Untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Dalam banyak sisi, urbanisasi memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat kota seperti misalnya semakin banyaknya tenaga kerja yang tersedia yang akan sangat berguna dalam pembangunan di kota. Pesatnya pembangunan inilah yang menjadi perbedaan kota dan desa secara mendasar.

Namun, nyatanya semakin banyaknya jumlah penduduk inilah yang menjadi awal dari tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat. Dan untuk menyikapinya, berikut beberapa upaya mengurangi laju urbanisasi yang dilakukan oleh pemerintah: • Meningkatkan Sektor Pendidikan Upaya mengurangi laju urbanisasi yang pertama adalah meningkatkan sektor pendidikan yang ada didesa.

Rendahnya kualitas pendidikan yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk karena banyak warga desa pindah ke desa guna mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tidak hanya didesa, masalah pendidikan sejatinya merupakan salah satu contoh fenomena sosial di masyarakat karena masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah.

• Meningkatkan Sektor Pembanguan Selain memperbaiki kualitas pendidikan, upaya mengurangi laju urbanisasi lainnya adalah meningkatkan laju pada sektor pembangunan seperti melengkapi sarana dan prasarana yang dapat membantu segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Sama seperti pendidikan, pembangunan masih menjadi masalah kependudukan di asia tenggara secara umumnya dimana masih banyak daerah dengan tingkat pembangunan yang rendah dibandingkan daerah yang lainnya. • Meningkatkan Sektor Ekonomi Ekonomi merupakan faktor pendorong urbanisasi yang paling utama. Inilah alasan kenapa banyak orang desa seakan berlomba-lomba menuju kota sehingga menjadi penyebab terjadinya kepadatan penduduk di kota.

Ada banyak dampak kepadatan penduduk yang dikhawatirkan oleh pemerintah kota karena semakin banyaknya orang desa yang datang ke kota dimana salah satuya adalah kemungkinan peningkatan tindak kriminalitas karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

• Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Desa Meningkatkan produktifitas masyarakat desa adalah salah satu cara mencegah urbanisasi yang banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan berbagai macam penyuluhan ataupun pelatihan guna meningkatkan daya kreatifitas masyarakat desa sehingga memilki daya saing yang tidak kalah jika dibandingkan dengan masyarkat desa.

Daya kreatifitas yang tinggi dapat meningkatkan nilai ekonomi desa sehingga masyarakat desa tidak perlu datang ke kota untuk merubah keadaan ekonominya. • Penyuluhan Program KB Sama seperti yang lainnya, terdapat pula dampak positif dan negatif pada urbanisasi yang memiliki dampak cukup besar terhadap faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya urbanisasi adalah karena desa juga mengalami kepadatan penduduk sehingga warga dewasa di desa mulai berpindah ke kota.

Salah satu upaya mengurangi laju urbanisasi tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan program Keluarga Berencana atau KB. Penyuluhan yang berhasil mampu mengendalikan tingkat pertambahan penduduk desa sehingga desa tidak lagi memiliki penduduk yang padat. Itulah beberapa hal yang dilakukan pemerintah sebagai upaya mengurangi laju urbanisasi. Semoga bermanfaat. kebijakan dan usaha pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk yaitu: 1.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk,yaitu: a). Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan.

Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia. b). Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah. c). Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua. 2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini: a). Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.

b). Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat. c). Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Namun, kepadatan penduduk yang berlebihan tentu saja akan mengganggu kenyamanan bersama di lingkungan tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk pun bermacam-macam. Mulai dari tingginya tingkat kompetisi dunia kerja, turunnya kualitas lingkungan, sampai terganggunya stabilitas keamanan. 1. Menggalakkan program transmigrasi Salah satu program mengatasi kepadatan (baca: penyebab kepadatan penduduk) penduduk tanpa menekan pertumbuhan penduduk adalah dengan menggalakan program transmigrasi (baca: manfaat transmigrasi penduduk).

Transmigrasi merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk (baca: manfaat sensus penduduk). Jika penduduknya sudah merata maka maka hal ini akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan.

Program transmigrasi akan mengurangi kepadatan penduduk di daerah yang padat dan akan dialihkan ke wilayah-wilayah Indonesia (baca: batas wilayah Indonesia secara geografis) yang penduduknya belum terlalu padat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, bahkan menjadi yang paling padat adalah di Pulau Jawa.

Bahkan Pulau Jawa juga dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Selama ini pemerintah Indonesia sudah melakukan program transmigrasi besar- besaran ini. Sasaran program transmigrasi pemerintah adalah orang- orang di Pulau Jawa. Mereka biasanya ditempatkan di wilayah timur Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan (baca: pulau terbesar di dunia).

Peserta transmigrasi akan disediakan tempat tinggal dan juga diberikan lahan supaya bisa untuk ditanami. Dengan demikian ada beberapa dampak positif yang bisa dirasakan, tidak hanya pemerataan penduduk saja, namun juga jumlah pengangguran di Pulau Jawa dapat berkurang serta akan membuat lahan-lahan yang semula kosong menjadi lahan yang produktif. 2. Pemerataan lapangan kerja Tidak dipungkiri bahwa kebanyakan alasan mengapa orang-orang suka berpindah tempat kerja yang banyak dikemukakan adalah karena urusan pekerjaan.

Memang benar, lapangan jumlah kerja saat ini masih timpang dimana hanya di daerah-daerah yang ramai seperti kota besar saja yang banyak. Selain itu lapangan kerja ini juga biasanya ditemukan di daerah-daerah yang sudah banyak penduduknya, karena hal ini berarti tenaga kerja tidak langka sehingga produsen bisa menekan gaji pegawai. Nah, di Indonesia sendiri, coba kita tengok kira-kira di Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi jumlah lowongan kerja banyak dimana?

Pasti semua akan setuju menjawab di Jawa. Hal ini karena tenaga kerja di Jawa lebih banyak dan lebih berkualitas. Dengan melihat fenomena (baca: fenomena alam yang menakjubkan) yang demikian, idealnya pemerintah mulai melakukan program pemerataan lapangan kerja. Misalnya pabrik-pabrik sekarang dibangun di luar Pulau Jawa saja, pembukaan perkebunan atau lahan pertanian baru untuk diolah supaya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa lebih produktif dalam mengolah lahan.

Untuk merealisasikan hal ini sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukannya. Salah satu bukti bisa dilihat bahwa lowongan-lowongan kerja di instansi pemerintah rata-rata saat ini ditempatkan di wilayah luar Pulau Jawa.

Hal ini akan sangat mempengaruhi kepadatan penduduk, karena banyak yang akan pindah ke luar Pulau Jawa untuk bekerja.

3. Menekan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana Salah satu cara yang cukup efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mencanangkan program keluarga berencana atau KB. Keluarga Berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak, dimana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja. Dalam program KB, ibu-ibu rumah tangga untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan cara-cara khusus agar tidak hamil.

Cara-cara yang dilakukan ini misalnya dengan mengonsumsi obat tertentu, pemakaian alat kontrasepsi, suntik atau jarum, dan lain sebagainya. Program Keluarga Berencana ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Indonesia tidak terlalu meledak. Untuk sosialisasi program Keluarga Berencana sudah dilakukan secara maksimal dan bisa didapatkan hingga tingkat puskesmas. Program Keluarga Berencana telah dilakukan oleh sebagian warga Indonesia, namun masih ada pula sebagian dari warga negara Indonesia yang tidak mau menerapkan KB karena sebagian menganggap bahwa keluarga berencana haram.

4. Membuat Undang-Undang yang menetapkan usia minimal menikah Beberapa tahun belakangan sebuah kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah tentang kerusakan moral anak- anak remaja. Banyak anak-anak di usia sekolah yang hamil di luar nikah kemudian mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu dua orang saja, namun hampir di setiap negara mengalami kasus seperti ini. Tidak hanya berdampak pada masa depan para pelajar saja, namun dalam jangka panjang hal ini juga akan berdampak pada jumlah penduduk yang ada di Indonesia.

Coba bayangkan anak seusia SMP segera memiliki anak bayi. Hal ini berarti usia muda akan menghasilkan usia muda.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Jika banyak anak- anak usia sekolah banyak yang memiliki bayi, maka apa yang terjadi dengan pertumbuhan penduduk Indonesia (baca: pegunungan di Indonesia)? Pasti akan meledak. Tidak hanya terjadi pada hamil diluar nikah, namun terkadang masih kita temukan di beberapa daerah di Indonesia orang tua sengaja menikahkan anaknya di usia muda, terlebih anak- anak perempuan.

Maka dari itulah untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat Undang-undang yang membahas tentang hal ini. Undang-undang ini menetapkan usia minimal pernikahan bagi seseorang. Hal ini bisa menekan angka pertumbuhan penduduk dan mengatasi kepadatan penduduk.

5. Membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua Salah satu yang menyebabkan orang tidak mempermasalahkan jumlah anak adalah karena mendapatkan tunjangan dari pemerintah maupun swasta.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Tunjangan itu didapatkan bersamaan dengan gaji yang didapatkan setiap bulan. Oleh karena itulah berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan membatasi tunjangan anak hanya pada anak kedua saja. Hal ini seperti program Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap keluarga memiliki dua orang anak. Dengan membatasi tunjangan anak, maka seseorang pasti akan berfikir ulang untuk memiliki banyak anak, mengingat biaya hidup sudah semakin mahal terlebih biaya pendidikan yang juga semakin mahal.

Namun program ini sulit berlaku di daerah- daerah pedesaan, karena beberapa hal.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Pertama karena di desa tidak banyak pegawai, dan kedua karena orang desa memiliki pemikiran “Banyak anak banyak rejeki”.

Namun di daerah perkotaan, hal ini bisa membantu untuk mengurangi kepadatan penduduk. 6. Memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran Berbagai faktor dapat mendukung Indonesia demi mengalami kepadatan penduduk, tidak hanya dari segi jumlah penduduk asli negara Indonesia saja, namun juga banyak penduduk asing.

Sekarang mari kita lihat di lapangan. Saat kita berjalan- jalan ke tempat wisata yang terkenal, apakah hanya wisatawan domestik atau dalam negeri saja yang akan kita dapati? Tentu tidak bukan?

kita akan menemukan banyak sekali turis asing yang berasal dari berbagai negara (baca: negara terbesar di dunia). Para turis asing ini tidak hanya melakukan perjalanan satu hari (pulang pergi dalam satu hari) dari negaranya kemudian ke Indonesia dan kembali lagi ke negaranya. Para wisatawan tersebut akan menetap di Indonesia, meski hanya untuk sementara waktu. Nah, hal-hal semacam inilah yang menambah kepadatan penduduk Indonesia.

Kita menyebut kegiatan orang asing yang masuk ke Indonesia sebagai suatu aktivitas migrasi yang disebut dengan imigrasi. Pelaku dari imigrasi ini disebut dengan imigran. Biasanya ketika imigran masuk ke Indonesia, maka mereka akan mengurusi berbagai macam dokumen administrasi beserta dengan biayanya.

Nah, salah satu upaya mengurangi kepadatan penduduk dari segi warga negara asing adalah kenaikan tarif biaya administrasi. Hal ini mungkin akan memberikan dampak baik besar maupun tidak besar. 7. Menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan Masalah kepadatan penduduk ini merupakan masalah yang serius. Bukan hanya PR untuk pemerintah saja, namun juga untuk rakyat. Seharusnya kesadaran akan dampak negatif dari kepadatan penduduk juga harus disadari oleh masyarakat karena masyarakatlah penyebab utama dari kepadatan penduduk.

Mak dari itulah penting juga untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan memberi tahu masyarakat mengenai hal ini. salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya kepadatan penduduk.

Apabila sosialisasi rutin dilakukan maka hal ini akan sangat membantu menyadarkan masyarakat, kemudian hal ini akan menjadi penekan dari angka pertumbuhan penduduk.

Sehingga apabila masyarakatnya sendiri sudah sadar akan bahaya atau dampak dari kepadatan penduduk, masyarakat akan bisa menahan diri untuk memiliki lebih sedikit anak. 8. Mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan Pendidikan juga sangat berperan dalam kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk.

Hal ini terutama untuk para remaja yang ingin menikah di usia muda. Pada zaman dahulu kita akan menemukan banyak remaja yang baru saja lulus dari sekolah tingkat SMP, kemudian tidak melanjutkan pendidikan SMA dan langsung menikah. Hal ini sangat tidak baik karena menikah di usia yang sangat muda.

Maka dari itulah pemerintah mencoba untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan bidang pendidikan sehingga banyak siswa-siswi yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan.

Dengan fokus dan ada keinginan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka keinginan untuk menikah di usia yang sangat muda bisa ditunda. Ketika fokus ke pendidikan dan adanya keinginan melanjutkan pendidikan hingga ke pendidikan tinggi, maka setelah lulus maka seseorang memiliki usia yang sudah matang dan dewasa.

Pada usia tersebut maka seseorang telah matang untuk melakukan pernikahan. Hal ini perlu digalakkan karena memberikan dampak yang positif. 9. Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat Masih dalam koridor pendidikan untuk memerangi kepadatan penduduk di Indonesia.

Selain meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan program wajib pendidikan dasar atau wajib belajar. Bila zaman dahulu wajib belajar ditetapkan 6 tahun atau setara pendidikan dasar, maka lama-kelamaan naik menjadi wajib belajar 9 tahun atau setingkat pendidikan menengah pertama, bahkan yang paling baru lagi wajib belajar sudah mencapai 12 tahun, yakni setingkat SMA.

Ketika sudah mencapai usia ini maka lulus sekolah telah memiliki usia yang cukup matang.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Apabila ditambah beberapa tahun untuk bekerja, maka seseorang sudah siap menikah sehingga memiliki keturunan tidak di usia yang sangat muda. Nah itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas merupakan cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia.

Dampak Negatif dari Kepadatan Penduduk 1. Banyak pengangguran Salah satu dampak dari kepadatan penduduk adalah banyaknya pengangguran. Hal ini karena jumlah penduduk yang selalu bertambah sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak bertambah atau pertambahannya tidak sebanding. 2. Kriminalitas meningkat Dampak yang terlihat dari kepadatan penduduk lainnya adalah kriminalitas meningkat. Dampak ini termasuk dalam dampak yang tidak langsung.

Banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan memaksa orang itu melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, seperti mencuri dan juga copet. 3. Sampah banyak yang terbuang sembarangan Kepadatan penduduk juga akan menimbulkan sampah sembarangan.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Pemukiman penduduk yang terlalu padat otomatis akan menimbulkan banyak sampah (baca: pengolahan sampah plastik). Itulah beberapa dampak dari kepadatan penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa kepadatan penduduk kebanyakan menimbulkan dampak negatif.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Selain dampak yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak dampak lagi seperti berkurangnya ketersediaan tanah, kebutuhan akan udara bersih, kebutuhan air bersih serta kerusakan lingkungan, dan masih banyak lagi.

Semoga artikel ini bermanfaat.
Advertisements Namun teman-teman jangan berfikir bahwa permasalahan penduduk ini tidak dapat diselesaikan. Pemerintah telah lama mengupayakan berbagai usaha untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia yang memang memiliki jumlah penduduk yang besar dimana berdampak pada masyarakat luas.

Pahami Juga : Dampak Kepadatan Penduduk Kali ini kita bahas dulu, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia? Yuk kita simak. Daftar Isi • Kebijakan dan Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kependudukan • A.

Kebijakan Pemerintah • B. Upaya dan Usaha Pemerintah Kebijakan dan Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kependudukan A. Kebijakan Pemerintah Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, yaitu : 1. Mencanangkan Program KB (Keluarga Berencana) Melalui pendekatan pendidikan dan mengenalkan berbagai alat kontrasepsi pada usia subur, pemerintah mengusahakan agar menekan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat 2.

Undang-Undang Perkawinan Pemerintah membuat undang – undang tersebut untuk mengatur usia minimal seseorang untuk menikah 3. Pembatasan Pemberian Tunjangan Pemerintah membatasi tunjangan anak bagi PNS/ABRI maksimal sampai anak kedua B.

Upaya dan Usaha Pemerintah 1. Masalah Kepadatan Penduduk Pemerintah mengatasinya dengan cara : • Program Transmigrasi • Pembangunan fokus di Wilayah Timur 2. Tingkat Kesehatan Rendah Pemerintah mengatasinya dengan cara : • Pembangunan fasilitas kesehatan seperti PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Pelayanan kesehatan gratis dengan JAMKESMAS maupun JAMKESDA.

3. Tingkat Pendidikan Rendah Pemerintah mengatasinya dengan cara : • Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia. • Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja • Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah • Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja • Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah.

4. Tingkat Pendapatan Rendah Pemerintah mengatasinya dengan cara : • Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA. • Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

• Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Walau pun pemerintah sudah mengadakan kebijakan dan upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, kita sebagai masyarakat juga harus sadar untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan dan tidak serta merta menyalahkan pemerintahan Indonesia.
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Pengaruh Konsep Ruralisasi bagi Perkotaan Padat Pertumbuhan yang saat ini terus berkembang pesat dan tidak bisa dikendalikan adalah pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk sekarang ini menjadi masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara berkembang. Karena pada negara berkembang pertumbuhan ekonomi yang masih belum tinggi ditambah pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan suatu negara berada ditahap stagnansi. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada kenyataannya telah banyak dilakukan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan penduduk yang terus bertambah yaitu dengan program Keluarga Berencana atau KB.

Namun program ini dirasa kurang optimal, dikarenakan dalam proses penyelenggaraan program KB sendiri masih terdapat banyak kendala. Selain itu jika lebih ditelusuri kembali pertumbuhan penduduk tidak akan menjadi masalah apabila dapat ditangani dengan benar. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas penduduk rendah menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.

Kondisi yang ada saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat didukung pertumbuhannya yang tidak merata. Contohnya saja Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat.

Akan tetapi jumlah penduduk dengan kepadatan tinggi ini umumnya hanya terletak dikota besar saja, padahal Indonesia merupakan negara terluas dengan banyak daerah.

Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih belum merata. Oleh karena itu dengan adanya wilayah yang luas, permasalahan ini dapat diatasi dengan distribusi perpindahan penduduk yang merata.

Dengan konsep ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa, dapat mengurangi kepadatan penduduk. Keuntungan yang didapat dari konsep ini selain pemerataan penduduk, pembangunan di pedesaan pun dapat berkembang dengan masuknya masyarakat perkotaan. Adapun f aktor lain pendorong konsep ini selain wilayah yang luas, diantaranya kejenuhan tinggal di kota, harga lahan di kota semakin mahal sehingga tidak terjangkau, keinginan untuk memajukan desa atau daerah asalnya, merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota.

Faktor penarik diantaranya harga lahan di pedesaan relatif masih murah, pola kehidupan masyarakatnya lebih sederhana, suasana lebih tenang, sehingga cocok untuk penduduk usia tua dalam menjalani masa pensiun, adanya perasaan keterkaitan dengan daerah asal atau kenangan masa kecil. Hal ini dilakukan karena meningkatnya urbanisasi yang tidak dapat dikendalikan dan memusatnya pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan.

Jika masyarakat urban tidak mau kembali ke daerah asal. Maka dapat dilakukan konsep sebaliknya penduduk kota yang berpindah ke desa dengan syarat telah dilakukan pemerataan pembangunan. Adapun usaha yang dapat dilakukan pemerintah: a. Desentralisasi, yaitu pembangunan yang tidak hanya memusat di kota, namun menyebar ke daerah-daerah.

b. Modernisasi desa, yaitu pengembangan program pembangunan daerah dengan berbagai kegiatan. c. Meningkatkan hasil-hasil pertanian melalui intensifikasi pertanian ataupun ekstensifikasi pertanian.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi antardaerah. e. Meningkatkan kegiatan sentra industri kecil dan sedang di pedesaan. Tentu jika hal ini dipikir sepintas akan menjadi tidak realisitis, namun semua ini akan menjadi mungkin diterapkan apabila direncanakan dengan tepat antara pemerintah dengan masyarakat.

Sejauh ini penyebab timbulnya penduduk urban karena proses pembangunan yang tidak merata, pemerintah masih belum memenuhi kebutuhan infrastruktur perdesaan sesuai dengan demand penduduk.

Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Namun yang terpenting adalah pertumbuhan penduduk tidap dapat dihentikan tetapi dapat dikendalikan, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menguntungkan jika dapat dikendalikan dengan tepat dan bijaksana.Hallo Zamir Z, kakak bantu jawab ya!

Jawabannya adalah : C. Transmigrasi Yuk, simak penjelasan berikut! Pertambahan penduduk yang terus berkembang menyebabkan kepadatan yang tinggi. Akibat dari kepadatan penduduk muncul masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan munculnya daerah kumuh (slums) di perkotaan.

Untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota, dapat dilakukan dengan jalan transmigrasi yaitu memindahkan sebagian penduduk kota ke daerah yang kurang padat penduduknya. Terima kasih sudah bertanya kepada Roboguru dan semoga bermanfaat :)) Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. (1) Warga Indonesia setiap lima tahun sekali melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

(2) Raisa dan Maudy terpilih menjadi walikota dan wakil walikota di suatu daerah. (3) Terjadinya pemberontakan DII/TII pada tahun 1949. (4) Reformasi membuat kesadaran politik masyarakat menjadi tinggi. (5) Konflik dapat terjadi antardaerah Dari pernyataan di atas, contoh dampak positif perubahan sosial ditunjukkan oleh nomor ….

a.(1),(3), dan (5) b.(2),(3), dan (4) c.(3),(4), dan (5) d.(1),(2), dan (4 )e.(1),(2), dan (3)
Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani urbanisasi dan pembangunan pedesaan: 1) Strategi kebijakan Migrasi Strategi kebijakan migrasi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif yang terjadi.

Upaya-upaya tersebut adalah: • Menjalin komunikasi yang lebih intensif antara penduduk kedua negara untuk menghindari terjadinya benturan budaya. • Memberikan peralatan yang lebih baik kepada calon emigran agar mereka menjadi emigran yang baik di Negara tujuan sehingga bisa mencegah terganggunya hubungan baik di antara kedua Negara. • Meningkatnya pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina bagi para calon emigran guna mencegah mewabahnya penyakit tertentu di Negara tujuan para emigran.

• Pemeriksaan yang lebih intensif terhadap para calon emigran, baik sebelum berangkat dari Negara asal maupun saat datang di negaratujuan untuk mencegah terjadinya peredaran barang-barang haram. 2) Strategi Kebijakan Untuk Mengurangi Arus Urbanisasi Berdasarkan analisis aspek demografis secara umum masalah urbanisasi belum sampai pada kondisi kritis atau menghawatirkan, akan tetapi bila dilihat dari segi kecepatannya maka semesti pemerintah memperhatikan atau melakukan tindakan antisipasi sejak awal, oleh karena itu perhatian pemerintah harus diarahkan pada bagaimana mengontrol atau mengendalikan arus urbanisasi sedemikian rupa sehingga selalu berjalan serasi dengan kemajuan di berbagai bidang pembangunan yang ada.

Proses urbanisasi di Indonesia sangat berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah pada masa lampau, baik menyangkut pembangunan spasial maupun sektoral. Sebagai akibat dari kebijakan spasial maka migrasi desa-kota sangat mempercepat tempo urbanisasi di beberapa daerah perkotaan.

Selain itu kebijaksanaan yang bersifat sektoral sangat diperlukan karena secara tidak langsung juga mempengaruhi urbanisasi, kebijakan sektoral ini antara lain bidang pendidikan, kependudukan, kebijakan harga, industri dan kebijakan transportasi serta komunikasi, kebijakan upah dan lain-lain.

Menurut Todaro (1997:343-345) berpendapat bahwa adapun strategi yang tepat untuk menanggulangi persoalan migrasi dan kaitannya dengan kesempatan kerja secara komprehensif, adalah sebagai berikut : • Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa – kota.

Keseimbangan kesempatan ekonomi yang lebih layak antara desa dan kota merupakan suatu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi untuk menanggulangi masalah pengangguran di desa-desa maupun di perkotaan, jadi dalam hal ini perlu ada titik berat pembangunan ke sektor perdesaan. • Perluasan industri-industri kecil yang padat karya.

untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan

Komposisi atau paduan output sangat mempengaruhi jangkauan kesempatan kerja karena beberapa produk. Membutuhkan lebih banyak tenaga kerja bagi tiap unit output dan tiap unit modal dari pada produk atau barang lainnya. • Penghapusan distorsi harga faktor-faktor produksi Untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki penggunaan sumber daya modal langka yang tersedia maka upaya untuk menghilangkan distorsi harga faktor produksi, terutama melalui penghapusan berbagai subsidi modal dan menghentikan pembakuan tingkat upah diatas harga pasar.

• Pemilihan teknologi produksi padat karya yang tepat Untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan pemerintah mengadakan satu faktor utama yang menghambat keberhasilan setiap program penciptaan kesempatan kerja dalam jangka panjang baik pada sektor industri di perkotaan maupun pada sektor pertanian diperdesaan adalah terlalu besarnya kekaguman dan kepercayaan pemerintah dari negara-negara dunia ketiga terhadap mesin-mesin dan aneka peralatan yang canggih (biasanya hemat tenaga kerja) yang diimpor dari negara-negara maju.

• Pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja. Munculnya fenomena “pengangguran berpendidikan” dibanyak negara berkembang mengundang berbagai pertanyaan tentang kelayakan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi secara besar-besaran yang terkadang kelewat berlebihan. • Pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya pengentasan kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan yang disertai dengan penggalakan program keluarga berencana dan penyediaan pelayanan kesehatan di daerah perdesaan.

Selain itu dikena pula pembangunan agropolitan yang dapat mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan. Untuk itu diharapkan adanya kebijaksanaan desentralisasi, sehingga terjadi keseimbangan ekonomi secara spasial antar wilayah perdesaan dengan kawasan perkotaan yang lebih baik dan sekaligus mampu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Adapun komponen dari strategi pembangunan agropolitan, antara lain : • Melakukan dan menggalakan kebijaksanaan desentralisasi dan penentuan keputusan alokasi investasi dengan mempermudah ijin-ijin kepada pihak swasta yang didelegasikan dari pusat kepada pemerintah daerah dan lokal. • Meningkatnya partisipasi kelompok sasaran dalam pembayaran sub-sub proyek untuk membangun rasa memiliki terhadap proyek yang dibangun bersama mereka.

3) Strategi mengendalikan tingkat urbanisasi Hal-hal yang perlu diperhatikan demi menuntaskan urbanisasi yaitu: • Pertama tentu peran pemerintah pusat sangat tinggi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih terencana dan permanen di desa, terutama desa tertinggal, lewat menteri yang terkait. • Peranan bupati kepala daerah, pemda, kepala desa sangat dibutuhkan dalam memberi prioritas pembangunan pedesaan terutama dalam pengurangan kemiskinan dan peluang penciptaan tenaga kerja.

• Perlu adanya insentif bagi pemuda yang mau membantu atau berperan dalam pembangunan pedesaan. • Perlunya penggalanan dana baik dari pajak, zakat dan shodakoh untuk membangkitkan peluang usaha baru. • Perlu ada komunikasi kota desa sehingga untuk setiap pemuda yang meninggalkan desa harus berkontribusi dalam pembangunan desa.

• Hindari profokasi yang berlebihan terhadap enaknya hidup di kota. • Promosikan enaknya hidup di desa. • Perlu adanya transmigrasi bila terjadi urbanisasi Universitas ku Search for: Recent Posts • Kesejahteraan Dalam Berlayar • KEBIJAKAN PERSAINGAN, DAYA SAING, LIBERALISASI, GLOBALISASI, DAN REGIONALISASI • KETAHANAN PANGAN NASIONAL • INDUSTRI DAN INDUSTRIALISASI • GREEN ECONOMICS Recent Comments Archives • October 2016 • June 2016 • May 2016 • April 2016 • November 2015 • October 2015 Meta • Register • Log in • Entries feed • Comments feed • WordPress.com UG

Edukasi Pembangunan Desa Berkelanjutan




2022 www.videocon.com