Contoh pasal 33 ayat 4

contoh pasal 33 ayat 4

• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech contoh pasal 33 ayat 4 Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dengan melihat berbagai aspek kehidupan terkait penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) sudah saatnya menjadi acuan sekaligus sebagai patokan untuk ditetapkan dan diterapkan.

Mengingat sumber ekonomi dan kekayaan di negeri ini tidak lagi menjadi monopoli semata, melainkan berasaskan kebersamaan dan kemerataan secara berkelanjutan. Secercah harapan dengan adanya Raperda Kalimantan Barat diharapkan mampu mengakomodir situasi lingkungan saat ini yang berasaskan pada pasal 33.

Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan  namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Â ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Â Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sebagai pengingat sederet catatan-catatan terkait ketimpangan pemerataan ekonomi di Negeri ini tidak kunjung henti hinggap dan datang silih berganti tanpa ada kontrol terus menjadi biang persoalan. Pertama, pengerukan contoh pasal 33 ayat 4 kerusakan sumber daya alam dalam hal ini eksploitasi tanpa melihat aspek keberlanjutan dari nasib alam dan lingkungan serta manusianya. Pembukaan lahan secara besar-besaran berpengaruh pada (hutan dan satwa-satwa), hutan semakin menipis dan habitat hidup satwa kian menyempit dan terjepit, belum lagi ditambah dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola yang mengabaikan arti penting fungsi dan manfaat lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup.

Pencemaran, semakin seringnya bencana terjadi membuat semakin sulitnya bertahan hidup. Kedua, Semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan dan investasi dari investor (pemilik modal dan pelaku pasar) secara tidak sengaja dan tidak terkendali berimbas kepada hak-hak masyarakat yang terabaikan.

Keadilan dan pembiaran akan berbagai sumber konflik terjadi, perebutan lahan, pembagian hasil yang sedikit banyak menimbulkan pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat. Kesenjangan terjadi, ketimpangan ekonomi masyarakat menyulut aksi dan berakhir pada sebuah dilema baru bernama Kejelasan pedoman atau aturan yang terabaikan. Ketiga, Pengelolaan SDA tidak terkontrol. Pengelolaan SDA yang dimaksud adalah minimnya fungsi pengawasan, hukuman, tata kelola dan kebijakan menyangkut persoalan-persoalan lingkungan, sehingga menjadi bias keberadaan ketersediaan kekayaan alam yang kian memprihatinkan.

Sampai saat ini fungsi pengawasan dan regulasi hanya sebatas syarat tanpa adanya penetapan. Keempat, Kewajiban dan tanggungjawab dari perusahaan-perusahaan untuk mentati Amdal, membuat kawasan sebagai area hijau dan area konservasi bagi satwa dan tumbuh-tumbuhan dilindungi sepertinya banyak diantara perusahaan enggan menerapkannya. Hal ini tentu saja menjadi sangat rancu ketika hanya sebatas wacana dan seelogan belaka. Kelima, pasal 33 ayat (4) menyebutkan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Namun, Â kemakmuran bagi seluruh rakyat berbalik menjadi penguasaan bagi seluruh rakyat. Kebersamaan berubah menjadi monopoli yang cenderung mengabaikan kemajuan dan berpotensi memancing isu-isu perpecahan di beberapa daerah.

Mengingat keadilan, kesetaraan, penghargaan hak-hak masyarakat dan kemakmuran tergolong terabaikan. Sumber daya alam terkuras dan derita semakin parah, kemiskinan kian bertambah.

     Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945, secara jelas menyiratkan bahwa penguasaan perekonomian terkait hasil kekayaan alam harus berpatok kepada contoh pasal 33 ayat 4 bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan.

contoh pasal 33 ayat 4

Angin segar tentang Raperda  tentang Pengelolaan SDA berbasis pemulihan lingkungan sebagai sebuah keharusan untuk segera di tetapkan dalam suatu daerah atau wilayah untuk dijadikan sebagai sebuah jawaban dengan semakin kompleksnya pesoalan-persoalan kekinian lingkungan dan hak-hak masyarakat tidak kunjung usai saat ini.

Bulan lalu, tepatnya tanggal 27 februari 2013, Gubernur Kalimantan Barat melalui wakilnya  Gubernur Christiandy Sanjayadalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Cornelis mengatakan: “Hal-hal yang bersifat teknis terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis pemuliaan lingkungan akan dibahas bersama contoh pasal 33 ayat 4 panitia khusus yang dibentuk dan tim eksekutif secara lebih luas dan lebih mendalam pada tingkat-tingkat pembahasan lebih lanjut, sehingga perda-perda tersebut menjadi berkualitas dan bermamfaat bagi kemajuan daerah Kalimantan Barat”.

Selain r aperda Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemulihan Lingkungan, juga disusun raperda  lainnya seperti; Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan reproduksiPencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi, serta rancangan peraturan daerah tentang penyidik pegawai negeri sipil juga menjadi perhatian bersama, mengingat sama pentingnya jika melihat peran, fungsi dan acuan yang dapat dijadikan payung dalam masyarakat. Besar harapan, inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat membuat Raperda terkait  Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemulihan Lingkungan, mudah-mudahan dapat terwujud dan dapat dijadikan pedoman sebagai regulasi dan kejelasan bagi khalayak.

Peraturan daerah menjadi penting dan sama halnya dengan pasal 33, mengingat pasal 33 memberikan gambaran tentang sebuah amanah dari  UUD 1945 bagi rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Semoga…. By : Petrus Kanisius “Pit”- Yayasan Palung Terdapat 37 pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satunya adalah Pasal 33 UUD 1945. Mengutip skripsi Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tulisan I Putu Ari Astawa (2017), UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menduduki sumber hukum tertinggi dari seluruh produk hukum Indonesia.

“ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… .” Mengutip Jurnal Memahami Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam tulisan Suyanto Edi Wibowo (2015), Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa perekonomian Tanah Air tidak tersusun dengan bebas, namun disusun bersama dengan asas kekeluargaan.
Tesis ini membahas tentang penormaan asas “efisiensi berkeadilan” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan.

Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur “efisiensi berkeadilan” dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip “efisiensi berkeadilan”. Pos-pos Terbaru • √ Biologi : Pengertian, Fungsi, Manfaat, Ciri Dan Cabangnya • √ Pengertian Semiotika, Komponen, Cabang, dan Macam Menurut Para Ahli • √ Pengertian Kloning, Tujuan, Contoh dan Manfaatnya contoh pasal 33 ayat 4 √ Pengertian Olahraga, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Menurut Ahli • √ Pengertian Afinitas Elektron, Sifat, Jenis Dan Polanya • √ Pengertian Gulma, Jenis, Contoh dan Cara Pengendaliannya • √ Pengertian Gunung, Jenis, Manfaat dan 320 Contohnya • √ Pengertian Otot Polos • √ Pengertian Gen, Fungsi, Struktur, Perbedaan contoh pasal 33 ayat 4 Sifatnya • √ Pengertian Ius Soli & Ius Sanguinis, Perbedaan, Dampak dan Contoh • √ Pengertian Hormon • √ Pengertian Gas Alam, Komposisi, Jenis, Manfaat dan Sifatnya • √ Pengertian Empiris • Pengertian Resume Adalah – Contoh Resume Buku, Cara Membuat • √ Pengertian Delegasi, Unsur, Tujuan, Manfaat dan Jenisnya • Daur Air • Teks Eksplanasi • Fungsi Dan Ciri Alveolus • Pengertian Data • Teks Deskripsi • Enzim • Indikator Asam Basa • Ikhtisar : Pengertian, Ciri, Fungsi, Cara Penyusun, Struktur • Vektor: Pengertian, Gambar, Notasi, Jenis, Sifat dan Nilai atau Besarnya • Pengertian Dan Contoh Agresi • Perpindahan Kalor • Pengertian Suku • Simposium • Karakteristik Hikayat • Teks Prosedur • Struktur Dan Unsur Intrinsik Novel • Pengertian Negosiasi • Prakarya • Drama • Frasa • Pengertian Produksi • Reboisasi Adalah • Diksi • Rangkuman Dan Ringkasan • Kinemaster Pro • Alight Motion Pro
makna pasal 33 ayat 4 dan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari makna pasal 33 ayat 4 dan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari xxsszzzzzzxxsszzzzzz Jawaban: Maknanya: Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Artinya sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat, namun bisa diwakilkan oleh wakil rakyat, seperti MPR, DPR, DPD serta presiden.

Walau begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Maka bisa disimpulkan jika sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari hari : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

contoh pasal 33 ayat 4

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Semoga ulasan tentang makna pasal 33 ayat 4 dan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari Bermanfaat.

contoh pasal 33 ayat 4

Baca Juga : • iklim negara asean dan pengaruhnyacontoh1.indonesia iklimnya. pengaruh iklim.​ • buatlah dua buah kalimat yang berisi tentang pendeskripsian ms.word​
KOMPAS.com - Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional Bangsa Indonesia.

Selain sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, perannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh pasal 33 ayat 4 satu contohnya adalah Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia.

Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Baca juga: Pasal-Pasal UUD 1945 Hak Warga Negara Indonesia Makna Pasal 33 UUD 1945 Dilansir dari situs Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 bisa dimaknai sebagai berikut: • Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jika perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik.

Menurut Arif Firmansyah dalam jurnal Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian Indonesia (2012), Pasal 33 ayat (1) juga bisa dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan.

• Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) disebutkan jika negara menguasai berbagai cabang produksi yang memiliki kepentingan luas, bumi dan air serta kekayaan alam yang ada. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki artian bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja.

Melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Maka dari itu, penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum, dikuasai oleh negara. Baca juga: Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945 • Pasal 33 ayat contoh pasal 33 ayat 4 UUD 1945 Dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Artinya sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat, namun bisa diwakilkan oleh wakil rakyat, seperti MPR, DPR, DPD serta presiden. Walau begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan.

Maka bisa disimpulkan jika sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.Sebelum diubah, judul bab ini adalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 33 dengan tiga ayat dan Pasal 34 tanpa ayat.

Setelah diubah, nama bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan lima ayat dan Pasal 34 dengan empat ayat.

Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 ini terutama dimaksudkan untuk melengkapi “asas keke-luargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi ber-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-mandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kema-juan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi -ekonomi di Indonesia.

Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan.

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.
Bunyi Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi bagian dari bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

contoh pasal 33 ayat 4

bunyi Pasal 33 ini mempunyai 5 buah ayat didalamnya, isinya mengenai aturan tentang perekonomian dan cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara serta digunakan untuk kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Dalam bunyi Pasal 33 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Kemakmuran serta kesejahteraan masyarakatlah yang paling diutamakan, bukan kemakmuran serta kesejahteraan seseorang saja atau pemerintah saja.

Bunyi Pasal 33 ayat 1 contoh pasal 33 ayat 4 dengan 5 UUD 1945 Dari Bunyi Pasal 33 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain semua praktek perdagangan yang dilakukan secara monopoli serta oligopoli ataupun praktek perdagangan sistem kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap tidak sesuai dengan prinsip Pasal 33 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penjelasan pasal 33 ayat 1 uud 1945 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" penjelasan pasal 33 ( 1 ) Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah secara jelas mengamanatkan agar perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan.

contoh pasal 33 ayat 4

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh aspek serta bagian dalam perekonomian Indonesia seharusnya disusun berdasarkan atas asas tersebut. Penjelasan pasal 33 ayat 2 uud 1945 "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" penjelasan dari bunyi pasal 33 ayat 2 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah mengenai Cabang - cabang produksi yang penting bagi warga negara dan semua warga membutuhkannya atau yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti : air, energi dan transportasi umum serta produksi barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu akan di kuasai oleh negara.

Untuk menjamin fungsi dan manfaatnya agar sesuai dengan yang diamantkan oleh pasal 33 ini maka cabang - cabang tersebut perlu di kuasai oleh negara melalui badan usaha milik negara ( BUMN ).

contoh pasal 33 ayat 4

Penjelasan pasal 33 ayat 3 uud 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" penjelasan dari bunyi pasal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sebenarnya sudah sangat jelas yaitu semua kekayaan yang ada di negara Indonesia baik bumi, air serta kekayaan alam yang berada didalamnya seperti; tambang emas, tambang perak, tambang gas alam, tambang minyak bumi dan lainnya dikuasai serta dikelola oleh negara melalui BUMN dan akan digunakan sepenuhnya untuk memajukan dan memakmurkan rakyat.

Penjelasan pasal 33 ayat 4 uud 1945 Penjelasan pasal 33 ayat 4 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah prinsip dari perekonomian nasional yang dimaksud dalam bunyi pasal 33 ayat 4 sebagai aturan yang contoh pasal 33 ayat 4 penting dalam upayanya menciptakan demokrasi ekonomi di Kesatuan Republik Indonesia.

contoh pasal 33 ayat 4

Hal ini dipandang sangat penting supaya seluruh sumber daya ekonomi nasional benar - benar digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga membuahkan manfaat yang optimal bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan begitu, setiap sumber yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat untuk mencapai keadilan.

contoh pasal 33 ayat 4

Penjelasan pasal 33 ayat 5 uud 1945 "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang" penjelasan dari bunyi pasal 33 ayat 5 Undang - Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah bahwa semua kebijakan dan aturan yang terdapat pada bunyi pasal 33 UUD 1945 ini akan diatur lebih rinci lagi dalam penjabarannya dengan Undang - Undang.

Semoga artikel mengenai Bunyi dan penjelasan Pasal 33 ( 1, 2, 3, 4, dan 5 ) UUD 1945 Lengkap Penjelasannya ini bisa memberikan informasi yang anda butuhkan baik mengenai bunyinya saja atau bagi anda yang membutuhkan penjelasan singkat mengenai bunyi dan penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 ini. • Bunyi Pasal 10 UUD 1945 • Bunyi Pasal contoh pasal 33 ayat 4 Ayat 1, 2, 3 UUD 1945 dan Penjelasannya • Bunyi Pasal 2 Ayat 1, 2, 3 UUD 1945 dan Penjelasannya - New!

• Bunyi Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UUD 1945 - New! • Bunyi Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta Penjelasannya - New! • Bunyi Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 Lengkap penjelasannya - New! • Bunyi Pasal 6 dan 6a UUD 1945 Lengkap Penjelasannya - New!

• Bunyi Pasal 7, 7a, 7b, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 7c UUD 1945 dan Penjelasannya - New! • Bunyi Pasal 8 ayat 1, 2, 3 UUD 1945 & Penjelasannya - New! Sumber http://www.alfasingasari.com/
INFO NASIONAL - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sama dengan Universitas Udayana (Unud) Bali menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertajuk "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945”.

Bertempat di Baris Room Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis pagi, 4 Mei 2017, FGD dibuka Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar. Dalam sambutannya, Rully menjelaskan, bahasan dalam FGD ini adalah soal kesenjangan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

contoh pasal 33 ayat 4

“Kenapa ekonomi yang dibangun selama ini tidak berjalan sesuai dengan blue print perekonomian,” ujarnya. Sebab, kenyataannya, kata Rully, ada yang kaya raya dan ada yang sangat miskin.

“Letak persoalannya di mana? Apakah terjadi kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Contoh pasal 33 ayat 4 Tahun 1945,” tuturnya. Karena itu, melalui Lembaga Pengkajian, MPR menjadikan masalah kesenjangan tersebut sebagai pokok-pokok kajian sebagai akibat sistem ekonomi yang sangat liberal saat ini.

FGD di Bali itu diikuti 20 peserta yang terdiri atas para dosen dari Unud dan beberapa universitas lain di Bali. Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa anggota Lembaga Pengkajian, antara lain Ahmad Farhan Hamid, Arief Budimanta, dan I Wayan Sutirta. Adapun bertindak sebagai narasumber adalah I Gde Wardana, Suyana Utama, dan I Wayan Windia.

Ketiganya dari Universitas Udayana Bali. Melalui FGD ini, Rully berharap MPR mendapat masukan-masukan mengenai tafsir Pasal 33 ayat 4 tersebut. Masukan-masukan dalam bentuk rekomendasi, tidak hanya dari Bali, tapi juga daerah lain, akan dijadikan buku oleh MPR. Rully menyebutkan, pada waktu berbarengan, di Universitas Diponegoro Semarang juga diselenggarakan FGD dengan tema yang sama. Rektor Unud Swastika mengungkapkan perspektif yang senada.

Dalam sambutannya, Swastika memaparkan dalam konteks yang terjadi di Bali. “Kemajuan pada 1960-an, saat Gunung Agung meletus, kalau dibanding kemajuan Indonesia saat ini, bagaikan bumi dan langit,” ujarnya. Secara umum, menurut Swatika, kemajuan Indonesia ini tidak kalah dibanding negara lain. “Tapi masalahnya ada gap. Ada yang kaya raya, tapi banyak pula yang sangat miskin. Dari sisi daerah, di Bali misalnya, ada daerah yang sangat maju dan ada pula daerah yang kurang maju.

Ini yang harus diatasi,” ucapnya. (*)

HAK DAN KEWAJIBAN WNI DALAM UUD 1945




2022 www.videocon.com