Buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai federasi hari ini kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangannya untuk menagih janji Anies Baswedan selaku gubernur untuk mengubah besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

"Kami menagih janji Pak Gubernur yang mengatakan akan mengubah UMP DKI," kata Ketua Konfederasi Serikat Tagih janji anies soal ump Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (8/12/2021). Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, sebanyak 20 orang perwakilan buruh diterima masuk ke Gedung Balai Kota. Sayangnya mereka tidak langsung bertemu Anies Baswedan.

Baca juga: 2 Juta Buruh Batal Mogok Nasional 6-8 Desember, Ini Pertimbangannya Buruh menuntut Anies Baswedan merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait UMP DKI 2022 paling lambat 10 Desember 2021. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa mendasarkan keputusan pengupahan dengan turunan UU Cipta Kerja karena sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

"Harus didasarkan pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Untuk itu) menuntut Bapak Gubernur DKI Jakarta paling lambat 10 Desember 2021 untuk merevisi SK Gubernur terkait UMP 2022 sesuai janji yang pernah disampaikan secara terbuka pada 29 November 2021," tulis tuntutan buruh.

Baca juga: Buruh Mau Mogok Kerja, Ini Respons Gubernur Banten Sebelumnya diberitakan bahwa Anies Baswedan menyampaikan keberatan atas UMP yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia mengakui angka kenaikan itu tidak cocok jika diterapkan di DKI Jakarta karena dinilai terlalu kecil. "Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta.

Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies Baswedan saat menemui massa buruh di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/11/2021). Anies sudah surati Menaker Ida Fauziyah. Cek halaman berikutnya.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Simak Video: Geruduk Balai Kota DKI, Buruh Minta Anies Revisi UMP DKI Siang Ini [Gambas:Video 20detik] Sebanyak 10.000 ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa di Balikota DKI Jakarta, Rabu (8/12/2021) hari ini.

Aksi demonstrasi ini dilakukan guna menuntut kenaikan UMP 2022 di Jakarta yang sempat dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Para buruh ini tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP).

Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu. “Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti. Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek. Kami tunggu Pak Anies,” kata seorang orator dilansir dari CNNIndonesia.

“Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak Anies,” ujarnya menambahkan. Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor buruh geruduk balai kota Tahun 2021 yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP. “Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak yang cerai. Kami tantang gubernur Anies,” kata orator. Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu. Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil. Atas buruh geruduk balai kota itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya, formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan.

Browse by Category • Advertorial • Advertorial Indragiri Hilir • Advertorial Siak • Bengkalis • Business • Crime • Culture • Entertainment • Fashion • Food • Gallery • Health • Hukum • Indragiri Hilir • Indragiri Hulu • International • Kampar • Kuantan Singingi • Lifestyle • National • News • Opinion • Pekanbaru • Politics • Riau • Rokan Hilir • Rokan Hulu • Siak • Sports • Tak Berkategori • Tour de Siak • Travel • World
Jakarta - Massa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggeruduk Balai Kota.

Dalam momentum peringatan hari HAM internasional ini, buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP Jakarta. "Hari ini momentum hari HAM internasional tanggal 10 Desember. Kaum buruh sengaja datang ke Balai Kota Gubernur DKI Jakarta dan juga istana negara. Kepada Pak Gubernur karena menuntut supaya ada revisi UMP yang telah ditetapkan sebesar 1,09 persen.

Kenaikan itu kan memang tidak layak sesuai dengan kebutuhan hidup kaum buruh di Jakarta. Kami datang untuk menagih janji Pak Gubernur yang mana katanya memang mau merevisi UMP 2022. Massa tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)," kata Sekjen KASBI Sunarno di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

Sunarno mengatakan aksi hari ini tak akan dilakukan di depan kantor Anies, melainkan bergeser ke Istana Negara. Mereka menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dicabut. Baca juga: Berunding di Balkot DKI Terkait Upah, Buruh Harap TGUPP Lebih Berguna Sekadar informasi, aturan ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Menurut kami, itu tidak tepat untuk diterapkan makanya kami meminta segera dicabut PP 36 itu juga dihapus, kembalikan peraturan yang lama sehingga ada kenaikan upah buruh yang signifikan," jelasnya. "Selain itu, kita juga menuntut kepada pemerintah terkait pencabutan omnibus law," sambungnya.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Bersamaan dengan itu, aliansi buruh juga menuntut agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia diusut tuntas sehingga para pelakunya bisa diadili. "Kita akan bergerak ke Istana negara untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat dan kepada Presiden Jokowi juga terkait dengan kita meminta agar segera kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lama agar segera diurus kembali, diusut tuntas, sehingga pelaku pelaku pelanggaran HAM itu bisa tagih janji anies soal ump imbuhnya.

Baca juga: Said Iqbal: Jika Anies Ingkar Janji Revisi UMP, Buruh Siap Aksi Besar-besaran Pantauan detikcom di lokasi, ratusan massa buruh berkumpul di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka tampak menggunakan baju berwarna merah sambil membawa atribut aksi, seperti banner dan spanduk. Aksi demonstrasi ini sempat menyebabkan lalu lintas di sekitar lokasi menjadi padat.

Namun, kendaraan roda dua dan empat masih bisa melintas di 2 lajur sebelah kiri. (taa/yld) Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, dalam aksi demonstrasi ini, para buruh akan menuntut kenaikan UMP maupun UMK, dan juga keputusan yang dibacakan para Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat tunduk kepada keputusan Mahkamah Konsitusi (MK), cabut PP No. 36 tahun 2021," ucapnya saat ditemui Tempo di Monas.
JURNAL NEWS, JAKARTA – Para buruh menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

“Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti.

Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek. Kami tunggu Pak Anies,” kata seorang orator, Rabu (8/12/2021). Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP. “Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak yang cerai. Kami tantang gubernur Anies,” kata orator. Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI.

Mereka berjalan menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan buruh geruduk balai kota penetapan UMP yang ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin 29 November lalu. Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil. “Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” ujarnya.

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya, formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan. “Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Tagih janji anies soal ump baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

(IDR/TIM) Berita ini 28 kali dibaca
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Tagih Janji Anies Terkait UMP, Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, siang ini mereka menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

- Advertisement - BACA JUGA : TransJakarta Modifikasi Rute, Imbas Aksi Buruh di Sekitar Monas Massa buruh memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, akibatnya lalu lintas tersendat.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Sejumlah aparat bersiaga dan mengatur lalu lintas di depan Balai Kota DK Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

“Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti. Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek. Kami tunggu Pak Anies,” kata seorang orator. BACA JUGA : Soal Tolak Omnibus Law, KSPN Sebut Ada yang Tunggangi Aksi Buruh Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Formula Penetapan UMP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu. Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong tagih janji anies soal ump.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” ujarnya. Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya, formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan, dilansir dari CNNIndonesia.com “Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

(ros) Eugene Meyer penerbit Washington Post pada 5 Maret 1935 meletakkan tujuh prinsip dari korannya. Prinsip pertama adalah memberitakan kebenaran sedekat mungkin sejauh kebenaran itu bisa dipastikan. Prinsip pertama ini amat relevan dalam dunia digital sekarang. Kami bersepakat mengusungnya sebagai visi Nusadaily.com.

Sekaligus kami mempersembahkannya dalam empat bahasa, Indonesia, Arab, Inggris dan China.Jakarta, Indonesia — Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Tagih janji anies soal ump menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Pantauan Indonesia.com di lokasi, massa buruh memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, akibatnya lalu lintas tersendat. Sejumlah aparat bersiaga dan mengatur lalu lintas di depan Balai Kota DKI. Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

“Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek. Kami tunggu Pak Anies,” kata seorang orator. “Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak Anies,” ujarnya menambahkan.

Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP. “Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak yang cerai. Kami tantang gubernur Anies,” kata orator.

Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu. Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil. “Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan tagih janji anies soal ump Jakarta tidak sesuai,” ujarnya.

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya, buruh geruduk balai kota yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan.

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya. (yoa/fra) [Gambas:Video ] Recent Posts • One Way Arus Balik Resmi Berakhir, Lalin Kembali Posisi Normal Harian • Rusia Menggila, First Lady Jill Biden Diam-diam Kunjungi Ukraina • Daftar Rekor Mudik Lebaran 2022 Usai Dua Tahun Terganjal Pandemi • Jadwal Thailand vs Singapura di SEA Games 2022 • Libur Lebaran Berakhir, Gerbang Tol Halim Lancar

buruh geruduk balai kota, tagih janji anies soal ump

LIVE 🌏 REVISI UMP ‼ RATUSAN BURUH GERUDUK KANTOR ANIES BASWEDAN




2022 www.videocon.com