Dana bpms sekolah swasta

dana bpms sekolah swasta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi pada 2020. Setiap sekolah swasta maupun negeri akan mendapatkan dana besaran yang sama atas masing-masing dana BOS dana bpms sekolah swasta, yakni Rp60 juta.

"Besarnya adalah Rp60 juta per sekolah," ujar Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Sutanto, dalam Webinar 'Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9/2020).

(Baca juga: Kemenag Potong BOS Madrasah-Pesantren, JPPI: Harusnya Ditambah bukan Disunat ) Menurut Sutanto, dana BOS afirmasi dan kinerja dapat digunakan layaknya BOS reguler. Kepala sekolah dibebaskan menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk kebutuhan sekolah. "Boleh untuk pengembangan pendidikan boleh, untuk bayar air, sarana prasarana, benerin WC itu boleh, untuk beli apa juga boleh. Beli hand sanitizer, kasih insentif guru ya boleh, tidak dibatasi ini tergantung kepala sekolah," jelasnya.

Dana BOS Afirmasi dan Kinerja ini merupakan upaya pemerintah dalam memastikan bantuan kepada sekolah negeri maupun swasta.

Prioritas bantuan diberikan kepada sekolah di daerah dengan kemampuan keuangan yang minim."Sekolah yang ada di daerah yang terpencil atau terbelakang. Dana BOS ini untuk mencukupi BOS reguler," terang Sutanto.

dana bpms sekolah swasta

(Baca juga: Kemendikbud Khawatir Banyak Anak Putus Sekolah Akibat COVID-19 ) Setidaknya ada 56 ribu sekolah negeri maupun swasta yang berhak menerima BOS afirmasi dan kinerja pada tahun ini, dengan total dana Rp3,2 triliun.

Sutanto menyebut dana bantuan tersebut sudah tersalurkan sebanyak 99,9 persen."Dari 56 ribu sekolah semua ini sudah, hampir 100 persen. Sekarang 99,9 persen berarti tinggal 0,01 persen ada beberapa lagi," ungkapnya. Terjadinya pandemi COVID-19 membuat sejumlah orang tua siswa mengalami kesulitan membayar SPP anaknya yang bersekolah di sekolah swasta. Eksistensi sekolah swasta kemudian juga menjadi terganggu, karena pemasukan utama mereka berasal dari pembiayaan orang tua siswa.

dana bpms sekolah swasta

Untuk itulah Kemendikbud untuk pertama kalinya membuat kebijakan membantu sekolah swasta yang rentan karena pandemi melalui BOS Afirmasi dan Kinerja. Sebelumnya, kedua dana BOS ini hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang memiliki kinerja baik.

Setiap kegiatan dalam festival itu akan bertemakan pariwisata, termasuk seminar pendidikan, yang bertujuan agar dunia pendidikan swasta juga turut berkontribusi bagi pembangunan pariwisata. Sedangkan Lomba tarian daerah dan juga lomba solo dengan isunya memperkuat budaya daerah untuk berkontribusi bagi pembangunan pariwisata di NTT.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000 untuk bantuan uang pangkal bagi siswa terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta.

dana bpms sekolah swasta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, bantuan anggaran ini dibagi untuk siswa yang masuk ke SD, SMP, dan SMA/SMK swasta. Untuk siswa SD yang bakal dibantu adalah sebanyak 9.959 dengan uang pangkal Rp 1 juta.

dana bpms sekolah swasta

Totalnya adalah Rp 9,95 miliar. Lalu untuk siswa SMP yang akan dibantu 27.766 dengan bantuan uang pangkal Rp 1,5 juta. Totalnya sebesar Rp 41,64 miliar. Baca juga: Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta Kemudian untuk siswa SMA/SMK dana bpms sekolah swasta akan dibantu sebanyak 47.783 dengan uang pangkal Rp 2,5 juta. Totalnya Rp 119,45 miliar. Angka ini kemudian dijelaskan Anies dalam rapat pimpinan bantuan biaya masuk sekolah swasta.

"Ini di Perda nanti peluang, kita masukkan, Pemprovnya bisa masuk sekolah swasta, bisa ikut membuat regulasi, ini judgement angka Rp 2.500.000 per siswa itu kita cek lagi.

Bantuan diberikan kepada para penerima bansos, 85.000 sudah hasil padanan," ucap Anies dalam video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020). "Sudah kasih semua yang masuk uang swasta, uang pangkalnya dibantu Rp 1 juta, Rp 1,5 juta, Rp 2,5 juta, semuanya. Rakyat kita juga merasa tenang, enggak perlu ngurus surat miskin macam-macam," kata dia. Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, selain bantuan uang pangkal Dinas Pendidikan juga diminta untuk mengkaji biaya SPP per bulan di sekolah swasta.

Agar siswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 juga bisa dibantu. "Jadi kita bantu di situ. Ini uang pangkal nih. Nah nanti kita lihat apakah data SPP swasta.

dana bpms sekolah swasta

Coba kalau boleh tau bu berapa SPP-nya?" tanya Anies. "Ada dana bpms sekolah swasta Rp 200.000, ada yang Rp 700.000, ada yang Rp 900.000. ( Range tengah) Rp 800.000, Rp 1 juta," jawab Kadis Pendidikan Nahdiana. "Karena kalau SPP-nya terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga.

Betul kan? Ini kan SPP? Ini harus duduk, mengatur cara pembiayaan SPP itu. Sehingga orangtua bisa merencanakan," tambah Anies. Berita Terkait Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta Dilema Arista Setelah Gagal PPDB Jakarta, antara Masuk Swasta dan Putus Sekolah. Disdik DKI Minta Siswa yang Tak Diterima PPDB agar Daftar ke Sekolah Swasta Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, "Dipaksa" Cari Sekolah Swasta Berita Terkait Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta Dilema Arista Setelah Gagal Dana bpms sekolah swasta Jakarta, antara Masuk Swasta dan Putus Sekolah.

Disdik DKI Minta Siswa yang Tak Diterima PPDB agar Daftar ke Sekolah Swasta Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, "Dipaksa" Cari Sekolah Swasta UPDATE 20 Juli: WNI Kena Covid-19 di Luar Negeri Capai 1.198 Orang https://nasional.kompas.com/read/2020/07/20/12110491/update-20-juli-wni-kena-covid-19-di-luar-negeri-capai-1198-orang https://asset.kompas.com/crops/klPDx2lTImrlbn2V6l-Gv6uNC-w=/80x92:680x492/195x98/data/photo/2020/04/21/5e9e8cb128408.jpg ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang dana bpms sekolah swasta dalam zona hijau COVID-19.

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan telah mengubah peraturan terkait bantuan pemerintah berupa dana operasional sekolah ( BOS) afirmasi dan kinerja agar bisa digunakan sekolah swasta. Menurut Nadiem, dana tersebut saat ini lebih dibutuhkan sekolah secara fleksibel terutama untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ( PJJ). "BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah, kami merubah peraturannya dan kami membebaskan BOS afirmasi dan BOS kinerja bisa digunakan sekolah swasta, karena mereka yang sangat membutuhkan pada saat ini," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Nadiem Izinkan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet Siswa dan Guru Menurut Nadiem saat ini banyak orang tua di sekolah swasta yang kesulitan membayar SPP. Di sisi lain, ada juga orang tua yang tidak mau membayar akibat merasa anaknya tidak mendapatkan apapun saat pembelajaran jarak jauh. "Banyak sekali orangtua yang tidak mampu dan tidak mau membayar SPP pada saat ini," Ujar Mendikbud Nadiem. "Tidak mampu karena krisis ekonomi, dan tidak mau karena mereka tidak melihat nilai daripada pembelajaran jarak jauh.

Dua-duanya harus kami jawab dan kami respon dari pemerintah," tutur dia. Baca juga: Sekolah Swasta Kini Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja, Ini Syaratnya Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matarji mengatakan bantuan Kemendikbud dalam bentuk dana BOS untuk mendukung PJJ banyak tidak terealisasi di sekolah swasta.

“Dana BOS di lapangan untuk support PJJ di sekolah juga banyak tidak terealisasi, terutama di sekolah-sekolah swasta,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matarji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020). Kemudian, Ubaid menilai kurang dana tersebut kurang akibat digunakan untuk menggaji guru honorer.

dana bpms sekolah swasta

dana bpms sekolah swasta BOS untuk operasional saja pas-pasan, bahkan juga kurang. Malah dipotong untuk gaji guru honorer, sementara orangtua di sekolah swasta juga banyak yang nunggak SPP akibat ekonominya terdampak Covid-19,” tutur dia. "Kalau Warga Melanggar Dihukum, Mengapa Pejabat yang Tidak Mengindahkan Protokol Kesehatan Tak Diberi Sanksi?" https://regional.kompas.com/read/2020/08/27/15181341/kalau-warga-melanggar-dihukum-mengapa-pejabat-yang-tidak-mengindahkan https://asset.kompas.com/crops/BwdxQ78VAGDb0YVqXTCAVy2C2i4=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2020/08/27/5f47494e29a4c.jpg
KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 hingga kini belum berakhir.

Karena sudah berlangsung beberapa bulan, imbasnya sangat dirasakan bagi dunia pendidikan. Tak terkecuali sekolah- sekolah swasta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) kemudian mengeluarkan kebijakan Belajar dari Rumah yang bekerjasama dengan TVRI Nasional.

Karena banyak orangtua/wali murid terdampak pandemi, maka pembayaran SPP terkendala. Sekolah swasta tentu paling rentan karena pembayaran SPP yang tertunda.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Panduan Materi Ajar dan Pengunaan Dana BOS di Tahun Ajaran Baru Terkait hal itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja bagi sekolah swasta yang rentan akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, kedua jenis BOS itu diperuntukkan hanya kepada sekolah negeri dengan kualifikasi berada di daerah 3T dan memiliki riwayat kinerja yang baik. Namun karena situasi pandemi sekarang ini, untuk pertama kalinya sekolah swasta yang paling, kemudian dapat bantuan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Syarat dapat BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi Covid-19. Adapun ketentuannya untuk: • Sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) yang paling membutuhkan. • Dana bantuan sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun. • Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. "Dana bantuan ini akan menyasar kepada 56.115 sekolah yang ada di 33.321 desa atau kelurahan di sejumlah daerah terdampak Covid-19," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dana bpms sekolah swasta dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Jumat (19/6/2020).

Untuk Kegunaannya sama seperti BOS reguler, yakni untuk membayar guru honorer, tenaga pendidik, protokol kesehatan, dan internet.

Berita Terkait Sekolah Swasta Kini Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja, Ini Syaratnya Pemerintah Diminta Siapkan Panduan Materi Ajar dan Pengunaan Dana BOS di Tahun Ajaran Baru 50 Siswa Sampaikan Masalah PJJ ke Mendikbud Nadiem, Dari Tugas Berat sampai Dana BOS Belum Efektif Dana Bos Bisa Digunakan untuk Keperluan Belajar Daring Dana BOS dan BOP PAUD Dapat Digunakan untuk Penunjang Kesehatan Berita Terkait Sekolah Swasta Kini Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja, Ini Syaratnya Pemerintah Diminta Siapkan Panduan Materi Ajar dan Pengunaan Dana BOS di Tahun Ajaran Baru 50 Siswa Sampaikan Masalah PJJ ke Mendikbud Nadiem, Dari Tugas Berat sampai Dana BOS Belum Efektif Dana Bos Bisa Digunakan untuk Keperluan Belajar Daring Dana BOS dan BOP PAUD Dapat Digunakan untuk Penunjang Kesehatan Jadwal PPDB Jakarta 2020 Jenjang SMP-SMA Jalur Afirmasi dan Lainnya https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/21/124142871/jadwal-ppdb-jakarta-2020-jenjang-smp-sma-jalur-afirmasi-dan-lainnya https://asset.kompas.com/crops/HwzpupHu8AHIXHxFNjr0BfG-jnY=/0x0:341x228/195x98/data/photo/2020/06/12/5ee2fc01bbb24.jpeg
• Jawa Barat • Bodetabek • Cianjur • Cirebon • Pantura • Priangan Timur • Sukabumi • Sumedang • Bandung Raya • Metropolitan • Kabupaten Bandung • Bandung Barat • Cimahi • Nasional • Maung Bandung • Olah Raga • Ekonomi Bisnis • Hiburan • Lainnya • Feature • Opini • Disway • Internasional • Kriminal • Hukum • Pendidikan • Kesehatan • Otomotif • Komunitas • Teknologi • ePaper “Kami memberikan harapan besar kepada Komisi V, agar BPMU 2021 naik tentunya sepadan dengan Iuran Bulanan Peserta Didik ( IBPD) Gratis sekolah Negeri,”kata Suhaerudin usai penyampain aspirasi kepada Komisi V DPRD Jawa Barat, di Bandung, Rabu (12/8).

dana bpms sekolah swasta

Suhaerudin mengatakan setiap siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sejak 2020, di tahun ajaran lalu telah mendapatkan Rp 550 ribu persiswa atau naik 10persen dari sebelumnya. Namun besaran tersebut dirasakan kurang. Sebab, sekolah swasta turut terdampak Covid-19 yakni penerimaan siswa menurun dan swasta juga menampung 60 persen siswa KETM se Jawa Barat.JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta mengkaji kemungkinan mengambil alih tanggung jawab pembayaran uang pangkal masuk sekolah swasta bagi seluruh anak yang gagal dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020.

Gubernur Anies Baswedan menilai pemerintah harus memastikan seluruh anak usia sekolah di Ibu Kota bisa menempuh pendidikan di sekolah. “Biaya pendidikan memang mahal. Tapi kalau ada orang tak bersekolah dan tak terdidik, ongkosnya. Hubungi Kami: Alamat : Gedung TEMPO, Jl.

Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210 Informasi Langganan : Email : cs@tempo.co.id Telepon : 021 50805999 -- Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 15.00 WIB Telp/SMS/WA : 0811-8287-002 - 0882-1030-2525 - 0882-2580-2626 -0881-6828-348 - Senin - Minggu : Pkl 09.00 - 17.00 WIB Peristiwa Eks Pemred 'Banjarhits' Dituntut 6 Bulan Penjara Mantan pemimpin redaksi Banjarhits.id, Dana bpms sekolah swasta Putera Sumedi, dituntut enam bulan penjara dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemarin.

Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan menilai Diananta dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu. 20 Juli 2020 • Peristiwa Anak Hakim Federal AS Tewas Ditembak Seorang pria bersenjata yang menyamar sebagai kurir jasa pengiriman ekspedisi FedEx menembak mati putra seorang hakim federal Amerika Serikat di North Brunswick, New Jersey, Ahad petang lalu waktu setempat.

Pelaku juga melukai suami hakim tersebut. 20 Juli 2020 • Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah bertemu Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) untuk membahas bantuan sosial terhadap peserta didik kurang mampu akibat Covid-19 yang masuk sekolah swasta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, Pemprov DKI meminta sekolah swasta menampung peserta didik yang tidak lolos pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. "Dari hasil pertemuan itu, dapat kami sampaikan adanya komitmen bahwa sekolah-sekolah swasta akan tetap menampung siswa yang secara keuangan mengalami kendala," kata Catur dalam rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: Dilema Arista Setelah Gagal PPDB Jakarta, antara Masuk Swasta dan Putus Sekolah. Selain itu, lanjut Catur, Pemprov DKI juga meminta sekolah dana bpms sekolah swasta memberikan keringanan pembayaran uang pangkal. "Dari diskusi-diskusi dengan BMPS, mereka akan tetap menampung dan memberikan kesempatan mereka (orangtua peserta didik) mencicil uang pangkalnya kalau mereka mengalami kesulitan melakukan pembayaran secara langsung," ujar Catur.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana mengucurkan anggaran Rp 171.065.500.000. Anggaran ini diperuntukkan sebagai bantuan uang pangkal bagi peserta didik terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta.

dana bpms sekolah swasta

Baca juga: Fakta Kasus Lurah Titip Murid ke Sekolah: Langgar Kode Etik ASN hingga Dilaporkan ke Polisi Menurut Catur, untuk mengucurkan anggaran tersebut diperlukan peraturan gubernur (pergub) dan keputusan gubernur (kepgub) untuk menjadi dasar dari penerbitan anggaran. Perkiraan kebutuhan dana ini, kata Catur, bisa menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) atau bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020.

dana bpms sekolah swasta

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan bantuan ini bakal diberikan kepada 85.000 siswa yang masuk sekolah swasta terutama yang terdampak Covid-19. "Yang jadi konsen kita yang 85.000 orang itu (hasil padanan data bansos). Jadi Rp 171 miliar ini nanti harus dicarikan, artinya angkanya bisa terjangkau dengan perkembangan satu atau dua minggu ini," ucap Saefullah.

Berita Terkait Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta Rencana Besaran Bantuan Uang Masuk Sekolah Swasta bagi Siswa Tak Lolos PPDB DKI Diizinkan Pemkot Gelar KBM Tatap Muka, Ini Alasan Sekolah di Bekasi Tetap Pilih Belajar Daring Berita Terkait Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta Rencana Besaran Bantuan Uang Masuk Sekolah Swasta bagi Siswa Tak Lolos PPDB DKI Diizinkan Pemkot Gelar KBM Tatap Muka, Ini Alasan Sekolah di Bekasi Tetap Pilih Belajar Daring Dalam Bayang-bayang Dana bpms sekolah swasta Corona, Kisah Perjuangan Edelweis Melahirkan Sesar https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/14241121/dalam-bayang-bayang-fobia-corona-kisah-perjuangan-edelweis-melahirkan-sesar https://asset.kompas.com/crops/TessjKgKkQckvy9P3EvBFcFyU6k=/8x0:584x384/195x98/data/photo/2020/07/19/5f13c51563835.jpg

Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, Pemprov DKI Diminta Subsidi Sekolah Swasta




2022 www.videocon.com