Fungsi bnpt

fungsi bnpt

Merdeka.com - Merdeka.com - DPD RI menggelar Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/4/22). Sidang paripurna yang dilaksanakan secara fisik itu dibuka oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Dalam sidang paripurna tersebut DPD menyikapi situasi politik dalam negeri khususnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

fungsi bnpt

DPD RI bersikap konsisten agar semua pihak taat terhadap konstitusi. "DPD RI mengapresiasi pernyataan Presiden tanggal 10 April 2022 bahwa Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kami harapkan pemerintah dapat memberikan komitmen terbaik agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan lancar," ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada Sidang Paripurna Ke-10. Pada paripurna tersebut, DPD RI juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, memasuki ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dimana permintaan atas bahan pokok mengalami kenaikan.

"DPD RI terus mengawal harga dan pemenuhan ketersediaan bahan pokok di dalam negeri dan menjaga stabilitas harganya dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait, DPD RI bersama kementerian terkait juga mengawal dan berkoordinasi dalam mengawasi kelancaran arus mudik pada lebaran Tahun 2022 ini," ungkap Nono Sampono memimpin sidang tersebut fungsi bnpt Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Sidang Paripurna ini mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan Keputusan DPD RI dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Empat alat kelengkapan DPD RI yang melakukan pengambilan keputusan pada sidang paripurna kali ini adalah PPUU DPD RI, BAP DPD RI, BULD DPD RI dan Komite IV DPD RI.

Lanjutkan membaca Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI meminta persetujuan atas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. "Selain sedang menyusun RUU tentang Pemerintahan Digital, PPUU juga meminta persetujuan dalam mengajukan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan masuk ke Prolegnas Prioritas," ujar Wakil Ketua PPUU Angelius Wake Kako.

Sementara itu, BAP DPD RI telah menyusun laporan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Surabaya di atas tanah yang telah dihuni masyarakat Kota Surabaya yang memiliki Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo. "Rekomendasi atas Permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Surabaya secara rinci kami sampaikan, dan melalui sidang paripurna yang mulia ini, BAP DPD RI berharap agar rekomendasi tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi Keputusan DPD RI," terang Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno dalam sidang tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua BULD DPD RI Husain Alting Sjah memaparkan rekomendasi BULD DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah, Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan sebagai Rekomendasi DPD RI yang akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI sesuai mekanisme. "Draft rekomendasi yang telah disusun ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maksimal bagi daerah sebagai jembatan legislasi pusat-daerah," jelas anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara.

Alat kelengkapan yang mengambil keputusan selanjutnya adalah Komite IV DPD RI, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV mengenai Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. "Kami meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada BPS memberikan dukungan penguatan dan anggaran, juga mendorong K/L, Pemda fungsi bnpt menjalankan fungsi statistik dan memberikan insentif dan punishment dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI)," jelas Ketua Komite IV Sukiryanto.

Menutup sidang paripurna, Pimpinan DPD RI meminta kepada masing-masing anggota fungsi bnpt memaksimalkan waktu dan kegiatan reses tersebut guna menyerap dan menghimpun seluruh aspirasi masyarakat dan daerah. "Tidak lupa, kami sampaikan mohon maaf lahir batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah kepada seluruh Anggota DPD RI dan Fungsi bnpt Jenderal DPD RI.

Semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT," pungkas Nono Sampono. [hhw] Merdeka.com - Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) mencatat jumlah keberangkatan kereta jarak jauh pada arus balik terus mengalami peningkatan.

Pada H+4 atau 7 Mei 2022 mencapai 157.070 penumpang. Jumlah tersebut telah mencapai 123 persen okupansi, namun dengan jenis penumpang yang dinamis. VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan jumlah tersebut mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Pada keberangkatan 6 Mei, fungsi bnpt 155.540 penumpang melakukan perjalanan ke berb SAMBUTAN KEPALA PPATK Para pengunjung yang budiman, Selamat datang di situs Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002.

Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucuan uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No.

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

fungsi bnpt

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan fungsi bnpt. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (follow the money) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana.

Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Fungsi bnpt Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.

Anggota Komite Fungsi bnpt lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain dalam lingkup domestik, PPATK secara aktif memanfaatkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain serta Forum Internasional seperti The Egmont Group.

Berbagai kerjasama tersebut dilakukan PPATK mengingat pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan yang multidisiplin, kemajuan teknologi serta tidak mengenal batas wilayah.

fungsi bnpt

Pendekatan Fungsi bnpt Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama fungsi bnpt dilakukan dalam memerangi kejahatan. Fungsi bnpt ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Keberadaan situs PPATK kami tujukan sebagai sarana akuntabilitas kinerja PPATK kepada publik fungsi bnpt stakeholder. Kami menyadari sepenuhnya makna hal tersebut, yakni dalam rangka pertanggungjawaban dan agar publik dapat ikut serta mengontrol kinerja PPATK.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada publik dan stakeholder, untuk mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana fungsi bnpt uang. Peran serta publik dan stakeholder sangat penting untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan PPATK dalam memerangi kejahatan dengan pendekatan pengejaran hasil kejahatan (follow the money) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas.

Besar harapan kami agar situs PPATK dapat membantu masyarakat dan stakeholder untuk memperoleh informasi yang handal dan terpercaya dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk menjadikan Indonesia yang bersih dan fungsi bnpt. Kepala PPATK Visi Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi • Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional. • Meningkatkan keandalan sistem informasi. • Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK. Nilai-Nilai Dasar • Integritas • Kapabilitas • Sinergi • Komitmen Tugas, Fungsi dan Wewenang PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: • pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; • pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; • pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan • analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang: • meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; • menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; • mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait; • memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; • mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; • menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan • menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang: • menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; • menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; • melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; • menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; • memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; • merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan • menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat: • meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; • meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; • meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; • meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; • meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; • menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; • meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; • merekomendasikan fungsi bnpt instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; • meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; • mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan • meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana fungsi bnpt dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. 1988 PBB menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Fungsi bnpt Berbahaya dan Psikotropika (The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988).

Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang pertama kali mendefinisikan money laundering sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang.

1989 Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Depelopment (OECD) dengan membentuk satuan tugas yang disebut Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya melawan kejahatan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi fungsi bnpt untuk mencegah dan memberantasnya.

1990 FATF mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Meskipun rekomendasi ini bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional untuk memerangi kejahatan money laundering dan pendanaan terorisme. Misalnya IMF, World Bank dan ADB juga mengakui dan menggunakan 40 recommendations sebagai fungsi bnpt.

1995 Sejumlah Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit) dalam pertemuan di Egmont Arenberg Palace, Brussel memutuskan untuk mendirikan sebuah kelompok informal yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama internasional.

Saat ini dikenal sebagai Egmont Group of Financial Inteligence Unit (FIUs). Egmont Group bertemu secara teratur untuk menemukan cara untuk bekerja sama, terutama di bidang informasi, fungsi bnpt pertukaran dan berbagi keahlian.

1997 • Didirikan The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) yang merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand. Saat ini memiliki 41 anggota dan sejumlah international and regional observers. Beberapa organisasi internasional kunci yang berpartisipasi dan mendukung, upaya APG di wilayah ini termasuk Financial Action Task Force, Internasional Moneter Fund, Bank Dunia, OECD, United Nations Office on Drugs and Crime, Asian Development Bank and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Anggota APG berkomitmen untuk pelaksanaan yang efektif dan penegakan standar-standar yang diterima secara internasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tentang Pembiayaan Teroris dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). • Indonesia meratifikasi the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian melalui UU No.7 Tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan fungsi bnpt langkah-Iangkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasikan, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.

2000 Indonesia menjadi anggota Asia Pasific Group on Money Laundering. 2001 • Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001.tentang Know Your Customer yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana.

Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. • Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Fungsi bnpt and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering.

• Pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan counter terrorist financing. 2002 • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). • Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No.

201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI. 2003 • Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003. • PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia.

2004 • Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.

Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Fungsi bnpt, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya. • Juni 2004 FATF menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi terorisme.

Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, perlu dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya melawan pendanaan teroris. • Pemerintah mengangkat tiga Wakil Kepala PPATK lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Drs.

Priyanto Soewarno yang membidangi Administrasi; Irjen Pol. Drs. Susno Duaji, SH, M.Sc. membidangi Hukum dan Kepatuhan; Bambang Setiawan, SE, Akt, MBA membidangi Teknologi Informasi. Ketiga Wakil Kepala PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Agustus 2004. 2005 Februari 2005, Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

2006 • Pada tanggal 8 November 2006, Dr. Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010. Pengangkatan sumpah dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.

Di samping itu Prof. Gunadi yang instansi asalnya Departemen Keuangan mengangkat sumpah sebagai Wakil Kepala PPATK bidang riset, analisis dan kerjasama antar lembaga menggantikan Dr. I Gede Made Sadnaguna karena masa tugasnya telah berakhir di PPATK dan kembali bertugas di instansi asalnya Bank Indonesia. Pengangkatan Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.

124/M/Tahun 2006 tertanggal 27 Oktober 2006. • Kepala PPATK Dr Yunus Husein, terpilih sebagai Co-Chair (Ketua Bersama) APG menggantikan Mr. Nobuyoshi Chihara (President JAFIO) Jepang. Yunus Husein secara aklamasi menjabat sebagai Co-Chair APG periode 2006-2008 bersama-sama dengan Mr Mick Keelty, Kepala Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP). Terpilihnya Yunus Husein tersebut ditetapkan dalam rapat pleno, fungsi bnpt Annual Meeting of the Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering yang fungsi bnpt di Manila, Philippina pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2006.

Sidang APG tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 orang peserta yang berasal dari 32 negara/yurisdiksi anggota APG. 2008 Presiden mengangkat Wahyu Hidayat, S.E, M.M sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi menggantikan Drs. Priyanto Soewarno yang habis masa jabatannya. 2009 • Pada 25 Maret 2009, Komite TPPU menegaskan agar koordinasi yang dilakukan pada Komite mencakup pula perhatian dan kerjasama dalam menangani pencegahan dan fungsi bnpt pendanaan terorisme.

Komite menunjuk secara tegas PPATK sebagai focal point untuk menangani counter-financing terrorism. Keputusan ini senada dengan best practices internasional bahwa ruang lingkup kewenangan suatu Financial Intelligence Unit (FIU), dalam hal ini PPATK, termasuk anti-money laundering dan counter-financing terrorism.

• Pada bulan Juni 2009 Presiden mengangkat Erman Suherman sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Teknologi Informasi. 2010 • Pada tanggal 13 Januari 2010 Initial draft dan naskah akademik Rancangan Undang-undang Pendanaan Terorisme telah disampaikan oleh Kepala PPATK kepada Menkumham. Saat ini RUU Pendanaan Terorisme telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014.

• Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010. Keberadaan Undang-undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain, serta dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Lebih dari itu undang-undang ini mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau yang dikenal “FATF Revised 40+9 Recommendations”. 2011 Kepala PPATK Dr. Yunus Husein,S.H, LL.M, Wakil Kepala bidang Administrasi Wahyu Hidayat, S.E, M.M, Wakil Kepala bidang Riset Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga Prof. Dr Gunadi, M.Sc., Ak, dan Wakil Kepala bidang Teknologi Informasi Erman Suherman, S.E, M.E berakhir masa tugas dan pengabdiannya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 160/M tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011.

Berdasarkan Keppres tersebut pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Muhammad Yusuf sebagai Kepala PPATK dan menunjuk Agus Santoso fungsi bnpt Wakil Kepala PPATK. Selanjutnya Muhammad Yusuf dan Agus Santoso dilantik oleh Presiden dan mengucapkan sumpah pada tanggal 25 Oktober 2011 di Istana Negara.

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan seorang wakil kepala, sedangkan menurut undang-undang yang lama kepala PPATK dibantu dengan empat orang wakil kepala. 2013 • UU nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diterbitkan • PPATK raih predikat Lembaga Publik Pilihan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Public Relation Awards and Summit (IPRAS) yang dimotori oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2014 • PPATK kembali meraih predikat Lembaga Publik Pilihan dalam penyelenggaraan The 3rd Indonesia Public Relation Awards and Fungsi bnpt (IPRAS) yang dimotori oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) • Dipercaya oleh Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk membantu dalam proses seleksi Kabinet Kerja periode 2014-2019 2015 • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Fungsi bnpt 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diterbitkan • Indonesia keluar dari daftar hitam negara rawan pendanaan terorisme, yaitu keluar dari daftar Public Statement FATF • PPATK sabet peringkat pertama penilaian Keterbukaan Informasi Publik Lembaga Pemerintah berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat • Aplikasi E-Learning PPATK diluncurkan dengan alamat elearning.ppatk.go.id • Bersama Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) selenggarakan forum regional pertama yang mengangkat isu anti pendanaan terorisme, yaitu The 1st Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Sydney, Australia 2016 • Kepala PPATK Dr.

Muhammad Yusuf dan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso berakhir masa tugas fungsi bnpt pengabdiannya. Presiden Joko Widodo menunjuk Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Kepala PPATK dan Dian Ediana Rae sebagai Wakil Kepala PPATK • PP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diterbitkan • Menjadi tuan rumah penyelenggaraan 2nd CTF Summit di Nusa Dua, Bali dan menghasilkan Nusa Dua Statement • Menginisiasi dan meluncurkan Regional Risk Assessment on Terrorist Financing, asesmen regional pertama di dunia terkait dengan pendanaan terorisme • Groundbreaking Institut Intelijen Keuangan Indonesia ( Indonesian Financial Intelligence Institute/IFII), institut anti intelijen keuangan pertama dan menjadi rujukan di kawasan Asia Tenggara • Satu dekade raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi PPATK terdiri atas : • Kepala PPATK • Wakil Kepala PPATK • Sekretaris Utama PPATK • Deputi Bidang Pencegahan • Deputi Bidang Pemberantasan • Pusat Teknologi Informasi • Inspektorat • Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT • Jabatan Fungsional dan • Tenaga Ahli Unduh Struktur Organisasi PPATK atau Unduh di sini Dr.

Ivan Yustiavandana, S.H., LLM., Kepala PPATK Ivan Yustiavandana merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude.

fungsi bnpt

Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat, dan menyelesaikan Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Sebelum dilantik sebagai Kepala PPATK oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Istana Merdeka pada tanggal 25 Oktober 2021, Pria yang kerap disapa Ivan ini telah bergabung dengan PPATK sejak tahun 2003. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2020 dipercaya menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, serta didapuk menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK sejak bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2021.

Selama di PPATK, pria yang memiliki hobi bersepeda ini telah mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan fungsi bnpt (APUPPT). Beliau juga pernah menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Di lingkup regional dan internasional, Doktor Ilmu Hukum ini aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG), Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Fungsi bnpt di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia.

Buku-buku terkait dengan hukum dan ekonomi juga menjadi karya produktifnya, seperti buku “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, “Penerapan Fungsi bnpt Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha”, “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal”, ”Kerentanan Industri Pasar Modal Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Selain itu, beliau juga aktif menulis jurnal di Jurnal Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dan Jurnal Indonesian Financial Intelligence Institute. Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 PPATK merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang memuat arah kebijakan, strategi, dan target kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lima tahun mendatang.

fungsi bnpt

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan peningkatan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK, sehingga diharapkan pembangunan rezim antipencucian uang di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan PPATK semakin besar seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah di bidang penegakan hukum dan penguatan sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam RPJMN fungsi bnpt 2020-2024. Disamping itu, harapan masyarakat terhadap kinerja PPATK juga sangat besar, sehingga diperlukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun Renstra serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra PPATK ini.

Kepada seluruh pejabat dan pegawai PPATK agar melaksanakan renstra ini dengan penuh tanggung jawab, serta senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar PPATK (INTAN PERMAI) yang telah disepakati bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Unduh file Rencana Strategis PPATK KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU (KOMITE TPPU) Dasar Hukum • Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan • Peraturan Presiden Republik Indonesia No.

6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tugas Komite TPPU (Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012) Mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fungsi Komite TPPU (Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi: fungsi bnpt Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; • Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; • Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan • Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang.

Keanggotaan Komite TPPU (Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012) Ketua : Menteri Koordinator Bidang Fungsi bnpt, Hukum dan Keamanan Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Anggota Analisis Transaksi Keuangan Anggota : 1. Gubernur Bank Indonesia; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Luar Negeri; 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5.

Menteri Dalam Negeri; 6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Menteri Perdagangan; 8. Jaksa Agung; 9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11.

Kepala Badan Intelijen Negara; 12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 13. Kepala Badan Narkotika Nasional. LOGO PPATK Bentuk dasar • Bentuk burung elang melambangkan kekuatan, kecepatan dan ketepatan dalam mengelola seluruh potensi yang ada. Burung elang juga sangat gigih dalam melindungi atau menjaga diri dan anak-anaknya dari segala macam gangguan yang ada.

fungsi bnpt

Hal ini sejalan dengan visi PPATK yaitu menjadi lembaga independen di bidang informasi keuangan yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Burung elang menghadap nusantara dengan latar belakang bendera merah putih melambangkan fungsi bnpt tindakan dan langkah yang dilaksanakan oleh PPATK dapat dipertangungjawabkan kepada bangsa dan negara Indonesia sesuai nilai-nilai dasar tanggung jawab. • Burung elang yang berada di dalam lingkaran melambangkan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPATK senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Bentuk lingkaran bulat melambangkan tekat yang bulat untuk bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dasar integritas. Warna Logotype PPATK dibuat dalam lima warna, yaitu biru, merah, hitam, emas, dan putih.

Merah melambangkan keberanian, biru bermakna ketenangan, hitam menunjukkan ketegasan dalam bertindak, emas melambangkan cita-cita untuk menuju kemakmuran Indonesia, dan putih menunjukkan ketulusan dalam bekerja. Tipografi • Tulisan PPATK adalah merupakan singkatan dari Fungsi bnpt Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

fungsi bnpt

• Logotype PPATK menggunakan tipe huruf eurostile extended black dibuat dengan huruf tegak, melambangkan kekokohan, keteguhan dan konsistensi lembaga dalam menjalankan visi dan misinya, sesuai dengan nilai-nilai dasar kemandirian. • Tulisan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang melingkar dibuat dengan menggunakan huruf adobe garamond pro bold, melambangkan ketegasan dan kebulatan tekad dalam bertindak.
tirto.id - Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah naungan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian.

Badan ini bertugas menyelenggarakan, membina, melaksanakan, mengkoordinasi dan mencatat seluruh data statistik nasional maupun internasional sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut situs Kemdikbud.go.id, Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

Lembaga ini berada dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung melalui menteri atau pejabat fungsi bnpt. Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian diatur dalam Keputusan Fungsi bnpt Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomer 103 Tahun 2001. Contoh institusi yang termasuk dalam LPNK yakni Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dilansir dari laman resmi bps.go.id, sejarah kegiatan statistik pertama kali di Indonesia diadakan oleh lembaga milik Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan ( Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel) di Bogor pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Februari 1920). Lembaga ini hijrah ke Jakarta dan berganti nama menjadi Centrall Kantoor Voor De Statistiek (CKS) pada 24 September 1924, dan kemudian mulai melakukan kegiatan pencatatan sensus penduduk perdana di Indonesia tahun 1930.

Pada masa pemerintaha Jepang, CKS mengalami perubahan nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dengan kegiatan utama memenuhi kebutuhan perang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, badan ini juga masih mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum ditetapkan menjadi Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai UU Nomer 16 Tahun 1997 (19/5/1997).

BPS memiliki visi sebagai penyedia informasi data statistik nasional maupun internasional yang berkualitas, akurat dan mengambarkan keadaan nyata di lapangan dalam rangka mendukung Indonesia maju. Dalam memenuhi visi tersebut, BPS melaksanakan beberapa misi sebagai berikut: 1. Menyediakan statistik berkualitas standar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan 3.

Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandasan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pusat Statistik bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi, kerjasama, pengembangan dan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengolahan data, BPS memanfaatkan teknologi komputer untuk mengembangkan berbagai program aplikasi data entry, editing, validasi, tabulasi dan fungsi bnpt agar memudahkan ekstraksi serta penyebaran data statistik yang dihasilkan.

BPS bertanggung jawab langsung kepada presiden di bawah naungan menteri koordinasi bidang perekonomian dengan meyelenggarakan fungsi sebagai berikut: • Mengkaji, menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang statistik • Mengkoordinasi kegiatan statistik nasional dan regional • Menetapkan penyelenggaraan statistik dasar • Menetapkan sistem statistik nasional • Membina kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik • Penyelengaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaiaan, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik memiliki kewenangan untuk menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya, merumuskan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, menetapkan sistem informasi, menetapkan dan menyelenggarakan statistik nasional.

Serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Seperti merumuskan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik atau menyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. BPS menyelenggarakan sensus penduduk serentak pertama kali sejak Indonesia merdeka pada tahun 1961 sesuai dengan UU No 6 tahun 1960. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun1997 badan ini resmi diberi nama Badan Pusat Statistik.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomer 86 Tahun 1998 ditetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS memiliki peranan yang harus dijalankan sebagai berikut: • Menyediakan kebutuhan data fungsi bnpt pemerintah dan masyarakat.

Data dapat beruba sensus atau survey yang dilakukan sendiri dari departemen maupun lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder. • Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau instansi lainnya demi membangun sistem perstatistikan nasional • Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik, metodologi statistik dan menyediakan pelayanan di bidang pendidikan serta pelatihan statistik.

• Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Berikut ini landasan hukum BPS di Indonesia: Tugas, Fungsi dan Kewenangan: Peraturan Presiden (PERPRES) No 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pedoman Penyelenggaraan: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia KEPPRES No.

110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen. Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri Irjen Pol Marthinus Hukom (tengah), anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (kanan) dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Ibnu Suhaendra (kiri) berbicara usai rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Rapat tersebut membahas penanganan kasus-kasus terorisme di Indonesia. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju menggelontorkan anggaran Rp 1,9 triliun untuk upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Anggaran ini terbagi menjadi Rp 1,5 triliun untuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, dan Rp 431 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Kami (Komisi III DPR RI) memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan terorisme tahun anggaran 2022,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/3).

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Densus 88 Antiteror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT ini digelar secara tertutup. Rapat ini membahas mengenai data-data kasus terorisme serta fungsi bnpt tugas dan fungsi kedua lembaga, pola koordinasi dengan instansi lain, serta anggaran penanganan perkara terorisme. Pada rapat ini, Fungsi bnpt 3 DPR memberikan beberapa catatan, yaitu menekankan pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk mengoptimalkan penanganan kasus, serta pemetaan jaringan terorisme di Indonesia.

Selain itu, Densus juga diharapkan melakukan pendekatan lunak dalam menangani kasus terorisme, sebagai bentuk upaya preventif atau deteksi dini. “Kami juga menyampaikan ke mereka untuk meningkatkan komunikasi dan fungsi bnpt kata Trimedya.

Pada kesempatan ini, Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Marthinus Hukom, menyampaikan adanya penurunan kasus terorisme serta peningkatan jumlah tersangka dan terduga teroris yang ditangkap.

Berdasarkan catatan Densus 88, selama 2020 ada 232 anggota jaringan teroris yang ditangkap.

fungsi bnpt

Jumlah ini meningkat menjadi 370 orang pada 2021. Sementara terkait kasus, pada 2020 tercatat ada 13 kejadian terorisme, dan jumlahnya fungsi bnpt menjadi 6 peristiwa teror pada 2021.

Menurunnya jumlah peristiwa terorisme, menurut Marthinus karena adanya upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88, dengan menangkap terduga terorisme yang sudah memiliki bukti kuat. Strategi ini juga berhasil menurunkan tingkat serangan yang dilakukan kelompok-kelompok teroris. “Tapi tetap mengindikasikan terorisme masih ada,” ujar Marthinus.

Selain itu, upaya preventif juga dilakukan dengan menempatkan para pelaku tindak pidana terorisme sebagai korban yang perlu dibina, dengan mengubah pola pikir mereka.

fungsi bnpt

Jadi, para pelaku yang terpapar radikalisme hanya dari satu sumber, akan diintervensi dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Untuk itu, Densus 88 bekerja sama dengan beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Fungsi bnpt (NU) dan Muhammadiyah. "Kami berupaya untuk lebih memanusiakan mereka. Tidak sekedar menghukum mereka, tapi mengubah mindset.

Itu paradigma kami sekarang,” jelas Marthinus. Meski menerapkan prinsip yang lebih manusiawi, Marthinus menegaskan, Densus 88 tidak akan melonggarkan pengawasan maupun penindakan terhadap paham radikal yang lekat dengan terorisme. Sementara terkait jaringan terorisme yang mulai mengincar aparatur sipil negara (ASN) di kementerian atau lembaga negara, Marthinus meyakinkan fungsi bnpt Densus 88 akan menyiapkan alat khusus sebagai assesment untuk mengetahui tingkat radikalisme di kalangan ASN.

Meski begitu, ia berharap kementerian dan lembaga juga turut membantu secara internal untuk mencegah paham radikalisme menyebar di kalangan ASN, dengan menekankan ideologi kepada dasar negara dan konstitusi. • Wabah Hepatitis Akut Disebut Efek Vaksin Covid-19? Ini Penjelasan Ahli • Heboh BBM Air Nikuba, Ahli Sebut Sulit Proses Air Menjadi Energi • Elektabilitas Tiga Capres 2024 Makin Tinggi, Ini Harta Kekayaannya • Fakta Terkini Hepatitis Akut, Gejala hingga Dugaan Penyebabnya • Kasus Baru Covid-19 Mencapai 218 Orang, Ini Sebarannya
Jakarta (ANTARA) - Umat Islam di seluruh dunia saat ini tengah melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan dengan fungsi bnpt ibadah yang mempersatukan dan memerdekakan.

Merdeka dari nafsu, egoisme, fanatisme, adu domba dan perpecahan. Semangat Ramadhan yang memerdekakan dan mempersatukan ini sejatinya hanya bisa dicapai jika umat Islam mampu memahami fungsi dan makna dibalik ibadah berpuasa tersebut. Setidaknya ada lima fungsi berpuasa yang perlu dipahami umat agar mampu memerdekakan diri dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang justru dapat menimbulkan perpecahan dan merusak esensi bulan Ramadhan sebagai bulan yang suci.

Puasa merupakan membentuk karakter seseorang. Artinya puasa ini memiliki beberapa fungsi terhadap seseorang dalam menjalankan puasa. Pertama, puasa memiliki fungsi konfirmatif. Fungsi konfirmatif adalah dengan berpuasa, mengkonfirmasi bahwa seseorang adalah hamba Tuhan yang beriman.

Dengan menyelenggarakan puasa, berarti menyatakan diri sebagai hamba yang tunduk pada perintah Allah Fungsi bnpt. Kedua, fungsi puasa adalah lebih bersifat kepada purifikatif, artinya membersihkan jiwa sehingga di bulan Ramadhan ini adalah sebuah kesempatan untuk membersihkan diri dari hal-hal dan kebiasaan buruk.

Fungsi purifikatif, bermakna bahwa puasa sebagai cara dan kesempatan untuk bagaimana umat dapat mengembalikan diri sebagai orang yang bersih atau orang yang fitrah dengan meninggalkan sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tentunya harus dihindari dalam beribadah. Ketiga.

fungsi iluminatif, yaitu untuk memperbaiki sesuatu. Sebagaimana puasa mendorong kita untuk memenuhi target, untuk berpindah dari derajat ke derajat lain dalam hal karakter dan ketaqwaan.

fungsi bnpt

Fungsi keempat, adalah fungsi preservatif yaitu bagaimana puasa yang konteksnya adalah ibadah serta urusan antara manusia dan Tuhannya, namun mampu juga memberikan kebermanfaatan misalnya dalam segi kesehatan.

Puasa menjaga keadaan tubuh, seperti yang sering kita dengar ada seorang dokter dan para ahli ahli mengatakan bahwa berpuasa itu memberikan kesehatan. Dan terbukti banyak yang merasakan manfaat bagaimana mengatur makanan dengan baik. Fungsi kelima puasa, yaitu transformatif, dimana berpuasa seharusnya mendorong seseorang agar dapat bertransformasi menjadi umat yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Dengan memahami fungsi-fungsi dari puasa itu. Tentunya kita akan bebas dari kungkungan hawa nafsu yang selalu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Makna bulan Ramadhan sebagai bulan yang memerdekakan adalah bagaimana seseorang mengontrol hawa nafsu. Artinya manusia yang berpuasa dan beriman serta bertaqwa pada Allah SWT, maka dia akan terbebas dari pengaruh hawa nafsu atau dorongan dorongan hawa nafsu. Ketika orang-orang sudah bebas dari dorongan-dorongan hawa nafsu itu, tentunya manusia akan kembali ke naturalnya bahwa kita semua ini adalah sama, kita ini adalah satu, kita tidak boleh terpecah-pecah.

Menyinggung polemik dan permusuhan yang kerap terjadi di bulan suci Ramadhan terkait pembatasan operasional rumah makan selama bulan Ramadan. Hal ini terjadi ketika seseorang gagal memaknai dan memahami fungsi Ramadhan. “Ketika kita tidak memahami fungsi puasa tadi, maka akan mendorong kita kepada hawa nafsu. Jadi akibatnya ibaratnya puasa ini adalah membawa musibah bagi orang lain, karena kesalahan kita di dalam memaknai puasa itu.

Padahal ini hubungan dengan Tuhan, sehingga tidak harus dihargai oleh orang lain, Tindakan pemaksaan penutupan operasional sejumlah rumah makan sebagai fanatisme kosong, tanpa ilmu.

Hal ini menurutnya harus diredam agar tidak semakin menimbulkan perpecahan suku, ras, budaya dan khusunya agama itu sendiri di tengah pluralisme bangsa. Pasalnya, sering kali masalah di tengah masyarakat yang terkait dengan agama dan persatuan umat diakibatkan oleh penceramah yang menganggap dirinya memiliki ilmu agama yang mumpuni, padahal sebenarnya tidak.

Karena orang kalau sudah punya ilmu tentunya tidak akan fanatik, enak untuk diajak berbicara. Artinya fungsi bnpt dia berbicara dia akan memberikan pengetahuan bagi kita. Beda jika orang itu tidak punya ilmu, kita hanya akan membuat pertengkaran yang tidak ada gunanya. Untuk itu seluruh masyarakat di bulan suci Ramadan agar bisa bersama-sama menyadari bahwa bangsa Indonesia ini sangat beragam. Di mana masyarakat diminta untuk tidak merasa diri paling benar, yang pada akhirnya justru malah merusak keindahan negeri yang beragam ini.

Kita hidup di dalam satu komunitas yang berbeda-beda. Karena perbedaan ini adalah suatu fungsi bnpt. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi saling menjatuhkan dan saling menimbulkan persoalan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan memahami 5 fungsi Ramadhan kehidupan masyarakat Indonesia dapat dijauhkan dari perpecahan dan bisa hidup dalam persatuan dan saling berdampingan di tengah perbedaan, Untuk selamat menjalankan Puasa Ramadhan bagi seluuh Umat Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia dengan penuh kedamaian dan dalam keadaan merdeka dari nafsu, egoisme, fanatisme, adu domba dan perpecahan *) Dr H Muhammad Suaib Tahir Lc MA, merupakan dosen Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta juga pengamat Timur Tengah serta Sekertaris Jenderal Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad dan Direktur Eksektutif Damar Institute COPYRIGHT © ANTARA 2022 Mungkin anda suka Liga Inggris : Manchester City bantai Newcastle 5-0 12 menit lalu MDA Bali minta edukasi wisatawan sebelum berkunjung ke tempat suci 24 menit lalu Menengok tradisi Mandura, budaya Lebaran masyarakat Palu 25 menit fungsi bnpt Senin, Polda Metro siapkan lima gerai SIM Keliling di Jakarta 9 Mei 2022 08:50 Polda Kaltara minta bantuan Mabes Polri periksa kontainer Briptu HSB 9 Mei 2022 08:03 Pemain sepatu roda diminta manfaatkan JIRTA Sunter 9 Mei 2022 07:42
Jaga Situasi Kamtibmas, Binmas Noken Wilayah Nduga, Pererat Silaturahmi Bersama Tokoh Agama Nduga.

Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dan terus membangun komunikasi bersama para tokoh, Binmas Noken Ops Damai Cartenz menyambangi tokoh agama Kab.

Nduga Baca Selengkapnya Lihat Berita Selengkapnya di Tribratanews Polri Polri TV TV Radio Polri adalah Program penyiaran streaming dari Program Divisi Humas Polri dalam upaya penguatan komunikasi publik yang merupakan salah satu program Prioritas Kapolri. Saluran informasi dalam upaya penyampaian prestasi kinerja, sosialisasi edukasi Polri kepada publik secara informatif dan transparan. SKCK Online Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas.none
Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Perkembangan Lemhannas RI • 3 Tugas dan fungsi • 4 Susunan organisasi • 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas • 5.1 Gubernur • 5.2 Wakil Gubernur • 6 Referensi • 7 Lihat pula • 8 Pranala luar Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Lembaga Pertahanan Nasional berdiri pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden.

Pada tahun 1983, lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, yang berada di bawah Panglima ABRI. Pada tahun 1994 lembaga ini berada langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tahun 2001, Lemhannas merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejak tahun 2006, berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2006, mengingat beban dan tanggung jawab lembaga, maka jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan dengan Jabatan Menteri. Pembentukan lemhannas pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategic baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya integrasi fungsi bnpt kerjasama yang mantap serta dinamis antar para aparatur Sipil, TNI, Polri dan pimpinan Swasta Nasional serta pimpinan politik dan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka fungsi bnpt pemerintahan negara.

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei 1965 sebagai hari berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1964 yang bertepatan dengan peringatan bersejarah hari kebangkitan nasional Indonesia. Pada saat upacara berdirinya Lemhannas sekaligus dimulainya fungsi utama Lemhannas yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan upacara pembukaan program pendidikan Kursus Reguler Angkatan I.

Pembentukan Lemhannas juga dimaksudkan sebagai salah satu urgensi nasional dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan tujuan bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ditengah-tengah percaturan politik dunia. [2] Perkembangan Lemhannas RI [ sunting - sunting sumber ] Dewasa fungsi bnpt, Lemhannas mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dari lembaga ini telah fungsi bnpt kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan pada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983.

Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas bertanggungjawab kepada Fungsi bnpt Republik Indonesia.

Pada tahun 2006, kelembagaan Lemhanas diperkuat melalui Peraturan Presiden no. 67 tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, dan dalam melaksanakan fungsi bnpt, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Tugas dan fungsi [ sunting - sunting sumber ] Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam: [1] • menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan fungsi bnpt serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; • menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan • menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi: • penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional; • pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional fungsi bnpt bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional; • pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan; • evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan; • pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia; • pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa; • pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di fungsi bnpt ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri; • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Susunan organisasi [ sunting - sunting sumber ] • Gubernur dan Wakil Gubernur; • Dewan Pengarah; • Sekretariat Utama; • Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional; • Deputi Bidang Pengkajian Strategik; • Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; • Widyaiswara (Tenaga Ahli & Tenaga Profesional) • Pusat Laboratorium • Inspektorat. Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas [ sunting - sunting sumber ] Gubernur [ sunting - sunting sumber ] Berikut adalah daftar Gubernur Lemhannas: [3] Artikel utama: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional • Mayjen TNI (Purn.) Wiluyo Puspoyudo (1965–1968) • Mayjen TNI (Purn.) Suadi (1968–1970) • Letjen TNI (Purn.) R.A.

Kosasih (1970–1974) • Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo (1974–1978) • Letjen TNI (Purn.) Sutopo Yuwono (1978–1983) • Letjen TNI (Purn.) Soebijakto (1983–1989) • Letjen TNI (Purn.) Soekarto (1989–1993) • Jenderal TNI (Purn.) R. Hartono (1993–1994) • Letjen TNI (Purn.) Moetojib (1994–1996) • Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi (1996–1998) • Letjen TNI (Purn.) Agum Gumelar, M.Sc. (1998–1999) • Letjen TNI (Purn.) Johny J. Lumintang (1999–2001) • Prof.

Dr. Ermaya Suradinata, MH (2001–2005) • Prof. Dr. Muladi, SH (2005–2011) • Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, CES, DEA (2011–2016) • Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo (2016–2022) • Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.

(2022–Sekarang) Wakil Gubernur [ sunting - sunting sumber ] • Mayor Jenderal TNI Budi Santoso S. • Marsekal Madya TNI Haji Muhammad Soedjono • Laksamana Madya TNI Fred Salem Lonan (?-2003) • Marsekal Madya TNI Toto Riyanto (2008) • Marsekal Madya TNI Dr.

Rio Mendung Thalieb, M.Sc., Ph.D. (2008–2010) • Jenderal TNI Dr. Moeldoko, S.Ip. (2011–2013) • Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi (2013–2015) • Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. (2015) • Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.

(2015–2019) • Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan (2019–Sekarang) Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ a b "Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lemhannas". Website Resmi Lembaga Ketahanan Nasional RI. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 26 Juni 2018. • ^ "Sejarah Lembaga Ketahanan Nasional". Portal Lemhannas RI. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 26 Juni 2018.

• ^ "Pejabat Gubernur Lemhannas RI". Lembaga Ketahanan Nasional RI. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-14. Diakses tanggal 7 Februari 2018. Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Ekonomi Pertahanan Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • (Indonesia) Situs resmi • Halaman ini terakhir diubah pada 7 Mei 2022, pukul 15.11. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gambaran umum Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Kepala Dr. Laksana Tri Handoko,M.Sc Wakil Kepala Jabatan Lowong Sekretaris Utama Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A. Deputi Kebijakan Pembangunan Belum Diketahui Kebijakan Riset dan Inovasi Belum Diketahui Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Edy Giri Rachman Putra, Ph.D Infrastruktur Riset dan Inovasi Dr.

Yan Rianto, M.Eng Fasilitasi Riset dan Inovasi Belum Diketahui Pemanfaatan Riset dan Inovasi Dr. Mego Pinandito, M.Eng Riset dan Inovasi Daerah Belum Diketahui Inspektur Utama Ratih Pratiwi,S.H Alamat kantor pusat Gedung BPPT II lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Website www .brin .go .id • l • b • s Badan Riset dan Inovasi Nasional (disingkat BRIN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

[1] Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo fungsi bnpt Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN.

Saat ini, BRIN memiliki Ketua Dewan Pengarah dari BPIP yaitu Megawati Soekarnoputri. Pada 28 April 2021, BRIN terpisah dari Kemenristek dan berdiri sendiri, berada di bawah presiden. Daftar isi • 1 Tugas dan fungsi • 2 Sejarah • 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja [3] • 4 Organisasi Riset BRIN • 5 Logo • 6 Logo • 7 Referensi Tugas dan fungsi [ sunting - sunting sumber ] Berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2019, tugas BRIN yaitu menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BRIN menyelenggarakan fungsi: • Pelaksanaan pengarahan dan penyinergian dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Fungsi bnpt Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan; • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan riset dan teknologi; • Koordinasi penyelenggaraan SIstem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; • Penyusunan rencana induk ilmu pengetahuan dan teknologi • Fasilitas perlindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil Invensi dan Inovasi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Penetapan wajib serah fungsi bnpt wajib fungsi bnpt atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan; • Penetapan kualifikasi profesi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; fungsi bnpt Fasilitasi pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi antarunsur Kelembagaan Pengetahuan dan Teknologi; • Pengelolaan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional; • Pembinaan penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; • Perizinan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional; • Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; • Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan fungsi bnpt perundang-undangan; • Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN; • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BRIN; dan • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN.

Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Pada 5 Mei 2021, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN.

Posisi BRIN bukan lagi sebagai regulator, karena fungsi regulasi tetap berada di kementerian. [2] Struktur Organisasi dan Fungsi bnpt Kerja [3] [ sunting - sunting sumber ] • Kepala BRIN. • Wakil Kepala BRIN. • Sekretariat Utama. • Inspektorat Utama. • • Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan. • Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. • Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

• Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Teknologi. • Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. • Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. • Deputi Riset dan Inovasi Daerah. • • • • • • • Pusat Layanan Teknologi. • Pusat Data dan Informasi. • • • Organisasi Riset BRIN [ sunting - sunting sumber ] Logo [ sunting - sunting sumber ] Logo [ sunting - sunting sumber ] • • ^ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset fungsi bnpt Inovasi Nasional fungsi bnpt ^ "Jokowi Teken Perpres 33/2021, Ini Tugas dan Fungsi BRIN".

Kumparan. 5 Mei 2021. Diakses tanggal 7 Mei 2021. • ^ Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 • Halaman ini terakhir diubah pada 1 April 2022, pukul 14.03. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
JAKARTA (VOA) — Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid menegaskan NII merupakan salah satu gerakan politik yang patut diwaspadai karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan bahkan telah fungsi bnpt struktur pemerintahan rahasia.

Selain berpotensi melakukan kekerasan dan teror, NII juga bercita-cita mendirikan negara bersyariat Islam di Indonesia. "BNPT sebagai fungsi koordinasi dan Densus sebagai fungsi eksekutor dalam menjalankan hukum itu selalu sinergi untuk mencegah," kata Nurwakhid. Pasukan polisi antiteror bergerak dalam operasi penyerbuan sebuah rumah yang diduga terdapat teroris di dalamnya di wilayah Medokan Ayu, Surabaya, Jawa Timur, pada 15 Mei 2018.

(Foto: Reuters/Sigit Pamungkas) Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bulan lalu menangkap 16 tersangka teroris yang berafiliasi dengan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat. Ini menunjukkan kegiatan NII tidak vakum.

Menurut Nurwakhid, NII masih eksis dan telah bermetamorfosa dalam berbagai jaringan teroris, salah satunya adalah Jamaah Islamiyah yang didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir pada 1990-an. Pop-out player Karena itulah, lanjut Nurwakhid, gerakan dan ideologi NII harus diwaspadai karena dapat mendorong pada tindakan fungsi bnpt terorisme. Di samping itu, ideologi NII terbukti telah memakan banyak korban indoktrinasi dalam beragam usia.

Sependapat dengan Nurwakhid, pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, mengakui organisasi tersebut adalah ibu kandung dari semua gerakan radikalisme di Indonesia.

Dia membantah kalau kegiatan NII selama ini vakum. Menurutnya NII terus beroperasi secara diam-diam. BACA JUGA: BNPT: Belum Terpantau Jaringan ISIS di Indonesia Berbaiat Kepada Abu al-Hasan Ken mangatakan anggota NII pintar menyembunyikan jati diri, membaur dengan masyarakat lewat organisasi, kegiatan-kegiatan sosial, berbeda dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang muncul ke permukaan dengan berdemonstrasi.

Ken menambahkan banyak pihak, baik aparat maupun keluarga yang tidak mengetahui jika ada kerabat mereka bergabung dengan NII.

Namun, karena tidak ada publikasi di media, katanya, NII justru gencar merekrut anggota melalui media sosial dan pertemanan serta menggalang dana. Ken menambahkan NII juga merekrut dengan cara menggelar sebuah acara untuk menyaring masyarakat.

Dia mencontohkan di Lampung ada komunitas pejuang hijrah untuk mengumpulkan anak-anak muda. Yang tertarik akan diajak ke kajian agama lanjutan yang dilakukan secara tertutup.

fungsi bnpt

Anggota polisi anti-terorisme Densus 88 fungsi bnpt sebuah jalan ketika mereka menggeledah sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada 19 Juni 2017, menyusul penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan ISIS. (Foto: AFP) Dia mengatakan ideologi NII seperti virus yang bisa menjangkiti siapa saja.

Apalagi di masa pandemi COVID-19, pihaknya mendapat banyak laporan soal kegiatan bawah tanah yang dilakukan NII makin masif. Dia mencontohkan hanya satu kecamatan yang belum dimasuki oleh NII di Kabupaten Garut.

Di Lampung, ada 30 warga terpapar ideologi NII. Salah satu mahasiswa program pascara sarjana di sebuah universitas di Lampung terpapar NII hingga depresi.

Dia memperkirakan 30 persen mahasiswi di sebuah universitas di Lampung sudah terjangkit ideologi NII. Ken mengungkapkan dari 15 orang terpapar NII di Sumatera Selatan, setelah dikembangkan kasusnya lebih lanjut oleh NII Crisis Center, ditemukan jumlah orang terpapar NII sudah mencapai ribuan. BACA JUGA: Pengamat: ISIS dan Al-Qaeda Sedang Tunggu Momentum Untuk Lancarkan Serangan "(Target NII adalah) semua kalangan namun memang diprioritaskan anak muda.

karena anak muda ini biasanya sedang mencari fungsi bnpt diri. Anak muda semangatnya sedang membara. Ketika ditawarkan hal baru, apalagi bicara perubahan yang positif, banyak anak muda cepat nyangkut, cepat langsung merespon," ujar Ken. Ken menambahkan harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat soal bahayanya idiologi NII. [fw/ah]

BNPT Gelar Rapat Penyusunan Peta Proses Bisnis




2022 www.videocon.com