksinasi COVID-19 undang undang menolak vaksin dipahami dalam hal kedaruratan kesehatan. "Yang harus dipahami bersama, kita sedang kondisi emergency, lagi darurat pandemi. Tentunya, berbeda dengan kondisi normal. Nah, ini harus dibedakan," tambahnya.

Sama halnya dengan kewajiban menggunakan masker dan larangan berkumpul. Dalam kondisi normal, setiap orang tak diwajibkan menggunakan masker dan boleh berkumpul. Namun, berbeda ketika saat pandemi.

"Ya, kalau normal enggak diwajibkan semua pakai masker. Tapi karena kondisi darurat COVID-19 ya diwajibkan pakai masker. Tujuannya, untuk menghentikan kedaruratan wabah ini," imbuhnya. "Sama saja soal berkerumun. Memangnya kita enggak boleh berkerumun dalam kondisi normal?

Ya, boleh, tapi karena sekarang kondisi wabah menjadi tidak boleh. Jadi, hukum darurat pandemi, saya kira masyarakat perlu tahu." Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai ancaman sanksi bagi yang menolak vaksinasi COVID-19 tak memiliki dasar hukum.

Sebab, berdasar Undang-Undang Nomor undang undang menolak vaksin Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan pada seseorang yang menolak melaksanakan karantina kesehatan.

"Jadi kalau mau (yang menolak vaksin) dipidana mau pakai dasar apa?

undang undang menolak vaksin

Peraturan presiden? Tidak bisa, peraturan pemerintah nggak bisa.

undang undang menolak vaksin

Harus pakai undang-undang," kata Margarito kepada Liputan6.com di Jakarta. Jadi, Margarito menegaskan pidana tidak boleh diatur dalam peraturan presiden maupun peraturan pemerintah. Selain itu, penggunaan Undang-Undang soal wabah menular sebagai dasar hukum untuk mempidana seseorang yang tak mau vaksinasi juga tak tepat.

"Sejak kapan ini dikatakan penyakit menular? Adakah keputusan pemerintah menyatakan ini sebagai penyakit menular, menurut saya tidak bisa dipakai sebagai dasar," kata dia. Margarito juga menekankan, bahwa vaksinasi adalah hak yang bisa diambil atau tidak.

Hak itu, kata dia, dalam hukum adalah sebuah konsep yang diberikan kepada seseorang untuk dapat menggunakan atau tidak menggunakan tergantung individu. "Jadi ini penghargaan terhadap otonomi individu," lanjut Margarito. Untuk itu, Margarito menyarankan agar pemerintah bisa menjelaskan soal pentingnya vaksinasi COVID-19 serasional mungkin dan bisa dimengerti oleh masyarakat sehingga vaksinasi bisa diterima di masyarakat. "Terangkan sejujur jujurnya bagaimana vaksin itu, dari mana saja, bagaimana buatnya dan segala macam-macam diterangkan secara terbuka, jujur sehingga orang-orang bisa mengerti sehingga dengan sendirinya orang datang sendiri minta vaksin.

Jadi tidak perlu pakai pidana," ujar dia. Kemudian, penjelasan tersebut juga harus disampaikan secara pesuasif dan terorganisir, tersistem dengan argumen yang dapat diterima. "Hindari sedapat mungkin kontroversi-kontroversi atau ketidaktepatan antara satu dengan lainnya dalam menerangkan soal ini," kata Margarito. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, berpendapat seharusnya mengampanyekan vaksin bukan dengan mengedepankan sanksi.

Namun harus tuntas dari sisi edukasi dan promosi, terutama berkait substansi klinis tingkat keamanan, kehalalan, termasuk dampak baiknya untuk kemaslahatan umat.

"Fokus dalam vaksinasi undang undang menolak vaksin kampanye substantif agar masyarakat tau dan memahami itu yang penting," kata Hermawan kepada Liputan6.com di Jakarta.

Sebab, jika dalam mengkampanyekan undang undang menolak vaksin dengan mengedepankan sanksi maka akan memberi efek psikologis bagi masyarakat.

Terlebih jika kewenangan sanksi itu diserahkan kepada pimpinan kementrian lembaga, institusi, atau pimpinan daerah. "Maka potensi tindak penegakan hukum yang tidak terstandar oleh masing-masing pimpinan daerah atau institusi, di sinilah keresahan sosial akan muncul, tekanan sosial, tekanan psikis. Dikala kita juga sudah tertekan secara fisik dan materil di tengah pandemi," tandas Hermawan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan, sanksi penghentian jaminan sosial jika tak mau vaksinasi COVID-19 melanggar ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sanksi ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021. "Untuk masalah sanksi tidak mendapatkan jaminan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi yang menolak vaksin COVID-19, menurut saya itu sudah melanggar UU SJSN," kata Timboel kepada Liputan6.com melalui pesan singkat, Senin (15/2/2021). "Misalnya, amanat Pasal 20 ayat 1 UU SJSN yang tertulis soal peserta adalah orang yang membayar iuran.

Bila seseorang sudah membayar iuran JKN, orang tersebut berhak mendapat pelayanan JKN," dia menambahkan. Lebih lanjut, Timboel mengatakan bahwa hanya karena tidak mau ikut vaksinasi, bukan berarti individu yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan pelayanan JKN. "Tidak boleh karena menolak divaksin, orang tersebut justru tidak mendapat pelayanan JKN," ujarnya. Kedudukan sanksi jaminan sosial di dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 di bawah UU SJSN, menurut Timboel, sudah melanggar isi Undang-undang.

Sebaiknya, sanksi vaksinasi COVID-19 yang terkait penghentian jaminan sosial direvisi. "Untuk memastikan konsistensi regulasi, hendaknya Perpres yang mengkaitkan sanksi dengan jaminan sosial direvisi saja," katanya. Upaya Pemerintah melindungi masyarakat dengan vaksinasi termasuk hal yang sangat baik dan harus didukung oleh seluruh masyarakat. Harapannya, masyarakat bersedia ikut vaksinasi, terlebih lagi bila sudah tercatat dalam daftar penerima vaksin COVID-19.

"Semoga seluruh masyarakat mau untuk divaksin. Semoga juga regulasi Pemerintah konsisten dengan UU SJSN," harap Timboel. tirto.id - Pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait pelaksanaan vaksinasi corona, pekan ini. Regulasi itu adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres Nomor 14 Undang undang menolak vaksin 2021 diteken undang undang menolak vaksin Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2021, dan resmi berlaku sehari kemudian. Isi perpres tentang vaksinasi corona ini mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

Salah satu yang direvisi ialah ketentuan mengenai pengadaan vaksin Covid-19. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengatur, selain melalui penunjukan BUMN dan kerja sama dengan lembaga/badan internasional, pelaksanaan pengadaan vaksin corona juga dapat lewat penunjukan langsung badan usaha penyedia.

Adapun penunjukan langsung itu diputuskan Menteri Kesehatan. Selain itu, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengatur kewajiban mengikuti vaksinasi corona bagi mereka yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19.

Adapun penetapan nama-nama orang penerima vaksinasi corona dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Kesehatan.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19," demikian bunyi Pasal 13A Ayat 2, Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Kewajiban itu bisa gugur hanya jika orang yang terdata sebagai penerima vaksin Covid-19 ternyata tidak memenuhi kriteria menjadi peserta vaksinasi corona.

Kriteria yang dimaksud adalah sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia. Ketentuan soal kewajiban itu, juga dibarengi dengan ancaman pemberian sanksi untuk mereka yang memenuhi kriteria, tetapi menolak disuntik vaksin Covid-19. Aturan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona tersebut diatur dalam Pasal 13A Ayat 4. Terdapat 3 jenis sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada penolak vaksinasi corona, yakni: • Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; • Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; • Dan/atau denda.

Ketentuan sanksi lainnya diatur dalam Pasal 13B, yang berbunyi: "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular." Merujuk isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular [ PDF], memang diatur ketentuan sanksi pidana terhadap pihak yang sengaja menghalangi penanggulangan wabah.

Sesuai pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984, ancamannya adalah pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp1 juta. Selain mengatur sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 juga memuat ketentuan lain tentang penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi, termasuk jika efek samping vaksin menyebabkan kejadian fatal.

Untuk melihat isi pepres vaksin corona terbaru, silakan klik link: Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Penerbitan perpres vaksin terbaru itu bagian dari upaya pemerintah untuk menuntaskan program vaksinasi Covid-19 yang digelar gratis di seluruh provinsi.

Pemerintah RI menargetkan sebanyak 181,55 juta warga Indonesia bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Data Satgas Penanggulangan Covid-19 menunjukkan, sampai dengan Sabtu (13/2/2021) atau hari ini, penerima vaksin Covid-19 tahap I undang undang menolak vaksin pertama) sudah sebanyak 1.060.326 orang. Sementara penerima vaksin corona tahap II (penyuntikan dosis kedua) baru mencapai 415.468 jiwa. Mayoritas penerima vaksin saat ini adalah tenaga kesehatan. Saat ini, Kemenkes menjalankan vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin corona buatan Sinovac, salah satu dari tujuh jenis vaksin corona yang dipakai di Indonesia.

Vaksin Sinovac harus diberikan sebanyak 2 dosis dalam dua kali suntikan dengan interval 2 pekan. "Program vaksinasi targetnya adalah memberikan vaksin ke 181,5 juta rakyat Indonesia usia di atas 18 tahun. Jadi, butuh 363 juta dosis karena masing-masing butuh 2 dosis, ditambah 15 persen cadangan. Total ada 426 juta dosis vaksin [yang dibutuhkan Indonesia]," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis lalu (11/2/2021).
ANTARA FOTO/M AGUNG RASAJAVaksinator menyiapkan vaksin COVID-19 Sinovac dosis kedua sebelum disuntikan ke tenaga kesehatan saat Gebyar Vaksin Covid-19 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).

Kegiatan tersebut merupakan program percepatan vaksinasi nasional untuk 3.000 tenaga kesehatan di Bandung. KOMPAS.com - Aturan sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perpres ini baru ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam Pasal 13A Perpres Nomor 14/2021 itu disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif itu berupa: • Penundaan atau undang undang menolak vaksin pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial • Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda. Sanksi administratif tersebut akan dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, Pasal 13B menyebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain mendapat sanksi di atas juga bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Beragam reaksi muncul atas ketentuan sanksi ini. Ada yang menyorotinya dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Kementerian Kesehatan menyatakan, sanksi merupakan langkah terakhir yang diambil.

Bagaimana tanggapan Komisi Nasional HAM? Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah mengatakan, dalam perspektif HAM, pembatasan HAM dimungkinkan. Baca juga: Epidemiolog: Sanksi bagi yang Menolak Divaksin Bisa Sebabkan Polemik Apalagi, jika berkaitan dengan hak atas kesehatan dan keselamatan publik.

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi. Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi. Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19.

Klik di sini untuk donasi via Kitabisa. Kita peduli, pandemi berakhir! Berita Terkait Vaksin Nusantara Masuk Uji Klinis Fase 2, Bagaimana Keamanannya?

undang undang menolak vaksin

Mengenal Vaksin Nusantara, Proses Pembuatan dan Cara Kerjanya Uji Klinis Vaksin Nusantara Tahap 1 Dilaporkan Tingkatkan Antibodi Ada Vaksin Nusantara, Bagaimana dengan Kabar Vaksin Merah Putih? Update Corona Global: Studi Temukan Vaksin Pfizer dan Moderna Dapat Lindungi dari Varian Baru Covid-19 Berita Undang undang menolak vaksin Vaksin Nusantara Masuk Uji Klinis Fase 2, Bagaimana Keamanannya?

Mengenal Vaksin Nusantara, Proses Pembuatan dan Cara Kerjanya Uji Klinis Vaksin Nusantara Tahap 1 Dilaporkan Tingkatkan Antibodi Ada Vaksin Nusantara, Bagaimana dengan Kabar Vaksin Merah Putih?

Update Corona Global: Studi Temukan Vaksin Pfizer dan Moderna Dapat Lindungi dari Varian Baru Covid-19 Suara.com - Vaksinasi Covid-19 mulai berjalan hari ini, Rabu (13/1/2021). Namun sebagian publik masih meragukan vaksin virus corona dan menolaknya. Lantas apakah ada aturan atau hukum menolak vaksin Covid-19? Simak penjelasan berikut. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Sinovac, pada Rabu (13/1).

Sementara itu, anggota DPR Ribka Tjiptaning justru terang-terangan menolak vaksin Covid-19 dan rela membayar sanksi atas keputusannya itu. Padahal vaksinasi covid-19 kepada tenaga medis, baik dokter dan perawat akan berjalan hingga April 2021. Suntik vaksin Covid-19 ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Namun bolehkan seseorang menolak divaksin? Apakah benar orang yang menolak vaksinasi covid-19 dapat dijatuhi hukuman dan terkena sanksi ataupun denda? Pertanyaan ini mungkin sedang memenuhi pikiran Anda.

Baca Juga: Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Indonesia Tuai Kritik dari Profesor Australia Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward OS Hiariej orang yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi hukuman penjara dan denda hingga ratusan juta.

Ia mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. "Yakni penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 undang undang menolak vaksin ungkap Wamenkum dalam 'Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi' yang diselenggaran PB IDI, Senin (11/1/2021).

Aturan itu terdapat pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi seperti berikut: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Baca Juga: Puskesmas di Makassar Hanya Mampu Suntik 15 Orang Per Hari, Ini Alasannya Sementara itu, dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selama ini dijadikan dasar untuk setiap program penanggulangan virus corona tidak terdapat sanksi ataupun denda bagi yang menolak vaksin.

Bahkan belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak vaksinasi COVID-19. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang mengatur pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 juga tidak mencantumkan sanksi ataupun denda jika menolak divaksin.

Namun lain ceritanya di tingkat daerah.

undang undang menolak vaksin

DKI Jakarta telah membuat aturan hukuman bagi penolak vaksin COVID-19. Sanksi dan denda bagi orang yang menolak vaksinasi COVID-19 tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2020. Pasal 30 Perda DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam Perda tersebut juga mengatur denda bagi orang yang menolak tes PCR, menolak Rapid, pasien Covid-19 meninggalkan isolasi hingga pihak yang membawa jenazah terkonfirmasi covid-19 tanpa izin.

Besar dendanya Rp 5 - 7,5 juta. Menurut Pakar Hukum Dov Fox, seorang profesor hukum dan direktur Pusat Kebijakan Hukum dan Bioetika Kesehatan di Universitas San Diego berpendapat bahwa sebuah negara memaksakan vaksinasi kepada warganya. Kasus ini dia contohkan dalam lingkup Amerika Serikat. "Mereka (pemerintah) dapat membatasi akses ke sekolah atau layanan atau pekerjaan jika orang tidak divaksinasi.

undang undang menolak vaksin

Mereka bisa memaksa rakyat untuk membayar denda atau bahkan mengurung mereka di penjara (apabila menolak vaksinasi--Red)." kata Fox dikutip dari 10News, Selasa (11/8/2020). Fox mencatat pihak berwenang di Amerika Serikat tidak pernah mencoba memenjarakan orang karena menolak vaksinasi, tetapi negara lain seperti Prancis telah mengadopsi taktik agresif tersebut. Walau ia menyebut negara punya kekuasaan, Fox menegaskan bukan berarti keputusan yang memaksa, dalam hal ini terkait vaksinasi sebagai kebijakan publik terbaik.

Sebuah negara perlu mengizinkan pengecualian vaksinasi bagi orang-orang dengan risiko medis yang sah, seperti kehamilan.
Jakarta - Optimasi penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) oleh pemerintah telah masuk pada tahap kulminasi yaitu vaksinasi secara menyeluruh sebagai bagian dari penyelenggaraan Kekarantinaan Undang undang menolak vaksin.

Hal demikian bahkan telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi, bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat; diberikan secara gratis setelah terdapat dialektika yang meruncing mengenai vaksin, yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang telah dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) dan wajib dipenuhi oleh negara tanpa harus membayar. Namun realitasnya tak sedikit masyarakat yang menolak vaksin dengan dalih, vaksin (Sinovac) Covid-19 terlalu dini atau terburu-buru untuk digunakan karena legitimasinya dengan predikat Izin Penggunaan Darurat ( Emergency Use Authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penolakan ini bahkan disuarakan oleh anggota DPR Komisi IX Ribka Tjiptaning dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan yang berucap bahwa Bio Farma sebagai lembaga yang menguji klinis vaksin Covid-19 belum melakukan tahap klinis ketiga, sehingga kualitasnya diragukan. Penolakan atas vaksin tersebut secara instrumen yuridis dapat berujung sebuah sanksi karena tidak mematuhi vaksinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK) dalam rasio legis Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 menghasilkan makna bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (vaksinasi bagian dari Kekarantinaan Kesehatan, Lihat Pasal 15 ayat (2).

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun fragmentasi dari beleid yang berisi sanksi karena menolak untuk melakukan vaksinasi secara horizontal dipresuposisikan berhadap-hadapan dengan hak atas kesehatan yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak.memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga, kewajiban vaksinasi mendapat perhatian yang khusus dalam diskursus yang tajam di masyarakat terutama yang menolak vaksinasi dengan dalih utama hak atas kesehatan masyarakat, karena vaksin tersebut masih terlalu dini untuk digunakan.

Hak atas Kesehatan Hak atas kesehatan merupakan generasi hak asasi manusia kedua yang memiliki esensi bahwa negara melalui pemerintah wajib turut serta dalam pengembangan hak sosial berupa pemenuhan atas hak kesehatan masyarakat (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Hak atas kesehatan tersebut dituangkan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Ketentuan a quo mempertunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada hakikatnya memanglah hak privat yang dimiliki seseorang guna memilih pelayanan kesehatan. Namun secara leksikal, kontekstualisasi hak atas kesehatan yang bersifat privat tersebut bertransformasi menjadi hak publik secara gradual tatkala hak atas kesehatan menjadi domain pemerintah karena adanya Darurat Kesehatan Masyarakat sehingga membutuhkan adanya mekanisme Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Hal ini dikarenakan Darurat Kesehatan Masyarakat merupakan peristiwa penularan penyakit yang menyangkut hak atas kesehatan masyarakat luas dan menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah guna mencegah penularan penyakit tersebut.

Penyebaran Covid-19 yang mssif dan telah ditetapkan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, merupakan gerbang utama yang menempatkan hak atas kesehatan dalam penanganan Covid-19 menjadi domain hak pubik. Penolakan atas vaksinasi Covid-19 dengan menyatakan bahwa hak atas kesehatan masyarakat merupakan hak privat tidak memiliki legitimasinya karena ketika terjadi Darurat Kesehatan Masyarakat berlaku hak publik atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 yang lebih masif.

Sehingga, penolakan atas vaksinasi sebagai bagian dari mekanisme Kekarantinaan Kesehatan mencederai hak publik untuk mendapatkan hak atas kesehatan, karena pencegahan penularan penyakit tidak menyeluruh karena adanya penolakan atas vaksinasi dan berpotensi menimbulkan penularan kembali.

Dalam konsep yang lebih rigid, UU Kesehatan yang mengatur hak atas kesehatan yang bersifat privat, pada hakikatnya kendati tetap sah, namun keberlakuannya tidaklah dapat diterapkan. Hal ini mengacu pada konsep norma hukum statis, yaitu ketika terdapat aturan khusus yang mengatur suatu kondisi tertentu (UU Kekarantinaan Kesehatan), maka ketentuan umum (UU Kesehatan) tersebut tidak dapat diberlakukan atau termuat dalam terma lex specialis derogate legi generali (UU yang khusus mengenyampingkan UU yang umum).

Dalam kondisi Covid-19 sebagai bentuk Darurat Kesehatan Masyarakat (kondisi tertentu), secara instrumen legis-formal maka yang berlaku adalah UU Kekarantinaan Kesehatan dalam hal ini hak atas kesehatan yang bersifat publik in casu penerimaan terhadap vaksinasi. Sanksi sebagai instrumen paksaan adalah konsekuensi rasional yang undang undang menolak vaksin posisi untuk menunjang hak publik atas kesehatan guna mencegah penularan penyakit Covid-19 yang semakin masif dengan mengharuskan untuk setiap orang dilakukan vaksinasi.

Oleh karenanya, vaksinasi dalam kerangka hak atas kesehatan yang tercantum di dalam UUD 1945 adalah keharusan dan memiliki relevansi dan legitimasi konstitusional untuk dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Praktik Vaksinasi Kendati hak atas kesehatan adalah hak asasi generasi kedua, namun eksistensinya dapat dikatakan sebagai jus cogens (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), karena ketiadaan hak atas kesehatan justru dapat berakibat dilanggarnya hak untuk hidup yaitu kematian sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1 UUD 1945).

Vaksin Covid-19 yang berstatus Izin Penggunaan Darurat ( Emergency Use Authorization) dan belum diujinya pada tahap klinis yang ketiga oleh Bio Farma menjadi problematika dalam pemenuhan hak atas kesehatan publik terutama dalam penegakan sanksi atas penolakan vaksinasi.

Negara melalui pemerintah atas nama hak atas kesehatan publik tidak memiliki hak untuk menerapkan sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksin, jika hak atas kesehatan publik belum terpenuhi secara mutlak yaitu kepastian hukum dalam kualitas vaksinasi.

Sehingga, pemerintah tidak dapat mewajibkan vaksinasi dengan instrument paksaan berupa sanksi tatkala hak atas kesehatan publik berupa kualitas vaksin yang masih memiliki ketidakpastian hukum berupa terlalu dininya penggunaan dan belum adanya tahap ketiga uji klinis dari lembaga yang berwenang in casu Bio Farma. Elemen paksaan berupa sanksi hanya dapat berlaku ketika terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau melanggar hak yang telah ditentukan dalam norma hukum.

Namun, validitas hak yang berada dalam norma hukum harus dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusional atau hukum di atasnya (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at).

Dalam kaitan ini, sanksi akan berlaku ketika hak yang ditentukan dalam norma hukum berupa vaksinasi sebagai bagian dari Kekarantinaan Kesehatan dilanggar.

Namun ketentuan vaksinasi harus memiliki validitas yang pasti dan bersumber dari ketentuan konstitusional atau hukum di atasnya in casu berupa kepastian hukum yang adil, yaitu kualitas vaksin yang pasti dan tidak terburu-buru atau terlalu dini. Sehingga keadaan penolakan vaksin secara umum adalah ketentuan undang undang menolak vaksin tidak sesuai dengan hak atas kesehatan, namun kualitas vaksin yang belum teruji merupakan beleid yang juga tidak sesuai dengan hak publik atas kesehatan masyarakat.

Raines Wadi peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (POSKOLEGNAS UIN Jakarta) (mmu/mmu)
KUALA LUMPUR: Tindakan perundangan ke atas individu atau kumpulan antivaksin ketika ini hanya boleh diambil menerusi dua kaedah, sama ada sivil atau jenayah tetapi bergantung kepada kenyataan dibuat mereka.

Bekas Peguam Negara, Tan Sri Abu Talib Othman, berkata peruntukan undang-undang yang dilihat boleh digunakan untuk tindakan demikian adalah Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau mana-mana akta lain yang bersesuaian. Katanya, tindakan perundangan berkaitan penolakan vaksin ketika ini boleh diambil ke atas individu yang dikenal pasti mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah atau hasutan mahu pun berita palsu mengenai vaksinasi.

"Bagi keadaan ini, pendakwa raya perlu lihat apa yang dibuat atau apa maksud tindakan individu terbabit yang menjejaskan reputasi atau kedudukan. Ia juga perlu bergantung kepada kenyataan individu berkenaan, sama ada mengakibatkan kegusaran awam atau ada unsur dan elemen lain yang boleh didakwa mengikut akta bersesuaian.

"Polis juga perlu menjalankan siasatan dengan terperinci, betul dan tepat bagi memastikan pendakwa raya mampu membuktikan dakwaaan terbabit adalah betul," katanya kepada BH, hari ini. Beliau menegaskan, individu enggan divaksin tidak boleh dihadapkan ke mahkamah kerana tiada peruntukan perundangan khusus ketika ini yang membolehkan pendakwaan dibuat bagi perlakuan itu yang bukan kesalahan dari segi undang-undang.

Sehubungan itu, katanya, kerajaan perlu menggubal undang-undang khusus mewajibkan rakyat mengambil vaksin jika mahu mengambil tindakan perundangan ke atas mereka yang enggan menerima pelalian berkenaan tanpa sebab munasabah atau yang dibolehkan pengecualian. "Kalau tiada undang-undang khas, macam mana nak dakwa mereka. Ia (enggan ambil vaksin) tak salah di sisi undang-undang sedia ada. Jika ada peruntukan khusus, tetapi masih enggan, barulah boleh buat tindakan perundangan ke atas mereka kerana ia jelas melanggar undang-undang.

"Justeru, adalah lebih baik sekiranya kerajaan terlebih dahulu menggubal undang-undang khusus dan jelas (berkaitan vaksin) seperti peruntukan Akta Perhimpunan Aman 2012," katanya. Beliau mengulas kenyataan Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin semalam yang memohon pihak berkuasa menyegerakan siasatan dan pendakwaan terhadap kumpulan antivaksin selepas Kementerian Kesihatan (KKM) sudah bertindak dengan membuat beberapa laporan polis terhadap beberapa golongan berkenaan.

Menyokong pandangan itu, Pensyarah Kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr Mohd Zamre Mohd Zahir, berkata kerajaan juga boleh meneliti aspek etika dan prinsip jika mahu mengambil tindakan perundangan ke atas kumpulan antivaksin.

Bagaimanapun, katanya, kerajaan tidak boleh hanya tertumpu kepada pemberian vaksin COVID-19, sebaliknya menilai perkara berkenaan merangkumi cabaran akan undang undang menolak vaksin. "Setiap orang berhak memilih untuk divaksin atau tidak kerana ia undang undang menolak vaksin individu terbabit dan mengambil pandangan hak asasi manusia serta mengambil kira konsep 'harm to others, harm to society'.

"Jika tiada peruntukan khusus, ia akan dipulangkan kepada badan kehakiman untuk meneruskan atau tidak (pertuduhan) dengan merujuk undang-undang berkaitan seperti Common Law dan lain-lain," katanya.KOMPAS.com - Indonesia sedang menggalakkan program vaksinasi Covid-19 yang dimulai sejak pertengahan Januari 2021 lalu.

Pemberian vaksinasi dimulai dari Presiden Joko Widodo pada 13 Januri 2021 diikuti pejabat negara juga tokoh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, lansia, pelayan publik, dan seterusnya. Baca juga: Singapura Persiapkan Hidup bersama Covid-19, Bagaimana Indonesia? Kewajiban vaksinasi Selanjutnya, setiap orang yang telah terdata dan menjadi sasaran vaksinasi memiliki kewajiban untuk melakukan vaksinasi.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pada Pasal 13A ayat (3) disebutkan kewajiban ini gugur bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak menerima vaksin sesuai dengan indikasi yang tersedia.

Misalnya memiliki komorbid tertentu, usia tidak sesuai kriteria, dan sebagainya. Sementara bagi mereka yang memenuhi kriteria, telah ditetapkan sebagai penerima, namun menolak untuk menerima vaksin, maka ada sejumlah sanksi yang akan diberikan.

Sanksi menolak divaksin Sanksi tersebut tertuang dalam pasal yang sama di Perpes 14/2021, tepatnya di ayat (4), bunyinya adalah sebagai berikut: " Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa: a.

Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. Denda". Baca juga: Negara Mana yang Paling Banyak Melakukan Vaksinasi?

undang undang menolak vaksin

Ini Link Daftarnya Penjara hingga denda Di pasal selanjutnya, yakni Pasal 13B, orang-orang tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pada Pasal 14 UU 34/1984, mereka yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah, diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp1 juta. Sementara apabila hal itu terjadi atas dasar kelalaiannya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu. Baca juga: Singapura Persiapkan Hidup bersama Covid-19, Epidemiolog: Bukan untuk Saat Ini Sebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Kominfo (@kemenkominfo) Respons warganet Pemberitahuan terkait sanksi bagi yang menolak divaksin diunggah oleh akun Instagram Kemenkominfo.

Sejumlah wargnet merespons unggahan undang undang menolak vaksin, berikut di antaranya: " Aku malah pingin tapi selalu saja full," kata akun @the_chill8. " Kalau menolak vaksin suntik sampai menunggu ada vaksin tablet atau kapsul masa iya di sangsi juga?," ujar @angga_yudha88.

" Bukan saya yang nolak, tpi saya yg d tolak sama puskesmas, pdhl jelas² status saya bpjs saya jkn pbi-apbd eh d tolak dgn alasan tdk ad di data," ungkap @fellafransisca.

Ada juga yang menolak adanya aturan tersebut, seperti akun @leopart_2607. " Tubuhku bukan properti pemerintah," tulis dia.

Termasuk memberikan kritik seperti yang diungkapkan @yogi.ismail89. " Buat rakyat kecil apa-apa ada sanksi," ungkap dia. Baca juga: Vaksin Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun, Bio Farma: Masih Menunggu Izin Kata Komnas HAM Terkait kebijakan tersebut, dikutip dari Kompas.com (18/2/2021), Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah mengatakan, dalam perspektif HAM, pembatasan HAM memang dapat dimungkinkan.

Terlebih apabila kebijakan itu berkaitan dengan hak atas kesehatan dan keselamatan publik. "Sehingga setiap orang dilarang untuk menolak program vaksin dari negara karena terkait dengan kesehatan dan keselamatan orang banyak," kata Hariansyah. Meski demikian, menurut dia, pemerintah harus memastikan edukasi kepada masyarakat, transparansi informasi jaminan atas keamanan, dan kehalalan dari vaksin Covid-19.

Pemerintah juga disarankan mengedepankan tindakan persuasif dan denda saja. "Sanksi pidana upaya terakhir uktimum remedium setelah segala upaya persuasi dan denda atau kerja sosial telah dilakukan dan tentu bersifat sangat selektif penerapannya," kata dia.

Hariansyah menjelaskan, salah satu prinsip siracusa terkait pembatasan HAM adalah pembatasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. "Sekali lagi terkait dengan sanksi pidana mengingat salah satu rekomendasi Komnas HAM kebijakan tata kelola Covid-19 oleh pemerintah yang salah satunya mendorong pengurangan jumlah hunian undang undang menolak vaksin lapas maka, sebaiknya diterapkan secara selektif dan undang undang menolak vaksin pamungkas," ujar dia.

Baca juga: Jadwal Pendaftaran CPNS Diumumkan Besok, Pahami Syarat dan Alur Pendaftarannya! Edukasi Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Komnas HAM berharap, pemerintah melakukan upaya edukasi soal vaksinasi Covid-19 secara maksimal kepada masyarakat. Ia menilai, masih banyak yang belum paham manfaat vaksinasi, terutama di perdesaan. "Namun tindakan yang lebih tegas bisa dilakukan kepada pihak yang menghalangi sosilisasi dengan cara menyebarkan berita bohong atau hoaks dengan mengambil tindakan pemberian sanksi yang lunak sampai yang lebih tegas," kata Taufan.

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai, ketiga sanksi yang dijatuhkan bagi penolak vaksin kurang tepat. Dia mengungkapkan, tantangan paling besar adalah membangun kesadaran terkait pentingnya vaksin. Baca juga: Cara Tangani Penderita Covid-19 Sesuai dengan Tingkat Gejalanya Menurut Anam, pendekatannya bukan sanksi tetapi bisa berupa insentif.

undang undang menolak vaksin

Misalnya, siapa saja yang mau divaksin akan diberi asupan tambahan gizi. Tambahan asupan gizi di masa pandemi, kata dia, akan mengokohkan ketahanan kesehatan masyarakat. Atau, bukti vaksinasi digunakan untuk memudahkan mengurus bantuan sosial.

"Ini soal paradigma pendekatan dan perspektif kesehatan. Narasi yang dibangun adalah mengajak semua untuk kesehatan dan membangun kesehatan masyarakat," kata Anam. Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya.

Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi. Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

undang undang menolak vaksin

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang undang undang menolak vaksin Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir! Berita Terkait Beredar Resep Obat untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Ini Penjelasan IDI Singapura Persiapkan Hidup bersama Covid-19, Bagaimana Indonesia? Singapura Persiapkan Hidup bersama Covid-19, Epidemiolog: Bukan untuk Saat Ini Selamat, Remy Sylado! Selamat, Kinipan! Kasus Perkosaan Anak di Bawah Umur oleh Oknum Polisi dan Efek Patriarki Berita Terkait Beredar Resep Obat untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Ini Penjelasan IDI Singapura Persiapkan Hidup bersama Covid-19, Bagaimana Indonesia?

Singapura Persiapkan Hidup bersama Covid-19, Epidemiolog: Bukan untuk Saat Ini Selamat, Remy Sylado! Selamat, Kinipan! Kasus Perkosaan Anak di Bawah Umur oleh Oknum Polisi dan Efek Patriarki Beredar Resep Obat untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Ini Penjelasan IDI https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/28/170000665/beredar-resep-obat-untuk-isolasi-mandiri-pasien-covid-19-ini-penjelasan-idi https://asset.kompas.com/crops/P50mLRG0ZNEiIeFQCodv1lHOXzU=/39x56:686x487/195x98/data/photo/2021/06/28/60d9939494f11.jpeg
Vaksinasi covid 19 yang akan dilakukan pada awal tahun 2021, membawa kabar gembira bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Bulan November tahun 2020 lalu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) mengesahkan aturan tingkat daerah provinsi yakni Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Diseases 2019 (Perdaprov DKI Jakarta No. 2/2020). Salah satu muatan materi dari perda tersebut yakni Pasal 30 menuai kritik dari berbagai kalangan termasuk masyarakat. Meninjau dari Pasal undang undang menolak vaksin Perdaprov DKI Jakarta No. 2/2020 ini seakan membebani suatu kewajiban pada masyarakat untuk dilakukan vaksinasi.

Mengapa demikian, karena pasal tersebut menyatakan jika seseorang dengan sengaja menolak dilakukanya vaksin akan diberi sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000. Padahal, sebagaimana yang dinyatakan dalam Konstitusi / Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang No.

6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018) sebagai aturan turunan dari UUD NRI 1945, tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas mengenai pemberian vaksinasi itu bagian dari kewajiban. UU ini hanya mengatur vaksin sebagai tindakan kesehatan kekarantinaan, artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban.

Adanya uraian diatas, lalu pertanyaannya adalah, ditinjau dari perspektif hukum apakah vaksinasi covid 19 merupakan kewajiban atau hak ? Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam UUD NRI 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak.

Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).

Sedangkan hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. Dalam rangka menegakan supremasi konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, segala jenis aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sehingga dapat terciptanya pertama, tidak bertentangan dengan konstitusi; kedua, ada keserasian aturan hukum yang berjenjang; dan ketiga, tidak melanggar hak konstitusional warga negara.

undang undang menolak vaksin

Sebagai pijakan berfikir tertib perundang-undangan, perlu ditinjau mengenai hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, di Indonesia tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), hierarki peraturan perundang-undangan terbagi atas UUD NRI 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU); Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi Perdaprov; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

Sehingga mengacu pada jenis hierarki peraturan perundang-undangan tersebut secara formil posisi Perdaprov DKI Jakarta No. 2/2020 berada dibawah UUD NRI 1945 dan UU. Pada sisi lain, secara materil muatan materi yang diatur dalam Perdaprov Undang undang menolak vaksin Jakarta No. 2/2020 pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni UU sekaligus UUD NRI 1945. Dengan demikian mengulas dari Pasal 30 Perdaprov DKI Jakarta No. 2/2020 tersebut dapat dikatakan cacat materil dan bersebrangan dengan konstitusi.

Hal ini didasarkan pada UUD NRI 1945 yang menyatakan pelayanan kesehatan merupakan hak (bukan kewajiban) dan pada UU No. 6/2018 pun tidak ada pasal yang mengatur dengan jelas mengenai kewajiban vaksinasi. Sehingga, dengan adanya frasa “hak” maka tidak seharusnya ada sanksi yang diberikan dan sebaliknya, undang undang menolak vaksin terdapat frasa “kewajiban” maka harus diatur pula mengenai sanksi jika kewajibannya tidak dilakukan.

Uraian diatas menjadi gambaran bahwa mengenai vaksinasi seharusnya masuk kedalam lingkup hak setiap orang bukan masuk lingkup kewajiban seseorang untuk dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Perdaprov DKI Jakarta No. 2/2020 tidak dapat dibenarkan. Sehingga perlu ada koreksi yang dapat dilakukan dengan melakukan judicial review di Mahkamah Agung. Adanya kejadian ini sudah seharusnya menjadi rambu-rambu bagi daerah lain untuk lebih memperhatikan aspek hukum lainnya (hukum yang lebih tinggi) dalam membentuk peraturan tingkat daerah mengenai penanggulangan covid-19 termasuk mengenai vaksinasi.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat di Ibu Kota yang menolak vaksinasi COVID-19 akan didenda Rp5 juta.

"Pemerintah memiliki UU Kesehatan, Kekarantinaan, kemudian ada PSBB yang jadi landasan kami untuk berbagai sikap dan kebijakan termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/1/2021), dikutip dari Antara.

Ketetapan sanksi ini tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000. Perda yang mengamanatkan sanksi ini, kata Riza, dikeluarkan dengan pertimbangan maraknya kasus warga yang membawa lari jenazah COVID-19, penolakan penguburan jenazah di pemakaman khusus, hingga penolakan dilakukan tes usap (PCR).

Untuk mengantisipasi terjadinya penolakan pada vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI kemudian memutuskan untuk memberlakukan sanksi denda pada penolak berbagai kebijakan kesehatan mulai undang undang menolak vaksin, protokol penguburan, hingga vaksinasi, bahkan dendanya ditingkatkan hinggan Rp7 juta jika ada kekerasan.

"Jadi bagi warga negara, khususnya warga Jakarta yang menolak divaksin juga kita perlakukan sama seperti menolak diswab/kubur pemakaman jenazah sesuai protokol COVID-19 yang dendanya sanksi besarnya Rp5 juta kalau terjadi pemaksaan/kekerasan ditingkatkan menjadi Rp7 juta," ujarnya.

Kabupaten Sleman, DIY Selain di Jakarta, sanksi bagi yang menolak divaksin juga diberlakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman akan memberikan sanksi bagi individu atau siapapun yang menolak program pemerintah untuk dilakulan vaksi COVID-19 yang akan mulai dilaksanakan pada pertengahan Februari 2021.

"Sanksi untuk yang menolak vaksin COVID-19 tetap akan diberikan, namun mungkin bentuknya bukan denda secara nominal," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo di Sleman, Selasa (12/1/2021), demikian dikutip dari Antara.

Menurut dia, pemberian sanksi bagi yang menolak vaksin COVID-19 tersebut mengacu pada Undang-undang Kejadian Luas Biasa (UU KLB), sehingga yang menghalangi bisa diberikan sanksi. "Namun, jika ada daerah yang menerapkan sanksi berupa denda dengan nilai hingga jutaan rupiah, maka kami belum akan memberikan sanksi berupa denda," katanya. Kabupaten Bekasi Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam sanksi denda jika menolak untuk divaksin COVID-19 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2020 yang disahkan di akhir Desember lalu.

"Tidak ada alasan menolak divaksin, apalagi Badan POM juga sudah mengesahkan izin penggunaan darurat vaksin salah satu perusahaan produsen vaksin COVID-19," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi B.N. Holik Qodratulloh di Cikarang, Senin. Holik menyebutkan salah satu muatan Perda 8/2020 mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19.

"Di bab sanksi itu dijelaskan bagi penolak vaksin dikenai denda sebesar Rp100 ribu untuk perorangan dan Rp1 juta bagi korporasi atau lembaga," katanya, dikutip dari Antara.

undang undang menolak vaksin

Petugas Periksa Warga Yang Menolak Vaksin




2022 www.videocon.com