Nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

"Semakin ramping organisasi, cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan." Dream - Para pegawai kontrak di 18 lembaga/komisi yang dibubarkan pemerintah harus bersiap mencari tempat pekerjaan baru. Pemerintah kemungkinan takkan lagi mempekerjakan tenaga honorer tersebut. Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan keberadaan pegawai honorer tidak diatur dalam PP dan Peraturan BKN. Dengan kondisi itu, tidak ada lagi tempat mereka untuk bekerja di instansi yang lain.

PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas dan Terima Parsel, yang Nekat Kena Sanksi Berat " Karena lembaga sudah tidak ada otomatis yang honorer juga tidak ada tempat lagi. Kalau PNS diatur, disalurkan ke instansi lain dan sebagainya," kata Paryono dikutip Dream dari Liputan6.com.

Kondis ini berbeda dengan para PNS yang masih bisa dialihtugaskan ke instansi lain. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tepatnya di pasal 241 ayat 1 dan Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS pasal 9 ayat 1 menyebutkan, PNS bisa dipindahkan ke lembaga lain jika terdapat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan kelebihan personil.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan 18 lembaga negara yang terbentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) pada Senin, 20 Juli 2020 lalu. Kebijakan tersebut dilakukan guna menekan anggaran negara.

Pemangkasan birokrasi dinilai bisa menghemat anggaran. " Semakin ramping organisasi, cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan.

Kalau pun bisa dikembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, ke direktorat, kenapa kita harus pake badan-badan, komisi-komisi itu lagi," jelas Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 13 Juli 2020. Aturan Baru Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2022 Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tepatnya di pasal 241 ayat 1 dan Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS pasal 9 ayat 1.

" Disana diatur jika ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah maka pegawai disalurkan ke instansi lain," jelas Paryono saat dihubungi Liputan6.com, Selasa 21 Juli 2020. Larangan PNS Pergi ke Luar Negeri Dicabut! Jika setelah 5 tahun tidak juga disalurkan, maka PNS akan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, jika ada PNS yang selesai menerima uang tunggu namun belum mencapai usia 50 tahun, maka uang pensiun akan diberikan saat mencapai usia 50 tahun nanti.

Sementara hingga saat ini, data pegawai yang terdampak perampingan birokrasi ini masih belum diketahui dengan pasti. " Ini saya sedang cari. Harusnya ada, sedang saya cari dulu," ujarnya. Aturan Baru! Pemerintah Minta PNS Masuk Komponen Cadangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, pembubaran 18 lembaga negara tersebut tidak dilakukan atas dasar refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

" Tidak, kita pendekatannya tidak pendekatan anggaran. Kecil sekali (pertimbangannya jika pakai pendekatan anggaran)," ujar Tjahjo dalam sebuah tayangan video di YouTube, seperti dikutip dari Liputan6.com, Selasa 22 Juli 2020. Menurut dia, Jokowi mengusung misi penyederhanaan birokrasi dalam pembubaran 18 lembaga negara tersebut. Sebab, lembaga-lembaga tersebut tidak menunjukan progress report yang baik setelah diberi kesempatan kerja 4-5 tahun.

" Daripada ini nanti menjadi sebuah birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih, maka sejak awal beliau (Jokowi) ingin manajemen pemerintahan itu harus smart, harus simpel, sehingga melayani masyarakat memberikan perizinan itu bisa cepat," tegas Tjahjo. PNS Ogah Vaksin, Siap-Siap Tunjangan Kinerja Tak Cair Sebelumnya, Tjahjo nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah, negara memiliki 96 lembaga, badan dan komisi.

Namun, tidak semuanya dibentuk melalui undang-undang. Ada yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (perpres). " Kalau badan/lembaga yang melalui undang-undang (proses pembentukannya) kan lama. Mengajukan revisi dulu, sampai nanti membahas dengan DPR. Ini saya fokus dulu, ada 18 (lembaga nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah yang keputusannya melalui PP, perpres, atau keppres (keputusan presiden)," tandas Tjahjo.

Editor's Pick • Doa sebelum Adzan dan setelahnya Beserta Syarat-syarat Sah Adzan yang Penting Diketahui • Coba Masker Buah Alami Demi Kulit Lebih Lembut • Fakta-Fakta Sosok Ars-Vita Alamsyah, Muslimah Indonesia Anak Buah Elon Musk • Benarkah Wajah jadi Lebih Glowing Saat Kasmaran? • Shireen dan Zaskia Sungkar Tampil Kompak Pakai Outfit Monokrom, bak Kembar Identik Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa status tenaga honorer akan selesai atau dihilangkan pada 2023.

Sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. "Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," kata Tjahjo beberapa waktu lalu. BACA JUGA: CEK FAKTA: Hoaks Surat Pengangkatan Tenaga Honorer Kemenkes Dokter Kontrak RSUD Dipecat Usai Curhat Honor Setahun Tak Dibayar Pemkot Banda Aceh Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce menjelaskan, para eks tenaga honorer itu nantinya tetap diberi kesempatan masuk ke dalam pemerintahan.

Caranya melalui seleksi dalam bentuk PPPK maupun CPNS. Melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ini, Averrouce meyakinkan eks tenaga honorer tetap memiliki hak yang sama.

Di sisi lain, kehadiran PNS kontrak tersebut bisa lebih memberikan kepastian bagi instansi tempatnya bekerja, baik secara pengeluaran anggaran untuk upah maupun hasil kinerjanya.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

"Karena kalau PPPK kan sama haknya, enggak ada yang beda. Honorer itu kan sebetulnya kebawa dari zaman dulu. Sebenarnya udah enggak ada, coba cari di UU ASN dan turunannya. Pasti udah enggak ada bunyi honorer itu," katanya di Jakarta, Sabtu (22/1). BACA JUGA: Miris, Masih Ada Bidan Honorer di Jateng Digaji Rp100 Ribu per Bulan Anies Naikkan Dana Hibah untuk Guru Honorer Swasta Rp538,9 M "Ada juga keresahan dari pernyataan Pak Menteri Tjahjo kemarin," kata dia.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Meski hal itu bisa berakibat tidak adanya pengangkatan guru honorer sebagai abdi negara, namun dia ingin berprasangka baik. Dia berharap dalam waktu satu tahun ini semua guru honorer akan diangkat menjadi ASN.

"Kalau saya pribadi, kami ambil sisi positifnya. Mungkin maksudnya Pak Mentri itu tenaga honorer ini akan diangkat jadi ASN semua sebelum tahun 2023," kata dia. Pemerintah di tahun 2022 akan mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah. BACA JUGA: Jumlah Honorer Melonjak saat Ada Usulan CPNS, Bupati Mamberamo Minta Kadis Jujur Dilarang Mulai 2023, Ribuan Tenaga Honorer Guru & Nakes di Tangerang akan Dirumahkan Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Sehingga, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan. [ags] Baca juga: Fakta Seputar Penerimaan CPNS dan PPPK 2022 Guru Honorer Resah Pemerintah akan Hilangkan Status Tenaga Honorer Mulai 2023 FHSN: Guru Honorer Sekolah Swasta Cukup Diberi Tunjangan Profesi, Tak Harus Jadi ASN Wali Kota Salatiga Pertahankan Tenaga Honorer Karena Peran & Tulang Punggung Keluarga Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer Mulai 2023, Ada Pekerjaan Diganti Outsourcing Waspada, Beredar Surat Palsu Pengangkatan Guru Honorer Jadi Pegawai PPPK Kadisdik Madina Ramai Disebut akan Berhentikan Honorer, Ternyata Ini Faktanya 1 Oplas Dinilai Berhasil, 5 Potret Lucinta Luna di Malaysia Dipuji Bak Boneka Barbie 2 4 Cara Mudah untuk Mengawali Hari dengan Lebih Bugar dan Bertenaga 3 Selamat!

Jessica Iskandar Melahirkan Anak Kedua, Wajah Sang Bayi Bikin Penasaran 4 Cantik dan Menggemaskan Salima Anak Wishnutama & Gista Putri Liburan di Luar Negeri 5 Innalillahi Waina Ilaihi Rajiun, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama Berduka Selengkapnya
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) akan menghapuskan status tenaga kontrak/honorer di instansi pemerintahan.

Aturan tersebut direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2023 nanti, sesuai dengan yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diketahui, bahwa dalam ayat (1) pasal tersebut menjelaskan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun. Melihat kondisi tersebut, Bupati Bangka Mulkan menyebutkan, apapun kebijakan dari pemerintah pusat, pihaknya mau tidak mau akan mengikuti aturan tersebut.

Baca juga: Lantik 31 Kepala Desa Baru, Pesan Bupati Bangka Selatan Utamakan Kepentingan Rakyat Baca juga: Penyambutan Masuk ke Polres Bangka, 20 Bintara Baru Baring Sejajar Tanah, Ini Makna yang Tersirat Meski begitu, dihilangkannya status tenaga honorer dan diganti dengan PPPK justru dinilai lebih bagus karena ada legalitas yang jelas.

"PPPK ini kan jelas legalitasnya dan itu adalah kebijakan ke arah yang baik," ucap Mulkan saat diwawancarai Bangkapos.com, Kamis (20/1/2022). Dengan begitu, para pegawai yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Bangka nantinya tidak ada lagi yang tidak memiliki status.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Meskipun beberapa tahun belakangan ini, rekrutmen PPPK sebagian besar masih terfokus kepada tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. "Memang sementara ini seperti itu, tapi nanti pasti ada aturan lanjutan secara umum dan petunjuk teknisnya," ungkap Mulkan.

“PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” tulis Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut seperti dikutip kumparan, Jumat (2/10).
Jakarta - Tenaga honorer di setiap instansi pemerintah tidak akan ada lagi mulai 2023.

Ke depan hanya ada dua kategori status pegawai pemerintahan yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut tiga faktanya: 1. Diberikan Waktu Sampai 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah diberi waktu melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

Baca juga: Surat Palsu Pengangkatan Guru Honorer Beredar, Awas Ketipu! 2. Satpam-Petugas Kebersihan Diganti Outsourcing Terkait nasib pekerja seperti petugas keamanan hingga kebersihan di instansi pemerintahan, Tjahjo meminta itu dipenuhi melalui tenaga alih daya atau pekerja outsourcing.

"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security dan lain-lain, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji ( payroll)," tuturnya. Baca juga: 25 Tahun Jadi Guru Honorer, Sukardi Akhirnya Lolos PPPK 2021 3. Pemerintah Fokus PPPK Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini akan difokuskan untuk PPPK. Hal ini demi memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di Indonesia.

"Untuk sementara rekrutmen TA 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan," tuturnya. Untuk rekrutmen CPNS 2022, Tjahjo tidak menyinggungnya sama sekali. Fokus kepada seleksi PPPK karena pemerintah memang sedang mendorong penyederhanaan birokrasi.

(aid/ara)
Breaking News • Hari Pertama Kerja, ASN Diperiksa Kesehatan • 143 Murid SDN 003 Balkot Ikuti Ujian Sekolah • Wali Kota Balikpapan Tinjau Pelaksanaan USBD di SMPN dan SD • Puncak Arus Balik, Brimob Patroli di Pelabuhan Semayang Balikpapan • Shin Tae-yong Buta Kekuatan Myanmar dan Filipina • Meski Ginting Kalah, Tim Thomas Indonesia Sikat Singapura 4-1 • Nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah Lalin Cegah Kemacetan Di Jalan Mulawarman Baltim • Jemaah yang Berangkat Ibadah Haji Maksimal Kelahiran 30 Juni 1957 • Update 8 Mei 2022 : Bertambah 3 Kasus Covid-19 di Kaltim, Nol Kasus Kematian • Hingga Hari Ini Sekitar 46 Persen Masyarakat Belum Kembali dari Mudik BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Aparatur sipil negeri (ASN) di daerah memiliki peluang untuk beralih sttaus menjadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dimana disebutkan Pegawai otorita IKN ini terdiri dari ASN yang merupakan PNS dan Pegawai Pemerintah.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Pasal 5 Perpres itu disebutkan : Ayat 1 “ Dalam rangka efektivitas pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara, unsur dalam perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diisi oleh pegawai ASN” Ayat 2 “ Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja” Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai Otorita IKN bahwa harus mendapatkan penugasan dari instansi induknya.

Ayat 3 “ PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau penugasan dari Instansi induknya” Bagi yang beralih status menjadi Pegawai Otorita IKN, maka harus berhenti, atau masa baktinya akan berakhir secara terhormat, dan akan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi yang sudah ditugaskan untuk beralih status menjadi otorita IKN dan telah berakhir masa baktinya, yang bersangkutan bisa kembali ke instansi induknya bila belum mencapai masa pensiun.

Suara.comJakarta - Pemerintah sepakat akan menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pusat maupun daerah. Hal itu berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan PAN-RB, dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lantas, gimana nasib tenaga honorer yang sudah bekerja saat ini?

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pemerintah akan memberikan masa transisi selama 5 tahun, terhitung sejak 2018 agar tenaga honorer bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah, seleksi CPNS dan PPPK masih akan terus dibuka dengan menyesuaikan kebutuhan yang diusulkan masing-masing instansi.

Namun, ia tak bisa memastikan kapan seleksi tersebut dibuka. "Formasi dibuka atas kebutuhan instansi pemerintah, sepanjang lulus persyaratan dan ada formasi yang dibuka oleh instansi pemerintah pusat atau Pemda, sepanjang formasi tersebut dibutuhkan. Fokus kita semua instansi pemerintah harus mengusulkan berdasarkan kebutuhan untuk instansi unit organisasi," katanya di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Lain halnya jika tenaga honorer tersebut tak lolos CPNS atau PPPK dalam masa transisi 5 tahun, maka status si pegawai honorer akan dikembalikan ke instansi yang mengangkat. "Pertama kita kembalikan tenaga honorer itu dikontrak siapa, itu dulu yang harus kita tahu.

dalam rapat bersama dengan komisi gabungan disebutkan bahwa mereka memberikan kesempatan sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah dan diberikan gaji sesuai UMR di wilayahnya," jelas Setiawan. Baca juga: Nasib Tenaga Honorer yang Mau Dihapus "Setelah 2023 kita akan lihat masih dibutuhkan atau tidak selama masa transisi. Kita harus duduk sama Kemdikbud, Kemenkeu dan instansi pemerintah terkait lainnya," sambungnya.

Jika diam-diam masih ada instansi yang mengangkat tenaga honorer, Setiawan mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada instansi tersebut. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Dalam Pasal 96 PP itu dijelaskan, PPK (termasuk pejabat lain di instansi pemerintah) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Namun, selama seleksi CPNS maupun PPPK belum dibuka, instansi yang masih membutuhkan tenaga tambahan diperbolehkan untuk merekrut lewat pihak ketiga atau outsourcing.
KOMPAS.com - Pemerintah akan meniadakan pegawai dengan status honorer di badan pemerintahan pada 2023.

Nantinya, pegawai pemerintah hanya akan ada dua kelompok, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah RB) Tjahjo Kumolo, melalui keterangan resminya, Selasa (18/1/2022).

"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," kata Tjahjo. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pekerjaan mendasar, seperti tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Lantas, bagaimana nasib pegawai honorer yang sudah ada saat ini? Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus Mulai 2023, Tenaga Kebersihan dan Keamanan Disarankan Outsourching Penjelasan Kemenpan RB Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi.

"Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya," kata Averrouce, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/1/2022). Mengacu pada PP 48/2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Disebutkan dalam Nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah ini, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut seperti dikutip laman setkab, Jakarta, Rabu (5/12/2018). 2. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara dua tahun atau lebih; 3.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta; Baca Juga: Setara PNS, Rekrutmen Pegawai Kontrak Mulai 2019 4.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 6.

Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; 7.

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan pesyaratan jabatan yang dilamar; dan 8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. “Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi,” bunyi Pasal 18 PP ini. Menurut PP ini, seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua tahap, yaitu: a.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

seleksi administrasi; dan b. seleksi kompetensi. Baca Juga: Guru Honorer Berpeluang Punya Hak Setara PNS Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, menurut Perpres ini, mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Sedangkan untuk pelamar JPT utama tertetu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

“PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 28 PP ini. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud diangkat sebagai calon PPPK, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, anggota Polri atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan oleh PPK, yang disampaikan kepada Kepala BKN untk nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah nomor induk PPPK. Menurut Perpres ini, pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

Sedangkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah diundangkan,” bunyi Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.

Laoly pada 28 November 2018.
Merdeka.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat menghapus tenaga honorer. Penghapusan ini diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkeahlian. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan restrukturisasi komposisi ASN agar didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

"Saat ini jumlah PNS Indonesia mencapai 4.286.918 orang, dan sekitar 70 persen berada di Pemerintah Daerah (Pemda). Namun demikian proporsinya masih belum berimbang karena masih didominasi oleh jabatan pelaksana yang bersifat administratif sebanyak 1,6 juta," ujar Menteri Tjahjo.

Pada kurun waktu 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 860.220 Tenaga Honorer Kategori I (THK I) dan 209.872 Tenaga Honorer Kategori II (THK II), maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092 orang, sehingga jumlahnya dinilai tidak imbang.

BACA JUGA: CEK FAKTA: Hoaks Surat Pengangkatan Tenaga Honorer Kemenkes Dokter Kontrak RSUD Dipecat Usai Curhat Honor Setahun Tak Dibayar Pemkot Banda Aceh "Itu sepertiga jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60 persen bersifat administratif," lanjutnya.

Berikut rangkuman nasib pegawai honorer nantinya usai status kepegawaiannya dihapus pemerintah. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK harus memenuhi syarat yang ditetapkan, serta sesuai porsi jabatan yang dibutuhkan setiap instansi.

"Bagi tenaga honorer yang masih memenuhi syarat silakan ikut tes seleksi," kata Setiawan, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta. Bagi pegawai honorer yang tidak lulus mengikuti seleksi PPPK, nasibnya akan diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersangkutan.

Jika instansi tetap memerlukan, tenaga pegawai honorer masih bisa dipekerjakan. "Bagi yang tidak lulus kurang lebih diserahkan ke Pemda masing-masing," tutur Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja. Dia menegaskan, pegawai honorer yang bekerja setelah tidak lulus seleksi PPPK harus mendapat gaji yang layak, dengan besarannya sesuai Upah Minimum Regional (UMR) wilayah masing-masing.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

"Kemudian di tetap bekerja, tapi diberikan UMR sesuai wilayah," tandasnya. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya akan mencarikan solusi mengenai guru honorer. Salah satu permasalahan yang terjadi pada guru honorer adalah upah yang tidak layak, yaitu Rp300.000 per bulan.

"Ketika permasalahan muncul, ini salah satunya kok masih ada diberikan penghasilan Rp300 ribu?" kata Setiawan, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta.

Dia menjelaskan, guru honorer yang diangkat resmi seharunya penghasilannya sesuai Upah Minimum Regional (UMR) wilayah.

nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah

Dia pun mempertanyakan proses perekrutan guru honorer yang masih mendapat upah rendah. "Tidak mungkin guru honorer yang diangkat resmi penghasilannya rendah," tuturnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan masa transisi kepada instansi pemerintah selama 5 tahun untuk membenahi formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.

Ini dalam rangka rencana penghapusan tenaga honorer. "Masa transisi 5 tahun ini untuk merapikan, kalau tidak akan terus masalah," kata Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Setiawan Wangsaatmaja, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Selama lima tahun masa transisi, dia ingin tiap instansi pemerintah melakukan peninjauan kembali hal-hal yang sudah dilakukan.

Masa transisi ini harus dimanfaatkan sebagai waktu menata kembali formasi pegawai sesuai kebutuhan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan kendala pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PNS. Salah satunya adalah keengganan pemerintah daerah (pemda) menanggung gaji tenaga honorer usai diangkat menjadi PNS. Menteri Tjahjo menjelaskan, pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PNS harus berdasarkan usulan Pemda.

Setelah disetujui, pembayaran gajinya merupakan tanggung jawab pemda, namun pemda justru meminta hal itu menjadi kewajiban pusat. "Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar. Problemnya daerah tidak mau (tanggung gajinya), mintanya pusat yang bayar," kata dia, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dia mengungkapkan, pemda menolak nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah gaji karena beranggapan hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagai pusat anggaran. "Pusat kan yang punya uang bukan kami (pemda), kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, selama ini banyak pemda yang melakukan tes pengangkatan tenaga kerja honorer. Namun setelahnya, selalu terkendala masalah pembayaran gaji. BACA JUGA: Jumlah Honorer Melonjak saat Ada Usulan CPNS, Bupati Mamberamo Minta Kadis Jujur Dilarang Mulai 2023, Ribuan Tenaga Honorer Guru & Nakes di Tangerang akan Dirumahkan [bim] Baca juga: Kementerian Lembaga Diberi Masa Transisi 5 Tahun Benahi Formasi Pegawai Kementerian PANRB Heran Masih Ada Guru Honorer Digaji Rp300.000 per Bulan Bakal Dihapus, Tenaga Honorer Bisa Ikut Seleksi Jadi PPPK Menteri Tjahjo Beberkan Alasan Tenaga Honorer Dihapuskan Menpan RB Bantah Rencana Penghapusan Honorer di Daerah Sistem Honorer Dihapus, Pemprov Jabar bakal Buka Seleksi PPPK Forum Honorer Minta Seleksi PNS Dilakukan Transparan dan Tidak Ada 'Titipan' 1 Oplas Dinilai Berhasil, 5 Potret Lucinta Luna di Malaysia Dipuji Bak Boneka Barbie 2 4 Cara Mudah untuk Mengawali Hari dengan Lebih Bugar dan Bertenaga 3 Selamat!

Jessica Iskandar Melahirkan Anak Kedua, Wajah Sang Bayi Bikin Penasaran 4 Cantik dan Menggemaskan Salima Anak Wishnutama & Gista Putri Liburan di Luar Negeri 5 Innalillahi Waina Ilaihi Rajiun, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama Berduka Selengkapnya

Menteri Tjahjo Kumolo, Nadiem Karim & Sri Mulyani Prihatin Dengan Nasib Honorer




2022 www.videocon.com