Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

Naskah Piagam Jakarta yang ditulis dengan menggunakan Ejaan yang Disempurnakan. Kalimat yang mengandung "tujuh kata" yang terkenal dicetak tebal dalam gambar ini Pengarang Panitia Sembilan Judul asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mukadimah Negara Indonesia Bahasa Indonesia ( Ejaan Van Ophuijsen) Tanggal terbit 22 Juni 2605 dalam kalender Jepang (22 Juni 1945 dalam kalender Gregorius) Teks Piagam Jakarta di Wikisource Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) [a] di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung lima sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila, tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Frasa ini, yang juga dikenal dengan sebutan "tujuh kata", pada akhirnya dihapus dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan yang ditugaskan untuk mengesahkan UUD 1945.

Tujuh kata ini dihilangkan atas prakarsa Mohammad Hatta yang pada malam sebelumnya menerima kabar dari seorang perwira angkatan laut Jepang bahwa kelompok nasionalis dari Indonesia Timur lebih memilih mendirikan negara sendiri jika tujuh kata tersebut tidak dihapus. Pada tahun 1950-an, ketika UUD 1945 ditangguhkan, para perwakilan partai-partai Islam menuntut agar Indonesia kembali ke Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Jakarta.

Untuk memenuhi keinginan kelompok Islam, Presiden Soekarno mengumumkan dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 (yang menyatakan kembali ke UUD 1945) bahwa Piagam Jakarta "menjiwai" UUD 1945 dan "merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut". Makna dari kalimat ini sendiri terus memantik kontroversi sesudah dekret tersebut dikeluarkan.

Kelompok kebangsaan merasa bahwa kalimat ini sekadar mengakui Piagam Jakarta sebagai suatu dokumen historis, sementara kelompok Islam meyakini bahwa dekret tersebut memberikan kekuatan hukum kepada "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta, dan atas dasar ini mereka menuntut pengundangan hukum Islam khusus untuk Muslim. Piagam Jakarta kembali memicu perdebatan selama proses amendemen undang-undang dasar pada masa Reformasi (1999–2002).

Partai-partai Islam mengusulkan agar "tujuh kata" ditambahkan ke dalam Pasal 29 UUD 1945, yaitu pasal yang mengatur soal kedudukan agama dalam negara dan kebebasan beragama. Namun, usulan amendemen dari partai-partai Islam tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Daftar isi • 1 Piagam Jakarta selama perumusan UUD 1945 • 1.1 Sidang Resmi Pertama BPUPK dan Panitia Sembilan • 1.2 Naskah Piagam Jakarta • 1.3 Piagam Jakarta sebagai kompromi • 1.4 Sidang Resmi Kedua BPUPK • 1.5 Penghapusan tujuh kata • 2 Pembahasan Piagam Jakarta pada masa penangguhan UUD 1945 • 2.1 Tuntutan dari partai Islam untuk mengakui Piagam Jakarta • 2.2 Janji pengakuan pada awal 1959 • 2.3 Perdebatan mengenai Piagam Jakarta di Konstituante • 3 Setelah pengembalian UUD 1945 • 3.1 Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Memorandum 1966 • 3.2 Tuntutan penerapan Piagam Jakarta oleh kelompok Islam • 3.3 Perdebatan antara kelompok Islam dan Kristen terkait makna historis Piagam Jakarta • 3.4 Upaya menerapkan Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan • 3.5 1988: pembentukan peradilan agama dan ketakutan akan Piagam Jakarta • 4 Tuntutan pengembalian Piagam Jakarta pada awal Reformasi (1999–2002) • 4.1 Desakan partai Islam • 4.2 Penolakan Piagam Jakarta • 4.3 Piagam Madinah: usulan alternatif dari Fraksi Reformasi • 4.4 Kegagalan upaya mengembalikan Piagam Jakarta lewat amendemen • 5 Lihat pula • 6 Keterangan • 7 Catatan kaki • 8 Daftar pustaka • 9 Bacaan lanjut Piagam Jakarta selama perumusan UUD 1945 [ sunting - sunting sumber ] Sidang Resmi Pertama BPUPK dan Panitia Sembilan [ sunting - sunting sumber ] Sidang Resmi Pertama BPUPK dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 Pada tahun 1942, Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda.

Semenjak awal pendudukan, pemerintahan militer Jepang sudah bekerja sama dengan para pemimpin kelompok kebangsaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan perang dan pendudukan. [1] Agar kerja sama dengan kelompok kebangsaan di Jawa dapat dimaksimalkan, Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai pada awal Januari 1944, [2] dan organisasi ini merupakan pengganti Pusat Tenaga Rakyat yang telah dibubarkan.

[3] Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia pada suatu hari. [4] Pada 1 Maret 1945, Angkatan Darat ke-16, korps militer Jepang yang melaksanakan pemerintahan atas wilayah Jawa, membentuk Badan Penyelidikan Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Chōsa-kai).

[5] [6] Badan ini bertugas menetapkan dasar negara Indonesia dan merumuskan undang-undang dasarnya. [7] BPUPK terdiri dari 62 anggota, dengan 47 dari antaranya berasal dari golongan kebangsaan dan 15 dari golongan Islam.

[8] Wakil-wakil kelompok Islam meyakini bahwa undang-undang dasar Indonesia sepatutnya dilandaskan pada syariat. [9] BPUPK menggelar sidang resmi pertamanya di Jakarta dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. [10] Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal, " Lahirnya Pancasila", pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, [11] dengan "ketuhanan" sebagai sila kelimanya.

[12] Terkait sila ini, Soekarno menjelaskan: “ Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.

Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. [13] ” Sebelum memasuki masa reses, BPUPK membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari delapan anggota dengan Soekarno sebagai ketuanya.

Panitia ini bertugas mengumpulkan usulan-usulan dari anggota-anggota BPUPK lainnya untuk dibahas kelak. [14] Untuk mengurangi ketegangan antara kelompok kebangsaan dengan Islam, Soekarno membentuk Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni 1945.

Panitia yang diketuai oleh Soekarno ini bertugas merumuskan mukadimah undang-undang dasar Indonesia yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. [15] Sesuai namanya, panitia ini terdiri sembilan anggota, dengan empat anggota berasal dari kelompok Islam dan lima dari kelompok kebangsaan.

[16] Kesembilan anggota tersebut adalah: [17] Nama (rentang kehidupan) Golongan Organisasi Gambar Agus Salim (1884–1954) Islam Sarekat Islam Abikoesno Tjokrosoejoso (1897–1968) Islam Partai Syarikat Islam Indonesia Wahid Hasjim (1914–1953) Islam Nahdlatul Ulama Abdoel Kahar Moezakir (1907–1973) Islam Muhammadiyah Soekarno (1901–1970) Kebangsaan Partai Nasional Indonesia, Pusat Tenaga Rakyat Mohammad Hatta (1902–1980) Kebangsaan Partai Nasional Indonesia, Pusat Tenaga Rakyat Achmad Soebardjo (1896–1978) Kebangsaan Mohammad Yamin (1903–1962) Kebangsaan Pusat Tenaga Rakyat Alexander Andries Maramis (1897–1977) Kebangsaan, wakil Kristen Perhimpunan Indonesia Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan naskah usulan Mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia, yang kemudian diberi julukan "Piagam Jakarta" oleh Mohammad Yamin.

[18] Naskah Piagam Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Kemoedian dari pada itu untuk membentoek soeatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-dara Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatu hoekoem dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam soeatu soesoenan negara Republik Indonesia, jang berkedaoelatan rakjat, dengan berdasar kepada: ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan serta dengan mewoedjoedkan soeatu keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah ini bertanggal 22 Juni 2605 dalam kalender Jepang (22 Juni 1945 dalam kalender Gregorius) dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia Sembilan. [20] Piagam Jakarta sebagai kompromi [ sunting - sunting sumber ] Di paragraf keempat dan terakhir Piagam Jakarta, terkandung lima butir sila yang kini dianggap sebagai bagian dari Pancasila: [21] • Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam Piagam Jakarta, asas "ketuhanan" dijadikan sila pertama, sementara dalam rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, "ketuhanan" merupakan sila kelima.

[22] Perbedaan terbesar antara Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila Soekarno adalah keberadaan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Frasa yang dikenal dengan sebutan "tujuh kata" ini mengakui syariat untuk Muslim. [23] Anggota Panitia Sembilan Abdoel Kahar Moezakir kelak mengklaim dalam sebuah wawancara pada Desember 1957 bahwa anggota lain yang beragama Kristen, Alexander Andries Maramis, setuju "200%" dengan rumusan ini.

[24] Rumusan tujuh kata sendiri dianggap rancu dan tidak diketahui apakah rumusan tersebut membebankan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada perseorangan atau pemerintah. [23] Walaupun begitu, Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi dan sila pertamanya dapat ditafsirkan berbeda sesuai dengan kepentingan kelompok Islam ataupun kebangsaan. [25] Sidang Resmi Kedua BPUPK [ sunting - sunting sumber ] Sidang Resmi Kedua BPUPK dari 10 hingga 17 Juli 1945 Sesuai dengan saran dari Panitia Sembilan, BPUPK menggelar sidang resmi keduanya dari 10 hingga 17 Juli 1945 di bawah kepemimpinan Soekarno.

Tujuannya adalah untuk membahas permasalahan terkait undang-undang dasar, termasuk rancangan mukadimah yang terkandung dalam Piagam Jakarta. [26] Pada hari pertama, Soekarno melaporkan hal-hal yang telah dicapai selama pembahasan pada masa reses, termasuk Piagam Jakarta. Ia juga mengabarkan bahwa Panitia Kecil telah menerima Piagam Jakarta secara bulat. Menurut Soekarno, piagam ini mengandung "segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai [BPUPK]".

[27] Pada hari kedua sidang (tanggal 11 Juli), tiga anggota BPUPK menyampaikan penolakan mereka terhadap tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Salah satunya adalah Johannes Latuharhary, seorang anggota beragama Protestan yang berasal dari Pulau Ambon. Ia merasa bahwa tujuh kata dalam Piagam Jakarta akan menimbulkan dampak yang "besar sekali" terhadap agama lain.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tujuh kata tersebut akan memaksa suku Minangkabau untuk meninggalkan adat istiadat mereka dan juga berdampak terhadap hak tanah yang berlandaskan pada hukum adat di Maluku. [28] Dua anggota lain yang tidak setuju dengan tujuh kata adalah Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat. Menurut Djajadiningrat, tujuh kata dapat menimbulkan fanatisme karena seolah memaksakan umat Islam untuk menjalankan hukum syariat. Salah satu anggota Panitia Sembilan, Wahid Hasjim, menampik kemungkinan terjadinya pemaksaan karena adanya dasar permusyawaratan.

Ia juga berkomentar bahwa meskipun ada anggota yang menganggap tujuh kalimat itu "tajam", ada pula yang menganggapnya "kurang tajam". [29] Dua hari sesudahnya, pada 13 Juli, Hasjim menggagas perubahan Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Dasar agar Presiden Indonesia harus beragama Islam.

Ia juga mengusulkan agar Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Dasar (yang berkaitan dengan agama) diamendemen untuk menjadikan Islam sebagai agama negara ditambah dengan klausul yang menjamin kebebasan beragama untuk kaum non-Muslim. Menurutnya, hal ini diperlukan karena hanya agama yang dapat membenarkan penggunaan kekuatan untuk mengambil nyawa dalam konteks pertahanan nasional.

[30] [31] Anggota BPUPK lainnya, Otto Iskandardinata, menentang usulan agar Presiden Indonesia harus Muslim, dan mengusulkan agar tujuh kata di Piagam Jakarta diulang dalam Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Dasar. [32] Piagam Jakarta kembali dibahas dalam rapat yang digelar pada 14 Juli, salah satunya karena terdapat rencana untuk menggunakan isi dari piagam tersebut dalam deklarasi kemerdekaan Indonesia.

[33] Dalam rapat ini, Ketua Umum Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo mengusulkan agar frasa "bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus.

Soekarno menolak usulan tersebut dengan argumen bahwa tujuh kata merupakan hasil kompromi: [34] “ Jadi panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin " Jakarta Charter", yang disertai dengan perkataan tuan anggota yang terhormat Soekiman, " Gentlemen Agreement", supaya ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan Kebangsaan. [35] ” Hadikoesoemo juga berpandangan bahwa umat Islam akan merasa pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor jika ada aturan yang berbeda untuk Muslim dan non-Muslim.

Soekarno menjawab bahwa jika frasa tersebut dihapus, akan muncul tafsir bahwa kaum non-Muslim juga wajib menjalankan syariat Islam.

Hadikoesoemo menampik kekhawatiran Soekarno karena menurutnya "Pemerintah tidak boleh memeriksa agama". [34] Pada akhirnya, Hadikoesoemo berhasil diyakinkan oleh anggota lain dari golongan Islam, Abikusno Tjokrosujoso, bahwa tujuh kata sebaiknya dibiarkan seperti itu demi persatuan dan perdamaian. [34] Pada sore hari tanggal 15 Juli, Hadikoesoemo kembali mengajukan usulannya.

Karena merasa kekhawatirannya tidak dijawab dengan memuaskan, ia menyatakan penolakannya terhadap kompromi dalam Piagam Jakarta. [36] [37] Kemudian, pada tanggal 16 Juli, Soekarno membuka rapat dengan permohonan kepada kelompok kebangsaan untuk mau berkorban dengan memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam batang tubuh undang-undang dasar dan juga dengan menambahkan klausul bahwa Presiden Republik Indonesia harus Muslim. [38] Kelompok kebangsaan memenuhi permohonan ini, sehingga BPUPK menyetujui sebuah rancangan undang-undang dasar yang mengandung pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor kata di Mukadimah dan Pasal 29, serta sebuah klausul yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus beragama Islam.

[39] Penghapusan tujuh kata [ sunting - sunting sumber ] Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian, pada 12 Agustus, Soekarno diangkat sebagai ketuanya oleh Panglima Kelompok Ekspedisi Selatan Marsekal Medan Hisaichi Terauchi.

[40] Hanya empat dari sembilan penandatangan Piagam Jakarta yang menjadi anggota PPKI, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan Wahid Hasjim. [41] Pada mulanya anggota PPKI akan berkumpul pada 19 Agustus untuk memfinalisasi undang-undang dasar Indonesia. [40] Namun, pada 6 dan 9 Agustus pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Kemudian, pada 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

[42] Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Kemudian, pada pagi hari tanggal 18 Agustus, PPKI berkumpul untuk mengesahkan undang-undang dasar Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Hatta mengusulkan agar tujuh kata di Mukadimah dan Pasal 29 dihapus. Seperti yang kemudian dijelaskan Hatta dalam bukunya Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, pada malam hari tanggal 17 Agustus, seorang opsir kaigun (Angkatan Laut) Jepang mendatanginya dan menyampaikan kabar bahwa kelompok nasionalis beragama Kristen dari Indonesia Timur menolak tujuh kata karena dianggap diskriminatif terhadap penganut agama minoritas, dan mereka bahkan menyatakan lebih baik mendirikan negara sendiri di luar Republik Indonesia jika tujuh kata tersebut tidak dicabut.

[43] Hatta lalu menjabarkan usulan perubahannya: istilah "ketuhanan" akan diganti dengan "ketuhanan yang maha esa", [44] sementara istilah "Mukadimah" yang berasal dari bahasa Arab diganti menjadi "Pembukaan". [43] Ayat yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus Muslim juga dihapus. [45] Setelah usulan ini diterima, PPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hari yang sama, dan tujuh kata pun secara resmi dihapus.

[46] Perwakilan Bali I Gusti Ketut Pudja juga mengusulkan agar " Allah" diganti dengan "Tuhan". Usulan tersebut diterima, tetapi saat konstitusi resmi dipublikasi, perubahan tersebut tak dilakukan. [45] Tidak diketahui secara pasti mengapa PPKI menyetujui usulan Hatta tanpa adanya perlawanan dari golongan Islam. [47] Di satu sisi, komposisi anggota PPKI sangat berbeda dengan BPUPK: hanya 12% anggota PPKI yang berasal dari golongan Islam (sementara di BPUPK terdapat 24%). [48] Dari sembilan penandatangan Piagam Jakarta, hanya tiga yang hadir dalam pertemuan tanggal 18 Agustus.

Ketiga orang itu pun bukan berasal dari golongan Islam; Hasjim yang datang dari Surabaya baru tiba di Jakarta pada 19 Agustus. [49] Di sisi lain, Indonesia pada masa itu tengah terancam oleh kedatangan pasukan Sekutu, sehingga yang menjadi prioritas adalah pertahanan nasional dan upaya untuk memperjuangkan aspirasi golongan Islam dapat ditunda hingga situasinya memungkinkan.

[50] Keputusan untuk menghapus tujuh kata mengecewakan golongan Islam. [51] Hadikoesoemo mengungkapkan kemarahannya dalam pertemuan Majelis Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta beberapa hari setelah sidang PPKI selesai.

[51] Golongan Islam juga merasa semakin tidak puas setelah PPKI pada tanggal 19 Agustus menolak usulan untuk mendirikan Kementerian Agama. [52] Walaupun begitu, seiring dengan kedatangan pasukan Sekutu, golongan Islam memutuskan untuk memprioritaskan persatuan nasional demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. [53] Pembahasan Piagam Jakarta pada masa penangguhan UUD 1945 [ sunting - sunting sumber ] Tuntutan dari partai Islam untuk mengakui Piagam Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pada 27 Desember 1949, UUD 1945 digantikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Tak lama sesudahnya, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia diberlakukan. [54] Abikoesno Tjokrosoejoso, yang pernah menjadi bagian dari Panitia Sembilan, menerbitkan sebuah pamflet pada tahun 1953 dengan judul Ummat Islam Indonesia Menghadapi Pemilihan Umum.

Di halaman pertama, tercetak Piagam Jakarta yang dianggap sebagai cita-cita yang akan diperjuangkan. [55] Gedung Merdeka di Bandung pernah dijadikan Gedung Konstituante dari tahun 1956 hingga 1959 Pada Desember 1955, Indonesia menggelar pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor umum untuk memilih anggota Konstituante, yaitu lembaga yang bertugas merumuskan konstitusi baru.

Piagam Jakarta menjadi topik yang penting bagi anggota-anggota lembaga ini. Secara keseluruhan, Konstituante terdiri dari 514 anggota, dengan 230 dari mereka (44,8%) berasal dari blok Islam, sementara kebanyakan anggota lainnya merupakan bagian dari blok kebangsaan. [56] Blok Islam, yang secara keseluruhan terdiri dari delapan partai (yaitu Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan empat partai gurem lainnya), berpendapat bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah suatu kesalahan yang hanya dibiarkan oleh golongan Islam di PPKI akibat situasi genting pada saat itu dan juga karena Soekarno telah berjanji bahwa majelis yang dipilih rakyat akan menyelesaikan masalah ini kelak.

Abdoel Kahar Moezakir, yang pada saat itu telah bergabung dengan Partai Masyumi, menganggap penghapusan tujuh kata sebagai suatu "pengkhianatan" yang telah menghancurkan Pancasila itu sendiri karena asas-asas yang dianggap membawa akhlak mulia yang melahirkan Pancasila malah dihilangkan.

[57] Partai Masyumi (yang memiliki 112 anggota dan merupakan partai Islam terbesar di Konstituante) juga menuntut pengakuan resmi atas Piagam Jakarta. [58] Janji pengakuan pada awal 1959 [ sunting - sunting sumber ] Sementara anggota Konstituante tidak dapat menyepakati undang-undang dasar yang baru, Jenderal Abdul Haris Nasution menyatakan pada 13 Februari 1959 bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) "memelopori usaha" kembali ke UUD 1945.

[59] Menurut pendapat anggota Konstituante dari Partai Masyumi Djamaluddin Datuk Singomangkuto dan teolog Belanda B.J. Boland, Soekarno mendukung kembalinya UUD 1945 agar ia dapat menerapkan gagasan demokrasi terpimpinnya. [60] Pada 19 Februari, Kabinet Djuanda menyetujui secara bulat "Putusan Dewan Menteri mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke UUD 1945".

Putusan ini menyatakan bahwa UUD 1945 dapat menjamin penerapan demokrasi terpimpin. Selain itu, putusan ini juga menyatakan bahwa untuk memenuhi aspirasi golongan Islam, keberadaan Piagam Jakarta diakui. Di bagian penjelasan juga diterangkan bahwa tujuan pengembalian UUD 1945 adalah untuk memulihkan potensi nasional secara keseluruhan, termasuk dari kelompok Islam.

Oleh sebab itu, pengakuan Piagam Jakarta telah ditafsirkan sebagai upaya untuk menunjukkan iktikad baik kepada para pemimpin Darul Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh, serta politikus-politikus Islam lainnya yang bersimpati dengan ideologi yang pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor oleh Darul Islam. Sementara itu, untuk mengembalikan UUD 1945, Soekarno telah bersepakat dengan kabinet bahwa ia akan berpidato di hadapan Konstituante di Bandung dan mengajak mereka untuk menerima UUD 1945.

[61] Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja (1957–1959). Pada Maret 1959, ia menjelaskan bahwa "pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan." [62] Pada 3 dan 4 Maret 1959, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kabinet terkait dengan Putusan Dewan Menteri, dan pemerintah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tertulis.

Sejumlah perwakilan partai Islam meminta penjelasan mengenai Piagam Jakarta. Anwar Harjono dari Partai Masyumi bertanya apakah Piagam Jakarta akan memiliki kekuatan hukum seperti halnya undang-undang dasar atau hanya diakui sebagai dokumen historis saja. Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja menjawab bahwa meskipun Piagam Jakarta bukan merupakan bagian dari UUD 1945, piagam tersebut tetap menjadi sebuah dokumen historis yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia dan perumusan Pembukaan UUD 1945.

Achmad Sjaichu dari Nahdhlatul Ulama juga bertanya "apakah pengakuan Piagam Jakarta berarti pengakuan sebagai dokumen historis saja ataukah mempunyai akibat hukum, yaitu perkataan 'Ketuhanan' dalam Mukaddimah UUD 1945 berarti 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’atnya', sehingga atas dasar itu bisa diciptakan perundang-undangan yang bisa disesuaikan dengan syari’at Islam bagi pemeluknya?" Djuanda menjawab bahwa "pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945.

Jadi pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan." [62] Kemudian, pada 22 April 1959, Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan Konstituante di Bandung. Dalam pidato tersebut, ia menyerukan agar UUD 1945 diberlakukan kembali. Terkait dengan Piagam Jakarta, ia juga menjelaskan bahwa piagam tersebut dijiwai oleh "amanat penderitaan rakyat".

Menurutnya, "Piagam Jakarta ini memuat lengkap amanat penderitaan rakyat yang saya sebutkan tadi yaitu: satu masyarakat yang adil dan makmur, satu negara kesatuan yang berbentuk republik, satu badan permusyawaratan perwakilan rakyat." Ia juga menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah suatu "dokumen historis" yang telah "mempelopori dan mempengaruhi" UUD 1945.

Atas dasar itu, Soekarno menyatakan akan menyampaikan naskah Piagam Jakarta secara resmi di hadapan Konstituante. [63] Ia lalu mengumumkan bahwa jika Konstituante menyetujui ketentuan-ketentuan ini, ketentuan-ketentuan tersebut akan diberi sebutan " Piagam Bandung", dan piagam ini akan secara resmi mengakui Piagam Jakarta sebagai suatu dokumen historis.

[64] Perdebatan mengenai Piagam Jakarta di Konstituante [ sunting - sunting sumber ] Pada sidang Konstituante berikutnya, para tokoh Islam kembali mengangkat isu soal Piagam Jakarta. [65] Salah satunya adalah Saifuddin Zuhri dari Nahdlatul Ulama yang kelak akan menjadi Menteri Agama. Ia meminta agar pemerintah menyatakan bahwa Piagam Jakarta memiliki makna hukum dan dapat dijadikan sumber hukum untuk mengundangkan hukum Islam bagi Muslim.

[66] Di sisi lain, perwakilan dari Partai Kristen Indonesia, Johannes Chrisos Tomus Simorangkir, menyatakan bahwa Piagam Jakarta hanyalah dokumen historis yang mendahului Pembukaan UUD 1945, sehingga piagam tersebut bukan dan tidak dapat dijadikan sumber hukum.

[67] Abdoel Kahar Moezakir menyesalkan bahwa Piagam Jakarta diangkat lagi bukan untuk dijadikan undang-undang dasar, tetapi hanya untuk memuaskan kelompok Islam. [68] Perwakilan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Partai Syarikat Islam Indonesia menyatakan bahwa mereka akan mendukung pengembalian UUD 1945 jika Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan UUD 1945.

Perwakilan dari Partai Syarikat Islam Indonesia juga meminta agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga ditambahkan ke dalam Pasal 29 UUD 1945. [69] Perwakilan dari Nahdlatul Ulama Zainul Arifin mengumpamakan Piagam Jakarta sebagai pelita yang menjadi sumber cahaya UUD 1945 dan menerangi jalan bangsa Indonesia. Perumpamaan cahaya ini berasal dari Surah An-Nur 24:35-36 Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor mengenai Piagam Jakarta mencapai puncaknya ketika Zainul Arifin dari Nahdlatul Ulama menyampaikan pidatonya pada 12 Mei 1959.

Menurutnya, yang sebenarnya menjadi landasan Republik Indonesia bukanlah Pembukaan UUD 1945, tetapi Piagam Jakarta, karena piagam tersebutlah yang dianggap telah membuka jalan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia juga menggunakan perumpamaan cahaya dalam Surah An-Nur 24:35-36: Piagam Jakarta diumpamakan sebagai pelita yang menjadi sumber cahaya bagi UUD 1945 dan menerangkan jalan yang telah dan akan dilalui oleh bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, ia meyakini bahwa Piagam Jakarta sepatutnya diakui sebagai norma dasar negara dan perundang-undangannya. [70] Pandangan semacam ini ditentang oleh anggota Konstituante dari Partai Komunis Indonesia, M.A. Khanafiah, yang meyakini bahwa Piagam Jakarta hanyalah rancangan Pembukaan UUD 1945 yang tidak pernah disahkan oleh lembaga yang berwenang pada saat itu, yaitu PPKI.

[71] Pada 21 Mei, Perdana Menteri Djuanda menjawab berbagai pertanyaan anggota Konstituante terkait dengan pidato Soekarno pada 22 April. Ia menjelaskan bahwa meskipun pengakuan Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bukan berarti bahwa piagam ini langsung memiliki kekuatan hukum, piagam ini diakui telah menjiwai UUD 1945, terutama Pembukaan dan Pasal 29.

[72] Kemudian ia mempresentasikan rancangan Piagam Bandung yang berisi pengakuan tersebut. Terdapat perbedaan antara versi 21 Mei dengan versi yang dikemukakan pada bulan Februari dan April. Versi bulan Februari hanya mengakui keberadaan Piagam Jakarta, sementara versi April menambahkan keterangan bahwa Piagam Jakarta adalah suatu dokumen historis.

Versi Mei bahkan mengakui bahwa Piagam Jakarta memainkan peranan penting dalam kelahiran UUD 1945. [73] Versi Mei masih belum dapat memuaskan keinginan blok Islam.

Pada 26 Mei, mereka meminta penambahan tujuh kata dalam Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945. [74] Namun, pada 29 Mei, usulan ini gagal memperoleh dukungan dua pertiga anggota Konstituante: hanya 201 dari 466 anggota (atau sekitar 43,1%) yang mendukung usulan tersebut.

Akibatnya, blok Islam menolak mendukung pengembalian UUD 1945. [75] [76] Setelah pengembalian UUD 1945 [ sunting - sunting sumber ] Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Memorandum 1966 [ sunting - sunting sumber ] Soekarno ketika sedang membacakan Dekret 5 Juli 1959 Akibat kegagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan sebuah dekret yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945.

[77] Di dalam dekret ini juga terkandung pernyataan "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut." [78] Pernyataan ini muncul salah satunya atas dorongan dari tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Wahib Wahab, yang kemudian diangkat sebagai Menteri Agama. [79] Pada 22 Juni 1959, DPR secara aklamasi menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945.

[80] Pada 22 Juni 1963, hari lahir Piagam Jakarta untuk pertama kalinya dirayakan. Jenderal Abdul Haris Nasution, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, mengumumkan bahwa Piagam Jakarta "banyak mendapat ilham daripada hikmah 52 ribu surat-surat dari alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam" yang dialamatkan kepada Jawa Hokokai. [81] Kemudian, pada 5 Juli 1963 (empat tahun setelah dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959), Soekarno membacakan seluruh naskah Piagam Jakarta dan sesudahnya Pembukaan UUD 1945 untuk menunjukkan keterkaitan di antara kedua dokumen tersebut.

[82] Selanjutnya, pada 5 Juli 1966, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR, salah satu lembaga bentukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin) mengeluarkan sebuah memorandum mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) lalu "menerima baik" isi memorandum tersebut dalam Ketetapan Nomor XX/MPRS/1966. Di dalam memorandum ini terkandung pernyataan mengenai peranan historis Piagam Jakarta dalam proses penyusunan UUD 1945: "Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang kini terkenal sebagai 'Pidato Lahirnya Pancasila'." Pada saat yang sama, memorandum ini juga menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR, karena "merubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara".

Menurut cendekiawan Muslim Indonesia Mujiburrahman, bila dibandingkan dengan Pancasila, kedudukan Piagam Jakarta dalam memorandum ini tidak jelas dan lemah, tetapi piagam ini masih disebutkan oleh memorandum tersebut.

[83] Tuntutan penerapan Piagam Jakarta oleh kelompok Islam [ sunting - sunting sumber ] Menurut Mohamad Roem, kewajiban dalam tujuh kata Piagam Jakarta bukanlah kewajiban hukum, tetapi kewajiban agama yang pelaksanaannya tergantung pada masing-masing individu Pengakuan Piagam Jakarta oleh Dekret 5 Juli 1959 ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kelompok politik.

Di satu sisi, kelompok kebangsaan dan partai-partai non-Islam serta anti-Islam mengamati bahwa Piagam Jakarta hanya disebutkan di bagian pertimbangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Di sisi lain, kelompok Islam berpendapat bahwa Dekret 5 Juli 1959 telah memberikan kekuatan hukum bagi tujuh kata, sehingga dengan ini Muslim akan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam.

Bagi kelompok Islam, dekret ini juga menandakan bahwa hukum Islam khusus untuk Muslim Indonesia dapat diundangkan. [84] Politikus dari Nahdlatul Ulama Saifuddin Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, yang diangkat menjadi Menteri Agama pada tahun 1962, mengumumkan pada tahun 1963 saat perayaan hari lahir Piagam Jakarta bahwa piagam tersebut telah memicu Revolusi Nasional Indonesia, memiliki status konstitusional, dan berpengaruh terhadap setiap perundang-undangan dan kehidupan ideologis bangsa.

[85] Sebagai Menteri Agama, ia juga mencoba mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan Dekret 5 Juli 1959. [79] Pada saat perayaan hari jadi ke-40 Nahdlatul Ulama (31 Januari 1966), diadakan sebuah pawai, dan pesertanya memegang spanduk yang menuntut kembalinya Piagam Jakarta.

[86] Pada bulan yang sama, Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh merumuskan sebuah rancangan Pedoman Dasar. Pasal 4 Pedoman Dasar ini menyatakan bahwa tujuan organisasi mereka adalah untuk menyatukan semua ulama dan umat dalam upaya untuk menerapkan Piagam Jakarta dan memberlakukan syariat Islam untuk Muslim di provinsi tersebut. [87] Politikus Muslim Mohamad Roem mengambil sikap yang lebih moderat.

Dalam sebuah pidato yang ia sampaikan di Medan pada Februari 1967, ia menegaskan bahwa umat Islam wajib menerapkan syariat Islam terlepas dari apakah tujuh kata dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 atau Dekret 5 Juli 1959. Menurutnya, kewajiban ini bukanlah kewajiban hukum, tetapi kewajiban agama, dan pelaksanaan kewajiban ini bergantung kepada masing-masing pribadi.

[88] Kemudian, saat sidang MPRS pada Maret 1968, kelompok Islam meminta agar Piagam Jakarta juga dimasukkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi upaya ini gagal akibat penolakan dari kelompok militer, Kristen, dan kebangsaan. [89] Perdebatan antara kelompok Islam dan Kristen terkait makna historis Piagam Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Lambang Partai Katolik. Partai ini meyakini bahwa Piagam Jakarta tidak pernah memiliki kekuatan hukum di Indonesia Setelah sidang MPRS pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Maret 1968, perdebatan mengenai Piagam Jakarta kembali mencapai puncaknya dengan diterbitkannya artikel-artikel oleh kelompok Kristen dan Islam.

[89] Majalah Katolik Peraba menerbitkan sejumlah artikel yang mengkritik argumen pendukung Piagam Jakarta. Dalam salah satu artikel tersebut, Partai Katolik berpendapat bahwa Piagam Jakarta tidak pernah memiliki kekuatan hukum karena piagam tersebut hanyalah rancangan Pembukaan UUD 1945. Partai Katolik bahkan mengutip Sayuti Melik (salah satu anggota PPKI) yang menyatakan bahwa tidak ada bukti Panitia Sembilan pernah menandatangani rancangan Pembukaan yang dirumuskan pada 22 Juni 1945, dan hanya Mohammad Yamin yang menyebut rancangan ini dengan sebutan Piagam Jakarta.

Oleh sebab itu, menurut Partai Katolik, tidak ada yang salah dengan keputusan PPKI untuk menghapus tujuh kata. [90] Sehubungan dengan Dekret 5 Juli, Partai Katolik menafsirkan kata "menjiwai" sebagai pernyataan bahwa Pembukaan UUD 1945 berasal dari Piagam Jakarta. Walaupun begitu, Partai Katolik menegaskan bahwa istilah ini tidak menjadikan tujuh kata sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, karena jika hal tersebut diasumsikan benar, maka Piagam Jakarta bukan menjiwai, tetapi malah menggantikan Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, bagi Partai Katolik, penggunaan frasa "kami berkeyakinan" menandakan bahwa keyakinan tersebut hanyalah keyakinan Soekarno saja dan tidak memiliki kekuatan hukum.

[91] Redaksi majalah Peraba juga menyatakan bahwa pihak yang menuntut pengakuan Piagam Jakarta telah bertentangan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga menegaskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta.

Mereka merujuk pada sejarah ketika Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor dan Hatta diculik dan didesak oleh para pemuda untuk mempercepat proklamasi.

Para pemuda ini tidak ingin kemerdekaan Indonesia dikait-kaitkan dengan Jepang, sehingga mereka menolak penggunaan Piagam Jakarta untuk mengumandangkan proklamasi, mengingat piagam tersebut merupakan hasil dari badan bentukan Jepang, BPUPK. [92] Di sisi lain, politikus-politikus Muslim mencoba menunjukkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Piagam Jakarta.

Tokoh Muslim Hamka berpendapat bahwa sebelum Piagam Jakarta, gerakan kemerdekaan Indonesia terpecah menjadi dua golongan, yaitu Islam dan kebangsaan. Keduanya tidak saling menghormati, dan Hamka meyakini bahwa kompromi Piagam Jakarta-lah yang berhasil membuat kedua kelompok ini bersatu. Namun, tujuh kata dalam Piagam Jakarta kemudian malah dihapus satu hari setelah kemerdekaan.

Bagi Hamka, ini adalah tindakan yang tidak jujur atau bahkan curang dari pihak golongan kebangsaan. [90] Sementara itu, Menteri Agama Indonesia Muhammad Dahlan menyampaikan sebuah pidato saat hari jadi Piagam Jakarta pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa piagam tersebut merupakan sebuah langkah menuju kemerdekaan yang kemudian menjadi penggerak dan sumber inspirasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Dahlan juga meyakini bahwa isi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sejalan dengan isi Piagam Jakarta, dan ia juga mengklaim bahwa piagam tersebut sebenarnya menandai akhir dari pergerakan kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20.

[89] Selain itu, Dahlan menegaskan bahwa Dekret 5 Juli 1959 dan Memorandum DPRGR yang telah diterima oleh MPRS menjadikan Piagam Jakarta sebagai sumber hukum. [93] Pandangan militer mengenai Piagam Jakarta sendiri terpecah. Abdul Haris Nasution, yang telah menjadi Ketua MPRS, menyatakan di sebuah seminar yang diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur, pada Juli 1968 bahwa ia menolak gagasan pendirian negara Islam, tetapi ia mendukung keinginan umat Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta.

[94] Namun, ketika Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Islam ingin merayakan hari jadi Piagam Jakarta pada tahun 1968, mereka tidak mendapatkan izin dari Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta. Pemerintah saat itu juga meminta pegawai negeri sipil untuk tidak membuat pernyataan apapun mengenai Piagam Jakarta dan meminta mereka untuk tidak mengikuti perayaan hari jadi Piagam Jakarta.

Pada tahun berikutnya, Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Kolonel Soemadi melarang perayaan hari jadi Piagam Jakarta karena menurutnya ideologi negara sudah jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. [95] Upaya menerapkan Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan [ sunting - sunting sumber ] Semenjak akhir tahun 1960-an, para perwakilan dari golongan Islam mulai mencoba menerapkan isi Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan.

[96] Namun, mereka masih harus menentukan apa makna dari kewajiban menjalankan syariat Islam. [97] Seorang mantan pegiat Masyumi yang bernama Mohammad Saleh Suaidy menyatakan bahwa pada akhir 1960-an, Piagam Jakarta dapat direalisasikan dengan: (1) menyelesaikan rancangan hukum perkawinan Islam yang masih dibahas DPR; (2) mengatur pengumpulan dan pembagian zakat dan jika sistem ini berhasil, rancangan undang-undang mengenai zakat dapat diusulkan ke DPR; (3) menyatukan kurikulum pesantren di seluruh negeri; (4) meningkatkan keefisienan dan koordinasi dakwah; (5) mengaktifkan kembali Majelis Ilmiah Islam untuk mengembangkan konsep-konsep penting dalam agama Islam.

[98] Pada 22 Mei 1967, Departemen Agama mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Ummat Islam kepada DPRGR. [99] Di bagian penjelasan, tercantum pernyataan bahwa dengan adanya Dekret 5 Juli 1959, Piagam Jakarta dianggap sebagai bagian dari undang-undang dasar.

Namun, pada Februari 1969, Fraksi Partai Katolik di DPRGR menyatakan penolakannya terhadap rancangan undang-undang ini. Mereka mengeluarkan sebuah memorandum yang membuat sebuah dikotomi antara negara kebangsaan atau negara Islam. Menurut mereka, jika rancangan undang-undang ini disahkan, berarti landasan negara akan diganti dengan Piagam Jakarta.

[100] Pada akhirnya Presiden Indonesia saat itu Soeharto menarik rancangan undang-undang tersebut pada Juli 1973. [101] Secara keseluruhan, pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menanamkan ideologi Pancasila, sehingga mereka tidak memberi ruang untuk pembahasan mengenai Piagam Jakarta. [102] Pada tahun 1973, semua partai Islam dilebur menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru juga mewajibkan semua partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. [103] 1988: pembentukan peradilan agama dan ketakutan akan Piagam Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Mohammad Natsir mengkritik reaksi kelompok Kristen terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama Pada 1988, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. Partai Demokrasi Indonesia dan fraksi partai kebangsaan lainnya merasa khawatir bahwa pemerintah melalui rancangan undang-undang ini akan menerapkan syariat Islam.

[104] Teolog Yesuit Franz Magnis-Suseno memperingatkan bahwa tujuan penghapusan tujuh kata dari Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dapat memaksakan kehendak mereka kepada kelompok lain.

[105] Pada awal Juli 1989, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta agar setiap warga Muslim dapat dengan bebas memilih peradilan sipil atau agama, karena menurut mereka perbedaan antara Pancasila dan Piagam Jakarta adalah Pancasila tidak mewajibkan pelaksanaan syariat Islam. [106] Soeharto menjawab kritik dengan pernyataan bahwa rancangan undang-undang ini hanya ingin mewujudkan gagasan Pancasila dan UUD 1945, dan menurutnya rancangan undang-undang ini tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta.

[104] Para tokoh Muslim juga menampik keterkaitan antara rancangan undang-undang peradilan agama dengan Piagam Jakarta. [107] Mohammad Natsir menyatakan bahwa kelompok Kristen telah bertindak intoleran terhadap aspirasi-aspirasi umat Islam semenjak dikeluarkannya "ultimatum" untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.

Menurutnya, jika aspirasi umat Islam terus menerus dijegal oleh penolakan kelompok Kristen, umat Islam bisa merasa seperti warga kelas dua. [108] Di sisi lain, cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid dapat memahami mengapa kelompok Kristen menyatakan penolakan mereka. Menurutnya, kecurigaan bahwa Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan upaya untuk mewujudkan Piagam Jakarta dipicu oleh trauma politik dari masa lalu.

Ia lalu mengajak semua untuk melupakan trauma masa lalu dan memandang rancangan undang-undang tersebut sebagai suatu proses nasional. [109] Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) juga menyatakan bahwa mereka bisa memahami ketakutan masyarakat terkait rancangan undang-undang tersebut dan Piagam Jakarta, karena mereka mengamati bahwa dalam sejarah telah terjadi beberapa upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan agama.

[110] Tuntutan pengembalian Piagam Jakarta pada awal Reformasi (1999–2002) [ sunting - sunting sumber ] Desakan partai Islam [ sunting - sunting sumber ] Setelah tumbangnya Soeharto dan pencabutan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat pada tahun 1998, kembali muncul seruan untuk mendirikan negara Islam dan mengembalikan Piagam Jakarta. [111] Pada Oktober 1999, MPR untuk pertama kalinya menyelenggarakan sidang untuk mengamendemen UUD 1945.

[112] Kemudian, saat Sidang Tahunan MPR pada tahun 2000, dua partai Islam, yaitu PPP dan Partai Bulan Bintang (PBB, penerus Partai Masyumi), memulai kampanye untuk menambahkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 UUD 1945. [113] Berdasarkan usulan ini, rumusan Pancasila di Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. [114] Pasal 29 sendiri berbunyi: [115] • Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. • Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Politikus dari PBB M.S. Kaban menjelaskan bahwa pandangan fraksi partainya didasarkan pada Dekret 5 Juli 1959. Menurutnya, dekret ini telah menerangkan bahwa Piagam Jakarta dan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan.

Ia juga menampik kekhawatiran bahwa pembahasan Piagam Jakarta akan mengakibatkan disintegrasi nasional. [116] Habib Rizieq, pendiri Front Pembela Islam, menulis bahwa jika Piagam Jakarta dijadikan bagian dari undang-undang dasar, hal ini akan memperbaiki apa yang ia anggap sebagai sebuah kesalahan sejarah Kongres Mujahidin Indonesia I yang diselenggarakan pada Agustus 2000 juga menyerukan agar Piagam Jakarta menjadi bagian dari undang-undang dasar dan agar syariat Islam diberlakukan sebagai hukum negara.

[117] Upaya untuk mengembalikan Piagam Jakarta turut didukung oleh Front Pembela Islam (FPI). Pendiri FPI Habib Rizieq menerbitkan sebuah buku yang berjudul Dialog Piagam Jakarta pada Oktober 2000. Dalam buku ini, ia menyatakan bahwa jika Piagam Jakarta dijadikan bagian dari undang-undang dasar, hal ini akan memperbaiki sebuah kesalahan sejarah dan menjadi landasan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor yang kuat untuk negara Indonesia.

[118] Rizieq mengamati bahwa Soekarno sendiri menganggap Piagam Jakarta sebagai hasil dari perundingan yang sangat alot antara golongan Islam dan kebangsaan, dan menurutnya Soekarno telah menandatangani piagam tersebut tanpa keraguan.

[119] Ia menolak pendapat bahwa pengembalian Piagam Jakarta akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Menurutnya, Piagam Jakarta adalah jalan tengah antara dua keinginan yang sangat berbeda, yaitu keinginan golongan Islam untuk mendirikan negara Islam dan keinginan golongan kebangsaan untuk mendirikan negara sekuler.

Bagi Rizieq, peniadaan Piagam Jakarta merupakan pengkhianatan demokrasi dan penumbangan konstitusi, yang membuat banyak orang kecewa dan sedih. Pengembalian tujuh kata ke dalam undang-undang dasar dianggap oleh Rizieq sebagai obat yang dapat memulihkan hak yang telah dirampas. Dengan ini, Rizieq yakin bahwa konflik ideologi di Indonesia bisa diselesaikan. [120] Salah satu juru bicara untuk Fraksi PPP, Ali Hardi Kiai Demak, menyatakan pada tahun 2002 bahwa sebenarnya sudah ada perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan (UU No.

1 Tahun 1974), Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU No. 17 Tahun 1999), Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 38 Tahun 1999), serta Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU No. 44 Tahun 1999). Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa perkembangan-perkembangan ini sepatutnya diterima secara resmi dengan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pasal pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor UUD 1945.

[113] Di MPR pada saat itu juga terdapat sebuah fraksi yang disebut " Perserikatan Daulatul Ummah" (PDU). Fraksi ini terdiri dari berbagai partai kecil yang berhaluan Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ummat, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Daulat Rakyat, dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. [121] Atas desakan dari FPI, Hizbut Tahrir, dan Majelis Mujahidin Indonesia, Fraksi PDU menuntut agar tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam ayat kedua Pasal 29 UUD 1945, sementara yang ingin diamendemen PBB dan PPP adalah ayat pertama.

[122] Kemudian, saat MPR menggelar sidang terakhirnya untuk mengamendemen konstitusi pada tahun 2002, PBB dan PDU secara resmi meminta agar tujuh kata dimasukkan ke dalam Pasal 29. [114] Penolakan Piagam Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Lambang Muhammadiyah.

Penolakan Muhammadiyah terhadap usulan untuk memasukkan tujuh kata ke dalam Pasal 29 UUD 1945 telah mengecewakan Laskar Jihad di Kota Surakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menentang dimasukannya Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945.

[123] Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menolak usulan PBB dan PDU tahun 2002 terkait amendemen Pasal 29. [124] Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyatakan pada September 2001 bahwa penerapan kembali Piagam Jakarta hanya akan membebankan negara yang baru saja terancam bubar. [125] Beberapa cendekiawan Muslim lainnya, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Masdar F. Mas'udi, dan Ulil Abshar Abdalla, juga menolak usulan tersebut.

[126] Penolakan dari Muhammadiyah sendiri sangat mengecewakan Laskar Jihad di Kota Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, Jawa Tengah.

[127] Piagam Madinah: usulan alternatif dari Fraksi Reformasi [ sunting - sunting sumber ] Sehubungan dengan amendemen Pasal 29(1) UUD 1945, fraksi-fraksi berhaluan kebangsaan (seperti Fraksi PDIP, Partai Golongan Karya, Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa) dan Fraksi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) ingin mempertahankan pasal tersebut sebagaimana adanya, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.".

[128] Sementara itu, Fraksi PPP, PBB, dan PDU menginginkan agar tujuh kata dimasukkan ke dalam tersebut sehingga menjadi berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

[128] Di sisi lain, dua partai berhaluan Islam yang tergabung dalam "Fraksi Reformasi", yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK, kini disebut Partai Keadilan Sejahtera), mengajukan alternatif yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

[129] Usulan ini mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor (PKB).

[130] Usulan Fraksi Reformasi diberi julukan " Piagam Madinah" karena dianggap mencerminkan piagam dengan nama yang sama yang disusun oleh Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan antaragama. [129] Pakar hukum tata negara Indonesia Arskal Salim berkomentar bahwa Piagam Madinah akan menciptakan sistem yang sangat mirip dengan sistem millet (sistem yang mengizinkan masing-masing umat agama untuk menjalankan hukum mereka sendiri) di Kesultanan Utsmaniyah.

[131] Fraksi PK menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan mengapa mereka mendukung Piagam Madinah alih-alih Piagam Jakarta. Pertama, Piagam Jakarta dirasa masih belum final, dan piagam tersebut bukan dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia.

Kedua, naskah Piagam Jakarta diyakini hanya berlaku untuk Muslim, dan ini dianggap tidak sejalan dengan Islam yang berupa "rahmatan lil alamin" (rahmat bagi seluruh alam). Ketiga, bila dibandingkan dengan Piagam Jakarta, Piagam Madinah dinilai lebih sesuai dengan Islam, karena Piagam Madinah mengakui kebebasan hukum masing-masing agama, sementara Piagam Jakarta hanya memberi keistimewaan hukum bagi satu agama saja.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

{INSERTKEYS} [132] Sementara itu, Presiden PK pada saat itu Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa peran Piagam Jakarta sebagai kompromi antara dua golongan sudah selesai.

[130] Salah satu tokoh PK, Mutammimul Ula, juga menjelaskan bahwa partainya sebagai partai kecil ingin menghindari sentimen yang terkait dengan Piagam Jakarta.

Menurutnya, Piagam Madinah juga menjalankan syariat Islam seperti halnya Piagam Jakarta. Dengan usulan alternatif Piagam Madinah, partainya dapat mempertimbangkan situasi politik nasional saat itu yang tidak mendukung pemberlakuan Piagam Jakarta, sekaligus memenuhi aspirasi pemilih PK yang menginginkan penegakan syariat Islam melalui amendemen Pasal 29 UUD 1945. [133] Kegagalan upaya mengembalikan Piagam Jakarta lewat amendemen [ sunting - sunting sumber ] Pada tahun 1999, Badan Pekerja MPR menugaskan persiapan materi pokok-pokok amendemen kepada Panitia Ad Hoc I, yaitu sebuah panitia yang terdiri dari 45 anggota dengan perwakilan proporsional dari semua fraksi di MPR.

[112] Tiga alternatif rancangan untuk mengamendemen Pasal 29 (tidak ada perubahan, Piagam Jakarta, dan Piagam Madinah) dibahas oleh panitia ini pada Juni 2002. [134] Ketiga alternatif ini dirangkum oleh tabel berikut: [135] Fraksi Pendukung Rancangan Bunyi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, TNI/POLRI Alternatif Pertama (tidak ada perubahan) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Perserikatan Daulatul Ummah Alternatif Kedua (Piagam Jakarta) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Bangsa Alternatif Ketiga (Piagam Madinah) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya" Sumber: Salim 2008, hlm.

104 Mengingat ketiga alternatif ini tidak ada yang mendapatkan dukungan mayoritas, Yusuf Muhammad dari PKB mengusulkan sebuah kompromi pada 13 Juni. Ia menggagas agar dalam rumusan tujuh kata, istilah "kewajiban" diganti menjadi "kesungguhan", sehingga rancangan kalimatnya berbunyi "dengan kesungguhan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

[136] Kompromi ini juga gagal memperoleh dukungan mayoritas, sehingga ia mengusulkan agar ayat pertama Pasal 29 dibiarkan sebagaimana adanya, tetapi ayat kedua diamendemen menjadi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya". [137] Setelah pembahasan panjang yang tak kunjung membuahkan hasil, ketiga alternatif ini diajukan ke Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2002 untuk melalui mekanisme pemungutan suara.

Perwakilan dari Fraksi PDU dan PBB sekali lagi menegaskan pentingnya mengembalikan kesatuan Piagam Jakarta dan UUD 1945 dengan memasukkan tujuh kata ke dalam Pasal 29. Hartono Marjono dari PDU bahkan mengklaim bahwa penentang usulan ini telah dipengaruhi oleh propaganda dan kampanye Zionis. [138] Walaupun begitu, usulan ini gagal mendapatkan dukungan mayoritas.

[139] Usulan mengenai Piagam Madinah juga ditolak. [140] Fraksi PKB bahkan berubah haluan dan mendukung agar Pasal 29 dipertahankan sebagaimana adanya. [141] Walaupun kedua usulan partai-partai Islam gagal mendapatkan dukungan mayoritas, usulan-usulan ini masih didukung oleh banyak orang Muslim di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh surat kabar Kompas pada Agustus 2002, usulan Piagam Madinah didukung oleh 49,2% responden, sementara usulan Piagam Jakarta mendapat dukungan dari 8,2% responden. Jika keduanya digabung, 57,4% dapat dikatakan mendukung amendemen Pasal 29 UUD 1945, sementara hanya 38,2% yang ingin agar pasal tersebut dibiarkan seperti sebelumnya.

[131] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: • ^ Nama resmi badan ini sebenarnya adalah "Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan". Nama ini tidak mencakup "Indonesia" karena badan ini pertama kali dibentuk oleh Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya berwenang di Jawa, dan maklumat yang mengumumkan pendirian badan ini juga hanya menyebut wilayah Jawa.

Angkatan Darat ke-25 yang berwenang di Sumatra baru mengizinkan pembentukan BPUPK untuk Sumatra pada 25 Juli 1945. Di sisi lain, Angkatan Laut Jepang yang memiliki wewenang di Kalimantan dan Indonesia Timur tidak mengizinkan pembentukan badan persiapan kemerdekaan. Lihat Kusuma & Elson 2011, hlm. 196-197, catatan kaki 3 Catatan kaki [ sunting - sunting sumber ] • ^ Hosen 2007, hlm. 60. • ^ Benda 1958, hlm. 153. • ^ Formichi 2012, hlm. 75. • ^ Anshari 1976, hlm.

14. • ^ Elson 2009, hlm. 108-109 & catatan kaki 24. • ^ Kusuma & Elson 2011, hlm. 196-197, catatan kaki 3. • ^ Hosen 2007, hlm. 61. • ^ Anshari 1976, hlm. 37. • ^ Butt & Lindsey 2012, hlm. 227. • ^ Kusuma 2004, hlm.

80. • ^ Elson 2009, hlm. 111-112. • ^ Boland 1971, hlm. 22. • ^ Taniredja & Suyahmo 2020, hlm. 245. • ^ Elson 2009, hlm. 112. • ^ Fealy & Hooker 2006, hlm. 47. • ^ Madinier 2012, hlm. 76. • ^ Hosen 2007, hlm. 62. • ^ Boland 1971, hlm. 25. • ^ a b Schindehütte 2006, hlm. 229-230. • ^ Schindehütte 2006, hlm. 230. • ^ Jegalus 2009, hlm. 25. • ^ Elson 2009, hlm. 113. • ^ a b Boland 1971, hlm. 27.

• ^ Elson 2009, hlm. 112-113. • ^ Salim 2008, hlm. 64. • ^ Schindehütte 2006, hlm. 125. • ^ Elson 2009, hlm. 114. • ^ Elson 2009, hlm. 115. • ^ Boland 1971, hlm. 29. • ^ Anshari 1976, hlm. 28-29. • ^ Elson 2009, hlm.

115-116. • ^ Anshari 1976, hlm. 29. • ^ Anshari 1976, hlm. 56. • ^ a b c Elson 2009, hlm. 116. • ^ Kusuma 2004, hlm. 329. • ^ Salim 2008, hlm. 65-66. • ^ Elson 2009, hlm. 117. • ^ Madinier 2012, hlm. 77. • ^ Elson 2013, hlm. 379. • ^ a b Elson 2009, hlm.

119. {/INSERTKEYS}

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

• ^ Anshari 1976, hlm. 46. • ^ Salim 2008, hlm. 68. • ^ a b Elson 2009, hlm. 120. • ^ Boland 1971, hlm. 36. • ^ a b Elson 2009, hlm. 121. • ^ Jegalus 2009, hlm. 45. • ^ Anshari 1976, hlm. 42. • ^ Anshari 1976, hlm. 65. • ^ Elson 2009, hlm.

122. • ^ Anshari 1976, hlm. 64. • ^ a b Elson 2009, hlm. 127. • ^ Boland 1971, hlm. 106. • ^ Elson 2009, hlm.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

126. • ^ Boland 1971, hlm. 90. • ^ Boland 1971, hlm. 82. • ^ Madinier 2012, hlm. 319. • ^ Elson 2013, hlm. 393. • ^ Madinier 2012, hlm. 79. • ^ Anshari 1976, hlm. 79. • ^ Anshari 1976, hlm. 79-80. • ^ Boland 1971, hlm. 92. • ^ a b Boland 1971, hlm. 93. • ^ Anshari 1976, hlm. 83. • ^ Anshari 1976, hlm. 84. • ^ Boland 1971, hlm. 94. • ^ Boland 1971, hlm.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

95. • ^ Anshari 1976, hlm. 84-85. • ^ Anshari 1976, hlm. 86. • ^ Anshari 1976, hlm. 86-87. • ^ Boland 1971, hlm. 96. • ^ Elson 2013, hlm.

397-398. • ^ Anshari 1976, hlm. 88. • ^ Anshari 1976, hlm. 89. • ^ Anshari 1976, hlm. 89-90. • ^ Anshari 1976, hlm. 90-91. • ^ Boland 1971, hlm. 98. • ^ Jegalus 2009, hlm. 31. • ^ Salim 2008, hlm. 86. • ^ a b Mujiburrahman 2006, hlm. 130. • ^ Anshari 1976, hlm. 95. • ^ Anshari 1976, hlm. 26. • ^ Anshari 1976, hlm. 113. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 108. • ^ Boland 1971, hlm. 101. • ^ Anshari 1976, hlm. 107. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 107. • ^ Salim 2008, hlm. 146. • ^ Boland 1971, hlm.

160-161. • ^ a b c Mujiburrahman 2006, hlm. 109. • ^ a b Mujiburrahman 2006, hlm. 110. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 112. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 111. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 113. • ^ Abdillah 1997, hlm. 50. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 114. • ^ Jegalus 2009, hlm. 66. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 115. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 117. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 160. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm.

161. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 163. • ^ Butt & Lindsey 2012, hlm. 230. • ^ Salim 2008, hlm. 49.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

• ^ a b Abdillah 1997, hlm. 33. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 195. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 196. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 199.

• ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 198. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 200. • ^ Mujiburrahman 2006, hlm. 202. • ^ Jegalus 2009, hlm. 62, 68. • ^ a b Elson 2013, hlm. 404. • ^ a b Salim 2008, hlm. 95. • ^ a b Butt & Lindsey 2012, hlm. 232. • ^ Jegalus 2009, hlm. 196. • ^ Elson 2013, hlm. 411. • ^ Hosen 2005, hlm. 425. • ^ Fealy & Hooker 2006, hlm. 234. • ^ Fealy & Hooker 2006, hlm. 235. • ^ Fealy & Hooker 2006, hlm. 236. • ^ Salim 2008, hlm. 97. • ^ Salim 2008, hlm. 98. • ^ Salim 2008, hlm.

89. • ^ Salim 2008, hlm. 93. • ^ Hosen 2007, hlm. 93-94. • ^ Jahroni 2008, hlm. 69. • ^ Hosen 2005, hlm. 426. • ^ a b Salim 2008, hlm. 90, 104. • ^ a b Salim 2008, hlm. 99-100. • ^ a b Salim 2008, hlm. 101. • ^ a b Salim 2008, hlm. 174. • ^ Salim 2008, hlm. 100. • ^ Hosen 2005, hlm. 432. • ^ Salim 2008, hlm. 103, 108. • ^ Salim 2008, hlm. 104. • ^ Salim 2008, hlm. 102. • ^ Salim 2008, hlm. 103. • ^ Elson 2013, hlm. 418-419. • ^ Elson 2013, hlm. 418. • ^ Salim 2008, hlm. 106. • ^ Salim 2008, hlm.

101-102. Daftar pustaka [ sunting - sunting sumber ] • Abdillah, Masykuri (1997), Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966–1993), Hamburg: Abera • Anshari, Saifuddin (1976), The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman’s Agreement between the Islamic and the Secular Nationalists in Modern Indonesia (Disertasi), Montreal: McGill University • Benda, Harry (1958), The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942–1945, Den Haag dan Bandung: W.

Van Hoeve • Boland, B.J. (1971), The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Den Haag: Martinus Nijhoff • Butt, Simon; Lindsey, Tim (2012), The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis, Oxford: Hart Publishing • Elson, R.E.

(2009), "Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945", Indonesia, 88: 105–130 Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Elson, R.E. (2013), "Two Failed Attempts to Islamize the Indonesian Constitution", Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 28 (3): 379–437 • Fealy, Greg; Hooker, Virginia (2006), Voices of Islam in Southeast Asia.

A Contemporary Sourcebook, Singapura: ISEAS • Formichi, Chiara (2012), Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia, Leiden: KITLV Press • Hosen, Nadirsyah (2005), "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate", Journal of Southeast Asian Studies, 36 (3): 419–440 • Hosen, Nadirsyah (2007), Shari’a & Constitutional Reform in Indonesia, Singapura: ISEAS • Jahroni, Jajang (2008), Defending the Majesty of Islam: Indonesia’s Front Pembela Islam 1998–2003, Chiang Mai: Silkworm Books • Jegalus, Norbertus (2009), Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion untersucht am Beispiel der Pancasila, München: Herbert Utz Verlag • Kusuma, A.B.

(2004), Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia • Kusuma, A.B.; Elson, R.E.

(2011), "A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209 • Madinier, Rémy (2012), L’Indonesie, entre démocratie musulmane et Islam intégral: histoire du parti Masjumi (1945–1960), Paris: Karthala • Mujiburrahman (2006), Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order, Leiden/Amsterdam: Amsterdam University Press • Salim, Arskal (2008), Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Honolulu: University of Hawaii Press • Schindehütte, Matti (2006), Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft – Religion als politischer Faktor innerhalb der Entwicklung der Pancasila Indonesiens, Hamburg: Abera Verlag • Taniredja, Tukiran; Suyahmo (2020), Pancasila Dasar Negara Paripurna, Jakarta: Kencana Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor lanjut [ sunting - sunting sumber ] • Anshari, Endang Saifuddin (1997), Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945–1959) (edisi ke-3), Jakarta: Gema Insani Press • Anshari, Saifuddin (1979), The Jakarta Charter 1945: The Struggle for an Islamic Constitution in Indonesia, Kuala Lumpur: ABIM • Hilmy, Masdar (2010), Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism, Singapura: ISEAS • Indrayana, Denny (2008), Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-making in Transition, Jakarta: Penerbit Buku Kompas • Kim, Hyung-Jun (1998), "The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia", Journal of Southeast Asian Studies, 29 (2): 357–373 Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Halaman ini terakhir diubah pada 30 April 2022, pukul 01.16.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • SENI TEATER 1. Teater modern berkembang pada umumnya memperoleh pengaruh dari budaya. a. primitif b. pendatang c. kosmopolitan d. barat e.

hedonisme 2. Berikut ini yang bukan termasuk unsur sastra dalam sebuah drama adalah. a. perwatakan b. tema c.

tata musik d. penokohan e. alur 3. Salah satu contoh dari teater modern yang pernah dipentaskan oleh dramawan Indonesia adalah seperti di bawah ini, kecuali. a. Manusia Baru b. Lukisan Massa c. Dokter Bisma d. Taufan di Atas Asia e.

Ramayana 4. Ciri khas dari teater modern, diantaranya dapat terlihat dari. a. para pemainnya b. penulis skenarionya c. bahasa yang digunakannya d. penataan panggung dan dekorasi e. nilai yang disuguhkan 5. Tuan Amin adalah salah satu contoh karya teater modern yagn merupakan hasil karya.

a. Sanoesi Pane b. Armyn Pane c. El Hakim d. Idrus e. Amal Hamzah 6. Bentuk drama yang pemainnya berbicara sendiri tanpa ada lawan bermain disebut drama. a. monolog b. drama absurd c. drama minikata d. kontemplasi e.meditasi 7. Pemilihan pemain dalam sebuah drama disebut.

a. aktor b. shooting c. casting d. editing e. cutting 8. Pengarang drama absurd yang terkenal di Indonesia adalah. a. Idrus b. Sanoesi Pane c. Muhammad Yamin d. Iwan Simatupang e. W.S. Rendra 9. Berikut adalah salah satu persamaan dari drama tradisional dan drama modern, yaitu. a. memiliki pementasan dan dekorasi b.

memiliki naskah c. cerita berdasarkan sumber yang sama d. mengandalkan tarian e. diiringi musik yang sama 10. Teater modern ide ceritanya biasanya berasal dari. a. kisah kerajaan b. dongeng c. Hikayat d. legenda e. kehidupan bermasyarakat sehari-hari 11. Teater terkini yang sudah jauh meninggalkan teater tradisional adalah. Jawaban: teater kontemporer 12. Jenis teater dikelompokkan menjadi dua, yaitu.

Jawaban: teater tradisional dan nontradisional 13. Jenis drama yang diperankan oleh seorang pemain disebut. Jawaban: monolog 14.

Salah satu pengarang drama absurd adalah. Jawaban: Iwan Simatupang 15. Drama yang menggunakan kata seminim mungkin disebut drama. Jawaban: minikata 16. Seorang dramawan, penyair, sekaligus budayawan terkenal yang dijuluki “Si Burung Merak” adalah.

Jawaban: W.S. Rendra 17. Seorang yang dikenal sebagai sutradara yang bertangan dingin adalah. Jawaban: Arifin C. Noer 18. Keindahan cerita dalam drama atau teater terletak pada permasalahan yang disebut. Jawaban: Isi cerita 19.

Rangkaian cerita yang saling berhubungan dengan menggunakan hukum sebab akibat adalah. Jawaban: alur cerita/plot 20. Nilai yang dihubungkan dengan makna sebuah benda/kebendaan adalah. Jawaban: nilai material 21. Jelaskan perbedaan teater tradisional dengan teater modern!

Jawaban: perbedaan teter tradisional dengan teater modern adalah sebagai berikut: a. Teater tradisional - bertolak dari sastra lisan - tidak ada naskah - sumber cerita dari kerjaan/dongeng - bersifat improvisasi - mengandalkan segi tari dan lagu - bersifat statis b. Teater modern - bertolak dari sastra drama - ada naskah drama - sumber cerita dari kehidupan masyarakat sehari-hari - peran sudah dibagi sesuai naskah, - mengandalkan segi gerak dan dialog - bersifat dinamis 22.

Sebutkan beberapa naskah drama modern pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor pernah dipentaskan! Jawaban: naskah drama yang pernah dipentaskan adalah sebagai berikut. a. Dokter Bisma b. Manusia Baru e. Ken Arok d. Taufan di Atas Asia e. Tuan Amin 23. Sebutkan tokoh-tokoh teater nontradisional! Jawaban: Tokoh-tokoh teater nontradisional adalah sebagai berikut.

a. Armyn Pane b. Sanusi Pane c. Idrus d. Usmar Ismail 24. Sebutkan keunikan teater modern! Jawaban: keunikan teater modern adalah sebagai berikut. a. naskah sudah b. cerita lebih bervariasi c. perencanaan lebih kompleks d. tidak lagi mengandalkan tari dan lagu 25. Sebutkan persamaan teater tradisional dengan teater modern! Jawaban: persamaan teater tradisional dan teater modern adalah sebagai berikut: a. memiliki perlengkapan pementasan yang sama, seperti dekorasi, tata busana, tata musik, dan tata rias.

b. memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media ekspresi, sarana hiburan, dan media pendidikan c. memiliki anatomi drama yang sama, yaitu babak, adegan, dan dialog 26. Teater sebagai kegiatan berkesenian yang mengacu kepada kegiatan dan pertunjukkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali …. a. lakon b. Pemeran c. Sutradara d. Pentase. e.sponsor 27. Unsur pertama yang terdapat dalam kegiatan teater adalah ….

a. naskah b. penonton c. publik d. promotor e. produser 28. Bagian pembuka dalam sebuah drama yang maksudnya untuk memberikan pengarahan kepada pembaca atau penonton disebut …. a.dialog b. prolog c. epilog d. solilokui e. monolog 29. Orang yang bertugas mewujudkan gagasan penulis drama di atas pentas secara utuh dan benar adalah …. a. produser b. dramawan c. sastrawan d. Pemeran e. promotor 30. Bentuk teater yang secara tegas memisahkan tempat antara pentas dan tempat penonton disebut ….

a. nonprosenium b. apron c. prosenium d. interior e.pentas portabel 31. Kehadiran seorang penonton sama pentingnya dengan permainan terbaik dari seorang aktor jika hal itu dilihat dari segi keberhasilan sebuah pementasan.

Pernyataan tersebut dinyatakan oleh…. a. Richard Bouleslavsky b. Arifin C. Noor pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor. Umar Khayam d. Samuel Becket e. Aris Toteles 32.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran jumlah penonton pada saat pagelaran berlangsung, kecuali …. a. Publikasi yang gencar b. Popularitas kelompok c. kualitas pemain baik d. kerja sama yang baikdengan berbagai pihak e. kostum mewah 33. Bentuk setting yang sama sekali tidak menggunakan alat-alat tertentu selain tempat di mana lakon dimainkan,termasukjenis setting….

a. konvensional set b. interior set c. natural set d. tradisional set e. modern set 34. Dalam merias seorang pemain, penata rias harus mempertimbangkanaspek-aspek berikut ini, kecuali…. a. gambaran fisik pelaku b. harga bahan rias murah c. warna kebangsaan d. efek sinar lampu pentas yang mungkin dihasilkan e. pemilihan bahan rias 35. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi dari teater rakyat adalah …. a. Sebagai alat pendidikan masyarakat b.

Sebagai alat penebal perasaan solidaritaskolektif c. Sebagai alat mempertahankan suatu budaya bangsa d. Sebagai alat yang memungkinkan seseorang biasa bertindak dengan penuh kekuasaan terhadap orang yang menyeleweng e.

Sebagai alat untuk mengeluarkan protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat 36. Secara umum, teater tradisional rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…. a. Cerita digarap berdasarkan fenomena terbaru.

b. Unsur lawakan selalu muncul. c. Nilai dan laku dramatik dilakukan secara spontan. d. Penonton mengikuti pertunjukkan secara santai. e. Tempat pertunjukkan teruka dalam bentuk arena. 37. Menurut Dr. A.H. Nasution, suatu hasil karya seni dituntun untuk memiliki kriteria-kriteria berikut ini,kecuali….

a. Etika b. estetika c. konsultatif d. Efektif e. edukatif 38. Perkembangan tater Barat di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan…. a. Jepang b. Indo-Eropa c. Hindia Belanda d. Portugis e. Yunani Kuno 39.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

Teater Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia mulai tumbuh dan berkembang secara baik pada masa pendudukan …. a. Jepang b. Portugis c. Indo-Belanda d. spanyol e. Indo-Eropa 40. Teater klasik barat bersumber dari teater ….

a. Amereka Serikat b. Roma c. Portugis d. Belanda e. Yunani Kuno 41. Era kebangkitan teater modern Indonesia ditandai oleh kelompok teater bernama …. a. teater dardanella b. teater klasik c. teater Orion d. teater beling e. teater Tjahaya Timoer 42. Terlahirnya seniman-seniman teater dan film Indonesia yang berkualitas dan mengabdikan diri sepenuhnya bag perkembangan teater ditandai dengan munculnya ….

a. CHAOS b. LEKRA c. ASDRAFI d. AMI e. HSBI 43. Pada akhir abad XXberkembang pula gaya absurdisme dalam teater Indonesia.

Absurdisme artinya ….

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

a. rasional b. tak masuk akal c. normal d. tabu e. ekpresionis 44. Tokoh-tokoh teater absurd adalah sebagai berikut, kecuali…. a. Jean Paul Sartre b. Eugene Lonesco c. Albert Camus d. Ares Toteles e. Samuel Becket 45. Dalam pementasan drama, plot dan karakter diwujudkan melalui …. a. kostum b. panggung c. properti d. amanat e. laku (action) 46. Pelaku yang menyebabkan timbulnya konflik dalam cerita adalah …. a. tritagonis b. sampingan c. figuran d. sentral e. antagonis 47. Garis laku menurut Aris Toteles adalah sebagai berikut, kecuali ….

a. exposition b. epitasio c. protasis d. catastasis e. catastrophe 48. Permasalahan yang paling dominan menjiwai suatu naskah drama dari awal sampai akhir cerita disebut ….

a. tema minor b. tema mayor c. subtema d. tema cabang e. tema sampingan 49. Dilihat dari cara menyusun bagian-bagiannya, alur atau plot cerita dapat dibedakan menjadi beberapa macam, kecuali …. a. progresif b. alur cabang c. alur sorot balik d. alur campuran e.

flashback 50. Gambaran umum bagian alur yang menggambarkan kehadiran beberapa tokoh yang belum mempunyai masalah atau menggambarkan suasana yaitu bagian …. a. resolusi b. klimaks c. paparan (eksposisi) d.

peleraian e. penggawatan (komplikasi) 51. Ada tiga unsur utama dalam proses pengakuan sebuah benda untuk dapat disebut karya seni, yaitu…. a. peragaan, properti, seniman b. publik seni, benda seni, penonton c. struktur batin, pesan, seniman d. benda seni, panggung, lighting e. seniman, benda seni,publik seni 52. Dalam pemindahan atau penyaduran karya drama dituntun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kecuali….

a. Plot cerita tidak boleh berubah b. Karakterisasi hanya sebagian yang boleh diubah c. Latar budaya harus utuh d. Karakterisasi dalam keseluruhan teks tidak boleh berubah e. Persoalan-persoalan yang terdapat dalam teks asli kemungkinan terjadi pula di dalam konteks budaya yang diadaptasi 53.

Secara garis besar, latar dalam drama dapat dikelompokkkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu …. a. latar waktu, latar tempat, latar sosial b. latar politik, latar geografis, latar sosial c. latar waktu, latar zaman, latar sosial d. latar waktu, latar tempat, latar ekonomi e. latar intern, latar tempat, latar strata 54. Konflik-konflik yang muncul dalam cerita drama saling berkaitan satu dengan lainnya, kecuali ….

a. Adanya hukum kausalitas(sebab-akibat) b. Kesatuan rangkaian peristiwa( unity) c. Terjadinya kejutan (suspensi) d.

Aspek kemasukakalan (plausibiliti) e. Masalah kejiwaan 55. Dalam menciptakan nama penokohan drama cerita drama, dapat mengacu hal-halberikut ini,kecuali ….

a. berdasarkan asal-usul daerah b. berdasarkan profesinya c. berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tokoh.

d. berdasarkan status sosial e. berdasarkan kondisi fisik 56. Cara memilih pemeran dilakukan dengan Jawaban: casting 57. Bagian kahir naskah disebut. Jawaban: epilog 58. Ekspresi termasuk terknik olah. Jawaban: tubuh 59. Dalam melakukan kegiatan teater perlu diutamakan prinsip. Jawaban: kerja sama 60. Waktu, tempat, dan suasana yang melatarbelakangi terjadinya suatu cerita disebut.

Jawaban: setting 61. Tahapan yang paling dinanti-natikan pemain adalah tahap. Jawaban: pementasan 62. Teknik yang berhubungan dengan dialog-dialog yang dilakukan oleh tokoh dan harus menggambarkan karakter dari tokoh tersebut disebut teknik. Jawaban: memberi isi 63. Pentas atau arena untuk bermain drama pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

Jawaban: panggung 64. Pemandangan yang menjadikan latar belakang dari suatu tempat yang digunakan untuk memainkan lakon disebut. Jawaban: dekorasi 65. Pemilihan naskah merupakan bagian.pergelaran Jawaban: persiapan 66. Sebutkan hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan pementasan teater! Jawaban: a. memilih naskah drama b.

memilih sutradara c. memilih pembantu sutradara d. memilih pemain (casting) 67. Jelaskan yang dimaksud dengan olah tubuh, pikiran, dan suara! Jawaban: 1. Olah tubuh adalah latihan gerakan guna melatih tubuh untuk memainkan tindakan tokoh di depan penonton. 2. Olah suara adalah latihan pengucapan dalam kegiatan teater 3. Olah pikiran adalah latihan yang dilakukan guna menghayati karakter tokoh. 68. Sebutkan unsur-unsur apa saja yang bersentuhan dengan naskah!

Jawaban: a. pimpinan artistik b. stage manager c. property master d. penata cahaya e. penata kostum f. penata setting g. penata rias h. penata musik 69. Sebutkan dan jelaskan ketiga tahap latihan! Jawaban: 1. Pemanasan, yaitu tahapan dalam latihan yang dilakukan dalam bentuk latihan pernapasan, dan konsentrasi 2. Inti, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan skill dalam memainkan peran yang meliputi: - Latihan membaca - Latihan blocking - Latihan karya - Latiha pengucapan - Latihan umum 3.

Penenangan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi dan pernapasan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum latihan. 70. Tuliskan lima saja langkah yang harus dilakukan dalam bermain peran menurut Rendra! Jawaban: 1. Mengumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh sang pemeran dalam drama itu. 2. Mengumpulkan sifat-sifat (watak) sang peran, lalu dihubungkan dengan tindakan pokok.

Tentukan tindakan mana yang harus ditonjolkan. 3. Mencari sifat-sifat yang harus ditonjolkan oleh pemeran. 4. Mencari tekanan-tekanan kata pada kalimat yang harus diucapkan oleh pemeran. 5. Memadukan gerakan-gerakan (pantomimik) dengan air muka (mimik) agar dapat mengekspresikan watak tokoh yang diperankan.

Sumber soal dan jawaban : Nur Fadillah (SMAN 1 KENDARI) Wallahu a'lam Kisah sukses 10 May 2020 at 07:37 CERITA SUKSES SAYA NGURUS IJAZAH Assalamualaikum saya bambang asal dari jawa timur sedikit saya ingin berbagi cerita masalah ijazah saya yang kemarin mulai dari SD sampai SMA saya hangus terbakar, tapi alhamdulillah untung saja ada salah satu keluarga saya yang bekerja di salah satu dinas kabupaten di wilayah jawa timur dia memberikan petunjuk cara mengurus ijazah saya yang hilang, dia memberikan no hp BPK DR SUTANTO S.H, M.A beliau selaku kepala biro umum di kantor kemendikbud pusat jakarta nomor hp beliau 0853-2174-0123, alhamdulillah beliau betul betul bisa ngurusin masalah ijazah saya, alhamdulillah setelah saya tlp beliau di nomor hp/WA 0853-2174-0123, saya di beri petunjuk untuk mempersiap'kan berkas yang di butuh'kan sama beliau dan hari itu juga saya langsun email berkas'nya dan saya juga langsun selesai'kan ADM'nya 50% dan sisa'nya langsun saya selesai'kan juga setelah ijazah saya sudah ke terima, alhamdulillah proses'nya sangat cepat hanya dalam 1 minggu berkas ijazah saya sudah ke terima.alhamdulillah terima kasih kpd bpk DR SUTANTO S.H,M.A berkat bantuan bpk lamaran kerja saya sudah di terima, bagi saudara/i yang lagi bermasalah malah ijazah silah'kan hub beliau semoga beliau bisa bantu, dan ternyata juga beliau bisa bantu dengan menu di bawah ini wassalam.

1. Beliau bisa membantu anda yang kesulitan : – Ingin kuliah tapi gak ada waktu karena terbentur jam kerja – Ijazah hilang, rusak, dicuri, kebakaran dan kecelakaan faktor lain, dll. – Drop out takut dimarahin ortu – IPK jelek, ingin dibagusin – Biaya kuliah tinggi tapi ingin cepat kerja – Ijazah ditahan perusahaan tetapi ingin pindah ke perusahaan lain – Dll.

2. PRODUK KAMI Semua ijazah DIPLOMA (D1,D2,D3) S/D SARJANA (S1, S2). Hampir semua perguruan tinggi kami punya data basenya.

UNIVERSITAS TARUMA NEGARA UNIVERSITAS MERCUBUANA UNIVERSITAS GAJAH MADA UNIVERSITAS ATMA JAYA UNIVERSITAS PANCASILA UNIVERSITAS MOETOPO UNIVERSITAS TERBUKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA UNIVERSITAS TRISAKTI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA UNIVERSITAS BUDI LIHUR ASMI UNIVERSITAS ILMUKOMPUTER UNIVERSITAS DIPONOGORO AKADEMI BAHASA ASING BINA SARANA INFORMATIKA UPN VETERAN AKADEMI PARIWISATA INDONESIA INSTITUT TEKHNOLOGI SERPONG STIE YPKP STIE SUKABUMI YAI ISTN STIE PERBANAS LIA / TOEFEL STIMIK SWADHARMA STIMIK UKRIDA UNIVERSITAS NASIONAL UNIVERSITAS JAKARTA UNIVERSITAS BUNG KARNO UNIVERSITAS PADJAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR UNIVERSITAS INDONESIA UNIVERSITAS MUHAMMADYAH UNIVERSITAS BATAM UNIVERSITAS SAHID DLL 3.

DATA YANG DI BUTUHKAN Persyaratan untuk ijazah : 1. Nama 2. Tempat & tgl lahir 3. foto ukuran 4 x 6 (bebas, rapi, dan usahakan berjas),semua data discan dan di email ke email kami. 4. IPK yang di inginkan 5. universitas yang di inginkan 6. Jurusan yang di inginkan 7.

Tahun kelulusan yang di inginkan 8. Nama dan alamat lengkap, serta no. telphone untuk pengiriman dokumen 9. Semua data di kirim sesuai alamat kantor 10. Pembayaran lewat Transfer ke Rekening MANDIRI, BNI, BRI, 11. PENGIRIMAN Dokumen Via JNE 4. Biaya – Biaya • SD = Rp. 1.500.000 • SMP = Rp. 2.500.000 • SMA = Rp. 3.000.000 • D3 = 6.000.000 • S1 = 7.500.000(TERGANTUN UNIVERSITAS) • S2 = 12.000.000(TERGANTUN UNIVERSITAS) • S3 / Doktoral Rp. 24.000.000 (kampus terkenal – wajib ikut kuliah beberapa bulan) • D3 Kebidanan / keperawatan Rp.

8.500.000 (minimal sudah pernah kuliah di jurusan tersebut hingga semester 4) • Pindah jurusan/profesi dari Bidan/Perawat ke Dokter. Rp. 32.000.000 Reply Delete EBO GAMINGS 10 August 2020 at 16:31 Hai bosku. binggung cari situs judi online langsung gabung aja di situs kami : http://ebobet.vip/ EBOBET situs Master Agen Bola88, IDN Poker, Agen Slot, IDN live casino online terpercaya dan terbaik Asia Berikut keuntungan bergabung dengan Ebobet : - Bonus Member Baru Bola 100% - Bonus Member Baru slot 100% - Bonus Member Baru 20% - Bonus Deposit Harian 10 % - Bonus mingguan Live Casino & Slots 0,8% s/d 1 % - Bonus Cashback Bola 5% s/d 10 % Reply Delete sifabella 2 January 2021 at 23:05 Situs Judi Online Winning303 PENAWARAN PROMOSI: Promo Deposit Pulsa Tanpa Potongan Via TELKOMSEL / XL / AXIS Claim BONUS Memberikan Permainan Paling Seru dengan Tingkat Kemenangan yang tinggi.

Yakin anda susah menang??? coba saja di winning303. Kemenangan tidak akan jauh dari semangat anda!! Raih Jackpot Spesial yang bisa anda dapatkan.dengan modal kecil dapatkan bonus BESAR. Hanya di Winning303. Support Deposit Via : ??Bank BCA ??Bank BRI ??Bank BNI ??Bank MANDIRI ??Bank DANAMON Winning303 juga menyediakan permainan lain dengan 1 ID.

DAFTAR SEKARANG ? Welcome Bonus SLOT ONLINE 100% ? Welcome Bonus SPORTSBOOK ? Welcome Bonus KASINO ONLINE ? Bonus Next Deposit 10% ? BONUS CASHBACK DAN ROLLINGAN MINGGUAN ? Bonus 100% Multiple Win Permainan Sabung Ayam Online ?TOGEL 2D (angka) : 29% 3D (angka) : 59% 4D (angka) : 65% ??Ayo Langsung bergabung dengan kami.

Customer Service 24 Jam Hubungi Kami di : Website : www.winning303. casino (ganti koma jadi titik) ?? WA:087785425244 Reply Delete Stevanie Liem 25 January 2021 at 12:18 Yuk Coba Keberuntunganmu Setiap Hari. Join Disini Sekarang Kumpulan Berbagai Macam Permainan Taruhan Online Terbaik di Indonesia, Kunjungi Website Kami Di Klik Disini dan Dapatkan Bonus Terbaru 8X 9X 10X win klik disini untuk mendapatkan akun Sabung Ayam anda dan Bonus Berlimpah.

Reply Delete Bang Bang Dang 18 February 2021 at 08:24 Hi artikelnya bagus sekali, untuk mencari materi dan ebook tentang akuntansi syariah, perbankan syariah, akuntansi keuangan, manajemen keuangan, perpajakan, dan audit kunjungi saja akuntansimandiri.blogspot.com dan yukbelireksadana.blogspot.com untuk panduan investasi reksadana online Reply Delete Stevanie Liem 26 February 2021 at 11:20 Ayo Cobain Sensasi Bermain Promo Freechip Tanpa Deposit.

Join Disini Sekarang Kumpulan Berbagai Macam Permainan Taruhan Online Terbaik, Kunjungi Website Kami Di Klik Disini dan Dapatkan Bonus Terbaru 8X 9X 10X win klik disini untuk mendapatkan akun Sabung Ayam anda dan Bonus Berlimpah. Reply Delete Alexandra Christie 14 May 2021 at 21:49 Ayo Daftar Sekarang, Nikmati Freechip Berlimpah Setiap Hari.

Join Disini Banyak Jenis Permainan Taruhan Online Terbaik, Kunjungi Website Kami Di Klik Disini dan Dapatkan Bonus Terbaru 8X 9X 10X win klik disini untuk mendapatkan akun Sabung Ayam anda dan Bonus Berlimpah. Reply Delete Stevanie Liem 1 July 2021 at 22:04 Ayo Daftar Sekarang, Nikmati Freechip Berlimpah Setiap Hari. Join Disini Banyak Jenis Permainan Taruhan Online Terbaik, Kunjungi Website Kami Di Klik Disini dan Dapatkan Bonus Terbaru 8X 9X 10X win klik disini untuk mendapatkan akun Sabung Ayam anda dan Bonus Berlimpah.

Reply Delete
belajar dapatdidefinisikansebagai pengaruh permanen atasperilaku,pengetahuan, dan keterampilan berpikir,yang diperoleh melalui pengalaman.1Untukdapat memahami pengertianinisecara rinci maka sebaiknya kita lihat arti kata tersebutsatu persatudalam kamus besar bahasa Indonesia edisi tahun 2008.Pengaruhartinyadaya yang ada atau timbul darisesuatu (orang, benda) yg ikut membentuk watak,kepercayaan,atau perbuatan seseorang;Permanenartinyatetap (tidak untuk sementarawaktu);Perilakuartinyatanggapan atau reaksi terhadap rangsangan ataulingkungan;Pengetahuanartinyasegala sesuatu yg diketahui,kepandaian;Keter-ampilanartinyakecakapan untuk menyelesaikan tugas;Berpikirartinyamencari upaya untukmenyelesaikan sesuatu denganmenggunakanakal budi,mempertimbangkan The purpose of writing is to describe the application of a behaviour approach in the Christian education paradigm in learning Indonesian for grade VIII to improve student discipline in doing assignments using descriptive qualitative methods in the context of distance pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor.

One indicator of student discipline is doing assignments according to teacher instructions. Based on the presentation of observational data, more than 50% of students do not do assignments. The teacher presents a solution through the application of a behavioural approach by giving gifts, motivation, praise, and consequences to overcome this indiscipline. Teacher's love for students is the key and the reason for applying the behaviour approach with the Christian paradigm.

The conclusion of this paper, by giving gifts, motivation, praise, and consequences in approaching behaviour with a Christian perspective has been shown to increase student discipline. Suggestions for readers, it is necessary to adjust the form of the stimulus if the teacher teaches students pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor initiative and tends to be rebellious so that the class can continue effectively.

Current research on goal orientation and self-regulated learning suggests a general framework for examining learning and motivation in academic contexts. Moreover, there are some important generalizations that are emerging from this research. It pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor clear that an approach-mastery goal orientation is generally adaptive for cognition, motivation, learning, and performance. The roles of the other goal orientations need to be explored more carefully in empirical research, but the general framework of mastery and performance goals seems to provide a useful way to conceptualize the academic achievement goals that students may adopt in classroom settings and their role in facilitating or constraining self-regulated learning.

There is much theoretical and empirical work to be done, but the current models and frameworks are productive and should lead to research on classroom learning that is both theoretically grounded and pedagogically useful.

87 Higgins,E.T (2000). Self-regulation. In a KAzdin (ed). Encyclopedia of psychology.washington DC> and New York; American Psychological Association and oxford U Press 88 Pintrich, PR The role of goal orientation in self regulated learning.dalam M Boekarts,P.R.

Pintrich,& M Zeidner (eds) Handbooks of self regulation.San Diega.Academic Press 90 Stokes, T. F.,& Baer,D.M.( 1977). An implicit knowledge of generalization. Journal of applied behaviour analysis,11,285-303 Mengaktifkan Belajar Siswa Melalui Kartu Bilangan Bersama Kartu Huruf Pada Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia Pada Sekolah Dasar. Guru yang mengajar secara klasikal saja tidak akan memenuhi sasarannya, akibatnya anak tersebut menjadi pasif. Apabila hal ini dibiarkan berkelanjutan, maka akan berakibat fatal.

Minat anak terhadap pelajaran akan berkurang sehingga nilai pelajaran pun akan . [Show full abstract] menurun. Masalah ini harus segera diatasi dengan cara mengajar menggunakan alat peraga, dalam hal ini penulis menggunakan kartu huruf dan kartu bilangan sebagai media.

Diharapkan dengan alat peraga ini, aktifitas siswa akan meningkat sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Penelitian dilaksanakan dengan obyek penelitian siswa kelas I a SD Negeri 2 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara yang berjumlah 30 orang siswa.

Mata pelajaran yang akan diteliti adalah Matematika dan Bahasa Indonesia. Dengan melihat data temuan dan refleksi, tampak bahwa aktifitas siswa dalam proses pembelajaran meningkat. Siswa menjadi lebih agresif terhadap materi yang disampaikan oleh guru.

Proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Proses pemahaman materi menjadi lebih cepat karena siswa terpacu untuk segera menguasai materi. Siswa yang tidak mau bertanya lebih sedikit terbuka dan bahkan ada yang memberanikan diri untuk bertanya.

Hal ini dilihat dengan naiknya persentase hasil tes formatif baik pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Peningkatan hasil ini secara tidak langsung disebabkan karena adanya penerapan alat peraga dalam proses pembelajaran kedua mata pelajaran tersebut. Read more Provinsi Jambi adalah satu daerah di Indonesia dengan potensi kepariwisataan yang relatif beragam.

Agar potensi kepariwisataan tersebut dapat berkembang menjadi industri pariwisata yang mampu mendukung pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dan stakeholder kepariwisataan terkait perlu memahami berbagai aspek baik karakteristik wisatawan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan wisata . [Show full abstract] dari masyarakat. Hal ini bertujuan agar dalam menyusun strategi kepariwisataannya dapat lebih efektif menarik wisatawan melakukan perjalanan ke objek-objek wisata di Provinsi Jambi.

Untuk menganalisis karakteristik perjalanan penduduk, dan karakteristik individu wisatawan dilakukan secara deskriptif melalui pengolahan “raw data” Susenas Provinsi Jambi Tahun 2015.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan wisata penduduk digunakan model regresi binary logistik. Hasil penelitian menemukan: 1). Secara umum, aktivitas perjalanan penduduk di Provinsi Jambi masih relatif rendah. Hanya 14,14 persen dari total penduduk yang pernah melakukan perjalanan dalam enam bulan terakhir dari saat pencacahan SUSENAS 2016; 2) Selain rendahnya aktivitas perjalanan tersebut, aktivitas perjalanan untuk wisata juga masih relatif terbatas.

Hanya 17,79 persen dari total penduduk yang melakukan perjalanan, yang maksud utamanya untuk berwisata; 3) Objek tujuan wisata penduduk Provinsi Jambi didominasi oleh objek wisata yang ada di Provinsi Jambi sendiri, selain objek wisata yang ada di provinsi-provinsi yang berdekatan yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Bengkulu; 4). Karakteristik perjalanan wisata penduduk di Provinsi Jambi adalah perjalanan wisata keluarga, sehingga dari karakteristiknya terlihat bahwa relatif dominannya anak-anak dan orang tua dalam melakukan perjalanan wisata.

Sebaliknya, relatif sedikitnya penduduk pada usia puncak produksi (20 – 39 tahun) yang melakukan perjalanan wisata; 5) Faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap perjalanan wisata penduduk di Provinsi Jambi adalah umur, pendidikan dan status dalam keluarga.

Selain itu, terdapat perbedaan probabilita perjalanan penduduk untuk wisata antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Read more Pantun Madura sebagai salah satu genre sastra yang ada di Madura mengandung sikap hidup masyarakatnya. Pantun Madura sebagai hasil karya sastra rakyat, ternyata mengungkapkan pesan moral yang perlu dilestarikan dan diteladani oleh generasi muda sekarang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatuf. Hasil penelitian menggambarkan sikap hidup orang Madura seperti: sikap terhadap Tuhan, sikap . [Show full abstract] terhadap sesama manusia, dan sikap terhadap pribadi. View full-text Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, agama dan pancasila oleh sebagian orang sering diperbincangkan sebagai dua hal yang dipertentangkan, dihadap-hadapkan, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin dipertemukan sehingga ada sebagian komunitas masyarakat yang anti pancasila akan tetapi mereka pro agama, padahal kalau hendak dikaji secara mendalam.

. [Show full abstract] agama (Islam) dan pancasila merupakan dua hal yang bersinergi dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memang bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, akan tetapi Indonesia menjadikan agama sebagai spirit kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat pada sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah menjiwai dan mendasari sila-sila lainnya.

Dalam tulisan ini akan dibahas lebihlanjut mengenai hal ini dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Kata kuci : Islam, pancasila, masyarakat multikultural View full-text na·si·o·nal a bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa: cita-cita --; perusahaan --; tarian --; me·na·si·o·nal v menjadi nasional: aspirasi masyarakat tertampung dalam satu wadah hukum yang ~; me·na·si·o·nal·kan v membuat menjadi nasional; pe·na·si·o·nal·an n proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat nasional: agar diperjuangkan ~ buruh pada perusahaan asing; ke·na·si·o·nal·an n sifat dan sebagainya yang ada pada bangsa; kebangsaan ★ Pencarian populer hari ini lirih,luruh,papah,tapak,larah,remang aktivitas-atau-aktifitas sinonim izin-atau-ijin halalbihalal cecak aktifitas cari abjad-atau-abjat akomodasi komoditi-atau-komoditas pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor dedikasi miliar-atau-milyar cabai-atau-cabe implikasi justifikasi interpretasi apotek-atau-apotik zaman-atau-jaman antre-atau-antri aktivitas seperti azan-atau-adzan gendala komprehensif tapaktilas efektif andal-atau-handal detail-atau-detil analisis-atau-analisa efektifitas-atau-efektivitas integrasi analisis elite-atau-elit kerja signifikan asas-atau-azaz eksistensi resiko praktik-atau-praktek kapasitas implisit respons modern bokek pengaruh amfibi-atau-amphibi praktik implementasi ★ Mana penulisan kata yang benar?

✔ Tentang KBBI daring ini Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini merupakan KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online tidak resmi) yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata (lema/sub lema). Berbeda dengan beberapa situs web ( website) sejenis, kami berusaha memberikan berbagai fitur lebih, seperti kecepatan akses, tampilan dengan berbagai warna pembeda untuk jenis kata, tampilan yang pas untuk segala perambah web baik komputer desktop, laptop maupun telepon pintar dan sebagainya.

Fitur-fitur selengkapnya bisa dibaca dibagian Fitur KBBI Daring. Database Utama KBBI Daring ini masih mengacu pada KBBI Daring Edisi III, sehingga isi (kata dan arti) tersebut merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (dahulu Pusat Bahasa).

Diluar data utama, kami berusaha menambah kata-kata baru yang akan diberi keterangan tambahan dibagian akhir arti atau definisi dengan "Definisi Eksternal". Semoga semakin menambah khazanah pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor pendidikan di Indonesia dan bisa memberikan manfaat yang luas. Aplikasi ini lebih bersifat sebagai arsip saja, agar pranala/tautan ( link) yang mengarah ke situs ini tetap tersedia. Untuk mencari kata dari KBBI edisi V (terbaru), silakan merujuk ke website resmi di kbbi.kemdikbud.go.id ✔ Fitur KBBI Daring • Pencarian satu kata atau banyak kata sekaligus • Tampilan yang sederhana dan ringan untuk kemudahan penggunaan • Proses pengambilan data yang sangat cepat, pengguna tidak perlu memuat ulang ( reload/refresh) jendela atau laman web ( website) untuk mencari kata berikutnya • Arti kata ditampilkan dengan warna yang memudahkan mencari lema maupun sub lema.

Berikut beberapa penjelasannya: • Jenis kata atau keterangan istilah semisal n (nomina), v (verba) dengan warna merah muda (pink) dengan garis bawah titik-titik. Arahkan mouse untuk melihat keterangannya (belum semua ada keterangannya) • Arti ke-1, 2, 3 dan seterusnya ditandai dengan huruf tebal dengan latar lingkaran • Contoh penggunaan lema/sub-lema ditandai dengan warna biru • Contoh dalam peribahasa ditandai dengan warna oranye • Ketika diklik hasil dari daftar kata "Memuat", hasil yang sesuai dengan kata pencarian akan ditandai dengan latar warna kuning • Menampilkan hasil baik yang ada di dalam kata dasar maupun turunan, dan arti atau definisi akan ditampilkan tanpa harus mengunduh ulang data dari server • Pranala ( Pretty Permalink/Link) yang indah dan mudah diingat untuk definisi kata, misalnya : • Kata 'rumah' akan mempunyai pranala ( link) di https://kbbi.web.id/rumah • Kata 'pintar' akan mempunyai pranala ( link) di https://kbbi.web.id/pintar • Kata 'komputer' akan mempunyai pranala ( link) di https://kbbi.web.id/komputer • dan seterusnya Sehingga diharapkan pranala ( link) tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan, baik di dalam jaringan maupun di luar jaringan.

• Aplikasi dikembangkan dengan konsep Responsive Design, artinya tampilan situs web ( website) KBBI ini akan cocok di berbagai media, misalnya smartphone ( Tablet pc, iPad, iPhone, Tab), termasuk komputer dan netbook/laptop. Tampilan web akan menyesuaikan dengan ukuran layar yang digunakan. • Tambahan kata-kata baru diluar KBBI edisi III • Penulisan singkatan di bagian definisi seperti misalnya: yg, dng, dl, tt, dp, dr dan lainnya ditulis lengkap, tidak seperti yang terdapat di KBBI PusatBahasa.

✔ Informasi Tambahan Tidak semua hasil pencarian, terutama jika kata yang dicari terdisi dari 2 atau 3 huruf, akan ditampilkan semua. Jika hasil pencarian dari daftar kata "Memuat" sangat banyak, maka hasil yang dapat langsung di klik akan dibatasi jumlahnya.

Selain itu, untuk pencarian banyak kata sekaligus, sistem hanya akan mencari kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil pencarian yang akan ditampilkan adalah minyak dan larut saja.

Untuk pencarian banyak kata sekaligus, bisa dilakukan dengan memisahkan masing-masing kata dengan tanda koma, misalnya: ajar,program,komputer (untuk mencari kata ajar, program dan komputer). Jika ditemukan, hasil utama akan ditampilkan dalam kolom "kata dasar" dan hasil yang berupa kata turunan akan ditampilkan dalam kolom "Memuat". Pencarian banyak kata ini hanya akan mencari kata dengan minimal panjang 4 huruf, jika kata yang panjangnya 2 atau 3 huruf maka kata tersebut akan diabaikan.

Edisi online/daring ini merupakan alternatif versi KBBI Offline yang sudah dibuat sebelumnya (dengan kosakata yang lebih banyak). Bagi yang ingin mendapatkan KBBI Offline (tidak memerlukan koneksi internet), silakan mengunjungi halaman web ini KBBI Offline.

Jika ada masukan, saran dan perbaikan terhadap kbbi daring ini, silakan mengirimkan ke alamat email: ebta.setiawan -- gmail -- com Kami sebagai pengelola website berusaha untuk terus menyaring iklan yang tampil agar tetap menampilkan iklan yang pantas. Tetapi jika anda melihat iklan yang tidak sesuai atau tidak pantas di website kbbi.web.id, ini silakan klik Laporkan Iklan [{"x":5,"w":"aman","d":"aman<\/b> a<\/em> 1<\/b> bebas dari bahaya: rakyat mengungsi ke tempat yang --;<\/em> 2<\/b> bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya): kampungku akhir-akhir ini tidak --;<\/em> 3<\/b> terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang: simpanlah barang berharga ini di tempat yang --;<\/em> 4<\/b> pasti; tidak meragukan; tidak mengandung risiko: membeli obat di apotek lebih -- daripada membeli di warung;<\/em> 5<\/b> tenteram; tidak merasa takut atau khawatir: tindakan sewenang-wenang akan membuat rakyat tidak merasa --;<\/em>meng·a·man·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> menjadikan tidak berbahaya, tidak rusuh (kacau, kemelut, dan sebagainya): alat negara telah berhasil ~ daerah yang dilanda kerusuhan<\/em>; 2<\/b> menjadikan tenteram (hati); 3<\/b> melindungi; menyelamatkan: penutupan perairan Maluku dimaksudkan untuk ~ kekayaan laut di sekitar kepulauan tersebut<\/em>; 4<\/b> menjinakkan (ranjau, granat, meriam); 5<\/b> menyimpan atau menyembunyikan supaya tidak diambil orang; 6<\/b> menahan orang yang melanggar hukum demi keamanan umum dan keamanan orang itu dari kemungkinan tindakan main hakim sendiri: polisi ~ penjambret itu<\/em>;mem·per·a·man<\/b> v<\/em> menjadikan lebih aman: ia ~ rumahnya dengan memasang kawat berduri di atas pagar temboknya<\/em>;peng·a·man<\/b> n<\/em> 1<\/b> orang yang mengamankan (negeri, kota); 2<\/b> alat untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan;peng·a·man·an<\/b> n<\/em> proses, cara, perbuatan mengamankan: pemeliharaan dan ~ tempat ibadah lebih diperkuat<\/em>;~ arsip<\/b> Adm<\/em> pemeliharaan surat;ke·a·man·an<\/b> n<\/em> keadaan aman; ketenteraman: polisi bertugas menjaga (memelihara) ~ dan ketertiban<\/em>;~ bersama<\/b> Pol<\/em> 1<\/b> persetujuan resmi di antara negara (sebagian besar negara) di dunia untuk memelihara perdamaian internasional melalui badan-badan; 2<\/b> liga atau konfederasi negara yang diberi kekuasaan untuk menyusun perbedaan internasional dan menggunakan kekuatan untuk melawan agresor; ~ nasional<\/b> Pol<\/em> kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar","msg":""},{"x":5,"w":"badan","d":"ba·dan<\/b> n<\/em> 1<\/b> tubuh (jasad manusia keseluruhan); jasmani; raga; awak: akibat kecelakaan itu -- nya cacat<\/em>; 2<\/b> batang tubuh manusia, tidak termasuk anggota dan kepala; 3<\/b> bagian utama dari suatu benda; awak: -- perahu (kapal); -- pesawat<\/em>; 4<\/b> diri (sendiri): tuan -- lah yang harus datang menghadap<\/em>; 5<\/b> sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu: di samping -- pengurus, koperasi itu mempunyai -- penasihat<\/em>;hancur -- dikandung tanah, budi baik terkenang jua, pb<\/em> budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang;-- adam<\/b> tubuh yang dapat membusuk; tubuh manusia; -- air<\/b> Geo<\/em> kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut, dan samudra; -- astral<\/b> Fil<\/em> badan orang yang sudah meninggal yang tampak sebagai bayangan sinar yang pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor (bersifat metafisika); badan (roh) halus; -- eksekutif<\/b> badan pelaksana undang-undang yang menjalankan roda pemerintahan (sehari-hari); -- hukum<\/b> badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya); -- judikatif<\/b> badan yang menentukan atau menangani masalah (bidang) hukum; -- kapal<\/b> badan sebuah kapal, tidak termasuk tiang-tiang, tali-temali, layar, permesinan, dan peralatan; -- Kepegawaian Nasional (BKN)<\/b> badan yang mengelola seluruh permasalahan kepegawaian secara nasional, dari pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan seterusnya; -- legislatif<\/b> badan (dewan) yang berkuasa membuat undang-undang; -- pekerja<\/b> panitia yang mengurus pelaksanaan tugas sehari-hari pada suatu organisasi; -- pembayaran dividen<\/b> Ek<\/em> bank atau badan yang bertugas membayarkan dividen kepada pemegang saham; -- pembuat undang-undang<\/b> Pol<\/em> badan yang terdiri atas orang-orang yang menduduki jabatannya melalui pemilihan umum dan membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat; -- Pemeriksa Keuangan<\/b> (Bepeka) instansi pemerintah Indonesia yang setingkat dengan departemen yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara oleh instansi pemerintah; -- penasihat<\/b> panitia yang diangkat untuk memberikan nasihat tentang suatu hal; -- perwakilan<\/b> dewan yang mewakili; -- siasat<\/b> badan penyelidik (yang bertugas mengusut kejahatan, mencari keterangan-keterangan rahasia); -- tanpa saham<\/b> Ek<\/em> badan (hukum) yang tidak memberikan saham kepada anggota atau pesertanya, termasuk perkumpulan keagamaan dan perusahaan asuransi; -- terkocak<\/b> cak <\/em>kurus sekali; -- usaha unit desa<\/b> (BUUD) organisasi di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah, bertujuan mengatur kegiatan penduduk di bidang produksi, perdagangan, dan kesejahteraan;ber·ba·dan<\/b> v<\/em> mempunyai badan (tubuh); ada badannya;- dua<\/b> ki<\/em> hamil;se·ba·dan<\/b> n<\/em> setubuh;ber·se·ba·dan<\/b> v<\/em> bersetubuh;me·nye·ba·dani<\/b> v<\/em> menyetubuhi; bersanggama dengan"},{"x":5,"w":"bahasa1<\/sup>","d":"ba·ha·sa1<\/sup><\/b> n<\/em> 1<\/b> Ling<\/em> sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; 2<\/b> percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun: baik budi -- nya<\/em>;-- menunjukkan bangsa, pb<\/em> budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan);-- aglutinatif<\/b> tipe bahasa yang pembentukan katanya melalui proses pengimbuhan pada akar kata; -- akusatif<\/b> tipe bahasa yang mempunyai penanda eksplisit untuk objek langsung, misalnya bahasa Inggris yang mempunyai kalimat seperti They kill him,<\/em> kata him<\/em> adalah bentuk akusatif dari kata he<\/em>; -- alamiah<\/b> 1<\/b> bahasa yang mencerminkan pemakaian yang lazim tanpa harus dipelajari terlebih dahulu; 2<\/b> bahasa dan dokumen yang diindeks; bahasa indeks; bahasa manusia; -- analitis<\/b> tipe bahasa yang menyatakan pelbagai segi gramatika, terutama dengan kata terpisah dan urutan kata; bahasa isolatif; -- asing<\/b> bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri; -- bagongan<\/b> ragam bahasa Jawa yang dipakai dalam lingkungan keraton di Yogyakarta; -- baku<\/b> bahasa standar; -- berfleksi<\/b> bahasa fleksi (flektif); -- bermajas<\/b> Sas<\/em> bahasa yang menggunakan kata-kata yang susunan dan artinya sengaja disimpangkan dengan maksud mendapatkan kesegaran dan kekuatan ekspresi; -- buatan <\/b> 1<\/b> bahasa yang direka dengan tujuan khusus untuk memperbaiki komunikasi internasional; 2<\/b> sistem kode berupa lambang abstrak, seperti yang dipakai dalam pemrograman komputer; 3<\/b> bahasa yang dibuat orang untuk pemakaian tertentu, misalnya bahasa Esperanto dan bahasa yang dipakai dalam logika simbolis atau penggunaan komputer; -- buku<\/b> ragam bahasa yang dipakai dalam karangan (tertulis); -- daerah<\/b> bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah; bahasa suku bangsa, seperti-- Batak, -- Jawa, -- Sunda<\/em>; -- dagang<\/b> ragam bahasa yang lazim dipakai dalam dunia perdagangan; -- dalam<\/b> kata yang lazim dipakai di istana, raja seperti beradu, bersiram, gering, mangkat,<\/em> santap<\/em>; -- flektif<\/b> bahasa yang kata-katanya mengalami perubahan bentuk sehubungan dengan perubahan jenis, subjek (pelaku), waktu, dan sebagainya; -- gunung<\/b> ragam bahasa Melayu yang dipakai oleh petani, orang desa, dan sebagainya; -- hantu<\/b> bahasa (kata-kata) yang biasa digunakan oleh pawang; -- hidup<\/b> bahasa yang masih dipakai oleh masyarakat bahasa; -- ibu<\/b> bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya; -- induk<\/b> satu dari kelompok bahasa berkerabat yang menurunkan bahasa lain, misalnya bahasa Latin Rakyat yang dianggap menurunkan bahasa Romanika, seperti bahasa Prancis, Italia, dan Romania; -- inflektif<\/b> bahasa yang menggunakan perubahan bentuk kata (dalam bahasa fleksi) yang menunjukkan berbagai hubungan gramatikal (seperti deklinasi nomina, pronomina, adjektiva, dan konjugasi verba); -- inkorporatif<\/b> tipe bahasa yang menyatakan hubungan gramatikal dan struktur kata dengan menderetkan morfem terikat menjadi kata tunggal, misalnya bahasa Eskimo; -- isolatif<\/b> bahasa analitis; -- isyarat<\/b> 1<\/b> Antr<\/em> bahasa yang tidak menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan dalam sistem perlambangannya; 2<\/b> Ling<\/em> bahasa yang menggunakan isyarat (gerakan tangan, kepala, badan dan sebagainya), khusus diciptakan untuk tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan sebagainya; -- Jawi<\/b> bahasa Melayu Kuno, khususnya yang ditulis dengan huruf Arab; -- jurnalistik<\/b> bahasa pers; -- kacukan<\/b> bahasa Melayu percakapan; bahasa Melayu pasar; -- kalangan<\/b> bahasa (kata-kata) yang lazim dipakai dalam lingkungan pekerjaan; -- kanak-kanak<\/b> bahasa yang digunakan pada tahap permulaan pertumbuhan bahasa yang ciri-cirinya secara khas dapat dihubungkan dengan kelompok kanak-kanak; -- kasar<\/b> bentuk bahasa yang dianggap substandar dan rendah; -- kawat<\/b> bahasa singkatan yang digunakan untuk pengiriman berita kawat menghemat biaya; -- kedua<\/b> bahasa yang dikuasai oleh bahasawan bersama bahasa ibu pada masa awal hidupnya dan secara sosiokultural dianggap sebagai bahasa sendiri; -- kentum<\/b> bahasa Indo-Eropa yang tetap mempertahankan fonem velar Indo-Eropa Purba \/k\/; bahasa Latin adalah bahasa kentum; -- kerabat<\/b> bahasa yang mempunyai hubungan genealogis dengan bahasa lain; -- kesat<\/b> penggunaan kata atau frasa di luar jangkauan makna yang biasa, misalnya penggunaan nama binatang untuk manusia dalam caci maki; -- kiasan<\/b> penggunaan kiasan untuk meningkatkan efek pernyataan atau pemerian; -- klasik<\/b> Ling<\/em> 1<\/b> dialek temporal bahasa yang dianggap mewakili puncak perkembangan kebudayaan pemakaiannya; 2<\/b> bahasa kuno yang mempunyai kesusastraan tinggi; -- komputer<\/b> sistem perlambangan yang biasa digunakan untuk memproses data dalam komputer; -- konsonantis<\/b> tipe bahasa yang tidak mempunyai ciri-ciri seperti bahasa vokalis; -- kuno<\/b> bahasa klasik; -- laut<\/b> bahasa orang laut (pelaut); -- lisan<\/b> ragam bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi secara lisan; -- madya<\/b> bahasa purba dari kelompok dalam keluarga bahasa yang mempunyai satu bahasa purba bersama; -- mati<\/b> bahasa yang tidak dipakai lagi dalam pemakaian sehari-hari, hanya terdapat dalam bentuk tertulis, misalnya bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa Kuno; -- mesin<\/b> informasi dalam bentuk fisik yang dapat ditangani oleh komputer, seperti kode yang tepat berupa kartu keterangan pada pita kertas atau kartu, dalam bentuk elektrik atau magnetik pada pita magnetik; -- modern<\/b> dialek temporal yang digunakan oleh manusia, yang berbeda dari bahasa klasik; -- moyang<\/b> bahasa yang menurunkan bahasa yang sekerabat, misalnya bahasa Latin merupakan rumpun bahasa dari bahasa Italia, Prancis, Portugis, Romania, dan Spanyol;<\/em> -- nasional<\/b> bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca<\/em> di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan; -- negara<\/b> bahasa resmi negara; -- pasar <\/b> 1<\/b> bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam perdagangan oleh orang yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda; 2<\/b> bahasa perantara yang terbentuk dari berbagai bahasa yang intinya berasal dari satu bahasa tertentu; -- pengantar<\/b> bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi dalam perundingan, pemberian pelajaran di sekolah, dan sebagainya; -- perantara<\/b> bahasa yang dipakai untuk mengatasi ketidakpahaman dalam interaksi sosial karena pesertanya menguasai dan memahami bahasa yang berbeda; -- percakapan<\/b> ragam bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari; -- pers<\/b> ragam bahasa yang digunakan oleh wartawan yang memiliki sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, dan menarik; -- peringkat tinggi<\/b> Komp<\/em> bahasa yang dirancang sedemikian rupa sehingga program komputer dapat ditulis secara bebas untuk sistem komputer yang digunakan, misalnya basic, fentron, pascal<\/em>; -- persatuan<\/b> bahasa yang digunakan dalam masyarakat bahasa yang mempersatukan bangsa secara politis, kultural, dan ekonomi; -- program<\/b> Komp<\/em> metode terarah dalam penulisan sejumlah instruksi, setiap instruksi hanya mempunyai satu arti; -- prokem<\/b> Ling<\/em> ragam bahasa dengan leksikon tertentu digunakan oleh kaum remaja (seperti kata bokap<\/em> untuk bapak<\/em>, sepokat<\/em> untuk sepatu<\/em>, dan bokin<\/em> untuk bini<\/em>); bahasa sandi remaja dan kelompok tertentu; -- purba<\/b> Ling<\/em> bahasa hipotetis yang dianggap menurunkan beberapa bahasa yang nyata-nyata ada, misalnya bahasa proto-Austronesia adalah bahasa purba dari bahasa-bahasa Filipina, bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa Polinesia; -- rakitan<\/b> Komp<\/em> suatu susunan yang mewakili sandi komputer yang dapat ditulis atau dibaca oleh pemrogram; -- remaja<\/b> bahasa prokem; -- resmi<\/b> 1<\/b> bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi, seperti dalam perundang-undangan dan surat-menyurat dinas; 2<\/b> bahasa yang diakui sebagai sarana interaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi suatu jabatan; -- roh<\/b> Kris<\/em> karunia Roh Kudus yang memuji Allah di dalam doa dengan bahasa, biasanya tidak dapat dipahami, baik oleh orang yang memakainya maupun oleh orang lain; -- santai<\/b> bahasa yang digunakan dalam situasi yang bersifat pribadi dan suasana akrab; -- sasaran<\/b> 1<\/b> bahasa yang menjadi medium suatu amanat yang berasal dari bahasa sumber setelah melalui proses pengalihan; 2<\/b> bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan makna lema yang terdapat dalam kamus; -- satem<\/b> bahasa dari keluarga Indo-Eropa yang dalam perkembangan historisnya mengubah fonem oklusif palatal menjadi frikatif palatal atau frikatif alveolar, misalnya bahasa Sanskerta; -- sehari-hari<\/b> bahasa percakapan; -- semu<\/b> bahasa kiasan yang menyiratkan makna tersembunyi yang digunakan dalam teks kakawin untuk memperkatakan ulah sanggama; -- sintetis<\/b> tipe bahasa yang hubungan sintaktisnya diungkapkan dengan infleksi dan peleburan afiks dalam akar, misalnya bahasa Latin dan Arab;-- slang<\/b> ragam bahasa nonbaku dipakai oleh kelompok sosial tertentu seperti kelompok anak-anak nakal; -- sopan santun<\/b> ragam bahasa yang dipakai dalam situasi sosial yang mewajibkan adanya norma sopan santun; -- standar<\/b> 1<\/b> (ragam) bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, seperti dalam perundang-undangan dan surat-menyurat resmi; 2<\/b> bahasa persatuan dalam masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa; bahasa baku; -- sulung<\/b> perkataan anak kecil ketika mulai dapat bercakap-cakap; -- sumber<\/b> 1<\/b> bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain; 2<\/b> bahasa yang dipakai sebagai pengantar dalam pengajaran bahasa asing; 3<\/b> bahasa yang menjadi asal kata serapan; -- tarzan<\/b> bahasa yang digunakan di antara orang-orang yang berlainan bahasanya dan tidak mudah saling mengerti, dicampuri gerak isyarat; -- tulis<\/b> ragam bahasa baku yang digunakan sebagai sarana komunikasi secara tertulis; ragam tulis; -- tutur<\/b> bahasa lisan; -- umum <\/b> 1<\/b> bagian khazanah leksikal, gramatikal, dan stilistis suatu bahasa yang dimengerti dan diterima sebagai pemakaian yang baik oleh semua orang yang mengenal bahasa itu; -- vokalis<\/b> tipe bahasa yang dalam fonotaktiknya mengharuskan kata-kata berakhir pada vokal, misalnya bahasa Jepang;ber·ba·ha·sa<\/b> v<\/em> 1<\/b> menggunakan bahasa; 2<\/b> sopan santun; tahu adat;ber·ba·ha·sa-ba·ha·sa<\/b> a<\/em> malu karena teramat sopan: jangan - anggaplah seperti rumah sendiri<\/em>;mem·ba·ha·sa·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> mengungkapkan dengan perkataan; menuturkan; menyatakan: tanpa -nya, orang lain tidak akan mengerti maksudnya; ia tidak mampu - kesedihan yang dialaminya<\/em>; 2<\/b> menyebutkan dirinya: ia - (dirinya) adik kepadanya<\/em>; 3<\/b> menegur (menyilakan dan sebagainya); menghormat: sekalian yang hadir - dia duduk di kursi yang paling depan<\/em>;per·ba·ha·sa<\/b> n<\/em> perbahasaan;per·ba·ha·sa·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> peribahasa; 2<\/b> cara berbicara; 3<\/b> sopan santun;mem·per·ba·ha·sa·kan<\/b> v<\/em> membahasakan;ke·ba·ha·sa·an<\/b> n<\/em> perihal bahasa"},{"x":5,"w":"bangga1<\/sup>","d":"bang·ga1<\/sup><\/b> a<\/em> besar hati; merasa gagah (karena mempunyai keunggulan): regu Indonesia boleh -- karena dapat mempertahankan piala Thomas;<\/em>ber·bang·ga<\/b> a<\/em> berbesar hati;mem·bang·ga<\/b> v<\/em> merasa bangga; berbesar hati;mem·bang·ga·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> menimbulkan perasaan bangga; menjadikan besar hati; 2<\/b> memuji-muji dengan bangga; mengagungkan;ke·bang·ga·an<\/b> n<\/em> kebesaran hati; perasaan bangga; kepuasan diri;- nasional<\/b> sikap jiwa yang terwujud, tampak pada sikap menghargai warisan budaya, hasil karya, dan hal-hal lain yang menjadi milik bangsa sendiri"},{"x":5,"w":"bangkit","d":"bang·kit<\/b> v<\/em> 1<\/b> bangun (dari tidur, duduk) lalu berdiri: ia -- dari duduknya; ia -- berdiri sambil mempersilakan tamunya duduk;<\/em> 2<\/b> bangun (hidup) kembali: -- pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor kubur;<\/em> 3<\/b> timbul atau terbit (tentang marah): -- amarahnya mendengar ejekan itu;<\/em> 4<\/b> kambuh (tentang penyakit): penyakitnya yang lama --;<\/em> 5<\/b> beterbangan ke udara (tentang debu dan sebagainya): debu pun -- ke udara<\/em>; 6<\/b> mulai pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor (tentang adonan): karena banyak raginya, adonan itu cepat --;<\/em>-- hatinya<\/b> timbul keberaniannya (kemarahannya);ber·bang·kit<\/b> v<\/em> bangkit;mem·bang·kit<\/b> v<\/em> 1<\/b> menggerakkan supaya bangkit; membangunkan menimbulkan (penyakit, marah, dan sebagainya): - marah; - nafsu makan; - penyakit;<\/em> 2<\/b> Mk<\/em> memungut (menggali hasil tanaman): - kentang;<\/em> 3<\/b> Mk<\/em> mengangkat (cerek, jemuran, dan sebagainya): - cerek; - jemuran; - padi;<\/em> 4<\/b> menggugat (membongkar-bongkar, mengungkit-ungkit) perkara yang sudah-sudah;- batang terendam, pb<\/em> mengangkat kembali nama orang yang sudah lama hilang dari ingatan; mengulangi perkara yang sudah lama dilupakan;mem·bang·kit-bang·kit<\/b> v<\/em> menggugat (membongkar-bongkar, mengungkit-ungkit) perkara yang sudah-sudah: ia suka - barang yang sudah diberikan;<\/em>- tambo lama<\/b> menceritakan kembali perkara yang sudah-sudah;mem·bang·kit·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> membangunkan (orang tidur); 2<\/b> menghidupkan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor - orang mati;<\/em> 3<\/b> mengangkat dan menaikkan: - pedang ke udara;<\/em> 4<\/b> Mk<\/em> membangkit untuk; mengangkatkan (tentang jemuran, cerek, dan sebagainya);ter·bang·kit<\/b> v<\/em> 1<\/b> terbangun; 2<\/b> terangkat;bang·kit·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> perkara lama dan sebagainya yang dibangkit-bangkit; 2<\/b> Mk<\/em> hasil tanaman (seperti ubi, kacang);pem·bang·kit<\/b> n<\/em> 1 <\/b>orang yang membangkitkan; 2 <\/b>alat untuk membangkitkan sesuatu;- tenaga listrik<\/b> alat untuk mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik;ke·bang·kit·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> kebangunan (menjadi sadar): - Indonesia hanyalah satu bagian dari - umum di Asia;<\/em> 2<\/b> perihal bangkit dari mati: Hari - Isa Almasih;<\/em>- nasional<\/b> perihal bangkitnya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa melawan dan mengusir penjajah melalui berbagai cara"},{"x":5,"w":"budaya","d":"bu·da·ya<\/b> n<\/em> 1<\/b> pikiran; akal budi: hasil --;<\/em> 2<\/b> adat istiadat: menyelidiki bahasa dan --;<\/em> 3<\/b> sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang --;<\/em> 4<\/b> cak<\/em> sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah;-- global<\/b> budaya yang salah satu atau sejumlah unsurnya memiliki kemiripan atau serupa antara satu wilayah budaya (biasanya mengacu pada batas wilayah kedaulatan negara) dan wilayah budaya yang lain; -- malu<\/b> 1<\/b> cak<\/em> sikap bawahan yang kurang berani mengatakan keadaan yang sebenarnya terhadap atasan; 2<\/b> sikap pegawai (karyawan dan sebagainya) yang merasa malu jika berbuat tidak terpuji atau tidak senonoh; -- pemilikan<\/b> kecenderungan manusia mencari, memperoleh, menggunakan, dan menyimpan barang; -- politik<\/b> pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor suatu sistem politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam masyarakat politik; -- wilayah<\/b> kecenderungan manusia mendapat ruang hidup yang sepadan, baik yang berbentuk fisik, psikologis, maupun keorganisasian;ber·bu·da·ya<\/b> v<\/em> mempunyai budaya; mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju: bangsa yang -;<\/em>mem·bu·da·ya<\/b> v<\/em> menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; mendarah daging: hal itu sudah - bagi bangsa Indonesia;<\/em>mem·bu·da·ya·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> mengajar supaya mempunyai budaya; mendidik supaya beradab (berbudaya): sejarah adalah pelajaran yang dapat - manusia;<\/em> 2<\/b> membiasakan suatu perbuatan yang baik sehingga dianggap sebagai berbudaya: para pemimpin hendaknya memberi contoh dalam - pola hidup sederhana;<\/em>pem·bu·da·ya·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> proses, cara, perbuatan membudayakan; 2<\/b> Antr<\/em> proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap;ke·bu·da·ya·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; 2<\/b> Antr<\/em> keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya;- agraris<\/b> kebudayaan yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai pertanian sebagai mata pencaharian pokok; - asing<\/b> Antr<\/em> kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah atau negara yang berasal dari luar wilayah atau dari negara lain; - barat<\/b> keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat (Eropa dan Amerika); - daerah<\/b> kebudayaan yang hidup dalam suatu wilayah bagian suatu negara yang merupakan daerah suatu suku bangsa tertentu; - nasional<\/b> kebudayaan yang dianut oleh semua warga dalam suatu negara; - rakyat<\/b> unsur kebudayaan tradisional yang hidup dalam golongan orang biasa dan yang dibedakan dari unsur kebudayaan yang timbul lebih kemudian dan yang dianggap lebih maju; - timur<\/b> keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup bangsa-bangsa di belahan bumi bagian timur (Asia)"},{"x":5,"w":"deklarasi","d":"dek·la·ra·si<\/b> \/déklarasi\/ n<\/em> 1<\/b> pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal): konferensi itu telah menghasilkan -- yang terdiri atas sepuluh pasal<\/em>; 2<\/b> keterangan lengkap tentang uang, biaya perjalanan, barang yang masuk, dan sebagainya;-- nasional<\/b> deklarasi yang diumumkan secara nasional: sikap kelompok ketiga ini tercermin di dalam -- nasional yang dinyatakan oleh ketuanya<\/em>;men·dek·la·ra·si·kan<\/b> v<\/em> membuat deklarasi"},{"x":5,"w":"dewan","d":"de·wan<\/b> \/déwan\/ n<\/em> 1<\/b> majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding; 2<\/b> mahkamah (tinggi);-- juri<\/b> panitia yang menentukan hasil sayembara (perlombaan, pertandingan); -- keamanan<\/b> dewan yang dibentuk untuk mengurus segala sesuatu mengenai keamanan seperti dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa; -- kesenian<\/b> dewan yang bertugas membina dan mengembangkan kesenian; -- komisaris<\/b> Man<\/em> badan yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menentukan dan mengawasi pengurusan perusahaan; -- mahasiswa<\/b> dewan yang anggotanya mewakili para mahasiswa suatu universitas atau perguruan tinggi yang bertugas sebagai lembaga eksekutif; -- menteri<\/b> dewan yang beranggota para menteri dengan tugas memberikan nasihat kepada presiden; kabinet; -- moneter<\/b> Ek<\/em> 1<\/b> dewan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat mengenai keuangan negara atau organisasi keuangan negara; 2<\/b> badan internasional di bidang keuangan yang bertugas mengatur keseimbangan nilai uang di dunia; -- nasional<\/b> dewan yang anggotanya mewakili segala aliran dalam masyarakat dan bertugas memberi nasihat kepada pemerintah; -- pemerintah daerah<\/b> unsur pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah; -- penasihat<\/b> dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran; -- pengawas<\/b> dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi (perkumpulan, koperasi, perseroan, dan sebagainya); -- pengawas keuangan<\/b> Ek<\/em> badan pemeriksa keuangan;-- penyantun<\/b> dewan yang dibentuk untuk membantu pengembangan suatu perguruan tinggi, organisasi, dan sebagainya; -- perancang<\/b> dewan yang bertugas membuat rancangan pembangunan dalam negara dan sebagainya; -- pers<\/b> dewan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawsi tingkah laku pers dan memberikan saran kepada pemerintah; -- pertimbangan<\/b> dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan; -- Pertimbangan Agung<\/b> lembaga tinggi negara yang berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Presiden baik diminta maupun tidak; -- Perwakilan Rakyat<\/b> badan legislatif yang anggotanya terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung, bertugas membuat undang-undang dan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor anggaran pendapatan dan biaya negara; parlemen; -- Perwakilan Rakyat Daerah<\/b> badan legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten; -- pimpinan <\/b>dewan yang bertugas memimpin suatu organisasi (perkumpulan, partai, perseroan, dan sebagainya)"},{"x":5,"w":"didik","d":"di·dik<\/b> v,<\/em> men·di·dik<\/b> v<\/em> memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran: seorang ibu wajib ~ anaknya baik-baik;<\/em>di·dik·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> hasil mendidik: pada umumnya anak-anak ~ Taman Siswa pada zaman Belanda tebal rasa kebangsaannya;<\/em> 2<\/b> anak atau hewan yang dididik: anak yang saleh itu ~ orang tuanya;<\/em> 3<\/b> cara mendidik: bukan karena apa anak itu, hanya salah ~;<\/em>pen·di·dik<\/b> n<\/em> orang yang mendidik;pen·di·dik·an<\/b> n<\/em> proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik;~ akademik<\/b> pendidikan akademis; ~ akademis<\/b> pendidikan yang berhubungan dengan bidang ilmu (studi) seperti bahasa, ilmu-ilmu sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam; ~ campuran<\/b> pendidikan yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dalam satu ruangan; ~ dasar<\/b> pendidikan minimum (terendah) yang diwajibkan bagi semua warga negara; ~ eklektik<\/b> pelatihan atau pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, ancangan, dan metode yang sesuai secara simultan; ~ formal<\/b> segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus; ~ informal<\/b> pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat dalam bentuk yang tidak terorganisasi; ~ keagamaan<\/b> kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor sasaran utama memberikan pengetahuan keagamaan dan menanamkan sikap hidup beragama; ~ kedinasan<\/b> pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai instansi pemerintah; ~ kejuruan<\/b> pelatihan atau pendidikan yang memberikan keterampilan tertentu kepada siswa untuk pekerjaan tertentu; ~ kesehatan<\/b> kegiatan di bidang penyuluhan kesehatan umum dengan tujuan menyadarkan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar tercapai tingkat kesehatan yang diinginkan; ~ kewarganegaraan<\/b> program pendidikan yang membina para pelajar agar menjadi warga negara yang baik sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara; ~ konservasi<\/b> upaya secara sadar dan berencana, baik melalui pendidikan formal maupun informal, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bidang konservasi alam, terutama kesadaran pada pengunjung kawasan konservasi; ~ konservasi sumber daya alam<\/b> kegiatan dalam rangka mengubah perilaku (pengetahuan, sikap, kesadaran, dan keterampilan) yang ada kaitannya dengan upaya konservasi sumber daya alam; ~ liberal<\/b> pendidikan umum yang bersifat akademis dengan tujuan utama memberikan pengetahuan atau peradaban yang seluas-luasnya; ~ luar biasa<\/b> pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan\/atau mental; ~ massa <\/b>kegiatan yang bersifat pendidikan yang berskala luas melalui surat kabar, film, radio, televisi, perpustakaan, dan museum dengan tujuan menyampaikan informasi dan mempengaruhi opini publik; ~ medis<\/b> kegiatan yang secara formal bertujuan mendidik serta mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kedokteran; ~ menengah<\/b> jenjang pendidikan formal setelah pendidikan dasar; ~ menengah keagamaan<\/b> pendidikan yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama; ~ menengah kejuruan <\/b> 1<\/b> pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu; 2<\/b> bentuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional; ~ menengah umum<\/b> pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik; ~ moral<\/b> pendidikan budi pekerti seperti mengajarkan etika dan akhlak (di sekolah dan sebagainya): ~ moral itu, antara lain, tercakup dalam mata pelajaran Agama<\/em>; ~ nasional<\/b> pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia (manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan sebagainya); ~ nonformal<\/b> segenap bentuk pelatihan yang diberikan secara terorganisasi di luar pendidikan formal, misalnya kursus keterampilan; ~ orang dewasa<\/b> kegiatan secara terorganisasi yang bertujuan memberikan pendidikan kepada orang dewasa, yang diselenggarakan pada waktu tertentu; ~ profesional<\/b> pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu; ~ rakyat<\/b> pendidikan yang ditujukan kepada semua anak dan diselenggarakan oleh atau dengan bantuan pemerintah; ~ seks<\/b> pendidikan yang bertujuan memberi pengetahuan tentang seks, fungsi biologis kelamin, kehamilan, dan sebagainya; ~ sosial<\/b> kegiatan sekolah yang direncanakan dan diarahkan untuk memelihara pembelajaran sosial dan untuk meningkatkan kemampuan sosial; ~ terbuka<\/b> pendidikan melalui lembaga formal yang peserta didiknya tidak dibatasi oleh usia, jumlah, dan tempat; ~ tinggi<\/b> jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah (pada akademi atau universitas); ~ umum<\/b> pendidikan yang bertujuan mengembangkan sikap, kemampuan, dan tingkah laku yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyiapkan siswa menguasai keterampilan untuk pekerjaan tertentu; ~ universal<\/b> sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan tanpa menghiraukan suku, jenis kelamin, kepercayaan, dan kemampuan"},{"x":5,"w":"disiplin","d":"di·sip·lin<\/b> n<\/em> 1<\/b> tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya); 2<\/b> ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya); 3<\/b> bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu;-- ilmiah<\/b> 1<\/b> cara pendekatan yang mengikuti ketentuan yang pasti dan konsisten untuk memperoleh pengertian dasar yang menjadi sasaran studi; 2<\/b> cabang ilmu; -- nasional<\/b> kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;ber·di·sip·lin<\/b> v<\/em> menaati (mematuhi) tata tertib;men·di·sip·lin·kan<\/b> v<\/em> membuat berdisiplin; mengusahakan supaya menaati (mematuhi) tata tertib"},{"x":5,"w":"integritas","d":"in·teg·ri·tas<\/b> n<\/em> mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran;-- nasional<\/b> wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara"},{"x":5,"w":"jambore","d":"jam·bo·re<\/b> \/jamboré\/ n<\/em> pertemuan besar para pramuka;-- daerah<\/b> pertemuan antarpramuka tingkat daerah yang diadakan bersamaan waktunya dengan jambore nasional; -- nasional<\/b> pertemuan antarpramuka pada tingkat nasional"},{"x":5,"w":"kabinet1<\/sup>","d":"ka·bi·net1<\/sup><\/b> \/kabinét\/ n<\/em> 1<\/b> badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri; 2<\/b> kantor kerja (terutama bagi presiden, perdana menteri, dan sebagainya);-- bayangan<\/b> sekelompok pemimpin oposisi yang mungkin menjadi anggota kabinet jika partainya berkuasa dan selalu bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan partai serta kepada pemimpin kelompoknya dalam perdebatan di parlemen; -- ekstra parlementer<\/b> kabinet yang biasanya terbentuk apabila formatur tidak berhasil menyusun kabinet parlementer karena tidak mendapat persesuaian paham dari partai-partai politik besar di dalam parlemen; -- gotong royong<\/b> kabinet yang menterinya mewakili berbagai golongan sosial dan partai; kabinet nasional; -- kerja<\/b> kabinet yang menterinya ahli dalam urusan kenegaraan dan bidang yang diurusinya; -- koalisi<\/b> kabinet yang menterinya terdiri atas anggota beberapa partai; -- ministerial<\/b> kabinet parlementer; -- nasional<\/b> kabinet yang menterinya mewakili sebagian besar partai; -- parlementer<\/b> kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen; -- partai<\/b> kabinet yang menterinya berasal dari anggota satu partai yang menguasi suara terbanyak di parlemen; -- presidensial<\/b> sistem pemerintahan dengan pelaksanaan tugas eksekutif dipimpin dan dipertanggungjawabkan oleh presiden, sedangkan presiden tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen"},{"x":5,"w":"kamus1<\/sup>","d":"ka·mus1<\/sup><\/b> n<\/em> 1<\/b> buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya; 2<\/b> buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya; 3<\/b> ki<\/em> diri, pikiran: tak ada istilah “takut” dalam -- saya<\/em>;-- aneka bahasa<\/b> Ling<\/em> kamus multibahasa; -- bahasa baku<\/b> kamus yang memuat kosakata ragam bahasa baku; -- baku <\/b> 1<\/b> kamus yang menggambarkan khazanah ragam bahasa baku; 2<\/b> kamus yang karena wibawanya menjadi acuan untuk karya yang sejenis; -- besar<\/b> kamus yang memuat khazanah secara lengkap, termasuk kosakata istilah dari berbagai bidang ilmu yang bersifat umum; -- dwibahasa<\/b> kamus yang memuat kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya di dalam bahasa lain yang menjadi bahasa sasaran; kamus yang disusun dengan menggunakan (terdiri atas) dua bahasa; -- ekabahasa<\/b> kamus yang memuat kosakata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya di dalam kalimat dalam bahasa yang sama; kamus yang disusun dengan menggunakan (terdiri atas) satu bahasa; -- ensiklopedis<\/b> Ling<\/em> kamus yang dilengkapi dengan keterangan yang lebih luas, seperti nama geografis, nama tokoh, gambar dan diagram; -- istilah<\/b> kamus yang memuat istilah dengan makna konsepnya dari bidang ilmu tertentu (seperti kamus hukum dan kamus kimia); -- jabatan nasional<\/b> kamus yang berisi informasi mengenai semua jabatan yang ada dalam masyarakat, seperti nama jabatan, uraian tugas, kode jabatan, dan syarat-syarat jabatan; -- kantong<\/b> kamus saku; -- kecil<\/b> kamus yang memuat kosakata dalam jumlah yang terbatas; -- mini<\/b> kamus dengan ukuran (format) kecil; -- multibahasa<\/b> kamus yang memuat kosakata suatu bahasa dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam dua bahasa lain atau lebih sebagai bahasa sasaran; kamus yang terdiri atas tiga bahasa atau lebih; -- pelajar<\/b> kamus yang memuat kosakata yang diperlukan atau digunakan di dalam lingkungan pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah; -- saku<\/b> kamus yang berisi kosakata dalam jumlah yang terbatas dan dicetak dengan ukuran (format) kecil sehingga mudah dibawa ke mana-mana (misalnya ditaruh di dalam saku); -- sinonim<\/b> kamus yang memuat kosakata dengan padanannya di dalam satu bahasa; -- standar<\/b> kamus baku; -- umum<\/b> kamus yang memuat kata-kata yang digunakan dalam pelbagai ragam bahasa dengan keterangan makna dan penggunaannya, dengan menghindarkan istilah teknis atau kata yang digunakan dalam lingkungan terbatas;me·nga·mus·kan<\/b> v<\/em> mendaftar dan menyusun kosakata menjadi sebuah kamus atau dalam bentuk kamus: kami akan ~ kata-kata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia;<\/em>pe·ka·mus<\/b> n<\/em> orang yang profesinya sebagai penyusun kamus; leksikograf;per·ka·mus·an<\/b> n<\/em> segala hal yang berhubungan dengan kamus; pengetahuan tentang kamus"},{"x":5,"w":"lembaga","d":"lem·ba·ga<\/b> n<\/em> 1<\/b> asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); 2<\/b> bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3<\/b> acuan; ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); 4<\/b> badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; 5<\/b> ark<\/em> kepala suku (di Negeri Sembilan); 6<\/b> pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan;adat diisi -- dituang, pb<\/em> hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan;-- Administrasi Negara<\/b> lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas membina ketertiban administrasi negara; -- bisul<\/b> mata bisul; -- daerah<\/b> lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat mengundangkan peraturan daerah; -- daun<\/b> bakal daun; -- internasional<\/b> badan yang mengurus masalah dunia, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa; -- jasa<\/b> lembaga atau badan organisasi yang memberikan jasa atau kemudahan kepada orang yang memerlukannya; -- keagamaan<\/b> organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama; -- keuangan<\/b> badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat; -- konsumen<\/b> badan yang mengadakan penelitian tentang mutu makanan, seperti jenis makanan atau bahan makanan yang bergizi; -- manusia<\/b> bakal manusia; mudigah; -- pemasyarakatan<\/b> tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; penjara; -- Pembiayaan Pembangunan<\/b> lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang serta penyertaan modal di dalam perusahaan; -- pemerintah<\/b> badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif; -- Pemilihan Umum<\/b> badan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan pemilihan umum yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri; -- Pertahanan Nasional<\/b> lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas mengkaji ketahanan nasional; -- swadaya masyarakat<\/b> organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat; -- Virologi<\/b> lembaga yang menyelidiki virus atau penyakit yang ditimbulkan oleh virus;ber·lem·ba·ga<\/b> v<\/em> mempunyai organisasi yang bersifat lembaga;me·lem·ba·ga<\/b> v<\/em> berbentuk (menyerupai) lembaga;me·lem·ba·ga·kan<\/b> v<\/em> membuat jadi lembaga; mengorganisasikan sebagai lembaga;per·lem·ba·ga·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> hal berlembaga; 2<\/b> ark<\/em> undang-undang dasar negara;pe·lem·ba·ga·an<\/b> n<\/em> proses, cara, perbuatan melembagakan;ke·lem·ba·ga·an<\/b> n<\/em> perihal (yang bersifat) lembaga"},{"x":5,"w":"makmur","d":"mak·mur<\/b> a<\/em> 1<\/b> banyak hasil: Karawang dahulu dikenal sebagai daerah -- beras<\/em>; 2<\/b> banyak penduduk dan sejahtera: pembangunan menuju masyarakat yang adil dan --;<\/em> 3<\/b> serba kecukupan; tidak kekurangan: hidupnya sudah --;<\/em>me·mak·mur·kan<\/b> v<\/em> membuat (menyebabkan, menjadikan) makmur: perluasan daerah pertanian itu akan - kehidupan petani<\/em>;ke·mak·mur·an<\/b> n<\/em> keadaan makmur: kita harus mengubah kemiskinan menjadi -<\/em>;- nasional <\/b> 1<\/b> semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat; 2<\/b> keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya;per·se·mak·mur·an<\/b> n<\/em> perserikatan antara Kerajaan Inggris dan negara bekas jajahannya"},{"x":5,"w":"manajemen","d":"ma·na·je·men<\/b> \/manajemén\/ n Man<\/em> 1<\/b> penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; 2<\/b> pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi;-- atas<\/b> kelompok manajer yang meliputi pejabat pimpinan tertinggi beserta pembantunya yang terdekat dalam perusahaan atau organisasinya; -- bahan<\/b> kegiatan atau penelaahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian arus bahan di tiap tahap yang dilaluinya mulai dari penyuplai sampai ke pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor penyimpanannya dalam bentuk barang jadi; -- informasi<\/b> kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan para manajer dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat untuk menghindari kemelesetan waktu, salah investasi, dan terlewatnya kesempatan; -- kelas<\/b> manajemen untuk mencapai tujuan pengajaran di kelas secara efektif dan efisien; -- kesehatan<\/b> pengelolaan kesehatan dalam masyarakat; -- konsultatif<\/b> sistem manajemen yang menganut kebiasaan meminta pertimbangan kepada bawahan sebelum mengambil putusan; -- krisis<\/b> usaha mengatasi kegawatan dengan cara rasional, bersistem, dan berencana; -- lini<\/b> kelompok karyawan yang langsung bertanggung jawab atas pencapaian sasaran perusahaan; -- nasional<\/b> manajemen yang berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; -- otoriter<\/b> gaya manajemen yang kekuasaan pengawasan serta pengambilan putusannya ada pada tangan satu orang atau satu kelompok kecil saja; -- pemasaran<\/b> manajemen dengan sistem berpegang pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional sebagai dasar pengambilan putusan di bidang pemasaran; -- personalia<\/b> manajemen yang menyangkut pengerahan dan seleksi karyawan, uraian tugas, pendidikan, pelatihan, dan pengembangannya, hubungan majikan dengan karyawannya, dan sebagainya; -- produksi<\/b> pengurusan aspek kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi; -- proyek<\/b> telaah atau kumpulan pengetahuan tentang cara-cara memanajemeni proyek; -- risiko<\/b> upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian;me·ma·na·je·meni<\/b> v<\/em> menerapkan manajemen; melaksanakan manajemen"},{"x":5,"w":"museum","d":"mu·se·um<\/b> \/muséum\/ n<\/em> gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno;-- filateli<\/b> museum prangko; -- Gajah<\/b> Museum Nasional; -- Nasional<\/b> museum tempat menyimpan, mengoleksi, memamerkan harta peninggalan purbakala, benda bersejarah, barang-barang kuno, arca, naskah, dan sebagainya yang berasal dari daerah di seluruh nusantara (nasional); Gedung Gajah; -- prangko<\/b> museum tempat menyimpan, mengoleksi, merawat, dan memamerkan benda-benda yang berhubungan dengan surat-menyurat dan perprangkoan (tentang pembuatan, penerbitan, tema, dan sebagainya); -- Purna Bhakti Pertiwi<\/b> museum tempat menyimpan, mengoleksi, dan memamerkan cenderamata yang diterima oleh mantan Presiden Soeharto dari negara sahabat selama menjabat Presiden; -- Satrya Mandala<\/b> museum tempat memamerkan benda-benda yang pernah dipergunakan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor ABRI dalam perang masa lampau; -- sejarah<\/b> museum tempat memamerkan benda-benda bersejarah (menggambarkan peristiwa sejarah); -- seni<\/b> museum tempat memamerkan berbagai barang seni rupa; -- Sumpah Pemuda<\/b> museum bekas gedung tempat dicetuskannya ikrar pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, koleksinya terdiri atas benda-benda pada masa itu; -- tekstil<\/b> museum tempat menyimpan, mengoleksi, merawat, dan memamerkan hasil tekstil, berupa kain, pakaian, serta peralatan, mulai dari bentuk tradisional hingga bentuk kontemporer dari berbagai daerah di Indonesia; -- wayang<\/b> museum tempat menyimpan, merawat, mengoleksi, dan memamerkan wayang dalam berbagai bentuk dan jenis dari berbagai daerah dan negara;me·mu·se·um·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> memasukkan (menyimpankan) ke museum; 2<\/b> ki<\/em> menyimpan dan tidak menggunakannya lagi (tentang barang-barang yang sudah terlalu lama digunakan atau tidak pantas lagi digunakan);per·mu·se·um·an<\/b> n<\/em> perihal museum; seluk-beluk museum"},{"x":1,"w":"nasional","d":"na·si·o·nal<\/b> a<\/em> bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa: cita-cita --; perusahaan --; tarian --;<\/em>me·na·si·o·nal<\/b> v<\/em> menjadi nasional: aspirasi masyarakat tertampung dalam satu wadah hukum yang ~;<\/em>me·na·si·o·nal·kan<\/b> v<\/em> membuat menjadi nasional;pe·na·si·o·nal·an<\/b> n<\/em> proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat nasional: agar diperjuangkan ~ buruh pada perusahaan asing;<\/em>ke·na·si·o·nal·an<\/b> n<\/em> sifat dan sebagainya yang ada pada bangsa; kebangsaan"},{"x":5,"w":"perintah","d":"pe·rin·tah<\/b> n<\/em> 1<\/b> perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan: atas -- sang Pangeran, beberapa pelayan datang;<\/em> 2<\/b> aba-aba; komando: latihan gerak badan sebaiknya dilakukan dengan --;<\/em> 3<\/b> aturan dari pihak atas yang harus dilakukan: ia membacakan -- yang berkenaan dengan pembasmian penyelundupan;<\/em>me·me·rin·tah<\/b> v<\/em> 1<\/b> memberi perintah; menyuruh melakukan sesuatu: tidak ada seorang pun berani ~ dia;<\/em> 2<\/b> menguasai dan mengurus (negara, daerah, dan sebagainya): tidak salah jika dikatakan bahwa Gajah Mada yang ~ Majapahit pada masa itu;<\/em>me·me·rin·tahi<\/b> v<\/em> 1<\/b> memberi perintah kepada: kerjanya hanya ~ jongos-jongos;<\/em> 2<\/b> membawahkan: lebih senang ~ orang pandai-pandai daripada ~ orang bodoh;<\/em> Raja Palembang yang bernama Demang Lebar Daun ~ daerah itu;<\/em>me·me·rin·tah·kan<\/b> v<\/em> 1<\/b> menyuruh orang lain melakukan sesuatu; menyuruh mengerjakan: Pangeran Diponegoro telah ~ penghentian tembak-menembak;<\/em> 2<\/b> memerintah; mengelola: ia tidak dapat lagi ~ daerah perkebunan yang selalu diganggu gerombolan bersenjata<\/em>;ter·pe·rin·tah<\/b> v<\/em> diperintah; dikuasai: bangsa itu lama ~ oleh kekuasaan asing;<\/em>pe·me·rin·tah<\/b> n<\/em> 1<\/b> sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; 2<\/b> sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; 3<\/b> penguasa suatu negara (bagian negara): ~ negeri dimisalkan pengemudi negara; negara memerlukan ~ yang kuat dan bijaksana;<\/em> 4<\/b> badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah): beberapa anggota DPR meminta supaya ~ segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR; jawaban ~ dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri;<\/em> 5<\/b> negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta): baik sekolah ~ maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat;<\/em> 6<\/b> pengurus; pengelola: ~ perkebunan dan tambang;<\/em>~ bayang-bayang<\/b> pemerintah yang disusun dan disiapkan untuk melakukan tugasnya jika diperlukan; ~ bayangan<\/b> kelompok rahasia yang dituduh membuat kebijakan umum, kelompok ini tidak dapat dikritik oleh rakyat ataupun dibatalkan (ditarik kembali) oleh para pemilih; ~ berdaulat<\/b> sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk mempertahankan kesinambungan nasional yang otonom; ~ daerah<\/b> penguasa yang memerintah di daerah, seperti gubernur, bupati; ~ defacto<\/b> pemerintah yang berkuasa atas rakyatnya dan diakui pula oleh rakyatnya; ~ desa<\/b> pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa; ~ kesatuan<\/b> sistem politik dalam seluruh kekuasaan yang dipusatkan pada pemerintah nasional; ~ kolonial<\/b> pemerintah yang dibangun di bawah inspirasi filsafat merkantilisme yang tercermin dalam pemerintahan wilayah yang diduduki; ~ nasional<\/b> bentuk pemerintahan suatu negara yang diatur oleh bangsa negara itu sendiri; ~ pusat<\/b> penguasa yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah daerah; ~ sendiri<\/b> pemerintah yang melibatkan partisipasi warga negara melalui sistem pemilihan dan perwakilan;pe·me·rin·tah·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> proses, cara, perbuatan memerintah: ~ yang berdasarkan demokrasi; gubernur memegang tampuk ~ di Daerah Tingkat I;<\/em> 2<\/b> segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara;~ daerah<\/b> pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara; ~ kembar<\/b> dua pemerintahan bersama-sama menguasai suatu daerah; ~ negara<\/b> segala bentuk mekanisme, daya upaya, dan proses lembaga negara dalam menentukan, merumuskan, mengatur, dan mengusahakan tercapainya tujuan negara; ~ oligarki<\/b> sistem pemerintahan yang ketiga kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan beberapa orang atau golongan; ~ otokrasi<\/b> sistem pemerintahan negara yang ketiga kekuasaan pemerintahan berada dalam satu tangan, misalnya pada kerajaan absolut; ~ otoriter<\/b> pemerintahan yang didasarkan kekuasaan mutlak; ~ presidentil<\/b> pemerintahan republik yang kepala negaranya langsung memimpin kabinet; ~ sementara<\/b> pemerintahan setelah jatuhnya suatu kabinet sampai terbentuknya kabinet baru; ~ sentral<\/b> pemerintah pusat (terdapat di ibu kota negara yang tidak selalu terletak di tengah-tengah wilayah negara dan sebagainya); ~ sipil<\/b> pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang sipil (bukan pemerintahan militer);ber·pe·me·rin·tah·an<\/b> v<\/em> memiliki pemerintahan; ada pemerintahan"},{"x":5,"w":"politik","d":"po·li·tik<\/b> n<\/em> 1<\/b> (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): bersekolah di akademi --;<\/em> 2<\/b> segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: -- dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang --ekonomi, dan kebudayaan; partai --; organisasi --;<\/em> 3<\/b> cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan: -- dagang; -- bahasa nasional;<\/em>-- air hangat<\/b> Pol<\/em> kebijakan politik yang dianut Rusia yang mencerminkan usaha mencari pelabuhan bebas es sepanjang tahun; -- bahasa nasional<\/b> kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah bahasa; -- buka keran<\/b> kebijaksanaan untuk menyediakan segala kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya; -- burung unta<\/b> hal tindakan dengan sengaja dengan menutup mata terhadap bahaya atau masalah yang mungkin ada; -- dagang<\/b> hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga dan proses politik yang berlaku dalam perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan undang-undang yang berlaku; -- dagang sapi<\/b> tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (lembaga dan sebagainya); -- fiskal<\/b> Pol<\/em> tindakan atau kebijakan pemerintah di pusat dan di daerah yang berhubungan dengan masalah perpajakan; -- imperialisme<\/b> politik luar negeri yang bertujuan menambah kekuasaan dengan menyentuh esensi hubungan kekuasaan yang ada atau mengubah status kekuasaan yang ada; -- kampung<\/b> daya upaya mencapai tujuan dengan sasaran masyarakat di kampung-kampung; -- moneter<\/b> tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan masalah keuangan negara, seperti tindakan mengadakan devaluasi; -- nasional<\/b> asas, haluan, usaha, tindakan serta kebijakan tindakan negara tentang pembinaan serta penggunaan secara menyeluruh potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif, untuk tujuan nasional; -- pemisahan<\/b> politik yang jelas melakukan pemisahan rasial dan ditegaskan dengan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor -- pintu terbuka<\/b> politik yang membolehkan penanaman modal asing di dalam negeri;ber·po·li·tik<\/b> v<\/em> menjalankan (menganut paham) politik; ikut serta dalam urusan politik;~ kancil<\/b> main cerdik dengan segala macam tipu daya;me·mo·li·tik·kan<\/b> v<\/em> menjadikan atau memasukkan ke dalam urusan politik;mem·per·po·li·tik·kan<\/b> v<\/em> memolitikkan;pe·mo·li·tik·an<\/b> n<\/em> proses, cara, perbuatan memolitikkan"},{"x":5,"w":"pustaka","d":"pus·ta·ka<\/b> n<\/em> 1<\/b> kitab; buku; 2<\/b> buku primbon;per·pus·ta·ka·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya; 2<\/b> koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dibicarakan;~ acuan<\/b> perpustakaan rujukan; ~ akademik<\/b> perpustakaan yang merupakan bagian dari universitas, akademi, lembaga pendidikan tinggi; ~ filial<\/b> perpustakaan yang merupakan bagian sebuah sistem perpustakaan, tetapi mempunyai dewan manajemen sendiri pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor tidak dikelola sebagai sistem tersebut; ~ keliling<\/b> perpustakaan yang didatangkan dengan mobil di tempat-tempat tertentu, pada kesempatan itu para peminat dapat meminjam dan mengembalikan buku; ~ khusus <\/b> 1<\/b> perpustakaan atau pusat informasi yang dibiayai oleh perseorangan, badan korporasi, perhimpunan, badan pemerintah, kelompok lain; 2<\/b> koleksi khusus atau terpisah dalam suatu perpustakaan; ~ mini<\/b> perpustakaan yang menyediakan buku dalam jumlah yang sangat terbatas; ~ nasional<\/b> perpustakaan yang dibiayai oleh negara untuk mengumpulkan, pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, melestarikan buku, majalah, surat kabar, naskah kuno, mikrofilm, dan sebagainya; ~ rujukan<\/b> perpustakaan yang memiliki buku yang biasanya tidak boleh digunakan di luarnya; ~ umum<\/b> perpustakaan yang seluruhnya atau sebagian dari dananya disediakan oleh masyarakat dan penggunaannya tidak terbatas pada kelompok tertentu dan bebas digunakan oleh siapa pun;ke·pus·ta·ka·an<\/b> n<\/em> 1<\/b> buku-buku kesusastraan; kesusastraan; 2<\/b> daftar kitab yang dipakai sebagai sumber acuan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor mengarang dan sebagainya; bibliografi; 3<\/b> semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian"},{"x":5,"w":"rekor","d":"re·kor<\/b> \/rékor\/ n<\/em> 1<\/b> hasil terbaik (tercepat, tertinggi) dalam keolahragaan: -- lari 100 m Indonesia adalah 10,8 detik; dia memegang -- lari 400 m<\/em>; 2<\/b> jumlah terbanyak: menurut laporan Dirjen Urusan Haji, tahun ini merupakan -- naik haji jika dibandingkan dengan tahun yang sudah-sudah<\/em>; 3<\/b> terbaik (tertinggi): Pulau Jawa memegang -- produksi sapi dan kerbau;<\/em>-- ASEAN<\/b> rekor yang berlaku untuk peringkat negara di Asia Tenggara (ASEAN); hasil terbaik (tertinggi) yang pernah dicapai orang di negara Asia Tenggara (ASEAN); -- Asia<\/b> rekor yang berlaku untuk peringkat Asia; hasil terbaik (tertinggi) yang pernah dicapai orang di Asia; -- dunia<\/b> rekor yang berlaku untuk peringkat dunia; hasil terbaik (tertinggi) yang pernah dicapai orang di seluruh dunia; -- nasional<\/b> rekor yang berlaku untuk peringkat nasional (negara); hasil yang terbaik (tertinggi) yang pernah dicapai orang di dalam suatu negara (seperti Indonesia)"},{"x":5,"w":"rembuk","d":"rem·buk<\/b> n<\/em> bicara; nasihat;-- desa<\/b> musyawarah (pemuka-pemuka) desa: penggunaan uang subsidi harus mendapat persetujuan dan dukungan masyarakat setempat melalui -- desa;<\/em> -- nasional<\/b> musyawarah pemuka-pemuka bangsa;be·rem·buk<\/b> v<\/em> berunding; berbincang-bincang: wakil kelompok yang sedang bersengketa itu sedang ~ mencari jalan damai;<\/em>me·rem·buk·kan<\/b> v<\/em> memperbincangkan; merundingkan;pe·rem·buk·an<\/b> n<\/em> proses, cara, pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor merembukkan; perundingan; pembicaraan: panitia penyelenggara sedang mengadakan ~ mengenai persiapan dan tata tertib kongres yang akan datang<\/em>;mem·pe·rem·buk·kan<\/b> v<\/em> merembukkan;rem·buk·an <\/b> 1<\/b> n<\/em> hasil merembukkan: melalui ~ yang berjalan dengan lancar, akhirnya ia terpilih sebagai ketua umum;<\/em> 2<\/b> v<\/em> berembuk"},{"x":5,"w":"setia kawan","d":"se·ti·a ka·wan<\/b> n<\/em> perasaan bersatu; sependapat dan sekepentingan; solider;ke·se·ti·a·ka·wan·an<\/b> n<\/em> perihal setia kawan;- nasional<\/b> rasa setia kawan secara nasional; - sosial nasional<\/b> solidaritas, tenggang rasa yang sanggup merasakan dan ditunjukkan dalam bentuk toleransi kepada orang lain, serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan"},{"x":5,"w":"sistem","d":"sis·tem<\/b> \/sistém\/ n<\/em> 1<\/b> perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dalam tubuh; -- telekomunikasi;<\/em> 2<\/b> susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dan sebagainya);<\/em> 3<\/b> metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dan sebagainya); kita bekerja dengan -- yang baik; -- dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan;<\/em>-- alam<\/b> cara sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam berdasarkan banyak atau sedikitnya persamaan sifat morfologis; -- ambil bayar<\/b> pengambilan dan pembayaran sesuatu (seperti kambing dan daging) yang konsumen terlebih dahulu mengambil sesuatu di pasar untuk diperdagangkan, kemudian dibayar apabila sesuatu itu habis sambil mengambil lagi sesuatu yang baru; -- apoil<\/b> mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan; -- artifisial<\/b> sistem buatan berdasarkan pada alat reproduksi; -- awan<\/b> Met<\/em> aturan kelompok awan yang terdiri atas beberapa subkelompok awan yang sejenis atau yang lain, sistem ini menunjukkan gejala tertentu; -- awan depresi<\/b> Met<\/em> sistem awan yang berkaitan dengan gangguan atmosfer, ditandai oleh deformasi medan tekanan dalam bentuk palung atau depresi; -- awan guntur<\/b> Met<\/em> sistem awan yang pembentukannya disebabkan oleh konveksi dan ketidakmantapan udara; -- bunyi<\/b> Ling<\/em> uraian mengenai semua fonem atau alofon dan hubungannya dalam suatu bahasa; -- digital<\/b> sistem penomoran: teknologi mutakhir sekarang ditandai dengan peralatan modern seperti komputer dan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor digital;<\/em> -- drainase<\/b> sistem pengarusan (agar air tergenang segera lenyap dengan cara meresap ke tanah atau mengalir melalui saluran); sistem penyaliran: mereka tidak mempunyai peta geologi yang menunjukkan - drainase alam secara mendetail;<\/em> -- ekstern<\/b> sistem kegiatan, perasaan, dan interaksi sosial yang menyeluruh, dilakukan oleh suatu kelompok terhadap lingkungan di luar kelompoknya untuk mempertahankan kelompok itu di dalam lingkungannya; -- gangsur<\/b> sistem menjual hak milik atas tanah dalam jangka waktu yang tertentu dengan harga rendah, jika pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor kembali, harga menjadi tinggi; -- ijon<\/b> penjualan hasil tanaman dalam keadaan hijau atau masih belum dipetik dari batangnya (di ladang dan sebagainya); -- intern<\/b> sistem kegiatan, perasaan, dan interaksi antaranggota; -- karier<\/b> Adm<\/em> sistem kepegawaian yang untuk pengangkatan pertama seorang pegawai didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan; -- kelas<\/b> Sos<\/em> sistem kelas sosial yang mempunyai beberapa mobilitas vertikal sehingga orang mudah berpindah ke kelas yang lebih rendah tanpa pembalasan berdasarkan hukum atau bentuk pelapisan sosial yang ditandai oleh lapisan masyarakat tertentu; -- kelas terbuka<\/b> Sos<\/em> sistem kelas sosial yang mempunyai kebebasan mobilitas vertikal sehingga orang mudah berpindah ke kelas yang lebih rendah tanpa pembalasan berdasarkan hukum atau tradisi; -- kelas tertutup<\/b> Sos<\/em> sistem kelas sosial yang didasarkan pada status keluarga, bukan pada kemampuan pribadi sehingga seseorang dari kelas bawah tidak dapat naik ke kelas yang lebih tinggi walaupun dia mampu; -- kerja<\/b> rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan; -- lakunar<\/b> Zool<\/em> sistem yang terdiri atas ruang yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai tempat peredaran darah (pada filu echinodermata<\/em>); -- leksikal<\/b> Ling<\/em> hubungan yang dapat ditentukan antara unsur sekelompok kata dalam suatu medan makna; -- manajemen nasional<\/b> sistem manajemen yang digunakan dalam konteks kehidupan kenegaraan; -- merit<\/b> mutasi pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan prestasi kerjanya; -- moneter<\/b> kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi mata uang suatu negara tertentu; -- olah data<\/b> perangkat mesin dan prosedur penggunaannya dalam pelaksanaan tugas mengolah data; -- partai tunggal<\/b> hanya ada satu partai dalam suatu negara; -- pendidikan<\/b> keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan; -- pengarsipan<\/b> cara penyimpanan arsip (dapat berupa sistem abjad, sistem nomor, atau sistem pokok soal); -- penjajaran<\/b> sistem, proses, cara, perbuatan menyamakan arah, jarak, dan sebagainya; -- peringatan dini<\/b> tata cara pemberitahuan seawal mungkin tentang datangnya ancaman, bahaya, dan sebagainya; -- perkawinan<\/b> skema yang mengatur pasangan untuk dikawinkan; -- perwakilan seimbang<\/b> sistem pemilihan wakil rakyat yang duduk dalam parlemen berdasarkan peraturan bahwa jumlah kursi yang diperoleh golongan atau partai sesuai dengan suara yang diperolehnya; -- polder<\/b> sistem pengairan dengan memasukkan air ke areal persawahan dan sebagainya melalui pintu air yang menggunakan mesin dan di beberapa tempat tertentu dibuat pintu pembuang air; -- rujukan<\/b> sistem yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab satu kasus dari pusat pelayanan ke pusat pelayanan lain yang berbeda kemampuannya: -- sebagai studi pelayanan kesehatan mengikutsertakan puskesmas dan rumah sakit baik negeri maupun swasta;<\/em> -- sapaan<\/b> Ling<\/em> sistem yang mengikat unsur bahasa yang menandai perbedaan status dan peran partisipan dalam komuni-kasi dengan bahasa; -- satu partai dominan<\/b> sistem yang semula menganut sistem banyak partai, tetapi dalam perkembangannya hanya ada satu partai yang memenangkan mayoritas suara; -- senioritas<\/b> mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan; -- setengah tertutup<\/b> sistem penyediaan air dengan cara mengalirkan air pengganti secara berselang-seling dan terus-menerus, sedangkan air yang sudah digunakan dialirkan kembali melalui bak pengendapan dan biofilter; -- solar<\/b> tata surya; -- sosial<\/b> organisasi atau tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi orang yang menduduki posisi tertentu di dalam masyarakat; -- terbuka<\/b> Ikn<\/em> sistem budi daya dengan cara mengalirkan air terus-menerus ke lokasi pemeliharaan dan air tersebut dibuang setelah sekali dipakai; -- tertutup<\/b> Ikn<\/em> pengendalian air dalam sistem akuakultur secara terus-menerus selama masa pemeliharaan;ber·sis·tem<\/b> v<\/em> mempunyai sistem;me·nyis·tem·kan<\/b> v<\/em> membuat menjadi sistem;pe·nyis·tem·an<\/b> n<\/em> perihal menyistemkan; sistematisasi"},{"x":9,"w":"strategi"},{"x":9,"w":"tahan1<\/sup>"},{"x":9,"w":"taman1<\/sup>"},{"x":9,"w":"usaha"},{"x":9,"w":"wawas"},{"x":9,"w":"zonasi"},{"x":9,"w":"de wan"},{"x":9,"w":"kabinet \/1<\/sup>"}]
• Afrikaans • العربية • تۆرکجه • Basa Bali • Cebuano • Deutsch • English • Esperanto • فارسی • Français • Հայերեն • Italiano • 日本語 • Jawa • ქართული • 한국어 • Basa Banyumasan • Malagasy • മലയാളം • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk bokmål • Polski • Português • Română • Русский • Sunda • Svenska • Türkçe • Татарча/tatarça • اردو • Tiếng Việt • Winaray • 中文 • Bân-lâm-gú Kota Tegal (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia Koordinat: 6°52′S 109°08′E  /  6.87°S 109.13°E  / -6.87; 109.13 Negara Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tanggal berdiri 8 Agustus 1950 Dasar hukum UU No.

13 Tahun 1950 Hari jadi 12 April 1580 (umur 442) Dinamai berdasarkan Tetegal (Lahan pertanian yang subur di muara Kali Gung) Jumlah satuan pemerintahan • Agama Islam 96,57% Kristen 2,91% - Protestan 1,80% - Katolik 1,11% Buddha 0,41% Konghucu 0,08% Hindu 0,02% Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor 0,01% [2] • Bahasa Bahasa Resmi : Indonesia Bahasa Daerah Asli : Jawa Tegal Bahasa Daerah Pendatang : Jawa bagian Timur, Madura, Sunda dan lain - lain. • IPM 75,07 ( 2020) Tinggi [3] Zona waktu UTC+07:00 ( WIB) Kode pos • Tegal, Keminclong Moncer Kotane • Tegal Laka-laka Flora resmi Widuran Fauna resmi Itik tegal Situs web www .tegalkota .go .id Tegal ( bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦠꦼꦒꦭ꧀, Pegon تٓڮل, Hanzi: 直葛, Belanda: Tagal) adalah salah satu kota di provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Kota ini pernah menjadi cikal-bakal berdirinya Korps Marinir seperti tercatat dalam Pangkalan IV ALRI Tegal dengan nama Corps Mariniers, pada 15 November 1945. Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur. Hari jadi Kota Tegal adalah 12 April 1580.

Daftar isi • 1 Etimologi • 2 Sejarah • 2.1 Masa awal • 2.2 Masa kekuasaan Mataram dan Hindia Belanda • 2.3 Masa pendudukan Jepang • 2.4 Masa setelah Kemerdekaan • 3 Geografi • 3.1 Batas wilayah • 3.2 Kondisi wilayah • 3.3 Iklim & Cuaca • 4 Pemerintahan • 4.1 Daftar Wali Kota • 4.2 Dewan Perwakilan • 4.3 Kecamatan • 4.4 Dasar Hukum • 4.5 Pusat Pemerintahan • 5 Demografi • 5.1 Kependudukan • 5.2 Agama • 5.3 Etnis • 6 Seni-budaya • 6.1 Perayaan • 6.2 Seni Sastra & Teater • 6.3 Bahasa • 6.4 Bangunan bersejarah • 6.5 Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Kota Tegal • 6.6 Rekor MURI • 7 Kuliner khas • 7.1 Makanan Pokok • 7.2 Jajanan • 7.3 Minuman • 7.4 Tempat Makan Modern • 8 Ekonomi • 8.1 Pasar tradisional • 8.2 Pusat perbelanjaan • 8.3 Perbankan • 8.4 Hotel • 8.5 Bioskop • 9 Pariwisata • 10 Kesehatan • 10.1 Rumah Sakit • 10.2 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) • 11 Pendidikan • 11.1 Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah • 11.2 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan • 11.3 Perguruan Tinggi • 12 Transportasi • 12.1 Transportasi Darat • 12.2 Transportasi Laut • 12.3 Transportasi Udara • 13 Olahraga • 13.1 Klub olahraga • 14 Media Massa • 14.1 Televisi • 15 Tokoh terkenal • 16 Lihat pula • 17 Referensi • 18 Pranala luar Etimologi [ sunting - sunting sumber ] Penggunaan nama/kata Tegal mengacu kepada istilah tegalan, tetegil (ladang), atau nama sebuah desa yang pada mulanya adalah merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang yang setia kepada trah Kerajaan Pajang.

[5] Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Masa awal [ sunting - sunting sumber ] Kawasan Pelabuhan Muara Bacin pada tahun 1895. Pada masa lalu, Tegal adalah desa kecil yang terletak di tepi muara Kali Gung, dengan nama Tetegal. Tetegal merupakan bandar yang mengeluarkan hasil bumi, yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danawarih. Karena pada saat itu daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang (Tetegalan), maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal [6].

Versi lain mengatakan bahwa istilah Tegal berawal dari kedatangan Tome Pires, pedagang asal Portugis ke sebuah pelabuhan tua di muara Kali Gung pada abad ke-15, dimana dia menyebut pelabuhan tersebut dengan nama Teteguall. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Jurudemung (demang) atau sesepuh oleh Bupati Pemalang. Saat itu Tetegal merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Jurudemung tersebut terjadi pada 15 Sapar tahun Jawa 988, atau 12 April 1580 Masehi.

Oleh karenanya, setiap tanggal 12 April diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tegal. Tak lama Ki Gede Sebayu pun meninggal dunia, dan putranya yakni Ki Gede Hanggawana ditunjuk sebagai penggantinya. [6] Semakin lama, Hasil bumi menjadi berlipat, Tegal banyak menimbun hasil bumi yang dikirim ke luar daerah dan penduduknya makin banyak, akhirnya berubah menjadi kota yang cukup bisa diharapkan di kemudian hari.

Pada saat itu, Tegal memiliki Pelabuhan yang ramai di muara Kali Gung sebelah barat kota Tegal, kini bernama Muaratua ( Tegalsari), kemudian pindah ke Muara bagian timur atau Muara Bacin. [6] Masa kekuasaan Mataram dan Hindia Belanda [ sunting - sunting sumber ] Kota Tegal dilihat dari udara. Pada masa Kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya.

Dengan demikian maka kepala daerahnya diangkat oleh kerajaan dengan surat ketetapan raja. Pada masa pemerintahan kolonial, surat ketetapan itu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Batavia. Tegal juga menjadi daerah yang ditunjuk Sultan Agung sebagai tempat untuk membawa beras dengan perahu yang diperlukan bagi persediaan pangan tentara Mataram Saat berperang melawan VOC di Batavia. [7] Pada tahun 1677 ketika Amangkurat II menandatangani kontrak dengan VOC, daerah Jepara dan Tegal merupakan suatu tempat yang tersisa di sepanjang pesisir utara Jawa yang belum dikuasai oleh Pasukan Trunojoyo.

Perbatasan wilayah antara kompeni dan Mataram menggunakan patokan sungai Tjilosari (Ci Sanggarung). Berkat jasa VOC terhadap Mataram pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor waktu membantu pemberontakan Trunojoyo, maka sekitar tahun 1680 VOC mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa, termasuk di Tegal.

[7] Di tempat inilah VOC membangun benteng yang kuat dan membangun pos perdagangan. Pada awalnya sekitar tahun 1680 masyarakat Eropa tinggal dan membangun benteng, sehingga keberadaan mereka cukup ekslusif. Keberadaan orang Eropa di benteng sejalan dengan kebijakan antara VOC dan Bupati Tegal untuk mengelompokkan pedagang Eropa dan tentara Eropa terpisah dari penduduk Jawa. Mereka tinggal dibenteng dan tidak seorangpun dapat masuk ke lokasi itu tanpa seijin VOC dan bupati.

Dalam perkembangannya, orang Eropa kurang menyukai tinggal di dalam benteng, sehingga mereka pindah ke rumah yang dibuat permanen di kota. Adapun orang-orang Jawa tinggal di sebelah timur kampung kota dan orang-orang Cina tinggal di sebelah selatan yakni Patjinan (kini menjadi kampung Paweden di kelurahan Mintaragen).

Sedangkan orang-orang Arab mulai berdatangan dan menetap di Tegal pada abad ke-18. [7] Tahun 1729, Tegal ditetapkan sebagai gewest (Pemerintah Daerah Tegal) dengan dipimpin oleh seorang Belanda. Kota Tegal ditetapkan sebagai ibukota gewest Tegal, dengan wilayah meliputi Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagai Kepala gewest, diangkat J. Thierens sebagai Residen. Residen terakhir untuk gewest Tegal ialah G.J.P. Vallete. Pusat pemerintahan gewest Tegal saat itu berada Gedung Residen, yang sekarang menjadi Kantor DPRD Kota Tegal.

[8] Pada tahun 1906, Tegal mendapatkan status sebagai gemeente berdasar Ordonantie tanggal 21 Februari 1906 dan Staatsblad 1906 No. 123 yang berlaku sampai tanggal 1 April 1906, dengan penduduk berjumlah 32.000 jiwa terdiri dari 27.700 jiwa penduduk asli yakni etnis Jawa, 2.700 jiwa etnis Cina, 1.000 jiwa etnis Arab dan Asia yang lain, serta 600 jiwa etnis Belanda (Eropa).

Dalam pelaksanaan pemerintahan, dibentuk Dewan Kota ( Gemunteraad), sedangkan yang menjadi pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor daerah adalah asisten residen yang membawahi Kabupaten Tegal. [9] Masa pendudukan Jepang [ sunting - sunting sumber ] Pada tanggal 17 Maret 1942, Jepang tiba di Karesidenan Pekalongan, dimana saat itu wilayah Pekalongan belum pulih dari pergolakan sosial dan jatuhnya pemerintah kolonial.

Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gedung, jembatan, dan instalasi di sekitar Tegal dan Brebes, termasuk tangki penyulingan minyak juga dihancurkan. [6] Di Tegal, setelah Jepang mendarat maka pemerintahan di dalam kota diserahkan kepada pemerintah kota.

Mr. Besar Martokoesoemo yang tadinya menjabat advocaat dan procureer di Tegal diangkat menjadi kepala kota ( sityo). Kemudian, ia diganti oleh R. Sungeb Reksoatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Patih Pekalongan. [6] Masa setelah Kemerdekaan [ sunting - sunting sumber ] Kota Tegal menjadi salah satu daerah yang mengalami pergolakan revolusi pasca kemerdekaan, bersama dengan Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang.

Keinginan utama masyarakat saat itu adalah mengganti pemerintahan yang tunduk pada Jepang dan Belanda dengan sistem pemerintahan yang baru dan merakyat oleh golongan islam, sosialis, dan komunis. Hal tersebut didasari oleh keadaan masyarakat yang semakin miskin dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan lainnya. Padahal, wilayah Tegal Raya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Keresidenan Pekalongan dikarenakan banyaknya pabrik gula di wilayah ini.

Selain itu, wilayah Tegal Raya juga dianggap sebagai wilayah steril dan terbebas dari pengaruh Jepang maupun Belanda pada saat itu, sehingga bisa digunakan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang atau Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada Oktober hingga Desember 1945 dan lebih dikenal dengan nama Peristiwa Tiga Daerah. [10] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tentang pembentukan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Tegal.

Dalam pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor tersebut, Kota Tegal ditetapkan menjadi Kotamadya sekaligus Ibukota Kabupaten Tegal, yang dimana pemerintahan Kabupaten berada di Kompleks Alun-alun, sedangkan pemerintahan Kotamadya menempati eks gedung gewest Tegal di Jalan Pemuda. Tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan pembentukan Kota Slawi sebagai ibukota baru Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1984.

Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, beberapa fasilitas pemerintahan milik Kabupaten Tegal secara bertahap dipindahkan ke Slawi, membuat Kota Tegal memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri.

Pusat pemerintahan Kotamadya Tegal pun juga dipindahkan dari Jalan Pemuda ke eks Kantor Bupati Tegal di Kompleks Alun-alun di tahun 1987. Dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal 4 Februari 1986, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1986, yang berisi tentang perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Kota Tegal dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tegal.

Dengan berlakunya peraturan ini, wilayah kota Tegal diperluas menjadi 4 kelurahan dan 27 kecamatan, pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor memasukkan seluruh wilayah Kecamatan Sumurpanggang dan beberapa desa di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, untuk bergabung dalam wilayah kota Tegal.

8 dari 15 wilayah desa di Kecamatan Sumurpanggang dilebur menjadi Kecamatan baru, yakni Margadana, sebagian sisanya tersebar di kecamatan Tegal Barat (Muarareja, Debong Lor dan Pesurungan Kidul) dan kecamatan Tegal Selatan (Keturen, Tunon, Kalinyamat Wetan, Debong Kidul dan Debong Kulon). sedangkan beberapa desa dari Kecamatan Dukuhturi (Bandung dan Debong Tengah) dimasukkan kedalam Kecamatan Tegal Selatan.

[11] Geografi [ sunting - sunting sumber ] Kota Tegal terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. terletak di antara 109°08’ - 109°10’ Bujur Timur dan 6°50’ - 6°53’ Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di utara Pulau Jawa yaitu dari barat ke timur (Jakarta - Tegal - Semarang - Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta - Tegal - Purwokerto - Yogyakarta - Surabaya) maupun sebaliknya.

Batas wilayah [ sunting - sunting sumber ] Utara Laut Jawa Timur Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Selatan Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Barat Kabupaten Brebes Kondisi wilayah [ sunting - sunting sumber ] Kota Tegal berada di wilayah Pantura, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km.

Ketinggian dari permukaan laut ialah ± 3 meter di wilayah utara dan barat, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa, dan sedikit wilayah bergelombang dengan ketinggian ± pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor meter diatas permukaan laut pada bagian selatan dan timur.

[12] Penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah yaitu seluas 3.335 hektar. Dari total lahan bukan sawah tersebut 2.719,08 hektar merupakan lahan untuk bangunan dan pekarangan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah hanya 631 hektar dengan pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor menggunakan pengairan teknis.

[12] Kota Tegal dialiri lima sungai, kelima sungai tersebut adalah Sungai Ketiwon, Sungai Gangsa, Sungai Gung, Sungai Belis dan Sungai Kemiri. Seluruh sungai tersebut bermuara di pesisir Kota Tegal. Sungai Ketiwon dan Sungai Gangsa menjadi penanda batas wilayah Kota Tegal di bagian timur dan barat.

Sedangkan kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sebanyak 4 kelurahan, yakni kelurahan Panggung dan Mintaragen di kecamatan Tegal Timur serta kelurahan Tegalsari dan Muarareja di kecamatan Tegal Barat [12]. Dengan curah hujan yang sangat rendah, temperatur (suhu) rata-rata kota ini mencapai 35 derajat celcius.

[13] Iklim & Cuaca [ sunting - sunting sumber ] Data iklim Tegal Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun Rata-rata tertinggi °C (°F) 29 (84) 29 (84) 29 (85) 30 (86) 31 (87) 30 (86) 30 (86) 30 (86) 31 (87) 31 (87) 31 (87) 30 (86) 30 (86) Rata-rata terendah °C (°F) 24 (76) 24 (76) 24 (76) 25 (77) 25 (77) 24 (76) 23 (74) 23 (74) 24 (76) 25 (77) 25 (77) 24 (76) 24 (76) Presipitasi mm (inci) 350 (13.78) 300 (11.81) 250 (9.84) 120 (4.72) 130 (5.12) 80 (3.15) 50 (1.97) 40 (1.57) 30 (1.18) 50 (1.97) 110 (4.33) 240 (9.45) 1.810 (71,26) Sumber: [14] Pemerintahan [ sunting - sunting sumber ] Daftar Wali Kota [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar Wali Kota Tegal No Wali Kota Awal menjabat Akhir menjabat Prd.

Ket. Wakil Wali Kota 1 Dirk Johannes Spanjaard 1929 1933 1 2 J.J.Ph. Koppenol 1933 1935 2 3 A.M. Pino 1935 1937 3 4 Mr. W.A. Court 1937 1941 4 5 H. Leenmans 1941 1942 5 6 Berkas:Besar Mertokusumo.jpg Mr. Besar Mertokoesoemo 1942 1945 6 7 R. Soengeb Reksoatmodjo 1945 1948 7 8 HRM. Suputro Brotodihardjo 1948 1962 8 9 Tadi Pranoto 1962 1965 9 10 R. Soebagjo 1965 1967 10 11 Sardjoe 1967 1979 11 12 12 Arjoto 1979 1984 13 13 Sjamsuri Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor 1984 1989 14 14 M.

Zakir 1989 1999 15 16 15 Adi Winarso 1999 2009 17 18 Maufur 16 Ikmal Jaya 2009 2014 19 Ali Zaenal Abidin 17 Siti Masitha Soeparno 2014 2017 20 Nursholeh 18 Nursholeh [15] 2017 2019 — 19 Dedy Yon Supriyono 23 Maret 2019 Petahana 21 Muhamad Jumadi Dewan Perwakilan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Tegal dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode 2009–2014 2014–2019 2019–2024 PDI-P 7 8 7 PKB 4 5 6 Golkar 6 4 5 PKS 3 3 4 PAN 4 2 3 Gerindra (baru) 0 2 3 Demokrat 4 2 2 Hanura (baru) 1 2 0 PPP 0 1 0 NasDem (baru) 1 0 PPRN (baru) 1 PPIB (baru) 1 Jumlah Anggota 30 30 30 Jumlah Partai 9 10 7 Kecamatan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tegal Kota Tegal memiliki 4 kecamatan dan 27 kelurahan.

Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan sebesar 280.940 jiwa dan luas wilayah 39,68 km² dengan kepadatan 7.659 jiwa/km². [16] [17] Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tegal, adalah sebagai berikut: Kode Kemendagri Kecamatan Jumlah Desa Daftar Kelurahan 33.76.04 Margadana 7 • Kejambon • Mangkukusuman • Mintaragen • Panggung • Slerok TOTAL 27 Dasar Hukum [ sunting - sunting sumber ] • Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa jo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa; • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa; • Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1988 Nomor 185.5-212 tentang Penetapan Batas Baru secara pasti antara Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; • Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 136/113/88 tentang tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-212 tentang Penetapan Batas Baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; • Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kota Tingkat II Tegal serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

Pusat Pemerintahan [ sunting - sunting sumber ] Balai Kota Tegal sebagai pusat pemerintahan Kota Tegal semula menempati Gedung Residen di Jl. Pemuda yang kini digunakan untuk Gedung DPRD Kota Tegal.

Namun sejak tahun 1985, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pendopo Ki Gede Sebayu bekas Pendopo Kabupaten Tegal, di kawasan Alun-alun Mangkukusuman. Kolonel Laut (Purn) Adi Winarso, S.Sos adalah putra Tegal pertama yang menjabat sebagai wali kota selama dua periode, 1999 - 2004 dan 2004 - 2009 melalui pemilihan tidak langsung.

Tahun 2008 menandai sejarah baru kepemimpinan Kota Tegal, karena tahun itu pula untuk kali pertama wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Tegal. Hasilnya, pasangan Ikmal Jaya, SE Ak/Ali Zainal Abidin, SE memenangi pemilihan.

Mereka dilantik pada tanggal 23 Maret 2009 oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Demografi [ sunting - sunting sumber ] Kependudukan [ sunting - sunting sumber ] Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Tegal sebanyak 287.959 jiwa, dengan kepadatan penduduk 7.257 jiwa/km². [2] Kecamatan Tegal Timur memiliki angka rata-rata kepadatan tertinggi di Kota Tegal, yakni 11.132 jiwa/km². Kondisi ini terjadi karena wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, serta pusat pemerintahan dan pendidikan di Kota Tegal.

Sedangkan Kecamatan Margadana memiliki angka rata-rata kepadatan penduduk paling rendah, yakni 4.438 jiwa/km². [12] Agama [ sunting - sunting sumber ] Pada tahun 2020, mayoritas penduduk Kota Tegal menganut agama Islam yaitu sebanyak 277.974 jiwa. Agama Kristen Protestan, Katolik, serta Budha merupakan agama dengan populasi pemeluk yang cukup besar pada tahun 2020, masing-masing sebanyak 5.150 jiwa, 3.218 jiwa, serta 1.194 jiwa.

Jumlah tempat ibadah di Kota Tegal pada tahun 2020, Masjid mencapai 200 unit, Mushola berjumlah 359 unit, Gereja Kristen Protestan berjumlah 23 unit, 1 unit untuk Gereja Katolik, 1 Pura, serta 1 unit Vihara. [12] Etnis [ sunting - sunting sumber ] Sebagai kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Kota Tegal memiliki etnis yang beragam.

Mayoritas penduduk Kota Tegal adalah etnis Jawa kulonan yang memiliki ragam budaya yang khas jika dibandingkan dengan masyarakat Jawa mataraman atau wetanan. Selanjutnya etnis yang dominan adalah etnis Arab yang mayoritas bermukim di kelurahan Kraton dan Pekauman, serta etnis Cina yang bermukim di kampung Paweden kelurahan Mintaragen dan Tegalsari. [18] Ada pula minoritas beberapa etnis seperti Melayu, Bugis, Sunda, Madura, dan Cirebon.

Kerukunan di kota ini terjaga dengan baik walau memiliki penduduk dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Kampung Pesengkongan di Jalan Layur, kelurahan Tegalsari menjadi bukti nyata adanya keberagaman etnis pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Kota Tegal. Kampung ini memiliki penduduk multietnis, seperti Jawa, Madura, Melayu, Bugis, Eropa, Gujarat (Koja), Cina, dan menjadi titik temu berbagai macam etnis karena lokasinya yang dekat dengan pelabuhan Tegal.

Pada awalnya Pesengkongan merupakan persinggahan sementara bagi mereka yang melakukan perniagaan di Tegal, namun kemudian mereka tidak hanya singgah di Tegal, bahkan ada dari mereka yang menetap dan membawa keluarga.

Mereka kemudian membentuk kampung-kampung berdasarkan etnis masing-masing. Etnis Bugis membentuk perkampungan di daerah timur pesisir pantai yang kemudian dinamai kampung Kebogisan (kini bernama kampung Kalimati di kelurahan Mintaragen, Tegal Timur). Sedangkan etnis Melayu dan Koja lebih banyak menetap di daerah Pesengkongan, wajar bila sampai sekarang kampung Pesengkongan juga dikenal sebagai kampung Melayu (Encik). Mereka hidup berdampingan dengan etnis Cina yang mendiami kampung Paweden.

Sementara orang-orang Madura menempati daerah selatan Kota Tegal membentuk kampung Kemeduran (kini menjadi kampung Kemeduran di Kelurahan Slerok, Tegal Timur).

[19] Seni-budaya [ sunting - sunting sumber ] Meskipun kota Tegal tidak diakui sebagai pusat budaya Jawa, namun kesenian di sini berkembang cukup pesat. Berbagai macam diskusi budaya digelar dengan menghadirkan budayawan nasional dan lokal. Posisi geografis kota Tegal yang berada di pertemuan antara budaya Banyumasan, Pekalongan dan Cirebon menciptakan sebuah khazanah budaya tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, yakni budaya Tegalan, dan membentuk kesenian asli Kota Tegal antara lain: • Wayang Kulit Wayang Kulit gaya Tegal memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan gaya lain.

Sulukan, dialog atau antawacana dari pementasan seluruhnya menggunakan bahasa Tegal. Selain itu, gaya Tegalan lebih condong menguatkan pada konten cerita atau lebih pada bentuk dongengan.

Sabet atau permainan anak wayang tidak begitu banyak disajikan. [20] • Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Cepak Tegalan di kelurahan Kaligangsa dalam rangka sedekah bumi. Wayang Golek Gaya Tegalan disebut juga dengan Wayang Cepak. Wayang cepak tidak jauh berbeda dengan wayang golek Sunda, hanya kepala wayang memiliki bentuk mahkota kepala yang cepak (rata), dan dari bentuk mahkota kepala itulah wayang ini mendapatkan namanya. James Redmond dalam bukunya Themes in Drama: Volume 8, Historical Drama terbitan tahun 1986 menjelaskan bahwa kesenian wayang Cepak ini berkembang di sekitar pantai utara pulau Jawa dari Cirebon hingga Pekalongan, termasuk daerah Tegal.

[21] • Sintren Sintren adalah kebudayaan yang berkembang di pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain di Indramayu, Cirebon, Subang utara, Majalengka, Jatibarang, Brebes, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas dan Kuningan. Kesenian Sintren dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis/magis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasih dengan Sulandono. Pusat kebudayaan sintren di Tegal sebenarnya berada di wilayah Kabupaten, yakni di desa Luwijawa, kecamatan Jatinegara.

Namun terkadang pementasan kesenian sintren bisa sampai ke wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. • Tari Endel Tari topeng Endel adalah tari topeng khas yang berasal dari Tegal. Tarian ini hanya dilakukan oleh perempuan saja karena sifat dari tari topeng ini adalah genit, gemulai, terampil, dan berani.

Dengan diiringi gending lancaran ombak banyu laras slendro manyuro, penari akan memperlihatkan bagaimana sosok wanita Jawa yang sesungguhnya yang penuh dengan sikap halus, lembut dan keibuan. Salah satu penari legendaris Tari Endel adalah ibu Sawitri. • Balo-balo Balo-balo merupakan kesenian khas Kota Tegal yang sudah ada sejak zaman penjajahan.

Nama Balo-balo berasal dari bahasa Jawa Bala-bala yang artinya adalah "teman-teman". Dinamakan demikian karena kesenian ini dimainkan secara beramai-ramai.

Balo-balo digunakan masyarakat Tegal untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Selain itu kesenian ini juga digunakan masyarakat Tegal untuk menjalin komunikasi antarwarga. Alunan musik yang terdiri atas kencer, indukan, kempling, kempyang, dan gong ini juga digunakan untuk mengelabuhi penjajah dalam menyusun strategi melawan Belanda.

• Musik tegalan Musik tegalan adalah musik etnik yang berkembang di wilayah Tegal Raya, yakni Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Jenis musik ini pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1970-an hingga penghujung 1980-an, dan mulai meredup di tahun 1990-an karena tergeser oleh Dangdut modern dan Tarling.

Namun di masa kini, beberapa seniman Tegal mulai membangkitkan kembali marwah musik tegalan dalam khazanah kebudayaan Tegal. Beberapa artis dan komposer musik tegalan, seperti Najeeb Balapulang, Sawitri, Imam Joend, Agus Riyanto. Bahkan beberapa tokoh yang menggagas lahirnya musik tegalan seperti Hadi Utomo, Nurngudiono dan Lanang Setiawan, berasal dari Kota Tegal. • Mantu poci Mantu Poci adalah salah satu kebudayaan di wilayah Tegal, dengan acara inti melangsungkan 'pesta perkawinan' antara sepasang poci tanah berukuran raksasa.

Mantu poci pada umumnya diselenggarakan oleh pasangan suami istri yang telah lama berumah tangga namun belum juga dikarunai keturunan. Seperti layaknya pesta perkawinan, mantu poci juga dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan undangan. Lengkap dengan dekorasi, sajian makanan, dan beraneka pementasan untuk menghibur para undangan yang hadir. Tak lupa pula, di pintu masuk ruang resepsi disediakan kotak sumbangan berbentuk rumah. Selain sebagai harapan agar pasangan suami istri segera mendapatkan keturunan, mantu poci juga bertujuan agar penyelenggara merasa seperti menjadi layaknya orang tua yang telah berhasil membesarkan putra putri mereka, kemudian dilepas dengan pesta besar dengan mengundang sanak saudara, dan relasi.

Dewasa ini Mantu Poci sudah jarang digelar di Tegal. Salah satu repertoar yang diusung oleh Dewan Kesenian Kota Tegal di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah ( TMII) tahun 2003 adalah mementaskan drama berjudul Kang Daroji Mantu Poci, dikemas secara komedi. • Barongan Kesenian Barongan adalah kesenian khas Tegal yang memiliki bentuk serupa dengan kesenian Buroq di Cirebon atau Sisingaan di Subang.

Barongan tradisional yang ada di Tegal tak banyak hiasannya, bahkan cenderung sangat sederhana. Di mana penutupnya menggunakan karong goni berwarna coklat, dengan wajah menyerupai singa, mulutnya menggunakan kayu dan rambutnya warna-warni ala kadarnya. Kesenian ini dimainkan oleh satu orang dan biasanya dibarengi dengan jaran lumping kesetanan yang menambah kesan magis. Kesenian ini dikatakan sudah hampir punah.

Namun di Kota Tegal, kesenian ini masih bisa ditemui, salah satu wilayah yang masih melestarikan kesenian Barongan di Kota Tegal seperti di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana. Disini kesenian Barongan masih ditampilkan dalam berbagai acara seperti khitanan atau hari-hari besar.

[22] • Batik tegalan Batik tegalan adalah salah satu ragam batik pesisir, selain Pekalongan dan Cirebonan. Batik pertama kali dikenal oleh masyarakat Tegal pada akhir abad ke-16, dimana Raja Amangkurat I membawa batik dari Surakarta ketika akan menguasai Tegal. Kemudian, batik di Tegal dikembangkan oleh Kardinah, adik dari Kartini sekaligus isteri dari Bupati Tegal saat itu, R.

M. Sajitno Reksonegoro IX pada tahun 1908-1936. Pada tahun 1914, Kardinah mendirikan sekolah putri yang bernama "Sekolah Kepandaian Putri", dimana ia menjadikan batik sebagai alat pembelajaran.

Batik tegalan dikenali dari corak gambar yang besar dan lebar. Biasanya menggambarkan keanekaragaman hayati di Tegal seperti manuk emprit, sotong, bunga kelapa dan kembang kapas. Warna yang dalam batik tegalan umumnya merupakan kombinasi warna lembut dan kontras, dimana warna ini melambangkan karakter masyarakat Tegal yang lugas dan tegas.

Adapun beberapa nama batik tegalan di antaranya beras wutah, semut runtung, blarak saleret, dan tumbar bolong. [23] Selama ini batik tegalan lebih dikenal sebagai kerajinan khas Kabupaten Tegal. Namun tak sedikit pula pengrajin batik tegalan di sekitar kota Tegal. Kebanyakan para pengrajin tersebut berasal dari kelurahan Bandung, Keturen, dan Kalinyamat Wetan di kecamatan Tegal Selatan.

[24] • Moci Masyarakat Tegal tidak akan lepas dari budaya moci, yakni meminum secangkir teh hangat yang ditaruh di dalam poci tanah ditambah dengan gula batu. Biasanya tradisi moci ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, sambil bercengkrama satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itulah muncul istilah Cipok atau moci karo ndopok dalam Bahasa Tegal, yang secara harfiah berarti "meminum teh poci sambil duduk dan mengobrol santai", dan dalam makna yang lebih luas adalah "menjadikan minum teh poci sebagai sarana untuk bertukar pikiran dan mencari inspirasi satu sama lain".

Perayaan [ sunting - sunting sumber ] Beberapa perayaan yang diadakan di Kota Tegal, antara lain: • Pawai Rolasan Pawai Rolasan merupakan perayaan masyarakat sekitar kelurahan Panggung, Tegal Timur. Pencetusnya adalah KH Mukhlas, salah satu ulama kharismatik di wilayah tersebut, dimana pawai ini awalnya bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di Kota Tegal. Kini, pawai Rolasan diadakan setiap malam 12 Rabiul Awwal untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

[25] • Sedekah Laut Sedekah laut diadakan pada pertengahan bulan Suro atau Muharram di tiga pelabuhan utama Kota Tegal, yakni Pelabuhan Pelindo, Pelabuhan Perikanan Tegalsari, dan Pelabuhan Brug Abang Muarareja. Rangkaian acara diawali dengan pawai ancak berupa kepala kerbau yang dihias beserta hasil bumi seperti buah dan sayur, kemudian dilarung (ditenggelamkan) di tengah laut. Sebagai puncak acara, biasanya diadakan pentas organ tunggal pesisiran atau pergelaran wayang. Acara yang berlangsung setiap tahun ini merupakan perwujudan rasa syukur nelayan Kota Tegal kepada Tuhan yang Maha Esa terhadap limpahan hasil tangkapan ikan nelayan Kota Tegal.

[26] • Kirab gotong Toapekong Kirab ini diadakan oleh Kelenteng Tek Hay Kiong Kota Tegal pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Kirab ini diikuti oleh masyarakat Tionghoa Kota Tegal dengan mengarak toapekong atau tandu yang berisi kimsin atau rupang para dewa dari Kelenteng menuju ke Pelabuhan Tegal. Setiba di pelabuhan, kemudian digelar rangkaian sembahyang di depan altar yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan ibadah dan tandu berisi kimsin.

Kirab gotong Toapekong dan ibadah digelar di pelabuhan untuk mengenang dewa Tek Hay Cin Jin, yang dipercaya datang ke Kota Tegal melalui jalur laut. • Haul Haddad Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad (dilahirkan di kota Qeidun, Hadramaut pada tahun 1299 H) adalah salah satu ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Kota Tegal.

Beliau wafat pada 18 Rajab tahun 1885 M di Kota Tegal. Pada bulan Sya'ban, diadakan Haul Haddad untuk mengingat perjuangan Beliau dalam berdakwah. Acara diselenggarakan di rumah Shohibul Haul di Jl Letjen Suprapto, kemudian dilanjutkan di Makam Beliau di Pemakaman Jl Salak, kelurahan Pekauman, Tegal Barat.

Peringatan ini biasanya dihadiri oleh para Habaib dan masyarakat etnis Arab dari berbagai kota di Jawa. [27] Seni Sastra & Teater [ sunting - sunting sumber ] Seni sastra dan teater juga juga merupakan andalah Kota Tegal.

Penyair Tegal yang termasuk dalam angkatan 66 adalah Piek Ardijanto Soeprijadi dan SN Ratmana. Sementara Widjati digolongkan ke dalam penyair Angkatan '00' (Kosong-kosong). Kota Tegal tercatat memiliki dua tokoh perfilman nasional yang cukup produktif yaitu Imam Tantowi (sutradara dan penulis skenario), dan Chaerul Umam (sutradara).

Beberapa teater yang kiprahnya menasional antara lain teater RSPD ( Yono Daryono dan Eko Tunas), teater Puber (Nurhidayat Poso), teater Wong (M Enthieh Mudakir), teater Hisbuma ( Dwi Ery Santoso), dan Teater Q ( Rudi Iteng). Keberadaan Gedung kesenian (bekas Gedung Wanita) di Jl. Dr. Setiabudi menjadi wahana ekspresi para seniman Kota Tegal. Kesenian di kota ini cukup menarik perhatian para peneliti dari luar negeri, antara lain Richard Curtis ( Australia), dan Anton Lucas (Australia, penulis buku Peristiwa Tiga Daerah).

Pemerintah Kota Tegal, pada tahun 2008 menganggarkan pembangunan Taman Budaya Tegal yang dimulai tahun 2009, berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono, satu pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor dengan Gedung PPIB yang nantinya akan menjadi pusat kesenian Jawa Tengah bagian barat.

Bahasa [ sunting - sunting sumber ] Bahasa Tegal pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor kemiripan dengan bahasa Banyumas ( ngapak) yaitu dalam kosakata. Namun kebanyakan masyarakat Tegal enggan disebut sebagai orang ngapak. Masyarakat yang menggunakan bahasa Tegal meliputi: bagian utara pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor tengah kabupaten Tegal, Kota Tegal, bagian barat kabupaten Pemalang, dan bagian utara dan timur kabupaten Brebes.

Bahasa Tegal dikenal sebagai bahasa yang lugas dan egaliter, sehingga pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor ada perbedaan dan tingkatan bahasa. Selain itu, bahasa Tegal yang dituturkan di Kota Tegal memiliki ciri khas berupa kata serapan dari bahasa etnis lain, hal tersebut dikarenakan Kota Tegal sebagai titik temu beberapa etnis pada masa lalu.

Contoh serapan tersebut, seperti kalimat: “ Ente walade sapa? ” Kalimat tersebut berarti "anda anak siapa?". Kata ente dan walad merupakan kosakata serapan dari Bahasa Arab.

Untuk menjaga & melestarikan bahasa Tegal, Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan para budayawan lokal membuat sebuah program bertajuk Kongres bahasa Tegal. Kongres bahasa Tegal pertama digelar oleh pada tanggal 4 April 2006, di hotel Bahari Inn. Acara yang digagas oleh Yono Daryono tersebut menghadirkan beberapa tokoh antara lain SN Ratmana (cerpenis), Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Enthus Susmono (dalang Tegal), Eko Tunas (penyair Tegal), Dwi Ery Santoso (Puisi dan Sutradara).

Tujuan digelarnya kongres itu adalah menjadi sarana untuk menjaga bahasa Jawa Tegal agar tetap lestari, serta membahas pengangkatan status dialek Tegalan menjadi bahasa Tegal. Bangunan bersejarah [ sunting - sunting sumber ] Bangunan Kantor Residen Tegal, yang pernah menjadi Balai Kota Tegal dan kini menjadi Gedung DPRD Kota Tegal. Bangunan besejarah yang ada di kota Tegal kebanyakan berarsitektur Belanda. Berikut data bangunan yang masih dapat disaksikan: • Stasiun Kereta Api (Jl.

Pancasila No.01) • Gedung DPRD (Jl. Pemuda) • Balai Kota dan rumah dinas Wali Kota (Jl. Ki Gede Sebayu No.12, Komplek Alun-alun Mangkukusuman) • Kantor Pos (Jl.

Proklamasi No.01) • Markas TNI AL (Jl. Proklamasi) • Pasar Pagi (Jl. Jend. A. Yani) • Kolam Renang Samudra (Jl. Melati) • Menara Air (Jl. Pancasila) • Gedung Birao SCS (Jl. Pancasila) • Gedung Universitas Pancasakti • Gedung SMP Negeri 1 (Jl. Tentara Pelajar) • Gedung SMP Negeri 8 (Jl. Proklamasi) • Gedung SMP Negeri 10 (Jl. Kartini) • Gedung SMA Negeri 1 (Jl.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

Menteri Supeno) • Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus (Jl. Kapten Ismail) • Gereja GPIB Ayalon (Jl. Dr. Sutomo) • Masjid Agung (Jl. Masjid) • Masjid dan Makam Mbah Panggung (Jl. KH. Mukhlas) • Langgar Duwur Pesengkongan (Jl. Layur) • Kelenteng Tek Hay Kiong (Jl.

Gurami) [1] • Sebagian rumah tinggal di Jl. Veteran, Jl. Jend. A. Yani, Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Pekauman Mars/Hymne Kota Tegal [ sunting - sunting sumber ] Sejak tahun 2010, Kota Tegal telah memiliki lagu Mars dan Hymne yang penentuannya berdasarkan pemenang pertama Lomba Cipta Lagu Mars/Hymne Kota Tegal, tahun 2009, yaitu Joshua Igho/Firman Hadi untuk kategori mars dan Vicentius DN untuk kategori hymne.

Selain sebagai identitas daerah, lagu mars dan hymne tersebut juga digunakan untuk menyebarkan semangat kepada warga masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Dua lagu ini selalu disiarkan di radio-radio di wilayah Kota Tegal, dilombakan antar kelurahan, dan dinyanyikan setiap resepsi hari jadi.

Mars Kota Tegal Cipt. Joshua Igho/Firman Hadi Ayo semua singsingkan lengan baju Pacu semangat membangun bersama Meretas jalan raih kejayaan Menuju masyarakat yang mandiri Di bawah panji-panji Pancasila Bersatu padu selaraskan karsa Bertekad maju demi masa depan Tegal kota bahari kita Bersih dan indah seluruh kotanya Aman dan tenteram suasananya Sehat seluruh lingkungannya Serta masyarakat yang beriman Itulah jiwa kota bahari Tekad mulia tuk membangun Mari bersama kita tuju Puncak gemilang kota bahari coda: Kota Tegal semoga tetap jaya Hymne Kota Tegal Cipt.

Vincentius DN. Terbentang luas menawan Tegal kota bahari Elok dan asri lingkungannya Rakyatpun hidup rukun dan damai Puji syukur kami haturkan Atas anugerah indah ini Bimbinglah kami tuntun langkah ini Agar terwujud cita Tegal kota bahari nan jaya Sungguh engkau kubanggakan Dan selalu kukenang Kota Tegal kota bahar Adamu 'kan warnai Indonesia Rekor MURI [ sunting - sunting sumber ] Pemecahan rekor MURI yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah: • Tahu terpanjang, 425 meter (2005) • Minum teh pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor 5000 orang (2006) • Poci terbesar (2007) • Wayang terbesar oleh Ki Enthus Susmono (2007) • Wayang kolaborasi 4 warna oleh Ki Barep (2008) • Martabak terbesar (2011) Kuliner khas [ sunting - sunting sumber ] Sepiring Sauto khas Tegal.

Tegal dikenal dengan keberagaman kulinernya, seperti: • Tahu aci, tahu yang terbuat dari bahan dasar tahu dan juga tepung kanji. Tahu Aci ini dibuat dengan cara memasukkan tahu kedalam adonan tepung kanji lalu pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor.

• Pilus, makanan ringan yang terbuat dari tepung dan juga daun kucai, makanan ini sangat renyah sehingga banyak digemari. • Soto Tegal, soto khas Tegal yang dimana memakai tauge dan tauco dengan campuran daging ayam, sapi atau jeroan babat. • Kupat Glabed Randugunting, potongan ketupat yang diberi kuah kental dan dimakan bersama sate kerang. • Kupat Blengong, potongan ketupat yang diberi kuah kental dan dimakan bersama sate dari daging blengong (sejenis entok/bebek).

• Teh poci, teh yang diseduh air panas di dalam wadah poci terbuat dari tanah liat dan untuk pemanisnya diberi gula batu. • Nasi Ponggol, nasi berisi lauk yang terdiri dari Tahu, Tempe, Ikan Asin, dan Oreg Oreg Tempe (Tempe yang diiris kecil-kecil dibumbui dengan Tumis).

Akhir akhir ini banyak disebut orang di Kota Tegal Ponggol Setan (karena dijualnya malam setelah Jam 6 malam sampai pagi hari). disebut "Setan" juga karena rasanya yang pedas hingga bisa bikin orang seperti kesetanan. • Sega lengko, nasi yang ditaburi bumbu kacang yang kental lengkap dengan irisan tahu goreng dan sayur-mayur seperti sawi, tauge, dan mentimun.

Keunikan sega lengko di Tegal yang menjadi pembeda dengan daerah lain ialah taburan kerupuk mie diatasnya, serta bumbu kacang yang sedikit memiliki rasa manis. • Glothak, semacam bubur yang terbuat dari gembus/oncom dengan kuah kaldu dan cabai hijau.

Makanan semacam ini biasanya banyak dijual saat bulan Ramadhan. • Kupat bongkok, sebenarnya makanan ini adalah makanan khas Kabupaten Tegal, tepatnya dari desa Bongkok, kecamatan Kramat, namun penjualnya banyak ditemui di wilayah Kota Tegal. Kupat bongkok adalah potongan ketupat yang diberi campuran tempe dan bumbu pedas. • Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor kangkung dan Rujak uleg, "Rujak" khas Tegal yang berbahan dasar sayuran.

• Olos, paduan tepung aci dan terigu yang dibuat bulatan kecil dan digoreng kering, di dalamnya berisi sayuran (biasanya kubis) atau bisa juga dengan isi lain. Namun di setiap olos terdapat potongan cabe rawit yang akan memberikan sensasi pedas dan membuat orang merasa tertipu saat memakannya bagi yang baru mencicipi.

• Latopia atau Laktopnya, makanan berbahan dasar tepung dan kacang hijau, serupa Bakpia. • Sate Kambing Tegal juga cukup banyak disukai oleh masyarakat hingga di luar Tegal. Sate Kambing Tegal terbuat dari daging kambing muda biasanya berumur di bawah lima bulan (Balibul) yang sangat empuk dan beraroma khas karena tidak terlalu banyak olesan bumbu pada saat membakarnya.

Disajikan dengan kecap manis, irisan bawang merah, tomat dan cabe rawit. • Martabak, makanan berupa campuran telur dan daging yang diisi dengan potongan sayur. Martabak adalah makanan yang berasal dari Lebaksiu, Kabupaten Tegal, namun penjualnya banyak ditemui di wilayah kota Tegal. • Poles, makanan seperti risoles berbentuk segitiga dengan isian yang sama seperti Olos. Poles biasa dijumpai di Kota Tegal bagian selatan.

• Mendoan, tempe bertekstur basah yang digoreng dengan tepung bumbu dan dicampur dengan potongan sayuran. Biasanya Mendoan disajikan dengan sambal kecap. Makanan Pokok [ sunting - sunting sumber ] • McDonalds Jalan Mayjend Sutoyo • KFC dan KFC Coffee Jalan Mayjend Sutoyo • KFC Pacific Mall • Richeese Factory Jalan Mayjend Sutoyo • Dunkin Donuts Pacific Mall • Coffee Bean and Tea Leaf Transmart Tegal • Pizza Hut Pacific Mall • Wendy's Transmart Tegal • Gokana Ramen and Teppan Rita Supermall • Gokana Ramen and Teppan Pacific Mall • Solaria Transmart Tegal • Imperial Kitchen Transmart Tegal • Es Teller 77 Pacific Mall • Roti O (Stasiun Tegal, Pacific Mall, Rita Mall) • Tongtji Teahouse (Rita Mall, Pacific Mall, Transmart, Toserba Yogya) • CFC (Stasiun Tegal, Rita Mall) • My Story Cafe (Jalan Kapten Sudibyo, Transmart) • J.CO Donut dan Coffee dan Breadtalk • Eatboss • Mie Gacoan Ekonomi [ sunting - sunting sumber ] Rita Supermall Tegal Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal.

Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di kawasan Jl. Cempaka, sentra produksi telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor, dan kerajinan batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

Untuk mendukung denyut perekonomian, pemerintah Kota Tegal telah membangun Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB). Sektor perikanan juga memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Tegal. Letak geografis Kota Tegal yang berada di pesisir Laut Jawa, menjadikan Kota Tegal memiliki produksi dan nilai produksi perikanan yang pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor besar.

Pada tahun 2020, produksi perikanan laut paling tinggi terdapat pada Triwulan IV yaitu mencapai 8.013.193 kg dengan nilai 57.170.905.000 rupiah. Sedangkan untuk perikanan darat, budidaya Tambak merupakan penghasil perikanan tertinggi dibanding sarana budidaya yang lainnya yaitu sebesar 5.827,13 kuintal dengan nilai produksi 9,372 miliar di tahun 2020.

[12] Pusat kegiatan perikanan laut Kota Tegal berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Jongor dan Pelabuhan Tegal Timur yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat. Sedangkan pusat kegiatan perikanan tambak tersebar di daerah payau atau daerah peralihan antara air sungai dan air laut, seperti di Kelurahan Panggung dan Muarareja. Pasar tradisional [ sunting - sunting sumber ] • Pasar Pagi Kota Tegal (Jl Ahmad Yani Mangkukusuman) • Pasar Anyar Martoloyo (Jl Martoloyo Panggung) • Pasar Beras (Jl Martoloyo Barat Mintaragen) • Pasar Langon (Jl Werkudoro Slerok) • Pasar Karangdawa (Jl Kenanga Kejambon) • Pasar Kejambon (Jl Sultan Agung) • Pasar Alun-alun (Jl Pancasila Panggung) • Pasar Kraton (Jl Sawo Timur) • Pasar Ikan Jongor (Jl Jongor Komplek TPI Tegalsari) • Pasar Muaraanyar (Jl Brawijaya Muarareja) • Pasar Sore Kota Tegal (Jl Letjen Suprapto Tegalsari) • Pasar Kimpling (Jl Samadikun Bandung) • Pasar Randugunting (Jl KS Tubun) • Pasar Bandung (Jl Cik Di Tiro) • Pasar Sumurpanggang (Jl Dr Cipto Mangunkusumo) • Pasar Krandon (Jl Dr Cipto Mangunkusumo) Pusat perbelanjaan [ sunting - sunting sumber ] • Pacific Mall Tegal: Tong Tji Tea House, Tong Tji Tea Bar, ACE Hardware,Informa, Erafone, Chatime, Matahari Dept.

store, Miniso, Pizza Hut, KFC, J'co Donuts, Bread talk. Roti O, Gopek Tea House, Baskin Robbin, Optik Melawai, Cinemaxx Theatre, Es Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor 77, Gokana Ramen and Teppanyaki, dll.

• Rita Supermall Tegal : Tong Tji Tea House, Chatime, McDonald Ice Cream, Rita Pasaraya, Bunto's Chicken, Istana Mie dan Es, CFC, Roti O, Gokana Ramen and Teppanyaki, Waffelicious, J.Co, Gramedia Bookstore, Sport Station, Zoya Hijab, Andescho, Mie Pasar Baru, Buti Fashion, 3 Second Fashion, Elzatta, Bobba dll.

• Transmart Tegal : Transmart, Wendy’s, Imperial Kitchen & Dimsum, Baskin Robbins, KFC, CGV Cinema, dll. • Super Indo DeBe Mall • Yogya Mall Tegal • Toserba Mitra • Toko Sinar Jaya • Pusat Bahan Bangunan Mitra10 Perbankan [ sunting - sunting sumber ] Berikut adalah beberapa bank yang melayani Kota Tegal: • Bank BRI • Bank Mandiri • Bank BNI • Bank BTN • Bank BKK Kota Tegal • Bank Syariah Indonesia • Bank Jateng • Bank BJB • Bank BCA • Bank Bukopin • Bank BTPN • Bank Danamon • Bank CIMB Niaga • Bank Mega • Bank Muamalat • Bank Panin • Bank Sinarmas • Bank UOB Buana • Maybank • Bank Victoria • Bank Permata • Shinhan Bank Hotel [ sunting - sunting sumber ] • Karlita International Hotel *** • Hotel PrimeBiz *** • Hotel Bahari Inn *** • Hotel Plaza *** • Hotel Pesonna *** • Hotel Riez Palace *** • Hotel Susanna Baru ** • Hotel Alexander ** • Hotel Gren ** • Hotel Rannez Inn ** Bioskop [ sunting - sunting sumber ] • Gajahmada Cinema Jalan Gajahmada (4 Studio) • CGV Cinemas Lantai 1 Transmart Tegal (5 Studio) • Cinemaxx Theatre topfloor Pacific Mall (5 Studio) Pariwisata [ sunting - sunting sumber ] • Pantai Pulau Kodok (Pantai SUPM) • Pantai Batam Sari • Pantai Pondok Martoloyo (Pantai Martoloyo Indah) • Pantai Alam Indah • Pantai Kampung Tirang Tegalsari • Pantai Muarareja Indah • Trans Studio Mini Transmart Tegal • Rita Park Kompleks Rita Supermall Tegal • Alun Alun Kota • Jl Ahmad Yani "Malioboro Kota Tegal" • Tegal Heritage Boulevard (Gedung Birao, Waterleiding, Taman Pancasila) • Wisata Ziarah Makam Mbah Panggung • Wisata Ziarah Makam Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad • Kampung Nelayan Tegalsari • Waterpark Gerbangmas Kota Bahari • Balai Kota Lama • Monumen Bahari • Kampung Wisata Kajongan Muarareja • Hutan Kota Kraton • Taman Tegalsari • Polder Bayeman Kaligangsa • Pusat Kuliner Jl Kartini dan Jl Hang Tuah • Pasar Senggol Tegal Kota Tegal juga memiliki beberapa perhelatan yang sudah dan akan digelar setiap tahunnya, seperti : • Tegal Pesisir Carnival Artikel utama: Tegal Pesisir Carnival Sejak tahun 2012, Kota Tegal menyelenggarakan perhelatan Tegal Pesisir Carnival (TPC), sebuah karnaval busana yang memberdayakan potensi kerajinan Kota Tegal, dengan melibatkan peserta dari seluruh Indonesia, termasuk para pejabat setempat.

Karnaval ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam rangkaian acara peringatan hari jadi Kota. • Song of The Sea Merupakan sebuah festival wisata yang mengangkat tema pesisir. Festival ini direncanakan akan digelar pada awal 2022 di komplek Pantai Alam Indah.

Selain itu, dalam acara tersebut juga akan dilaksanakan pagelaran seni dari berbagai kebudayaan Kota Tegal sebagai wujud apresiasi kepada seniman dan budayawan Kota Tegal. [28] • Tegal Bahari Jazz Tegal Bahari Jazz merupakan event musik jazz berskala internasional, dan diklaim menjadi yang terbesar di Jawa Tengah bagian barat. Festival musik ini direncanakan akan digelar pada pertengahan 2022 di Pantai Alam Indah.

Rencananya pula, festival ini akan dihadiri oleh beberapa musisi jazz dari berbagai negara, serta adanya fashion show dan "Pantura Expo".

[29] • Gadhuro Drag Bike 201 M Perhelatan otomotif ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Tegal dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Gadhuro Sport Club dari Kudus. Perhelatan ini merupakan ajang perlombaan balap motor drag yang diselenggarakan setingkat karesidenan, dan telah digelar di beberapa kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Kota Tegal. Di Kota Tegal sendiri, perhelatan ini sudah diselenggarakan sebanyak dua kali, bertempat di sirkuit Jalan Lingkar Utara Kota Tegal.

[30] Kesehatan [ sunting - sunting sumber ] Rumah Sakit [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar Rumah Sakit di Kota Tegal • RSUD Kardinah • RS Islam Harapan Anda • RS Mitra Keluarga Tegal • RSIA Kasih Ibu Tegal • RS Pratama 'Aisyiyah Siti Hajar • RS Adhi Pradana Komplek Aspol Tirus Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) [ sunting - sunting sumber ] • Puskesmas Tegal Timur • Puksesmas Tegal Barat • Puksesmas Tegal Selatan • Puksesmas Sumurpanggang • Puskesmas Slerok • Puskesmas Bandung • Puskesmas Debong Lor • Puskesmas Kaligangsa Pendidikan [ sunting - sunting sumber ] Pendidikan sebagai kekuatan bangsa terus dipacu mengingat melalui pendidikan, inilah taraf masyarakat akan bisa ditingkatkan tentunya tetap memacu dengan nilai nilai iptek yang diimbangi dengan nilai religius, hal ini secara intens dilakukan oleh Pemkot Tegal dengan menerapkan 4 sasaran utama arah kebijakan program pendidikan dan Agama mengingat keduanya pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor bisa dipisahkan.

Sasaran utama yang paling mendasar adalah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan meningkatkan aksesibilitas, pemerataan terkait peningkatan rilekspansi pendidikan guna membekali siswa dengan bekal keterampilan dasar untuk menjadi menjalani kehidupan di masyarakat. Di samping peningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat guna mempertahankan dan meningkatkan identitas masyarakat Kota Tegal yang religius sedangkan untuk mengikuti arah perkembangan dibidang pendidikan telah dilakukan perintisan sekolah berstandar internasional yang diterapkan di beberapa sekolah dasar negeri.

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah [ sunting - sunting sumber ] • SMP Negeri 1 (Jl. Tentara Pelajar No.26) • SMP Negeri 2 (Jl. Menteri Supeno No.05) • SMP Negeri 3 (Jl. Yos Sudarso No.25) • SMP Negeri 4 (Jl. Dr. Setiabudi No.163A) • SMP Negeri 5 (Jl. Gatot Subroto No.01) • SMP Negeri 6 (Jl. Cinde Kencana No.01) • SMP Negeri 7 (Jl. Kapten Sudibyo No.107) • SMP Negeri 8 (Jl. Proklamasi No.14) • SMP Negeri 9 (Jl.

Martoloyo No.62) • SMP Negeri 10 (Jl. RA. Kartini No.56) • SMP Negeri 11 (Jl. Mejabung No.18) • SMP Negeri 12 (Jl. Halmahera) • SMP Negeri 13 (Jl. Rambutan) • SMP Negeri 14 (Jl. Wisanggeni) • SMP Negeri 15 (Jl. Sumbodro No.49) • SMP Negeri 17 (Jl. Sibandaran) • SMP Negeri 18 (Jl. KH. Abdul Syukur) • SMP Negeri 19 (Jl. Ki Ageng Tirtayasa) • SMP Terbuka 6 (Jl. Cinde Kencana No.01) • SMP Terbuka 17 (Jl.

Sibandaran) • SMP Al Khairiyah (Jl. Durian) • SMP Al Irsyad (Jl. Gajah Mada) • SMP Atmaja Wacana (Jl. Kapten Ismail) • SMP Bhakti Praja (Jl. Ki Hajar Dewantara No.59) • SMP Ihsaniyah (Jl.

Sumbodro) • SMP Ma'arif NU (Jl. Pangeran Antasari No.09) • SMP Muhammadiyah 1 (Jl. Sumbodro) • SMP Muhammadiyah 2 (Jl. Demak II) • SMP Muhammadiyah 3 (Jl. Asemtiga) • SMP Pius (Jl. Dr. Sutomo) • SMP Purnama (Jl. Sibandaran) • MTs N Margadana Kota Tegal • MTs Assalafiyah (Jl. A.R. Hakim No.10) • MTs Mambaul Ulum • MTs Roudatul Ulum (Jl. Kaligangsa) Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan [ sunting - sunting sumber ] • SMA Negeri 1 (Jl.

Menteri Supeno No.16) • SMA Negeri 2 (Jl. Lumba-lumba Tegalsari) • SMA Negeri 3 (Jl. Sumbodro No.81) • SMA Negeri 4 (Jl. Dr. Setiabudi No.32) • SMA Negeri 5 (Jl. Kali Kemiri II Margadana) • SMA Al-Irsyad (Jl. Gajah Mada No.128) • SMA Ihsaniyah (Jl. Jalak Barat No.30) • SMA Muhammadiyah (Jl. RA. Kartini No.47) • SMA NU (Jl. Wahidin Sudirohusodo) • SMA Pancasakti (Jl. Flores) • SMA Praja Bhakti Kota Tegal (Jl.Lumba-Lumba Tegal sari) • SMA PIUS (Jl.

Kapten Ismail No.120) • MA Negeri (Jl. Pendidikan No.01) • SMK Negeri 1 (Jl. Dr. Sutomo No.68) • SMK Negeri 2 (Jl. Wisanggeni No.01) • SMK Negeri 3 (Jl. Gajah Mada No.72) • SMK Bahari (Jl. Sangir No.15) • SMK Bhakti Karya (Jl. Kolonel Sugiono) • SMK DWP (Jl. Perintis Kemerdekaan No.23) • SMK Dinamika (Jl. Glatik No.68) • SMK Istek (Jl. Cipto Mangunkusumo) • SMK Muhammadiyah 1 (Jl.

Perintis Kemerdekaan No.47) • SMK Muhammadiyah 2 (Jl. Cipto Mangunkusumo No.410) • SMK PGRI (Jl. Halmahera No.59) • SMK Pius (Jl. Kapten Ismail No.120) • SMK SUPM Al Maarif (Jl. Kemuning No.59) • SMK YPT Tegal (Jl. Dr. Setiabudi No.163) • SMK Astrindo (Jl.

Kapten Sudibyo) • SMK Al-Ikhlash (Jl. Ketilang) • SMK Assalafiah (Jl. AR. Hakim No.10) • SMK Al-Irsyad (Jl. Glatik No.3) Perguruan Tinggi [ sunting - sunting sumber ] • Universitas Pancasakti (Jl. Halmahera KM.1) • Universitas Negeri Semarang UPP Tegal (Jl. Kolonel Sugiono Kemandungan) • Politeknik Keselamatan Transportasi dan Jalan (Jl.

Semeru) • Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Kampus Tegal (Jl.Martoloyo No.22) • Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus Tegal (Jl. Dewi Sartika) • Politeknik Harapan Bersama (Jl. Mataram) • Politeknik Muhammadiyah Tegal (Jl. KH. Wahid Hasyim) • Politeknik Trisila Dharma (Jl. Yos Sudarso Komplek Nirmala Square) • STMIK YMI Tegal (Jl. Wahidin Sudirohusodo) • Politeknik Stibisnis (Jl.AR.Hakim) • AMIK BSI Tegal (Jl.

Sipelem 22, Tegal Barat) • Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi (Jl. AR. Hakim No.71) Transportasi [ sunting - sunting sumber ] Didukung dengan letak geografis yang berada diantara Jakarta, Semarang dan Purwokerto, Kota Tegal memiliki fasilitas transportasi yang memadai.

Adapun fasilitas transportasi tersebut adalah: Transportasi Darat [ sunting - sunting sumber ] Stasiun Tegal, salah satu fasilitas transportasi darat di Kota Tegal. Kota Tegal dilewati oleh jalur utama Pantura Jakarta - Semarang - Surabaya, dimana arus lalu lintas utama antarkota berada di ruas jalan arteri dalam kota untuk kendaraan ringan dan jalan arteri lingkar utara yang dikhususkan untuk kendaraan berat.

Sedangkan ruas jalan Tegal - Purwokerto memiliki dua jalur utama, yakni jalur melewati Banjaran (disebut sebagai jalan raya I) Dan jalur melewati Singkil (disebut sebagai jalan raya II). Terminal Tipe A Kota Tegal yang berada di kecamatan Margadana merupakan terminal terbesar di Kota Tegal. Terminal ini melayani perjalanan bus dengan tujuan menuju berbagai kota di JawaBali dan Sumatera.

Kota Tegal juga menjadi terminus dari Jalur kereta api Tegal-Brumbung serta Jalur kereta api Cirebon-Tegal dan Jalur pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor api Tegal-Prupuk yang bersambung menuju Purwokerto.

Stasiun Tegal menjadi stasiun paling barat di wilayah Daerah Operasi IV Semarang, dan hampir semua layanan kereta api yang melewati lintas pantura berhenti di stasiun ini, kecuali Kereta api Argo Bromo Anggrek yang berjalan langsung.

Stasiun Tegal juga pernah menjadi titik keberangkatan kereta api ketel yang menuju depot minyak Pertamina di Maos, sebelum akhirnya aktivitas kereta api tersebut dipindahkan ke Stasiun Larangan.

Sementara untuk transportasi dalam kota, Kota Tegal memiliki beberapa rute angkutan umum, seperti Angkutan Umum Kuning (Terminal - Stasiun - Banjaran - Slawi), Angkutan Kota Biru (Pasar Pagi - Kapten Ismail - Pasar Sore - Banjaran), Angkutan Biru Kuning (Terminal - Mejasem), Angkutan Perbatasan (Terminal - Dukuhturi - Adiwerna - Banjaran) dan Angkutan Kuning Biru (Terminal - Pasar Pagi - Kramat - Kemantran).

Ada pula angkutan yang melayani rute dalam kota seperti A1 dan A2. Becak Tegal juga dapat ditemui dengan mudah di setiap sudut kota, serta transportasi berbasis digital seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Transportasi Laut [ sunting - sunting sumber ] Kota Tegal memiliki tiga pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Tegal, Pelabuhan Perikanan Pantai Jongor dan Pelabuhan Brug Abang Muarareja.

Saat ini ketiga pelabuhan tersebut hanya bergerak di sektor perikanan. Namun kedepannya, akan dibangun pelabuhan niaga terpadu di komplek Pelabuhan Tegal Timur, dimana pelabuhan tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat bongkar muat peti kemas dan sebagai tempat singgah kapal-kapal pengangkut logistik dari berbagai daerah. [31]. Transportasi Udara [ sunting - sunting sumber ] Kota Tegal tidak memiliki bandar udara maupun lapangan terbang. Kebanyakan masyarakat Kota Tegal memanfaatkan Bandara Kertajati di Majalengka dan Bandara Ahmad Yani di Semarang untuk bepergian menggunakan pesawat.

Olahraga [ sunting - sunting sumber ] Berbagai sarana olahraga yang tersedia di Kota Tegal, antara lain : • Stadion Yos Sudarso (Jl Melati) • Lapangan Tegal Selatan (Jl Cik Di Tiro) • Lapangan Rambutan (Jl Rambutan) • Lapangan Sumurpanggang (Jl Blitar) • Lapangan RTH Bung Karno (Jl Kapten Samadikun) • GOR Wisanggeni (Jl Wisanggeni) • GOR Sipelem (Jl Sipelem) • GOR Bulutangkis Maruto (Jl Surabayan) • GOR Kartika (Jl Demak) • Kolam Renang Samudra (Jl Melati) • Kolam Renang Tirta Bahari (Jl Irian) Klub olahraga [ sunting - sunting sumber ] • Persegal Tegal Media Massa [ sunting - sunting sumber ] Jenis Nama Media Media cetak Radar Tegal, Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Post, Suara Merdeka (Suara Pantura), Pantura post Media radio Anita FM 106,6 Mhz, Pro 3 RRI 94,8 Mhz, Radio Elshinta 99,9 Mhz, Permata FM 107,5 Mhz, La Bamba FM 96,7 Mhz, RCA Ihsaniyah FM 93,2 Mhz, Best FM 98,3 Mhz, Rapita FM 95,6 Mhz, Sebayu FM 94 Mhz, Sananta FM 105 Mhz, Pemuda FM 88,8 Mhz, Swara 102,9 Mhz, Gama FM 90 Mhz, Thomson Roshinta FM Tegal 100,7 Mhz, DLC FM 103,4 Mhz, POP FM 97,7 Mhz, Paramount FM 101,5 Mhz, Star FM 106 Mhz Televisi [ sunting - sunting sumber ] Berikut ini adalah daftar siaran televisi yang bisa disaksikan di Kota Tegal dan sekitarnya.

Analog ( PAL) Stasiun analog beroperasi hingga 29 April 2022. [32] Kanal ( UHF) Frekuensi Nama Nama Perusahaan Jaringan Pemilik 22 479.25 MHz NET. Tegal PT Media Televisi Tegal NET. Net Visi Media 24 495.25 MHz RTV Tegal PT Visi Visual Indonesia Jaya RTV Rajawali Corpora 26 511.25 MHz Kompas TV Pekalongan PT Bayanaka Multimedia Digital Kompas TV KG Media 39 615.25 MHz tvOne Tegal PT Lativi Media Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor Semarang-Padang tvOne Visi Media Asia 41 631.25 MHz Trans7 Tegal PT Trans7 Tegal Malang Trans7 Trans Media 45 663.25 MHz iNews Tegal PT Global Telekomunikasi Terpadu iNews Media Nusantara Citra 46 671.25 MHz Trans TV Tegal PT Trans TV Tegal Malang Trans TV Trans Media 48 687.25 MHz GTV Tegal PT GTV Tegal GTV Media Nusantara Citra 51 711.25 MHz Indosiar Tegal PT Indosiar Semarang Televisi Indosiar Surya Citra Media 55 743.25 MHz SCTV Tegal PT Surya Citra Wisesa SCTV 59 775.25 MHz RCTI Network Jawa Tengah PT RCTI Dua RCTI Media Nusantara Citra 61 791.25 MHz MNCTV Jawa Tengah PT TPI Dua MNCTV Digital ( DVB-T2) Meliputi Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Kanal (UHF) Frekuensi Multipleksing Nama Nama Perusahaan Jaringan Pemilik 30 546 MHz TVRI Gantungan TVRI Nasional LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Tengah TVRI LPP Televisi Republik Indonesia TVRI Jawa Tengah TVRI World TVRI Sport Batik TV LPP Lokal Batik TV Pekalongan Independen Publik NET.

Tegal PT Media Televisi Tegal NET. Net Visi Media 33 570 MHz Indosiar Tegal Indosiar Tegal PT Indosiar Semarang Televisi Indosiar Surya Citra Media SCTV Tegal PT Surya Citra Wisesa SCTV O Channel Mentari TV RTV Tegal PT Visi Visual Indonesia Jaya RTV Rajawali Corpora Kompas TV Pekalongan PT Bayanaka Multimedia Digital Kompas TV KG Media 36 594 MHz tvOne Tegal tvOne Tegal PT Lativi Media Karya Semarang-Padang tvOne Visi Media Asia antv Tegal PT Cakrawala ANTV 7 antv 39 618 MHz MetroTV Tegal MetroTV Jateng & DIY PT Media Televisi Semarang MetroTV Media Group Magna Channel Magna Channel BNTV BNTV 42 642 MHz GTV Tegal GTV Tegal PT GTV Tegal GTV MNC Media RCTI Network Jawa Tengah PT RCTI Dua RCTI MNCTV Jawa Tengah PT TPI Dua MNCTV iNews Tegal PT Global Telekomunikasi Terpadu iNews 45 666 MHz Trans TV Tegal Trans TV Tegal PT Trans TV Tegal Malang Trans TV Trans Media Trans7 Tegal PT Trans7 Tegal Malang Trans7 CNN Indonesia CNN Indonesia CNBC Indonesia CNBC Indonesia Tokoh terkenal [ sunting - sunting sumber ] • Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada masa Kabinet Pembangunan VII.

• Demian Aditya, pesulap nasional Indonesia. • Al Habib Thohir bin Abdullah Al Kaff, tokoh agama Islam. • Sayyid Syarif Abdurrahman, tokoh penyebaran agama Islam di Tegal Raya, dikenal juga dengan nama Mbah Panggung. • Kapten Ismail, pahlawan nasional Indonesia yang gugur dalam Pertempuran Hizbullah tahun 1948. • Kapten Sudibyo, pahlawan nasional Indonesia yang gugur dalam Pertempuran Palagan Tirus tahun 1947.

• Ayu Soraya, pedangdut nasional Indonesia. • Sosrodjojo, pengusaha nasional Indonesia, pendiri PT Sinar Sosro. • Lanang Setiawan, pencetus seni Musik tegalan. • Imam Tantowi, penulis skenario film nasional Indonesia, seperti Saur Sepuh dan Tukang Bubur Naik Haji the Series. • Chaerul Umam, sutradara nasional Indonesia.

• Yono Daryono, wartawan, aktor nasional Indonesia dan seniman budaya Tegalan. • SN Ratmana, penyair nasional yang masuk kedalam Angkatan 66. • Piek Ardijanto, penyair nasional yang masuk kedalam Angkatan 66. • Eko Tunas, aktivis seni teater nasional dan penulis buku novel. • Dwi Ery Santoso, aktivis seni teater nasional Indonesia. • Rudi Iteng, aktivis seni teater nasional Indonesia. • Totos Rasiti, aktor sinetron, presenter, pembawa acara & bintang iklan Indonesia.

• Kevin Gutomo, aktor sinetron Indonesia. • Cici Tegal, aktris sinetron Indonesia. • Parto Patrio, pelawak komedian Patrio Indonesia.

Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Komunitas Warga Tegal • Tegal Pesisir Carnival • Kampung Tirang • PT Kereta Api Indonesia • Daerah Operasi IV Semarang • Kereta api Argo Cheribon • Kereta api Airlangga • Kereta api Kaligung • Kereta api Joglosemarkerto Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "Kota Tegal Dalam Angka 2017" • ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual).

www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 21 Agustus 2021. • ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Agustus 2021. • ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 21 Agustus 2021. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) • ^ Kabupaten Tegal: Asal usul nama Tegal, diakses 20 Mei 2017 • ^ a b c d e Kurniawan, Mursyid.

2016. "Gerakan Sosial di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tahun 1945". Skripsi. Purwokerto:Universitas Muhammadiyah Purwokerto • ^ a b c Alamsyah. 2016. "Deskripsi Hinterland di Karesidenan Tegal abad XIX".

Jurnal. Semarang:Universitas Diponegoro • ^ Alya Salsabila: Bagaimanakah Pemerintahan Tegal Era Hindia Belanda?, diakses 13 Desember 2021 • ^ Alya Salsabila: RA Kardinah dan Politik Etis di Tegal, diakses 13 Desember 2021 • ^ Dadi Haryadi: Wilayah Tegal menjadi Bagian Penting Revolusi 1945, diakses 13 Desember 2021 • ^ Pemerintah Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1986, diakses 16 Desember 2021 • ^ a b c d e f "Kota Tegal Dalam Angka 2021" • ^ Suara Merdeka: Gelombang Laut Jawa Capai 3 Meter Diarsipkan 2016-03-04 di Wayback Machine., Kamis, 27 September 2007, Suara Merdeka.

• ^ WeatherBase: Tegal, Jawa Tengah, diakses 20 Mei 2017 • ^ "Nursholeh Resmi Jadi Wali Kota Tegal Definitif". kumparan. Diakses tanggal 2019-03-09. • pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan".

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor

Diarsipkan dari versi asli pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. • ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. • ^ Budiyuwono, Hartanto. 2014. "Mintakat ruang hunian berdasarkan etnis pasca pengguna di Kota Tegal". Disertasi. Bandung:Universitas Katholik Parahyangan • ^ ditegal.com: Catatan Sejarah Masyarakat Pesengkongan, Tegal, diakses 21 Oktober 2021 • ^ newsreal.id: Pakeliran Gaya Tegal di TBS Surakarta, diakses 28 Desember 2021 • ^ Redmond. James. 1986. Themes in Drama: Volume 8, Historical Drama. Cambridge: Cambridge University Press • ^ Infotegal: Barongan, Salah Satu Kesenian Tradisional di Tegal, diakses 19 Januari 2022 • ^ Rahmat Wibisono: Mengenal Batik Khas Tegal yang Tak Semoncer Warung Makannya, diakses 7 Desember 2021 • ^ Pemerintah Kota Tegal: Industri Batik Tegalan, diakses 7 Desember 2021 • ^ Abdul Arif: Mengenal Sosok KH Muchlas, Perintis Awal Pawai Rolasan Tegal, diakses 28 Desember 2021 • ^ Warta Bahari: Nelayan Kota Tegal Gelar Sedekah Laut, diakses 28 Desember 2021 • ^ Rozi: Biografi Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, diakses 28 Desember 2021 • ^ Warta Bahari: Uji Coba Dancing Fountain, Simulasi Song of The Sea PAI, diakses 21 Desember 2021 • ^ Pemerintah Kota Tegal: Situs Resmi Tegal Bahari Jazz 2022, diakses 21 Desember 2021 • ^ Pikiran Rakyat: Walikota Tegal Hadir Nonton Bareng Gadhuro Champ of Champ Drag Bike 201M 2021, diakses 21 Desember 2021 • ^ Supply Chain Indonesia: Pemkot Tegal Sambut Baik Langkah Awal Pelindo III Kembangkan Pelabuhan Tegal, diakses 20 Mei 2017 • ^ "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.

11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021". Kemenkominfo. Diakses tanggal 16 Agustus 2021. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Tegal. Wikivoyage memiliki panduan wisata Tegal. • (Indonesia) Situs web resmi Cari tahu mengenai Tegal pada proyek-proyek Wikimedia lainnya: Definisi dan terjemahan dari Wiktionary Gambar dan media dari Commons Berita dari Wikinews Kutipan dari Wikiquote Teks sumber dari Wikisource Buku dari Wikibuku • l • b • s Kota-kota besar di Indonesia Kota Provinsi Populasi Kota Provinsi Populasi 1 Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10.562.088 Kota Tegal 7 Makassar Sulawesi Selatan 1.423.877 2 Surabaya Jawa Timur 2.874.314 8 Batam Kepulauan Riau 1.196.396 3 Bandung Jawa Barat 2.444.160 9 Bandar Lampung Lampung 1.166.066 4 Medan Sumatra Utara 2.435.252 10 Pekanbaru Riau 983.356 5 Semarang Jawa Tengah 1.729.428 11 Padang Sumatra Barat 909.040 6 Palembang Sumatera Selatan 1.668.848 12 Malang Jawa Timur 843.810 Sumber: Sensus Penduduk BPS, 2020.

Catatan: Tidak termasuk Kota satelit. • Halaman ini terakhir diubah pada 25 April 2022, pukul 18.45. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

Pembelajaran Tematik Bahasa Indonesia Tema 5 Kelas 5 SD - Pokok Pikiran




2022 www.videocon.com