Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Serangan Umum 1 Maret 1949" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Artikel ini mungkin mengandung riset asli.

Anda dapat membantu memperbaikinya dengan memastikan pernyataan yang dibuat dan menambahkan referensi. Pernyataan yang berpangku pada riset asli harus dihapus. ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Serangan Umum 1 Maret 1949 Bagian dari Revolusi Nasional Indonesia Monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta Tanggal 1 Maret 1949 Lokasi Yogyakarta, Indonesia Hasil Kemenangan taktis Belanda; kemenangan politik indonesia Pihak terlibat Indonesia Belanda Tokoh dan pemimpin Sultan Hamengkubuwono IX Kolonel Sudirman Kolonel Bambang Soegeng Letnan Kolonel Soeharto Mayor Jenderal Langen Mayor Jenderal Meyer Letnan Kolonel J.M.

v/d Berge Pasukan Tentara Republik Indonesia Tentara Kerajaan Belanda Tentara Kerajaan Hindia Belanda Kekuatan 10,000–22,000 2,000–3,000 Korban 300 tentara dan 53 polisi tewas 3 tentara tewas 3 polisi dan 14 tentara terluka 1945 • Bersiap • Kotabaru • Semarang • Medan • Surabaya • Kolaka • Ambarawa • Cumbok 1946 • Lengkong • Sumatra Timur • Bandung • 3 Juli • Margarana • Sulawesi Selatan 1947–1948 • 3 Maret • Agresi Militer Belanda I • Rawagede • Mergosono • Madiun • Agresi Militer Belanda II • Rengat 1949 • Situjuah • Yogyakarta dan Surakarta • Yogyakarta • Surakarta Pasca- KMB • Kudeta APRA • Makassar • Ambon Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Perundingan tersebut memiliki tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Brigade X/ Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

Daftar isi • 1 Latar belakang • 2 Jalannya serangan Umum • 3 Kerugian di kedua belah pihak • 4 Perkembangan setelah Serangan Umum 1 Maret • 5 Kontroversi dalam Serangan Umum 1 Maret • 5.1 Pada era Orde Baru • 5.2 Pada era reformasi • 6 Perkembangan Kontroversi Serangan Umum 1 Maret • 7 Pranala luar Latar belakang [ sunting - sunting sumber ] Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada Desember 1948, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai menyusun strategi untuk melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda.

Strategi tersebut antara lain dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan Kereta Api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar penghubung kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil di seluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai melakukan serangan terhadap Belanda.

Sekitar awal Februari 1948, di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr.Wiliater Hutagalung - yang diangkat sebagai Perwira Teritorial sejak September 1948, ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III.

Ia bertemu dengan Panglima Besar Sudirman untuk melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memutar balikkan propaganda Belanda. Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III, dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman, ia menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol.

Bambang Sugeng. Selain itu, sebagai dokter spesialis paru-paru, setiap ada kesempatan, Hutagalung juga ikut merawat Panglima Besar Sudirman yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Setelah bergerilya turun gunung pada bulan September dan Oktober 1949, Hutagalung dan keluarganya tinggal di Paviliun rumah Panglima Besar Sudirman di Jalan Widoro No.

10, Yogyakarta. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah perlunya meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, memiliki pemerintahan ( Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI), dan memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai pembuktian hal ini, maka untuk menembus resolusi harus diadakan serangan, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dan wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh.

Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan para Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat berbahasa Inggris, Belanda, atau Prancis. Panglima Besar Sudirman menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III. Letkol. dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari untuk membantu merawat Panglima Besar Sudirman, sebelum kembali ke markasnya di Gunung Sumbing.

Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dalam rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing.

Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R.

A. Sumitro Kolopaking, dan Bupati Sangidi. Letkol Wiliater Hutagalung yang pada waktu itu juga menjabat sebagai penasihat Gubernur Militer III menyampaikan gagasan yang telah disetujui oleh Panglima Besar Sudirman, dan kemudian dibahas bersama-sama yaitu: • Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan Wehrkreise I, II dan III, • Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III, • Mengadakan serangan terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III, • Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar, • Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari: • Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat, • Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan.

Tujuan utama penyerangan yang dilakukan adalah untuk menunjukkan eksistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dengan demikian juga menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional, maka anggota UNCI, wartawan asing serta para pengamat militer harus melihat serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh -perwira yang berseragam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, grand design yang diajukan oleh Hutagalung disetujui, dan khusus mengenai "serangan spektakuler" terhadap satu kota besar, Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh, bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah: • Yogyakarta adalah Ibu kota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. • Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI, serta pengamat militer dari PBB. • Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

Selain itu sejak dikeluarkan Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949 dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III untuk selalu mengadakan serangan terhadap tentara Belanda, telah dilancarkan beberapa serangan umum di wilayah Divisi III/GM III.

Seluruh Divisi III dapat dikatakan telah terlatih dalam menyerang pertahanan tentara Belanda. Selain itu, sejak dimulainya perang gerilya pimpinan pemerintah sipil dari mulai Gubernur Wongsonegoro serta para Residen dan Bupati selalu diikutsertakan dalam rapat dan pengambilan keputusan yang penting dan kerjasama selama ini sangat baik. Oleh karena itu, dapat dipastikan dukungan terutama untuk logistik dari seluruh rakyat.

Selanjutnya dibahas, pihak-pihak mana serta siapa saja yang perlu dilibatkan, akan dicari beberapa pemuda berbadan tinggi dan tegap, lancar berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI dari mulai sepatu sampai topi. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke Hotel Merdeka guna menunjukkan diri kepada anggota-anggota UNCI serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut.

Kolonel Wiyono, Pejabat Kepala Bagian PEPOLIT Kementerian Pertahanan yang juga berada di Gunung Sumbing akan ditugaskan mencari pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terutama yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris.

Hal penting yang kedua adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda, terutama terhadap Yogyakarta, Ibu kota Republik. Dalam menyebarluaskan berita ini ke dunia internasional maka dibantu oleh Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di Pedukuhan Banaran, desa Banjarsari, untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI ( AURI) di Playen, dekat Wonosari, agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat. Diperkirakan apabila Belanda melihat bahwa Yogyakarta diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang dan Solo.

Jarak tempuh (waktu itu) Magelang - Yogya hanya sekitar 3 - 4 jam saja; Solo - Yogya, sekitar 4 - 5 jam, dan Semarang - Yogya, sekitar 6 - 7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III GM III, dan Solo berada di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat.

Pimpinan pemerintahan sipil, Gubernur Wongsonegoro, Residen Budiono, Residen Salamun, Bupati Sangidi dan Bupati Sumitro Kolopaking ditugaskan untuk mengkoordinasi persiapan dan pasokan perbekalan di wilayah masing-masing. Pada waktu bergerilya, para pejuang sering harus selalu pindah tempat, sehingga sangat tergantung dari bantuan rakyat dalam penyediaan perbekalan. Selama perang gerilya, bahkan Camat, Lurah serta Kepala Desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan (makanan dan minuman) bagi para gerilyawan.

Ini semua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah militer setempat. Untuk pertolongan dan perawatan medis, diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep Perintah Siasat Panglima Besar. Dalam konsep Pertahanan Rakyat Total - sebagai pelengkap Perintah Siasat No. 1 - yang dikeluarkan oleh Staf Operatif (Stop) tanggal 3 Juni 1948, butir 8 menyebutkan: Kesehatan terutama tergantung kepada Kesehatan Rakyat dan P.M.I.

karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian. Walaupun dengan risiko besar, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua DPA yang juga adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Beberapa dokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh Belanda dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan Wehrkreise II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing.

Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di Gunung Sumbing pada 18 Februari 1949 kepada Panglima Besar Sudirman dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto. Sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pengiriman berita dan pemberian perintah, perintah yang sangat penting dan rahasia, harus disampaikan langsung oleh atasan kepada komandan pasukan yang bersangkutan.

Maka rencana penyerangan atas Yogyakarta yang ada di wilayah Wehrkreise I di bawah pimpinan Letkol. Suharto, akan disampaikan langsung oleh Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Kurir segera dikirim kepada Komandan Wehrkreise III/Brigade 10, Letkol. Suharto, untuk memberitahu kedatangan Panglima Divisi III serta mempersiapkan pertemuan. Diputuskan untuk segera berangkat sore itu juga guna menyampaikan grand design kepada pihak-pihak yang terkait.

Ikut dalam rombongan Panglima Divisi selain Letkol. dr. Hutagalung, antara lain juga dr. Kusen (dokter pribadi Bambang Sugeng), Bambang Surono (adik Bambang Sugeng), seorang mantri kesehatan, seorang sopir dari dr.

Kusen, Letnan Amron Tanjung (ajudan Letkol Hutagalung) dan beberapa anggota serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Gubernur Militer (GM) serta pengawal. Pertama-tama rombongan singgah di tempat Kol. Wiyono dari PEPOLIT, yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi, dan memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis yang akan diberi pakaian perwira TNI.

Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh di Pedukuhan Banaran mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Simatupang. Selain anggota rombongan Bambang Sugeng, dalam pertemuan tersebut hadir juga Mr. M. Ali Budiarjo, yang kemudian menjadi ipar Simatupang. Simatupang pada saat itu dimohonkan untuk mengoordinasi pemberitaan ke luar negeri melaui pemancar radio AURI di Playen dan di Wiladek, yang ditangani oleh Koordinator Pemerintah Pusat.Setelah Simatupang menyetujui rencana grand design tersebut, Panglima Divisi segera mengeluarkan instruksi rahasia yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreise I Kolonel Bachrun, yang akan disampaikan sendiri oleh Kol.

Sarbini. Brigade IX di bawah komando Letkol Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Februari 1949. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda.

Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Dari Banaran rombongan menuju wilayah Wehrkreise III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol. Suharto. Bambang Sugeng beserta rombongan mampir di Pengasih, tempat kediaman mertua Bambang Sugeng dan masih sempat berenang di telaga yang ada di dekat Pengasih (Keterangan dari Bambang Purnomo, adik kandung alm.

Bambang Sugeng, yang kini tinggal di Temanggung). Pertemuan dengan Letkol. Suharto berlangsung di Brosot, dekat Wates. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol.

Bambang Sugeng, Perwira Teritorial Letkol. dr. Wiliater Hutagalung beserta ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/ Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949.

Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kol. Wiyono dari Pepolit Kementerian Pertahanan. Setelah semua persiapan matang, baru kemudian diputuskan (keputusan diambil tanggal 24 atau 25 Februari), bahwa serangan tersebut akan dilancarkan tanggal 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi. Instruksi segera diteruskan ke semua pihak yang terkait.

Puncak serangan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III Jalannya serangan Umum [ sunting - sunting sumber ] Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibu kota Republik yakni kota Yogyakarta, serta koar-besaran oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur [[Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini.

Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Surakarta, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota.

Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan.

TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula,seluruh pasukkan TNI mundur Serangan terhadap kota Surakarta yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Surakarta sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Surakarta ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran – Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta.

Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00. Kerugian di kedua belah pihak [ sunting - sunting sumber ] Dari pihak Belanda, tercatat 6 orang tewas, dan di antaranya adalah 3 orang anggota polisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Segera setelah pasukan Belanda melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram.

Pada hari Selasa siang pukul 12.00 Jenderal Meier (Komandan teritorial merangkap komandan pasukan di Jawa Tengah), Dr. Angent (Teritoriaal Bestuurs-Adviseur), Kolonel van Langen (komandan pasukan di Yogyakarta) dan Residen Stock (Bestuurs-Adviseur untuk Yogyakarta) telah mengunjungi kraton guna membicarakan keadaan dengan Sri Sultan.

Dalam serangan terhadap Yogyakarta, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas (Sebagian besar para pejuang berani mati), 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda De Wappen Broeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka. Perkembangan setelah Serangan Umum 1 Maret [ sunting - sunting sumber ] Mr.

Alexander Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda.

Berita tersebut menjadi Headlines di berbagai media cetak yang terbit di India. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada dr.

W. Hutagalung, ketika bertemu pada tahun 50-an di Pulo Mas, Jakarta. Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavelerie, persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh.

Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya. Kontroversi dalam Serangan Umum 1 Maret [ sunting - sunting sumber ] Pada era Orde Baru [ sunting - sunting sumber ] Artikel ini tidak memiliki paragraf pembuka yang sesuai dengan standar Wikipedia.

Artikel ini harus didahului dengan kalimat pembuka: Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah . Tolong bantu Wikipedia untuk mengembangkannya dengan menulis bagian atau paragraf pembuka yang informatif sehingga pembaca awam mengerti apa yang dimaksud dengan "Serangan Umum 1 Maret 1949".

Sumber referensi dari artikel ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar. Mohon periksa, kembangkan artikel ini, dan tambahkan sumber yang benar pada bagian yang diperlukan.

( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Hingga awal tahun 1970-an, serangan atas Yogyakarta 1 Maret 1949, sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di Medan ( Medan Area, Oktober 1945), Palagan Ambarawa ( 12 – 15 Desember 1945), Bandung Lautan Api ( April 1946), Perang Puputan Margarana Bali ( 20 November 1946), Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ( 1 – 5 Januari 1947) dan juga tidak melebihi semangat berjuang Divisi Siliwangi, ketika melakukan long march, yaitu berjalan kaki selama sekitar serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh bulan – sebagian bersama keluarga mereka - dari Yogyakarta/ Surakarta/ Jawa Tengah ke Jawa Barat, dalam rangka melancarkan operasi Wingate untuk melakukan perang gerilya di Jawa Barat, setelah Belanda melancarkan Agresi II tanggal 19 Desember 1948.

Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonesia adalah perjuangan arek - arek Suroboyo pada Pertempuran di Surabaya / Peristiwa 10 November 1945, yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dokumen-dokumen yang terlampir dalam tulisan ini, terlihat jelas bahwa perencanaan dan persiapan serangan atas Yogyakarta yang kemudian dilaksanakan pada 1 Maret 1949, dilakukan di jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III - dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh setempat - berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Serangan tersebut melibatkan berbagai pihak, bukan saja dari Angkatan Darat, melainkan juga AURI, Bagian Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah (Pejabat PDRI di Jawa) dan Pepolit dari Kementerian Pertahanan.

Pasukan yang terlibat langsung dalam penyerangan terhadap Yogyakarta adalah dari Brigade IX dan Brigade X, didukung oleh pasukan Wehrkreis I dan II, yang bertugas mengikat Belanda dalam pertempuran di luar Wehrkreis III, guna mencegah atau paling tidak memperlambat gerakan bantuan mereka ke Yogyakarta. Tidak mungkin seorang panglima atau komandan, tidak mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di bawah komandonya, untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Perlu diingat, ketika Belanda menduduki Ibu kota RI, Yogyakarta, tanpa perlawanan dari TNI, karena dari semula telah diperhitungkan, kekuatan TNI tidak sanggup menahan serangan Belanda.

Juga tidak mungkin seorang panglima atau komandan pasukan memerintahkan melakukan serangan terhadap suatu sasaran musuh yang kuat, tanpa memikirkan perlindungan belakang. Selain itu, juga penting masalah logistik; suply (pasokan) perlengkapan dan perbekalan untuk ribuan pejuang serta perawatan medis yang melibatkan beberapa pihak di luar TNI.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan, juga melibatkan bagian Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga terlihat peran Kolonel T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Untuk penyiaran berita mengenai serangan tersebut ke luar negeri, melibatkan pemancar radio AURI di Playen, dan pemancar radio Staf Penerangan Komisariat Pusat, yang waktu itu berada di Wiladek.

Cukup kuat alasan untuk meragukan versi yang mengatakan, bahwa seorang komandan brigade dapat memberi tugas kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dua tingkat di atasnya, untuk membuat teks (dalam bahasa Inggris) yang akan disampaikan kepada pihak AURI untuk kemudian disiarkan oleh stasiun pemancar AURI.

Dengan demikian, menurut versi ini, perencanaan serta persiapan serangan dilakukan di jajaran brigade, kemudian "memberikan instruksi" kepada sejumlah atasan, termasuk Panglima Divisi.

Perlu diketahui, bahwa selama perang gerilya, berdasarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 tertanggal 22 Desember 1948 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa (MBKD), Kolonel Abdul Haris Nasution, dibentuk Pemerintah Militer di seluruh Jawa. Struktur dan hierarki militer berfungsi dengan baik dan garis komando sangat jelas. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak mungkin seorang komandan pasukan dapat menggerakkan pasukan-pasukan lain yang bukan di bawah komandonya tanpa seizin atasan.

Seandainya ada gerakan pasukan lain, pasti harus dengan perintah dari atasan, dan tidak mungkin dilakukan oleh komandan yang satu level. Apalagi menugaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yang dalam hierarki militer berada dua tingkat di atasnya, dan pihak Kementerian Pertahanan serta pihak AURI, yang memiliki/mengoperasikan pemancar radio. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, serangan tersebut jelas melibatkan berapa pihak di luar Brigade X/ Wehrkreis III; bahkan terlihat peran beberapa atasan langsung Letkol Suharto.

Masih terdapat cukup bukti serta dokumen yang menunjukkan, bahwa kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Hal ini terbukti dengan jelas, a.l. dengan adanya Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreis II Letkol. M. Bachrun, di mana jelas disebutkan, bahwa Instruksi Rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yang diberikan kepada Komandan Wehrkreis III, Letkol Suharto.

Juga disebutkan, bahwa pasukan yang langsung membantu dalam serangan ke kota adalah Brigade IX. Dalam naskah otobiografi Letnan Kolonel (Purn.) dr. W. Hutagalung disebutkan bahwa Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini hadir dalam rapat perencanaan sehingga tidak diperlukan lagi Instruksi tertulis. Instruksi Rahasia tersebut merupakan kelanjutan dari Perintah Siasat No.

4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, untuk antara lain: ". mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda sehebat-hebatnya.

yang dapat menarik perhatian dunia luar.". Dari dokumen ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa tujuan semua serangan besar-besaran adalah untuk menarik perhatian dunia internasional, dan sejalan dengan Perintah Siasat 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Sudirman pada bulan Juni 1948.

Dokumen ketiga yang membuktikan bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, adalah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan Wehrkreis I (Letkol. Bachrun) dan II (Letkol. Sarbini), untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara Belanda di daerah masing-masing, dalam upaya untuk mengurangi bantuan Belanda ke Yogyakarta dan tekanan Belanda terhadap pasukan Republik di wilayah Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta, setelah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949.

Dengan demikian, tiga dokumen yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, Kolonel Bambang Sugeng, yaitu: • Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949, • Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, dan • Perintah Siasat No. 9/PS/49, tertanggal 15 Maret 1949, membuktikan bahwa sejak awal bergerilya, seluruh operasi di wilayah Divisi III, tetap diatur dan dikendalikan oleh Panglima Divisi III/ Gubernur Militer III. Dokumen-dokumen tersebut diperkuat antara lain dengan catatan harian Kolonel Simatupang, Wakil KSAP, dan otobiografi Letkol dr.

Wiliater Hutagalung, Perwira Teritorial, serta kemudian di dalam berbagai tulisan dari A.H. Nasution, yang waktu itu adalah Panglima Tentara & Teritorium Jawa/MBKD. Selain itu, semua dokumen menunjukkan, bahwa Panglima Divisi III selalu memberikan instruksi dan melibatkan ketiga Wehrkreise tersebut; dengan demikian menjadi jelas, bahwa komando operasi ada di tangan Panglima Divisi, dan bukan di tangan Komandan Brigade.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, cocok dengan catatan harian Simatupang tertanggal 18 Februari 1949 yang dimuat dalam buku Laporan dari Banaran, di mana tertera: Kolonel Bambang Sugeng, yang sedang mengunjungi daerah Yogyakarta (dia adalah Gubernur Militer daerah Yogyakarta - Kedu - Banyumas - Pekalongan - sebagian dari Semarang) datang dan bermalam di Banaran. Juga apabila mencocokkannya dengan tulisan Budiarjo terbukti, bahwa Simatupang banyak terlibat dalam persiapan serangan tersebut.

Hal ini dapat dilihat, bahwa Simatupang telah mempersiapkan teks dalam bahasa Inggris tanggal 28 Februari, sehari sebelum serangan terjadi dan meminta teks tersebut disiarkan oleh pemancar AURI Playen, setelah serangan dilaksanakan tanggal 1 Maret 1949. Juga dari catatan Simatupang dapat dilihat, bahwa di Wiladek mereka juga telah "dipersiapkan" untuk menyiarkan berita mengenai serangan atas Yogyakarta.

Tidak tertutup kemungkinan, bahwa Simatupang juga memberikan teks yang akan dibacakan seperti halnya di Playen, karena dalam catatan hariannya, Simatupang sendiri tidak menyebutkan nama Budiarjo ketika dia menyampaikan teks yang akan dibacakan di Playen.

Di sini terlihat jelas, bahwa "Serangan Spektakuler" tersebut adalah suatu skenario -rekayasa- untuk konsumsi dunia internasional. Catatan harian tersebut, yang tertulis dalam buku Laporan dari Banaran, sekaligus juga menunjukkan keterlibatan besar dari Simatupang, yang dalam hierarki militer beberapa tingkat di atas Suharto.

Buku Laporan dari Banaran diterbitkan pertama kali tahun 1960, ketika Suharto belum menjadi Presiden, dan episode perjuangan tersebut belum diekspos menjadi mercu suar, dan sejarah tidak ditulis untuk kepentingan penguasa.

Selain itu, melihat besarnya operasi tersebut serta keterlibatan berbagai pihak, yang dalam hierarki militer berada di posisi lebih tinggi, sangat tidak mungkin, bahwa komando operasi dipegang oleh seorang komandan brigade. Dalam instruksi No. 1/MBKD/1948, tertanggal 25 Desember 1948, butir 5, Kolonel Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menegaskan: "Peliharalah terus hierarchie ketentaraan" Perencanaan serangan tersebut sangat dirahasiakan, sehingga selain pucuk pimpinan tertinggi militer dan sipil, pada waktu itu hampir tidak ada anggota staf di jajaran bawah, yang mengetahui mengenai rencana tersebut, bahkan staf Gubernur Militer sekalipun.

Seorang pelaku sejarah menyampaikan, bahwa dia sebagai anggota staf GM III yang berada di lereng gunung Sumbing, baru mengetahui mengenai serangan tersebut setelah serangan dilancarkan.

Begitu juga dengan para pelaksana di lapangan, tidak mengetahui mengenai perencanaan serta Grand Design serangan umum, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku di lapangan, Kol. (Purn.) A. Latief (waktu itu serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh kompi, berpangkat Kapten). Jadi sangat jelas, bahwa setiap komandan hanya mengetahui sebatas tugas yang diberikan kepadanya dan mempunyai wewenang hanya atas pasukannya.

Pernyataan Suharto, seperti disampaikan dalam otobiografinya, selain tidak logis dan tampak hanya mengarang cerita belaka, dapat dibantah berdasarkan bukti yang ada. Memang tidak semua prajurit dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar yang menjadi incaran tentara Belanda.

Akan tetapi pucuk pimpinan militer dan sipil, dapat selalu berkomunikasi dengan Jenderal Sudirman, walaupun tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah, bahkan di beberapa tempat, hanya satu atau dua hari saja. Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh Kapten Suparjo Rustam, ajudan Panglima Besar Sudirman, tercatat kegiatan Panglima Besar, antara lain: "Tanggal 27.12.1948. Meninggalkan desa Karangnongko (di sungai Brantas, Jawa Timur) dan pindah ke desa di lereng Gunung Wilis.

Pak Dirman mengutus Kolonel Bambang Supeno supaya mencari hubungan dengan Pemerintah pusat di Jawa, yang menurut kabar ada di gunung Lawu. Tidak lama setelah Kol. Bambang Supeno berangkat, datang pula Kol. Sungkono (Panglima Divisi/Gubernur Militer Jawa Timur). Tanggal 10.1.1949, Bambang Supeno kembal. Tanggal 11.1.1949 di desa Wayang, pertemuan dengan Menteri Pembangunan Supeno dan Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo.

Selama beberapa hari setelah tanggal 12.1.1949 banyak tamu-tamu dari berbagai kota dan daerah datang menemui Pak Dirman.” Selama perjalanan, Kapten Suparjo (ajudan Panglima Besar), selalu mengirimkan utusan untuk memberikan berita kepada KBN-KBN, di mana rombongan berada.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Tercatat antara lain: "Tanggal 8.2.1949, di desa Pringapus. Mengirimkan beberapa orang ke Yogyakarta, di antaranya Harsono Cokroaminoto untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai politik, Letnan Basuki dan dr.

Suwondo (dokter pribadi Panglima Besar) untuk mencari obat-obatan, Kapten Cokropanolo untuk menghadap Sri Sultan … Orang-orang yang dikirim ke Yogya hampir semuanya ditangkap Belanda, yang tidak ditangkap hanya dr.

Suwondo dan Kapten Cokropranolo. Tanggal 3.3.1949 di desa Sobo, datang utusan dari Kolonel Gatot Subroto dengan satu kompi tentara dipimpin Letkol. Su'adi, untuk mengawal Pak Dirman" Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh ajudan Panglima Besar terlihat, bahwa Panglima Divisi/Gubernur Militer serta pembesar sipil, dapat selalu mengetahui keberadaan Panglima Besar, dan Panglima Besar dapat mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan militer dan sipil, seperti beberapa menteri yang tidak ditangkap Belanda.

Juga terdapat kejanggalan mengenai pernyataan Suharto tersebut, yaitu bahwa dia mengambil keputusan tersebut, karena kesulitan menghubungi Panglima Besar Sudirman. Pertama, hal itu sebenarnya tidak dapat dia lakukan, karena Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade X, masih mempunyai atasan langsung, yaitu Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III, yang markasnya hanya berjarak sekitar dua hari berjalan kaki dari markas Wehrkreis III.

Juga ada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, dan Markas Besar Komando Jawa berada di desa Manisrenggo, di lereng gunung Merapi. Selain itu masih ada Kolonel Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang bermarkas di pedukuhan Banaran, desa Banjarsari di lereng gunung Sumbing, tidak jauh dari markas Divisi III.

Tentu menjadi suatu pertanyaan besar, untuk apa seorang komandan brigade ingin berhubungan langsung dengan Panglima Besar, dengan melewati tiga jajaran di atasnya. Semua markas-markas di wilayah Divisi III berada dalam radius sekitar 24 jam berjalan kaki. Uraian Sumual, yang waktu itu adalah Komandan SWK-103 A, Sektor Barat, menunjukkan dengan tegas, bahwa perintah serangan umum datang dari Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, dan bukan gagasan Suharto atau perintah dari Hamengku Buwono IX.

Buku yang diterbitkan SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, mengandung sangat banyak kontroversi. Di satu sisi, buku tersebut dilengkapi dengan berbagai dokumen otentik yang sangat penting, namun di sisi lain, kesimpulan yang diambil hanya mengarah kepada yang telah digariskan oleh penguasa waktu itu, yaitu: Pemrakarsa dan Komandan Operasi Serangan Umum adalah Suharto.

Banyak dokumen dilampirkan dalam buku tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng, yaitu Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949, dan yang terpenting adalah Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, di mana jelas tertera Instruksi kepada Komandan Daerah III Letkol Suharto dan Komandan Daerah I Letkol.

M. Bachrun. Di samping kedua surat tersebut, Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Siasat yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 1949 menunjukkan, bahwa Bambang Sugeng tetap memegang kendali operasi dan selalu melibatkan seluruh potensi yang ada di bawah komandonya. Selain itu, juga terdapat kalimat yang memberi gambaran, bahwa serangan terhadap Yogyakarta tersebut adalah bagian dari operasi Gubernur Militer III, yang juga melibatkan pasukan di bawah komando Gubernur Militer II.

Koordinasi pada tingkat Gubernur Militer, jelas tidak mungkin dilakukan oleh seorang komandan Brigade: Serangan yang akan dilaksanakan oleh Wehrkreis III sesungguhnya merupakan operasi sentral dari seluruh operasi yang dilaksanakan oleh GM III Kolonel Bambang Sugeng.

Pasukan tetangga yang pada saat itu sedang melaksanakan operasi untuk mengimbangi serangan Wehrkreis III ialah pasukan GM II yang melaksanakan operasi di daerah Surakarta dan Wehrkreis II Divisi III yang melaksanakan operasi di daerah Kedu/ Magelang. Buku yang diterbitkan oleh SESKOAD untuk glorifikasi Suharto, sekaligus mengecilkan peran banyak atasan Suharto, dan bahkan hanya dengan beberapa baris kalimat, sangat menjatuhkan nama baik Presiden Sukarno serta pimpinan sipil lain, yang -setelah pertimbangan yang matang- memutuskan untuk tidak ke luar kota.

Sebagaimana telah dituliskan di muka, bahwa keputusan untuk tetap tinggal di kota, diambil setelah dilakukan Sidang Kabinet yang berlangsung dari pagi sampai siang. Selain itu, Panglima Besar Sudirman dan Kolonel Simatupang sendiri juga berada di Istana.

Para penulis buku SESKOAD sama sekali tidak menyebutkan adanya Sidang Kabinet, percakapan antara Presiden Sukarno dengan Panglima Besar dan surat perintah Wakil Presiden/Menteri Pertahanan, yang ditujukan kepada seluruh Angkatan Perang, yang diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Simatupang, seusai Sidang Kabinet di Istana.

Buku SESKOAD juga tidak menjelaskan, siapa kelompok yang "mendongkol" dan akan menculik Presiden serta Wakil Presiden untuk dibawa ke luar kota. Mengenai kegiatannya sepanjang tanggal 19 Desember 1948, Simatupang menulis sangat rinci dalam buku Laporan dari Banaran, dan tidak menyebutkan bertemu dengan "kelompok yang mendongkol" tersebut. Seandainya memang benar ada rencana "penculikan" Presiden dan Wakil Presiden, pasti hal itu telah ditulis dalam catatan hariannya. Pada era reformasi [ sunting - sunting sumber ] Versi lain yang kemudian juga dikenal adalah, bahwa perintah serangan tersebut datang dari Hamengku Buwono IX (HB IX).

Menurut versi ini, Hamengku Buwono IX memanggil Letkol Suharto dan berbicara empat mata, di mana HB IX memberi perintah kepada Suharto untuk melaksanakan serangan atas kota Yogyakarta, dan HB IX telah menetapkan waktu penyerangan, yaitu tanggal 1 Maret 1949. Sebagaimana dikemukakan di atas, serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dan garis komando militer berfungsi dengan baik selama perang gerilya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang berada di luar garis komando dapat memberikan perintah kepada komandan pasukan untuk mengadakan suatu operasi militer, di mana juga akan melibatkan pihak dan pasukan lain.

Untuk melibatkan pasukan dengan komandan yang sejajar dengan dia saja sudah tidak mungkin, karena harus ada persetujuan dari atasan; apalagi memberikan instruksi kepada atasan dan pihak di luar Angkatan Darat. Dengan demikian apabila disebutkan, bahwa perintah serangan diberikan oleh seseorang yang berada di luar garis komando militer, adalah sangat tidak masuk akal.

Apalagi memberi instruksi langsung kepada komandan pasukan yang satu level, tanpa melibatkan atasan. Pemberian perintah memang dimungkinkan, seandainya gerakan pasukan tersebut sangat terbatas pada pasukan yang dipimpin langsung oleh seorang komandan, tanpa melibatkan pasukan lain, serta tidak memerlukan persiapan yang besar, di mana masalah logistik dapat ditangani sendiri.

Di beberapa bagian, buku SESKOAD berusaha untuk serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh mengabaikan peran HB IX, di mana disebutkan, bahwa selain Suharto, HB IX sangat rajin mendengarkan siaran radio luar negeri.

Juga berdua mempunyai gagasan untuk segera mengadakan serangan umum, sejalan dengan Surat Perintah Siasat No. 4 dari Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Hanya yang mengherankan adalah disebutkannya Perintah Siasat No. 4 tertanggal 1 Januari 1949, dan bukan Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang secara eksplisit menyebutkan Instruksi dari Panglima Divisi Bambang Sugeng kepada Komandan Daerah (Wehrkreis) III, Letnan Kolonel Suharto, untuk melakukan serangan atas Ibu kota Yogyakarta antara tanggal 25 Februari - 1 Maret 1949.

Juga dikutip dari biografi HB IX, keterangan yang sehubungan dengan serangan umum, tetapi tidak dilanjutkan dengan kalimat yang menyebutkan bahwa HB IX memanggil Suharto untuk menghadap: . Apalagi ketika ia mendengar berita dari siaran radio luar negeri, bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia dengan Belanda akan dibicarakan di forum PBB.

Bagaimana caranya untuk memberi tahu kepada dunia internasional bahwa RI masih hidup, bahwa Belanda sama sekali tidak menguasai keadaan.

Ia kemudian mendapat satu akal . . Namun ia harus cepat bertindak karena waktu telah mendesak. Ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar di tempat markas gerilya meminta persetujan untuk melaksanakan siasat. Di sini berakhir kutipan dari biografi HB IX, sedangkan dalam buku yang serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh oleh Tim Lembaga Analisis Informasi (TLAI), Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949, kutipan tersebut selanjutnya berbunyi: .

HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol Suharto. Dalam pertemuan di rumah kakaknya, GBPH Prabuningrat, di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949, ia menanyakan kesanggupan Suharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu.

Itulah satu-satunya pertemuan HB IX - Suharto dalam hubungan dengan rencana Serangan Umum 1 Maret. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir. Keterangan tersebut sebenarnya sekaligus membantah ungkapan Suharto, yang dalam otobiografinya menyebutkan bahwa: . sulit menghubungi Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang tempat bergerilyanya tidak diketahui dengan jelas .

Setelah Suharto tidak berkuasa, barulah ada keberanian beberapa orang untuk membantah versi Suharto tersebut, termasuk orang-orang yang di masa Suharto berkuasa, terlibat dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah, bahkan hadir dalam Seminar SESKOAD dan ikut dalam pembuatan Film " Janur Kuning". Di era yang diharapkan dimulainya reformasi termasuk pelurusan penulisan sejarah, muncul pengkultusan baru yang masih memakai pola yang telah diterapkan oleh Suharto dan merekayasa legenda baru.

Beberapa sumber berita dikutip, tetapi semua kesimpulan diarahkan kepada kerangka baru yang telah disiapkan, yaitu adanya pemrakarsa dan pelaksana; dan segala sesuatu seputar serangan tersebut tidak berubah. Tidak pernah ada penjelasan, mengenai apa yang dimaksud dengan pemrakarsa.

Hal ini dilakukan oleh pendukung HB IX. Sebenarnya, bila mengenal sosok HB IX yang dikenal sangat low profile dan dekat dengan rakyat, sangat diragukan bahwa HB IX akan menyetujui semua langkah yang ditempuh untuk menciptakan suatu legenda baru untuk mengkultuskan dirinya.

Versi ini juga mengekspos, seolah-olah serangan terhadap Yogyakarta tersebut menjadi tindakan, yang memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di PBB di Lake Success (Tempat bersidang Dewan Keamanan pada waktu itu adalah Lake Success, Amerika Serikat, dan Paris, Prancis). Brigjen. (Purn.) Marsudi seperti dikutip berbagai media, a.l.

situs web koridor.com tertanggal 23 Juni 2000, menyebutkan, bahwa Hamengku Buwono IX yang memberikan perintah kepada Suharto. Koridor.com menuliskan:"Salah satu pelaku Serangan Oemoem (SO) 1 Maret Brigjen (Purn) C Marsoedi menegaskan, ide serangan terhadap kekuatan militer Belanda, yang menduduki ibu kota RI Yogyakarta; pada Siang hari datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dalam seminar tentang Peranan Wehrkreise III Pada Masa Perang Kemerdekaan II 1948-1949 di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra) Yogyakarta, Kamis, Marsoedi mengemukakan, tidaklah benar bila ide itu berasal dari Soeharto, yang saat itu menjadi Komandan Wehrkreise III berpangkat Overstee (Letkol) dan kemudian menjadi orang pertama Orde Baru.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Menurut dia, juga tidak benar Soeharto pada masa itu tidak pernah menghadap Sri Sultan HB IX. "Saya sendiri yang menjadi penghubung antara HB IX dengan Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh katanya. Ia menjelaskan, pada 14 Februari 1949, Soeharto diantar masuk ke Kraton Yogyakarta melalui nDalem Prabeya, dan kemudian bertemu empat mata dengan Sri Sultan HB IX di kediaman GBPH Prabuningrat, saudara Sri Sultan yang juga menjadi tangan kanan HB IX. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana gelap karena seluruh lampu dimatikan.

Saat menghadap Sri Sultan, Soeharto mengenakan busana pranakan, jenis baju tradisional khusus bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Bahkan saat keluar dari pertemuan itu, Soeharto sempat memerintahkannya dengan kalimat pendek. "Tunggu perintah lebih lanjut," kata Marsoedi menirukan ucapan Soeharto waktu itu. Ia mengungkapkan, sebelum bertemu Soeharto, Sri Sultan pada 1 Februari berkirim surat kepada Panglima Besar Soedirman dan kemudian dijawab oleh Bapak TNI ini agar menghubungi Letkol Soeharto di Blibis." Sebelum itu, dalam wawancara dengan Tabloid Tokoh, Marsudi mengatakan (Lihat Tabloid mingguan Tokoh, No.

01, Tahun ke-1, 9 - 16 November 1998): "Gubernur Militer Bambang Sugeng itu 'kan Panglima Divisi, di atasnya Pak Harto, di bawah Panglima Besar. Peranan Panglima Divisi tak terasa, tetapi sebagai panglima, dia tentu menerima informasi dari Panglima Besar. Situasinya mendesak. Sarana komunikasi terbatas. Karena itu ada hierarki yang diterjang". Sangat tidak tepat, apabila Marsudi menyebutkan "Peranan Panglima Divisi tak terasa." Marsudi, yang waktu itu berpangkat Letnan dan hanya menjabat serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh komandan Sub-Wehrkreis 101, tentu tidak pada posisi untuk menerima instruksi/perintah langsung dari Panglima Divisi, karena Panglima Divisi cukup memberikan instruksi/perintah kepada komandan Brigade/Wehrkreis, sesuai dengan hierarki militer.

Marsudi yang setelah usai Perang Kemerdekaan II terus akrab dengan para perwira yang dahulu di Staf Gubernur Militer (SGM), Staf Divisi serta pimpinan brigade, seharusnya cukup mendengar dan mengetahui peranan Panglima Divisi III/ Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng, selain yang langsung memimpin rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah Gubernur Militer III pada 18 Februari 1949 -di mana disusun "Grand Design" Serangan Umum tersebut- juga memimpin sendiri rombongan dengan melakukan perjalanan kaki berhari-hari dari lereng Gunung Sumbing, menuju Brosot untuk menyampaikan "Grand Design" itu kepada pihak-pihak yang terkait, seperti Kolonel Simatupang, Kolonel Wiyono dari PEPOLIT dan termasuk kepada Letkol Suharto.

Dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, juga sebagaimana tertera dalam catatan harian Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Simatupang tertanggal 18 Februari 1949, sebenarnya sudah sangat jelas peran Panglima Divisi III/ Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian sehubungan dengan alasan "sarana komunikasi terbatas" maka "ada hierarki yang diterjang,", sebagaimana terlihat dalam beberapa catatan di atas, demikian juga dengan pernyataan Suharto, alasan tersebut telah terbantah.

Memang hal itu yang selalu dikemukakan oleh bawahan, oleh karena mereka tidak mengetahui, bahwa atasan tertinggi mereka tidak mempunyai kesulitan untuk saling berkomunikasi, sehingga dengan demikian, tidak ada alasan untuk menerjang hierarki. Selain itu, pernyataan Marsudi telah terbantah oleh keterangan HB IX sendiri, yang menyebutkan bahwa HB IX dapat berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman.

Sebagai komandan Sub-Wehrkreis dengan pangkat Letnan, Marsudi tidak termasuk jajaran yang dapat atau boleh mengetahui persembunyian Panglima Besar Sudirman, yang menjadi sasaran utama tentara Belanda. Bahkan atasannya sendiri, yaitu Letkol Suharto, juga tidak termasuk jajaran yang dapat mengetahui tempat persembunyian Panglima Besar.

Begitu juga dengan kesimpulan yang disusun oleh Tim Lembaga Analisis Informasi, bahwa pemrakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tim ini mengutip a.l. biografi Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, di mana dikutip: "Waktu telah mendesak, ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar (Sudirman) di persembunyiannya, meminta persetujuannya untuk melaksanakan siasatnya dan untuk langsung menghubungi komandan gerilya.

HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol Soeharto. Dalam pertemuan di rumah kakaknya, GBPH Prabuningrat, di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949, ia menanyakan kesanggupan Soeharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu.Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir. .Melalui kurir pula ia memberitahu Soeharto pada sore hari 1 Maret bahwa "pendudukan Yogya" oleh pasukan gerilya dianggapnya sudah cukup." Mereka yang pernah ikut gerilya pasti melihat, bahwa hal-hal yang diungkapkan di atas, tidak mungkin dilakukan, yaitu orang yang tidak berada di garis komando memberikan perintah langsung kepada seorang komandan pasukan untuk melaksanakan suatu serangan besar, tanpa sepengetahuan atasan komandan pasukan tersebut, apalagi operasi militer tersebut melibatkan berbagai pasukan yang tidak di bawah komando yang bersangkutan.

Bahkan juga angkatan lain, selain Angkatan Darat, dalam hal ini AURI di Playen yang memiliki pemancar radio. Dari otobiografi almarhum Marsekal Madya TNI (Purn.) Budiarjo, mantan Menteri Penerangan, dan buku Simatupang yang terbit pertama kali tahun 1960, jelas menunjukkan ikutsertanya Kolonel Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang dalam perencanaan dan persiapan.

Selain itu masih ada dokumen tertanggal 18 Februari 1949, yang sangat jelas menuliskan perintah kepada komandan Daerah I ( Wehrkreis I) untuk mengadakan serangan atas "Iboekota Yogyakarta" antara tanggal 25 Februari - 1 Maret 1949.

Pemberi perintah adalah Panglima Divisi III/ Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Tampaknya menurut versi pendukungnya, wewenang HB IX sangat besar, yaitu selain menetapkan tanggal penyerangan, hanya melalui kurir pada sore hari tanggal 1 Maret 1949, ia memberi instruksi kepada Suharto agar serangan tersebut dihentikan, seperti dituliskan: . Melalui kurir pula ia memberitahu Soeharto pada sore hari 1 Maret bahwa "pendudukan Yogya" oleh pasukan gerilya dianggapnya sudah cukup.

Dari semua keterangan dan bukti yang ada, pertempuran di dalam kota Yogyakarta hanya berlangsung paling lambat hingga sekitar pukul 11.00, karena pada saat itu bantuan tentara Belanda dari Magelang telah tiba di Yogyakarta.

Film yang dibuat tahun limapuluhan mengenai serangan tersebut berjudul " 6 jam di Yogya", masih mendapat masukan dari beberapa perwira di jajaran atas, sehingga jalan ceriteranya cukup otentik. Serangan dimulai tepat pukul 06.00, dan apabila pertempuran berlangsung sekitar enam jam, berarti memang paling lambat berakhir sekitar pukul 12.00.

Dengan demikian, sangat tidak mungkin perintah penghentian pertempuran diberikan sore hari. Walaupun dengan menyatakan bahwa instruksi tersebut berdasarkan perintah HB IX, yang notabene tidak ada di garis komando Divisi III, sangat diragukan, bahwa Letnan Kolonel Suharto, yang hanya Komandan Brigade dapat memberikan instruksi, perintah atau apapun namanya kepada para atasannya. Juga adalah suatu hal yang tidak mungkin, bahwa HB IX telah menetapkan tanggal penyerangan, tanpa membahas terlebih dahulu dengan pimpinan militer dan sipil lain, berapa kekuatan pasukan yang dapat dikerahkan oleh Suharto dan bagaimana perlindungan belakang atas kemungkinan bantuan tentara Belanda dari kota lain seperti Magelang, Semarang dan Solo, serta dukungan logistik dan paramedis yang diperlukan untuk suatu operasi militer besar-besaran.

Di sini terlihat, bahwa mereka yang menyusun “skenario” untuk peran HB IX tidak mengetahui mengenai perencanaan suatu operasi militer yang besar, yang melibatkan beberapa pasukan. Walaupun berbagai sumber yang dikutip sebenarnya bertolak belakang, namun kemudian TLAI membuat kesimpulan, bahwa Hamengku Buwono IX bukan hanya pemrakarsa, melainkan juga yang menetapkan tanggal serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dan memegang kendali operasi, yaitu dengan memberi perintah untuk menghentikan pertempuran, karena dianggapnya "sudah cukup".

Dikemukakan juga kesaksian seseorang, yang disebutkan sebagai seorang putra dari anak buah Budiarjo, perwira AURI yang ditemui Simatupang.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Selanjutnya TLAI menuliskan:.kata Letkol Suharto, yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai Komandan Pelaksana Serangan Umum 1 Maret 1949 itu. TLAI tidak menyebutkan buku sejarah mana, atau di mana pernah tertera, bahwa HB IX adalah pemrakarsa, dan Suharto adalah komandan pelaksana Serangan Umum 1 Maret 1949.

Hal tersebut memberikan kesan, bahwa kelompok yang mempunyai kekuasaan dan dana, dapat membayar "pakar sejarah" untuk menulis sesuai seleranya, dan membiayai penerbitan buku tersebut, seperti yang selama ini dilakukan pada zaman Orde Baru. Dengan demikian sejarawan seperti ini, tidak berbeda dengan "tukang jahit.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

“Skenario” yang terbaru terkesan sangat berlebihan, dan mungkin dapat dikatakan telah melampaui batas kewajaran, sebagaimana dilukiskan dalam buku yang ditulis oleh tiga orang pakar sejarah. Berikut ini kutipan lengkap dari buku tersebut (tanpa terputus dan tidak diubah titik-komanya): ".

kemudian Presiden dan Wapres di Gedung Agung ditangkap dan diasingkan sehingga mutlaklah kala itu kedudukan "pemerintah" kita diserahkan pada Syafruddin Prawiranegara dilain fihak kedudukan kiranya tinggal Mentri Koordinator Keamanan yang dijabat oleh Sri Sultan HB IX, merupakan pimpinan RI yang tetap di Yogyakarta, dimana kraton berada maka praktis perjuangan kita hanya menggunakan jalan Diplomasi Politik kepada serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Internasional/ PBB, dimana hal ini semenjak perpindahan pemerintah RI di Yogya tersebut Sri Sultan HB IX dengan telah terbentuknya Laskar Mataram tanggal 7 Oktober 1945 kiranya menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yang dikomandoi oleh satuan Wehrkreis.

Demikianlah sebagai seorang Negarawan yang matang dalam Kalkulasi dan Strategi perjuangan yang didukung dengan Kewenangan sebagai Mentri Koordinator Keamanan maka mulailah dia menyusun rancangan sengan menggunakan beberapa faktor pendukung yang masih ada serta kelemahan dan Point of Return yaitu semisal pendapat Belanda yang mengatakan Pemerintah RI telah "hilang" semenjak Sukarno- Hatta diasingkan Posisi TNI sudah sangat "lemah" dan Unforce tidak bisa lagi sebagai benteng penjaga Negara dan Pemerintah, kekacauan terjadi dimana-mana, "kemiskinan" ekonomi-sosial yang cukup parah mengakibatkan pemerintah dianggap gagal mengelola negara dan masyarakat, maka kiranya dengan minimalnya pendukung ini yang nota bene semua nilai-nilai tersebut didistribusikan kepada International Law pada waktu itu sebagai dasar akhir maka Sri Sultan berpendapat bahwa distribusi dari Aturan Internasional tersebutlah terletak kelemahan kita sekaligus "Jalan Keluar" dari "kemiskinan", jadi dia mendasarkan pada dasar hukumnya dan bukan pada level indikasinya ." Menurut tulisan ini, Laskar Mataram yang terbentuk tanggal 7 Oktober 1945, menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yang dikomandoi oleh satuan Wehrkreis.

Agak mengherankan, karena dalam banyak penulisan buku sejarah perjuangan, tidak pernah disinggung peranan Laskar Mataram tersebut. Memang ketika Belanda melancarkan agresi militernya tanggal 19 Desember 1948, Re-Ra (Reorganisasi - Rasionalisasi) di tubuh TNI belum tuntas, sehingga masih banyak laskar dan satuan bersenjata, yang belum dilebur atau diintegrasikan ke TNI.

Buku yang baru diluncurkan tanggal 1 Maret 2001 dengan judul Pelurusan Sejarah. Serangan Oemoem 1 Maret 1949, disebut oleh Prof. Dr. Ir. Sri Widodo, Msc, dalam kata sambutannya, sebagai:".kajian ilmiah oleh pakar sejarah dan data kesaksian pelaku sejarah menjadi dasar utama dalam penulisan buku ini.". Secara garis besar, buku tersebut tidak berbeda jauh serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh buku dari TLAI, hanya ditambahkan transkrip rekaman wawancara HB IX dengan BBC pada tahun 1986, serta sejumlah kesaksian, terutama dari pegawai keraton Yogyakarta.

Tidak ada dokumen dari tahun 1948/1949 yang memperkuat semua kesaksian.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Pembenaran versi ini juga berdasarkan kutipan wawancara dari berbagai media massa, tanpa ada dokumen pembuktiannya. Sebenarnya, ketiga penulis yang adalah Sarjana Hukum, tentu mengetahui, bahwa dari segi hukum, pengakuan seseorang-ataupun tidak mengakui suatu tindakan- bukanlah suatu alat bukti yang kuat.

Yang berhubungan langsung dengan latar belakang serangan tersebut, sebagian besar hanyalah polemik mengenai versi pertama, yaitu pemrakarsa adalah Letnan Kolonel Suharto, dan sepintas lalu disinggung mengenai versi ketiga, yang dikemukakan oleh Letnan Kolonel TNI (Purn.) dr. Wiliater Hutagalung, mantan Kwartiermeestergeneraal Staf "Q" TNI AD, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perwira Teritorial. Di halaman 71, sehubungan dengan kedatangan Kolonel Simatupang di desa Playen, tempat pemancar radio AURI, tertulis kesaksian Herman Budi Santoso, SH, yang menceriterakan pengalamannya waktu itu (usia 15 tahun):".yang ternyata T.B.

Simatupang yang diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud (Budiarjo-pen.).dan Pak Simatupang mengatakan bahwa Sri Sultan telah mengontak Pak Dirman tentang ide penyiaran yang diprakarsai Sri Sultan termasuk gagasan untuk SU 1 Maret 1949, pak Bud saat itu Kapten juga melaporkan bahwa pak Sabar juga telah menerima kode dan isi perintah rahasia dari kurir Pangsar Sudirman." memang, adalah suatu novum, yaitu".T.B.

Simatupang, yang diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud." Namun, para pakar sejarah terebut tidak melampirkan bukti atau dokumen yang dapat mendukung kebenaran "kesaksian" tersebut, karena hingga kini tidak ada tercatat di dokumen mana pun mengenai instruksi/perintah Hamengku Buwono IX kepada Kolonel Simatupang. Demikian juga catatan Simatupang, yang tidak pernah menyebutkan adanya pertemuan dengan HB IX atau perintah dari HB IX dan bahkan tidak selama berlangsungnya perang gerilya, Simatupang tidak pernah menulis adanya peran HB IX dalam perlawanan bersenjata.

Selain itu, Simatupang juga tidak menulis nama perwira AURI yang ditemuinya di Playen. Seandainya ada perintah tersebut, tentu Simatupang mencatat dalam buku hariannya, dan yang dicatatnya adalah pertemuan dengan Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/GM III yang menyampaikan rencana untuk menyerang Yogyakarta, dan dalam catatan harian mengenai kedatangannya di Wiladek, Simatupang menulis:.Tanggal 1 Maret 1949, setelah kami melalui Kota-Kabupaten Wonosari, yang telah dibumihanguskan, maka serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh tiba di Wiladek tidak jauh dari Ngawen.

Di Wiladek kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali dan Ir. Dipokusumo, yang bersama-sama memimpin Staf Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka menunggu-nunggu kabar dari Yogyakarta, sebab hari itu juga, yakni tanggal 1 Maret 1949, pasukan-pasukan kita akan melancarkan "SO" atau serangan umum (oemoem) atas kota.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Inilah serangan yang beberapa waktu yang lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali dan Dipokusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan "SO" ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatra dan New Delhi, yang kemudian akan berita itu kepada dunia.

Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana Belanda sedang ngotot, maka sebuah berita yang agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek sangat baik bagi kita… Dalam buku Laporan dari Banaran, Simatupang banyak melampirkan fotocopy surat-menyurat yang penting, termasuk dari HB IX dan Panglima Besar Sudirman. Demikian juga dengan Nasution, yang selain melampirkan copy dari dokumen asli, juga menulis transkrip sejumlah besar dokumen-dokumen selama perang gerilya.

Namun tidak ada satu dokumen pun yang menyinggung atau menyatakan keterlibatan HB IX dalam suatu operasi militer. Juga dalam bukunya, Budiarjo tidak menyebutkan bahwa kedatangan Simatupang adalah atas perintah dari HB IX untuk menemuinya.

Hingga saat ini belum ada dokumen yang menyebut adanya keterkaitan antara Hamengku Buwono IX baik dengan Simatupang, maupun dengan Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Bambang Sugeng. Juga secara keseluruhan, belum ditemukan sumber otentik atau dokumen mengenai keterlibatan HB IX dalam salah satu operasi militer.

Demikian juga Nasution, dalam semua bukunya tidak pernah menyinggung adanya keterlibatan HB IX dengan serangan umum di wilayah Divisi III, ataupun terhadap Yogyakarta. Satu-satunya buku (naskah) yang secara eksplisit menyebutkan adanya surat HB IX kepada Panglima Besar Sudirman yang diterima di dekat Pacitan pada awal bulan Februari 1949, adalah naskah buku dr. W. Hutagalung, yang hingga kini belum diterbitkan. Jadi agak mengherankan, bahwa Herman Budi Santoso, tanpa ada suatu sumber pembuktian, dapat menuliskan: ".

T.B. Simatupang yang diutus Sri Sultan untuk menemui Budiarjo." Pada dasarnya, selain memuat transkrip wawancara HB IX dengan BBC, serta melampirkan sejumlah kesaksian, tidak ada bukti atau dokumen baru, selain dari dokumen yang selama ini telah dikenal. Bahkan beberapa kesaksian menyebutkan, bahwa selain mendengarkan radio kemudian meminta izin kepada Panglima Besar Sudirman untuk melancarkan serangan terhadap Yogyakarta, HB IX juga yang menetapkan tanggal serangan, memberikan perintah untuk penghentian serangan, memerintahkan Wakil KSAP Kolonel Simatupang, untuk menyampaikan teks siaran ke pemancar radio AURI di Playen; singkatnya, juga dalam buku ini semua peran yang dahulu diklaim oleh Suharto, kini dilimpahkan kepada HB IX, dengan demikian mengangkat HB IX menjadi super hero yang baru.

Walaupun pada beberapa dokumen jelas disebutkan bahwa serangan tersebut adalah operasi militer di bawah komando Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, dan tidak ada satu pun dokumen otentik yang mendukung, para penulis dengan tegas telah menetapkan HB IX sebagai pemrakarsa serangan, dan Marsudi menyatakan, bahwa penulisan tersebut telah "final". Adalah suatu hal yang baru, yaitu upaya untuk mengukuhkan "kajian ilmiah" tersebut dengan Keputusan Presiden Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam harian Kompas tertanggal 28 Februari 2001, halaman 9, ditulis:Bahkan DPRD (DI Yogyakarta-pen.) sendiri telah menulis surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk menerbitkan keputusan presiden, untuk meluruskan fakta sejarah itu. ".de facto penggagas SO 1 Maret itu adalah HB IX almarhum, tetapi secara de jure harus dirumuskan dalam keputusan presiden, karena menyangkut sejarah bangsa ini." demikian Budi Hartono.

Hal baru ini boleh dikatakan mungkin "unik", yaitu suatu penulisan sejarah serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh dikukuhkan melalui SK Presiden. Bahkan Suharto pun tidak pernah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Presiden, atau memerintahkan lembaga-lembaga negara untuk mengukuhkan versinya.

Untuk meletakkan sesuai proporsinya, perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa "Serangan Spektakuler" -bahkan seluruh serangan umum di wilayah Divisi III- tersebut bukanlah pemicu perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia.

Agresi Belanda yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, dilakukan saat perundingan antara Indonesia dan Belanda sedang berlangsung. Perundingan tersebut difasilitasi oleh Komisi Jasa Baik Dewan Keamanan PBB, yang waktu itu lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Namun, keberhasilan "Serangan Umum" (serangan secara besar-besaran yang serentak dilancarkan) di seluruh wilayah Divisi II dan III, termasuk "serangan spektakuler" terhadap Yogyakarta dan hampir bersamaan dilakukan di wilayah Divisi I dan IV, menambah jumlah keberhasilan serangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia, sebagai bukti bahwa TNI masih ada.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Keberhasilan "Serangan Umum" tersebut adalah berkat kerjasama serta dukungan berbagai pihak. Sangat banyak orang dan pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, sehingga bukan hanya satu atau dua orang saja yang berjasa, melainkan banyak sekali. Juga tidak hanya Angkatan Darat saja yang terlibat, melainkan juga Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan sendiri serta pimpinan sipil, untuk memasok perbekalan bagi ribuan pejuang.

Dan yang terpenting, adanya dukungan rakyat Indonesia di daerah-daerah pertempuran. Selain itu harus pula diingat, bahwa perlawanan bersenjata dilakukan tidak hanya di sekitar Yogyakarta atau Jawa Tengah saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan ini adalah bagian dari seluruh potensi perjuangan kemerdekaan: Diplomasi dan Militer.

Perlawanan bersenjata tidak hanya dilakukan oleh tentara reguler/TNI saja, melainkan juga banyak kalangan sipil yang ikut dalam pertempuran, sebagaimana dituturkan dalam buku Setiadi Kartohadikusumo:"Pemuda-pemuda yang membantu Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh (Palang Merah Indonesia), kalau malam juga ikut menjalankan pertempuran sebagai gerilyawan.

Ada beberapa orang yang tertembak mati dengan masih memakai tanda Palang Merah di bahunya, sebagaimana terjadi di Balokan, di muka stasion KA Tugu dan di Imogiri." Melihat begitu banyak pihak yang berperan dalam pembahasan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, tentu tidak pada tempatnya, apabila untuk keseluruhan episode tersebut direduksi menjadi peran dua orang, yaitu hanya ada pemrakarsa dan pelaksana; selebihnya, dianggap tidak penting.

Di samping itu, masih sangat diragukan kebenaran versi yang mendukung kedua story tersebut. Penulis setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa penulisan sejarah adalah suatu "never ending process", suatu proses yang tidak akan berakhir, karena sering dapat ditemukan bukti baru, sehingga dengan demikian penulisan sebelumnya perlu direvisi atau mendapat penilaian baru.

Oleh karena itu, selama tidak ditemukan dokumen atau bukti otentik yang dapat membuktikan perintah ataupun penugasan dari HB IX, baik kepada Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, yang adalah atasan langsung dari Letkol Suharto, maupun kepada Kolonel A.H.

Nasution -Panglima Tentara & Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa- atau kepada Kolonel T.B. Simatupang -Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang- berdasarkan dokumen, bukti-bukti yang ada, serta sesuai hierarki dalam pemerintahan militer dan garis komando, dapat dengan tegas dinyatakan, bahwa perencanaan, persiapan, penugasan, pelaksanaan serta komando operasi militer yang dilancarkan di seluruh wilayah Divisi III/GM III -termasuk serangan terhadap Yogyakarta- tanggal 1 Maret 1949, berada di pucuk pimpinan Divisi III/GM III dan kendali operasi sejak awal berada di tangan Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng.

Perkembangan Kontroversi Serangan Umum 1 Maret [ sunting - sunting sumber ] Sebenarnya latar belakang serangan 1 Maret atas Yogyakarta, Ibu kota RI waktu itu yang diduduki Belanda, tidak perlu menjadi kontroversi selama lebih dari dua puluh tahun, apabila beberapa pelaku sejarah tidak ikut dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah. Juga apabila meneliti tulisan T.B. Simatupang, saat peristiwa serangan tersebut adalah Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang.

Simatupang telah menulis secara garis besar mengenai hal-hal seputar serangan tersebut, dari mulai perencanaan sampai penyebarluasan berita serangan itu. Buku itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. Diterbitkan ulang pada tahun 1980. Cukup banyak pelaku sejarah yang masih hidup dan mengetahui mengenai hal-hal tersebut di atas, terutama mantan anggota Divisi III dan Staf Gubernur Militer III.

Namun dengan berbagai alasan, dua versi tersebut beredar selama puluhan tahun, walaupun beberapa kali telah ada penulisan yang berbeda dengan dua versi tersebut dan bukti-bukti cukup banyak.

Selain itu cuplikan dari manuskrip buku Letkol TNI (Purn.) dr. Wiliater Hutagalung, yang sehubungan dengan serangan atas Yogyakarta tersebut, telah dimuat di majalah bulanan Bonani Pinasa, Medan, edisi November dan Desember tahun 1992 (ketika Suharto masih Presiden); Tabloid Tokoh, 6 - 16 November 1998; Mingguan Tajuk, 4 Maret 1999 dan Suara Pembaruan, Sabtu, 6 Maret 1999 (ditulis oleh Sabam Siagian). Setelah membaca manuskrip tersebut, pada tahun 1995, Suharto menyampaikan, agar buku tersebut tidak diterbitkan.

Namun, pada akhir tahun 1997, dimana suasana reformasi sudah mulai dirasakan, manuskrip tersebut disampaikan kepada Jenderal TNI (Purn.) A.H. Nasution untuk diminta pendapatnya untuk memberi sepatah kata. Nasution memberi dukungan agar manuskrip tersebut diterbitkan, dan menulis kata sambutan. Usai perang gerilya, dua orang perwira yang bergerilya di wilayah Gunung Sumbing, mendapat promosi kenaikan jabatan.

Pada bulan September 1949, Kolonel Bambang Sugeng menjadi Kepala Staf "G" (General = Umum) dan ketika Simatupang ditugaskan untuk ikut menjadi anggota delegasi Republik dalam KMB di Den Haag, Bambang Sugeng diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang.

Perwira kedua yang mendapat kenaikan jabatan adalah Letnan Kolonel dr. Wiliater Hutagalung, yang diangkat menjadi Kwartiermeestergeneral Staf "Q" TNI AD (Kepala Staf "Q" – Head Quarter). Mengenai dr. W. Hutagalung, dalam buku Laporan dari Banaran, Simatupang mencatat: "dr Hutagalung, aktif berjuang melawan Inggris di Surabaya tahun 1945. Tahun 1948 ditunjuk sebagai wakil Angkatan Bersenjata pada Komite Hijrah yang menangani penarikan mundur tentara Republik dari wilayah yang diduduki Belanda." Salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar adalah penyerahan seluruh perlengkapan militer Belanda yang ada di Indonesia, kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pada perundingan dengan pihak Belanda untuk serah terima perlengkapan militer tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kwartiermeester-generaal Staf "Q" Letnan Kolonel Dr. W. Hutagalung. Wakilnya adalah Kolonel G.P.H. Djatikusumo [Diceriterakan oleh alm. Kol TNI (Purn.) Alex Evert Kawilarang dalam pertemuan pada 9 November 1999 di Gedung Joang ’45, Menteng Raya 31].

Dalam pelaksanaan serah terima, Hutagalung dibantu oleh Kapten Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan militer, dan dr. Satrio, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan medis.

Pada 29 Februari 2000, bertempat di Gedung Joang '45, Jl. Menteng Raya No. 31, diselenggarakan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh mengenai "Latar Belakang Serangan Umum 1 Maret 1949" dan jumpa pers oleh Aliansi Reformasi Indonesia (ARI) dan Exponen Pejuang Kemerdekaan RI & Generasi Muda Penerus RI.

Selain dihadiri oleh putra - putri alm. Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Bambang Sugeng, juga hadir Dr. Anhar Gonggong, yang mengakui bahwa dia baru pertama kali melihat dokumen Instruksi Rahasia Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, tertanggal 18 Februari 1949 tersebut (Diskusi dan Jumpa Pers tersebut diliput dan diberitakan oleh beberapa media cetak, dan dua stasiun radio yang memberitakan langsung dari Gedung Joang).

Tanggal 2 Maret 2001, Aliansi Reformasi Indonesia (ARI) bekerjasama dengan Yayasan Pembela Tanah Air, menyelenggarakan Diskusi Panel dengan mengundang wakil dari masing-masing versi. Untuk wakil versi pertama, yaitu Suharto pemrakarsa serangan 1 Maret 1949, semula panitia mengundang Paguyuban Wehrkreis III dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk mengirim seorang pembicara, yang akan mewakili versi pertama.

Namun Paguyuban Wehrkreis III menjawab, bersedia mengirim pembicara dalam Diskusi Panel, namun baik Paguyuban Wehrkreis III maupun Yayasan Serangan Umum 1 Maret, menyatakan tidak mewakili versi manapun. Sebagai panelis mewakili Paguyuban Wehrkreis III adalah Brigjen TNI (Purn.) KRMT Soemyarsono, SH (Dia juga hadir dalam acara Ulang Tahun ke 91 dari dr.

Wiliater Hutagalung pada 20 Maret 2001, yang diselenggarakan di Gedung Joang ’45, yang juga dihadiri teman-teman sdeperjuangan dr. W. Hutagalung dari Jawa Timur –seperti Komjen Pol (Purn.) Dr. Mochamad Jasin, alm. Mayjen (Purn.) EWP Tambunan, alm Mayjen (Purn.) KRMH H Jono Hatmodjo- dan Jawa Tengah). Panitia juga mengundang Julius Pourwanto, wartawan harian Kompas, yang pernah menulis sesuai dengan versi pertama, yaitu Suharto adalah pemrakarsa serangan tersebut untuk menjadi nara sumber.

Semula Pourwanto telah menyatakan kesediaannya, namun satu hari sebelum penyelenggaraan Pourwanto mengirim fax, yang menyatakan bahwa dia mendapat tugas lain dari harian Kompas. Untuk versi kedua, semula ditanyakan kesediaan Atmakusumah Astraatmaja, penyunting biografi Hamengku Buwono IX, di mana dituliskan, bahwa HB IX pemrakarsa serangan tersebut.

Namun Atmakusumah menyampaikan, berhalangan untuk hadir sebagai pembicara, karena sudah ada komitmen di tempat lain. Kemudian panitia menghubungi Penerbit Media Pressindo di Yogyakarta, yang menerbitkan buku "Kontroversi serangan Umum 1 Maret 1949", yang disusun oleh Tim Lembaga Analisis Informasi (TLAI) di mana disebutkan, bahwa HB IX adalah pemrakarsa serangan itu.

Karena tidak mengetahui alamat TLAI, panitia memohon kepada penerbit, untuk meneruskan undangan kepada TLAI, namun sama sekali tidak ada jawaban, baik dari TLAI, maupun dari penerbit.

Melalui telepon, penulis menghubungi Brigjen TNI (Purn.) Marsudi di Yogyakarta. Marsudi, yang sejak jatuhnya Suharto, dikenal sebagai pendukung versi kedua, yaitu HB IX pemrakarsa serangan. Namun Marsudi menyampaikan, bahwa tanggal 1 Maret 2001, di Yogyakarta akan diluncurkan buku baru untuk meluruskan penulisan sejarah. Buku tersebut menyatakan bahwa HB IX adalah pemrakarsa serangan umum 1 Maret 1949. Menurut Marsudi, bagi pihaknya penulisan itu sudah final, dan tidak bersedia mendiskusikan hal tersebut.

Hingga saat ini belum terlaksana suatu diskusi terbuka, di mana hadir wakil-wakil dari tiga versi yang berbeda.

Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Penggagas Serangan Umum 1-3-1949 bukan Letkol Soeharto? • (Indonesia) http://www.bluefame.com/index.php?showtopic=33584 [ pranala nonaktif permanen] • (Indonesia) http://sobatjogja.com/upacara-peringatan-serangan-umum-1-maret-hari-ini-berjalan-hikmat/ • (Indonesia) https://www.blogger.com/u/2/blog/post/edit/6810767847525948453/6929217318365020895 Kategori tersembunyi: • Artikel yang membutuhkan perubahan gaya penulisan • Semua artikel yang tidak memiliki referensi • Artikel yang mungkin mengandung riset asli • Artikel yang dipertanyakan kenetralannya • Artikel yang perlu diperbaiki • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan • Artikel dengan pranala luar nonaktif • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen • Halaman ini terakhir diubah pada 2 Mei 2022, pukul 09.40.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • KOMPAS.com - Hari ini 70 tahun lalu, tepatnya 1 Maret 1949, berlangsung serangan serentak besar-besaran di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Saat itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia.

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta diikuti oleh serangan dari Belanda Sekutu untuk menguasai Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan Agresi Militer II Belanda. Merespons serangan ini, militer Indonesia menunjukkan perlawanan di bawah komando Jenderal Soedirman.

Melalui serangan umum 1 Maret 1949, rakyat Indonesia ingin kembali menguasai ibu kora dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis. Sirene keras berbunyi di segala penjuru kota pada pagi itu dan serangan mulai dilancarkan. Baca juga: Peringati Serangan Umum 1 Maret, Monumen Jogja Kembali Pasang 1.500 Bambu Runcing Dalam penyerangan itu, Letkol Soeharto sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III langsung memimpin pasukan ke sektor barat sampai ke batas Malioboro.

Sementara, sektor timur dipimpin oleh Venjte Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sardjono, dan sektor utara oleh Mayor Kusno. Wilayah kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Akhirnya, pasukan militer Indonesia dan masyarakat yang turut bertempur berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam. Tepat pukul 12.00 WIB, mereka mundur ke front masing-masing.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Mendapat pengakuan Berita Terkait Antisipasi Vandalisme Terulang, Monumen Serangan Umum 1 Maret Tambah CCTV Disesalkan, Vandalisme di Relief Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta Relief Monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta Jadi Sasaran Vandalisme Dari Gunungkidul Serangan Umum 1 Maret 1949 Mendunia Peringati Serangan Umum 1 Maret, Monumen Jogja Kembali Pasang 1.500 Bambu Runcing Berita Terkait Antisipasi Vandalisme Terulang, Monumen Serangan Umum 1 Maret Tambah CCTV Disesalkan, Vandalisme di Relief Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta Relief Monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta Jadi Sasaran Vandalisme Dari Gunungkidul Serangan Umum 1 Maret 1949 Mendunia Peringati Serangan Umum 1 Maret, Monumen Jogja Kembali Pasang 1.500 Bambu Runcing Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Periksa Bupati Lampung Timur https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/10525051/kasus-mantan-bupati-lampung-tengah-kpk-periksa-bupati-lampung-timur https://asset.kompas.com/crops/6jT48sdEJDhq5NN7U6aKb3-_VME=/110x0:956x564/195x98/data/photo/2019/02/07/2925092906.jpg
Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 – Sahabat Grameds, perlu diketahui jika kesinambungan proses sejarah sangat diperlukan bagi suatu negara.

Sebuah proses sejarah yang linier sesuai dengan jiwa, hati nurani, dan pandangan hidup akan menciptakan suatu sejarah yang mengakar dan diakui oleh berbagai kalangan. Proses sejarah yang ideal seperti itu harus mengacu kepada kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Untuk merunut masa lalu suatu bangsa, perlu dikemukakan kesadaran sejarah yang perlu ditanamkan kepada anggota masyarakat. Salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia adalah Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa itu menjadi saksi perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melawan Belanda di Yogyakarta. Berikut penjelasannya, mulai dari latar belakang, jalannya penyerangan, serta pengaruhnya. Daftar Isi • Latar Belakang Serangan Umum 1 Maret 1949 • Anda Mungkin Juga Menyukai • Tujuan Politik • Tujuan Psikologis • Tujuan Militer • Jalannya Penyerangan Serangan Umum 1 Maret 1949 • Pengaruh Serangan Umum 1 Maret 1949 • Perjanjian Roem-Roijen • Kembalinya Para Pemimpin ke Yogyakarta • Konferensi Inter Indonesia • Penyerahan Kembali PDRI • Rekomendasi Buku & Artikel Terkait Serangan Umum 1 Maret 1949 • • Buku Terkait Sejarah Indonesia • Materi Terkait Sejarah Indonesia Latar Belakang Serangan Umum 1 Maret 1949 Menurut penjelasan yang ada di laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek), Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan respons dari Agresi Militer Belanda II.

Peristiwa ini berawal ketika Belanda melakukan pendudukan terhadap Yogyakarta, yang berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia. Ibu kota negara saat itu dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi yang tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, kondisi Yogyakarta sebagai ibu kota sangat tidak kondusif. Hal ini dikarenakan Belanda mengeluarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia (RI) sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada.

Letkol Wiliater Hutagalung yang menjabat sebagai serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Gubernur Militer III kemudian mengemukakan gagasan, yang telah disetujui oleh Panglima Besar Soedirman dan kemudian dibahas bersama-sama, yaitu: • Melakukan serangan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan Wehrkreise I, II, dan III; • Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III; • Mengadakan serangan terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III; • Melakukan koordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar; • Serangan yang dilakukan harus diketahui dunia internasional • Serangan yang dilakukan harus mendapatkan dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Perang agar serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh berkoordinasi dengan pemancar radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), Koordinator Pemerintah Pusat, dan Pendidikan Politik Tentara (PEPOLIT) Kementerian Pertahanan.

Setelah dilakukan perundingan, gagasan yang diajukan oleh Hutagalung akhirnya disetujui, yaitu melakukan “serangan besar” terhadap satu kota besar. Namun, Kolonel Bambang Sugeng yang berstatus sebagai Panglima Divisi III/GM III bersikukuh bahwa yang harus diserang adalah Yogyakarta. Beberapa alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama, yaitu: Rp 22.500 • Yogyakarta adalah ibu kota RI, yang akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia apabila dapat direbut, meskipun hanya beberapa jam; • Banyaknya wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, • Masih adanya anggota delegasi United Nations Commission for Indonesia(UNCI) dan pengamat militer dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); • Yogyakarta berada di bawah wilayah Divisi III/GM III, sehingga tidak perlu persetujuan dari panglima atau gubernur militer lain; • Semua pasukan memahami dan menguasai situasi daerah operasi.

Sri Sultan Hamengkubuwana IX yang berstatus sebagai Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian mengirimkan surat kepada Panglima Besar TNI, Jenderal Soedirman, untuk memberikan izin diadakannya serangan. Permintaan itu disetujui oleh Jenderal Soedirman.

Dia lantas meminta kepada Hamengkubuwana IX untuk melakukan koordinasi dengan Letkol Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III agar melakukan serangan. Serangan yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 1949 itu memiliki tujuan antara lain: Tujuan Politik Untuk mendukung perjuangan perwakilan RI di Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Lambertus Nico Palar, melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa agresi militernya di Indonesia telah berhasil.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, posisi TNI dan para gerilyawan saat itu sebenarnya belum hancur. Tujuan Psikologis Untuk mengobarkan semangat juang rakyat dan TNI. Serangan ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI. Hal tersebut dikarenakan TNI masih tetap setia kepada tugasnya dan dengan gigih terus berjuang menghalau musuh. Serangan umum 1 Maret 1949 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perjuang untuk meningkatkan perlawanan.

Tujuan Militer Untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih tetap utuh dan satuan yang tertib. TNI mampu mengadakan perlawanan secara terkoordinasi dan terkonsentrasi serta bertekad setia kepada RI. Selain itu, Serangan Umum 1 Maret 1949 juga membuktikan bahwa keberadaan Belanda di Kota Yogyakarta tidaklah sah. Jalannya Penyerangan Serangan Umum 1 Maret 1949 Pasukan yang terdiri atas TNI dan berbagai kalangan rakyat menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh.

Setelah perencanaan yang matang, tepat pukul 06.00 WIB tanggal 1 Maret 1949 sirine dibunyikan, tanda serangan dimulai.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sasaran utama adalah penyerangan utama tempat konsentrasi musuh, yaitu Benteng Vredeburg, kantor pos, istana kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan Kotabaru. Soeharto dalam penyerangan ini memimpin pasukan dari sektor serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh sampai ke batas Malioboro.

Sementara itu, Ventje Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sardjono memimpin sektor selatan, Mayor Kusno memimpin sektor utara, serta Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki di sektor kota.

Serangan pasukan yang mendadak itu membuat Belanda terkepung dan pasukan gerilyawan RI berhasil menguasai kota dalam beberapa jam. Bantuan musuh pada jam 11.00 WIB baru datang dari Magelang di Yogyakarta, dengan kekuatan satu Batalyon Infanteri Brigade V, yang terdiri atas pasukan lapis baja, pasukan Netherland Indies Civil Administration (NICA) atau Sekutu, dan pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zaten.

Dengan datangnya pasukan bantuan itu, gerilyawan RI segera menarik pasukan kembali ke luar kota setelah berhasil menguasai Kota Yogyakarta selama kurang lebih enam jam. Selanjutnya, kabar tersebut disebarluaskan ke luar negeri melalui Birma dan diterima oleh pemancar All Indian Radio hingga akhirnya sampai kepada perwakilan RI di PBB, New York, Amerika Serikat.

Peristiwa itu juga disebarluaskan melalui jaringan radio pemerintahan RI melalui Wonosari dan Balong sampai ke stasiun radio PDRI di Sumatra. Mengetahui kegagalan pasukan dalam menghadapi Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh TNI dan gerilyawan, Jenderal Meyer, Kolonel Van Langen, dan Residen Stock menghadap sultan agar dia menghentikan bantuannya terhadap para gerilyawan.

Namun, sultan menolaknya. Akibat dari Serangan Umum 1 Maret 1949, pasukan Brigade T pimpinan Kolonel Van Langen yang menguasai wilayah Yogyakarta mengadakan serangan balasan terhadap kedudukan TNI dan para gerilyawan. Serangan yang pertama dilancarkan pada 10 Maret 1949 terhadap Lapangan Udara Gading yang berada di Wonosari. Selain manuver, serangan itu melibatkan tentara payung dan 20 buah pesawat Dakota. Menurut pihak Belanda, serangan terhadap Wonosari itu merupakan soal hidup dan mati.

Untuk itu, Belanda melibatkan juga redaktur Majalah Pierreboom, tetapi hasilnya nihil karena tidak adanya pemudatan TNI di Wonosari seperti yang mereka kira. Belanda selanjutnya selalu meningkatkan patrolinya di daerah-daerah yang dikuasai oleh TNI maupun para gerilyawan, tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang kuat.

Salah satu contohnya adalah konvoi Belanda yang dihadang oleh satuan TP Batalyon 151 Peleton Zahid Husein pada 15 Maret 1949. Konvoi itu melewati Serut, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan. Pertempuran itu menyebabkan sebuah bren carrier (angkutan serbaguna lintas medan) milik Belanda meledak.

Pengaruh Serangan Umum 1 Maret 1949 Serangan umum 1 Maret 1949 membawa arti penting bagi posisi Indonesia di mata internasional. Selain membuktikan eksistensi TNI yang masih kuat, Indonesia memiliki posisi tawar melalui perundingan di Dewan Keamanan PBB. Perlawanan singkat tersebut turut mempermalukan propaganda Belanda yang telah mengklaim bahwa kedudukan Indonesia sudah lemah. Tidak berselang lama setelah peristiwa itu, terjadilah Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang Indonesia.

Serangan di Surakarta membuktikan kepada Belanda bahwa gerilya bukan saja melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga melakukan serangan secara frontal. Saat itu, Kota Surakarta yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri, artileri, infanteri, dan komando yang tangguh.

Serangan Umum di Yogyakarta dan Surakarta inilah yang menyegel nasib Belanda di Indonesia. Perjanjian Roem-Roijen Serangan umum 1 Maret 1949 mampu membuka mata dunia bahwa propaganda yang dilancarkan oleh Belanda adalah kebohongan belaka. Atas petunjuk dari Dewan Keamanan PBB dan UNCI, perundingan antara Belanda dan Indonesia harus dibuka kembali. Pada 14 April 1949, diadakanlah perundingan di Hotel des Indes Jakarta yang dipimpin oleh Merle Cochran selaku wakil PBB.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan Mr. Ali Sastroamidjojo, sedangkan anggotanya terdiri atas Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr.Soepomo, Mr. A.K. Pringgodigdo, dan Mr. Latuharhary. Belanda di pihak lain diwakili oleh Dr. J.H. Van Roijen, dengan anggotanya meliputi Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, dan R.J.J. Van Der Velde. Perjanjian alot itu akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949.

Isi dari perjanjian ini sebenarnya merupakan pernyataan kesediaan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Pihak delegasi Indonesia dalam perjanjian tersebut menyatakan kesediaannya untuk: • Mengeluarkan perintah kepada “pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya; • Melakukan kerja sama dalam mengembalikan perdamaian, serta menjaga ketertiban dan keamanan; • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang serius dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat Pihak delegasi Belanda dalam perjanjian itu menyatakan kesediaannya untuk: • Menyetujui kembalinya serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Indonesia ke Yogyakarta; • Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh tahanan politik; • Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1949, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik; • Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat; • Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Kembalinya Para Pemimpin ke Yogyakarta Pada akhirnya, TNI akhirnya menguasai kembali Kota Yogyakarta. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada 20 Juni 1949 dan 1 Juli 1949, sepanjang jalan dari Tugu hingga Pasar Beringharjo dijaga ketat dan ditutup untuk umum.

Setelah tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta pada 19 Juni 1949, tugas pengamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Komandan Sub Wehrkreise III Letkol Soeharto. Sesuai dengan situasi baru itulah, Soeharto tidak hanya bertanggung jawab kepada Gubernur Militer III/Divisi III, tetapi juga serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Koordinator Keamanan Republik Indonesia, yaitu Hamengkubuwana IX. Dengan keamanan yang semakin terjaga itu, persiapan untuk menerima kedatangan para pemimpin Republik Indonesia semakin sempurna.

Pada 6 Juli 1949, Soekarno, Mohammad Hatta, dan rombongan tiba di Yogyakarta dari pengasingannya di Pulau Bangka. Kembalinya para tokoh-tokoh tersebut membuat Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta kembali berjalan dengan lancar, serta siap menghadapi momentum penting kehidupan bangsa. Konferensi Inter Indonesia Sejak kembalinya para pemimpin ke Yogyakarta, perundingan dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) yang telah dirintis di Bangka kembali dibuka. Pembahasannya adalah pembentukan pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat.

Pada 19 –22 Juli 1949, diadakanlah perundingan antara kedua belah pihak yang disebut Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta. Konferensi itu memperlihatkan jika politik adu domba Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar republik akhirnya mengalami kegagalan.

Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat, antara lain: • Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme; • Republik Indonesia Serikat dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); • Pembentukan dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian senat.

Pertama kali akan dibentuk dengan perwakilan rakyat sementara; • Pemerintahan federal sementara akan menerima kedaulatan tidak hanya dari pihak Belanda saja, tetapi dari pihak Republik Indonesia juga pada saat yang sama.

Adapun di bidang militer tercapai persetujuan, antara lain: • Angkatan perang Republik Indonesia Serikat adalah angkatan perang nasional, sedangkan presidennya adalah panglima tertinggi angkatan perang Republik Indonesia Serikat; • Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sedangkan negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang tersendiri; • Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah semata-mata soal bangsa Indonesia.

APRIS akan dibentuk oleh TNI, bersama dengan Indonesia yang ada dalam Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) dan Teritorial Batalyon. • Pada masa permulaan Republik Indonesia Serikat, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Penyerahan Kembali PDRI Peristiwa penting selanjutnya adalah penyerahan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh mandat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kepada Presiden Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Mohammad Hatta pada 31 Juli 1949. Pada malam harinya, kemudian dilanjutkan dengan keputusan untuk mengangkat Hamengkubuwana IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Republik Indonesia.

Nah, itulah penjelasan singkat mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949. Melalui peristiwa itu, para generasi muda diharapkan tidak akan kehilangan jati dirinya dan memperkokoh jiwa nasionalisme. Menghargai jasa para pahlawan dalam peristiwa itu tidak hanya dilakukan dengan mengenang dalam hati dan berterima kasih, melainkan juga dengan meneladani sikap dan perbuatan mereka.

Grameds dapat mengunjungi koleksi buku Gramedia di www.gramedia.com untuk memperoleh referensi tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut. Berikut ini rekomendasi buku Gramedia yang bisa Grameds baca untuk mempelajari tentang peristiwa tersebut agar dapat memaknainya secara penuh. Selamat membaca.

Temukan hal menarik lainnya di www.gramedia.com. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds. Penulis: Fandy Aprianto Rohman Rekomendasi Buku & Artikel Terkait Serangan Umum 1 Maret 1949 Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 126 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 20 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah 21 • Lifestyle 9 • Manajemen 29 • Marketing 17 serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya 98 • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 • Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1 MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Definisi Serangan Umum 1 Maret 1949 Serangan umum 1 Maret merupakan serangan yang dilakukan oleh jajaran tinggi militer Divisi III/GM III untuk merebut kembali kota Yogyakarta sekaligus membuktikan bahwa TNI dan Republik Indoensia masih kuat, sehingga diharapkan akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perudingan yang berlangsung di PBB.

Tujuan utama serangan tersebut ialah untuk meruntuhkan moral pasukan Belanda serta membuktikan kepada Internasional bahwa TNI memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melakukan perlawanan.

Jalannya Serangan Umum Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta, serta kota-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini.

Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota.

Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor barat dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan.

TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula pasukan TNI mengundurkan diri. Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelang – Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta.

Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00. Kronologi Serangan Umum 1 Maret Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1949 di pagi hari, dimulailah serangan besar-besaran dengan fokus utama ialah ibu kota Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta.

Selain itu serangan juga dilakukan dibeberapa kota lain seperti Solo dan Magelang dengan tujuan untuk menghambat bantuan tentara Belanda. Pusat komando saat itu ditempatkan di Desa Muto, tepat pada pukul 6 pagi, sirine dibunyikan dan serang dilakukan ke seluruh penjuru kota. Serangan tersebut dibagi menjadi 5 sektor yaitu: • Kota dipimpin oleh Letnan Marsudi, • Barat dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual, • Utara dipimpin oleh Mayor Kusno, • Selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, • Timur dipimpin oleh Mayor Sarjono, Kerugian di kedua belah pihak Dari pihak Belanda, tercatat 6 orang tewas, dan diantaranya adalah 3 orang anggota polisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka.

Segera setelah pasukan Belanda melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram. Pada hari Selasa siang pukul 12.00 Jenderal Meier (Komandan teritorial merangkap komandan pasukan di Jawa Tengah), Dr. Angent (Teritoriaal Bestuurs-Adviseur), Kolonel van Langen (komandan pasukan di Yogya) dan Residen Stock (Bestuurs-Adviseur untuk Yogya) telah mengunjungi kraton guna membicarakan keadaan dengan Sri Sultan.

Dalam serangan terhadap Yogya, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda De Wappen Broeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka. Perkembangan Setelah Serangan Umum 1 Maret Mr. Alexander Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda.

Berita tersebut menjadi Headlines di berbagai media cetak yang terbit di India. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada dr. W. Hutagalung, ketika bertemu di tahun 50-an di Pulo Mas, Jakarta. Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavelerie, persenjataan berat – artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh.

Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya. Kontroversi Dalam Serangan Umum 1 Maret pada Era Orde Baru Hingga awal tahun 1970-an, serangan atas Yogyakarta 1 Maret 1949, sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di Medan (Medan Area, Oktober 1945), Palagan Ambarawa (12 – 15 Desember 1945), Bandung Lautan Api (April 1946), Perang Puputan Margarana Bali (20 November 1946), Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang (1 – 5 Januari 1947) dan juga tidak melebihi semangat berjuang Divisi Siliwangi, ketika melakukan long march, yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan – sebagian bersama keluarga mereka – dari Yogyakarta/Jawa Tengah ke Jawa Barat, dalam rangka melancarkan operasi Wingate untuk melakukan perang gerilya di Jawa Barat, setelah Belanda melancarkan Agresi II tanggal 19 Desember 1948.

Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonesia adalah perjuangan arek Suroboyo pada 28 – 29 Oktober dan bulan November/Desember 1945, yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dokumen-dokumen yang terlampir dalam tulisan ini, terlihat jelas bahwa perencanaan dan persiapan serangan atas Yogyakarta yang kemudian dilaksanakan pada 1 Maret 1949, dilakukan di jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III – dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat – berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI – berarti juga Republik Indonesia – masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Kerugian Di Kedua Belah Pihak Serangan Umum 1 Maret Pihak Belanda 6 orang tewas dan 14 orang luka-luka, sementara di pihak Indonesia tercatat 300 prajurit gugur, 53 polisi gugur dan jumlah rakyat yang ikut gugur tidak bisa dihitung secara pasti.

serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh

Sementara itu, menurut media Belanda korban dari pihak mereka selama bulan maret ialah 200 orang tewas dan luka-luka. Arti Penting Serangan Umum 1 Maret 1949 • Menunjukkan kepada dunia internasional keberadaan pemerintah dan TNI masih kuat dan solid. • Dukungan terhadap perundingan/diplomasi yang berlangsung di PBB. • Meningkatkan moral bangsa Indonesia. • Meruntuhkan mental pasukan Serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh.

• Mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Itulah sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949 yang harus kita ketahui sebagai penerus bangsa. Ingat perjuangan para pahlawan tidaklah mudah dan mereka rela mengorbankan jiwa dan raga. Sebagai penerus bangsa kita harus melakukan yang terbaik demi Negara kita tercinta ini. Alasan Tidak Ditangkapnya HB IX Ketika Belanda melakukan agresi (19 Desember 1948), Presiden dan Wakil Presiden ditangkap. HB IX tidak ditangkap dan kelanjutan RI bergantung pada kepemimpinannya.

HB IX berpesan kepada Mr Soedarisman Poerwokoesoemo (walikota) bahwa kalau keadaan gawat, serahkan kepada Sultan. Meski kemudian Mr Safruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran) ditunjuk untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera, kondisi vakum di Yogyakarta sangat membahayakan eksistensi RI. Pada waktu itu, HB IX melakukan tindakan paling menentukan.

Saat dibujuk dan ditawari Belanda untuk menjadi Wali Negara atas Jawa, HB IX menolak mentah-mentah. Utusan-utusan Belanda yang datang melobi – EM.

Stok, Dr Berkhuis, Kolonel Van Langen – ditolak oleh Sultan. Sikap anti kolonial HB IX dan PA VIII didukung penuh rakyat Yogyakarta. Selanjutnya, melalui Serangan Umum 1 Maret 1949, Yogyakarta menjadi penentu tumbuhnya pengakuan internasional atas tegaknya RI.

Dalam serangan taktis itu, HB IX adalah aktor intelektualnya. Terhitung dari tanggal 19 Desember 1948 sampai tanggal 30 Juni 1949, perjuangan rakyat Yogyakarta serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Indonesia telah menjatuhkan korban tewas 2.718 orang, korban luka berat 736 orang, korban hilang 539 orang, serta menghabiskan dana perang sebesar Rp 332.684.450 Demikianlah artikel dari dosenpendidikan.co.id mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 : Definisi, Jalannya, Kronologi, Kontroversi, Perkembangan, Kerugian, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada IPS, Sejarah Ditag akhir serangan umum 1 maret 1949, apa tujuan serangan umum 1 maret 1949, apa yang dimaksud dengan palagan ambarawa, apakah latar belakang terjadinya peristiwa bandung lautan api, arti penting dari serangan umum 1 maret 1949, arti penting serangan umum 1 maret 1949, dampak serangan umum 1 maret 1949, dampak serangan umum 1 maret 1949 baik kedalam maupun keluar, film serangan umum 1 maret, hasil perundingan roem royen, jenderal sudirman lahir pada tanggal, kisah serangan umum 1 maret 1949, kronologi serangan umum 1 maret 1949, latar belakang serangan umum 1 maret 1949, Load Metrics (uses 28 credits)Keyword, makalah serangan umum 1 maret 1949, mayor kusno, mengapa serangan umum 1 maret 1949 dapat dikatakan berhasil, munasprok kemdikbud go id, penyebab serangan umum 1 maret 1949, perang pembebasan nasional adalah, perang terbatas adalah, peringatan serangan umum 1 maret 2020, peristiwa janur kuning, peristiwa jogja kembali, peristiwa perundingan linggarjati, perjanjian renville, persetujuan roem royen, pertempuran surabaya, perundingan linggarjati, ppt serangan umum 1 maret 1949, ringkasan serangan umum 1 maret 1949, serangan umum 1 maret 1949 bertujuan untuk, serangan umum 1 maret 1949 brainly, serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh brainly, serangan umum 1 maret 1949 historia, serangan umum 1 maret 1949 memakai sandi, serangan umum 1 maret 2020, serangan umum 1 maret pdf, serangan umum surakarta, soto babat soeharto, tanggal terjadinya serangan di kota surakarta, tokoh serangan umum 1 maret 1949, tujuan serangan umum 1 maret 1949 Navigasi pos • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
KOMPAS.com - Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Belanda melancarkan aksi militernya.

Selain itu, latar belakang Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah klaim Belanda bahwa pemerintah RI dan TNI tidak ada lagi serta resolusi DK PBB yang ditolak Belanda. Serangan ini diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY saat itu. Serangan Umum 1 Maret dipimpin oleh banyak pejuang Indonesia, seperti Jenderal Soeharto dan Jenderal Sudirman.

Selain itu, para tokoh yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 HV Sumual, Mayor Sardjono, Mayor Soekasno, dan Mayor Soejono. Peristiwa penyerangan yang melibatkan pejuang Indonesia dan Belanda di Yogyakarta ini memang terjadi dalam skala lebih kecil daripada pertempuran lainnya.

Namun, nilai politis serangan ini bagi upaya diplomasi Indonesia di dunia internasional sangat besar. Lantas, apa sebenarnya tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949? Baca juga: Serangan Umum 1 Maret 1949 Membuktikan kepada dunia bahwa TNI masih kuat Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih berusaha merebut kekuasaan Tanah Air dengan melancarkan Agresi Militer sebanyak dua kali. Padahal sebelumnya, Belanda sudah berjanji untuk tidak melakukan penyerangan kembali terhadap Indonesia lewat Perjanjian Renville.
KOMPAS.com - Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi di Yogyakarta yang dilkaukan oleh jajaran tinggi militer di wilayah Divisi III/GM.

Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih ada dan kuat. Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan besar-besaran dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III/GM III, Yogyakarta.

Indonesia sempat berhasil menaklukkan Belanda, sebelum akhirnya tentara Belanda dari Magelang berhasil menerobos masuk dan mengatasi serangan tersebut. Tercatat dari pihak Belanda terdapat enam orang tewas. Di antaranya adalah tiga orang polisi. Kemudian sebanyak 14 orang luka-luka. Sedangkan di pihak Indonesia, tercatat 300 prajurit tewas dan 53 anggota polisi tewas.

Kemudian, melalui terbitan bulan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan tersebut tercatat sebanyak 200 orang tewas dan luka-luka. Baca juga: Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian Latar Belakang Sekitar awal Februari 1948, di perbatasan Jawa Timur, Letkol Wiliater Hutagalung, perwira teritorial, ditugaskan membantuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III.

Wiliater kemudian bertemu dengan Panglima Besar Sudirman untuk melaporkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia juga menyampaikan penolakan Belanda akan resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Kemudian, pasca- Agresi Militer Belanda II dilancarkan pada Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan balik terhadap Belanda. Serangan dimulai dengan memutus telepon, merusak jalan kereta api, dan menyerang konvoi Belanda. Wiliater melakukan serangan ini dengan tujuan meyakinkan dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Indonesia masih kuat dan memiliki TNI.

Untuk membuktikan hal itu, maka perlu dilakukan serangan yang tidak dapat disembunyikan oleh Belanda. Keberadaan RI juga harus diketahui oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Rencana penyerangan mereka adalah sebagai berikut: • Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, melibatkan Wehrkreise I, II dan III • Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III • Mengadakan serangan terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III • Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar • Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari: • Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat, • Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan.

Setelah melakukan pembahasan, Panglima Divisi III/GM III, Kolonel Bambang Sugeng, memutuskan untuk menyerang Yogyakarta. Mengapa Yogyakarta? Karena Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Selain itu, di sana banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI, dan pengamat militer dari PBB. Baca juga: Kekaisaran Mongol, Kekaisaran Terbesar Kedua dalam Sejarah Serangan Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan besar-besaran dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III/GM III.

Pada saat yang bersamaan, fokus penyerangan juga dilakukan di Surakarta, guna menahan tentara Belanda dalam pertempuran untuk tidak mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Pada malam hari, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai menyusup ke dalam kota. Pagi harinya, sekitar pukul 06.00, sirene dibunyikan yang berarti serangan segera dilancarakan ke segala penjuru kota. Hanya dalam waktu enam jam, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta, tepat pukul 12.00 siang. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto dari sektor barat sampat batas Malioboro.

Sektor timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dipimpin Mayor Sardjono, dan sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota, dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh Surakarta untuk menahan Belanda tidak mengirimkan bantuan ke Yogyakarta dapat teratasi. Akan tetapi, tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos pasukan Indonesia. Belanda berhasil masuk ke Yogyakarta dan melumpuhkan serangan tersebut.

Baca juga: Daftar Dinasti yang Pernah Berkuasa di China Dampak Setelah serangan terjadi, tercatat dari pihak Belanda terdapat enam orang tewas. Di antaranya adalah tiga orang polisi. Kemudian sebanyak 14 orang luka-luka. Sedangkan di pihak Indonesia, tercatat 300 prajurit tewas dan 53 anggota polisi tewas. Kemudian, melalui terbitan bulan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan tersebut tercatat sebanyak 200 orang tewas dan luka-luka.tirto.id - Serangan Umum yang terjadi pada 1 Maret 1949 mampu memukul mundur tentara Belanda dari Yogyakarta dalam enam jam.

Serangan penjajah Belanda melalui Agresi Militer II membuat kondisi Indonesia dalam kesulitan. Bahkan, sebagai propaganda, Belanda mengumumkan jika TNI sudah tidak ada.

Saat itu mulai dari presiden, wakil predisen, dan anggota kabinet tidak mampu berbuat banyak. Harapan yang tersisa adalah awak militer dari TNI.

Di satu sisi, menurut laman Museum Vrederburg, Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Jenderal Soedirman agar diadakan serangan. Oleh Jenderal Sudirman, Sri Sultan HB IX diminta berkomunikasi dengan Letkol Soeharto selaku Komandan Brigade 10/Wehrkreise III. TNI beserta petingginya memilih tidak menyerah dan melakukan Operasi Gerilnya Rakyat Semesta. Operasi ini terdiri dari berbagai elemen seperti TNI, laskar, dan rakyat bersenjata yang berusaha melakukan serangan balik ke penjajah.

Seperti tertulis dalam laman Kemdikbud, para pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok. Semua pasukan menunggu instruksi untuk melakukan serangan umum 1 maret 1949 dipimpin oleh. Sementara para petinggi militer dan pimpinan pemerintahan setempat sepakat mengambil alih kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Perang dilakukan secara gerilya pukul 18.00 waktu setempat.

Sirene dinyalakan sebagai tanda dilakukannya serangan. Seketika para pasukan TNI menyerang semua tentara Belanda yang ditemui di setiap sudut kota.

Dalam perang yang terbilang singkat selama enam jam, Belanda mampu dilumpuhkan dan mereka meninggalkan pos militer yang ada. Harta rampasan berupa persenjataan menjadi tambahan logistik untuk TNI. Lalu, pasukan TNI diminta mengosongkan Yogyakarta menuju pangkalan gerilnya tepat pada pukul 12.00 siang keesokan harinya. Serangan umum 1 Maret 1949 membawa arti penting bagi posisi Indonesia di mata internasional. Selain membuktikan eksistensi TNI yang masih kuat, Indonesia memiliki posisi tawar melalui perundingan di Dewan Keamanan PBB.

Perlawanan singkat tersebut turut mempermalukan Belanda denga propagandanya. Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949 Meski Serangan Umum 1 Maret 1949 berhasil memukul Belanda dari Kota Yogyakarta saat itu, tetapi ada kontroversi seputar peran Letkol Soeharto.

Salah satu fragmen yang disoroti adalah sewaktu peperangan sedang terjadi. Yang mana, dalam buku sejarah era Orde Baru, Letkol Soeharto tercatat sebagai inisiator dan pemimpin pertempuran. Namun hal ini berkebalikan dengan kesaksian Abdul Latief, anak buah Letkol Soeharto saat itu. Dalam tulisannya “Laporan tentang Dewan Jenderal kepada Jenderal Soeharto” yang diunggah pada laman penerbit HastaMitra, mengatakan jika Soeharto sedang bersantai makan soto babat bersama pengawal dan ajudannya.

Latief bertemu Soeharto dengan pasukannya yang tidak lebih dari 10 orang. Saat itu, Kapten Abdul Latief dan pasukan yang tersisa dalam posisi kepayahan. Dua anak buahnya meninggal, 12 lainnya terluka. Sementara itu terdapat 50 pemuda laskar gerilya yang juga gugur di medan perang dan dimakamkan di dekat Stasiun Tugu Yogyakarta. Pasukan pimpinan Latief kembali ke markas gerilya yang ada di Kuncen, barat Kota Yogyakarta. Tidak disangka di sana ia bertemu Komandan Wehrkreise Letkol Soeharto sedang makan soto.

Selain itu, dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 juga tidak terlalu menonjolkan peran Sultan HB IX. Menurut Krishna Sen dalam Indonesian Cinema: Framing the New Orde (1994), sang raja hanya menjadi pengamat pasif.

Padahal, beliau cukup aktif menunjukkan perhatian dan simpatinya dalam usaha tentara melawan penjajah Belanda.

JANGAN DI HILANGKAN ‼️ Serangan Umum 1 Maret 1949 Dibawah Komando PDRI




2022 www.videocon.com