Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Disusun oleh: AKBAR TRI RAMDHAN 20318407 2TB04 JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL GUNADARMA Kata Pengantar Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah pembuatan makalah ini dengan judul “Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi indonesia berlandasan pancasila dan UUD NRI 1945”.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan. Dalam makalah ini membahas tentang pengertian hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini, dan kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar belakang 1.2.Rumusan masalah 1.3.Tujuan BAB II PEMBAHASAN 2.1.Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila 2.2.Alasan Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila 2.3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Demokrasi 2.4. Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pacasila 2.5.Deskripsi Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila 2.6.Studi Kasus BAB III PENUTUP 3.1.Kesimpulan 3.2.Saran DAFTAR PUSTAKA BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar belakang Prof.

Mr. Muhamad Yamin mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada didalamnya (masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat.

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, Demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata ‘rakyat berkuasa’ atau government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa). Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemikiran bahwa adanya peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat corak khas yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.

Begitu pula dengan Indonesia, Indonesia memiliki landasan atau acuan tersendiri dalam proses demokrasi nya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai “staatsyfundamentalnorm” yaitu “…Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” (ayat 2), selanjutnya didalam Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat…” Pancasila bukan hanya suatu daftar nilai tradisional.

Melainkan Pancasila memuat lima unsur etika pasca-tradisional sedunia yang paling fundamental: kebebasan beragama; hormat tanpa kompromi terhadap hak-hak asasi manusia; kebangsaan yang mempersatukan dalam sinergi pembangunan; semangat kerakyatan yang tak lain adalah demokrasi; serta keadilan sosial.

Hal inilah yang menjadi corak khas dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. 1.2.Rumusan masalah • Bagaimana konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila? • Mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? • Bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi?

• Bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pacasila? • Bagaimana deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila? • Bagaimana studi kasus mengenai Demokrasi Pancasila di Indonesia? 1.3.Tujuan • Pembaca memahami konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila • Pembaca memahami perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila • Pembaca memahami sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi • Pembaca memahami argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pacasila • Pembaca memahami deskripsi esensi dan urgensi Demokrasi Pancasila • Pembaca mengetahui bagaimana studi kasus Demokrasi Pancasila di Indonesia BAB II PEMBAHASAN 2.1.Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila • Pengertian Demokrasi Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “demos” dan ”kratein”.

Dalam “The Advanced Learne’s Dictionary of Current English” (Hornby dkk, 1998) dikemukakan bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih.

Karena “people” yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya (2002) disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi.

Sementara itu CICED (1999) mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut: “Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people, has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed”. Apa yang dikemukakan oleh CICED (1999) tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip; secara sosiologis sebagai system social; dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Asasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.” Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasikan adanya seupuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakin: “Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.” • Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi Secara konseptual, seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”.

Dalam tradisi pemikirian Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negaranya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi “medieval theory” yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular souvereignity” menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Sedangkan dalam “contemporary doctrine of democracy”, konsep “republican” dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek yakni, “formal democracy” dan “substantive democracy”. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti pemerintahan. Substantive democracy menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.

Proses itu dapat diindentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. Pertama, konsep “protective democracy” yang menunjuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh “… the hegemony of market economy”, apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya kekuasaan ekonomi pasar. Kedua, “developmental democracy” yang ditandai oleh konsepsi “… the model of man as possessive individualist” atau model manusia sebagai individu yang posesif.

Ketiga, “equilibrium democracy” atau “pluralist democracy” yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme.

Keempat, “participatory democracy” yang diteorikan oleh C.B Machperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari JJ. Rousseau yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam “Participation and Democratic Theory” (Torres,1998) dikatakan bahwa fungsi utama dati partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas.

Hal itu dinilai sngat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Oleh karena itu, peranan Negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres, 1998;149) yakni demokrasi sebagai “method and content”.

• Pemikiran Tentang Demokrasi Indonesia Miriam Budiardjo menyebutkan di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), bahwa demokrasi yang dianut Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan.

Menurut Hatta ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip kemanusiaan yang sekaligus dipandang sebagai tujuan demokrasi. Kedua, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat.

Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa wilayah Indonesia. • Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern Demokrasi di mata pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Demokrasi kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17.

Namun demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi “modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan JJ. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep Negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Dengan demikiran, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa.

Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap sebagai negara demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai Negara yang “undemocracy”. 2.2.Alasan Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila Hingga saat ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Negara kita.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

Beberapa masalah tersebut yang sempat muncul diberbagai media jejaring sosial adalah: • Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik • Krisis partisipasi politik rakyat • Munculnya penguasa di dalam demokrasi • Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik itu adalah: • Pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik • Tingkat ekonomi rakyat yang rendah • Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa didalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni.

Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatam rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memperihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Atas dasar kenyataan demikian tentu muncul sejumlah pertanyaan dibenak kita. Misalnya: • Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen?

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• Mengapa dapat terjadi suatu kondisi dimana melalui parlemen kelompok elit dapat mengatas namakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? • Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi dewasa ini?

• Mengapa sekelompok elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri. 2.3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Demokrasi • Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut: 1.1.Paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara.

Di alam Minangkabau misalnya, Raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan).

Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang Raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka,2005). 1.2.Tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun dibawah kekuaaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa.

• Sumber Nilai yang Berasal dari Islam Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang maha Esa. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada semasa manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradap. Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia.

Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulasi Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kabangsaan.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• Sumber Nilai yang Berasal dari Barat Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan Demokrasi Partisipatif dalam negara-negara abad ke-5 SM. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia). Yakni sistem pemerintahan Republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota lain di sekitarnya, seperti Florence dan Veniece.

Kehadiran Kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: Sisi Represi imprealisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokrasi. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, sosiologi demokrasi barat, memberikan landasan persatuan dan keragaman. Segala keragaman ideologi-politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler. Semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialitik (kekeluargan) dan secara umum menolak individualisme.

2.4. Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pacasila Kita dapat melihat postur demokrasi secara normatif pada konstitusi negara kita. Indonesia mengalami perubahan konstitusi dimulai sejak berlakunya UUD 1945(I), Konstitusi RIS 1949, UUDS1950, Kembali ke UUD 1945(II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

Untuk melihat demokrasi pada saat sekarang ini kita dapat melihat dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, MPR, DPR dan DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, kita dapat membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD (Asshiddiqie dkk, 2008). • Majelis Permusyawaratan Rakyat • Sebelum UUD 1945 diamandemen MPR merupakan lembaga tertinggi negara.

• Setelah UUD 1945 diamandemen MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi sama halnya dengan lembaga negara lainnya. • Kedudukan MPR berubah dari sistem vertikal hierarkis dengn prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antar lembaga negara.

• Setelah UUD 1945 diamandemen MPR tidak lagi berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) • Kewenangan baru MPR ialah melantik Presiden dan Wakil presiden (Pasal 3 ayat 2 UUD 1945). Serta memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3 UUD 1945). • MPR bisa mengisi lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bilamana wakil presiden berhalangan tetap Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

• Dewan Perwakilan Rakyat • Setelah UUD 1945 diamandemen yang berubah ialah anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum • DPR memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-undang • Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, Presiden turut andil dalam mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama Pasal 20 ayat 4.

• Kemudian perubahan UUD 1945 setelah amandemen ialah apabila rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama tidak mendapat persetujuan dari presiden selama dalam waktu 30 hari setelah perancangan maka rancangan undang-unang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20 ayat 5 • Berdasarkan pasal 20 A ayat 1 funsi DPR itu ada tiga yaitu fumgsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

• Berdasarkan Pasal 20 A ayat 2 DPR mempunyai hak yaitu, hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

• Dewan Perwakilan Daerah • Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum disetiap provinsi • DPD dapat mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR yang menyangkut tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

• DPD ikut mebahas rancangan Undang-Undang yang berkitan dengan daerah. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang.

• DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi.

Dinamika ini tentu saja kita harapkan dapat membuat semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. 2.5.Deskripsi Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila • Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang kita Kembangkan? Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

Berikut ini di ketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI, berikut maksud esensinya, sebagaimana diletakkan dalam UUD 1945 (Sanusi 1998). • Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

• Demokrasi dengan Kecerdasan Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasaan aqliyah, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. • Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR(DPR/DPD) dan DPRD. • Demokrasi dengan Rule of Law • Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif • Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura • Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan dan anarki • Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan dan kerusakan • Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan RI yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab.

Jadi demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separatation of power, dengan sistem check and balance. • Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. • Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem peradilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.

Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntuk umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideransi, dalil-dalil fakta-fakta, saksi, alat, pembuktian dan petitumnya. • Demokrasi dengan Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden.

UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk siap mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.

• Demokrasi dengan Kemakmuran Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan.

Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan itu semua, jika dipertanyakan “where is the beef?”, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. • Demokrasi yang Berkeadilan Sosial, Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat.

Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. • Mengapa Kehidupan yang Demokrasi Itu Penting?

2.1.Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Sebagai contoh ketika masyrakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.

2.2.Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan dengan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Artinya, hukum harus dijalankan dengan adil dan tidak pandang bulu. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana.

2.3.Distribusi Pendapatan Secara Adil Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi.

Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, tidak ada persamaan di depan hukum. • Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara?

Pemilihan pemimpin merupakan wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertaqwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. 2.6.Studi Kasus Studi kasus mengenai Demokrasi Pancasila di Indonesia dapat kita lihat dari kasus “Terkekangnya Media Pers Saat Era Orde Baru”.

Ketika Orde Lama runtuh dan kemudian memasuki Era Orde Baru para media pers mendapat tekanan yang begitu keras dari pemerintah dan mulai terkekang pergerakannya. Pers dilarang untuk memberitakan berita miring seputar pemerintahan. Jika ada yang berani memberikan kiritikan kepada pemerintahan saat itu dan kemudian mempublikasikannya maka akan ada ancaman keras yang akan diperoleh oleh penerbit.

Selain itu, pemerintah didukung dengan adanya siaran televisi yang dikuasainya, yaitu TVRI, dan ditambah lagi pemerintah dengan berbagai peraturannya memberendel berbagai media cetak yang tidak sejalan dengan pemerintahan. Bentuk lain dari pengekangan pers saat itu ialah munculnya SIUPP (Surat Izin Untuk Penerbitan Pers).

Demikianlah ketatnya masa orde baru terhadap pers, sehingga peranan Pers sebagai transmisi informasi dan katalisator bagi perubahan politik sosial tidak dapat berjalan baik. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila yang mengusung kebebasan berpendapat. BAB III PENUTUP 3.1.Kesimpulan Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancsila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dijalankan sesuai rumusan nilai dan norma dalam UUD 1945.

Praktik yang berjalan juga harus sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Sekalipun telah terumus dengan baik, namun dalam kenyataannya praktik Demokrasi Pancasila mengalami pasang surut.

Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik turut menjadi tanggung jawab bersama melalui peran kita dalam mempertahankan Demokrasi Pancasila sebagai ciri khas yang dimiliki Indonesia.

3.2.Saran • Otoritas tertinggi dalam sebuah negara yaitu pemerintah, hendaknya mengetahui dan memahami dengan jelas hakikat dan makna dari Pancasila itu sendiri serta berupaya mewujudkannya dalam mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya • Masyarakat juga hendaknya memahami betul makna Demokrasi Pancasila sehingga dapat menjadi pedoman dan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mampu untuk bisa lebih pro-aktif demi Indonesia yang lebih baik kedepan • Mahasiswa sebagai akademisi hendaknya mampu menciptakan dan mengawal proses berbangsa dan bernegara berdasarkan cita-cita dari Pancasila itu sendiri, sehingga tercipta bangsa yang beradab dan memiliki potensi masa depan yang cerah dan tidak mudah terprovokasi untuk merusak tatanan pancasila itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA Budiarjo Miriam. (1981). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Kaelan dan Achmad Zubaidi. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: PARADIGMA. Maarif Ahmad Syafii. (1996). Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Jakarta: Gema Insani Press. Priyono AE dan Usman Hamid. (2014). Merancang Arah Baru Demokrasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. RISTEKDIKTI. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1981) h. 105 RISTEKDIKTI, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi) h.

145 Prof. Dr. H. Kaelan, M.S dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: PARADIGMA, 2007) hlm. 70 AE Priyono dan Usman Hamid, Merancang Arah Baru Demokrasi, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014) h.143 Dr. Maarif Ahmad Syafii, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya Demokrasi Terpimpin (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h.

197 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1981) h. 367 Halaman Web : http://alimirwan.blogspot.com/2018/12/hakikat-instrumentasi-dan-praksis.html https://www.kompasiana.com/hildasaadatinis/55283e5d6ea834031d8b4590/terkekangnya-media-pers-saat-era-orde-baru https://alhabibmfauzin.blogspot.com/2017/10/makalah-bagaimana-hakikat-instrumentasi.html MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Trias politica adalah ajaran doktrin pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial kemudian setiap aturan dalam pelaksanaan diserahkan kepada badan independen, yang berarti bahwa setiap instansi satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat meminta timbal balik akuntabilitas.

Ketika mengajar trias politika berarti doktrin pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, karena pada kekuatan 1945 negara dipisahkan, dan masing-masing dari pelaksanaan kekuasaan negara yang tersisa untuk peralatan di negara ini.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Negara Adalah Alur di bawah ini adalah struktur pemerintah Indonesia perbedaan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 UUD 1945 amandemen. Perbedaan mendasar adalah posisi Majelis yang tidak lagi lembaga tertinggi negara. Sistim pemerintahan adalah gabungan dari dua istilah “ sistem “ dan “ pemerintahan “. Sistim adalah keseluruhan, apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya dari beberap bagian yang mempunyai hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, yaitu melaksanakan tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Namun, pemerintahan dalam arti sempit hanya lembaga eksekutif saja. Pada garis besarnya, sistim pemerintahan yang dianut oleh negara-negara demokrasi yaitu sistem Parlementer dan Presidensiil.N amun, diantara kedua sistim ini terdapat variasi karena pengaruh situasi dan kondisi yang berbeda yang disebut quasi Parlementer atau quasi Presidensiil.

Berdasarkan Pasal 4 dan 17 UUD 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensiilyang berarti presiden baik sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan dan mengangkat serta memberhentikan menteri yang bertanggungjawab kepadanya.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Pengertian Bela Negara Sebelum Amandemen, sempat dianggap bahwa Indonesia menganut sistim quasi-Presidensiil, karena tercermin dalam Pasal 5 angka (1) dan 21 angka (2) UUD 1945 karena Presiden dan DPR bersama-sama membuat UU.

Pertanggungjawaban Presiden terhadap MPR tersebut mengandung ciri-ciri parlementer dan juga kedudukan Presiden sebagai Mandataris MPR pelaksana GBHN menunjukkan supremasi Majelis ( Parliamentary supremacy) yang melambangkan sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis kekuasaannya dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga negara yang dibawahnya.Keuntungan dari sistim presidensiil ialah bahwa pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil.

Nama Lembaga Negara Indonesia Berikut ini terdapat beberapa lembaga negara indonesia, terdiri atas: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR adalah lembaga negara (bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen UUD 1945) yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota Dewan terpilih dalam pemilu legislatif.

Masa jabatan lima tahun MPR sebagai istilah Parlemen dan Dewan dan Majelis harus mengadakan setidaknya sekali dalam masa jabatan di ibukota negara. Fungsi, tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut: • Perubahan dan menetapkan Konstitusi • Menginstall presiden dan wakil presiden • Letakkan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai Konstitusi Hak dan Kewajiban anggota Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

• Mengusulkan perubahan pasal-pasal UUD. • Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan • Memilih dan dipilih • Membela diri • Imunitas • Protokoler • Keuangan dan administrasi Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Tugas Dan Fungsi MPR Kewajiban Anggota Majelis • Menjalakan Pancasila • Menjalankan undang-undang 1945 dan peraturan • Menjaga integritas Republik dan kerukunan nasional • Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan kelompok • Melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan wakil daerah 2.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah lembaga negara yang apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya sebagai badan perwakilan rakyat. Anggota Parlemen dipilih oleh pemilu legislatif yang diikuti pembawa anggota kandidat partai politik Perwaklian legislatif. Dewan terdiri dari Dewan Rakyat (Pusat) dan Dewan (area). Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang menurut UU Pemilu Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya 10 tahun 2008 diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

Masa jabatan berakhir ketika anggota parlemen baru memberikan sumpah / janji oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna. Kewenangan DPR • Membuat Undang-undang Hukum (fungsi legislasi) • Menetapkan anggaran negara (fungsi anggaran) • Mengawasi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang (fungsi pengawasan) Hak-hak anggota DPR • Hak interpelasi • Hak Angket • Hak Aspirasi Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Tugas DPR 3.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mengenai DPR diatur dalam pasal 19-22 UUD 1945. Susunan DPR ditetapkan dalam Undang – Undang dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun ( Pasal 19 ). Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR maka kedudukan Dewan ini adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara.

DPR memiliki kekuasaan membentuk UU ( pasal 20 ayat 1 ). Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen 2002, dimana DPR nampak lebih pasif karena sesuai dengan UUD sebelum amandemen pasal 20, DPR dapat menyetujui RUU yang diusulkan pemerintah, dan pasal 21 berhak mengajukan RUU. Menurut hasil amandemen 2002, DPR memiliki kekuasaan membentuk UU dan mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan RUU ( Pasal 21 ayat 1 ).

Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menetapkan, bahwa jika RUU yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila RUU yang dikeluarkan DPR tidak disahkan Presiden, maka tidak boleh diajukan dalam persidangan DPR pada masa itu.Dalam pasal 22 UUD 1945, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR.

Dengan adanya wewenang DPR seperti diatas, maka sepanjang tahun dapat terjadi musyawarah yang teratur antara Pemerintah dengan DPR dalam menentukan kebijaksanaan dan politik pemerintah. Dalam pembentukan UU APBN harus ada persetujuan dari DPR. Jika DPR menolak untuk memberikan persetujuannya terhadap anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu ( Pasal 23 ayat 3 ).

Dalam suatu kabinet Parlementer, penolakan terhadap RAPBN dapat mengakibatkan berhentinya Menteri yang bersangkutan, bahkan juga kabinet seluruhnya.Dalam hal ini, UUD 1945 menganut sistim pemerintahan Presidensiil tidak mengakibatkan Pemerintah atau Menteri harus diberhentikan.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Peraturan Perundang-Undangan Wewenang Anggota DPD • Lembaga negara baru sebagai ukuran akomodasi untuk representasi kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah penghapusan utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota Majelis.

• Keberadaan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Republik Indonesia. • Dipilih langsung oleh rakyat di daerah melalui pemilu. • Memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan berpartisipasi dalam pembahasan RUU dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen.Demikian pula terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan dalam arti, kekuasaan presiden tidak lagi dibawah MPR melainkan setingkat dengan MPR.Namun hal ini bukan menjadi diktator, sebab jika Presiden melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar konstitusi maka MPR dapat melakukan impeachment, yaitu memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya pasal 3 angka (3).

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden dapat meminta pertimbangan kepada suatu Dewan Pertimbangan. Sebelum amandemen, Dewan Pertimbangan ini disebut Dewan Pertimbangan Agung ( Pasal 16 UUD 1945 ) yang kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR. Adapun Wakil Presiden adalah pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari.

Apabila Presiden berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal, mati, sakit atau karena sebab lainnya, bahkan apabila Presiden mangkat atau mengundurkan diri, maka jabatan presiden diisi oleh Wakil Presiden secara otomatis. Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Sistem Pemerintahan Presidensial Kewenangan Presiden sebagai kepala negara • Membuat perjanjian dengan negara-negara lain melalui persetujuan DPR • Mengangkat duta dan konsul • Menerima duta besar dari negara-negara asing • Memberikan gelar, dekorasi, tanda-tanda kohormatan untuk warga negara atau orang asing yang memberikan kontribusi untuk Indonesia.

Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan • Menjalankan kewenangan sesuai konstitusi pemerintah • Berhak untuk mengajukan tagihan ke DPR • Menetapkan peraturan pemerintah • Menegakkan Konstitusi dan menjalankan hukum dan peraturann dengan lurus, benar dan baik untuk Nusa dan Bangsa • Memeberi grasi dan rehabilitasi • Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr Selain kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden adalah panglima tertinggi tentara yang memiliki kewenangan sebagai berikut: • Menyatakan perang, damai, perjanjian dengan negara-negara lain dengan persetujuan DPR • Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Parlemen • Menyatakan keadaan darurat 5.

Mahkamah Agung apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya Menurut Pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Kekuasaan peradilan dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan yang berada dibahnya dalam lingkungan peradilan umum dan agama.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU, dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh UU, pasal 24A ayat (1). Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, ayat (3).Ketua dan wakil ketuan MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung, ayat (4).

UUD 1945 tidak memberikan hak menguji materiil kepada MA karena dengan adanya hak menguji materiil maka MA akan melampaui kewenangannya menegakkan peraturan perundangan dan akan menimbulkan kekosongan hukum. Kewenangan Mahkamah Agung, antara lain: • Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang memegang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].

• Memiliki weweang banding, pengujian peraturan undang-undang dibawah UU tersebut • Mengusulkan tiga anggota hakim apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya • Memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi) 6.

Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yaitu: • Ayat (1) “ MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.” • Ayat (2) “ MA wajib menberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Walpres menurut UUD.

“ • Ayat (3) “ MK memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi, yang ditetapkan oleh Presiden yang masing – masing diajukan tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

“ Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) • Mengadili pada Uji pertama dan terakhir dari Undang-Undang Dasar, • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan konstitusi, • Pembubaran partai politik, • Memberi titik terang tentang perselisihan hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah juga diminta untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa Mahkamah berhubungan dengan semua instansi yang apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya di bawah prosedur negara bahwa jika ada sengketa antar lembaga negara atau dalam hal proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara di MK 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan dalam UUD 1945 diatur di dalam Pasal 23E – 23G.Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah 1946 No.

11/UM.Presiden RI menetapkan berdirinya BPK. Dalam reformasi dewasa ini salah satu hal yang snagat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara secara transparan.Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPRD dan DPD, sesuai dengan kewenangannya Pasal 23E ayat (2).Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ Badan sesuai dengan UU Pasal 23E ayat (3).Dalam reformasi ini, peran BPK sangat penting karena salah satu agenda utama dalam reformasi adalah memberantas KKN.Oleh karena itu, sistim pemeriksa keuangan negara melalui BPK ini harus benar-benar mampu membersihkan praktek – praktek korupsi.

Wewenang Anggota BPK • Anggota BPK dipilih dengan mempertimbangkan Parlemen DPD. • Kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan (APBN) dan daerah (APBD) dan menyajikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

• Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. • Mengintegrasikan peran BPK sebagai lembaga pengawas departemen yang bersangkutan internal BPK. 8. Komisi Yudisial Pasal 24 Aayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk disetujui. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini bahwa posisi adalah posisi kehormatan bahwa hakim harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat independen.

Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY terkait dengan fungsi hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, sementara mengusulkan pengangkatan hakim lainnya, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan KY. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki kewenangan: • Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk disetujui.

• Menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. • Menetapkan Kode dan / atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. • Mempertahankan dan menegakkan pelaksanaan Kode dan / atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tugas Komisi Yudisial Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 tahun 2011, dalam otoritas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial memiliki tugas: • Menjalankan pendaftaran calon hakim agung • Menjalankan seleksi terhadap calon hakim agung • Penetapan calon hakim agung apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Hubungan Antar Lembaga Negara Berikut ini terdapat beberapa hubungan lembaga pemerintah negara indonesia, terdiri atas: • Hubungan antara Presiden dengan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 ( Pasal 1 ayat 2 ), disamping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 2 ayat (1) dan pasal 6A ayat (1).

Berbeda dengan kekuasaan MPR memurut UUD 1945 sebelum amandemen 2002 yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan Presiden dan/wakil presiden. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002, maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR.

Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir, hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa (Pasal 7A) : • Penghianatan terhadap negara • Korupsi • Penyuapan • Tindak pidana berat lainnya • Perbuatan tercela • Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau walpres Tentang pemberhentian Presiden dan/ walpres ini di atur lebih lanjut oleh UU No 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/ Walpres.

• Hubungan antara Presiden dengan DPR Presiden dan DPR sama-sama memiliki tugas antara lain : • Membuat UU ( Pasal 5 ayat 1, 20 dan 21 ), dan • Menetapkan UU tentang APBN ( Pasal 23 ayat 1 ). Membuat UU berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah).

Menetapkan Budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan.DPR melalui Anggaran Belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan eksekutif.Di dalam pekerjaan untuk membuat UU, maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAPBN, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah.Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggungjawab kepada DPR dalam arti partnership.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD 1945 sebagai landasan kerjanya.

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan.Sebaliknya, kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena seluruh anggora DPR merangkap menjadi anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Pidana atau konstitusi maka Majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan impechment.

Bentuk kerjasama DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya.Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya.Dengan adanya kewenangan DPR, maka sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, dan DPR mempunya kesempatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah.

Apabila DPR menganggap Presiden melanggar melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua.Apabila dalam kurun waktu satu bulan memorandum yang ke dua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk mengadakan impeachment. Selain hubungan-hubungan diatas, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Jadi dalam hubungan Presiden dengan DPR, tidak dikenal sistem oposisi seperti dalam sistem Parlementer, tetapi ada sistem koreksi yang konstruktif karena antara Presiden dan DPR terdapat hubungan kerja yang erat. Daftar Pustaka: • H.R, Ridwan.

2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers. • S.H., Joeniarto. 1974. Selayang Pandang Tentang Sumber – Sumber Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta : Liberty. • S.H., Kansil C.S.T., Drs., Prof., dan Christine S.T.

Kansil. S.H., M.H. 2002.Hukum Tata Negara Republik Indonesia.Jakarta : Rineka Cipta. • S.H., Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim S.H. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta : Sinar Bakti.

• S.H., Sri Soemantri, Dr. Prof. 1993. Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. • Miriam Budiardjo, Prof. 2000. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. • M.S., Kaelan, Dr. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. • M.S.i., Sunarso, Drs.

2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor : Yudistira. • S.H., Sumantri, Sri. 1969. _____. : alumni. Demikianlah pembahasan mengenai Lembaga Negara Indonesia – Pengertian, Nama, Tugas, Kewenangan dan Hubungan semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂 Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Kewarganegaraan Ditag 31 nama lembaga pemerintah non kementerian serta tugas dan fungsinya, anggota dpr diresmikan dengan, apa saja hak dan kewenangan dpr, apa saja hak dan wewenang dpr, apa tugas dan wewenang dpr, apa yang kamu ketahui tentang komisi yudisial, apakah bumn termasuk instansi pemerintah, apakah tugas komisi yudisial, artikel lembaga negara, berikut yang merupakan tugas mpr adalah, dpr adalah, fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara, fungsi dpd menurut uud 1945, fungsi lembaga pemerintah, fungsi presiden dan dpr, hak dan kewajiban mpr, hak dan wewenang mpr, hubungan antar lembaga negara, instansi pemerintah, jelaskan tugas dari lpnk bnpb dan bnpt, jelaskan wewenang presiden dan wakil presiden, jelaskan yang dimaksud fungsi konstitusi mpr, keanggotaan mpr terdiri atas, kementerian negara berkedudukan di wilayah, kemukakan tugas dari kementerian koordinator, konsep lembaga negara, lembaga eksekutif, lembaga kementerian, lembaga legislatif, lembaga lembaga negara menurut uud 1945, lembaga nomenklatur, lembaga non pemerintahan, lembaga non struktural, Lembaga Pemerintah, lembaga pemerintah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu, lembaga pemerintahan daerah, lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas melakukan pemetaan adalah, lembaga sosial, lembaga tertinggi negara, makalah lembaga negara, menjelaskan tugas dan wewenang mk, nama lembaga negara dasar hukum tugas dan wewenang, pemerintah republik indonesia, pengertian lembaga, pengertian mpr, pengertian organ negara, penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia, perbedaan sebelum dan sesudah amandemen, ppt lembaga pemerintah non kementerian, sebutkan 5 aspek sosial dalam pancagatra, sebutkan ancaman dalam bidang hankam, sebutkan lembaga lembaga negara berdasarkan uud negara republik indonesia tahun 1945, sebutkan lembaga lembaga negara indonesia, sebutkan tugas pokok bpk, setjen dpr ri, Struktur Lembaga Pemerintah, struktur organisasi lembaga pemerintah non kementerian, struktur organisasi negara indonesia 2018, tabel nama lembaga pemerintah non kementerian serta tugas dan fungsinya, teori lembaga negara, tugas dan fungsi anri, tugas dan fungsi badan informasi geospasial, tugas dan fungsi dari setiap lembaga tinggi negara, tugas dan fungsi mpr, tugas dan wewenang lembaga negara, tugas lembaga kementrian dan non kementerian, tugas lembaga negara brainly, tugas lembaga non kementerian brainly, tugas mpr sebelum amandemen, tunjukkan tiga macam lembaga pemerintah non kementerian, uraikan mengenai mpr, uraikan tentang lembaga pemerintah non kementerian, uraikan tugas mpr menurut uud 1945 Navigasi pos • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
Petahana Joko Widodo sejak 20 Oktober 2014 Gelar Bapak Presiden (informal) Yang terhormat (formal) Paduka Yang Mulia (tidak digunakan lagi) Kediaman Istana Negara Istana Merdeka Istana Bogor Istana Cipanas Istana Yogyakarta Istana Tampaksiring Masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali lagi Dibentuk 18 Agustus 1945 Pejabat pertama Soekarno Situs web presidenri .go .id • l • b • s Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Daftar isi • 1 Wewenang, kewajiban, dan hak • 2 Persyaratan • 3 Pemilihan • 3.1 Pemilihan Wakil Presiden apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya lowong • 3.2 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong • 4 Pelantikan • 4.1 Sumpah Presiden (Wakil Presiden) • 4.2 Janji Presiden (Wakil Presiden) • 5 Pemberhentian • 6 Tanda kehormatan • 7 Hak Keuangan/Administratif • 8 Lihat pula • 9 Referensi • 10 Pranala luar Wewenang, kewajiban, dan hak Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain: • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa). • Menetapkan Peraturan Pemerintah. • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

• Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. • Menyatakan keadaan bahaya. • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. • Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. • Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

• Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. • Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

• Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

• Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. • Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Persyaratan Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

• Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. • Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. • Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. • Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

• Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. • Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. • Terdaftar sebagai Pemilih. • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. • Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

• Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. • Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. • Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

• Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI. • Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemilihan Prangko Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Pemilihan Wakil Presiden yang lowong Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR.

Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Paling lambat 30 setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

[1] Pelantikan Bendera Presiden Indonesia pada masa Soekarno Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) “ Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

” Janji Presiden (Wakil Presiden) “ Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. ” Pemberhentian Artikel utama: Pemakzulan Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

[2] [3] Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan pemakzulan ( impeachment) tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

[4] Tanda kehormatan Seorang Presiden Indonesia sebagai pemberi tanda kehormatan dan pemilik utama Tanda Kehormatan Bintang akan secara otomatis menerima semua Tanda Kehormatan Bintang (sipil maupun militer) dengan kelas tertinggi, yaitu: [5] • Bintang Republik Indonesia Adipurna • Bintang Mahaputera Adipurna • Bintang Jasa Utama • Bintang Kemanusiaan • Bintang Penegak Demokrasi Utama • Bintang Budaya Parama Dharma • Bintang Bhayangkara Utama • Bintang Gerilya • Bintang Sakti • Bintang Dharma • Bintang Yudha Dharma Utama • Bintang Kartika Eka Paksi Utama • Bintang Jalasena Utama • Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama Hak Keuangan/Administratif Gaji pokok dan tunjangan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yakni: • Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden; • Tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri; • Selain gaji dan tunjangan, Presiden juga diberikan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

[6] Saat ini gaji pokok Presiden sebesar Rp30,24 juta. Tunjangan jabatan Rp32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar Rp62,74 juta. [7] Lihat pula • Wakil Presiden Indonesia • Paspampres • Kementerian Indonesia • Daftar kabinet Indonesia • Daftar Perdana Menteri Indonesia • Daftar Presiden Indonesia • Daftar Wakil Presiden Indonesia • Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia • Tim Dokter Kepresidenan RI • Perbandingan antar Presiden Indonesia Referensi • ^ "Pasal 8 Ayat (3) Amandemen 2002".

Sekretariat Jenderal DPR RI. • ^ Wapres bisa jadi presiden kemudian memilih wakinya • ^ Dalam konstitusi wapres bisa dimakzulkan • ^ Pasal 83 ayat (2) UU MK • ^ "Tanda Kehormatan yang dimiliki Presiden".

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 10 Mei 2019. Diakses tanggal 23 Agustus 2019. • ^ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-18. Diakses tanggal 2015-05-21. • ^ Liputan6: Intip Gaji dan Hak Presiden dan Wapres Setelah Pensiun Pranala luar Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol • Halaman ini terakhir diubah pada 15 Februari 2022, pukul 06.42.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • • Acèh • Afrikaans • Aragonés • العربية • مصرى • Asturianu • Azərbaycanca • Башҡортса • Basa Bali • Bikol Central • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • Bislama • Banjar • বাংলা • Brezhoneg • Català • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Frysk • Galego • Bahasa Hulontalo • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Magyar • Հայերեն • Interlingue • Ido • Íslenska • Italiano • 日本語 • Jawa • ქართული • ភាសាខ្មែរ • 한국어 • Latina • Latviešu • Madhurâ apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya Basa Banyumasan • Malagasy • Minangkabau • Македонски • മലയാളം • मराठी • Bahasa Melayu • مازِرونی • नेपाली • Nederlands • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • پنجابی • Português • Runa Simi • Română • Русский • संस्कृतम् • Scots • سنڌي • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • Српски / srpski • Sunda • Svenska • Kiswahili • தமிழ் • తెలుగు • ไทย • Tagalog • Türkçe • ChiTumbuka • Українська • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • Winaray • 吴语 • Yorùbá • 中文 • Bân-lâm-gú • 粵語 • Sutan Syahrir • Amir Sjarifoeddin • Mohammad Hatta • Mohammad Natsir • Soekiman W • Wilopo • Ali Sastroamidjojo • Burhanuddin Harahap • Djoeanda Kartawidjaja • Soekarno • Soeharto Wakil Presiden Mohammad Hatta (1945–1956) Pendahulu Tidak ada, jabatan baru Pengganti Soeharto Perdana Menteri Indonesia ke-11 Masa jabatan 9 Juli 1959 – 25 Juli 1966 Pendahulu Djuanda Kartawidjaja Pengganti Soeharto (Ketua Presidium Kabinet) Informasi pribadi Lahir Koesno Sosrodihardjo ( 1901-06-06)6 Juni 1901 Soerabaja, Hindia Belanda [1] Meninggal 21 Juni 1970 (1970-06-21) (umur 69) Jakarta, Indonesia Kebangsaan Indonesia Partai politik Partai Nasional Indonesia (1927–1931) Suami/istri Oetari (1921–1923) Inggit Garnasih (1923–1943) Fatmawati (1943–1956) Hartini (1953–1970) Kartini Manoppo (1959–1968) Ratna Sari Dewi (1962–1970) Haryati (1963–1966) Yurike Sanger (1964–1968) Heldy Djafar (1966–1969) Anak Presiden Pertama Indonesia Pemberontakan • APRA • Ambon • Permesta • DI/TII Dalam negeri • Marhaenisme • Demokrasi Terpimpin • Dekret 5 Juli • Monas • PKI • G30S • Supersemar • Kejatuhan • De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri • Gerakan Non-Blok • Konferensi Asia-Afrika • Pesta Olahraga Asia 1962 • CONEFO • GANEFO • gedung • Irian Barat • Trikora • Pepera • Konfrontasi • Krisis Selat Sunda • l • b • s Video luar Arsip Konferensi Asia-Afrika di Bandung Konfrensi Asia Afrika oleh Humas Arsip Nasional RI.

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno 1 ( ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo; 6 Juni 1901 – 21 Juni 1970) [note 1] [note 2] adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967.

[6] :11, 81 Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. [7] :26-32 Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. [7] Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 ( Supersemar) yang kontroversial, yang isinya —berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat— menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan.

[7] Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.

[7] Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ( MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

[7] Daftar isi • 1 Nama • 1.1 Achmed Soekarno • 2 Kehidupan • 2.1 Masa kecil dan remaja • 2.2 Sebagai arsitek • 3 Pekerjaan • 4 Pengaruh terhadap karya arsitektur • 4.1 Silsilah keluarga • 5 Kiprah politik • 5.1 Masa pergerakan nasional • 5.2 Masa penjajahan Jepang • 5.3 Masa Perang Revolusi • 5.4 Masa kemerdekaan • 5.5 Masa marabahaya • 5.5.1 Granat Cikini • 5.5.2 Penembakan Istana Presiden • 5.5.3 Pencegatan Rajamandala • 5.5.4 Granat Makassar • 5.5.5 Penembakan Idul Adha • 5.5.6 Penembakan mortir Kahar Muzakar • 5.5.7 Granat Cimanggis • 5.5.8 Upaya pembunuhan karakter • 5.6 Masa embargo negara Adi Kuasa • 5.7 Masa keterpurukan • 6 Sakit hingga meninggal • 7 Peninggalan • 8 Penghargaan • 8.1 Gelar Doctor Honoris Causa • 8.2 Tanda kehormatan • 8.2.1 Indonesia • 9 Karya tulis • 10 Pidato • 11 Musik • 12 Budaya populer • 12.1 Buku • 12.2 Lagu • 12.3 Film, televisi, dan panggung pertunjukan • 13 Catatan • 14 Galeri • 15 Referensi • 16 Lihat pula • 17 Pranala luar Nama Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orangtuanya.

[6] Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur sebelas tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. [6] [8] :35-36 Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharata Yudha yaitu Karna.

[6] [8] Nama "Karna" menjadi "Karno" karena dalam bahasa Jawa huruf "a" berubah menjadi "o" sedangkan awalan "su" memiliki arti "baik". [8] Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah ( Belanda).

[8] :32 Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah, selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. [8] :32 Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Achmed Soekarno Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, "Siapa nama kecil Soekarno?" [9] karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga.

Soekarno menyebutkan bahwa nama Achmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

{INSERTKEYS} [10] Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Soekarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.

Dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia [11] dijelaskan bahwa namanya hanya "Sukarno" saja, karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata. Kehidupan Masa kecil dan remaja Rumah masa kecil Bung Karno Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai.

[6] Keduanya bertemu ketika Raden Soekemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. [6] Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Soekemi sendiri beragama Islam.

[6] Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. [12] :4-6, 247-251 Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. [6] Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orangtuanya yang ditugaskan di kota tersebut.

[6] Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. [12] Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europeesche Lagere School ( ELS) untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School ( HBS). [6] Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. [6] Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S.

Tjokroaminoto. [6] Tjokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. [6] Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis.

[6] Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tri Koro Dharmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. [6] Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java (Pemuda Jawa) pada 1918. [6] Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian "Oetoesan Hindia" yang dipimpin oleh Tjokroaminoto. [12] Soekarno bersama mahasiswa pribumi TH Bandung tahun 1923. Baris belakang dari kiri ke kanan: M.

Anwari, Soetedjo, Soetojo, Soekarno, R. Soemani, Soetono, R. M. Koesoemaningrat, Djokoasmo, Marsito. Duduk di depan: Soetoto, M. Hoedioro, Katamso. Tamat HBS Soerabaja bulan Juli 1921, [13] bersama Djoko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921, [2] :38 setelah dua bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali [2] :38 dan tamat pada tahun 1926.

[14] Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama delapan belas insinyur lainnya. [2] :37 Prof.

Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan "Terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa". [2] :37 Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Soetedjo, [15] :167 selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Henricus Ondang. [15] :167 Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Tjokroaminoto. [6] Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan Dr.

Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Sebagai arsitek Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926.

[note 3] [note 4] [16] Pekerjaan • Ir. Soekarno pada tahun 1926 mendirikan biro insinyur bersama Ir. Anwari, banyak mengerjakan rancang bangun bangunan. Selanjutnya bersama Ir. Rooseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya. • Ketika dibuang di Bengkulu menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total masjid Jami' di tengah kota. [17] Pengaruh terhadap karya arsitektur Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno.

Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka.

[18] Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah (muka) Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang.

Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederich Silaban dan R.M. Soedarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi.

Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. [19] • Masjid Istiqlal (1951) • Monumen Nasional (1960) • Gedung Conefo [19] • Gedung Sarinah [19] • Wisma Nusantara [19] • Hotel Indonesia (1962) [20] • Tugu Selamat Datang [20] • Monumen Pembebasan Irian Barat [20] • Patung Dirgantara [20] • Tahun 1955 Ir. Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan sa’i menjadi dua jalur dalam bangunan dua lantai.

Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan sa’i menjadi dua jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf [16] • Rancangan skema Tata Ruang Kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957 [16] Silsilah keluarga Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan.

Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Soekarno" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Garis waktu masa jabatan Presiden Indonesia Soekarno tampil pertama kali pada kulit muka majalah Time tanggal 23 Desember 1946 Vol. XLVIII No. 26, ilustrasi karya Boris Chaliapin untuk media asal Amerika tersebut Masa pergerakan nasional Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915.

Bagi Soekarno sifat organisasi tersebut yang Jawa-sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko (kasar). Sebulan kemudian dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jong Java diterbitkan dalam bahasa Melayu saja, dan bukan dalam bahasa Belanda.

[21] Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeene Studie Club (ASC) [note 5] [23] di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesische Studie Club oleh Dr. Soetomo. [6] Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927.

[14] Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung, untuk dijebloskan ke Penjara Banceuy. Pada tahun 1930 ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di pengadilan Landraad Bandung 18 Desember 1930 ia membacakan pleidoinya yang fenomenal Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI.

Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan.

Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu, ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Masa penjajahan Jepang Pada awal masa penjajahan Jepang (1942–1945), pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk " mengamankan" keberadaannya di Indonesia.

Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia.

Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat ( Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur, dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.

Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan.

Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito.

Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri.

Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.

Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus romusha. Masa Perang Revolusi Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengasdengklok. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI), Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air ( PETA) Rengasdengklok.

Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba.

Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. {/INSERTKEYS}

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA ( Belanda) yang membonceng Sekutu (di bawah Inggris), meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Presiden Soekarno dan Nikita Khruschev dalam sebuah pertemuan Kepala Negara Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara ( presidensiil/ single executive).

Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi presidensiil atau double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik.

Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Masa kemerdekaan Soekarno berbincang dengan Mao Tse-Tung, 24 November 1956, Peking, Tiongkok Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI.

Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri.

Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet seumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang memercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian".

Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.

Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia- Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung.

Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya.

Bersama Presiden Josip Broz Tito ( Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser ( Mesir), Mohammad Ali Jinnah ( Pakistan), U Nu, ( Birma) dan Jawaharlal Nehru ( India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa.

Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia. [ butuh rujukan] Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara.

Di antaranya adalah Nikita Khruschev ( Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy ( Amerika Serikat), Fidel Castro ( Kuba), Mao Tse Tung ( Tiongkok). Masa marabahaya Soekarno di antara barisan prajurit Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari satu kali, Putrinya, Megawati Soekarnoputri pernah menyebut apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya 23.

"Saya ingin mengambil satu contoh konkret, Presiden Soekarno itu mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat yang namanya baru rencana sampai eksekusi (sebanyak) 23 kali," tutur Mega pada Juli 2009. Sementara itu, angka lebih kecil keluar dari mulut Sudarto Danusubroto. Dia ajudan presiden pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno. Sudarto pernah mengatakan ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Jumlah ini pernah diamini oleh eks Wakil Komandan Tjakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan.

Namun bekas pengawal pribadinya, hanya mampu mengingat 7 kali upaya percobaan pembunuhan. [24] Granat Cikini Pada 30 November 1957, Presiden Soekarno datang ke Perguruan Cikini (Percik), tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. Sembilan orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden.

Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. Tiga orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DI/TII. [24] Penembakan Istana Presiden Pada 9 Maret 1960, Tepat siang bolong Istana presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat Mig-17 yang dipiloti Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya Maukar.

Maukar adalah Letnan AU yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon yang dijatuhkan Maukar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Maukar sendiri membantah ia mencoba membunuh Soekarno. Aksinya hanya sekadar peringatan. Sebelum menembak Istana Presiden, dia sudah memastikan tak melihat bendera kuning dikibarkan di Istana – tanda presiden ada di Istana.

Aksi ini membuat 'Tiger', call sign Maukar, harus mendekam di bui selama 8 tahun. [24] Pencegatan Rajamandala Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Kruschev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogya dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala, sampai di Jembatan Rajamandala, ternyata sekelompok anggota Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya melakukan pengadangan.

Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. [24] Granat Makassar Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Mattoangin. Ketika itulah, saat melewati jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain.

Soekarno selamat. Pelakunya Serma Marcus Latuperissa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. [24] Penembakan Idul Adha Pada 14 Mei 1962, Bachrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baiturahim.

Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya, moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng, dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, menyerempet Ketua DPR GR KH Zainul Arifin.

Haji Bachrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan grasi. [24] Penembakan mortir Kahar Muzakar Pada 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi.

Saat berada dalam perjalanan keluar dari Lapangan Terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakkar. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi, selamat. [24] Granat Cimanggis Pada Desember 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta.

Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun selamat. [24] Upaya pembunuhan karakter Presiden Soekarno dan Dr.J.

Leimena bernyanyi bersama para artis ibukota pada Resepsi Peringatan HUT ke-21 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Bogor. Dekade 1950-an dan 1960-an, Amerika melalui perpanjangtanganannya Central Intelligence Agency melancarkan misi rahasia yang bertujuan membunuh karakter dan kewibawaan Presiden Soekarno melalui agitasi dan propaganda media popular via produksi film porno yang diperankan oleh pemeran yang mirip Soekarno.

Tujuan dari kampanye hitam ini adalah mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap Soekarno yang anti kapitalisme dan mengagumi kaum Hawa tetapi tunduk tak berdaya di bawah kendali agen rahasia Rusia. [25] [26] "Kesuksesan itu menginspirasi para pejabat CIA membuat langkah lebih jauh lagi. Mereka berniat memproduksi film porno Soekarno dengan seorang wanita pirang yang dibuat seolah-olah pramugari Rusia itu," tulis Blum mengutip pengakuan mantan agen CIA, Joseph Burkholder Smith, yang menulis buku Portrait of a Cold Warrior.

Kepala Kepolisian Los Angeles sampai turun tangan mencari pria berkulit gelap yang sedikit botak dan wanita pirang yang cantik. Tak ada yang mirip Soekarno, CIA membuat topeng khusus yang mirip Soekarno kemudian dikirim ke Los Angeles.

Bintang porno disuruh memakai topeng Soekarno selama beradegan mesum. CIA merekam dan mengambil foto-foto adegan biru tersebut. [25] Menurut Kenneth J. Conboy dan James Morrison dalam Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957–1958, film porno itu dikerjakan di studio Hollywood yang dioperasikan Bing Crosby dan saudaranya. Film ini dimaksudkan sebagai bahan bakar tuduhan bahwa Soekarno (diperankan pria Chicano) mempermalukan diri dengan meniduri agen Soviet (diperankan perempuan pirang Kaukasia) yang menyamar sebagai pramugari maskapai penerbangan.

“Proyek ini menghasilkan setidaknya beberapa foto, meski tampaknya tak pernah digunakan,” tulis William Blum dalam Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II. [26] Namun foto-foto itu akhirnya tak jadi disebarluaskan.

Banyak versi kenapa CIA batal menyebarkan adegan mesum itu. Sebagian peneliti menilai kampanye hitam seperti itu tak mempan untuk menjatuhkan Soekarno. Apalagi ada mitos yang percaya jika seorang laki-laki "gagah" dan "berkuasa", maka dirasa sah-sah saja berhubungan dengan banyak wanita, terutama mengingat bahwa raja-raja di Nusantara pun dulu memiliki banyak istri dan selir. [25] Nasib akhir dari film yang berjudul Happy Days pada akhirnya tak pernah dilaporkan.

[26] Masa embargo negara Adi Kuasa Zhou Enlai, Presiden Soekarno, dan Kawashima pada saat Peringatan 10 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 19 April 1965.

Pada masa pra maupun paska kemerdekaan, Indonesia terjepit pada dua blok negara Adi Kuasa dengan ideologi yang bertentangan satu sama lain. Blok kapitalis yang dikomandoi Amerika dan sekutu di satu sisi, dan blok kiri yang diperebutkan antara poros Rusia dan Tiongkok.

Amerika melakukan kebijakan embargo terhadap Indonesia karena menilai kecenderungan Soekarno dekat dengan blok rival. Amerika tidak dapat berkutik ketika Allen Lawrence Pope, agen Central Intelligence Agency tertangkap tangan. Tawar-menawar penangkapan Allen Pope, Amerika Serikat akhirnya menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia, termasuk menggelontorkan 37 ribu ton beras dan ratusan persenjataan yang dibutuhkan Indonesia saat itu setelah diplomasi tingkat tinggi antara John F.

Kennedy dengan Soekarno. [27] Sementara Uni Soviet menerapkan embargo militer terhadap Indonesia karena genosida terhadap elemen kiri, orang Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965–1967. [28] Indonesia sendiri terjepit di antara geopolitik Asia Tenggara, Malaysia yang dianggap Soekarno adalah negara boneka Inggris, juga Singapura yang memisahkan diri sebagai negara baru pada 9 Agustus 1965. Soekarno mengumumkan sikap konfrontatif terhadap pembentukan negara federasi Malaysia pada Januari 1963.

Sehingga pada 1964–1965 negara federasi Malaysia yang dideklarasikan 16 September 1963 tersebut diembargo Soekarno. [29] Singapura membuka keran kerja sama dan berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan perdagangan dengan Indonesia meski telah diboikot dan diembargo. Hal ini dianggap merugikan aspek ekonomi bagi Singapura akibat konfrontasi tersebut. [30] Masa keterpurukan Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah enam jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada 1965.

[14] [31] Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. [14] Kemudian massa dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan.

[31] Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). [7] [31] Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. [7] [14] Lima bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Soekarno.

[31] Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. [31] Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya menyatakannya sebagai organisasi terlarang.

[31] Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan.

[32] Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-IV MPRS. [31] Pidato tersebut berjudul " Nawaksara" dan dibacakan pada 22 Juni 1966. [7] MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut.

[31] Pidato "Pelengkap Nawaskara" pun disampaikan oleh Soekarno pada 10 Januari 1967 namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 Februari tahun yang sama. [31] Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. [32] Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia.

[32] Setelah melakukan Sidang Istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya. [32] Sakit hingga meninggal Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. [32] Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964.

[32] Prof. Dr. K. Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. [32] Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. [6] [32] Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yasso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi.

[32] Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dokter Mahar Mardjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. [32] Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. Mahar Mardjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI dr. Roebiono Kertopati. [32] Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut: [32] • Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun.

• Tanggal 21 Juni 1970 jam 03.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 07.00 Ir. Soekarno meninggal dunia. • Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya.

Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno.

[32] Hal tersebut ditetapkan lewat Keppres RI No. 44 tahun 1970. [32] Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. [32] Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. [32] Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama tujuh hari.

[32] Peninggalan Gelanggang Olahraga Bung Karno pada 1962. Jalan Proklamasi, yang dulunya bernama Jalan Pegangsaan Timur, [33] merupakan letak bekas kediaman Soekarno yang berada di Jakarta Pusat. Rumah tersebut diberikan oleh Syech Faradj bin Martak.

[ butuh rujukan] Rumah tersebut menjadi saksi bisu Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di sana. [34] Kediaman Bung Karno yang dijadikan tempat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pun sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan kehadiran Tugu Proklamasi dengan patung Soekarno-Hatta yang menggambarkan suasana pembacaan teks Proklamasi pada tahun 1945 dahulu. [35] Dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Soekarno pada 6 Juni 2001, maka Kantor Filateli Jakarta menerbitkan prangko "100 Tahun Bung Karno".

[12] :247-251 Prangko yang diterbitkan merupakan empat buah prangko berlatar belakang bendera Merah Putih serta menampilkan gambar diri Soekarno dari muda hingga ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. [12] Prangko pertama memiliki nilai nominal Rp500 dan menampilkan potret Soekarno pada saat sekolah menengah. Yang kedua bernilai Rp800 dan gambar Soekarno ketika masih di perguruan tinggi tahun 1920-an terpampang di atasnya.

Sementara itu, prangko yang ketiga memiliki nominal Rp900 serta menunjukkan foto Soekarno saat proklamasi kemerdekaan RI. Prangko yang terakhir memiliki gambar Soekarno ketika menjadi Presiden dan bernominal Rp1000. Keempat prangko tersebut dirancang oleh Heri Purnomo dan dicetak sebanyak 2,5 juta set oleh Perum Peruri. [12] Selain prangko, Divisi Filateli PT Pos Indonesia menerbitkan juga lima macam kemasan prangko, album koleksi prangko, empat jenis kartu pos, dua macam poster Bung Karno serta tiga desain kaus Bung Karno.

[12] Prangko yang menampilkan Soekarno juga diterbitkan oleh Pemerintah Kuba pada tanggal 19 Juni 2008. Prangko tersebut menampilkan gambar Soekarno dan presiden Kuba Fidel Castro.

[36] Penerbitan itu bersamaan dengan apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba. Nama Soekarno diabadikan sebagai nama gelanggang olahraga pada tahun 1958. Bangunan tersebut, yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno, didirikan sebagai sarana keperluan penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta.

Pada masa Orde Baru, kompleks olahraga ini diubah namanya menjadi Gelora Senayan. Tapi sesuai keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, Gelora Senayan kembali pada nama awalnya yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno. Hal ini dilakukan dalam rangka mengenang jasa Bung Karno.

[37] Setelah kematiannya, beberapa yayasan dibuat atas nama Soekarno. Dua di antaranya adalah Yayasan Pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Yayasan Pendidikan Soekarno adalah organisasi yang mencetuskan ide untuk membangun universitas dengan pemahaman yang diajarkan Bung Karno. Yayasan ini dipimpin oleh Rachmawati Soekarnoputri, anak ke tiga Soekarno dan Fatmawati. Pada tahun 25 Juni 1999 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie meresmikan Universitas Bung Karno yang secara resmi meneruskan pemikiran Bung Karno, Nation and Character Building kepada mahasiswa-mahasiswanya.

[38] Sementara itu, Yayasan Bung Karno memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan melestarikan benda-benda seni maupun nonseni kepunyaan Soekarno yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. [39] Yayasan tersebut didirikan pada tanggal 1 Juni 1978 oleh delapan putra-putri Soekarno yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Taufan Soekarnoputra, Bayu Soekarnoputra, dan Kartika Sari Dewi Soekarno.

[39] Pada tahun 2003, Yayasan Bung Karno membuka stan di Arena Pekan Raya Jakarta. [12] Di stan tersebut ditampilkan video pidato Soekarno berjudul "Indonesia Menggugat" yang disampaikan di Gedung Landraad tahun 1930 serta foto-foto semasa Soekarno menjadi presiden. [12] Selain memperlihatkan video dan foto, berbagai cenderamata Soekarno dijual di stan tersebut.

[12] Di antaranya adalah kaus, jam emas, koin emas, CD berisi pidato Soekarno, serta kartu pos Soekarno. [12] Seseorang yang bernama Soenuso Goroyo Sukarno mengaku memiliki harta benda warisan Soekarno. [12] Soenuso mengaku merupakan mantan sersan dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang. [12] Ia pernah menunjukkan benda-benda yang dianggapnya sebagai warisan Soekarno itu kepada sejumlah wartawan di rumahnya di Cileungsi, Bogor.

[12] Benda-benda tersebut antara lain sebuah lempengan emas kuning murni 24 karat yang terdaftar dalam register emas JM London, emas putih dengan cap tapal kuda JM Mathey London serta plakat logam berwarna kuning dengan tulisan ejaan lama berupa deposito hibah.

[12] Selain itu terdapat pula uang UBCN ( Brasil) dan Yugoslavia serta sertifikat deposito obligasi garansi di Bank Swiss dan Bank Netherland. [12] Meskipun emas yang ditunjukkan oleh Soenuso bersertifikat namun belum ada pakar yang memastikan keaslian dari emas tersebut.

[40] Penghargaan Gelar Doctor Honoris Causa Semasa hidupnya, Soekarno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri. [41] Tanggal Gelar yang Dianugerahkan Nama Universitas, Kota, Negara 10 Januari 1951 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Far Eastern University, Manila, Filipina 19 September 1951 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia 24 Mei 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Columbia University, New York, Amerika Serikat 27 Mei 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Michigan University, Michigan, Amerika Serikat 8 Juni 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) McGill University, Montreal, Kanada 23 Juni 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Teknik (Doctor of Technical Science) Berlin University, Berlin Barat, Jerman Barat 11 September 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Lomonosov University, Moskow, Rusia 13 September 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Beograd University, Belgrado, Yugoslavia 23 September 1956 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Karlova University, Praha, Cekoslovakia 27 April 1959 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Istanbul University, Istanbul, Turki 30 April 1959 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Warsaw University, Warsawa, Polandia 20 Mei 1959 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) Brazil University, Rio de Janeiro, Brazil 11 April 1960 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Politik (Doctor of Political Science) Sofia University, Sofia, Bulgaria 13 April 1960 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Politik (Doctor of Political Science) Bucharest University, Bukarest, Rumania 17 April 1960 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Mesin (Doctor of Engineering) Budapest University, Budapest, Hungaria 24 April 1960 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Falsafah (Doctor of Philosophy) Al-Azhar University, Kairo, Mesir 5 Mei 1960 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Sosial dan Politik La Paz University, La Paz, Bolivia 13 September 1962 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Teknik (Doctor of Technical Science) Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia 2 Februari 1963 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 29 April 1963 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, Politik, dan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia 14 Januari 1964 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum & Politik (Doctor of Law & Politics) Royal Khmere University, Phnom Penh, Kamboja 2 Agustus 1964 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum (Doctor of Law) University of the Philippines, Manila, Filipina 3 November 1964 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Pengetahuan Politik Universitas Pyongyang, Pyongyang, Korea Utara 2 Desember 1964 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Da'Wah Institut Agama Islam Negeri, Jakarta, Indonesia 23 Desember 1964 Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran, Bandung, Indonesia 3 Agustus 1965 Doctor Honoris Causa dalam Falsafah Ilmu Tauhid Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Indonesia Tanda kehormatan Pada bulan April 2005, Soekarno yang sudah meninggal selama 35 tahun mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki.

[12] Penghargaan tersebut adalah penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana yang semuanya dilapisi emas.

[12] Soekarno mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari apartheid. [12] Acara penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Kantor Kepresidenan Union Buildings di Pretoria dan dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri yang mewakili ayahnya dalam menerima penghargaan.

[12] Penghargaan lainnya adalah Lenin Peace Prize (1960) [42] dan Philippine Legion of Honor (Chief Commander, 3 Februari 1951). [43] Indonesia • Bintang Republik Indonesia Adipurna [44] • Bintang Mahaputera Adipurna [45] • Bintang Gerilya [46] • Bintang Sakti [47] • Bintang Dharma [48] • Bintang Jasa Utama [49] • Bintang Bhayangkara Utama [50] • Bintang Garuda [51] • Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia [52] • Satyalancana Perintis Kemerdekaan Karya tulis • Sukarno.

Pancasila dan Perdamaian Dunia • Sukarno. Kepada Bangsaku : Karya-karya Bung Karno Pada Tahun 1926-1930-1933-1947-1957. • Sukarno. Cindy Adams. (1965). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. • Sukarno. Pantja Sila Sebagai Dasar Negara.

• Sukarno. Bung Karno Tentang Marhaen Dan Proletar.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• Sukarno. Negara Nasional Dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Presiden Soekarno. • Sukarno. (1933). Mencapai Indonesia Merdeka.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• Sukarno. (1945). Lahirnya Pancasila • Sukarno. (1951). Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial. • Sukarno. (1951). Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia. • Sukarno. (1957). Indonesia Merdeka. • Sukarno. (1959). Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1. (kumpulan esai) • Sukarno. (1960). Dibawah Bendera Revolusi Jilid 2. (kumpulan esai) • Sukarno. (1960). Amanat Penegasan Presiden Soekarno Didepan Sidang Istimewa Depernas Tanggal 9 Djanuari 1960.

• Sukarno. (1964). Tjamkan Pantja Sila ! : Pantja Sila Dasar Falsafah Negara. • Sukarno. (1964). Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi: Bersiap-sedialah Menerima Tugas untuk Menjelamatkan R.I. dan untuk Mengganjang "Malaysia"! • Sukarno. (1965). Wedjangan Revolusi. • Sukarno. (1965). Tjapailah Bintang-Bintang di Langit: Tahun Berdikari. • Sukarno. (1965). Pantja Azimat Revolusi. Wikisource memiliki apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya asli yang berkaitan dengan apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya ini: Pengarang:Soekarno Pidato Hari dan tanggal Rangka Judul pidato Jumat, 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan RI Tudjuhbelas Agustus 1945 Sabtu, 17 Agustus 1946 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-1 Sekali Merdeka, Tetap Merdeka Minggu, 17 Agustus 1947 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-2 Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung Selasa, 17 Agustus 1948 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-3 Seluruh Nusantara Berdjiwa Republik Rabu, 17 Agustus 1949 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-4 Tetaplah Bersemangat Elang-Radjawali Kamis, 17 Agustus 1950 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-5 Dari Sabang sampai Merauke Jumat, 17 Agustus 1951 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-6 Tjapailah Tata, Tenteram, Kertarahardja Minggu, 17 Agustus 1952 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-7 Harapan dan Kenjataan Senin, 17 Agustus 1953 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-8 Djadilah Alat Sedjarah Selasa, 17 Agustus 1954 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-9 Berirama dengan Kodrat Rabu, 17 Agustus 1955 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-10 Tetap Terbanglah Radjawali Jum'at, 17 Agustus 1956 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-11 Berilah Isi Kepada Hidupmu Sabtu, 17 Agustus 1957 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-12 Satu Tahun Ketentuan Minggu, 17 Agustus 1958 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-13 Tahun Tantangan Senin, 17 Agustus 1959 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-14 Penemuan Kembali Revolusi Kita Rabu, 17 Agustus 1960 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-15 Djalannja Revolusi Kita Jumat, 30 September 1960 Sidang Umum PBB ke-XV Membangun Dunia Kembali To Build The World Anew Kamis, 17 Agustus 1961 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-16 Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional Jumat, 17 Agustus 1962 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-17 Tahun Kemenangan Sabtu, 17 Agustus 1963 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-18 Genta Suara Revolusi Indonesia Senin, 17 Agustus 1964 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-19 Tahun "Vivere Pericoloso" Selasa, 17 Agustus 1965 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-20 Tahun Berdikari Rabu, 22 Juni 1966 Sidang Umum MPRS IV Nawaksara Rabu, 17 Agustus 1966 HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-21 Djangan Sekali-Kali Meninggalkan Sedjarah Musik Soekarno menciptakan lagu Bersuka Ria, yang muncul dalam album Mari Bersuka Ria dengan Irama Lenso pada tahun 1965.

Lagu ini dibawakan oleh Rita Zahara, Bing Slamet, Titiek Puspa, dan Nien Lesmana. Budaya populer Buku • M. Yuanda Zara. Ratna Sari Dewi Sukarno. • Sukarno, Iman Toto K. Rahardjo (Editor), Herdianto WK (Editor). (2001). Bung Karno dan Wacana Islam: Kenangan 100 tahun Bung Karno. • John Beilenson. Sukarno. • Cindy Adams. Sukarno: My Friend.

• Adams, C. (2011). Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Penerjemah Syamsu Hadi. Ed. Rev. Yogyakarta: Media Pressindo, dan Yayasan Bung Karno, ISBN 979-911-032-7-9. • Guntur Sukarno. Sukarno: Bapakku, Kawanku, Guruku. • Peter Polomka. Indonesia Since Sukarno. • Clifford Geertz, Benedict Anderson, Wim F. Wertheim. Sukarno di Panggung Sejarah • Justus Maria van der Kroef. Indonesia After Sukarno. • Peter Kasenda. Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926–1933. • Ayub Ranoh. Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno.

• Books LLC. Sukarno: Indonesia-Malaysia Confrontation, Transition to the New Order, Mohammad Hatta, Megawati Sukarnoputri, Constitution of Indonesia. • Anonim.

(1956). Presiden Sukarno di Tiongkok. • Maslyn Williams. (1965). Five Journeys from Jakarta: Inside Sukarno's Indonesia. • John Hughes. (1967). The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild. • Bernhard Dahm. (1969). Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan. • John D. Legge (1972) Sukarno: A Political.

• Christiaan Lambert Maria Penders (1974). The Life and Times of Sukarno. • Lambert J. Giebels, 1999, Soekarno. Nederlandsch onderdaan. Biografie 1901–1950. Deel I, uitgeverij Bert Bakker Amsterdam, ISBN 90-351-2114-7 • Lambert J.

Giebels, 2001, Soekarno. President, 1950–1970, Deel II, uitgeverij Bert Bakker Amsterdam, ISBN 90-351-2294-1 geb., ISBN 90-351-2325-5 pbk. • Lambert J. Giebels, 2005, De stille genocide: de fatale gebeurtenissen rond de val van de Indonesische president Soekarno, ISBN 90-351-2871-0 • Rex Mortimer.

(1974). Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965. • Bambang S. Widjanarko, Antonie C.A. Dake (Introduction), Rahadi S. Karni (Ed.). (1974). The Devious Dalang: Sukarno and the So-Called Untung-Putsch. • Hal Kosut (Ed.). (1976).

Indonesia: The Sukarno Years. • Franklin B. Weinstein. (1976). Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto. • Masashi Nishihara, Dean Praty R. (Translator). (1976). Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang 1951–1966.

• Ganis Harsono. (1977). Recollections of an Indonesian Diplomat in the Sukarno Era. • Fatmawati Sukarno. (1978). Fatmawati: Catatan Kecil Bersama Bung Karno (Book, #1). • Guntur Sukarno. (1981). Bung Karno & Kesayangannya. • Rosihan Anwar. (1981). Sukarno, Tentara, PKI : Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961–1965. • Ramadhan Kartahadimadja. (1981). Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Inggit dengan Sukarno. • Marshall Green.

(1990). Dari Sukarno ke Soeharto: G30 S-PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar. • Willem Oltmans. (1995). Mijn vriend Sukarno. • John Subritzky. (2000). Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961–65. • Angus McIntyre, David Reeve. (2002). Sukarno in Retrospect: Annual Indonesia Lecture Series # 24.

• Victor M. Fic. (2004). Anatomy of the Jakarata Coup: October 1, 1965: The Collusion with China Which Destroyed the Army Command, President Sukarno and the Communist Party of Indonesia. • Antonie C.A. Dake. (2005). Sukarno File: Berkas-berkas Soekarno 1965–1967 – Kronologi Suatu Keruntuhan. • Wijanarka. (2006). Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya.

• Reni Nuryanti. (2007). Perempuan dalam Hidup Sukarno: Biografi Inggit Garnasih.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• Reni Nuryanti. (2007). Istri-istri Sukarno. • Helen-Louise Hunter. (2007). Sukarno and the Indonesian Coup: The Untold Story. • M. Yuanda Zara. (2008). Sakura Di Tengah Prahara: Biografi Ratna Sari Dewi Sukarno. • Wawan Tunggul Alam. (2008). Demi Bangsaku: Pertentangan Sukarno vs Hatta. • Arifin Suryo Nugroho. (2009). Srihana-Srihani:Biografi Hartini Sukarno. • Onghokham. (2009). Sukarno, Orang Kiri, & Revolusi G30S 1965. • Rushdy Hoesein. (2010). Terobosan Sukarno Dalam Perundingan Linggarjati.

• Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya Buku TEMPO. (2010). Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia. • Arifin Surya Nugraha. (2010). Fatmawati Sukarno : The First Lady. • M. Ridwan Lubis (2010). Sukarno dan Modernisme Islam. • Books LLC. (2010). People From Blitar, East Java: Sukarno. • Bücher Gruppe. (2010). Nationalheld Indonesiens: Tan Malaka, Liste Indonesischer Nationalhelden, Sukarno, Mohammad Hatta, Abdul Muis, Diponegoro, Iskandar Muda.

• Hong Liu. (2011). Sukarno, Tiongkok, & Pembentukan Indonesia (1949–1965). • Hephaestus Books. (2011). National Heroes Of Indonesia, including: Tuanku Imam Bonjol, Sukarno, Wage Rudolf Supratman, Diponegoro, Mohammad Hatta, Adam Malik, Yos Sudarso, Sudirman, Hamengkubuwono Ix, Sutan Sjahrir, Kartini, Sultan Agung Of Mataram, Abdul Muis, Rizal Nurdin. • Peter Kasenda. (2012). Hari – Hari Terakhir Sukarno.

• Jesse Russell (Editor), Ronald Cohn (Editor). (2012). Rukmini Sukarno. • Joseph H. Daves. (2013). The Indonesian Army from Revolusi to Reformasi Volume 1: The Struggle for Independence and the Sukarno Era.

• Joseph H Daves. (2013). The Indonesian Army from Revolusi to Reformasi: Volume 1 – The Struggle for Independence and the Sukarno Era. • Stefan Seefelder. (2014). Die Bedeutung Der Fruhen Komintern Fur Die Kommunistischen Antikolonialen Bewegungen Asiens. Maos Und Sukarnos. • Peter Kasenda. (2014). Sukarno, Marxisme & Leninisme: Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia. • Walentina Waluyanti de Jonge. (2015). Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan. • Dr. Syafiq A. Mughnie,M.A.,PhD. Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal.

PT. Bina Ilmu, 1994, pp 110–111. • Leslie H. Palmier. Sukarno, the Nationalist. Pacific Affairs, vol. 30, No, 2 (Jun. 1957), pp 101–119. • Bob Hering, 2001, Soekarno, architect of a nation, 1901–1970, KIT Publishers Amsterdam, ISBN 90-6832-510-8, KITLV Leiden, ISBN 90-6718-178-1 • Stefan Huebner, Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913–1974. Singapore: NUS Press, 2016, 174-201.

Lagu • Lagu berjudul " Untuk Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno" ditulis pada awal dekade 1960-an oleh Soetedjo dan dipopulerkan oleh Lilis Suryani, solis perempuan terkenal Indonesia era itu.

Liriknya penuh dengan puja-puji untuk Presiden seumur hidup tersebut. Film, televisi, dan panggung pertunjukan Artikel utama: Aktor pemeran Bung Karno Di kancah perfilman, hiburan televisi, dan panggung teater Indonesia dan negara lain, ada beberapa aktor yang memerankan sosok Bung Karno. Semua aktor tersebut, tentu saja bermain dalam film dan panggung pertunjukan dan judul yang berbeda. Kebanyakan aktor itu, ketika mendapatkan tawaran main, merasa bangga karena memerankan tokoh besar, pahlawan proklamator, bapak pendiri bangsa, sekaligus presiden pertama Republik Indonesia.

Catatan • ^ Dalam autobiografi Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams (Bobbs-Merrill Company Inc, New York, 1965) Sukarno menyebutkan lahir di Surabaya, "Bapak dipindah ke Surabaya dan di sanalah aku dilahirkan" (halaman 26), selanjutnya "Aku dilahirkan pada tahun 1901.

Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam. Tanggal 6 Juni." (halaman 21). Namun dalam beberapa dokumen mencantumkan tanggal 6 Juni 1902 di antaranya "Dalam Buku Induk TH Bandoeng yang sekarang masih tersimpan di ITB terbaca bahwa tanggal lahir Soekarno adalah 6 Juni 1902." [2] :37 [3] :16 Pendapat lain adalah "Dari Buleleng, ia mendapat temuan ayah Soekarno dipindah ke Surabaya tahun 1901. Dan pada 1902 Soekarno lahir.

"Kalau akhirnya dibuat 1901 itu mungkin untuk memudahkan sekolahnya saja," ujar Nurinwa." [4] Adapun kontradiksi perbedaan tahun kelahiran ini akhirnya dapat dijelaskan dalam dialog antara Sukarno dan ayahnya pada halaman 35 "Kalau perlu kita berbohong. Kita akan mengurangi umurmu satu tahun. Pada tahun ajaran yang baru engkau akan didaftarkan dengan umur tiga belas." - Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa tanggal kelahiran Sukarno yang sesungguhnya adalah tanggal 6 Juni 1901.

• ^ "Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970." [5] • ^ Bambang Eryudhawan, IAI: Ketika berdiri pada tahun 1920, Technische Hoogeschool te Bandoeng berisi Fakultas Teknik saja. Bidang ilmu yang diajarkan, terutama: a) Ilmu Pasti, b) Ilmu Alam, c) Mekanika, d) Arsitektur, e) Ilmu bahan bangunan, f) Sipil Basah/Bangunan air, g) Jalan dan Jembatan, h) Mesin, i) Elektro, j) Surveying and levelingk) Geodesi, l) Hukum pemerintahan dan perdagangan, m) Kebersihan, n) Teknik penyehatan, o) Pertanian, p) Geologi terapan, q) Sejarah kebudayaan • ^ Bambang Eryudhawan, IAI: Soekarno sebagai insinyur dianggap menguasai soal sipil basah, jalan dan jembatan, serta arsitektur.

Di arsitektur, gurunya adalah dua bersaudara Prof. Charles Prosper Wolff Schoemaker dan Prof. Ir. Richard Leonard Arnold Schoemaker yang mengajar di kelas: arsitektur, sejarah arsitektur, rencana kota, pembuatan bestek dan taksiran biaya.

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• ^ Algemeene Studieclub atau Algemeene Studie Club (ASC) adalah klab kuliah umum yang didirikan oleh para intelektual nasionalis Bumiputera di Tanah Pasundan, Bandung pada zaman Hindia Belanda tahun 1926.

Presiden Sukarno adalah salah satu anggota pendirinya. Sebagai kelanjutan kelompok studi itu, Soekarno dengan kawan-kawan kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Pemerintah kolonial Belanda tampak sangat khawatir melihat kepopuleran Soekarno, bersama Maskun, Gatot Mangkupradja, Supriadinata dan pertumbuhan pesat PNI.

Dengan dalih menjaga ketertiban dan keamanan, pemerintah kolonial menangkap dan menahan ratusan aktivis PNI pada 29 Desember 1929. [22] Galeri • • ^ A. Setiadi (2013), Soekarno Bapak Bangsa, Yogyakarta: Palapa, pp.21. • ^ a b c d e (Indonesia) Goenarso (1995). Riwayat perguruan tinggi teknik di Indonesia, periode 1920–1942. Bandung: Penerbit ITB. • ^ (Indonesia) Sakri, A. (1979a). Dari TH ke ITB: Kenang-kenangan lustrum keempat 2 Maret 1979.

Jilid I: Selintas Perkembangan. Bandung: Penerbit ITB. • ^ Iswidodo (ed.), Surya (Minggu, 29 Agustus 2010 20:28 WIB). "Antropolog UGM: Bung Karno Lahir di Surabaya". tribunnews.com. Diakses tanggal 11 September 2015. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ "Soekarno – biografi".

Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Juni 2015. • ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s (Indonesia) Kasenda, Peter (2010). Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926–1933. Jakarta: Komunitas Bambu. ISBN 979-373-177-X. • ^ a b c d e f g h (Indonesia) Warman, Asvi (2009).

Membongkar Manipulasi Sejarah. Jakarta: Kompas Media Nusantara. ISBN 979-709-404-1. • ^ a b c d e (Indonesia) Adams, Cindy (1984).

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. ISBN 979-96573-2-6. • ^ "Soekarno tanpa achmad". • ^ (Inggris) Adams, Cindy (1965). Sukarno, an autobiography as told to Cindy Adams. New York: The Bobs Merryl Company Inc. ASIN B0007DFFFK.

• ^ (Cindy Adams, terjemahan Syamsu Hadi. Ed. Rev. 2011. Yogyakarta: Media Pressindo, dan Yayasan Bung Karno, ISBN 979-911-032-7-9) halaman 32 • ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Kisah Istimewa Bung Karno. Kompas Media Nusantara. 2010. ISBN 978-979-709-503-1. • ^ "Oost Indië". 15 Jul 1921 – via KB NBM Mfm MMK 0030 [Microfilm]. • ^ a b c d e (Inggris) Brown, Colin (2007). Sukarno.

Microsoft ® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation. • ^ a b (Indonesia) Sakri, A. (1979b). Dari TH ke ITB: Kenang-kenangan lustrum keempat 2 Maret 1979. Jilid II: Daftar lulusan ITB. Bandung: Penerbit ITB. • ^ a b c "Menguak Sisi Artistik Bung Karno". Arsip Sunjayadi.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-09.

Diakses tanggal 18 September 2015. • ^ Zein, Abdul Baqir (1999). Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-13. • ^ Santi Widhiasih (Senin, 11 September 2006). "Jejak Arsitektur Sang Presiden".

Pikiran Rakyat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-14. Diakses tanggal 11 September 2015. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) Resensi atas buku Bung Karno Sang Arsitek – Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior, Kria, Simbol, Mode Busana, dan Teks Pidato 1926 – 1965 • ^ a b c d Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto (1992).

Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia. PT Balai Pustaka. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ a b c d Yuke Ardhiati, JJ. Rizal (ed.), Edi Sedyawati (pengantar) (Juni 2005). Bung Karno Sang Arsitek - Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior, Kria, Simbol, Mode Busana, dan Teks Pidato 1926-1965.

Depok: Komunitas Bambu. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ Dahm, Bernhard (1987). Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Penerbit LP3ES Jakarta. hlm. 47–48. Parameter -iSBN= yang tidak diketahui mengabaikan ( -isbn= yang disarankan) ( bantuan) • ^ Yudi Latif (2008). "Indonesian Muslim Intelligentsia and Power".

ISEAS Publishing. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ Kasenda, Peter (2013). "SOEKARNO: Membongkar Sisi-sisi Hidup Putra Sang Fajar". Jakarta Selatan: Jurnal Prisma. hlm. hal 2 & 3. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2015-09-09.

Membaca kembali Sukarno. Sumber lain menyebut tahun 1924 dan 11 Juli 1925 sebagai hari kelahiran organisasi kuliah umum tersebut • ^ a b c d e f g h Anwar Khumaini (Jumat, 1 Juni 2012 06:12).

"7 Percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-30. Diakses tanggal 9 September 2015. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ a b c Ramadhian Fadillah (Kamis, 11 September 2014 01:02).

"CIA bikin film porno Presiden Soekarno & pramugari cantik Rusia". www.merdeka.com. Diakses tanggal 15 September 2015. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ a b c Yudi Anugrah Nugroho.

"Film Porno Mirip Sukarno". historia.id. Diakses tanggal 15 September 2015. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ Kurnia Illahi (Minggu, 16 Agustus 2015−06:39 WIB). "Kecerdikan Soekarno Manfaatkan Soviet dan Amerika". Nasional.sindonews.com. Diakses tanggal 15 September 2015. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ "Ketika Alutsista Diembargo ." (ryi/bur/fan).

Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal Wed Oct 04 2000 – 16:46:34 EDT. Diakses tanggal 15 September 2015. Periksa nilai tanggal di: -archivedate= ( bantuan) • ^ Peter N.

Nemetz (1990). The Pacific Rim: Investment, Development and Trade: Second Revised Edition. Vancouver BC: University of British Columbia Press. hlm. 16–20. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ Kawin Wilairat. "Singapore's Foreign Policy". Singapore: The Institute of Southeast Asean Studies.

Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis ( link) • ^ a b c d e f g h i (Inggris) Aji, Achmad Wisnu (2010).

Kudeta Supersemar: Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan?. Garasi House of Book. ISBN 978-979-25-4689-7. Halaman 36, 145. • ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Huda M., Nurul (2010). Benarkah Soeharto Membunuh Soekarno?. Starbooks.

ISBN 978-979-25-4724-5. Halaman 5, 57, 84-89. • ^ Nama Jalan Proklamasi Akan Dikembalikan • ^ Merrillees, Scott (2015). Jakarta: Portraits of a Capital 1950-1980.

Jakarta: Equinox Publishing. hlm. 44. ISBN 9786028397308. • ^ Farrel M. Rizqy, ed. (2009). Bung Karno – Di Antara Saksi dan Peristiwa [ Bung Karno – Between Witnesses and Events].

Jakarta: Kompas. hlm. 64. ISBN 9789797094096. • ^ Roy ( 3 Juni 2008). "Kuba Terbitkan Prangko Bung Karno dan Fidel Castro".

Kompas Cyber Media. Diakses tanggal 3 Juni 2008. Periksa nilai tanggal di: -accessdate=, -date= ( bantuan) • ^ Nurdin Saleh (15 Januari 2001). "Gelora Senayan Siap Berubah Menjadi Gelora Bung Karno". Tempo Interaktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-18.

Diakses tanggal 5 Juni 2010. • ^ Info UBK Diarsipkan 2010-05-03 di Wayback Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, Universitas Bung Karno. Diakses pada 5 Juni 2010. • ^ a b Profil Yayasan Diarsipkan 2010-07-15 di Wayback Machine., Yayasan Bung Karno. Diakses pada 3 Agustus 2010. • ^ " Satria Piningit Mengaku Temukan Harta Karun Bung Karno".

Suara Merdeka. 17 Mei 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-07-19. Diakses tanggal 3 Agustus 2010. • ^ Apa dan Siapa Ir. Sukarno Diarsipkan 2010-06-29 di Wayback Machine., Yayasan Bung Karno. Diakses pada 3 Agustus 2010. • ^ Yearbook of the Great Soviet Encyclopedia. Moscow. Russian: Sovetskaya Entsyiklopediya. 1961. • ^ "Briefer on the Philippine Legion of Honor".

Official Gazette of the Republic apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya the Philippines. Gov.ph. Diakses tanggal 2013-04-13. • ^ "Penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipurna Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Gerilya Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Sakti Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Dharma Presiden Soekarno".

Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Jasa Utama Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07.

• ^ "Penghargaan Bintang Garuda Presiden Soekarno". Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. • ^ "Penghargaan Bintang Sewindu APRI Presiden Soekarno".

Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-09-07. Lihat pula • Algemeene Studie Club (ASC), (1926). • Marhaenisme, (1926–1927). • Perserikatan Nasional Indonesia, 4 Juli (1927). • Fikiran Ra'jat, (1932).

apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya

• Pancasila, (1945). • Nasonalisme, Agama, Komunisme, (1956). • Demokrasi terpimpin (1959). • Manifesto politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol-Usdek), (1959).

• Konsepsi Presiden Soekarno (1950–1959) • Operasi Trikora, 19 Desember 1961). • Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, (1962–1966). • Ganyang Malaysia, (1962–1966). • Games of the New Emerging Forces (Ganefo), (1962). • Sarinah, (1963) • Unifikasi Indonesia Raya (Indonesia dengan rumpun Melayu), 1920-1950-an. • Unifikasi Mafilindo (Malaya, Filipina dan Indonesia), 1963. • Vivere pericoloso, (1964). • Trisakti, (1964). • Berdikari, (1965). • Conference of The New Emerging Forces (Conefo), 7 Januari (1965) • Gerakan 30 September, 1 Oktober (1965) • Nawa Aksara, 22 Juni (1966).

• Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, 17 Agustus (1966). • Surat Perintah Sebelas Maret, 11 Maret (1966). • De-Soekarnoisasi, (1967–1998). Pranala luar Wikimedia Commons memiliki media mengenai Sukarno. Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Soekarno. Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Portal Indonesia Portal Sejarah Portal Politik Portal Biografi Portal Sosialisme • Situs web resmi Soekarno Institut Diarsipkan 2012-06-06 di Wayback Machine.

• Bio Soekarno di Ensiklopedi Tokoh Indonesia Diarsipkan 2013-05-15 di Wayback Machine. • Bung Karno Dan Para Isteri Hati yang Melihat Wanita – Edisi Khusus Gatra Nomor 29 Beredar 4 Juni 2001 Diarsipkan 2007-09-30 di Wayback Machine. oleh Dewi Sri Utami • Garis Waktu Soekarno tahun 1950–1965 • Video Soekarno Ketika Berpidato di Depan Rakyat Jakarta • Video Pelantikan Soekarno sebagai Presiden Jabatan politik Jabatan baru Guntur (anak) • Henny (mantu) • Megawati (anak) • Kiemas (mantu) • Surindro (mantu) • Rachmawati (anak) • Dicky (mantu) • Sukmawati (anak) • Mangkunegara IX (mantu) • Guruh (anak) • Bina (mantu) • Taufan (anak) • Levana (mantu) • Bayu (anak) • Totok (anak) • Kartika (anak) • Frits (mantu) Generasi ke-3 Taufiq Kiemas (suami kedua) • Surindro Supjarso (suami pertama) • Guntur Soekarnoputra (kakak) • Rachmawati Soekarnoputri (adik) • Dicky Suprapto (adik ipar) • Sukmawati Soekarnoputri (adik) • Mangkunegara IX (adik ipar) • Guruh Soekarnoputra (adik) • Gusyenova Sabina Padmavati (adik ipar) Generasi ke-2 • Abdul Kaffar • K.H.

Ahmad Sanusi • Abdoel Kahar Moezakir • Abdurrahman Baswedan • Agus Musin Dasaad • BKPH Suryohamijoyo • BPH Bintoro • BPH Purubojo • Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat • Dr. Raden Boentaran Martoatmodjo • Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumah Atmaja • Dr. Samsi Sastrawidagda • Dr. Soekiman Wirjosandjojo • Drs. KRMH Sosrodiningrat • Drs. Mohammad Hatta • Haji Agus Salim • Ichibangase Yosio • Ir. Pangeran Muhammad Noor • Ir. R. Ashar Sutejo Munandar • Ir.

R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo • Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo • Ir. Soekarno • K.H. Abdul Halim • Ki Bagoes Hadikoesoemo • Ki Hadjar Dewantara • Kiai Haji Abdul Fatah Hasan • Kiai Haji Abdul Wahid Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya • Kiai Haji Mas Mansoer • Kiai Haji Masjkur • Liem Koen Hian • Mas Aris • Mas Sutardjo Kertohadikusumo • Mr.

Alexander Andries Maramis • Mr. Johannes Latuharhary • Mr. KRMT Wongsonegoro • Mr. Mas Besar Mertokusumo • Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo • Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. • Mr. RA Maria Ulfah Santoso • Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo • Mr. Raden Hindromartono • Mr. Raden Mas Sartono • Mr. Raden Panji Singgih • Mr.Rd. Syamsuddin • Mr. Raden Sastromulyono • Mr. Raden Soewandi • Oey Tiang Tjoei • Oei Tjong Hauw • P.F.

Dahler • Parada Harahap • Prof. Dr. Pangeran Ario Hussein Jayadiningrat • Prof. Dr. Raden Djenal Asikin Widjaja Koesoema • Prof. Mr. Dr. Soepomo • R. Abdulrahim Pratalykrama • RAA Poerbonegoro Soemitro Kolopaking • RAA Wiranatakoesoema V • Raden Abdul Kadir • Raden Abikusno Tjokrosoejoso • Raden Asikin Natanegara • Raden Mas Margono Djojohadikusumo • Raden Oto Iskandar di Nata • Raden Pandji Soeroso • Raden Ruslan Wongsokusumo • Raden Sudirman • Raden Sukarjo Wiryopranoto • RMTA Soerjo • RMTA Wuryaningrat • RN Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito • Tan Eng Hoa Abdoel Kadir · Mr.

Abdul Maghfar · Kiai Abdoel Wachid Hasjim · Achmad Soebardjo · A.H. Hamidan · Andi Pangeran Pettarani · Ki Bagus Hadikusumo · Dr. GSSJ Ratulangi · Ki Hadjar Dewantara · Iwa Koesoemasoemantri · Mr. Johannes Latuharhary · Kasman Singodimedjo · Soetardjo Kartohadikoesoemo Dr.

Mohammad Amir · Drs. Moh. Hatta · Mr. Teuku Muhammad Hasan · I Gusti Ketut Pudja · Otto Iskandardinata · Pangeran Poerbojo · KRT Radjiman Wedyodiningrat · Sajoeti Melik · Ir. Soekarno · Prof. Mr. Dr. Soepomo · R. P. Soeroso · Pangeran Soerjohamidjojo · R.A.A. Wiranatakoesoema · Drs.

Yap Tjwan Bing Abdul Halim Majalengka · Abdoel Kahar Moezakir · Achmad Soebardjo · Adam Malik · Adnan Kapau Gani · Alexander Andries Maramis · Alimin · Andi Sultan Daeng Radja · Arie Frederik Lasut · Arnold Mononutu · Djoeanda Kartawidjaja · Ernest Douwes Dekker · Fatmawati · Ferdinand Lumbantobing · Frans Kaisiepo · Gatot Mangkoepradja · Hamengkubuwana IX · Herman Johannes · Idham Chalid · Ida Anak Agung Gde Agung · Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono · I Gusti Ketut Pudja · Iwa Koesoemasoemantri · Izaak Huru Doko · Johannes Leimena · Johannes Abraham Dimara · Kasman Singodimedjo · Kusumah Atmaja · Lambertus Nicodemus Palar · Mahmud Syah III dari Johor · Mangkunegara I · Maskoen Soemadiredja · Mohammad Hatta · Mohammad Husni Thamrin · Moewardi · Teuku Nyak Arif · Nani Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya · Oto Iskandar di Nata · Radjiman Wedyodiningrat · Rasuna Said · Saharjo · Samanhudi · Soekarni · Soekarno · Sukarjo Wiryopranoto · Soepomo · Soeroso · Soerjopranoto · Sutan Mohammad Amin Nasution · Sutan Syahrir · Syafruddin Prawiranegara · Tan Malaka · Tjipto Mangoenkoesoemo · Oemar Said Tjokroaminoto · Zainul Arifin Militer Abdul Haris Nasution · Andi Abdullah Bau Massepe · Basuki Rahmat · Tjilik Riwut · Djamin Ginting · Gatot Soebroto · Harun Thohir · Hasan Basry · John Lie · R.E.

Martadinata · Marthen Indey · Mas Isman · Muhammad Yasin · Syam'un · Soedirman · Soekanto Tjokrodiatmodjo · Soeprijadi · Oerip Soemohardjo · Usman Janatin · Yos Sudarso · Djatikoesoemo · Moestopo Kemerdekaan Agustinus Adisucipto · Abdulrachman Saleh · Adisumarmo Wiryokusumo · Andi Djemma · Ario Soerjo · Bagindo Azizchan · Bernhard Wilhelm Lapian · Halim Perdanakusuma · Ignatius Slamet Rijadi · Iswahyudi · I Gusti Ngurah Rai · Muhammad Mangundiprojo · Robert Wolter Mongisidi · Sam Ratulangi · Supeno · Sutomo (Bung Tomo) · Tahi Bonar Simatupang · Pakubuwana XII Revolusi As'ad Samsul Arifin · Abdul Wahab Hasbullah · Ahmad Dahlan · Albertus Soegijapranata · Bagoes Hadikoesoemo · Fakhruddin · Haji Abdul Malik Karim Amrullah · Hasjim Asy'ari · Hazairin · Ilyas Yakoub · Kyai Saleh Lateng · Lafran Pane · Mas Mansoer · Masjkur · Mohammad Natsir · Muhammad Zainuddin Abdul Madjid · Noer Alie · Nyai Ahmad Dahlan · Syech Yusuf Tajul Khalwati · Wahid Hasjim Perjuangan Abdul Kadir · Achmad Rifa'i · Andi Depu · Andi Mappanyukki · Aji Muhammad Idris · Aria Wangsakara · Baabullah · Cut Nyak Dhien · Cut Nyak Meutia · Depati Amir · Hamengkubuwana I · I Gusti Ketut Jelantik · I Gusti Ngurah Made Agung · Himayatuddin Muhammad Saidi · Iskandar Muda dari Aceh · Kiras Bangun · La Madukelleng · Machmud Singgirei Rumagesan · Mahmud Badaruddin II dari Palembang · Malahayati · Martha Christina Tiahahu · Nuku Muhammad Amiruddin · Nyi Ageng Serang · Opu Daeng Risadju · Pakubuwana VI · Pakubuwana X · Pangeran Antasari · Pangeran Diponegoro · Pattimura · Pong Tiku · Raden Mattaher · Radin Inten II · Ranggong Daeng Romo · Raja Haji Fisabilillah · Sisingamangaraja XII · Sultan Agung dari Mataram · Sultan Hasanuddin · Teungku Chik di Tiro · Tuanku Imam Bonjol · Tuanku Tambusai · Teuku Umar · Tirtayasa dari Banten · Thaha Syaifuddin dari Jambi · Tombolotutu · Untung Suropati · Zainal Mustafa Kategori tersembunyi: • Galat CS1: tanggal • Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis • CS1: Ketidakpastian Julian–Gregorian • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Templat webarchive tautan wayback • Halaman yang menggunakan pranala magis ISBN • Halaman Wikipedia yang dilindungi sebagian tanpa batas waktu • Semua orang yang sudah meninggal • Semua artikel biografi • Artikel biografi Januari 2022 • Artikel yang tidak memiliki referensi Januari 2022 • Semua artikel yang tidak memiliki referensi • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan Januari 2022 • Pranala Commons dari Wikidata • Pages using flagicon template with unknown parameters • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda ISNI • Artikel Wikipedia dengan penanda VIAF • Artikel Wikipedia dengan penanda BIBSYS • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Halaman dengan kategori pengawasan otoritas belum dibuat • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda LNB • Artikel Wikipedia dengan penanda NDL • Artikel Wikipedia dengan penanda NKC • Artikel Wikipedia dengan penanda NLA • Artikel Wikipedia dengan penanda NLI • Artikel Wikipedia dengan penanda NTA • Artikel Wikipedia dengan penanda PLWABN • Artikel Wikipedia dengan penanda SELIBR • Artikel Wikipedia dengan penanda VcBA • Artikel Wikipedia dengan penanda CINII • Artikel Wikipedia dengan penanda FAST • Artikel Wikipedia dengan penanda NARA • Artikel Wikipedia dengan penanda RERO • Artikel Wikipedia dengan penanda SNAC-ID • Artikel Wikipedia dengan penanda SUDOC • Artikel Wikipedia dengan penanda Trove • Artikel Wikipedia dengan penanda WORLDCATID • Halaman ini terakhir diubah pada 26 Januari 2022, pukul 01.44.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Dapat Diberhentikan Sebelum Masa Jabatan Berakhir




2022 www.videocon.com