Pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Makna Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum – Pancasila sebagai dasar negara kita memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditambah lagi, kedudukannya sebagai ideologi bangsa menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seperti apakah itu? Namun, sebelum membahas tentang konsep tersebut ada baiknya kita sejenak menengok bagaimana sejarah lahirnya Pancasila.

The founding fathers, para pendiri bangsa ini telah merumuskan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bernegara.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Pancasila dirumuskan dengan menyatukan secara sempurna lima prinsip dasar dalam bernegara. Kelima prinsip tersebut adalah ketuhanan atau theisme, kemanusiaan atau humanisme, kebangsaan atau nasionalisme, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan atau sosialisme. Tanggal 1 Juni telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila.

Proses perumusan lima sila dasar negara tersebut melibatkan lima tokoh besar selaku tim perumus. Mereka adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, K.H Abdul Wachid Hasyim, dan Soepomo. Kelima tokoh tersebut mempunyai waktu empat hari, yaitu 29 Mei—1 Juni 1945 untuk merumuskan asas negara Indonesia.

Waktu perumusan tersebut bersamaan dengan sidang perdana BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Adapun agenda sidang tersebut adalah untuk menyusun apa falsafah dari negara Indonesia. BPUPKI sendiri merupakan perwujudan dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Kuniaki Koiso Perdana Menteri Jepang saat itu—kemudian membentuk badan bernama BPUPKI. Seperti namanya, BPUPKI didirikan dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempelajari semua hal yang terkait dengan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merumuskan falsafah atau dasar negara menjadi agenda yang penting untuk diprioritaskan pada sidang pertama tersebut.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Tepat pada hari keempat, yaitu 1 Juni 1945, Soekarno pun menyampaikan hasil diskusi tim perumus dasar negara. Dalam pidatonya dihadapan peserta sidang—yang terdiri dari 70 orang anggota BPUPKI—Soekarno mempresentasikan usulan lima asas negara Indonesia yang disebutnya dengan “Pancasila”.

Lima asas tersebut adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan atau internasionalisme, persatuan dan kesatuan, dan kesejahteraan sosial. Pancasila akhirnya diterima oleh para peserta sidang sebagai dasar negara Indonesia. Itulah mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila diputuskan menjadi ideologi bangsa Indonesia.

Pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya penetapan tersebut terjadi pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

• A. Pengertian Pancasila • Anda Mungkin Juga Menyukai • B. Tujuan Pancasila • C. Landasan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum • D. Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum • Buku Terkait Pancasila • Rekomendasi Buku & Artikel Terkait • • Kategori Ilmu Ekonomi • Materi Terkait A.

Pengertian Pancasila Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia. Nama Pancasila sendiri diambil dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu, panca yang berarti lima dan sila artinya asas atau prinsip. Rp 63.000 Dengan demikian, Pancasila adalah seperangkat rumusan dan pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memegang erat pedoman tersebut.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila.

Pancasila juga seringkali didefinisikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya yang dibahas dalam buku Sistem Demokrasi Pancasila Edisi Kedua dibawah ini. Sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bunyi sila kedua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Berikutnya, “Persatuan Indonesia” menjadi sila ketiga dari Pancasila. Bunyi sila keempat adalah “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Terakhir, sila kelima Pancasila, berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bunyi dan urutan kelima sila tersebut tidak sama persis dengan yang pertama kali diusulkan oleh tim perumus. Beberapa kali terjadi perubahan dalam redaksi kalimat setiap sila juga urutannya.

Hingga akhirnya diperoleh redaksi kalimat Pancasila yang final seperti yang kita hafalkan saat ini. Kelima ideologi tersebut termaktub dalam paragraf ke-4 naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Simbol dari kelima sila juga terpampang pada dada burung garuda selaku lambang negara Indonesia atau yang kita kenal sebagai Garuda Pancasila. Berbagai nilai terkandung di dalam Pancasila dan seringkali dijadikan pedoman atau landasan hukum di Indonesia seperti halnya yang dibahas dalam buku Insan Berkarakter Pancasila. Berikut adalah simbol yang melambangkan setiap sila pada Pancasila beserta maknanya: 1.

Bintang Tunggal Simbol ini melambangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang tunggal tersebut memiliki lima sudut, berwarna kuning keemasan, dan memiliki latar belakang berwarna hitam.

Bintang ini diletakkan tepat di tengah perisai pada dada Garuda Pancasila. Warna kuning keemasan pada bintang tunggal dimaknai sebagai cahaya kasih yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk-Nya.

Sementara latar belakang bintang tunggal yang berwarna hitam melambangkan warna asli alam yang diciptakan Tuhan. Bukan tanpa alasan bintang tunggal ini digambarkan dengan memiliki lima sudut. Kelima sudut tersebut melambangkan lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu, Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu.

Dengan demikian, sila pertama menyampaikan pesan bahwa bangsa Indonesia meyakini Tuhan. Juga, negeri ini mengakui keberagaman agama yang dianut warganya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai ketuhanan.

Simbol ini melambangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang merupakan sila kedua Pancasila. Letak simbol rantai emas ini adalah di area kanan bawah pada perisai Garuda Pancasila. Jika kita amati dengan saksama, ada dua bentuk pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya rantai pada gambar rantai emas ini, yaitu, lingkaran dan persegi. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Sementara laki-laki dilambangkan dengan mata rantai berbentuk persegi.

Kedua mata rantai tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga terbentuk satu rantai yang utuh. Makna dari hal tersebut adalah setiap manusia Indonesia—perempuan maupun laki-laki—saling membutuhkan. Keterkaitan antar mata rantai juga melambangkan kekuatan jika seluruh bangsa Indonesia mau bersatu. Kaitan mata rantai emas sendiri sama sejatinya sama seperti tangan-tangan yang saling menggenggam atau bergandengan.

Karena itu, makna dari sila kedua adalah terwujudnya kehidupan manusia Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Manusia Indonesia juga terbiasa untuk saling bantu dan menumbuhkan kebiasaan gotong royong dalam segala hal. 3. Pohon Beringin Di bagian kanan atas perisai terdapat simbol pohon beringin. Ini adalah simbol dari sila ketiga Pancasila, yaitu, Persatuan Indonesia. Memilih pohon beringin untuk melambangkan sila ini sangatlah tepat adanya.

Ya, karena beringin merupakan pohon besar yang rindang dan rimbun, sehingga banyak orang memilihnya sebagai tempat berteduh. Filosofi inilah yang diangkat dari penggambaran pohon beringin sebagai sila ketiga. Seluruh rakyat diharapkan dapat bernaung di bawah perlindungan negara Indonesia. Tak hanya sampai di situ, ada pula bagian pohon beringin yang juga penting sehingga dipilih menjadi simbol sila ketiga.

Pohon ini dikenal memiliki akar kuat dan sulur yang menjalar ke mana-mana. Hal tersebut melambangkan banyak dan beragamnya suku bangsa di Indonesia. Namun, semua suku tersebut bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kepala Banteng Simbol ini diletakkan di sebelah kiri atas perisai Garuda Pancasila. Simbol kepala banteng ini mewakili sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Banteng dipilih sebagai lambang untuk sila keempat karena hewan ini dikenal suka berkumpul. Karenanya mereka sering disebut sebagai hewan sosial.

Filosofi tersebut sangat tepat dengan isi dari sila keempat itu sendiri. Ya, “musyawarah” yang dimaksud dalam Pancasila adalah orang-orang yang berkumpul untuk melakukan diskusi. Kemudian mereka menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Sila keempat juga mengamanahkan kepada kita bahwa berkumpul untuk diskusi menjadi solusi dari setiap perbedaan.

Selain itu, sila keempat juga menuntun kita untuk tidak menggunakan cara-cara yang keras saat menyelesaikan masalah. 5. Padi dan Kapas Simbol padi dan kapas ini digambarkan di sebelah kiri bawah dalam perisai Pancasila. Simbol ini melambangkan sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebutuhan pokok manusia merupakan makna pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya disimbolkan oleh padi dan kapas. Padi melambangkan pangan, sedangkan kapas melambangkan pakaian atau sandang. Ketersediaan kebutuhan dasar merupakan perwujudan dari keadilan sosial itu sendiri. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial tersebut tanpa memandang kedudukan ataupun statusnya dalam masyarakat.

Sila kelima ini juga merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Penjelasan lengkap mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mulai dari proses panjang Pancasila dari awal perumusan, penafsiran filosofis dan ideologis dapat kamu pelajari pada buku Pancasila karya Prof.

Drs H. Achmad Fauzi DH.M.A. dibawha ini. B. Tujuan Pancasila Utamanya, tujuan Pancasila adalah menjadi ideologi bangsa Indonesia.

Sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila haruslah terinternalisasi dalam jiwa setiap manusia Indonesia dan dijalankan dalam kehidupan mereka. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri negara merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek moyang masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dengan berbagai nilai positif yang diambil dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, rumusan Pancasila berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang secara lengkap dibahas dalam buku Pancasila Eksistensi & Aktualisasi. Tujuan Pancasila juga tersirat dalam Tujuan Nasional yang tersurat pada alinea keempat naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Namun, secara garis besar pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya adalah tujuan Pancasila: a.

Membentuk dan meninggikan rasa saling menghormati dan menghargai terhadap hak asasi setiap manusia b. Melahirkan nasionalisme dan memperkuat rasa cinta tanah air dalam diri setiap rakyat Indonesia c. Membentuk dan memperkuat demokrasi pada bangsa Indonesia, yaitu dengan mengutamakan kepentingan bersama demi kesejahteraan segenap bangsa d.

Melahirkan bangsa yang berkeadilan baik secara sosial maupun ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri. C. Landasan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Dalam kedudukannya sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sumber pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya segala sumber hukum.

Landasan terhadap konsep tersebut dapat kita lihat dengan mengacu pada Teori Norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky.

Teori tersebut bertajuk die Stufenordnung der Rechtsnormen. Di dalamnya dipaparkan pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya peraturan dalam suatu negara, yaitu: 1.

Staatsfundamentalnorm, yaitu seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum 2. Staatsgrundgesetz, meliputi aturan dasar, aturan pokok, atau konstitusi negara 3.

Formell Gesetz, yaitu undang-undang 4. Verordnung & Autonome Satzung, yaitu aturan pelaksana peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Berdasarkan teori Hans Kelsen dan Nawiasky di atas, Pancasila dikategorikan ke dalam staatsfundamentalnorm. Hal tersebut pun kemudian ditetapkan dengan dokumen resmi kenegaraan berwujud undang-undang. Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah peraturan pertama yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan tersebut disempurnakan dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

Ketetapan tersebut kemudian diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tersebut kemudian populer dengan sebutan UU PPPU. Kembali pada konteks Pancasila, Pasal 2 UU PPPU tersebut menyebutkan, “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” Dengan demikian, secara yuridis Pancasila memiliki landasan konstitusional pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia.

Pancasila yang diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan pula dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tersurat dengan jelas pada alinea keempat, sebagai berikut: “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Namun kemudian muncul pertanyaan, mengapa Pancasila tidak disebutkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU PPPU?

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pancasila tidak disebutkan dalam urutan tersebut karena nilai-nilainya telah terkandung di dalam UUD 1945.

Sementara menurut Pasal 3 Ayat 1 UU PPPU, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jika kembali merujuk kepada teori Hans Kelsen dan Nawiasky berarti dapat disimpulkan bahwa posisi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm berada di atas UUD 1945 selaku Staatsgrundgesetz.

Dengan demikian, Pancasila bukanlah dasar hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum Indonesia adalah UUD 1945. D. Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Terminologi “sumber hukum”sendiri dimaknai sebagai sumber dari suatu hukum. Hal tersebut meliputi nilai-nilai, kaidah, ataupun norma hukum.

Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang menjadi dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh seperti halnya yang dibahas pada buku Pancasila dibawah ini.

Karena itu, “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum” merupakan norma yang fundamental sebagai dasar dari terbentuknya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Atau dengan kata lain, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai sumber hukum, Pancasila secara konstitusional mengatur penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Hal tersebut tak terkecuali seluruh unsur-unsur negara Indonesia, yaitu, rakyat, wilayah, serta pemerintah. Berbagai masalah bangsa Indonesia seperti ancaman terhadap demokrasi, keberagaman dan masih banyak lagi di atur dalam nilai Pancasila dan secara lengkap kamu bisa pelajari pada buku Demokrasi, Agama, Pancasila: Catatan sekitar Perpolitikan Indonesia Now.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan asas kerohanian, di dalamnya meliputi cita-cita hukum. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber nilai, kaidah, serta norma, baik moral maupun hukum positif di negara Indonesia. Pada konteks tersebut, Pancasila menguasai hukum dasar, baik yang tertulis berupa UUD 1945 maupun yang tidak tertulis.

Karena itulah, dalam posisinya sebagai dasar negara tersebut, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila pun kemudian dijabarkan lebih lanjut pada pokok-pokok pikiran UUD 1945. Karena UUD 1945 berkedudukan sebagai dasar hukum maka nilai-nilai Pancasila pun akhirnya menjiwai hukum-hukum positif di Indonesia. Demikianlah, makna pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Sebagai rakyat kita juga perlu aktif mengambil bagian untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan Pancasila. Buku Terkait Pancasila 1. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Rekomendasi Buku & Artikel Terkait Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 126 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 20 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Hubungan Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah 21 • Lifestyle 9 • Manajemen 29 • Marketing 17 • Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 • Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1 MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Sistem Nilai Dalam Pancasila Pengertian Pancasila Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya keberhargaan atau kebaikan.

Di samping itu juga untuk menunjuk kata kerja yang artinya tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat yang melekat pada suatu objek. Nilai sebenarnya merupakan kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. • Nilai memiliki sifat normatif Artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai nemiliki sifat ideal (dassollen).

Nilaidiwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.

• Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Baca Juga : Pancasila Sebagai Ideologi Macam-Macam Nilai Walter g. Everet, menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi 8 kelompok : • Nilai-nilai ekonomi 5. Nilai-nilai watak • Nilai-nilai kejasmanian 6. Nilai-nilai estetis • Nilai-nilai hiburan 7.

Nilai-nilai intelektual • Nilai-nilai sosial 8. Nilai-nilai keagamaan Sedangkan Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Sistem Nilai Dalam Pancasila Sistem dapat diartikan sebagai rangkaian yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan yang lain. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkain nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Selain itu juga adanya nilai material dan nilai vital yang bersumber dari dasar ontologis Pancasila. Kaelan mengatakan bahwa niai-nilai Pancasila bersifat objektif, yaitu : • Rumusan dari nilai-nilai Pancasila sebenarnya hakekat maknanya. • Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. • Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Darmodiharjo, mengatakan bahwa Pancasila brsifat subjektif, yaitu : • Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. • Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. • Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yangs sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Baca Juga : Demokrasi Pancasila Bentuk dan Susunan Pancasila • Ciri-ciri dari bentuk Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan mutlak.

• Pancasila disusun berdasarkan urutan logis unsur-unsurnya dan merupakan kesatuan yang organis dan membentuk suatu sistem yang disebut majemuk tunggal. Pancasila Sebagai Ideologi Negara • Pengertian Ideologi Ideologi berasal dari kata Yunani idein artinya melihat dan logiayang berarti kata, ajaran. Secara praktis, ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya.

Jika diterapkan dalam negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. • Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Dalam hubungan dengan negara, ideologi diartikan sama denganWeltanshauung (pandangan dunia) yang juga diartikan sebagai konsensus mayoritas warga bangsa tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara mereka. Politik merupakan penerapan ideologi.

Ideologi bersifat asasi, politik merupakan realisasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Pancasila juga mempunyai dimensi idealitas karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat. Baca Juga : Sejarah UUD 1945 Pancasila Sebagai Sistem Nilai Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Hukum Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.

Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.

Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. Baca Juga : Pengertian, Bidang Dan Sistem Hukum Di Indonesia • Undang-Undang Dasar 1945 • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia • Undang-undang • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan Daerah Dalam Undang-Undang No.

10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) • Peraturan pemerintah • Peraturan presiden • Peraturan daerah.

Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Etik Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik).

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat.Ketetapan MPR No.

VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Baca Juga : Pengertian, Bentuk Dan Prinsip Serta Asas Demokrasi Menurut Para Ahli • Etika sosial dan budaya Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa.

Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuatkesalahandan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat. • Etika pemerintahan dan politik Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

• Etika ekonomi dan bisnis Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kiondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan.

Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkanperilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Baca Juga : Pengertian Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial • Etika penegakan hukum yang berkeadilan Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan keasadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada.

Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuha rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. • Etika keilmuan dan disiplin kehidupan Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tingghi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis dan objektif.

Etikaini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif dalam menciptakan karya-karya baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbandingan antara ideologi Liberalisme, Komunisme dan Pancasila • Liberalisme Liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap dilsafah Filmer yang mengatakan bahwa setiap kekuasaan bersifat monarkhi mutlak dan tidak ada orang yang lahir bebas.

Ciri-ciri liberalisme adalah 1) Cenderung mendukung perubahan 2) Mempunyai kepercayaan terhadap nalar manusiawi 3) Menggunakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi 4) Mendukung kebebasan individu 5) Bersifat ambivalen terhadap sifat manusia.

Kelemahan ideologi liberalisme : buta terhadap kenyataan. Hal-hal yang erdapat dalam liberalisme terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, tetapi Pancasila menolak liberalisme sebagai ideologi yang bersifat absolut dan determinisme. Bangsa kita kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun tidak sesuai terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dalam hati sanubari rakyat dinilai usang.

Lihat saja sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di Tanah Air yang mengarah kepada paham liberalisme. Padahal, negara Indonesia—seperti ditegaskan dalam pidato Bung Karno di depan Sidang Umum PBB—menganut faham demokrasi Pancasila yang pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat.

Baca Juga : Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli Sistem politik yang berkembang saat ini sangat gandrung dengan paham liberalisme dan semakin menjauh dari sistem politik berdasarkan Pancasila yang seharusnya dibangun dan diwujudkan rakyat dan bangsa Indonesia.

Terlihat jelas betapa demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hak asasi manusia (HAM) dengan keliru diterjemahkan dengan boleh berbuat semaunya dan tak peduli apakah merugikan atau mengganggu hak orang lain. Budaya dari luar, khususnya paham liberalisme, telah merubah sudut pandang dan jati diri bangsa dan rakyat Indonesia. Pergeseran nilai dan tata hidup yang serba liberal memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakpastian.

Akibatnya, seperti terlihat saat ini, konstelasi politik nasional serba tidak jelas. Para elite politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata. Dalam kondisi seperti itu—sekali lagi—peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting.

Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa kita. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut.

Bangsa dan rakyat Indonesia sangat patut bersyukur bahwa founding fathers pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya merumuskan dengan jelas pandangan hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Pancasila. Bahwa Pancasila telah dirumuskan sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia.

Juga sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960, Presiden Soekarno menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak berdasarkan paham liberalisme ala dunia Barat dan paham sosialis ala dunia Timur.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Juga bukan merupakan hasil kawinan keduanya. Tetapi, ideologi Pancasila lahir dan digali dari dalam bumi Indonesia sendiri. Secara singkat Pancasila berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), nasionalisme (sila kedua), internasionalisme (sila ketiga), demokrasi (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima). Baca Juga : Macam – Macam Demokrasi Indonesia Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jati diri bangsa.

Pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain: • Perdamaian—bukan perang. • Demokrasi—bukan penindasan. • Dialog—bukan konfrontasi. pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya Kerjasama—bukan eksploitasi.

• Keadilan—bukan standar ganda. Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal.

Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Mengapa?

Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Bukankah kondisi dunia yang serba carut-marut seperti sekarang ini diakibatkan oleh pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya di luar Pancasila?

Bukankah secara de facto faham komunisme telah gagal dalam memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Uni Soviet? Bukankah faham liberalisme banyak mendapat tentangan dari negara-negara berkembang? Era globalisasi kiranya menjadi momentum yang sangat baik guna membangun tatanan dunia baru yang terlepas dari hingar-bingar perang dan kekerasan.

Saat ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi semua warga dunia untuk menghilangkan chauvinisme dan mengarahkan pandangan kepada Pancasila. Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang ‘taken for granted’ dapat menciptakan kondisi dunia menuju suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Baca Juga : Pengertian Demokrasi Liberal Dunia menjadi aman, sesuai nilai Pancasila, karena setiap negara di dunia menghargai dan menghormati kedaulatan setiap negara lain. Kedamaian dunia tercipta, karena Pancasila sangat menentang keras peperangan dan setiap tindak kekerasan dari satu negara kepada negara lain.

Dan, kesejahteraan dunia bisa tercapai, sesuai nilai-nilai Pancasila, karena kesetaraan setiap negara di dunia sangat membuka peluang kerja sama antar negara dalam suasana yang tulus, tidak dalam sikap saling curiga, serta tidak saling memusuhi. Demikian penjelasan artikel diatas tentang Sistem Nilai Dalam Pancasila – Pengertian, Implementasi & Contoh semoga dapat bermanfaat bagi pembaca setia DosenPendidikan.Co.Id Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Pancasila Ditag arti sila pancasila, bagaimana implementasi nilai pancasila, contoh aktualisasi pancasila secara subjektif, contoh hak dan kewajiban dalam sila pancasila, contoh nilai kemanusiaan, contoh nilai kerakyatan, contoh nilai nilai pancasila, contoh sikap pancasila sila 1 sampai 5, contoh sistem nilai dalam pancasila, dimensi institusional adalah, hak dan kewajiban sila ke 3, implementasi pancasila, implementasi pancasila brainly, implementasi pancasila oleh pemerintah, jelaskan dimensi kultural dalam pancasila, jelaskan dimensi spiritual pancasila, jelaskan mengenai sistem nilai dalam pancasila, jelaskan pengertian sistem nilai, jelaskan secara singkat arti keadilan sosial, landasan hukum tentang terbentuknya persatuan, makalah pancasila sebagai sistem nilai, makna sila pancasila dan contohnya, mengapa nilai pancasila bersifat objektif, nilai dasar pancasila, nilai instrumental pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kodrat adalah nilai yang sifatnya, nilai nilai luhur pancasila, nilai nilai pancasila, nilai nilai pancasila 1 5, nilai nilai pancasila brainly, nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari, nilai nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai nilai pancasila instrumental, nilai nilai pancasila pdf, nilai nilai pancasila sila ke 1, nilai nilai pancasila sila ke 1 brainly, nilai nilai pancasila sila ke 4, nilai nilai pancasila sila ke 5, nilai persatuan indonesia, nilai yg bersifat abstrak dan tetap, pancasila adalah sebagai dasar, pancasila merupakan suatu sistem nilai apa maksudnya jelaskan, pancasila sebagai dasar negara, pancasila sebagai ideologi bangsa, pancasila sebagai paradigma pembangunan, pancasila sebagai sistem kemasyarakatan pdf, pancasila sebagai sistem nilai pdf, pancasila sebagai sistem norma, pancasila sebagai sumber nilai, penerapan sila ke 5, pengertian nilai nilai pancasila, sebutkan nilai sila ketuhanan yang maha esa, sikap ham dalam pancasila, sikap yang sesuai dengan sila ke 2, sistem nilai adalah, sistem nilai dalam pancasila brainly, sistem nilai dalam pancasila dan implementasi pancasila, tugas nilai nilai pancasila, uraikan makna nilai sila persatuan indonesia Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Proses Bisnis • Hosting adalah • Bercerita adalah • Pengertian Interaksi Manusia Dan Komputer (IMK) • Logam adalah • Asam Asetat – Pengertian, Rumus, Reaksi, Bahaya, Sifat Dan Penggunaannya • Linux adalah • Teks Cerita Fiksi • Catatan Kaki adalah • Karbit – Pengertian, Manfaat, Rumus, Proses Produksi, Reaksi Dan Gambarnya • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Jika kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, lingkungan di sekitar kita masih begitu alami dan sejuk, banyaknya lahan hutan yang menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan kini sudah berubah menjadi pemukiman-pemukiman penduduk, pabrik, area perbelanjaan, lahan pertanian, dan sebagainya.

Hal ini akan menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan kita dimasa yang akan datang. Seperti banjir, tanah longsor kepunahan berbagai satwa langka, ketersediaan air bersih yangterbatas dan sebagainya, hingga berujung pada pemanasan global.

Pembangunan tidak dapat dihentikan, sebab pembangunan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan masyarakat. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula lahan yang harus digunakan untuk membuat pemukiman tempat tinggal mereka, semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan akan bahan pokok yang menyebabkan pembangunan industry dan lahan pertanian akan semakin menjamur.

Oleh karena itu, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang ikut menambah jumlah pembangunan, kita hanya dapat melakukan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, dan saling menguntungkan antara kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya serta lingkungan sekitar kita tinggal agar terjaga selalu keseimbangan lingkungan.

Oleh karena itu, kami membuat makalah ini, agar dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dampak-dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dengan pembangunan yang asal-asalan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Kami berharap pembaca sadar akan pentingnya pembangunan yang ramah akan lingkungan, mengingat sangat sulit bagi kita untuk menghentikan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi salah satu faktor pembangunan yang masih berlangsung sekarang, kita hanya dapat melakukannya dengan melakukan pembangunan yang ramah dengan lingkungan.

Maka dari itu, kami menuliskan pula beberapa solusi yang akan membantu kita dalam melakukan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan baik untuk kehidupan manusia itu sendiri. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam makalah ini antara lain: Apakah dampak pembangunan terhadap Ekosistem? Apakah dampak pembangunan terhadap stuktur tanah?

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Apakah dampak pembangunan terhadap perubahan iklim? Apakah dampak pembangunan terhadap tata ruang? Apakah dampak pembangunan terhadapa lingkungan sosial? Apakah dampak pembangunan terhadap keadaan ekonomi ? Tujuan Tujuan dari makalah ini, yaitu: Mengetahui dampak pembangunan terhadap ekosistem.

Mengetahui dampak pembangunan terhadap struktur tanah. Mengetahui dampak pembangunan terhadap perubahan iklim. Mengetahui dampak pembangunan terhadap tata ruang.

Mengetahui dampak pembangunan terhadap lingkungan social. Mengetahui pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya pembangunan terhadap keadaan ekonomi. BAB II PEMBAHASAN Dampak Pembangunan Terhadap Ekosistem Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan.

Seringkali di dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak memperhatikan kelestanannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumberdaya alam. Dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan berbagai masalah berikut : Mutasi Gen. Mutasi adalah peristiwa perubahan sifat gen (susunan kimia gen) atau kromosom sehingga menyebabkan perubahan sifat yang baka (diturunkan) tetapi bukan sebagai akibat persilangan atau perkawinan.

Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya sifat yang tidak tetap dan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik alamiah maupun buatan. Agar suatu species tidak mengalami kepunahan diperlukan usaha untuk menyesuaikan diri terhadap timbulnya suatu perubahan. Dampak rumah kaca Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia.Akibat yang dialami adalah meningkatnya suhu permukaan bumi yang akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi.

Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar.

Hujan asam Istilah Hujan Asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith ketika ia menulis tentang Polusi Industri di Inggris. Tetapi istilah hujan asam tidaklah tepat, yang benar adalah deposisi asam.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Terjadinya hujan asam harus diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan bersifat global dan dapat menggangu keseimbangan ekosistem. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga pada lingkungan abiotik. Pencemaran air Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.

Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Manfaat terbesar danau, sungi, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.

Akibat dari pencemaran air adalah terjadinya banjir, erosi, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai. Dampak Pembangunan Terhadap Struktur Tanah Aspek lingkungan adalah dimensi khusus yang sebenarnya berfungsi sebagai alat penjaga dan penyelaras pola pembangunan, terutama dari peran lingkungan yang mensejahterakan dan melindungi kehidupan manusia.

Setidaknya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan 3 aspek pembangunan yang harus diperhatikan yaitu, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, yang ketiganya harus terimplementasikan di dalam program pembangunan negara-negara di dunia. Tanah secara umum merupakan suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik.

Tanah merupakan akumulasi tubuh alam yang bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan organisme yang bekerja pada batuan induk pada relief tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dari berbagai unsur yang terkandung, tanah merupakan unsur yang penting dalam Geografi. Dampak Negatif Pembangunan Terhadap Struktur Tanah, yaitu: Erosi. Kekeruhan tanah Hilangnya unsur hara Terakumulasinya zat pencemar dalam tanah Terganggunya kestabilan ekosistem alam dan permasalahan lingkungan Adapaun akibat dari kerusakan tanah yaitu: Pencemaran dan kerusakan tanah akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan oleh pengaruh zat pencemar yang ada Menurunnya angka produktifitas ekosistem oleh akibat kerusakan tanah yang terjadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan beberapa solusi perbaikan struktur tanah diantaranya: Menjaga dan memperbaiki lingkungan agar air baku tetap tersedia adalah jalan keluar yang terbaik, bukan air kemasan.

Membangun sumur resapan atau bidang resapan Tidak membuang sampah dan limbah di sungai dan kali Membangun bangunan di sempadan sungai adalah cara yang bisa dilakukan. Memulihkan kembali vegetasi yang dapat menyerap air hujan dan menyimpan air tanah Menggunakan air secara hemat Melakukan penanggulangan terhadap komponen bahan pencemaran tanah Mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang yang mungkin bisa dipakai atau juga bisa dijadikan hiasan dinding Mengolah limbah-limbah industri sebelum dibuang kesungai atau kelaut Mengurangi penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida diganti dengan penggunaan pupuk kompos Dampak Pembangunan Terhadap Perubahan Iklim dan Cuaca Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang iklim dalam jangka waktu berdekade ke jutaan tahun.

Perubahan iklim bisa menunjukkan perubahan dalam rata-rata kondisi iklim, dapat mennyebabkan perubahan iklim yang berkondisi ekstrim, atau setiap bagian dalam iklim. Dengan kata lain perubahan iklim merupakan perubahan musiman jangka panjang dalam pola suhu.Faktor penyebab perubahan iklim tak lain adalah manusia sendiri. Kegiatan-kegiatan manusia seperti konsumsi energi, meningkatnya industri dan transportasi, dan pembukaan lahan baru merupakan pemicu awal dari perubahan iklim.

Dampak Perubahan Iklim,yaitu: Meningkatnya suhu permukaan bumi sepanjang lima tahun mendatang. Mengakibatkan gunung es mencair. Panen gagal, yang hingga tahun 2050 membuat 130 juta penduduk dunia terutama di Asia akan mengalami kelaparan.

Permukaan laut meningkat, Lenyapnya beberapa spesies, Bencana nasional yang makin meningkat. Dampak Pembangunan Terhadap Tata Ruang Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang [uu 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 [uu 26/2007].

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Peningkatan aktivitas pembangunan membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan.

Euphoria otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya dan prasarana permukiman, perkantoran, perindustrian, pusat-pusat perdagangan (central business district, CBD) dan sebagainya.

Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, yang menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata air, pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan meyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya.

Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu perbedaan persepsi dan persengketaan tentang ruang, seperti munculnya kasus-kasus persengketaan batas wilayah pada berbagai daerah dan juga internasional. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan adanya trede off antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Permasalahan konflik antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan semakin jelas terlihat dewasa ini pada hal dalam penataan ruang kebijakan-kebijakan telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti prinsip-prinsip keterpaduan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada makalah ini akan dijelaskan mengenai permasalahan- permasalahan dalam penataan ruang dan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk melakukan harmonisasi pemanfaatan sumber daya alam, lahan dan perkembangan aspek sosial-ekonomi dalam penataan ruang. Pada dasarnya pengembangan wilayah adalah usaha pembangunan daerah yang memperhitungkan keterpaduan program sektoral seperti pertanian, pertambangan, aspirasi masyarakat dan potensi loin dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Pembangunan industri dasar berorientasi pada lokasi tersedianya sumber pembangunan lain. Pada umumnya lokasi industri dasar belum tersentuh pembangunan, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif bahkan masih bersifat alami.

Adanya pembangunan industri ini akan mengakibatkan perubahan lingkungan seperti berkembangnya jaringan infra struktur dan akan menumbuhkan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan yang ada.

Pembangunan di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Pembangunan industri pada gilirannya membentuk suatu lingkungan kehidupan zona industri. Dalam zona industri kehidupan masyarakat makin berkembang; zona industri secara bertahap dilengkapi pembangunan sektor ekonomi lain seperti peternakan, perikanan, home industry, dan pertanian sehingga diperlukan rencana pembangunan wilayah berdasarkan konsep tata ruang.

Tujuan rencana tata ruang ini untuk meningkatkan asas manfaat berbagai sumberdaya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain.

Peningkatan fungsi setiap unsur dalam lingkungan artinya meningkatkan dampak positif semaksimum mungkin sedangkan dampak negatif harus ditekan sekecil mungkin. Konsepsi pembangunan wilayah dengan dasar tata ruang sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan industri berwawasan lingkungan. Secara umum, kegiatan eksploitasi dan pemakaian sumber energi dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia akan selalu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (misalnya udara dan iklim, air dan tanah).

Untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan terhadap tata ruang, maka perlua ada upaya-upaya sebagai berikut: Penyelarasan implementasi terhadap rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui mekanisme yang diatur didalam suatu kebijakan/peraturan Perlunya sinkronisasi kebijakan antar sektor dan instansi pemerintahan secara hirarki untuk mewujudkan keselarasan program pembangunan.

Mewujudkan keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas provinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang. Perlunya penyusunan rencana tata ruang yang berkualitas dan menyeluruh. Produk rencana tata ruang daerah harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang selaras dengan visi dan misi daerah.

Ketegasan sanksi dan ketetapan hukum sebagai alat yang digunakan untuk mengendalikan segala bentuk pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi pentingnya peranan penataan ruang didalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat. Peningkatan manajemen kelembagaan penataan ruang baik di Pusat maupun di daerah.

Mendorong kemitraan secara vertikal dan horisontal yang bersifat kerjasama pengelolaan (co-management) dan kerjasama produksi (co-production). Mewujudkan konsistensi dalam penyerasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan antar pemangku pemerintahan, baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif.

Dampak Pembangunan terhadap lingkungan social Pemahaman terhadap pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Pembangunan juga telah didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya mencapai kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972). Selain pengertian tersebut, Surna (1992) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan. Seringkali di dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak memperhatikan kelestanannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya.

Di sisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumberdaya alam. Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu : domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi.

Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu: pembangunan sosial (social development); pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development); pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (people centered development). Dampak Positif pembangunan terhadap lingkungan sosial, yaitu: Menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran Perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oeh masyarakat.

Perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Mengurangi ketergantungan Negara pada luar negeri. Dapat merangsang masyarakat utuk meningkatkan pengetahuan tentang industi Dampak Negatif pembangunan terhadap lingkungan sosial, yaitu: Limbah industry akan menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara Asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara.

Akibat dari pncemaran, banyak menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam dan lain-lain. F. Dampak Pembangunan terhadap Keadaan Ekonomi Pengertian Pembangunan terhadap Ekonomi Pembangunan pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan terhadap ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan terhadap ekonomi mempunyai pengertian: Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Usaha untuk menaikkan pendapatan. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Jadi, pembangunan terhadap ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis.

Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan terhadap ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis.

Hubungan antara ekonomi dan pembangunan Hubungan antara ekonomi dan pembangunan sangat lah erat kaitannya. Beberapa hal yang dapat dikatakan berkaitan adalah: Pembangunan sebagai suatu proses Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa.

Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita.

Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan.

Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat.

Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Hubungan antara pembangunan dan ekonomi sangat erat dan bersifat timbal balik. pembangunan mempengaruhi perkembangan ekonomi, sebaliknya ekonomi juga mempengaruhi perkembangan pembangunan. Pembangunan memberikan pengaruh perkembangan ekonomi dengan cara memberikan kaidah mengenai apa yang bisa di manfaatkan dan tidak boleh dimanfaatkan dalam proses-proses ekonomi masyarakat.

Peranan pembangunan dalam pembangunan ekonomi sangat strategis, dan peranan ini tergantung pada model pembangunan ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Secara garis besar dikenal dua model pembangunan terhadap ekonomi yaitu pembangunan terhadap ekonomi berenana dan pembangunan terhadap ekonomi pasar. Begitu pula halnya dengan Sumber daya alam yang memengaruhi pembangunan ekonomi hubungan antara SDA dengan SDM.

Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi Dampak Positif Pembangunan Ekonomi Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.

Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.

Hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani. Solusi dari dampak pembangunan terhadap keadaan ekonomi Jika kita kaji lebih dalam, memang dalam setiap pembangunan sebuah wilayah tentunya akan memiliki dampak-dampak sosial yang mengiringinya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pilihannya adalah mana yang lebih dominan, jika nilai-nilai positifnya lebih banyak, maka pembangunan tersebut layak untuk dilaksanakan, namun jika justru akan berdampak negatif terhadap wilayah atau area sekitarnya ada baiknya untuk ditinjau ulang, bukan untuk dihentikan tapi kembali dikaji lagi secara ilmiah agar dampak-dampak negatif tersebut bisa diminimalisir.

BAB III PENUTUP Kesimpulan Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu, masalah pembangunan di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar pabrik langsung atau tidak langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya.

Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat. Saran Pembangunan adalah salah satu usaha yang sebenarnya sangat membantu manusia. Tetapi bila pembangunan tidak sesuai dengan tata aturan yang ada, dimana manusia tidak memperhitungkan dampak-dampak yang terjadi dimasa mendatang maka dampak dari perubahan itu akan ditanggung sendiri oleh manusia.

Pembangunan yang ada sekarang mempunyai hubungan dengan semuanya, baik itu, iklim, sosial, struktur tanah dan sebagainya. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan dengan baik, pembangunan yang dilakukan dan sebaiknya memilih wilayah yang akan dibanguni sesuai dan tidak akan merusak ekosistem. DAFTAR PUSTAKA Mustaqim.2012. “Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan”. http://azthynjcs.blogspot.co.id, diakses tanggal 15 Oktober 2015. Mas’ad, Ali. 2012. “Dampak pembangunan terhadap perubahan iklim”.http://www.google.co.id, diakses tanggal 15 Oktober 2015.

Thoyibi. 2015. “Dampak Pembangunan Terhadap Struktur Tanah, Perubahan Iklim dan Solusinya dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan”. http://www.academia.edu, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015. Sagala, immanuel. “Dampak Pembangunan Prasarana Jalan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa”. http://www.researchgate.net, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015. Irineriskyana. 2011. “Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan”. http://irineriskyana.blog.fisip.uns.ac.id, diakses tanggal 15 Oktober 2015.

Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak.

Secara lengkap, kerangka kerja konseptual adalah : • Petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi • Menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada standar khusus yang mengaturnya. • Menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan • Mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya metode akuntansi.

Kerangka kerja konseptual (conceptual framework) adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas- batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan.

Sedangkan fundamentals (kaidah-kaidah pokok) adalah konsep-konsep yang mendasarai akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kebutuhan akan Kerangka Kerja Konseptual • Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan.

• Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada Kebutuhan akan Kerangka Kerja Konseptual • Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. • Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada Kerangka kerja konseptual (conceptual framework) adalah suatu sistem koheren yang pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas- batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamentals (kaidah-kaidah pokok) adalah konsep-konsep yang mendasarai akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

· Tujuan(objectives) dimulai dengan lebih banyak berfokus pada informasi yang berguna pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya para investor dan kreditor dalam membuat keputusan. Fokus ini lalu menyempit pada kepentingan investor dan kreditor atas prospek penerimaan kas dari investasi mereka dalam, atau dari pinjaman yang telah mereka berikan ke entitas bisnis. Agar relevan informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil, jika tidak berarti informasi tersebut dikatakan tidak relevan.

Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik ( feed-back value), yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya. Informasi juga harus memiliki nilai prediktif ( predictive value) yakni dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diujinya kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobyektifan dan konsensus. Contoh, keandalan informasi harga perolehan fixed assets harus diuji berdasar data masa lalu yang terekam pada faktur (keobyektifan).

Tetapi keandalan informasi tentang pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya aktiva tetap itu adalah berdasarkan konsensusa mengenai metode depresiasi yang digunakan, taksiran nilai residu, dan taksiran umur ekonomis. Berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan.

Baik faktor-faktor kuantitatif maupun kualitatif harus dipertimbangkan dalam menentukan apakan suatu item material atau tidak. Berarti jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya dalam menghasilkan penetapan laba dan aktiva yang terlalu tinggi. Tujuan dari konvensi ini, jika diaplikasikan secara tepat adalah menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi sulit : jangan menyajikan angka laba bersih dan aktiva bersih yang terlalu tinggi.

SFAC No. 6 menetapkan sepuluh elemen utama laporan keuangan. Cakupannya bukan hanya perusahaan yang berorientasi laba, tetapi juga organisasi nirlaba. Elemen-elemen laporan keuangan bagi organisasi yang berorientasi laba meliputi 10 macam, yaitu : aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Adapun bagi organisasi nirlaba ada 7 macam, yaitu : aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.

Cara yang paling akurat untuk mengukur hasil operasi perusahaan adalah dengan mengukurnya pada saat perusahaan tersebut di likuidasi. Namun, pengambil keputusan tidak bisa menunggu selama itu untuk menerima informasi semacam itu. Asumsi periodisitas (periodicity assumption) atau periode waktu menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat di pisahkan dalam periode waktu artifisial periode waktu ini bervariasi, tetapi yang paling umum yaitu secara bulanan, kuartalan Kerangka kerja konseptual dari tingkat akuntansi, bertujuan untuk menyediakan struktur teori akuntansi.

Pada tingkat tertinggi yang teoritis, menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkat konseptual berikutnya mendasar, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan (seperti relevansi, keandalan, komparatif, dan dimengerti) dan elemen dasar akuntansi (seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, biaya pendapatan, dan keuntungan).

di tingkat operasional yang lebih rendah, kesepakatan kerangka kerja konseptual dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran elemen dasar dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Manfaat rerangka konseptual : IASB memiliki konsep laporan hanya satu, kerangka atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. itu dikeluarkan oleh IASC, organisasi pendahulu ke IASB, pada tahun 1989 dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001.

kerangka menggambarkan konsep-konsep dasar dengan yang laporan keuangan disusun. Ini berfungsi sebagai panduan untuk tidak menyasar langsung dalam IAS atau IFRS atau interpretasi.

IASB menyatakan bahwa kerangka: IAS 1 penyajian laporan keuangan dan 8 IAS kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan menangani kesalahan dengan penyajian laporan keuangan dan membuat reverance untuk framework.

IAS 8 mengatur bahwa dalam ketiadaan standar IASB atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk transaksi, bahkan atau kondisi lain, manajemen harus kita pertimbangan dalam mengembangkan sebuah menerapkan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: Karena standarnya banyak terdapat kelemahan (padahal tugas auditor adalah memberi pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar) maka dengan pendapat wajar pun tidak dapat dijadikan pedoman utama.

Pekerja auditor tidak cukup hanya memberi pendapat kewajaran sehingga akuntan publik harus melakukan hal –hal berikut agar laporan audit masih dapat digunkan : Praktek akuntansi harus dilaksanakan mengacu pada Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Berlaku Umum mempunyai makna bahwa laporan keuangan suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

1 paragraf 9 dan 10 menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor lainnya, pemerintah serta lembaga – lembaganya, dan masyarakat.

Bayangkan jika tidak ada PABU maka sebuah entitas akuntansi harus membuat laporan keuangan dalam banyak format karena banyaknya pihak yang berkepentingan. Meski demikian, berhubung investor merupakan penanam modal yang secara relatif mempunyai resiko yang lebih besar, maka laporan keuangan entitas akuntansi, khususnya perusahaan, berdasarkan standar akuntansi keuangan akan mengandung lebih banyak informasi untuk kepentingan investor.

Demikian juga, aturan - aturan yang dibuat lebih banyak dimaksudkan agar laporan keuangan memberikan informasi yang memenuhi kepentingan investor.

Dalam konteks yang lain, PABU membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip – prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda. PABU merupakan standar yang harus diikuti dimanapum profesi akuntan berada, kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Jika manajemen merasa bahwa keadaan yang dihadapi tidak memungkinkan adanya ketaatan terhadap standar yang ada, pengecualian dapat dilakukan, tentu saja disertai dengan pengungkapan yang memadai.

Bentuk dari PABU mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pengertian yang hampir sama, Miller (1985) menyatakan prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP) merupakan rajutan dari berbagai aturan dan konsep. Aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari praktik tetapi telah ditambah dan dikurang oleh badan yang punya otoritas.

Metode akuntansi harus dapat memenuhi paling sedikit satu dan biasanya beberapa kondisi-kondisi berikut ini, untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu metode yang berlaku umum. Kondisi tersebut antara lain: • Metode tersebut akan benar-benar digunakan dalam kasus-kasus yang jumlahnya cukup signifikan, di mana terdapat kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode tersebut.

• Metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan dari lingkungan akuntansi professional, atau badan-badan yang berwenang lainnya. • Metoda tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi terkemuka. Prinsip akuntansi beraku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI adalah sebagai berikut: • Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya oleh badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia; • Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut; • Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan yang tersebut pada butir b yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik; • Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik.

Praktek akuntansi yang sangat dinamis seringkali akan menemui kondisi dan atau situasi yang belum diatur dalam PABU. Dalam situasi baru, sudah pasti tidakada prinsip-prinsip yang berlaku umum. Jika entitas-entitas yang berbeda menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, maka tidak terdapatmekanisme untuk menilai prinsip mana yang berlaku umum. (Pada praktiknya, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bahwa kesemuanya akan dianggap sebagai prinsip-prinsip yang berlaku umum). Disisi yang lain, sebuah rekomendasi dari badan yang menetapkan standar secara otomatis akan dianggap menjadi berlaku umum tanpa melihat praktik-praktik lainnya, tidak peduli seberapa tidak populernya rekomendasi yang diberikan tersebut.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan dianggap sebuah entitas yang terpisah dari pemilik, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Misalnya, seorang konsultan perorangan yang sekaligus sebagai seorang kepala keluarga, harus memisahkan antara perusahaannya sebagai konsultan dan keuangan keluarganya. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasikan dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah ( stakeholder), yang mana berdasarkan penelitian Drebin et al.

(1981) dalam Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan bahwa stakeholder pemerintah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: pembayar pajak, pemberi dana bantuan (hibah), investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, manajemen (pemerintah itu sendiri), pemilih dan badan pengawas. Begitupula dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: • Masyarakat; • Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; • Pemerintah.

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat di identifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah : • Pembayar pajak (taxpayers) • Pemberi dana bantuan (granlurx).

• Investor • Pengguna jasa (fee-paying service recipients) • Karyawan/ pegawai • Pemasok (vendor) • Dewan legislatif • Manajemen • Pemilih (voters) • Badan pengawas (oversight bodies) Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu: Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen.

Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan: • Masyarakat pengguna pelayanan publik. Biaya, harga, & kualitas pelayanan. • Masyarakat pembayar pajak & pemberi bantuan Penggunaan dana • Kerditur & Investor Menghitung tingkat risiko, likuiditas, & solvabilitas • Parlemen & Kelompok Politik Pengawasan, mencegah bias LK & penyelewengan • Manajer Publik SIM, perencanaan, pengendalian, & pengukuran kinerja • Pegawai Informasi gaji & manajemen kompensasi Kerangka kerja konseptual (conceptual framework) adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas- batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamentals (kaidah-kaidah pokok) adalah konsep-konsep yang mendasarai akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. IASB memiliki konsep laporan hanya satu, kerangka atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

I tu dikeluarkan oleh IASC, organisasi pendahulu ke IASB, pada tahun 1989 dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001. K erangka menggambarkan konsep-konsep dasar dengan yang laporan keuangan disusun. Ini berfungsi sebagai panduan untuk tidak menyasar langsung dalam IAS atau IFRS atau interpretasi.

IASB menyatakan bahwa kerangka: IAS 1 penyajian laporan keuangan dan IAS 8 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan menangani kesalahan dengan penyajian laporan keuangan dan membuat reverance untuk framework. IAS 8 mengatur bahwa dalam ketiadaan standar IASB atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk transaksi, bahkan atau kondisi lain, manajemen harus kita pertimbangan dalam mengembangkan sebuah menerapkan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: Karena ada kritikan maka ada masalah yang ditimbulkan yaitu: karena standarnya banyak terdapat kelemahan (padahal tugas auditor adalah memberi pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar) maka dengan pendapat wajar pun tidak dapat dijadikan pedoman utama.

pokok kaidah fundamental negara bersifat tetap artinya

Pekerja auditor tidak cukup hanya memberi pendapat kewajaran sehingga akuntan publik harus melakukan hal–hal berikut agar laporan audit masih dapat digunakan:

Nilai-nilai Pancasila dalam Staatsfundamentalnorm




2022 www.videocon.com