Berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

★ Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas 12 Sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia adalah…. a. proklamasi kemerdekaan b. UUD 1945 c. Dekrit Presiden d. Supersemar e. Ketetapan MPR Pilih jawaban kamu: A B C D E Soal Selanjutnya > Soal / jawaban salah? klik disini untuk mengoreksi melalui kolom komentar Preview soal lainnya: Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas 12 Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah….

a. Malaysia b. Singapura c. Thailand d. Indonesia e. Inggris Materi Latihan Soal Lainnya: • Bahasa Jerman • Peradaban Yunani Kuno - Sejarah SMA Kelas 10 • Pencemaran Lingkungan - IPA SMP Kelas 7 • Ulangan IPS SMP Kelas 7 • Ulangan Tema 7 Subtema 3 SD Kelas 3 • Elastisitas dan Hukum Hooke - Fisika SMA Kelas 11 • PAS Prakarya SMP Kelas 8 • Bab 1 SKI Sejarah Kebudayaan Islam MA Kelas 11 • PTS 1 Semester ganjil IPA SD Kelas 6 • Tema 5 SD Kelas 6 Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.

Tentang LatihanSoalOnline.com Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum.

Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Halaman Depan • Hubungi Kami • Kirim Soal • Privacy Policy • • Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas.

Dalam definisi lain sumber hukum memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya aturan-aturan. Aturan tersebut sifatnya memaksa, jadi jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Secara umum Sumber hukum dilihat dari dua segi, diantaranya segi perbedaan hukum formil dan materiil. Tentunya dalam upaya menegakkan hukum, setiap negara memiliki sumber hukum sebagai dasar yang digunakan untuk menegakkan hukum yang ada.

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai dasar hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.

Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Lalu bagaimanakah Sumber Hukum Dasar Indonesia yang digunakan oleh pemerintahan kita. Berikut akan diuraikan mengenai 3 Sumber Hukum Dasar Indonesia yang berlaku. • Pancasila Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara ( pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau convensi. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 sebagiamana dampak negatif hukuman fisik disekolah.

[AdSense-B] Pancasila lahir dengan proses yang panjang dan merupakan bagian dari sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Setiap butir yang tertuang dalam Pancasila memiliki makna dan pengertian yang dalam sebagaimana merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, tentunya Pancasila merupakan sumber dasar hukum yang tertinggi. Dimana aturan aturan yang dibuat tentu tidak diperkenankan melanggar aturn dan nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia seperti pada contoh kasus pelanggaaran hak warga negara dan contoh hukuman denda.

• UUD 1945 Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti ekslusif, yudikatif dan legislatif.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarkat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat normat-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan sehingga tidak terjadi sebagimana kasus pelanggaran hak warga negara dan menjadi bagian dari dampak semokrasi liberal. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam system peraturan perundang – undangan.

Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia sebagiamana tujuan hukuman mati. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945, yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Dapat kita bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI.

Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai system ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara.

[AdSense-C] Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah seperti juga tujuan hukum pidana.

Hal berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: • Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden • Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.

• Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. • Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli. • Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Itulah tadi, 3 Sumber Hukum Dasar Indonesia yang berlaku. Semoga dapat menjadi referensi dan juga tambahan pengetahuan bagi anda, serta semoga artikel ini dapat bermanfaat.
Makna Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum – Pancasila sebagai dasar negara kita memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditambah lagi, kedudukannya sebagai ideologi bangsa menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seperti apakah itu? Namun, sebelum membahas tentang konsep tersebut ada baiknya kita sejenak menengok bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. The founding fathers, para pendiri bangsa ini telah merumuskan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bernegara. Pancasila dirumuskan dengan menyatukan secara sempurna lima prinsip dasar dalam bernegara.

Kelima prinsip tersebut adalah ketuhanan atau theisme, kemanusiaan atau humanisme, kebangsaan atau nasionalisme, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan atau sosialisme. Tanggal 1 Juni telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila. Proses perumusan lima sila dasar negara tersebut melibatkan lima tokoh besar selaku tim perumus. Mereka adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, K.H Abdul Wachid Hasyim, dan Soepomo. Kelima tokoh tersebut mempunyai waktu empat hari, yaitu 29 Mei—1 Juni 1945 untuk merumuskan asas negara Indonesia.

Waktu perumusan tersebut bersamaan dengan sidang perdana BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Adapun agenda sidang tersebut adalah untuk menyusun apa falsafah dari negara Indonesia. BPUPKI sendiri merupakan perwujudan dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Kuniaki Koiso Perdana Menteri Jepang saat itu—kemudian membentuk badan bernama BPUPKI. Seperti namanya, BPUPKI didirikan dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempelajari semua hal yang terkait dengan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merumuskan falsafah atau dasar negara menjadi agenda yang penting untuk diprioritaskan pada sidang pertama tersebut. Tepat pada hari keempat, yaitu 1 Juni 1945, Soekarno pun menyampaikan hasil diskusi tim perumus dasar negara. Dalam pidatonya dihadapan peserta sidang—yang terdiri dari 70 orang anggota BPUPKI—Soekarno mempresentasikan usulan lima asas negara Indonesia yang disebutnya dengan “Pancasila”.

Lima asas tersebut adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan atau internasionalisme, persatuan dan kesatuan, dan kesejahteraan sosial. Pancasila akhirnya diterima oleh para peserta sidang sebagai dasar negara Indonesia. Itulah mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila diputuskan menjadi ideologi bangsa Indonesia.

Momen penetapan tersebut terjadi pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). • A. Pengertian Pancasila • Anda Mungkin Juga Menyukai • B. Tujuan Pancasila • C.

Landasan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum • D. Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum • Buku Terkait Pancasila • Rekomendasi Buku & Artikel Terkait • • Kategori Ilmu Ekonomi • Materi Terkait A. Pengertian Pancasila Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia. Nama Pancasila sendiri diambil dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu, panca yang berarti lima dan sila artinya asas atau prinsip. Rp berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah Dengan demikian, Pancasila adalah seperangkat rumusan dan pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memegang erat pedoman tersebut. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila.

Pancasila juga seringkali didefinisikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya yang dibahas dalam buku Sistem Demokrasi Pancasila Edisi Kedua dibawah ini.

Sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bunyi sila kedua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Berikutnya, “Persatuan Indonesia” menjadi sila ketiga dari Pancasila. Bunyi sila keempat adalah “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Terakhir, sila kelima Pancasila, berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bunyi dan urutan kelima sila tersebut tidak sama persis dengan yang pertama kali diusulkan oleh tim perumus.

Beberapa kali terjadi perubahan dalam redaksi kalimat setiap sila juga urutannya. Hingga akhirnya diperoleh redaksi kalimat Pancasila yang final seperti yang kita hafalkan saat ini. Kelima ideologi tersebut termaktub dalam paragraf ke-4 naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Simbol dari kelima sila juga terpampang pada dada burung garuda selaku lambang negara Indonesia atau yang kita kenal sebagai Garuda Pancasila. Berbagai nilai terkandung di dalam Pancasila dan seringkali dijadikan pedoman atau landasan hukum di Indonesia seperti halnya yang dibahas dalam buku Insan Berkarakter Pancasila.

Berikut adalah simbol yang melambangkan setiap sila pada Pancasila beserta maknanya: 1. Bintang Tunggal Simbol ini melambangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang tunggal tersebut memiliki lima sudut, berwarna kuning keemasan, dan memiliki latar belakang berwarna hitam. Bintang ini diletakkan tepat di tengah perisai pada dada Garuda Pancasila. Warna kuning keemasan pada bintang tunggal dimaknai sebagai cahaya kasih yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk-Nya.

Sementara latar belakang bintang tunggal yang berwarna hitam melambangkan warna asli alam yang diciptakan Tuhan. Bukan tanpa alasan bintang tunggal ini digambarkan dengan memiliki lima sudut.

Kelima sudut tersebut melambangkan lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu, Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu. Dengan demikian, sila pertama menyampaikan pesan bahwa bangsa Indonesia meyakini Tuhan. Juga, negeri ini mengakui keberagaman agama yang dianut warganya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai ketuhanan. Simbol ini melambangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang merupakan sila kedua Pancasila.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Letak simbol rantai emas ini adalah di area kanan bawah pada perisai Garuda Pancasila. Jika kita amati dengan saksama, ada dua bentuk mata rantai pada gambar rantai emas ini, yaitu, lingkaran dan persegi.

Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Sementara laki-laki dilambangkan dengan mata rantai berbentuk persegi.

Kedua mata rantai tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga terbentuk satu rantai yang utuh. Makna dari hal tersebut adalah setiap manusia Indonesia—perempuan maupun laki-laki—saling membutuhkan. Keterkaitan antar mata rantai juga melambangkan kekuatan jika seluruh bangsa Indonesia mau bersatu. Kaitan mata rantai emas sendiri sama sejatinya sama seperti tangan-tangan yang saling menggenggam atau bergandengan. Karena itu, makna dari sila kedua adalah berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah kehidupan manusia Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera.

Manusia Indonesia juga terbiasa untuk saling bantu dan menumbuhkan kebiasaan gotong royong dalam segala hal. 3. Pohon Beringin Di bagian kanan atas perisai terdapat simbol pohon beringin. Ini adalah simbol dari sila ketiga Pancasila, yaitu, Persatuan Indonesia. Memilih pohon beringin untuk melambangkan sila ini sangatlah tepat adanya.

Ya, karena beringin merupakan pohon besar yang rindang dan rimbun, sehingga banyak orang memilihnya sebagai tempat berteduh. Filosofi inilah yang diangkat dari penggambaran pohon beringin sebagai sila ketiga. Seluruh rakyat diharapkan dapat bernaung di bawah perlindungan negara Indonesia.

Tak hanya sampai di situ, ada pula bagian pohon beringin yang juga penting sehingga dipilih menjadi simbol sila ketiga. Pohon ini dikenal memiliki akar kuat dan sulur yang menjalar ke mana-mana. Hal tersebut melambangkan banyak dan beragamnya suku bangsa di Indonesia. Namun, semua suku tersebut bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kepala Banteng Simbol ini diletakkan di sebelah kiri atas perisai Garuda Pancasila. Simbol kepala banteng ini mewakili sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Banteng dipilih sebagai lambang untuk sila keempat karena hewan ini dikenal suka berkumpul. Karenanya mereka sering disebut sebagai hewan sosial. Filosofi tersebut sangat tepat dengan isi dari sila keempat itu sendiri. Ya, “musyawarah” yang dimaksud dalam Pancasila adalah orang-orang yang berkumpul untuk melakukan diskusi. Kemudian mereka menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.

Sila keempat juga mengamanahkan kepada kita bahwa berkumpul untuk diskusi menjadi solusi dari setiap perbedaan. Selain itu, sila keempat juga menuntun kita untuk tidak menggunakan cara-cara yang keras saat menyelesaikan masalah. 5. Padi dan Kapas Simbol padi dan kapas ini digambarkan di sebelah kiri bawah dalam perisai Pancasila.

Simbol ini melambangkan sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan pokok manusia merupakan makna yang disimbolkan oleh padi dan kapas. Padi melambangkan pangan, sedangkan kapas melambangkan pakaian atau sandang.

Ketersediaan kebutuhan dasar merupakan perwujudan dari keadilan sosial itu sendiri. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial tersebut tanpa memandang kedudukan ataupun statusnya dalam masyarakat. Sila kelima ini juga merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Penjelasan lengkap mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mulai dari proses panjang Pancasila dari awal perumusan, penafsiran filosofis dan ideologis dapat kamu pelajari pada buku Pancasila karya Prof.

Drs H. Achmad Fauzi DH.M.A.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

dibawha ini. B. Tujuan Pancasila Utamanya, tujuan Pancasila adalah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila haruslah terinternalisasi dalam jiwa setiap manusia Indonesia dan dijalankan dalam kehidupan mereka. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri negara merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek moyang masyarakat dan bangsa Indonesia.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Dengan berbagai nilai positif yang diambil dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, rumusan Pancasila berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang secara lengkap dibahas dalam buku Pancasila Eksistensi & Aktualisasi. Tujuan Pancasila juga tersirat dalam Tujuan Nasional yang tersurat pada alinea keempat naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Namun, secara garis besar berikut adalah tujuan Pancasila: a.

Membentuk dan meninggikan rasa saling menghormati dan menghargai terhadap hak asasi setiap manusia b. Melahirkan nasionalisme dan memperkuat rasa cinta tanah air dalam diri setiap rakyat Indonesia c. Membentuk dan memperkuat demokrasi pada bangsa Indonesia, yaitu dengan mengutamakan kepentingan bersama demi kesejahteraan segenap bangsa d. Melahirkan bangsa yang berkeadilan baik secara sosial maupun ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri.

C. Landasan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Dalam kedudukannya sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Landasan terhadap konsep tersebut dapat kita lihat dengan mengacu pada Teori Norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky.

Teori tersebut bertajuk die Stufenordnung der Rechtsnormen. Di dalamnya dipaparkan tingkatan peraturan dalam suatu negara, yaitu: 1. Berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah, yaitu seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum 2.

Staatsgrundgesetz, meliputi aturan dasar, aturan pokok, atau konstitusi negara 3. Formell Gesetz, yaitu undang-undang 4. Verordnung & Autonome Satzung, yaitu aturan pelaksana peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Berdasarkan teori Hans Kelsen dan Nawiasky di atas, Pancasila dikategorikan ke dalam staatsfundamentalnorm. Hal tersebut pun kemudian ditetapkan dengan dokumen resmi kenegaraan berwujud undang-undang.

Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah peraturan pertama yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan tersebut disempurnakan dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Ketetapan tersebut kemudian diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tersebut kemudian populer dengan sebutan UU PPPU.

Kembali pada konteks Pancasila, Pasal 2 UU PPPU tersebut menyebutkan, “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” Dengan demikian, secara yuridis Pancasila memiliki landasan konstitusional dalam kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila yang diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan pula dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut tersurat dengan jelas pada alinea keempat, sebagai berikut: “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Namun kemudian muncul pertanyaan, mengapa Pancasila tidak disebutkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU PPPU?

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f.

Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pancasila tidak disebutkan dalam urutan tersebut karena nilai-nilainya telah terkandung di dalam UUD 1945. Sementara menurut Pasal 3 Ayat 1 UU PPPU, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Jika kembali merujuk kepada teori Hans Kelsen dan Nawiasky berarti dapat disimpulkan bahwa posisi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm berada di atas UUD 1945 selaku Staatsgrundgesetz.

Dengan demikian, Pancasila bukanlah dasar hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum Indonesia adalah UUD 1945. D. Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Terminologi “sumber hukum”sendiri dimaknai sebagai sumber dari suatu hukum.

Hal tersebut meliputi nilai-nilai, kaidah, ataupun norma hukum. Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pancasila yang menjadi dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh seperti halnya yang dibahas pada buku Pancasila dibawah ini.

Karena itu, “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum” merupakan norma yang fundamental sebagai dasar dari terbentuknya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Atau dengan kata lain, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Sebagai sumber hukum, Pancasila secara konstitusional mengatur penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal tersebut tak terkecuali seluruh unsur-unsur negara Indonesia, yaitu, rakyat, wilayah, serta pemerintah. Berbagai masalah bangsa Indonesia seperti ancaman terhadap demokrasi, keberagaman dan masih banyak lagi di atur dalam nilai Pancasila dan secara lengkap kamu bisa pelajari pada buku Demokrasi, Agama, Pancasila: Catatan sekitar Perpolitikan Indonesia Now.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan asas kerohanian, di dalamnya meliputi cita-cita hukum. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber nilai, kaidah, serta norma, baik moral maupun hukum positif di negara Indonesia. Pada konteks tersebut, Pancasila menguasai hukum dasar, baik yang tertulis berupa UUD 1945 maupun yang tidak tertulis. Karena itulah, dalam posisinya sebagai dasar negara tersebut, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum.

Nilai-nilai dalam Pancasila pun kemudian dijabarkan lebih lanjut pada pokok-pokok pikiran UUD 1945. Karena UUD 1945 berkedudukan sebagai dasar hukum maka nilai-nilai Pancasila pun akhirnya menjiwai hukum-hukum positif di Indonesia.

Demikianlah, makna pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai rakyat kita juga perlu aktif mengambil bagian untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan Pancasila. Buku Terkait Pancasila 1.

Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Rekomendasi Buku & Artikel Terkait Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 127 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 22 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Hubungan Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah 21 • Lifestyle 10 • Manajemen 29 • Marketing 19 • Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya 98 • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 • Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1 Sebagai Warga Negara Indonesia tentu saja kita harus mengetahui bahwa negara kita Indonesia ini bisa berdiri sampai sekarang karena ada instrumen-instrumen hukum yang menopangnya.

Hukum yang diciptakan di dunia ini membuat setiap warga bisa selaras dalam kehidupan sehingga bisa tercipta negara yang utuh dan baik. Kita yang tinggal di NKRI dan berkedudukan sebagai WNI harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar. Mulai dari sekarang sebaiknya kita mengetahui dasar hukum NKRI sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun kita juga menjadi tahu bagaiamana asal muasal hukum yang ada itu dibentuk. Sehingga sebagai warga kita bisa menjadi warga yang bijaksana dalam membangun kehidupan berkewarganegaraan.

Berikut ini adalah infromasi lengkapnya untuk kalian semua : • Pancasila Landasan atau dasar hukum yang ideal atau yang utama dari NKRI sendiri terwujud di dalam pancasila. Pancasila merupakan rumusan yang dibuat oleh beberapa tokoh berjasa Indonesia yang harus kalian ketahui.

Oleh karena itu kalian wajib mengetahui siapa saja tokoh perumus pancasila sehingga tahu siapa saja mereka dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan kelima sila itu sehingga bisa menjadi dasar hukum Indonesia.

Untuk menjadi dasar atau pengikat hukum yang ada di NKRI ini tentu saja membutuhkan sesuatu hal yang dianggap kuat dan bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Oleh karena itu digunakanlah Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia, oleh karena itu landasan atau dasar hukum Indonesia ada di dalam Pancasila.

Salah satunya ada pada sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang menjadi salah satu dasar hukum yang ideal bagi NKRI kita. Sejarah Pancasila yang dijadikan sebagai dasar hukum (yuridis) tercantum pada Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 sebagaiamana Pancasila telah dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dimana telah dimurnikan oleh PPKI atas nama seluruh bangsa Indoensia.

Memorandum DPR-GR itu disahkan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ( jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No.

IX/MPR/1978 ). Di dalam ketetapan itu dijelaskan bahwa Pancasila yang sudah secara sah dijadikan sebagai sumber segala hukum di Indonesia merupakan pandangan yang hidup. Pancasila yang dipilih dijadikan sebagai sumber dalam mengatur penyelenggaraan negara.

Dimana konsekuensi seluruh penyelenggaraan dalam perundang-undangan termasuk reformasi itu dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang dijadikan sebagai sumber hukum dari semua hukum yang ada di Indonesia ini diatur di dalam pasal 2 UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan.

Dalam undang-undang itu dinyatakan jika “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Supaya poin-poin di dalam pancasila lebih terjaga dan juga lebih terlestarikan maka kita harus tahu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. • Pembukaan UUD 1945 Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai Landasan Hukum Demokrasi Pancasila sehingga kita lebih paham mengenai pembukaan UUD 1945.

Dasar hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah nilai-nilai dari pancasila yang tersirat di dalam pembukaan UUD 1945.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Kedudukan pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945 itu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dan termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no.7 itu artinya penetapan UUD 1945 sebagai dasar hukum sudahlah pasti dan sudah dapat dipastikan jika pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang positif di Indonesia.

Dengan dijadikannya UUD 1945 sebagai dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia artinya setiap kali pihak berwenang atau pemerintah ingin membuat sebuah hukum atau peraturan maka harus bersumber atau melihat pembukaan UUD 1945 sebagai patokan.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Hal ini bisa terjadi karena di dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri memang ada terkadung dasar filsafat Indonsia. Namun ada beberapa perubahan seperti misalnya amandemen di dalam UUD 1945. Walau mungkin terjadi beberapa pergantian amandemen di UUD 1945 tetap saja dasar hukum Indonesia tetap dipusatkan kepada pembukaan UUD 1945, hanya saja mungkin amandemen yang ada berpengaruh kepada lembaga-lembaga negara dan juga kedaulatan rakyat.

Hukum-hukum Filsafat Indonesia Salah satu contoh nyata dari norma yang menjalankan sumber dari segala sumber hukum adalah proklamasi. Kemudian sehari setelah proklamasi tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dibuatlah pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD 1945 ini merupakan salah satu jelmaan dari sumber segala hukum dasar.

Bisa kita katakan jika penjelmaan wujud dari pancasila yang pertama adalah proklamasi, sedangkan penjelmaan wujud yang kedua adalah pembukaan UUD 1945. Karena UUD 1945 merupakan status yang fundamental yang memiliki 4 pokok pikiran yang tidak lain adalah poin-poin penting di dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Maka pembukaan UUD 1945 merupakan filsafat hukum Indonesia. Tetap saja dasar hukum negara kita ini ditetapkan pada UUD 1945 karena pada UUD 1945 itu terkandung dasar filsafat Indonesia.

Supaya lebih paham lagi maka kita akan membahas beberapa hukum yang dimaksudkan. Berikut ini adalah informasi lengkapnya : • Hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) Yang pertama adalah hukum dasar yang tidak tertulis, hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut juga sebagai konvensi.

Konvensi merupakan beberapa aturan-aturan dasar yang ada dan dipelihara hukumunya dalam praktek penyelenggaraan negara. Supaya lebih jelas mari kita bahas sedikit mengenai konvensi ini, konvensi ini merupakan peraturan dasar yang belum tercantum di dalam undang-undang namun dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan diterima oleh masyarakat luas. Untuk contoh nyatanya maka kita akan mengambil berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah Presiden yang dilakukan setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR.

Yang bertanggung jawab adalah MPR. • Konstitusi Yang kedua adalah konstitusi, konsitusi dalam bahasa Belanda dan Inggris sendiri diterjemahkan sebagai undang-undang yang artinya adalah hukum tertulis. • Pasal-Pasal di dalam UUD 1945 Yang bisa menjadi dasar hukum dari negara Indonesia yang ketiga adalah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-Pasal yang ada di dalam UUD itu dibuat sesuai dengan pancasila dan kepribadian negara Indonesia. Oleh karena itu UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia. Penjabaran mengenai filsafat hukum Indonesia ini terkandung dalam penjelasan pada pembukaan UUD 1945 dimana dikatakan ”Undang-Undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya”. Sehingga jika pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai filsafat dasar hukum negara maka batang tubuh dan penjelasan di atas merupakan teorinya.

Oleh karena itu pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 juga menjadi dasar hukum yang positif. Sikap untuk menghargai dasar hukum NKRI Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu saja kita harus menghargai dan menghromati dasar hukum negara kita sendiri. Oleh karena itu kali ini kami akan memberikan pengertian atau beberapa contoh sikap yang bisa dilakukan untuk menghargai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena bisa kita ketahui jika proses menjadikan pancasila serta lainnya sebagai dasar hukum atau sumber segala hukum yang ada di Indonesia itu tidaklah mudah. Berikut ini adalah sikap yang harus kita lakukan : • Menaati hukum Yang pertama yang mudah kita lakukan adalah dengan menaati hukum yang ada. Seperti yang sudah kita ketahui jika segala hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya memiliki satu sumber atau patokan yaitu dari Pancasila dan UUD 1945, semua hukum yang ada.

Sehingga jika kita semua sebagai masyarakat ikut menaati dan tidak melanggar hukum yang dibuat maka kita juga tentu sama dengan menghargai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Jika kita melanggar juga sama saja dengan tidak menghargai dan menghormai Pancasila sebagai dasar hukum negara bukan?

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Ketahuilah juga mengenai contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi Warga Negara Indonesia yang baik. • Menjaga nama baik Pancasila Untuk cara yang kedua adalah dengan menjaga nama baik pancasila. Karena Pancasila merupakan salah satu instrumen NKRI yang penting maka kita tidak boleh menjelekkan nama Pancasila. Sebagai Warga negara yang baik maka sebisa mungkin kita harus menjaga nama baik Pancasila.

Tidak membuat Pancasila sebagai bahan guyonan atau semacamnya, hapal Pancasila dan menerapkan poin pentingnya dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keutuhan dan juga menjaga nama baik Pancasila sebagai ideologi negara kita. Jadi jangan sampai ya membuat Pancasila sebagai bahan guyonan atau candaan yang menjatuhkan Pancasila, sebaliknya sebisa mungkin jaga nama baik Pancasila. Supaya Indonesia lebih terjaga dan Pancasila lebih terjaga dengan baik maka kita harus paham dan menerapkan contoh pancasila sebagai etika politik dan juga harus mengetahui contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik.

Itu dia beberapa infromasi mengenai dasar hukum NKRI yang bisa kita ketahui. Ternyata Pancasila merupakan salah satu dasar hukum negara karena memiliki kelima sila yang mencakup segala kepribadian Indoenesia.

Sebagai Warga Negara Indonesia tentu saja kita harus menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga nama baik Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indoensia. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda semua!
d.

perjanjian luhur bangsa 26. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena . a. cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga negara lain b. adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada kekuasaan otoriter c. DPR mengalami kesulitan mengadakan kontrol terhadap kinerja presiden d. pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain e. MPR tidak dapat mengevaluasi kinerja presiden secara efektif 27.

Keuntungan bagi bangsa Indonesia di era globalilasi adalah . a. masuknya barang dari negara lain ke Indonesia b. terjadinya perubahan pola hidup masyarakat bangsa Indonesia c. memicu pengusaha nasional bersaing dengan produk dari luar d. pesatnya kemajuan dalam dalam bidang pendidikan dan kebudayaan e. terbukanya pasar produk dalam negeri 28. Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia .

a. bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia b. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa c. tidak perlu tahu ideologi lain d. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah e. tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia 29. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai .

a. dasar negara b. pandangan hidup bangsa c. perjanjian luhur bangsa Indonesia d. tujuan bangsa Indonesia e. jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia 30. Pancasila berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah sumber hukum dasar nasional merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pernyataan tersebut terdapat dalam . a. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 b. Tap MPRS No. XXX/MPRS/1966 c, Tap MPR No. III/MPR/2000 d. Tap MPS No. XIII/MPR/2000 e. Tap MPRSNo. XXIII/MPR/2000 31.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah . a. masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain b. menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya c. ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi d. yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia e.

pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi 32. Prinsip keadilan sosial dalam Batang Tubuh UUD 1945 antara lain tercermin dalam Pasal 34 yang mengatur . a. perlunya asas legalitas b. pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara c.

persamaan hukum dan pemerintahan d. pentingnya kesejahteraan sosial • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram
Kali ini akan dibahas mengenai sumber sumber hukum di Indonesia lengkap beserta penjelasan dan contohnya.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Dalam memahami hukum sendiri, ada banyak hal yang mesti diketahui dan salah satu yang penting adalah mengenai sumber-sumber hukum. Di artikel ini akan diulas secara detail beserta pengertiannya. Pengertian sumber hukum secara umum adalah adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan hukum dan dapat pula disebut sebagai asal muasal hukum. Sumber hukum juga bisa diartikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan aturan yang bersifat memaksa, yaitu apabila melanggar aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Jika dipelajari, maka sumber hukum itu sangat luas dan tidak terbatas hanya kepada undang undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah saja, ada sumber sumber hukum lain yang bisa dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan misalnya seperti yurisprudensi atau keputusan hakim yang telah lalu. Di Indonesia sendiri ada beberapa sumber hukum yang berlaku, karena memang sumber hukum setiap daerah atau negara bisa berbeda beda tergantung banyak hal dan faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Undang-undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berikut adalah tata urutan sumber sumber hukum di Indonesia : • Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya • Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang • Peraturan Pemerintah • Penetapan Presiden • Peraturan Daerah, yang dapat dibagi menjadi: Peraturan Daerah Provinsi (Tingkat I), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Tingkat II), Peraturan Daerah Desa.

Sumber Sumber Hukum Lalu apa saja macam macam sumber hukum yang ada? Para ahli hukum membedakan sumber sumber hukum ke dalam dua bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Simak berikut ini daftar sumber sumber hukum lengkap beserta contoh dan penjelasannya yang umumnya berlaku secara internasional. Sumber Hukum Materiil Sumber hukum yang pertama adalah sumber hukum meteril/material yang melahirkan isi (materi) suatu hukum itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Bisa juga diartikan yaitu suatu keyakinan hukum individu selaku anggota masyarakat dan pendapat umum yang menentukan isi hukum yang dapat menjadi faktor untuk mempengaruhi pembentukan hukum. Maksudnya adalah sumber sumber hukum yang ditinjau dari berbagai macam sudut dan perspektif, misalnya dari perspektif ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, kebudayaan, pendidikan, pertahanan dan lain sebagainya.

Biasanya yang menjadi sumber-sumber hukum materil adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjelma menjadi peristiwa maupun yang belum menjelma menjadi peristiwa. Contoh sumber hukum materil yaitu sebagai berikut : • Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya Hukum.

• Seorang ahli kemasyarakatan (Sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun yang termasuk sumber hukum material adalah : • Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum • Agama • Kebiasaan • Politik Hukum dari Pemerintah Sumber Hukum Formil Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formal/formil.

Yiatu bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati.

Juga merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber sumber hukum formil juga bisa disebut sebagai penerapan dari hukum meterial, sehingga hukum formas bisa berjalan dan ditaati oleh seluruh objek hukum. Sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut : Undang Undang Undang-undang (UU) adalah salah satu hukum tertulis yang merupakan peraturan negara dan dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang untuk mengikat masyarakat umum.

Undang undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang diadakan dan dijaga oleh pemerintah sebuah negara seperti UU, PP, Perpu dan lain sebagainya. Berlakunya undang-undang adalah menurut tanggal yang ditentukan oleh undang undang itu sendiri. Undang Undang sendiri ada 2 yaitu : • UU (formil) keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya. UU dibuat oleh president dan DPR. • UU (Materil) adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Perbedaan dua jenis dan macam undang undang tersebut ada pada sudut peninjauannya. Undang undang formil ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Sedangkan undang undang materil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum. Dan untuk memudahkan dalam membedakannya, maka undang-undang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang undang.

Masa berlaku suatu Undang Undang berakhir apabila : • Undang-undang itu telah dicabut berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah lembaga pembuatnya sendiri atau lembaga lain yang lebih tinggi derajatnya. • Telah adanya undang-undang baru yang pada dasarnya lebih lengkap, lebih sempurna, lebih praktis dan lebih cocok dengan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi serta secara keseluruhan atau sebagian sudah dapat menggantikan undang-undang yang lama.

• Objek yang menjadi sasaran pengaturan sudah tidak ada lagi. Ada banyak contoh undang-undang sebagai sumber sumber hukum di Indonesia. Contoh undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan lain sebagainya. Kebiasaan Kebiasaan yaitu segala macam perbuatan dalam masyarakat yang sama dan dilakukan terus menerus secara berkelanjutan sehingga menjadi hal yang umum untuk dilakukan.

Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan hukum atau hukum tak tertulis yang dalam pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. sehingga tindakan yang berlawan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Jadi walaupun hukum tersebut tidak diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, tetapi masyarakat tetap menaatinya. Jadi kebiasaan merupakan satu dari sumber sumber hukum tertua karena merupakan perbuatan manusia yang tetap dan berulang.

Namun agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: • (1) Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak/ umum. • (2) Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/ golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/ ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

Contohnya sumber hukum kebiasaan adalah sebagai berikut : • Adat istiadat di daerah yang dilaksanakan dengan cara turun-temurn yang sudah menjadi hukum di daerah tersebut. • Apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan juga komisioner yang lainpun menerima upah yang sama yaitu 10% maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan (hukum tak tertulis).

Yurisprudensi Sumber hukum yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim saat ini dan dimasa selanjutnya dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Jadi jika suatu perkara belum ada sumber sumber hukum dan aturan yang jelas dalam undang undang, maka seorang hakim dapat membuat suatu putusan sendiri berdasarkan yurisprudensi. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental, yurisprudensi berarti putusan hakim, sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, yurisprudensi berarti sumber hukum.

Ada 3 penyebab (alasan) seorang hakim mengikuti 2 putusan hakim yang lain menurut utrecht, yaitu : • Psikologis: seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya kedudukannya lebih tinggi, karena hakim adalah pengwas hakim di bawahnya. Putusan hakim yang lebih tinggi membpunyai “GEZAG” karena di anggap lebih brpengalaman. • Praktisi: mengikuti 2 putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Karena jika putusannya beda dengan hakim yang lebih tinggi maka pihak yang di kalahkan akan melakukan banding/kasasi kepada hakim yang pernah memberi putusan dalam perkara yang sama agar perkara di beri putusan sama dengan putusan sebelumnya.

• Sudah adil, tepat dan patut: sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Traktat Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara disebut Traktat Bilateral, Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara disebut Traktat Multilateral. Ada juga Traktat Kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian ini mengikat antar negara negara yang terlibat dan otomatis trakat tersebut juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Isinya bisa bermacam macam contohnya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan negara masing-masing, misalnya tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian dan lain sebagainya.

Materi traktat : • Masalah-masalah politik/yang lain yang dapat mempengaruhi haluan politik negeri. • Ikatan-ikatan sedemikian rupa yang mempengaruhi haluan politik negara. • Masalah-masalah yang menurut UUD/peraturan perundang-undangn harus diatur dengan UU. Fase/tahap traktat : • Sluiting: penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, melahirkan/menghasilkan konsep trakta/sluiting soor konde. • Persutujuan masing-masing parlement yang bersangkutan. • Ratifikasi (pengesahan) oleh masing-masing kepala negara.

Maka berlaku untuk semua wilayah negara. Doktrin Yaitu segala macam pendapat para ahli hukum terkenal yang dijadikan patokan atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Banyak sekali kita temui para hakim mengambil pendapat ahli dan sarjana hukum ternama sebagai sumber sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangatlah penting.

Doktrin menjadi sumber hukum karena UU perjanjian internasional dan yurisprudensi tidak memberi jawaban hukum sehingga di carilah pendapat ahli hukum. Contoh doktrin antara lain adalah ajaran trias politica dari Montesquieu yang menjelaskan teori pemisahan kekuasaan dalam negara, mahzab sejarah dari von Savigny dan lain sebagainya.

Berlaku: communis opinio doctorum: pendapat umum tidak boleh menyimpang dari pendapat para ahli. • Commentaries on the laws at england oleh sir william black stone. • Ajaran Imam Syafi’i, banyak di gunakan oleh PA (pengadilan agama) dalam putusan. • Trias politika.

Demikianlah informasi tentang sumber sumber hukum di Indonesia lengkap beserta penjelasan dan contohnya. Semoga artikel ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih paham tentang pengertian sumber hukum yang benar. Artikel Terbaru • Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Isi Pasal dan Penjelasannya) • Daftar Mobil Pick Up Bekas dengan Harga 15 Juta – 20 Jutaan [Terbaru] • 10+ Tambang Emas Terbesar di Dunia Beserta Lokasi dan Produksinya • Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Fungsinya • 14+ Contoh Negara Maju di Benua Asia Beserta Keterangannya Artikel PilihanKOMPAS.com - Dalam mencapai Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui sejarah panjang perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, peristiwa proklamasi kemerdekaan NKRI berlangsung singkat. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi Moh. Hatta di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB. Pembacaan Proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh Pemuda Suhud dan eks Shudancho Latif Hendraningrat.

berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan negara kesatuan republik indonesia adalah

Kemudian upacara diakhiri dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Meski berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu: • Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.

• Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. • Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baca juga: Proklamasi Indonesia: Arti, Isi dan Maknanya Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Berikut ini empat makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia: • Telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain. • Telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. • Tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia.

• Puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu: • Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) • Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat • Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Faktor penentu pembentukan NKRI Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama.

Sumber-Sumber Hukum Tata Negara - HUKUM TATA NEGARA




2022 www.videocon.com