Tidak semua kegiatan usaha dapat dilakukan oleh BPR/S seperti bank Umum. Ada larangan-larangan yang harus dipatuhi dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
BPR dan BPRS juga memiliki larangan yang berbeda antara satu sama lain, namun ada juga larangan yang sama antara keduanya. Pembatasan kegiatan operasional tersebut barangkali dimaksudkan untuk membedakan BPR/S dengan Bank Umum termasuk lingkup dan wilayah kerjanya.
Adapun kegiatan usaha yang tidak diperkenankan kepada BPR dan BPRS adalah: A. Untuk Bpr dilarang melakukan usaha • Menerima simpanan dalam bentuk Giro • Ikut serta dalam lalu lintas pembayaran • Melakukan kegiatan usaha valuta asing kecuali sebagai pedagang Valuta Asing (PVA) dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK • Melakukan penyertaan modal • Melakukan kegiatan usaha perasuransian • Melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan yang diperkenankan B.
Untuk BPRS • Melakukan kegiatan usaha bpr dilarang melakukan usaha bertentangan dengan prinsip syariah • Menerima simpanan dalam bentuk giro • Ikut serta dalam lalu lintas pembayaran • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan persetujuan OJK • Melakukan kegiatan usaha asuransi kecuali sebagai agen pemasaran • Penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk penanggulangan kesulitan likuiditas BPRS • Melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya yang diperkenankan Artikel Rujukan • Batuan yang terbentuk saat terjadi letusan gunung berapi adalah ….
• Tanah berasal dari …. • Di bumi makhluk hidup tinggal pada lapisan …. • Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai polutan. Bahan yang menyebabkan rusaknya lapisan ozon di atmosfer yaitu ….
• Zat yang menyebabkan pencemaran udara adalah …. Artikel Pendidikan • Belajar Trading Valuta Asing (2) • Ilmu Biologi Materi dan Soal (184) • Ilmu Ekonomi Materi Dan Soal (51) • Ilmu Fisika Materi Dan Soal (63) • Ilmu Kimia Materi Dan Soal (52) • Ilmu Sosiologi Materi Dan Soal (24) • Introduction Bpr dilarang melakukan usaha (1) • Keuangan + Perbankan (42) • Matematika Contoh Soal Ujian (2) • Materi Pengetahuan Umum (79) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat BPR: Istilah Bank Perkreditan Rakyat BPR baru pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI pada akhir tahun 1977.
Ketika itu BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai bank pembina untuk lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai, dan bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan BRI, semua bank tersebut kemudian diberi nama Bank Perkreditan Rakyat BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Perbedaan Bank Perkreditan Rakyat BPR Dengan Bank Umum Walaupun Pada prinsipnya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah sama dengan kegiatan Bank Umum. Namun yang membedakan adalah jumlah jasa yang dapat dilakukannya. Jumlah produk atau jasanya lebih sedikit dibanding jasa atau produk yang ada pada Bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat BPR dibatasi dengan beberapa persyaratan atau ketentuan.
Hal ini membuat BPR tidak seleluasa Bank Umum.
Keterbatasan ini terkait dengan misi yang harus dicapai oleh Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan utama antara bank umum dengan BPR terletak pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran.
Bank Umum dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena bank umum diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro, yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas giral lainnya dan ikut serta dalam kegiatan kliring.
Terkait dengan hal ini, bank umum dapat menciptakan uang giral sehingga bank umum juga disebut Bank Pencipta Uang Giral (BPUG). Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat BPR, tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta kegiatan kliring sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Contoh Bank Perkreditan Rakyat Contoh bank yang termasuk Bank Perkreditan Rakyat BPR menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Kerja (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dipersamakan.
Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat BPR Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat BPR Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah)/ Koperasi, Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama) dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat BPR 1). BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. 2). BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. 3). BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
4). Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 5). Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akusisi BPR bpr dilarang melakukan usaha mendapat izin Menteri Keuangan sebelumnya setelah bpr dilarang melakukan usaha pertimbangan Bank Indonesia, ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat BPR Adapun tujuan dari BPR adalah untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak.
Peran Bank Perkreditan Rakyat Beberapa peran yang diharapkan dengan berdirinya B ank Perkreditan Rakyat adalah 1). Bank Perkreditan Rakyat diharapkan mampu menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional. BPR diharapkan berperan aktif dalam peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2). Dalam merealisasikan misinya BPR melayani kebutuhan masyarakat umumnya seperti nelayan, petani, pedagang, peternak, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Target layanan atau jasa ini masih belum terjangkau oleh bank umum.
Dengan demikian BPR dapat lebih mampu mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, dan masyarakat terhindar dari kegiatan para rentenir bpr dilarang melakukan usaha pengijon. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Seperti lembaga perbankan lainnya, Bank Perkreditan Rakyat BPR juga berfungsi sebagai agen pembangunan ( agent of development) yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan kredit kepada pengusaha kecil di desa- desa.
Beberapa fungsi atau peran dari Bank Perkreditan Rakyat adalah: • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bpr dilarang melakukan usaha simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. • Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. • Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito, dan tabungan pada bank lain.
• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Bpr dilarang melakukan usaha kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Kegiatan Usaha Yang Dilarang Dilakukan Bank Perkreditan Rakyat BPR Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah: • Tidak boleh menerima dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk simpanan Giro • Tidak boleh mengikuti kegiatan jasa lalu lintas pembayaran, atau kliring • Tidak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan Valuta Asing • Tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha perasuransian.
• Tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam undang-undang Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat BPR Sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya, BPR adalah bank yang menghimpun dana dan masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skala yang kecil dan jangka pendek. Kegiatan perbankan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sangat terbatas jika dibandingkan dengan aktivitas bank umum.
BPR memiliki dua kegiatan utama yaitu kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. a). Kegiatan Penghimpunan Dana Bank BPR Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga dalam menghimpun dana masyarakat, BPR tidak menawarkan simpanan giro.
Produk Bank Perkreditan Rakyat BPR – Penghimpunan Dana BPR menghimpun dana (kredit pasif) dari masyarakat dengan menawarkan produk simpanan yaitu: • Tabungan BPR Tabungan merupakan simpanan dana dari pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan.
Menurut Undang Undang Perbankan No. 10 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.
Dana yang berasal dari tabungan relative lebih stabil, karena terdpat beberapa keterbatasan dalam pengembaliannya. Batasannya adalah penarikan harus membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan yang disediakan bank dan atau surat kuasa. Penarikan menggunakan ATM dalam jumlah terbatas, • Deposito BPR Deposito merupkan jenis simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.
Menurut Undang Undang Perbankan No. 10 1998, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengann bank. Deposito termasuk simpanan semi stabil. Simpanan dalam deposito akan tersimpan di bank dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Pemiliki deposito hanya dapat menarik dananya ketika depositonya telah jatuh tempo. BPR hanya menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan dan depositos.
Dari kedua kegiatan tersebut BPR dapat meningkatkan volume dana pihak ketiga. b). Kegiatan Penyaluran Dana Bank BPR Kegiatan penyaluran dana kepada pihak ketiga, BPR mengelurkan beberapa produk yang lebih banyak disbanding dengan produk untuk menghimpun dana yang umumnya berupa kredit. Produk Bank Perkreditan Rakyat BPR – Penyaluran Dana, Bebepa produk yang ditawarkan oleh BPR kepada masyarakat dalam penyaluran dana yang dimilikinya adalah: 1).
Kredit Usaha Tani (KUT) untuk melayani petani kecil, 2). Kredit Candak Kulak (KCK) untuk melayani pedagang kecil, 3). Kredit Investasi Kecil (KIK) untuk industri kecil (home industry), dan 4). Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) untuk perluasan usaha bagi para pengusaha kecil Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat BPR Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang hams diperhatikan oleh BPR, yaitu: 1).
Dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. 2). Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan- perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut.
Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 3). Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dan modal setor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), Kinerja Bank Perkreditan Rakyat BPR Pada Akhirnya Kinerja Bank Perkreditan Rakyat BPR ditunjukkan oleh seberapa pesat perkembangan dan keberhasilan BPR dalam memberikan pelayanan kepada Usaha Kecil dan Menengah UKM, seperti lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan yang sederhana yang lebih mengutamakan pendekatan personal serta lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman.
Pengertian Kesehtan Bank. Kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa aspek dengan kriteria dan tata cara penilaian sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan.
Daftar Pustaka: • Kasmir, 2012, “Dasar Dasar Perbankan”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta. • Djumhana, Muhamad, 2006, “Hukum Perbankan di Indonesia”, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, • Kasmir, 2015, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Edisi Revisi 2014, Rajawali Pers, Jakarta. • Mangani, Silvanita, Ktut, 2009, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, Penerbit Erlangga, Jakarta.
• Mishkin, S., Frederic, 2008’ “Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Uang”, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta. • Joesoef, Jose Rizal, 2008, “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, Salemba Empat, Jakarta. • Djamil, Fathurrakman, 2012, “Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah”, Cetakan Pertama, Sinae Grafika, Jakarta.
• Fuady, Munir, 2004, “Hukum Perbankan Modern”, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung. • Machmud, A. Rukmana, H., 2010, “Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia”, Penerbit Erlangga, Jakarta. • Bank Perkreditan Rakyat: Peran – Fungsi – Contoh Jenis Produk – Kegiatan Menghimpun Menyalurkan Dana, Contoh Jenis Produk Penyaluran Dana BPR: Kredit Usaha Tani (KUT) – Kredit Candak Kulak (KCK) – Kredit Investasi Kecil (KIK) – Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), • Contoh Jenis Produk Penghimpunan Dana BPR: Tabungan – Deposito BPR, Contoh Bank Perkreditan Rakyat BPR: Bank Desa – Lumbung Desa – Bank Pegawai -Lumbung Putih Nagari (LPN) – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) – Badan Kredit Kecamatan (BKK) -Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) – Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) – Bank Karya Produksi Kerja (BKPD), Contoh Kegiatan BPR: Menghimpun Dana Menyalurkan Dana,
★ Ujian Tengah Semester 2 Genap MID UTS Ekonomi SMA Kelas 10 BPR dilarang melakukan usaha….
a. menghimpun dana dari masyarakat b. memberikan pinjaman dari masyarakat c. menyediakan fasilitas penukaran valuta asing d. menerima simpanan dalam bentuk giro e. menyediakan jasa tabungan Pilih jawaban bpr dilarang melakukan usaha A B C D E Soal Selanjutnya > Soal / jawaban salah? klik disini untuk mengoreksi melalui kolom komentar Preview soal lainnya: Ujian Semester 1 Ekonomi SMA Kelas 10 Data-data berupa jumlah bpr dilarang melakukan usaha dan jumlah produksi termasuk ke dalam kelompok ilmu ekonomi….
a. teori b. deskriptif c. terapan d. internasional e. politk Materi Latihan Soal Lainnya: • Tari - Remedial PTS Seni Budaya SMP Kelas 7 • PTS Bahasa Inggris Semester 2 Genap SD Kelas 6 • Sifat Bahan Berasid, Beralkali dan Neutral Sains Tahun 3 • Bahasa Arab Bab 4 MI Kelas 5 • UTS Seni Budaya SD Kelas 1 • Pengayaan Tema 7 SD Kelas 5 • IPS Tema 4 SD Kelas 6 • Kimia SMA Kelas 12 IPA • Tema 5 Semester 2 Genap SD Kelas 2 • Menafsirkan Data dari Diagram - Matematika SMA Kelas 10 Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan bpr dilarang melakukan usaha / tap pilihan yang tersedia.
Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas. Tentang LatihanSoalOnline.com Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.
Halaman Depan • Hubungi Kami • Kirim Soal • Privacy Policy • • • Tentang Perbankan • Fungsi dan Tugas Pokok • Struktur Organisasi • Jenis-jenis Bank • Bank Umum • Bank Perkreditan Rakyat • Bank Syariah • Ikhtisar Perbankan • Lembaga Perbankan • Peraturan & Pengawasan Perbankan • Arah Kebijakan Perbankan • Stabilitas Sistem Keuangan • Ikhtisar • Peran Bank Indonesia • Manajemen Krisis • Forum SSK • Arsitektur Perbankan Indonesia • Struktur Perbankan • Pengaturan Perbankan • Pengawasan Perbankan • Manajemen Perbankan • Infrastruktur Perbankan • Perlindungan Nasabah • Data dan Statistik • Statistik Perbankan Indonesia • Statistik Perbankan Syariah • Statistik BPR Konvensional • Laporan Publikasi • Laporan Profil Industri Perbankan • Booklet Perbankan Indonesia • Direktori Perbankan Indonesia • Suku Bunga Dasar Kredit • Daftar Alamat Kantor Perbankan • Daftar Alamat Kantor Pusat Bank Umum & Syariah • Daftar Alamat Kantor Perwakilan Bank di Luar Negeri • Daftar Jaringan Kantor Bank di Luar Negeri • Daftar Alamat Kantor Pusat BPR • Daftar Alamat Kantor Pusat BPRS • Informasi Perbankan • Panduan Penyelenggaraan Digital Banking • Pedoman Akuntansi Perbankan • Bank Umum Konvensional • Bank Umum Syariah dan UUS • Bank Perkreditan Rakyat • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Implementasi Basel • Road Map • Consultative Papers • Quantitative Impacts Bpr dilarang melakukan usaha • International Financial Reports • Dokumentasi Basel II • Lembaga Pemeringkat Diakui OJK • Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang • Bank Dalam Pengawasan Khusus • Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) • Pasar Modal • Regulasi • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan / Keputusan Menteri • Klasifikasi Bapepam • Bursa Efek • Lembaga Kliring dan Penjaminan • Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian • Reksa Dana • Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Agen Penjual Reksadana • Lembaga Penunjang Pasar Modal • Profesi Penunjang Pasar Modal • Emiten dan Perusahaan Publik • Dokumen Publik dan Laporan • Sanksi • Peraturan Lainnya • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Pasar Modal Syariah • Regulasi • Asuransi • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan / Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Asuransi Syariah • Dana Pensiun • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan / Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Dana Pensiun Syariah • Lembaga Pembiayaan • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan / Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Lembaga Pembiayaan • Lembaga Jasa Keuangan Khusus • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan / Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Syariah Terkait Lembaga Keuangan Lain • Lembaga Keuangan Mikro • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Data dan Statistik • Direktori • Direktori IKNB • Direktori Asuransi • Direktori Dana Pensiun • Direktori Lembaga Keuangan Khusus • Direktori Lembaga pembiayaan • Direktori IKNB Syariah • Direktori LKM • Direktori Fintech • Statistik • Statistik IKNB • Statistik Asuransi • Statistik Bpr dilarang melakukan usaha Pembiayaan • Statistik Dana Pensiun • Statistik Lembaga Keuangan Khusus • Statistik IKNB Syariah • Statistik LKM • Statistik Fintech • Pasar Modal • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan / Keputusan Menteri • Klasifikasi Bapepam • Bursa Efek • Lembaga Kliring dan Penjaminan • Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian • Reksa Dana • Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Agen Penjual Reksadana • Lembaga Penunjang Pasar Modal • Profesi Penunjang Pasar Modal • Emiten dan Perusahaan Publik • Dokumen Publik dan Laporan • Sanksi • Peraturan Lainnya • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Pasar Modal Syariah • IKNB • Asuransi • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan/Keputusan Mentri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Asuransi Syariah • Dana Pensiun • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan/Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Dana Pensiun Syariah • Lembaga Pembiayaan • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan/Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Lembaga Pembiayaan • Lembaga Jasa Keuangan Khusus • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan/Keputusan Menteri • Peraturan Bapepam • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Regulasi Syariah terkait lembaga keuangan lain • Lembaga Keuangan Mikro • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan OJK • Surat Edaran OJK • Perbankan • Statistik Perbankan Indonesia • Statistik Perbankan Syariah • Statistik BPR Konvensional • Statistik Informasi Perkreditan • Laporan Publikasi • Laporan Profil Industri keuangan • Booklet Bpr dilarang melakukan usaha Indonesia • Direktori Perbankan Indonesia • Daftar Alamat Kantor Perbankan • Daftar Alamat Kantor Pusat Bank Umum & Syariah • Daftar Alamat Kantor Perwakilan Bank di Luar Negeri • Daftar Jaringan Kantor Bank di Luar Negeri • Daftar Alamat Kantor Pusat BPR • Daftar Alamat Kantor Pusat BPRS • IKNB • Statistik IKNB • Statistik Asuransi • Statistik Lembaga Pembiayaan • Statistik Dana Pensiun • Statistik Lembaga Keuangan Khusus • Statistik IKNB Syariah • Statistik LKM • Statistik Fintech • Direktori IKNB • Direktori Asuransi • Direktori Lembaga Pembiayaan • Direktori Dana Pensiun • Direktori Lembaga Keuangan Khusus • Direktori IKNB Syariah • Direktori LKM • Direktori Fintech • Portal OJK • Otoritas Jasa Keuangan • About OJK • Vision and Mission • Commissioner Board • Core Values • Organization Structure • OJK Code of Ethics • Duties and Function • Data and Statistic • OJK • OJK: Promoting Financial Literacy through Life Cycle • OJK Releases Q1 2014 Report • OJK Annual Report 2013 • Stock - October 2014 • Kanal • Banking • About Banking • Banking Overview • Credit Information Bureau • Data and Statistic • Financial System Stability • Implementation of Banking • Indonesian Banking Architecture • News and Info • Regulation • Commercial Bank • Rural Bank • Sharia Bank • Prime Lending Rate • Special Surveillance • Know Your Customer and Anti Money Laundering • Banking Education • Indonesian Banking Accounting Guidelines • Agencies Recognized by Bank Indonesia • Capital Market • About Capital Market • Data and Statistic • News and Info • Regulation • Securities Company • Investment Management • Issuer and Public Company • Supporting Institutions and Professions • Sharia Capital Market • Securities company representative • Conglomerates • Consumer • About Consumer Education and Protection • Data and Statistics • News and Info • Regulation • To Educate and Protect Consumers • Organization Structure • Financial Literacy • To Educate and Protect Consumers • Integrated Supervision • About Integrated Supervision • Regulation • Non-Bank • About Non-Bank • Data and Statistic • News and Info • Regulation • Insurance • Financing Institution • Pension Fund • Other Financial Bpr dilarang melakukan usaha Institution • Supporting Services IKNB • Sharia IKNB • Microfinance Institutions • Sharia • About Sharia • Data and Statistic • News and Bpr dilarang melakukan usaha • Regulation • Media • OJK-Radio • OJK-TV • Home • News and Events • Announcement • OJK Gives Sharia Finance Education at Amazing Muharram Event • Business License in the Field of Insurance Broker Granted to PT Adikara Mitra Sampurna • Suspension of Business Activities for PT Eterindo Pacific Finance • Business License in the Field of Insurance Broker Granted to PT Asia Pacific Insurance Broker • Revocation of Business License for Sharia Unit of PT Bringin Srikandi Finance • Revocation of Business License for Koperasi Pembiayaan Indonesia • Revocation of Business License for Securities Company PT Multi Sarana Investama Sekuritas • Revocation of Business License for PT Fortice Adhitama • Business License Granted to PT Swadharma Jasa Pialang Asuransi • Bankruptcy Decision for PT Asuransi Jiwa Nusantara • List of Indonesian Alternative Agencies for Dispute Resolution in Financial Services Sector • Revocation of Business License for PT Makna Mandiri Insurance Broker • Revocation of Business License for PT Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari • License for Establishing Sharia Unit Granted to PT Mandiri AXA General Insurance • Business License Granted to PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia • Business License Granted to PT Cakrabuana Ventura Indonesia • Business License Granted to PT Corpus Prima Ventura • Business License Granted to PT Nusa Makmur Ventura • Business License Granted to PT Reliance Modal Ventura • Announcement of Business Suspension on PT Dharmatama Megah Finance • Event Photos • News Info • Issuance of OJK Board of Commissioners Decision on Sharia Securities List • Press Release: Launching of Blue Print of National Strategy for Financial Literacy in Indonesia • Press Release: OJK Strengthens Inclusive Efforts and Financial Access Broadening Through Financial Literacy • Stipulation on Stock of PT Grand Kartech as Sharia Security • Business Activity Suspension Sanction on PT Siantar Top Multi Finance • OJK Socializes Its Duties and Function to the Whole Higher Education Institutions in Bandung • Stipulation on Stock of PT Arita Prima as Sharia Securities • Removal of Business Activity Suspension Sanction on Five Venture Capital Firms • Suspension of License for Securities Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives • Annulment of Business License in Actuary Sector for PT Jasa Aktuaria Tiwikarma • Business License for PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses • Business License for PT Asuransi Karyamas Sentralindo as Insurance Company is Revoked • OJK Holds 2013 Year-End Press Conference • OJK Releases Quarterly Report III of Year 2013 • Chairman of OJK Board of Commissioners: Transfer of BIs Banking Regulatory and Supervisory Function to OJK Goes Well • Decision on OJKs 2014 National Holidays and Joint Leave • Chairman of OJK Board of Commissioners' Speech at the Financial Executive Gathering • Press Release: OJK Stimulates Financial Sectors that are Contributive to Sustainable Economic Growth • OJK Releases Indonesian Banking Statistics (SPI) of November 2013 Edition • OJK Submits Its 2013 Annual Financial Report to Supreme Audit Agency • Press Release • Press Release: OJK Offices Operate from Aceh to Jayapura • Press Release: OJK Launches the Indonesian Corporate Governance Roadmap • Press Release: OJK and STIE Indonesia Banking School Establish Cooperation • Press Release: Heads of OJK Regional Offices and OJK Branch Offices throughout Indonesia Inaugurated • Press Release: OJK Inaugurates Heads of OJK Offices Covering Sulawesi, Maluku, and Papua Areas • Press Release: Implementing Regulation on OJK Levy • Press Release: Issuance of OJK Regulation on Procedures for Billing bpr dilarang melakukan usaha Administration Sanction in the Form of Fines • Joint Press Release: Memorandum of Understanding between Environment Ministry (KLH) and Financial Services Authority (OJK) • Press Release: OJK`s Performance for First Quarter of 2014 • Joint Press Release: Memorandum of Understanding between Financial Services Authority and Business Competition Supervisory Commission • Press Release: Evaluation on Development and Risk Profile of Financial Services Industry • Joint Press Release: Memorandum of Understanding between OJK and Deposit Insurance Corporation on Coordination and Cooperation • Press Release: OJK Stimulates Acceleration in Financial Inclusion Programs to Create More Inclusive Financial System • Joint Press Release: Inauguration of Working Group on Sustainable Finance • Press Release: Evaluation on Development and Risk Profile of Financial Services Industry (September) • Press Release: OJK Signs Memorandum of Understanding with National Encryption Agency • Press Release: OJK and CBRC Sign Bpr dilarang melakukan usaha of Understanding (MoU) on Supervision over Financial Services Industry • Press Release: OJK of Nusa Tenggara Timur Branch Moves into New Office Building • Press Release: Evaluation on Development and Risk Profile of Financial Services Industry in October • Press Release: OJK Renews The List of Companies That Are Not under OJK`s Authority • Publications • Launching of OJK-PROKSI and International Seminar.
Jakarta, March 15-16 2016 • OJK-OECD High-level Regional Seminar on Empowering MSMEs through Financial Literacy and Inclusion • Indonesian Financial Services Sector Master Plan 2015-2019 • Potential Economic Growth Observed from the View of Credit Channeling to Priority Sectors • Review on OJK`s Policies on Developing Priority Economic Sectors: Banking Potential and Risk Analysis • OJK: Sustainable Finance Roadmap, Facilitating Financial Services Institutions to Innovate • Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for the Period 2015-2019 • OJK: Tourism Development Drives Multi-Industry Growth • OJK Grants Life Insurance Adisarana Wanaartha License to Set Up Sharia Unit • OJK Grants ASEI Indonesia Insurance License to Set Up Sharia Unit • MoU between OJK and BNN on Financial Literacy and Education and Drugs Abuse Prevention • OJK and BPS Sign MoU on Statistics and Financial Services Data Collaboration • OJK Grants Jasindo Syariah Insurance Sharia-Based Business License • OJK Grants Sharia-Based Reinsurance Business License to Reasuransi Syariah Indonesia • OJK Revokes Reinsurance Business License of ReINDO’s Sharia Unit • OJK Revokes Business License of AIG Indonesia’s Sharia Unit • OJK Launches Book on Musyarakah and Musyarakah Mutanaqishah Product Standards • OJK’s Pocket Book, 2nd edition • OJK Launches Book on Standards of Murabahah • Cooperation Expected to Build Effective Communication between OJK and AGO • Tender • Video • OJK Pedia • Bpr dilarang melakukan usaha • OJK Pedia • Public Information • Public Information Report • Public Information • Berkala • Serta Merta • Tersedia Setiap Saat • Regulation • Consumer Education and Protection • Draft Regulations • Call for Responses Regarding OJK Draft Regulation on Sustainable Public Offering • Financial Services Authority • Draft Regulations • Law • OJK Board of Commissioners Regulations and Decisions • OJK Circular Letters • OJK Regulations • Others Related Regulations • coba eror • testing regulation • Test Regulation • Bank Indonesia Regulation Number 2/11/PBI/2000 • Law of Republic of Indonesia on stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) • Financial Services Authority Regulation: Securities Exchange Transaction Sattlement Guarantee • Banking Regulation Law on Fund Transfer • OJK Regulation Regarding Assessment on Level of Bank Soundness for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units • Bank Indonesia Regulation Concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality • OJK Regulation on Business Licensing and Institutional Insurance Corporation • OJK Regulation on Effectuation of Insurance Corporation's Business • OJK Regulation on Examination of Insurance Corporation • OJK Regulation on Stock Buyback By Issuers or Public Companies under Other Conditions • OJK Regulation on Consumer Protection in Financial Service Sector • Bank Indonesia Regulation Concerning Bank Report Transparency and Publication • Issuance of OJK Regulation on Non-Bank Financial Services Intuitions' Monthly Report • Survey • Site Map • Other Web Links • Disclaimer • Islamic Finance OJK 2015 • Otoritas Jasa Keuangan Currently selected • Berita Dan Kegiatan • Foto Kegiatan • Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 Provinsi Sumatera Barat • Info Terkini • Akademisi Bursa Efek Sambut Positif Sosialisasi OJK ke Perguruan Tinggi • OJK Sosialisasikan Tugas dan Fungsi ke Perguruan Tinggi se-Bandung Raya • RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas • RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas • RPOJK tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Pembiayaan Sekunder Perumahan • Pencabutan Izin Usaha di Bidang Aktuaria PT Jasa Aktuaria Tiwikrama • Hati-hati Penipuan Proses Penerimaan Calon Pegawai Otoritas Jasa Keuangan • Pengumuman Pelelangan Umum Panitia Pengadaan Peralatan TI • Pengadaan Aplikasi Helpdesk SI OJK • Pengadaan Event Organizer Otoritas Jasa Keuangan • Penetapan Saham PT Bpr dilarang melakukan usaha International Hospitals sebagai Efek Syariah • Lowongan Karier di Otoritas Jasa Keuangan • Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Signifikan • POJK Buyback Saham Emiten atau Perusahaan Publik • Pidato Ketua Dewan Komisioner OJK pada Peringatan HUT ke 68 Republik Indonesia • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Takari Kokoh Sejahtera • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Indonesia International Finance • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Sumbar • Lelang • Pengadaan Penyediaan Layanan Internet dan Intranet Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 • Pengadaan Jasa Pengiriman Surat Dinas dan Dokumen Dinas OJK T.A.
2016 • Pengadaan Surat Kabar dan Majalah Otoritas Jasa Keuangan • Pengadaan Jasa Tenaga Kelogistikan, Operator Gedung, dan Operator Telepon • Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi Digital Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Jasa Keamanan Dalam OJK Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi Digital Tahun Anggaran 2016 (Lelang Ulang) • Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 • Pengadaan Pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi 2016 • Pengadaan Jasa Jasa Keamanan Dalam OJK Tahun Anggaran 2016 (Lelang Ulang) • Pengadaan Surat Kabar dan Majalah di Lingkungan OJK (Lelang Ulang) • Pengadaan Kertas Fotokopi Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Alat Tulis Kantor OJK Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Akuntansi OJK • Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Pengamanan Teknologi Informasi OJK • Pengadaan Perangkat Server Modular OJK • Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Pengamanan Teknologi Informasi OJK (Lelang Ulang) • Pengadaan Penataan dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Regional 2 Jabar • Pengadaan Penataan dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Regional 9 Kalimantan • Pengumuman • Ketua DK OJK Apresiasi Peserta Annual Report Awards 2014 • Pengumuman Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama OJK Periode 2016 • Pengumuman Hari Libur OJK Pilkada 2015 • Daftar Pemberian Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Juni-November 2015 • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Hortus Centrovest • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Ludlow Capital • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Venture Overseas Capital • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Matrix Investama • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Abad Perdana Kapital Ventura • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Mandiri Capital Indonesia • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Saison Modern Finance • Daftar Pemenang Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik OJK 2015 • Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari • Pencabutan Izin Usaha Pialang Asuransi PT Makna Mandiri Insurance Broker • Pencabutan Izin Usaha Pialang Asuransi PT Pertani Sejahtera • Pemberian Izin Usaha PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia • Pemberian Izin Pendirian Unit Syariah PT Mandiri AXA General Insurance • Pemberian Izin Usaha PT Nusa Makmur Ventura • Pemberian Izin Usaha PT Reliance Modal Ventura • Pemberian Izin Usaha PT Cakrabuana Ventura Indonesia • Publikasi • Sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Peresmian KOJK Palangkaraya • Materi Rapat Dengar Pendapat Rencana Kerja dan Anggaran OJK 2016 dengan Komisi XI DPR • Kebijakan dan Rencana Strategis EPK dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan • Keynote Speech Ketua DK OJK dalam Seminar Internasional BI - IMF • Rincian 35 Regulasi Terbaru OJK dalam Program Stimulus Perekenomian • Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK Kick-Off Program JARING OJK • Materi Pidato Anggota DK Ilya Avianti di Penandatanganan MoU antara OJK dan Ikatan Bpr dilarang melakukan usaha Indonesia • OJK: Roadmap Keuangan Berkelanjutan, Sarana Berinovasi Lembaga Jasa Keuangan • Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 di Indonesia • Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas • Tinjauan Kebijakan OJK dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas: Analisis Potensi dan Risiko Perbankan • Inisiatif Pengembangan Sektor Jasa Keuangan • Laporan Kinerja OJK 2015 • Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019 • Pencabutan Izin Usaha Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia • OJK Raih Sertifikasi ISO 2001 : 2015 • OJK Proksi 2016 • OJK Proksi Diharapkan Dapat Mengentaskan Kemiskinan • Materi OJK PROKSI 2016 • OJK: Kemajuan Pariwisata Dorong Perkembangan Berbagai Industri • Siaran Pers • OJK Tanda Tangani Kerja Sama dengan Financial Services Agency Jepang • Siaran Pers Nota Kesepahaman antara OJK dan PPATK • Siaran Pers Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dan International Financial Corporation • Siaran Pers Weekly Media Briefing • Siaran Pers Rapat Koordinasi OJK dan Regulator Pasar Modal • Siaran Pers Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak • Siaran Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan PP Muhammadiyah • Siaran Pers Pertemuan Lanjutan Ketua Dewan Audit OJK dengan Asosiasi Profesi Bidang AIMRPK dan Kepatuhan • Siaran Pers tentang Pencanangan Nilai-nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan • Siaran Pers Pertemuan Konsolidasi OJK dengan Asosiasi Profesi Bidang IARMQA dan Kepatuhan • Siaran Pers Akhir 2012 • Siaran Pers Pembentukan Komite Etik Otoritas Jasa Keuangan • Siaran Pers Proses Seleksi Calon Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan • Siaran Pers OJK Lakukan Pertemuan dengan Pelaku Pasar dan Perusahaan Efek • Siaran Pers Peringatan 36 Tahun Diaktifkan Kembali Pasar Modal Indonesia • Siaran Pers Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum • Siaran Pers Kunjungan Commissioner Japan Financial Services Authority • Penerbitan Keputusan DK-OJK tentang Daftar Efek Syariah • Siaran Pers Penetapan Saham PT Dyandra • Siaran Pers Penetapan Saham PT Trans Power Marine Tbk sebagai Efek Syariah • Video • OJK TV • Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik 2016 • Info Terkini • Data dan Statistik • Financial Stability Review (FSR) • FSR 02-2018: Mengelola Risiko Eksternal Menjaga Momentum Pertumbuhan • FSR 03-2019: Menjaga Kestabilan, Mengantisipasi Risiko • FSR 04-2020: Stabilitas di Tengah "Double Shock" • FSR 05-2021: Mempercepat Pemulihan, Menjaga Stabilitas • FSR 06-2021: Menjaga Momentum Pemulihan • Laporan Kinerja • Laporan Capaian Kinerja OJK 2012 - 2017 • Laporan Kinerja OJK 2013 • Laporan Kinerja OJK 2014 • Laporan Kinerja OJK 2015 • Laporan Kinerja OJK 2016 • Laporan Kinerja OJK 2017 • Laporan Kinerja OJK 2018 • Laporan Kinerja OJK 2019 • Laporan Tahunan • Laporan Tahunan OJK 2016 • Laporan Tahunan OJK 2013 • Laporan Tahunan OJK 2014 • Laporan Tahunan OJK 2015 • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2015 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2014 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2013 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2016 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2017 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2017 • Laporan Keuangan OJK Tahun 2018 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2018 • Laporan Bpr dilarang melakukan usaha OJK Tahun 2019 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2019 • Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2020 • Laporan Bpr dilarang melakukan usaha • Laporan Triwulan I - 2017 • Laporan Triwulan IV - 2016 • Laporan Triwulan III - 2016 • Laporan Triwulan II - 2016 • Laporan Triwulan I - 2016 • Laporan Triwulan IV - 2015 • Laporan Triwulan III - 2015 • Laporan Triwulan II - 2015 • Laporan Triwulan I - 2015 • Laporan Triwulan IV - 2014 • Laporan Triwulan III - 2014 • Laporan Triwulan II - 2014 • Laporan Triwulan I - 2014 • Laporan Triwulan IV - 2013 • Laporan Triwulan III - 2013 • Laporan Triwulan II - 2013 • Laporan Triwulan I - 2013 • Laporan Triwulan II - 2017 • Laporan Triwulan III - 2017 • Laporan Triwulan IV - 2017 • OJK • OJK Terbitkan Laporan Triwulan II Tahun 2013 • Laporan Triwulan II OJK Tahun 2013 • Laporan Triwulan I-2013 • Statistik Saham Syariah - Bpr dilarang melakukan usaha 2011 • OJK Terbitkan Laporan Triwulan III Tahun 2013 • Statistik Perbankan Syariah Desember 2004 • The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition • Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik • OJK: Promoting Financial Literacy through Life Cycle • OJK: Promoting Financial Literacy through Life Cycle (Japan version) • OJK Terbitkan Laporan Triwulan I Tahun 2014 • OJK Terbitkan Laporan Triwulan IV Tahun 2013 • Laporan Tahunan OJK 2013 • Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 • Publikasi Laporan Keuangan OJK 2013 yang Telah Diaudit BPK • Total Pelaku dan Aset IKNB, Periode Agustus - September 2014 • Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun periode Januari - Desember 2014 • Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Reasuransi Syariah periode Januari - Desember 2014 • Publikasi Laporan Keuangan OJK 2014 yang Telah Diaudit BPK • Laporan Tahunan OJK 2014, Perkuat Fundamental Perekonomian Melalui Inklusi Keuangan • Research • Pengumuman Riset • Publikasi Jurnal • Publikasi Riset • Working Paper • Riset • Catatan Riset • Staff Paper • Info Publik • Laporan Informasi Publik • Tentang Informasi Publik • Berkala • Serta Merta • Tersedia Setiap Saat • Kanal • IKNB • Berita dan Kegiatan • Data dan Statistik • Financial Technology • Regulasi • Tentang IKNB • Asuransi • Lembaga Pembiayaan • Dana Pensiun • Lembaga Keuangan Khusus • Jasa Penunjang IKNB • IKNB Syariah • Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional periode Januari - Juni 2015 • Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional periode Januari Juni 2015 • Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro • Peraturan LKM • Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK • Ikhtisar-Data-Keuangan-Lembaga-Keuangan-Mikro- -Januari--2016 • Daftar Entitas IKNB • Konsumen • Berita dan Kegiatan • Data Dan Statistik • Regulasi • Tentang EPK • Literasi Keuangan • Mengedukasi dan Melindungi Konsumen • Perlindungan Konsumen • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa • OJK Mengadakan Workshop Alternative Dispute Resulotion in Financial Services Sector • Pasar Modal • Berita dan Kegiatan • Data dan Statistik • Keterbukaan Informasi Emiten Tidak Tercatat • Penawaran Umum • Regulasi • Tentang Pasar Modal • Perusahaan Efek • Pengelolaan Investasi • Emiten dan Perusahaan Publik • Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal • Pasar Modal Syariah • Wakil Perusahaan Efek • Daftar Perusahaan Pasar Modal • Company Profile Emiten dan Perusahaan Publik • Pengawasan Terintegrasi • Perbankan • Arsitektur Perbankan Indonesia • Berita dan Kegiatan • Biro Informasi Kredit • Data dan Statistik • Ikhtisar Perbankan • Implementasi Basel • Regulasi • Stabilitas Sistem Keuangan • Tentang Perbankan • Bank Umum • Bank Perkreditan Rakyat • Bank Syariah • Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum • Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang • Bank Dalam Pengawasan Khusus • Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) • Lembaga Pemeringkat yang Diakui untuk Perhitungan ATMR Risiko Kredit • Suku Bunga Dasar Kredit • test • Syariah • Berita dan Kegiatan • Data dan Statistik • Regulasi • Tentang Syariah • Pasar Modal Syariah • IKNB Syariah • Perbankan Syariah • iB Research Grant Program 2017 • Media • OJK-Radio • OJK-TV • Home • OJK Pedia • Siaran Pers • Siaran Pers Cancel • Values • Regulasi • Edukasi dan Perlindungan Konsumen • Otoritas Jasa Keuangan • Peraturan dan Keputusan Dewan Komisioner • Peraturan OJK • Rancangan Regulasi • Surat Edaran OJK dan Dewan Komisioner • Undang-Undang • Rancangan Regulasi • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Pembiayaan Sekunder Perumahan • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa • Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Penjaminan • Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian • Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB • Permintaan Tanggapan Masyarakat Terkait Rancangan Surat Edaran OJK Tentang Komite yang Dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi • Permintaan Tanggapan Terkait Rancangan SE-OJK tentang Rencana Korporasi • RPOJK tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas • Permintaan Tanggapan RPOJK mengenai Lembaga Penjaminan • Permintaan Tanggapan RPOJK Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian • Permintaan Tanggapan Draft Peraturan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi • Permintaan Tanggapan Draft Revisi Peraturan No V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Reksa Dana • Regulasi Terkait Lainnya • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah bpr dilarang melakukan usaha Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan • POJK tentang Kepemilikan Bank Umum • POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan • POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan • POJK tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Asuransi • POJK tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan • POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian • POJK tentang Jaringan Bpr dilarang melakukan usaha Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank • POJK tentang Investasi Dana Pensiun • POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat • POJK tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat • POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan • POJK tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Riset • Catatan Riset • Staff Paper • Struktur Jaringan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Rupiah • Sistem Peringatan Dini Sektor Jasa Keuangan • Model Makroekonomi OJK • Survey • Tentang OJK • Tugas dan Fungsi • Anggota Dewan Komisioner • Nilai-Nilai • Struktur Organisasi • Kode Etik Pegawai • Visi Misi • Tata Kelola • testing • PAWF • page 12345 • Tautan Lainnya • Syarat dan Kondisi • Peta Situs • Laku Pandai • Keuangan Berkelanjutan • Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan • FAQ Otoritas Jasa Keuangan • #VisitOJK • Lists • Recent • Otoritas Jasa Keuangan • About OJK • Vision and Mission • Commissioner Board • Core Values • Organization Structure • OJK Code of Ethics • Duties and Function • Data and Statistic • OJK • OJK: Promoting Financial Literacy through Life Cycle • OJK Releases Q1 2014 Report • OJK Annual Report 2013 • Stock - October 2014 • Kanal • Banking • About Banking • Banking Overview • Credit Information Bureau • Data and Statistic • Financial System Stability • Implementation of Banking • Indonesian Banking Architecture • News and Info • Regulation • Commercial Bank • Rural Bank • Sharia Bank • Prime Lending Rate • Special Surveillance • Know Your Customer and Anti Money Laundering • Banking Education • Indonesian Banking Accounting Guidelines • Agencies Recognized by Bank Indonesia • Capital Market • About Capital Market • Data and Statistic • News and Info • Regulation • Securities Company • Investment Management • Issuer and Public Company • Supporting Institutions and Professions • Sharia Capital Market • Securities company representative • Conglomerates • Consumer • About Consumer Education and Protection • Data and Statistics • News and Info • Regulation • To Educate and Protect Consumers • Organization Structure • Financial Literacy • To Educate and Protect Consumers • Integrated Supervision • About Integrated Supervision • Regulation • Non-Bank • About Non-Bank • Data and Statistic • News and Info • Regulation • Insurance • Financing Institution • Pension Fund • Other Financial Services Institution • Supporting Services IKNB • Sharia IKNB • Microfinance Institutions • Sharia • About Sharia • Data and Statistic • News and Info • Regulation • Media • OJK-Radio • OJK-TV • Home • News and Events • Announcement • OJK Gives Sharia Finance Education at Amazing Muharram Event • Business License in the Field of Insurance Broker Granted to PT Adikara Mitra Sampurna • Suspension of Business Activities for PT Eterindo Pacific Finance • Business License in the Field of Insurance Broker Granted to PT Asia Pacific Insurance Broker • Revocation of Business License for Sharia Unit of PT Bringin Srikandi Finance • Revocation of Business License for Koperasi Pembiayaan Indonesia • Revocation of Business License for Securities Company PT Multi Sarana Investama Sekuritas • Revocation of Business License for PT Fortice Adhitama • Business License Granted to PT Swadharma Jasa Pialang Asuransi • Bankruptcy Decision for PT Asuransi Jiwa Nusantara • List of Indonesian Alternative Agencies for Dispute Resolution in Financial Services Sector • Revocation of Business License for PT Makna Mandiri Insurance Broker • Revocation of Business License for PT Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari • License for Establishing Sharia Unit Granted to PT Mandiri AXA General Insurance • Business License Granted to PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia • Business License Granted to PT Cakrabuana Ventura Indonesia • Business License Granted to PT Corpus Prima Ventura • Business License Granted to PT Nusa Makmur Ventura • Business License Granted to PT Reliance Modal Ventura • Announcement of Business Suspension on PT Dharmatama Megah Finance • Event Photos • News Info • Issuance of OJK Board of Commissioners Decision on Sharia Securities List bpr dilarang melakukan usaha Press Release: Launching of Blue Print of National Strategy for Financial Literacy in Indonesia • Press Release: OJK Strengthens Inclusive Efforts and Financial Access Broadening Through Financial Literacy • Stipulation on Stock of PT Grand Kartech as Sharia Security • Business Activity Suspension Sanction on Bpr dilarang melakukan usaha Siantar Top Multi Finance • OJK Socializes Its Duties and Function to the Whole Higher Education Institutions in Bandung • Stipulation on Stock of PT Arita Prima as Sharia Securities • Removal of Business Activity Suspension Sanction on Five Venture Capital Firms • Suspension of License for Securities Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives • Annulment of Business License in Actuary Sector for PT Jasa Aktuaria Tiwikarma • Business License for PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses • Business License for PT Asuransi Karyamas Sentralindo as Insurance Company is Revoked • OJK Holds 2013 Year-End Press Conference • OJK Releases Quarterly Report III of Year 2013 • Chairman of OJK Board of Commissioners: Transfer of BIs Banking Regulatory and Supervisory Function to OJK Goes Well • Decision on OJKs 2014 National Holidays and Joint Leave • Chairman of OJK Board of Commissioners' Speech at the Financial Executive Gathering • Press Release: OJK Stimulates Financial Sectors that are Contributive to Sustainable Economic Growth • OJK Releases Indonesian Banking Statistics (SPI) of November 2013 Edition • OJK Submits Its 2013 Annual Financial Report to Supreme Audit Agency • Press Release • Press Release: OJK Offices Operate from Aceh to Jayapura • Press Release: OJK Launches the Indonesian Corporate Governance Roadmap • Press Release: OJK and STIE Indonesia Banking School Establish Cooperation • Press Release: Heads of OJK Regional Offices and OJK Branch Offices throughout Indonesia Inaugurated • Press Release: OJK Inaugurates Heads of OJK Offices Covering Sulawesi, Maluku, and Papua Areas • Press Release: Implementing Regulation on OJK Levy • Press Release: Issuance of OJK Regulation on Procedures for Billing of Administration Sanction in the Form of Fines • Joint Press Release: Memorandum of Understanding between Environment Ministry (KLH) and Financial Services Authority (OJK) • Press Release: OJK`s Performance for First Quarter of 2014 • Joint Press Release: Memorandum of Understanding between Financial Services Authority and Business Competition Supervisory Commission • Press Release: Evaluation on Development and Risk Profile of Financial Services Industry • Joint Press Release: Memorandum of Understanding between OJK and Deposit Insurance Corporation on Coordination and Cooperation • Press Release: OJK Stimulates Acceleration in Financial Inclusion Programs to Create More Inclusive Financial System • Joint Press Release: Inauguration of Working Group on Sustainable Finance • Press Release: Evaluation on Development and Risk Profile of Financial Services Industry (September) • Press Release: OJK Signs Memorandum of Understanding with National Encryption Agency • Press Release: OJK and CBRC Sign Pre-Memorandum of Understanding (MoU) on Supervision over Financial Services Industry • Press Release: OJK of Nusa Tenggara Timur Branch Moves into New Office Building • Press Release: Evaluation on Development and Risk Profile of Financial Services Industry in October • Press Release: OJK Renews The List of Companies That Are Not under OJK`s Authority • Publications • Launching of OJK-PROKSI and International Seminar.
Jakarta, March 15-16 2016 • OJK-OECD High-level Regional Seminar on Empowering MSMEs through Financial Literacy and Inclusion • Indonesian Financial Services Sector Master Plan 2015-2019 • Potential Economic Growth Observed from the View of Credit Channeling to Priority Sectors • Review on OJK`s Policies on Developing Priority Economic Sectors: Banking Potential and Risk Analysis • OJK: Sustainable Finance Roadmap, Facilitating Financial Services Institutions to Innovate • Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for the Period 2015-2019 • OJK: Tourism Development Drives Multi-Industry Growth • OJK Grants Life Insurance Adisarana Wanaartha License to Set Up Sharia Unit • OJK Grants ASEI Indonesia Insurance License to Set Up Sharia Unit • MoU between OJK and BNN on Financial Literacy and Education and Drugs Abuse Prevention • OJK and BPS Sign MoU on Statistics and Financial Services Data Collaboration • OJK Grants Jasindo Syariah Insurance Sharia-Based Business License • OJK Grants Sharia-Based Reinsurance Business License to Reasuransi Syariah Indonesia • OJK Revokes Reinsurance Business License of ReINDO’s Sharia Unit • OJK Revokes Business License of AIG Indonesia’s Sharia Unit • OJK Launches Book on Musyarakah and Musyarakah Mutanaqishah Product Standards • OJK’s Pocket Book, 2nd edition • OJK Launches Book on Standards of Murabahah • Cooperation Expected to Build Effective Communication between OJK and AGO • Tender • Video • OJK Pedia • Abstraction • OJK Pedia • Public Information • Public Information Report • Public Information • Berkala • Serta Merta • Tersedia Setiap Saat • Regulation • Consumer Education and Protection • Draft Regulations • Call for Responses Regarding OJK Draft Regulation on Sustainable Public Offering • Financial Services Authority • Draft Regulations • Law • OJK Board of Commissioners Regulations and Decisions • OJK Circular Letters • OJK Regulations • Others Related Regulations • coba eror • testing regulation • Test Regulation • Bank Indonesia Regulation Number 2/11/PBI/2000 • Law of Republic of Indonesia on stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) • Financial Services Authority Regulation: Securities Exchange Transaction Sattlement Guarantee • Banking Regulation Law on Fund Transfer • OJK Regulation Regarding Assessment on Level of Bank Soundness for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units • Bank Indonesia Regulation Concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality • OJK Regulation on Business Licensing and Institutional Insurance Corporation • OJK Regulation on Effectuation of Insurance Corporation's Business • OJK Regulation on Examination of Insurance Corporation • OJK Regulation on Stock Buyback By Issuers or Public Companies under Other Conditions • OJK Regulation on Consumer Protection in Financial Service Sector • Bank Indonesia Regulation Concerning Bank Report Transparency and Publication • Issuance of OJK Regulation on Non-Bank Financial Services Intuitions' Monthly Report • Survey • Site Map • Other Web Links • Disclaimer • Islamic Finance OJK 2015 • Otoritas Jasa Keuangan • Berita Dan Kegiatan • Foto Kegiatan • Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 Provinsi Sumatera Barat • Info Terkini • Akademisi Bursa Efek Sambut Positif Sosialisasi OJK ke Perguruan Tinggi • OJK Sosialisasikan Tugas dan Fungsi ke Perguruan Tinggi se-Bandung Raya • RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas bpr dilarang melakukan usaha RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas • RPOJK tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Pembiayaan Sekunder Perumahan • Pencabutan Izin Usaha di Bidang Aktuaria PT Jasa Aktuaria Tiwikrama • Hati-hati Penipuan Proses Penerimaan Calon Pegawai Otoritas Jasa Keuangan • Pengumuman Pelelangan Umum Panitia Pengadaan Peralatan TI • Pengadaan Aplikasi Helpdesk SI OJK • Pengadaan Event Organizer Otoritas Jasa Keuangan • Penetapan Saham PT Siloam International Hospitals sebagai Efek Syariah • Lowongan Karier di Otoritas Jasa Keuangan • Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Signifikan • POJK Buyback Saham Emiten atau Perusahaan Publik • Pidato Ketua Dewan Komisioner OJK pada Peringatan HUT ke 68 Republik Indonesia • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Takari Kokoh Sejahtera • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Indonesia International Finance • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Sumbar • Lelang • Pengadaan Penyediaan Layanan Internet dan Intranet Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 • Pengadaan Jasa Pengiriman Surat Dinas dan Dokumen Dinas OJK T.A.
2016 • Pengadaan Surat Kabar dan Majalah Otoritas Jasa Keuangan • Pengadaan Jasa Tenaga Kelogistikan, Operator Gedung, dan Operator Telepon • Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi Digital Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Jasa Keamanan Dalam OJK Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi Digital Tahun Anggaran 2016 (Lelang Ulang) • Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 • Pengadaan Pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi 2016 • Pengadaan Jasa Jasa Keamanan Dalam OJK Tahun Anggaran 2016 (Lelang Ulang) • Pengadaan Surat Kabar dan Majalah di Lingkungan OJK (Lelang Ulang) • Bpr dilarang melakukan usaha Kertas Fotokopi Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Alat Tulis Kantor OJK Tahun Anggaran 2016 • Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Akuntansi OJK bpr dilarang melakukan usaha Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Pengamanan Teknologi Informasi OJK • Pengadaan Perangkat Server Modular OJK • Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Pengamanan Teknologi Informasi OJK (Lelang Ulang) • Pengadaan Penataan dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Regional 2 Jabar • Pengadaan Penataan dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Regional 9 Kalimantan • Pengumuman • Ketua DK OJK Apresiasi Peserta Annual Report Awards 2014 • Pengumuman Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama OJK Periode 2016 • Pengumuman Hari Libur OJK Pilkada 2015 • Daftar Pemberian Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Juni-November 2015 • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Hortus Centrovest • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Ludlow Capital • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Bpr dilarang melakukan usaha PT Venture Overseas Capital • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Matrix Investama • Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Abad Perdana Kapital Ventura • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Mandiri Capital Indonesia • Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Saison Modern Finance • Daftar Pemenang Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik OJK 2015 • Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari • Pencabutan Izin Usaha Pialang Asuransi PT Makna Mandiri Insurance Broker • Pencabutan Izin Usaha Pialang Asuransi PT Pertani Sejahtera • Pemberian Izin Usaha PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia • Pemberian Izin Pendirian Unit Syariah PT Mandiri AXA General Insurance • Pemberian Izin Usaha PT Nusa Makmur Ventura • Pemberian Izin Usaha PT Reliance Modal Ventura • Pemberian Izin Usaha PT Cakrabuana Ventura Indonesia • Publikasi • Sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Peresmian KOJK Palangkaraya • Materi Rapat Dengar Pendapat Rencana Kerja dan Anggaran OJK 2016 dengan Komisi XI DPR • Kebijakan dan Rencana Strategis EPK dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan • Keynote Speech Ketua DK OJK dalam Seminar Internasional BI - IMF • Rincian 35 Regulasi Terbaru OJK dalam Program Stimulus Perekenomian • Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK Kick-Off Program JARING OJK • Materi Pidato Anggota DK Ilya Avianti di Penandatanganan MoU antara OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia • OJK: Roadmap Keuangan Berkelanjutan, Sarana Berinovasi Lembaga Jasa Keuangan • Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 di Indonesia • Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas • Tinjauan Kebijakan OJK dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas: Analisis Potensi dan Risiko Perbankan • Inisiatif Pengembangan Sektor Jasa Keuangan • Laporan Kinerja OJK 2015 • Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019 • Pencabutan Izin Usaha Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia • OJK Raih Sertifikasi ISO 2001 : 2015 • OJK Proksi 2016 • OJK Proksi Diharapkan Dapat Mengentaskan Kemiskinan • Materi OJK PROKSI 2016 • OJK: Kemajuan Pariwisata Dorong Perkembangan Berbagai Industri • Siaran Pers • OJK Tanda Tangani Kerja Sama dengan Financial Services Agency Jepang • Siaran Pers Nota Kesepahaman antara OJK dan PPATK • Siaran Pers Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dan International Financial Corporation • Siaran Pers Weekly Media Briefing • Siaran Pers Rapat Koordinasi OJK dan Regulator Pasar Modal • Siaran Pers Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak • Siaran Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan PP Muhammadiyah • Siaran Pers Pertemuan Lanjutan Ketua Dewan Audit OJK dengan Asosiasi Profesi Bidang AIMRPK dan Kepatuhan • Siaran Pers tentang Pencanangan Nilai-nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan • Siaran Pers Pertemuan Konsolidasi OJK dengan Asosiasi Profesi Bidang IARMQA dan Kepatuhan • Siaran Pers Akhir 2012 • Siaran Pers Pembentukan Komite Etik Otoritas Jasa Keuangan • Siaran Pers Proses Seleksi Calon Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan • Siaran Pers OJK Lakukan Pertemuan dengan Pelaku Pasar dan Perusahaan Efek • Siaran Pers Peringatan 36 Tahun Diaktifkan Kembali Pasar Modal Indonesia • Siaran Pers Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum • Siaran Pers Kunjungan Commissioner Japan Financial Services Authority • Penerbitan Keputusan DK-OJK tentang Daftar Efek Syariah • Siaran Pers Penetapan Saham PT Dyandra • Siaran Pers Penetapan Saham PT Trans Power Marine Tbk sebagai Efek Syariah • Video • OJK TV • Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik 2016 • Info Terkini • Data dan Statistik • Financial Stability Review (FSR) • FSR 02-2018: Mengelola Risiko Eksternal Menjaga Momentum Pertumbuhan • FSR 03-2019: Menjaga Kestabilan, Mengantisipasi Risiko • FSR 04-2020: Stabilitas di Tengah "Double Shock" • FSR 05-2021: Mempercepat Pemulihan, Menjaga Stabilitas • FSR 06-2021: Menjaga Momentum Pemulihan • Laporan Kinerja • Laporan Capaian Kinerja OJK 2012 - 2017 • Laporan Kinerja OJK 2013 • Laporan Kinerja OJK 2014 • Laporan Kinerja OJK 2015 • Laporan Kinerja OJK 2016 • Laporan Kinerja OJK 2017 • Laporan Kinerja OJK 2018 • Laporan Kinerja OJK 2019 • Laporan Tahunan • Laporan Tahunan OJK 2016 • Laporan Tahunan OJK 2013 • Laporan Tahunan OJK 2014 • Laporan Tahunan OJK 2015 • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2015 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2014 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2013 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2016 (Audited) • Laporan Keuangan Tahunan OJK 2017 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2017 • Laporan Keuangan OJK Tahun 2018 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2018 • Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2019 • Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 (Audited) • Laporan Tahunan OJK 2020 • Laporan Triwulanan • Laporan Triwulan I - 2017 • Laporan Triwulan IV - 2016 • Laporan Triwulan III - 2016 • Laporan Triwulan II - 2016 • Laporan Triwulan I - 2016 • Laporan Triwulan IV - 2015 • Laporan Triwulan III - 2015 • Laporan Triwulan II - 2015 bpr dilarang melakukan usaha Laporan Triwulan I - 2015 • Laporan Triwulan IV - 2014 • Laporan Triwulan III - 2014 • Laporan Triwulan II - 2014 • Laporan Triwulan I - 2014 • Laporan Triwulan IV - 2013 • Laporan Triwulan III - 2013 • Laporan Triwulan II - 2013 • Laporan Triwulan I - 2013 • Laporan Triwulan II - 2017 • Laporan Triwulan III - 2017 • Laporan Triwulan IV - 2017 • Bpr dilarang melakukan usaha • OJK Terbitkan Laporan Triwulan II Tahun 2013 • Laporan Triwulan II OJK Tahun 2013 • Laporan Triwulan I-2013 • Statistik Saham Syariah - Oktober 2011 • OJK Terbitkan Laporan Triwulan III Tahun 2013 • Statistik Perbankan Syariah Desember 2004 • The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition • Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik • OJK: Promoting Financial Literacy through Life Cycle • OJK: Promoting Financial Literacy through Life Cycle (Japan version) • OJK Terbitkan Laporan Triwulan I Tahun 2014 • OJK Terbitkan Laporan Triwulan IV Tahun 2013 • Laporan Tahunan OJK 2013 • Laporan Perkembangan Keuangan Bpr dilarang melakukan usaha 2013 • Publikasi Laporan Keuangan OJK 2013 yang Telah Diaudit BPK • Total Pelaku dan Aset Bpr dilarang melakukan usaha, Periode Agustus - September 2014 • Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun periode Januari - Desember 2014 • Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Reasuransi Syariah periode Januari - Desember 2014 • Publikasi Laporan Keuangan OJK 2014 yang Telah Diaudit BPK • Laporan Tahunan OJK 2014, Perkuat Fundamental Perekonomian Melalui Inklusi Keuangan • Research • Pengumuman Riset • Publikasi Jurnal • Publikasi Riset • Working Paper • Riset • Catatan Riset • Staff Paper • Info Publik • Laporan Informasi Publik • Tentang Informasi Publik • Berkala • Serta Merta • Tersedia Setiap Saat • Kanal Currently selected • IKNB • Berita dan Kegiatan • Data dan Statistik • Financial Technology • Regulasi • Tentang IKNB • Asuransi • Lembaga Pembiayaan • Dana Pensiun • Lembaga Keuangan Khusus • Jasa Penunjang IKNB • IKNB Syariah • Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional periode Januari - Juni 2015 • Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional periode Januari Juni 2015 • Informasi Umum Bpr dilarang melakukan usaha Keuangan Mikro • Peraturan LKM • Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK • Ikhtisar-Data-Keuangan-Lembaga-Keuangan-Mikro- -Januari--2016 • Bpr dilarang melakukan usaha Entitas IKNB • Konsumen • Berita dan Kegiatan • Data Dan Statistik • Regulasi • Tentang EPK • Literasi Keuangan • Mengedukasi dan Melindungi Bpr dilarang melakukan usaha • Perlindungan Konsumen • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa • OJK Mengadakan Workshop Alternative Dispute Resulotion in Financial Services Sector • Pasar Modal • Berita dan Kegiatan • Data dan Statistik • Keterbukaan Informasi Emiten Tidak Tercatat • Penawaran Umum • Regulasi • Tentang Pasar Modal • Perusahaan Efek • Pengelolaan Investasi • Emiten dan Perusahaan Publik • Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal • Pasar Modal Syariah • Bpr dilarang melakukan usaha Perusahaan Efek • Daftar Perusahaan Pasar Modal • Company Profile Emiten dan Perusahaan Publik • Pengawasan Terintegrasi • Perbankan • Arsitektur Perbankan Indonesia • Berita dan Kegiatan • Biro Informasi Kredit • Data dan Statistik • Ikhtisar Perbankan • Implementasi Basel • Regulasi • Stabilitas Sistem Keuangan • Tentang Perbankan • Bank Umum • Bank Perkreditan Rakyat • Bank Syariah • Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum • Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang • Bank Dalam Pengawasan Khusus • Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) • Lembaga Pemeringkat yang Diakui untuk Perhitungan ATMR Risiko Kredit • Suku Bunga Dasar Kredit • test • Syariah • Berita dan Kegiatan • Data dan Statistik • Regulasi • Tentang Syariah • Pasar Modal Syariah • IKNB Syariah • Perbankan Syariah • iB Research Grant Program 2017 • Media • OJK-Radio • OJK-TV • Home • OJK Pedia • Siaran Pers • Siaran Pers Cancel • Values • Regulasi • Edukasi dan Perlindungan Konsumen • Otoritas Jasa Keuangan • Peraturan dan Keputusan Dewan Komisioner • Peraturan OJK • Rancangan Regulasi • Surat Edaran OJK dan Dewan Komisioner • Undang-Undang • Rancangan Regulasi • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Pembiayaan Sekunder Perumahan • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa • Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Penjaminan • Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Bpr dilarang melakukan usaha • Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda • Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB • Permintaan Tanggapan Masyarakat Terkait Rancangan Surat Edaran OJK Tentang Komite yang Dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi • Permintaan Tanggapan Terkait Rancangan SE-OJK tentang Rencana Korporasi • RPOJK tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana • RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas bpr dilarang melakukan usaha Permintaan Tanggapan RPOJK mengenai Lembaga Penjaminan • Permintaan Tanggapan RPOJK Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian • Permintaan Tanggapan Draft Peraturan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi • Permintaan Tanggapan Draft Revisi Peraturan No V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Reksa Dana • Regulasi Terkait Lainnya • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan • POJK tentang Kepemilikan Bank Umum • POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan • POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan • POJK tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Asuransi • POJK tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan • POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian • POJK tentang Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank • POJK tentang Investasi Dana Pensiun • POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat • POJK tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat • POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan • POJK tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Riset • Catatan Riset • Staff Paper • Struktur Jaringan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Rupiah • Sistem Peringatan Dini Sektor Bpr dilarang melakukan usaha Keuangan • Model Makroekonomi OJK • Survey • Tentang OJK • Tugas dan Fungsi • Anggota Dewan Komisioner • Nilai-Nilai • Struktur Organisasi • Kode Etik Pegawai • Visi Misi • Tata Kelola • testing • PAWF • page 12345 • Tautan Lainnya • Syarat dan Kondisi • Peta Situs • Laku Pandai • Keuangan Berkelanjutan • Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan • FAQ Otoritas Jasa Keuangan • #VisitOJK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan RakyatBerikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR: • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
• Memberikan kredit. • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
A) Narasi Pada narasi terdapat peristiwa/kejadian dalam satu urutan waktu.
Narasi adalah cerita yang berdasarkan 'plot/alur'. Ada 3 unsur: kejadian,tokoh,dan konflik. Narasi dapat berisikan fakta dan fiktif.
Narasi yang berisi fakta disebut ekspositoris. Narasi yang berisi fiktif disebut sugestif. B) Deksripsi Adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah dapat merasa,melihat dan mendengarkan hal tersebut. C) Eksposisi Eksposisi disebut juga dengan paparan proses.
Eksposisi adalah bentuk karangan yang berisi uraian tentang langkah-langkah
Menyediakan fasilitas penukaran valuta asing merupakan usaha yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPR, karena usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman/kredit.
Maka dari itu BPR tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian dan mengikuti kliring serta menyediakan fasilitas penukaran valuta asing kecuali BPR yang sudah memiliki ijin usaha money changer. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C.Usaha yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan BPR Adalah ~ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang bpr dilarang melakukan usaha menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito.
Kegiatan atau tugas bank perkreditan rakyat salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
Gambar ilustrasi perbankan [source image by www.jabarmerdeka.co], Usaha bank perkreditan rakyat (BPR) meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah sebagai berikut.
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. • Memberikan kredit • Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.
Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), seperti : • Menerima simpanan berupa giro • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing • melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
• Melakukan usaha perasuransi. • Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Sumber pustaka : Ekonomi 1 Untuk SMA/ MA Kelas X / Oleh Sukardi ; Editor Titik Maryani ; Ilustrator Haryana Humardani. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009. Baca juga postingan lainnya yang berkaitan dengan " bank perkreditan rakyat (BPR)" berikut ini : • Pengertian dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • Tugas Pokok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • Tujuan dan Sasaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • Bentuk Hukum dan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • ► 2016 (13) • ► May (1) bpr dilarang melakukan usaha ► April (6) • ► March (6) • ▼ 2015 (40) • ► December (10) • ▼ November (10) • Peranan dan Bidang Usaha Asuransi Adalah • Pengertian dan Prinsip Asuransi Adalah • Kegiatan-Kegiatan Lembaga Pembiayaan Pembangunan d.
• Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BM. • Bentuk Hukum dan Produk Bank Perkreditan Rakyat (B. • Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • Usaha yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan BPR Adalah • Tujuan dan Sasaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) A.
• Tugas Pokok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah • Tugas dan Keistimewaan Bank Umum Adalah • ► October (10) • ► September (10)