Kppu singkatan dari

kppu singkatan dari

"Komisi Pemilihan Umum" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Komisi Pemilihan Umum (disambiguasi). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Gambaran Umum Singkatan KPU Dasar hukum pendirian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sifat Independen Struktur Ketua/Anggota Hasyim Asy'ari Anggota Betty Epsilon Idroos Anggota Mochammad Afifuddin Anggota Parsadaan Harahap Anggota August Mellaz Anggota Idham Kholik Anggota Yulianto Sudrajat Kantor pusat Jl.

Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310 Situs web http://www.kpu.go.id/ Daftar isi • 1 Latar belakang • 2 Tugas dan Kewenangan KPU • 3 Daftar ketua • 4 Periode • 4.1 1999–2001 • 4.2 2001–2007 • 4.3 2007–2012 • 4.4 kppu singkatan dari • 4.5 2017–2022 • 4.6 2022–2027 • 5 Referensi • 6 Lihat pula • 7 Pranala luar Latar belakang Ketua dan anggota KPU yang ada sekarang merupakan keanggotaan KPU periode keenam yang dibentuk sejak era Reformasi 1998.

KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM.

KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota Kppu singkatan dari Provinsi, akademisi, peneliti dan kppu singkatan dari dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

kppu singkatan dari

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai amanat konstitusi, penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Kppu singkatan dari Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

kppu singkatan dari

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN kppu singkatan dari KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Kppu singkatan dari Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Menjelang Pemilu 2014, pada Januari 2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) mengabulkan permohonan Effendi Kppu singkatan dari melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pemohon memandang bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar setelah 3 bulan pelaksanaan pemilihan legislatif (pasal 3 ayat 5 dan pasal 112 Undang-Undang 42 Tahun 2008) bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945. Putusan tersebut memerintahkan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus digelar kppu singkatan dari bersamaan dengan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Pemerintah sebagai inisiator bersama DPR RI merancang desain pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan menggabungkan 3 (tiga) UU, yakni 1) UU No.

42 Tahun 2008, 2) UU No. 15 Tahun 2011, dan 3) UU No. 12 Tahun 2012 ke dalam satu naskah undang-undang, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan Kewenangan KPU Tugas KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: • merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal • menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN • menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu • mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu • menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi • memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih • membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu • mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya • menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu • menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat • melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu • melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Selanjutnya pada Pasal 13, KPU memiliki kewenangan sebagai berikut: • menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN • menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu • menetapkan Peserta Pemilu • menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara • menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan Pemilu dan mengumumkannya • menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota • menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan • membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN • mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN • menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan • menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu • melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar ketua No Nama Masa jabatan 1 Rudini 1999–2001 1 2 Nazaruddin Sjamsuddin 2001–2005 2 Pjs. Ramlan Surbakti 2005–2007 3 Abdul Hafiz Anshari 2007–2012 3 4 Husni Kamil Manik 2012–2016 4 Plt. Hadar Nafis Gumay 2016 5 Juri Ardiantoro [1] 2016–2017 6 Arief Budiman [2] 2017–2021 5 7 Ilham Saputra [3] 2021–2022 8 Hasyim Asy'ari 2022–2027 6 Periode 1999–2001 Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No.

4/2000 pada kppu singkatan dari 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan. 2001–2007 Pada awal 2005, KPU digoyang dengan tuduhan korupsi yang diduga melibatkan beberapa anggotanya, termasuk ketua KPU periode tersebut, Nazaruddin Sjamsuddin.

Nama Jabatan Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A. Ketua (2001–05)/Anggota Prof. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D. Pjs. Ketua (2005–07)/Anggota Drs. Mulyana W. Kusumah Anggota (2001–05) [a] Drs.

Daan Dimara, MA. Anggota Dr. Rusadi Kantaprawira Anggota (2001–05) [b] Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, PhD. Anggota Drs. Anas Urbaningrum, M.A. Anggota (2001–05) [c] Chusnul Mar'iyah, Ph.D.

Anggota Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J. Anggota (2001–03) [d] Dr. Hamid Awaluddin Anggota (2001–04) [e] Dra. Valina Singka Subekti, MSi Anggota (2004–07) • ^ Menjadi tersangka kasus korupsi terhadap auditor BPK [4] • ^ Menjadi tersangka kasus korupsi penyimpangan dalam pengadaan tinta pemilu di KPU [5] • ^ Mengundurkan diri dan bergabung di Partai Demokrat • ^ Mengundurkan diri untuk fokus menjadi Dosen [6] • ^ Pada tahun 2004, diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden 2007–2012 Selanjutnya setelah 7 (tujuh) peringkat teratas anggota KPU terpilih, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2007.

Namun hanya 6 (enam) orang yang dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Presiden Susilo Bambang Kppu singkatan dari pada tanggal 23 Oktober 2007. Sedangkan pelantikan Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri M.S. tertunda karena sempat terlibat persoalan hukum.

Selanjutnya, Syamsulbahri dilantik terpisah pada 27 Maret 2008., setelah ia dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. [7] Nama Kppu singkatan dari Jabatan sebelumnya Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A. Ketua/Anggota mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sri Nuryanti, S.IP, M.A.

Anggota peneliti LIPI Dra. Endang Sulastri, M.Si. Anggota Aktivis perempuan. I Gusti Putu Artha, S.T, M.Si. Anggota Anggota KPU Provinsi Bali. Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S Anggota Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Dra. Andi Nurpati, M.Pd. Anggota Guru MAN I Model Bandar Lampung H. Abdul Aziz, M.A. Anggota Direktur Ditmapenda, Bagais, Departemen Agama Prof.

Dr. Ir. H Syamsulbahri, MS Anggota Dosen/Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 2012–2017 Komisioner KPU memberikan konferensi pers di Istana Merdeka, 10 Februari 2015 Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5 anggota Bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April 2012: [8] [9] Nama Jabatan Jabatan sebelumnya Husni Kamil Manik Ketua (2012–16)/Anggota [a] Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Juri Ardiantoro, M.Si.

Ketua (2016–17)/Anggota [b] Ketua KPU DKI Jakarta Ida Budhiati, S.H, M.H Anggota Ketua KPU Jawa Tengah Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota Dosen FISIPOL UGM Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota Anggota KPU Jawa Timur. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si. Anggota Ketua KPU Jawa Barat Drs.

Hadar Nafis Gumay Anggota Pegiat LSM/Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) • ^ Meninggal pada saat menjabat • ^ menggantikan Husni Kamil Manik yang telah wafat) [1] 2017–2022 Nama Jabatan Jabatan sebelumnya Arief Budiman Ketua (2017–2021)/Anggota Pramono Ubaid Tanthowi Anggota Wahyu Setiawan Anggota Ilham Saputra Ketua (2021)/Anggota Hasyim Asy'ari Anggota Viryan Anggota Evi Novida Ginting Manik Anggota I Dewa kade Wiarsa Raka Sandi (PAW) – 2022–2027 Berikut ini urutan 7 nama anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 (hasil pemilihan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 17 Februari 2022) yang telah dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2022 di Istana Negara.

[10] Nama Jabatan Jabatan sebelumnya Hasyim Asy'ari Ketua Anggota KPU Republik Indonesia (2017-2022) Betty Epsilon Idroos Anggota Ketua KPU DKI Jakarta (2018-2023) Mochammad Afifuddin Anggota Anggota Bawaslu RI (2017-2022) Parsadaan Harahap Anggota Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu (2017-2022) Yulianto Sudrajat Anggota Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (2018-2023) Idham Holik Anggota Anggota KPU Provinsi Jawa Barat (2018-2023) August Mellaz Anggota Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Referensi • ^ a b Artikel:"Profil Juri Ardiantoro: Awalnya Guru, Kini Jadi Ketua KPU" di detik.com • ^ Artikel:"Arief Budiman Terpilih sebagai Ketua KPU 2017-2022" di Kompas.com • ^ Rapat Pleno Anggota KPU Menyepakati Ilham Saputra Sebagai Ketua KPU RI Definitif (PDF), Komisi Pemilihan Umum, 14 April 2021, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-09diakses tanggal 2021-06-09 • ^ "Kronologi Kasus Mulyana Versi BPK".

detikNews. 20 April 2005. Diakses tanggal 13 Maret 2018. • ^ "Rusadi Kantaprawira Tersangka Baru Korupsi KPU". Liputan6.com.

kppu singkatan dari

18 Juli 2005. Diakses tanggal 13 Maret 2018. • ^ "Profil:Mudji Sutrisno". Lembaga Pers Dr. Sutomo. Diakses tanggal 13 Maret 2018. • ^ "Pelantikan Syamsulbahri, KPU.go.id". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-26. Diakses tanggal 2013-06-24. • ^ Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu - Kompas.com • ^ "Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 2012-2017 - Situs Resmi Presiden RI".

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-21. Diakses tanggal 2012-04-25. • ^ https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-lantik-anggota-kpu-dan-bawaslu-masa-jabatan-2022-2027/ Lihat pula • Badan Pengawas Pemilihan Umum • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum • Pemilihan umum kppu singkatan dari Indonesia • Daftar lembaga pemerintahan Indonesia • Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Pranala luar • (Indonesia) Situs web resmi Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine.

kppu singkatan dari Halaman ini terakhir diubah pada 8 Mei 2022, pukul 09.38. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • • PROFIL • Visi dan Misi • Anggota • Tugas & Wewenang • Organisasi • Pejabat Sekretariat • Kinerja Keuangan • RKP / Renja • Laporan Keuangan • Laporan Kinerja Anggaran • SOP Renkeu • Mitra Kerja • PPID • Logo dan Maskot • REGULASI • Peraturan perundang-undangan • Peraturan Komisi • Pedoman • PENGAWASAN • Kajian Kebijakan • Advokasi • Penelitian • Kppu singkatan dari • Perkara Persaingan • Skema Perkara kppu singkatan dari Putusan • Penetapan • Eksekusi • Penilaian Merger • Daftar Notifikasi Merger • Pengawasan Kemitraan • PUBLIKASI • JURNAL • Magang Merdeka • GALERI • Kompetisi • Laporan Tahunan • Referensi • Siaran Pers • Aktivitas • Tanya Jawab • E-Flyer • Pengumuman • KANWIL • Kanwil I • Kanwil II • Kanwil III • Kanwil IV • Kanwil V • Kanwil VI • Kanwil VII • KONTAK KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 dan UU No.20/2008, terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota KPPU terpilih periode keempat memiliki masa kerja tahun 2018-2023. Kami berkomitmen untuk mengedepankan proses penegakan hukum persaingan usaha yang lebih tegas dan transparan. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama kepemimpinan kami. Dengan semangat baru, kami siap hadapi tantangan persaingan usaha di era digital yang berkembang pesat ini.
tirto.id - Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada Rabu (9/12/2020) di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai istilah terkait pemilihan ini, termasuk di antaranya penyelenggara pemilihan (KPU, PPK, PPS, KPPS), juga daftar pemilih (DPS, DPT, DPPH, dan DPTB).

Pemungutan suara di TPS pada 9 Desember 2020 adalah bagian dari rangkaian panjang tahapan Pilkada 2020. Hingga Minggu (6/12/2020) ada 575.796 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan adanya tambahan 6.089 kasus dalam 24 jam terakhir.

Jumlah kasus aktif mencapai 83.285 orang atau 14,5 persen dari yang terkonfirmasi. Sementara, jumlah kematian karena virus Corona mencapai 17.740 meninggal (3,1 persen dari kppu singkatan dari terkonfirmasi). Dalam kondisi demikian, Pilkada 2020 digelar KPU dengan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS demi meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Beberapa aturan terkait hal ini di antaranya adalah disinfektasi TPS, tersedianya tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bilik khusus bagi pemilih dengan suhu 37,3° C ke atas, hingga penggunaan tinta yang diteteskan, tidak lagi tangan pemilih dicelupkan.

Berdasarkan Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, terdapat berbagai istilah yang umum digunakan terkait Pilkada 2020 sebagai berikut.

KPU Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007, tugas KPU adalah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Presiden, juga kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Dengan tugas demikian, terdapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) yang menjadi penyelenggara pemilihan gubernur. Selain itu ada pula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) yang menggelar Pemilihan Bupati/Wali Kota. Dalam kaitannya dengan Pilkada 2020, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya PPK Kepanjangan dari PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia tersebut dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau nama lain.

PPS Kepanjangan dari PPS adalah Panitia Pemungutan Suara. Panitia ini dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.

kppu singkatan dari

PPS bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. KPPS KPPS merupakan singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

KPPS dibentuk oleh PPS untuk melangsungkan pemungutan suara di Tempat Pemungutan suara. Anggota KPPS berjumlah 7 orang, terdiri dari 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota KPSS serta dibantu oleh 2 orang petugas ketertiban dan keamanan TPS.

Dalam praktiknya untuk Pilkada 2020, terkait upaya pencegahan penularan COVID-19, anggota KPPS dan petugas ketertiban memiliki tugas tambahan melaksanakan protokol kesehatan bagi pemilih yang datang ke TPS. Baca juga: Tugas KPPS di Pilkada 2020 Layani Pemilih & Protokol Cegah COVID-19 Kppu singkatan dari TPS adalah singkatan dari Tempat Pemungutan Suara, tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan.

Dalam Pilkada 2020, terdapat aturan soal penentuan lokasi dan pembuatan TPS terkait protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya adalah pembatasan jumlah pemilih yang ada di dalam TPS dan adanya bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius. Baca juga: Denah Lokasi & Ukuran TPS di Pilkada 2020 Sesuai Buku Panduan KPPS DPS Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4 ( Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan).

DPT Daftar Pemilih Tetap adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPPh DPPh atau Daftar Pemilih Pindahan, adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Ada kemungkinan seorang pemilih, karena kebutuhan kerja, pendidikan, atau hal lain, tidak dapat mencoblos di TPS sesuai dengan KTP-nya. Pemilih yang demikian dapat mengurus formulir A5 (Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain) DPTb DPTb merupakan kependekan Daftar Pemilih Tambahan.

DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Dalam Pilkada 2020, yang termasuk pemilih dalam daftar ini adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun pada tanggal tersebut, atau mereka yang sudah menikah.

KPU adalah singkatan dari kata Komisi Pemilihan Umum. Istilah Komisi Pemilihan Umum apabila disingkat yaitu menjadi KPU. Akronim KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : KPU Nama Diri / Kepanjangan : Komisi Pemilihan Umum Kependekan Alternatif : - Kepanjangan Alternatif : - Kesimpulan 1 : KPU adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum Kesimpulan 2 : Komisi Pemilihan Umum adalah kepanjangan dari KPU Kesimpulan 3 : Komisi Pemilihan Umum apabila disingkat menjadi KPU Kesimpulan 4 : KPU apabila dipanjangkan menjadi Komisi Pemilihan Umum Bahasa : Bahasa Indonesia Resmi Sumber informasi singkatan KPU : Daftar singkatan dan akronim pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lampiran IV Huruf Awal Akronim : K Kepanjangan / Kalimat Dasar Tidak Resmi : - Keterangan : - Kembali Ke : - Daftar Semua Singkatan Bahasa Indonesia - Daftar Singkatan Huruf Depan / Awalan K Tuliskan komentar anda mengenai KPU (Komisi Pemilihan Umum)!

Situs Web ini bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dengan cara yang santai dan jenaka. Apabila ada yang kurang berkenan atau kesalahan maka mohon beritahu kami agar kami bisa segera memperbaikinya. Tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat jahat kepada pihak lain. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian anda.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berkas:Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.jpg Gambaran Umum Singkatan KPPU Didirikan 7 Juni 2000 Dasar hukum pendirian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sifat Independen Struktur Ketua Kodrat Wibowo Kantor pusat Jl.

Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Situs web kppu.go.id Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No.

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, yang diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Saat ini KPPU diketuai oleh Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D, dengan Wakil Ketua Dr. Guntur S. Saragih. Daftar isi • 1 Lingkup Pengawasan • 2 Tugas dan Wewenang • 2.1 Tugas (Ps.

35) • 2.2 Wewenang (Ps. 36) • 3 Anggota • 4 Pranala luar Lingkup Pengawasan [ sunting - sunting sumber ] Perjanjian yang dilarang diantaranya yaitu: • Oligopoli (Ps. 4) • Penetapan Harga (Ps. 5-8) • Pembagian Wilayah (Ps. 9) • Pemboikotan (Ps. 10) • Kartel (Ps. 11) • Trust (Ps. 12) • Oligopsoni (Ps. 13) • Integrasi Vertikal (Ps. 14) • Perjanjian Tertutup (Ps. 15) • Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Ps.

16) Kegiatan yang dilarang diantaranya yaitu: • Monopoli (Ps. 17) • Monopsoni (Ps. 18) • Penguasaan Pasar (Ps. 19-21) • Persekongkolan (Ps. 22-24) • Posisi Dominan (Ps.

25-28) Tugas dan Wewenang [ sunting - sunting sumber ] Tugas (Ps. 35) [ sunting - sunting sumber ] • melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; • melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha kppu singkatan dari sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; • melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; • mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; • memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; • memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang (Ps. 36) [ sunting - sunting sumber ] • menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik kppu singkatan dari dan atau persaingan usaha tidak sehat; • melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau kppu singkatan dari pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; • menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • kppu singkatan dari pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; • memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; • meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; • meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; • mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; • memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; • memberitahukan putusan Komisi kppu singkatan dari pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Anggota [ sunting - sunting sumber ] Anggota KPPU periode 2000-2005 terdiri dari: • Ir. H. Tadjuddin Noersaid • Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. • Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M • Ir. H. Moh. Iqbal • Dr. Pande Radja Silalahi • Soy Martua Pardede, S.E. • Erwin Syahril, S.H. • Dr. Ir. Bambang Purnomo • Dr. Ir. Kppu singkatan dari Iwantono, M.A. Anggota KPPU periode 2006-2012 terdiri dari: (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006) perpanjangan hingga tahun 2012 • Ir.

H. Tadjuddin Noersaid • Ahmad Ramadhan Siregar • Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M kppu singkatan dari mengundurkan diri menjadi hakim agung) • Ir. H.

Moh. Iqbal ( mengundurkan diri) • Benny Pasaribu • Dedie S. Martadisastra kppu singkatan dari Erwin Syahril, S.H. • M. Nawir Messi • Yoyo Arifardhani • Didik Akhmadi • Sukarmi • Anna Maria Tri Anggraini • Tresna Priyana Soemardi Anggota KPPU periode 2013-2017 • Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. • Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. • Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

• Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. (Ketua) • Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. • Saidah Sakwan, M.A. • R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. • Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M. • Kamser Lumbanradja, M.B.A. Anggota KPPU-RI periode 2018 – 2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia: • Dr.

H. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

kppu singkatan dari

• Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. • Dinni Melanie, S.H., M.E. • Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. • Harry Agustanto, S.H., M.H. • Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. • Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D. • Ukay Karyadi, S.E., M.E. • Yudi Hidayat, S.E., M.Si. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • (Indonesia) Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Undang Undang no.

5 tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kppu singkatan dari Daftar Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Diarsipkan 2018-08-30 di Wayback Machine.

• Halaman ini terakhir diubah pada 12 Juli 2021, pukul 14.08. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Pembentukan Kerukunan Pensiunan Pekerjaan Umum diikrarkan pada Hari Bakti PU tahun 1975dan dikukuhkan dengan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tahun 1976.

kppu singkatan dari

Pada tahun 2005 KPPU diubah menjadi Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU), Dengan bergabungnya Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, maka IPPU merupakan singkatan dari Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan AD/ART yang ada, IPPU Pusat mempunyai cakupan wilayah Daerah Jabodetabek dan Bandung, berdasarkan Komplek Perumahan PUPR, Kelompok Pensiunan PUPR, dan Komisariat Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR. Apabila dibentuk IPPU Provinsi, hubungannya dengan IPPU Pusat bersifat konsultatif/forum-forum pertemuan. Dalam perkembangannya, AD/ART telah disempurnakan dengan pembentukan IPPU Wilayah di tingkat provinsi/kabupaten/kota secara bertahap.

Maksud dan Tujuan IPPU (Pasal 4 AD/ART) Maksud dibentuknya IPPU adalah untuk memfasilitasi pemenuhan harapan dan kebutuhan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk: a. Mempererat/meningkatkan silaturahmi antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai yang masih berdinas; b.

Saling membantu, sebagai wujud kepedulian dan kesetiakawanan; c. Memperoleh akses informasi tentang perkembangan Kementerian; dan d.

Mendayagunakan profesionalitas dan pengalamannya, dengan memberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan dari IPPU adalah mendukung terwujudnya Pensiunan Kementerian dan keluarganya yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, menuju kebahagiaan di dunia dan akherat. IPPU berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggal dan/atau lingkungannya dengan memberikan bantuan pemikiran untuk keselarasan lingkungan permukiman.

Memberikan teladan dan/atau contoh pemikiran yang positif, menjaga dan membela kepentingan serta kehormatan Kementerian. Asas IPPU (Pasal 5 AD/ART) Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3 di atas IPPU melaksanakan kegiatan antara lain: • Mengadakan pertemuan sosial/kekeluargaan berbentuk sarasehan, silaturahim, ceramah dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan; • Membantu mendayagunakan tenaga Pensiunan Kementerian untuk kegiatan Kementerian yang memerlukan keahlian, ketrampilan dan pengalaman para Pensiunan Kementerian; • Mengusahakan terjalinnya hubungan/komunikasi aktif dan empatif antar unsur kedinasan dan para Pensiunan Kementerian dalam rangka mempererat dan memperkuat jiwa dan semangat persatuan, gotong royong, kekeluargaan dan kerukunan keluarga besar Kementerian; • Melakukankegiatanusahadankegiatansosialuntukmembantu meringankan beban moril dan materiil bagi para Kppu singkatan dari Kementerian yang membutuhkan; dan • Mengupayakan adanya Media IPPU sebagai sarana komunikasi sosial/ kekeluargaan baik antar warga Pensiunan Kementerian maupun dengan yang masih aktif sebagai Aparat Sipil Negara Kementerian.

Struktur Organisasi IPPU Pelindung: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembina: 1. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Para Mantan Menteri PU Penasehat: 1.

Ir. Budiman Arif 2. Ir. Agoes Widjanarko, MIIP 3. Ir. Sampurna Sitepu Pengawas: 1. Ir. Bambang Guritno Soekamto, M.Sc., MPA 2. Dra. Herlina Susianti, M.Si 3. Ir. Sri Sumantini Ketua Umum: Ir. Djoko Murjanto, M.Sc.

Bendahara Umum: Dra. Sri Murniningsih Sekretaris Umum: Ir. Sri Redzeki Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Ir. M. Sjukrul Amien, MM Ketua Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota: Dr.

Kppu singkatan dari Ananda Anwar, SH., MA Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan: Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipl. SE Ketua Bidang Kegiatan Anggota: Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc. Pengurus IPPU Wilayah ​DATA ANGGOTA IPPU WILAYAH, AKHIR TAHUN 2021 01. Aceh (316; 108) org 02. Bengkulu (182; 155) org 03. Lampung (537; 59) org 04. Jabar (1150; 728) org 05. Jateng (410; 123) org 06. Jatim (1054; 622) org 07.

kppu singkatan dari

Banten (65; 39) org 08. NTB (672; 48) org 09. Kalbar (240; 58) 10. Kalteng (306; 64) org 11. Kalsel (347; 287) org 12. Sulsel (190; 119) org 13. Papua (62; 56) org 14. Bekasi (422; 346) org 15. Sumut ( 262; 213 ) org 16. Sumbar (456; 253) org 17. Riau (278; 125) org 18. DKI Jakarta (2255; 199) org 19. NTT (268; 55) org 20. Bogor-Depok (447; 232) org 21.

kppu singkatan dari

Bali (205; 123) org 22. Sultra (431; 88) orgk 23. Sulut (130; 12) org 24. Sumsel (401; 103) org 25. DIY (260; 45) org 26.Tangerang (814; 304) org 27. Sulteng (145; 72) org kppu singkatan dari.

Kepri (8; 8) org 29. Malut (74; 8) org 30. Gorontalo (79; 15) org 31. Maluku (34; kppu singkatan dari org 32. Babel (69; 2) org 33. Jambi (195; 87) org 34. Kaltim (114; 37) org 35. Sulbar (42; 6) org REKAPITULASI ANGGOTA IPPU SD 31 DESEMBER 2021: Jumlah Anggota : 12.920 orang Jumlah.Anggota Terdaftar: 4.813 orang (37,25%) ​DATA ANGGOTA IPPU WILAYAH, BULAN MARET 2022 Sumber informasi: Bp.

Ir, M. Sjukrul Amien Status : 31 Maret 2022 Jumlah Anggota: 12.666 org Sudah mendaftar: 5.610 org (44,29%) Data jumlah anggota IPPU Wilayah yang terdata, dan jumlah anggpta IPPU Wiayah yang sudah mengisi aplikasi Database IPPU: 01. Aceh (332; 161) org 02. Bengkulu (182; 164) org 03. Lampung (537; 59) org 04. Jabar (1150; 728) org 05. Jateng (410; 136) org 06. Jatim (1117; 688) org 07. Banten (65; 39) org 08. NTB (680; 48) org 09. Kalbar (240; 58) 10. Kalteng (306; 64) org 11.

Kalsel (347; 305) org 12. Sulsel (250; 131) org 13. Papua (62; 56) org 14. Bekasi (422; 366) org 15. Sumut ( 262; 247) org 16. Sumbar (456; 266) org 17. Riau (278; 150) org 18. DKI Jakarta (1744; 218) org 19. NTT (286; 68) org 20. Kppu singkatan dari (471; 471) org 21. Bali (206; 123) org 22. Sultra (461: 159) org 23. Sulut (130; 12) org 24. Sumsel (401; 103) org 25. DIY (260; 110) org 26.Tangerang (814; 431) org 27. Sulteng (145; 72) org 28. Kepri (8; 8) org 29.

Malut (74; 8) org 30. Gorontalo (79; 15) org 31. Maluku (34; 14) org 32. Babel (75; 2) org 33. Jambi (195; 87) org 34. Kaltim (139; 37) org 35. Sulbar (48:6) orgKPPU adalah lembaga penegak hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No.5/1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya. KPPU adalah komisi negara KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pewakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada 7 Juni 2000 ini terdiri atas sebelas anggota – termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua – yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan selama lima tahun.

KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalaui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.

Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu.

Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan Wewenang Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut: Tugas • melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; • melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang kppu singkatan dari mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; • melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; • mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; • memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; • memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang • menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan kppu singkatan dari kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; • menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; • memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; • meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; • meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; • mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; • memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; • memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Visi dan Misi VISI DAN MISI KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci.

Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut: Visi KPPU Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif dan Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.” Misi KPPU Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut: • Menegakan Hukum Persaingan • Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan • Membangun Kelembagaan yang Kredibel Nilai – nilai Dasar • Profesional • Independen • Kredibel • Transparan • Bertanggungjawab (sumber situs KPPU)
• PROFIL • Visi dan Misi • Anggota • Tugas & Wewenang • Organisasi • Pejabat Sekretariat • Kinerja Keuangan • RKP / Renja • Laporan Keuangan • Laporan Kinerja Anggaran • SOP Renkeu • Mitra Kerja • PPID • Logo dan Maskot • REGULASI • Peraturan perundang-undangan • Peraturan Komisi • Pedoman • PENGAWASAN • Kajian Kebijakan • Advokasi • Penelitian • PENINDAKAN • Perkara Persaingan • Skema Perkara • Putusan • Penetapan • Eksekusi • Penilaian Merger • Daftar Notifikasi Merger • Pengawasan Kemitraan kppu singkatan dari PUBLIKASI • JURNAL • Magang Merdeka • GALERI • Kompetisi • Laporan Tahunan • Referensi • Siaran Pers • Aktivitas • Tanya Jawab • E-Flyer • Pengumuman • KANWIL • Kanwil I • Kanwil II • Kppu singkatan dari III • Kanwil IV • Kanwil V • Kanwil VI • Kanwil VII • KONTAK FILOSOFI LOGO KPPU Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan desain yang diciptakan sebagai jati diri visual dan simbol lembaga yang independen yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Logo ini juga sebagai visual identitas dari organisasi. Bentuk logo KPPU adalah oval berwarna merah dengan gambar Garuda Pancasila di tengahnya dan di kppu singkatan dari lingkaran merah terdapat lingkaran berwarna biru dengan tulisan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dengan 5 tonggak berwarna merah dan tiang penyangga tajam berwarna kuning. Bentuk logo KPPU secara keseluruhan bahwa KPPU dimaksudkan untuk mengekspresikan makna bahwa KPPU adalah lembaga independen yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Landasan tajam berwarna kuning pada logo KPPU menggambarkan kondisi dunia usaha di Indonesia yang sangat dinamis dan kppu singkatan dari. Ketatnya kompetisi membutuhkan adanya pihak netral yang memiliki wewenang kuat untuk menjaga kelangsungan persaingan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Tonggak berwarna merah melambangkan tonggak lahirnya KPPU didasarkan pada Undang-Undang untuk menyikapi fenomena persaingan usaha.

Lima segmen pada tonggak dan sembilan serat pada landasan merupakan visualisasi simbolik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai momen lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan landasan berdirinya KPPU. Unduh Logo KPPU di sini FILOSOFI MASKOT KPPU, KOMPID Kompid, yang merupakan akronim dari Compete atau singkatan dari Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi. Nama ini diambil sebagai visualisasi peran dan harapan Komisi dalam mewujudkan dunia usaha yang berkompetisi, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tanpa adanya diskriminasi kppu singkatan dari pelaku usaha lain.

Wajah Kompid memiliki garis alis dan mata yang tegas dan tajam untuk melihat kebenaran, dengan paruh mencorong ke depan yang menandakan ketegasan dan keberanian dengan mengedepankan sisi humanis. Kompid bermata tajam pertanda bijak dalam bersikap dan melihat dengan jelas segala kejadian di depannya, memiliki banyak pemahaman dalam perjuangannya menegakkan hukum persaingan usaha dan kemitraan di Indonesia.

Sayap Kompid memiliki perpaduan warna merah, biru, dan kuning, sebagai warna identitas Komisi. Warna merah memiliki filosofi energi yang kuat dan berani. Warna biru memiliki filosofi kepercayaan dan kebijaksanaan.

kppu singkatan dari

Serta warna kuning memiliki filosofi kehangatan dan optimistis. Sayap Kompid dapat mengepak jauh yang melambangkan ketegasan, namun juga elastis yang melambangkan sisi humanis.

Kompid mengenakan rompi coklat muda sebagai identitasnya yang humanis namun tetap hangat dan dipercaya serta tegas. Celana pendek biru tua juga melambangkan mudah beradaptasi dan lincah dalam membuat keputusan yang benar berdasar fakta yang mengedepankan kebenaran.

Kompid tidak melupakan identitasnya sebagai abdi negara, melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan logo KPPU di dadanya. Unduh Maskot KPPU di sini
KPPU adalah singkatan dari kata Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Istilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila disingkat yaitu menjadi KPPU.

Akronim KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim kppu singkatan dari Singkatan : KPPU Nama Diri / Kepanjangan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kependekan Alternatif : - Kepanjangan Alternatif : - Kesimpulan 1 : KPPU adalah singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kesimpulan 2 : Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah kepanjangan dari KPPU Kesimpulan 3 : Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila disingkat menjadi KPPU Kesimpulan 4 : KPPU apabila dipanjangkan menjadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bahasa : Bahasa Indonesia Resmi Sumber informasi singkatan KPPU : Daftar singkatan dan akronim pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lampiran IV Huruf Awal Akronim : K Kepanjangan / Kalimat Dasar Tidak Resmi : - Keterangan : - Kembali Ke : - Daftar Semua Singkatan Bahasa Indonesia - Daftar Singkatan Huruf Depan / Awalan K Tuliskan komentar anda mengenai KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)!

Situs Web ini bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dengan cara yang santai dan jenaka. Apabila ada yang kurang berkenan atau kesalahan maka mohon beritahu kami agar kami kppu singkatan dari segera memperbaikinya. Tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat jahat kepada pihak lain. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat, kami mohon maaf lahir dan batin.

Terima kasih atas perhatian anda.

Selamat 21 Tahun bagi KPPU dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil




2022 www.videocon.com