Wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

(Analisis : Warganegara dan Negara) 1. Pengertian Warga Negara dan Negara Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti ; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara. Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara.

Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa.

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 8 • Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; • Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; • Sehat jasmani dan rohani; • Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada.

Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. 2. Pengertian Bela Negara Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ada tigak komponen dalam usaha pertahanan negara, yaitu : • Komponen utama adalah TNI yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan • Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Komponen cadangan ini meliputi warga negara, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. • Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. • Pengertian Bela Negara ( UU No 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 ) Sikap dan prilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

A. Unsur Dasar Bela Negara • Cinta Tanah Air • Kesadaran Berbangsa & bernegara • Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara • Rela berkorban untuk bangsa & negara • Memiliki kemampuan awal bela negara • Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” Dan “syarat-syarat tentang pembelaan diatur oleh UU.” Jadi sudah jelas, mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

B. Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara • Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan Nasional. • Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. • Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.

• Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI • Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI danPOLRI. • Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. • Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara • Landasan hukum bela negara 3.Peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara Upaya pembelaan negara bukan sekadar untuk mempertahankan negara saja, melainkan juga untuk memajukan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, maka segala bentuk peran serta warga negara yang positif demi keutuhan, kemajuan, kejayaan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan wujud pembelaan terhadap negara. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dan dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan isi kedua pasal tersebut berarti bahwa kemampuan serta komitmen atau kesanggupan untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara dapat diartikan sebagai keikutsertaan (partisipasi) warga negara untuk turut berusaha mempertahankan, menjaga dan memlihara negara agar negara tetap tegak atau berdiri dengan kokoh. 1. Contoh upaya bela negara di lingkungan keluarga • Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.

• Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. • Membentuk keluarga yang sadar hukum • Menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga • Saling mengingatkan kepada sesama anggota keluarga apabila ada yang akan berbuat kejahatan, misalnya : minum minuman keras di rumah dan lain sebagainya. • Memberikan pengertian kepada anak supaya cinta kepada tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri • Memberikan pengertian kepada anggota keluarga agar selalu berusaha untuk selalu menggunakan produk-produk dalam negeri • Menjaga nama baik keluarga dengan perilaku yang terpuji atau mulia • Saling mengingatkan sesama anggota keluaraga untuk selalu patuh pada hukum yang berlaku • Menciptakan keluarga yang sadar dan patuh terhadap hukum/peraturan yang berlaku 2.

Contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah • Meningkatkan imtaq dan iptek • Membudayakan GDN (Gerakan Disiplin Nasional) di sekolah meliputi : budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja/belajar • Mengembangkan kepedulian sosial di sekolah, misalnya dengan keihklasan mengumplkan dana sosial, infak, zakat, shodaqoh, untuk membantu warga sekolah yang membutuhkan. • Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah • Menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan perbuatan yang berdampak negatif bagi sekolah dan sebagainya • Belajar dengan giat terutama pada materi Pendidikan Kewarganegaraan • Belajar dengan giat supaya mendapatan prestasi yang baik • Saling mengingatkan sesama siswa apabila ada yang akan melanggar peraturan sekolah • Menjadi siswa wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah dan negara.

3. Contoh upaya bela negara di lingkungan masyarakat • Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah antar warga negara masyarakat. • Bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat • Meningkatan kegiatan gotong royong dan semangant persatuan dan kesatuan • Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling/ronda • Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat • Menghargai adanya perbedaan dan memperkuat persamaan yang ada • Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama • Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, dll.

4. Contoh upaya bela negara di lingkungan negara • Mematuhi peraturan hukum yang berlaku • Mengamalkan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara • Membayar pajak tepat pada waktunya • Mendukung program GDN, GNOTA, dan wajib belajar 9 tahun • Memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa • Bersikap selektif terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia dan lain sebagainya.

• Selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut membela negara Indonesia. Yaitu : • pengalaman sejarah perjuangan RI • kedudukan geografis Nusantara yang strategis; • keadaan penduduk (demografis) yang besar; • kekayaan sumber daya alam; • perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan; • kemungkinan timbulnya bencana perang.

KESIMPULAN Bela negara adalah membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional. Bela negara tidak hanya berhubungan dengan kepenting-an militer semata tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua UUD 1945. Negara wajib dibela oleh Warganya karena : • fungsi pertahanan; • sejarah perjuangan bangsa; • aspek hukum.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : • Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling); • Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri; • Belajar dengan tekun atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) • Mengikuti kegiatan ekstrakulikuler seperi Paskibra, PMR, Pramuka.

Sebagai warga negara sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.

Kita sebagai pelajar juga ikut membela negara dengan cara belajar yang tekun dan mengikuti ekstrakulikuler di sekolah. Di era globalisasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada Negara Indonesia tidak seperti wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah sebelum kemerdekaan. Ancaman, tantangan, dan gangguan bisa diatasi dengan pendidikan. Jika kita pintar kita tidak akan bisa dibodohi orang lain atau negara lain.

Sumber: • https://utarikusuma.wordpress.com/2012/06/18/kewajiban-bela-negara-bagi-setiap-warga-negara/ • http://www.kitapunya.net/2015/08/partisipasi-dalam-usaha-pembelaan-negara.html • http://www.kitapunya.net/2015/08/upaya-bela-negara-di-lingkungan-keluarga-sekolah-masyarakat.html • http://yusufbudiman92.blogspot.co.id/p/warga-negara-dan-negara.html Bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat adalah?

• mengikuti upacara bendera • menanggulangi bahaya narkoba • menjaga keamanan lingkungan • menjaga kelestarian tanah air Indonesia • mempertahankan dan mengamalkan Pancasila Jawaban: C.

menjaga keamanan lingkungan Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat adalah menjaga keamanan lingkungan. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Ancaman Terhadap ketahanan nasional suatu negara yang berasal dari dalam negeri disebut ancaman? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
NKRI merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang didasarkan atas nilai Pancasila.

NKRI merupakan negara kesatuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Setiap warga negara harus paham makna kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk upaya untuk mencegah perpecahan dan ancaman dari luar dan dalam negeri. Wilayah Indonesia adalah tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia adalah satu kesatuan hukum yang didasarkan atas kepentingan nasional.

Bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib dan sepenanggunan serta tekad yang sama untuk mencapai cita-cita bangsa meskipun berbeda suku, bahasa dan kebudayaan. Mempupuk rasa kesatuan adalah hal yang nyata untuk mengimplementasikan sikap sila pancasila ke-3 yaitu tentang persatuan. Daftar Isi • Keutuhan NKRI • Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI • Partisipasi Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI • Contoh Partisipasi Warga Negara untuk Menjaga Keutuhan NKRI • Memiliki tata krama yang baik kepada orang tua • Berperan aktif dalam kegiatan PMR, pramuka, OSIS, olahraga dan kesenian • Memberi sumbangan kepada korban bencana • Belajar dengan rajin dan tekun • Kerja bakti membersihkan sarana prasarana milik umum • Memiliki toleransi terhadap orang yang berbeda agama • Menghentikan penyebaran hoax • Membeli dan memberdayakan produk lokal • Menerima dan menghargai teman tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

• Mempelajari kesenian dan budaya daerah. • Sebarkan ini: • Posting terkait: Keutuhan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah yang sangat luas. Indonesia terdiri dari beribu pulau, beragam suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan yang juga dapat menimbulkan konflik. Sehingga seluruh rakyat Indonesia wajib untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh.

Keutuhan NKRI ditunjukkan dalam wujud Indonesia yang utuh dan tidak terpecah belah.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya yang baik. Keutuhan Indonesia juga ditandai dengan tidak adanya pergolakan, peperangan, pemberontakan atau perpecahan di antara warga negara.

Sehingga situasi negara Indonesia menjadi aman, nyaman, dan damai. Keutuhan nkri merupakan tanggung jawab warga negara semua. Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI Pada proses bernegara, Indonesia memiliki banyak tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan yang berusaha membubarkan Republik Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman yang datang dari dalam negeri misalnya perang saudara, dan pemberontakan wilayah yang menuntut kemerdekaannya. Sementara itu, ancaman atau tantangan yang datang dari luar antara lain westernisasi, komunisme, radikalisme, liberalisme, dan ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia.

Sebagai warga negara, kita harus waspada terhadap ancaman, tantangan dan gangguan yang ingin memecah belah NKRI. Partisipasi Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI Menjaga arti kedaulatan NKRI bukan hanya merupakan tugas TNI. Keutuhan NKRI merupakan hal yang wajib dijaga oleh seluruh warga negara Indonesia.

Rakyat sebagai komponen pendukung TNI menjaga pertahanan negara. Partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dan gangguan. Partisipasi warga negara diwujudkan melalui perjuangan sesuai dengan bidang keahlian atau profesi yang dijalani.

Sebagai pelajar harus belajar dengan rajin, sebagai dokter harus ikhlas dan tekun dalam menangani pasien, guru harus profesional dalam memberikan ilmu kepada siswa, dan profesi lain melakukan pekerjaannya masing-masing sehingga memberikan hasil yang mampu membanggakan Indonesia dan mencegah adanya konflik. Contoh Partisipasi Warga Negara untuk Menjaga Keutuhan NKRI Partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI harus diliputi perasaan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan serta rela berkorban.

Upaya bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI bisa dilakukan dengan cara fisik maupun dengan cara non fisik. Bela negara secara fisik dilakukan oleh anggota TNI, kepolisian, serta disediakannya pelatihan dasar militer. Sementara itu wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah non fisik, upaya tersebut juga bisa dilakukan di lingkungan keluarga, Lingkungan sekolah serta Lingkungan masyarakat.

Beberapa contoh partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI antara lain seperti di bawah ini: • Memiliki tata krama yang baik kepada orang tua Berawal dari lingkungan keluarga, kita bisa menjaga keutuhan NKRI dengan menjunjung tinggi tata krama.

Kebiasaan menghormati orang yang lebih tua merupakan salah satu wujud penanaman diri agar terhindar dari ancaman dan tantangan yang mengganggu ideologi bangsa Indonesia. Ideologi dari luar yang mengancam Indonesia yang mengajarkan kebebasan akan bisa ditangkal dengan budaya tata krama.

memiliki tata krama yang baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak yang ketika akan bebricara dengan orang tua dan berperilaku kepada orang tua wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah diperhatikan.

Bertata krama yang baik merupakan pengamalan nilai-nilai pancasila dirumah. • Berperan aktif dalam kegiatan PMR, pramuka, OSIS, olahraga dan kesenian Sebagai pelajar, hal yang sangat bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti organisasi sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler.

Turut serta dalam PMR dan pramuka menumbuhkan semangat bela negara yang tinggi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, pelajar juga mengembangkan bakatnya dari bidang non akademis seperti olahraga dan kesenian. Apabila bakat dalam bidang tersebut sudah terasah maka bisa membawa nama baik Indonesia dengan mengikuti lomba tingkat internasional. Pengakuan dan penghargaan dari negara lain akan meningkatkan eksistensi negara di mata dunia.

• Memberi sumbangan kepada korban bencana Salah satu unsur dalam menjaga keutuhan NKRI adalah rela berkorban.

Apabila terdapat wilayah yang mengalami bencana kita bisa memberikan bantuan dengan apa yang kita punya dan kita mampu. Bantuan bisa memberikan sumbangan uang, sumbangan pakaian, makanan, tenaga atau penggalangan dana untuk kita yang tidak bisa memberikan apapun. • Belajar dengan rajin dan tekun Pada hakikatnya, proses pendewasaan manusia dilakukan melalui pendidikan. Manusia dalam suatu negara akan memiliki kualitas yang baik ketika kualitas pendidikannya juga baik, dengan belajar yang rajin maka akan menambah pengetahun.

Melalui pendidikan, masyarakat diajarkan mengenai pengetahuan, keterampilan, cara berpikir yang kritis, maupun bagaimana cara bersikap yang baik. Sehingga ketika menghadapi masalah, ancaman, tantangan dan gangguan, mereka akan mengatasinya dengan bijaksana.

• Kerja bakti membersihkan sarana prasarana milik umum Salah satu bentuk menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat antara lain melalui kerja bakti. Ancaman yang dapat memecah belah bangsa bisa timbul dari dalam yaitu konflik antara masyarakatnya sendiri.

Sehingga melalui kerja bakti akan memupuk solidaritas dan rasa cinta satu sama lain. Hal ini akan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. • Memiliki toleransi terhadap orang yang berbeda agama Ancaman yang sangat jelas tampak dan menimbulkan disintegrasi bangsa adalah sikap merasa paling benar.

Khusunya permasalahan agama yang merupakan masalah krusial di mana sedikit saja seorang menyinggung agama lain, maka akan menjadi masalah negara. Sebagai warga negara, yang perlu dilakukan adalah menghargai orang yang berbeda agama. Kita tidak harus membatasi siapa saja yang muncul di timeline media sosial kita. Kita juga tidak bisa menghindari orang yang memiliki keyakinan berbeda. Sebaliknya, kita harus bisa hidup berdampingan dengan mereka.

Tidak memaksakan agama kita kepada pemeluk agama lain. • Menghentikan penyebaran hoax Kasus yang sangat marak terjadi adalah penyebaran hoax. Berita bohong ini dapat membuat orang yang tidak salah menjadi salah. Hoax juga bisa membuat panik masyarakat. Khususnya bagi orang yang awam dengan media sosial. Mereka akan mudah percaya dan melakukan hal seperti apa yang diisyaratkan dalam berita palsu tersebut. Hoax juga biasa digunakan dalam menjatuhkan citra pemimpin atau calon pemimpin agar masyarakat memiliki mosi tidak percaya terhadap pemimpin tersebut.

Hal yang lebih parah, arti hoax dapat memecah belah golongan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sebagai warga negara, yang perlu dilakukan adalah menghentikan penyebaran hoax, mencari sumber yang jelas atas berita yang muncul, memfilter berita yang akan kita sebarkan, dan melaporkan kepada pemerintah ketika terdapat berita hoax melalui saluran yang tersedia. • Membeli dan memberdayakan produk lokal Cinta tanah air adalah usaha untuk menjaga keutuhan NKRI. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah membeli produk lokal agar selalu berkembang.

Membeli produk lokal dapat meningkatkan perekonomian daerah hingga perekonomian negara. Semakin cinta terhadap produk lokal, maka akan memutus rantai monopoli sistem ekonomi yang dilakukan negara lain di Indonesia. Mencintai produk lokal dapat ditunjukkan dengan cara membeli hasil produksi dalam negeri sehingga pendapatan negara akan meningkat. • Menerima dan menghargai teman tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Sikap yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI adalah etnosentrisme di mana masyarakat merasa kelompoknya lebih sempurna dan unggul daripada kelompo lain. Mereka memandang rendah golongan masyarakat yang lain. Hal ini dapat menimbulkan beragam contoh stereotip dan memicu adanya konflik internal. Wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah harus menerima dan menghargai teman dengan suku, agama, ras, dan golongan berbeda beserta adat istiadat dan kebudayaan mereka.

Sehingga akan meminimalisir perselisihan dan memupuk solidaritas. Perlu kita tahu bahwa cara pihak lain dalam merebut kedaulatan Indonesia adalah dengan mengadu domba masyarakatnya sendiri satu sama lain. Menerima dan menghargai teman termasuk sikap sila ke lima yatiu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. • Mempelajari kesenian dan budaya daerah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masuknya budaya asing ke Indonesia. Budaya yang masuk terkadang juga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga kita harus melakukan filter.

Sebaliknya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih kita juga bisa mengetahui budaya daerah, bisa belajar, mempelajari dan melestarikannya. Hanya melalui media sosial, kita juga bisa mengenalkan budaya yang kita pelajari tersebut kepada dunia.

Jadi, tujuan mempelajari kesenian dan budaya daerah adalah agar tidak punah dan tidak tergantikan budaya asing yang masuk. Demikianlah tadi uraian lengkap yang bisa kami tuliskan kepada segenap pembaca terkait dengan beragam contoh- contoh tindakan untuk berpartisipasi sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan serta kedulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Semoga bermanfaat. Posting terkait: • 7 Fungsi Bank di Indonesia dan Contohnya • 12 Contoh Proses Sosial dalam Masyarakat • 20 Contoh Profesional dalam Berbagai Bidang Posting pada Contoh, Negara Ditag bentuk partisipasi warga negara, contoh partisipasi warga negara, partisipasi warga negara, partisipasi warga negara adalah, partisipasi warga negara dalam menjaga NKRI, prilaku partisipasi warga negara, tindakan partisipasi warga negara Navigasi pos Kategori • Ciri • Contoh • Dampak • Faktor • Fungsi • Globalisasi • Hukum • Ilmu Sosial • Indonesia • Internasional • Kajian • Kelebihan • Kelemahan • Macam • Manfaat • Masyarakat • Menulis wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah Menurut Ahli • Negara • Pancasila • Pemerintah • Penelitian • Pengetahuan • Pers • Politik • PPKN • Sosial • Tujuan • UUD Ancaman militer dan nirmiliter yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun luar harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa.

Upaya untuk mengatasi ancaman tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan TNI/Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman tersebut. Ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat datang dalam berbagai dimensi kehidupan.

Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan nir-militer. Strategi pertahanan dan kemanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal berikut.

• Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa” Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. • Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa” (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Selain itu kewajiban bela negara juga diatur dalam undang-undang organik.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 menyatakan bahwa ”Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Dalam Undang-Undang Republik Wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1), ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi hal-hal berikut.

• Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Para mahasiswa setelah memasuki resimen akan mengikuti latihan dasar kemiliteran. Siswa SMA dapat mengikuti organisasi seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi lainnya.

• Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. • Pengabdian sesuai dengan Keahlian atau Profesi. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam olimpiade olahraga.

Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Usaha bela negara dapat dilakukan berdasarkan profesi warga negara. Sebagai pelajar dapat mewujudkan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan.

No. Lingkungan Bentuk Partisipasi Manfaat 1. Keluarga • Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. • Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. • Saling mengingatkan sesama anggota keluaraga untuk selalu patuh pada hukum yang berlaku • Menciptakan keluarga yang sadar dan patuh terhadap hukum/peraturan yang berlaku Menciptakan suasana kekeluargaan sehinggga memperkuat persatuan dalam keluarga 2.

Sekolah • Membudayakan GDN (Gerakan Disiplin Nasional) di sekolah meliputi : budaya tertib, budaya bersih, dan bud daya kerja/belajar • Mengembangkan kepedulian sosial di sekolah, misalnya dengan keihklasan mengumplkan dana sosial, infak, zakat, shodaqoh, untuk membantu warga sekolah yang membutuhkan. • Menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan perbuatan yang berdampak negatif bagi sekolah dan sebagainya • Menjadi siswa yang berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah dan negara.

Menciptakan kepedulian, budaya tertib, bersih di sekolah sehingga ketahanan sekolah meningkat 3. Masyarakat • Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong menolong antar warga negara masyarakat. • Meningkatan kegiatan gotong royong dan semangant persatuan dan kesatuan • Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling/ronda • Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat Mengembangkan sikapsaling menghargai antara sesama anggota masyarakat sehingga persatuan dan kesatuan terjaga 4.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Negara • Mematuhi peraturan hukum yang berlaku • Mengamalkan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara • Mendukung program GDN, GNOTA, dan wajib belajar 9 tahun • Bersikap selektif terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia dan lain sebagainya. Terciptanya ketertiban dalam negara sehingga negara dapat bersatu menghadapi tantangan dari dalam dan luar Dari uraian di atas menegaskan bahwa bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.

Warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan melalui sikap berikut: • ikut bergotong royong dalam masyarakat • ikut menjaga keamanan lingkungan • tidak membuang sampah di sembarang tempat • menjalin hubungan yang baik sesama anggota masyarakat • tidak membuat keonaran di masyarakat
Wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah.

A.Mengikuti latihan kemiliteran B. Melaksanakan segala bentuk tata tertib untik mendukung terwujudnya kehidupan yang aman. C. Selalu setia memakai produk Indonesia D.Mendukung kinerja pemerintah E.

Setia mengakui keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. 2. UUD 1945 pasal 24 ayat (2) mengatur tentang kekuasaan. A.Yudikatif B. Legislatif C. Eksaminatif D. Moneter E. Eksekutif 3. Pancasila merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung dimensi institusional yang artinya. A. Pancasila mengandung nilai nilai keimanan B.

Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagar dasar negara. C. Pancasila menjadilandasan utama umtuk mencapai cita cita, tujuan bernegara,dan dalam penyelenggaraan pemerintah.

D. Pancasila menjadi dasar pengambilan keputusan. E. Pancasila menjadi dasar penentuan kebijakan. 4. Berikut yang merupakan sikap yang perlu kita miliki untuk melindungi keutuhan NKRI adalah. A. Menutup diri terhadap dunia luar. B. Membatasi kerja sama dengan negara negara lain. C. Hanya bekerja sama dengan negara berkembang. D. Hanya bekerja sama dengan negara maju. E. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan.

A. Nehara bekas penjajah. B. Oejabat negara yang berpengaruh C. Pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat. D. Pihak swasta. E. Warga negara Indonesia.Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara Bentuk bentuk Usaha Pembelaan Negara Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara Pentingnya Usaha Pembelaan Negara Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai anak bangsa dan warga negara kalian perlu memiliki kemampuan partisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Kemampuan ini sangat penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta dapat melakukan fungsinya yakni mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan kalian masing–masing, berarti kalian telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi kalian ini dapat menunjang usaha NKRI dalam mewujudkan tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya dengan mempelajari materi partisipasi dalam upaya pembelaan negara ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, dan menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

Sedangkan bahan pelajaran yang dikembangkan dalam menunjang kemampuan tersebut, dapat digambarkan pada diagram atau peta konsep. A. PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA Pada bagian ini kalian diajak untuk mempelajari pentingnya usaha pembelaan negara. Materi ini penting dipahami agar setiap warga negara memiliki pemahaman, kesadaran, dan kemauan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

1. Pengertian Usaha Pembelaan Negara Pernahkah kalian melihat atau meraba wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah negara?

Tentu kalian sulit melihat atau meraba wujud negara, karena negara bersifat abstrak (in abstracto). Namun demikian, untuk mengetahui wujud negara dapat kita telusuri dari unsur-unsur negara seperti penduduk, wilayah, pemerintah, dan pengakuan. Unsur-unsur itulah yang mesti kita bela. Dalam UUD 1945 tidak dijelaskan pengertian usaha pembelaan negara. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut bukan ”usaha pembelaan negara” tetapi digunakan istilah lain yang mempunyai makna sama yaitu ”upaya bela negara”.

Dalam penjelasan tersebut ditegaskan, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian upaya bela negara, apakah kalian pernah ikut serta dalam usaha pembelaan negara? Apabila kalian pernah ikut serta menjaga wilayah negara termasuk wilayah lingkungan sekitar dari gangguan atau ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara berarti kalian sudah berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan NKRI juga menunjukkan suatu sikap dalam usaha pembelaan negara. Dengan demikian pengertian usaha pembelaan negara tidak terbatas memanggul senjata, tetapi meliputi berbagai sikap dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, misalnya dengan usaha untuk mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi, keamanan ekonomi. Misalnya, yang telah dilakukan Elan Wukak Victor, dari Nusa Tenggara Timur merupakan usaha pembelaan negara dalam bentuk keamanan lingkungan, seperti tampak pada Gambar 1.

2. Usaha Pembelaan Negara Penting Dilakukan Pernahkah kalian memiliki barang yang diganggu atau akan diambil alih orang lain yang tidak berhak? Apakah kalian berusaha membela atau mempertahankannya? Pasti kalian mempertahankannya bukan? Setiap manusia normal secara naluriah pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari ganguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi kalian.

Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah negara. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang akan terjadi jika tidak ada negara? Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara yaitu ”manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya” (Homo Homini Lupus) dan ”perang manusia lawan manusia” (Bellum Omnium Contra Omnes).

Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah hidup tertib, aman, dan damai maka diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warganegara Indonesia, diantaranya yaitu: a.

untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman; b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara; c. merupakan panggilan sejarah; d. merupakan kewajiban setiap warga negara.

Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara tersebut dapat dihubungkan dengan pertama, teori fungsi negara, kedua, unsur-unsur negara, ketiga, aspek sejarah perjuangan bangsa (merupakan panggilan sejarah), dan keempat, peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membela negara.

Kaitan hal – hal tersebut dapat disimak pada uraian berikut ini. 3. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan Pembelaan Negara Para ahli merumuskan fungsi negara secara berbedabeda. Perbedaan itu tergantung pada titik berat perhatian latar belakang perumusan tujuan negara serta dipengaruhi oleh pandangan atau ideologi yang dianut suatu negara atau ahli tersebut.

Seorang ahli bernama Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa setiap negara, apapun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu: a.

Fungsi penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. b. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.

c. Fungsi Pertahanan, wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan.

d. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.Ke empat fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai negara. Jadi fungsi negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara karena keduanya saling berkaitan, sehingga para ahli seringkali menggandengkan tujuan dengan fungsi negara. Bagaimana keterkaitan fungsi negara dengan usaha pembelaan negara?

Pada dasarnya fungsi-fungsi negara tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan negara. Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan negara.

Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan perlengkapannya. TNI terdiri atas TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL.

Perlengkapan TNI dikenal dengan sebutan alat utama sistem senjata (Alutsista) Fungsi pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan terhadap negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI Nomor 3 tahun 2003 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara” (Pasal 9 ayat 1). Hal ini mengandung makna, bahwa partisipasi warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara merupakan wujud upaya pembelaan negara.

Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan negara adalah fungsi keamanan (ketertiban) yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keamanan tersebut di negara kita dibentuklembaga yang kita kenal dengan POLRI. Berdasarkan uraian di atas, fungsinegara yang sangat penting untuk memelihara atau tetap tegaknya negara adalah fungsi pertahanan dan ketertiban (keamanan).

Untuk mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan, selain negara harus memiliki alat-alat pertahanan dan keamanan, juga diperlukan keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, keikutsertaan segenap warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan negara berkaitan dengan upaya membela negara. Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan negara dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya.

Hal itu karena negara hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi lainnya jika negara mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Pentingnya fungsi pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara dapat diibaratkan pada kehidupan pribadi sehari-hari kita.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Apakah kalian bisa belajar dengan tenang atau tidur dengan nyenyak apabila tidak mampu menangkal dan mempertahankan diri dari gangguan atau ancaman yang dihadapi?

Jadi jika ingin belajar dengan tenang, nyaman dan konsentrasi, maka diperlukan kemampuan untuk menangkal berbagai gangguan dan ancaman yang dihadapi.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Demikian pula dalam organisasi negara, fungsi pertahanan dan keamanan sangat penting karena negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan, dan lain-lain jika tidak mampu mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

hal ini mengandung arti bahwa untuk mempertahankan dan megamankan negara bukan hanya kewajiban TNI dan POLRI, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia termasuk kalian sebagai siswa yang sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia. Coba renungkan apa yang telah kalian lakukan untuk mengamankan lingkungan sekolah atau tempat tinggal kalian!

Sedangkan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan dan perniagaan. Fungsi pelayanan atau jasa yaitu seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, yang meliputi antara lain pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kesehatan, pendidikan, dan program-program pembangunan lainnya.

4. Unsur-Unsur Negara Suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat dikatakan negara apabila telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara.

Unsur-unsur apakah yang harus dipenuhi untuk dapat disebut negara? Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur: a) penduduk yang tetap, b) wilayah tertentu, c) pemerintah, dan d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht berpandangan, bahwa unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara adalah a) harus ada rakyat, b) harus daerah, dan c) pemerintah yang berdaulat. Selain unsur tersebut ada unsur lain yaitu adanya pengakuan oleh negara lain (deklaratif). Berkaiatan dengan upaya pembelaan negara, salah satu sasaran yang penting dan mesti dibela oleh pemerintah dan setiap warga negara adalah wilayah negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara.

Wilayah NKRI terbentang sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Keberadaan pulau-pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seringkali menimbulkan konfl ik perbatasan yang mengganggu dan mengancam keutuhan wilayah negara kita. Seperti lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah negara RI.

Juga terjadinya konflik perbatasan antaranegara kita dengan Malayasia di Blok Ambalat Kalimantan Timur. Dilihat dari posisinya, negara kita dikelilingi oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Kondisi dan posisi seperti ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan negara kita.Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan wilayah negara, diperlukan alat pertahanan dan keamanan negara didukung oleh peran aktif dan loyalitas setiap warga negara.

Karena pentingnya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka UUD 1945 menegaskan, bahwa keikutsertaan setiap warga negara wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah mempertahankan, mengamankan dan membela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Berdasarkan kasus-kasus dan posisi wilayah negara kita seperti di atas, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing.

Kalian sebagai siswa berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolah masing-masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi. Dalam kaitannya dengan konsep upaya pembelaan negara, keempat unsur negara tersebut memiliki keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting.

Unsur penduduk (dalam arti warga negara) merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Warga negara (dalam posisinya masing- masing) memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah wilayah negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Unsur pemerintah yang berdaulat memiliki posisi sangat penting baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah mengkordinasikan kegiatan pertahanan dan keamanan negara dalam upaya pembelaan terhadap negara. Pemerintah yang dilengkapi TNI dan POLRI merupakan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan negara yang selalu siap siaga menghalau setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

Sedangkan unsur wilayah merupakan merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara yang dilanda konflik. Keterlibatan TNI dalam pasukan PBB telah dimulai sejak tahun 1957 dengan mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA-I) ke Mesir dengan kekuatan 559 pasukan. 5. Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Dilihat dari aspek sejarah perjuangan bangsa, masyarakat Indonesia telah membuktikan dirinya yang selalu berpartisipasi dan manunggal dengan aparat pertahanan dan keamanan dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Pembinaan rasa kebangsaan itu telah dirintis sejak kebangkitan nasional tahun 1908 yang kemudian dipertegas pada tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, dan akhirnya diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Partisipasi warganegara da-lam pembelaan negara dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai organisasi rakyat untuk pembelaan negara seperti kelaskaran, barisan cadangan, pasukan gerilya desa (pager desa), mobilisasi pelajar (mobpel), organisasi keamanan desa (OKD), organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan Hansip, Wanra, dan Kamra.

Hal ini menunjukkan, bahwa keikutsertaan segenap warga negara dalam pembelaan negara merupakan panggilan sejarah yang wajib dilakukan oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemilik negara, dan sebagai bagian dari negara. Camkan ucapan almarhum Presiden John F. Kennedy yang masih terdengar di museum–museum Amerika di bawah ini. ”JANGAN TANYA APA YANG TANAH AIRMU DAPAT MEMBERI KEPADAMU, TETAPI TANYAKANLAH APA YANG KAMU DAPAT BERIKAN KEPADA TANAH AIRMU” (” Ask not what your country can do for you.

But ask what you can do for your country”) Sudah semestinya agar setiap warga negara dapat memberikan pengabdiannya kepada negara dalam mewujudkan ketahanan nasional, perlu diwujudkan kesejahteraan atau kemakmuran yang relatif merata. Relatif merata artinya warga yang kaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kemakmuran yang telah dicapai.

Sedangkan yang miskin dapat menaikan taraf kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian tidak terjadi kesenjangan yang tajam yaitu si kaya semakin kaya wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah si miskin semakin miskin. Pada sisi lain, keamanan dan stabilitas juga sangat penting.

Oleh karena itu, baik warga negara maupun pemerintah harus bersama – sama dan saling menunjang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan stabilitas sehingga ketahanan nasional dapat diwujudkan. Dalam hal ini tokoh nasional Ruslan Abdul Gani (1979) menyatakan “ Tidak akan terjadi stabilitas tanpa ada kemakmuran, dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa keamanan”.

Oleh karena itu menurutKusnanto Anggoro (2003) ketahanan nasional tidak hanyaterbatas pada keamanan dalam arti militer, tetapi juga keamananlingkungan, keamanan pangan, keamanan energi,dan keamanan ekonomi. Para petani dan nelayan merupakanpahlawan karena kerja keras mereka memberikansumbangan yang besar bagi keamanan pangan nasional.Meskipun kita ketahui bersama kesejahteraan merekamasih memprihatinkan, tetapi semangat pengabdiannyauntuk kemakmuran bangsa sangat besar.

Pelaksanaansila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalamPancasila merupakan jaminan terwujudnya peningkatkansejahteraan umum yang merupakan faktor penting bagiketahan nasional.Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela,mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, sertakedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila danUUD 1945. Tekad tersebut kemudian dinyatakan dengantegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa“negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia.

Kata-kata “segenap bangsa” dapatdiartikan seluruh warga negara Indonesia yang meliputirakyat dan pemerintah. Sedangkan “tumpah darahIndonesia” dapat dimaknai sebagai tanah air (wilayah)Indonesia.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

6. Landasan Hukum tentang Kewajiban Membela Negara Dilihat dari perundang-undangan, kewajiban membela negara dapat ditelusuri dari ketentuan dalam UUD l945 dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu 1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban; 2) pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; 3) kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI; 4) kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara dan sebagai kekuatan pendukung. Konsep yang diatur dalam Pasal 30 tersebut adalah konsep pertahanan dan kemanan negara. Sedangkan konsep bela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ikut serta pembelaan negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam UURI Nomor 3 tahun 2002Pasal 9 ayat (1) bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Kemudian dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 bagian menimbang huruf (c) ditegaskan antara lain ”dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara…”.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2002). Dengan demikian, jelaslah bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kata “wajib” yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan UURI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) mengandung makna, bahwa setiap warga negara, dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Namun demikian, di negara kita sampai saat ini belum ada keharusan untuk mengikuti wajib militer (secara masal) bagi segenap warga negara Indonesia seperti diberlakukan di beberapa negara lain.

Sekalipun demikian, adakalanya orang-orang yang memiliki keahlian tertentu (biasanya sarjana) yang dibutuhkan negara dapat diminta oleh negara untuk mengikuti tes seleksi penerimaan anggota TNI sekalipun orang tersebut tidak pernah mendaftarkan diri. B. BENTUK BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA Seperti telah dikemukakan pada bagian di atas, bahwa usaha pembelaan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan berbagai ancaman terhadap bangsa.

Oleh karena itu setiap warga negara perlu memahami berbagai bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka melaksanakan peran serta dalam usaha pembelaan negara. 1. Bentuk Penyelenggaraan Usaha Pembelaan Negara Persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara?

Menurut Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui: a.

Pendidikan kewarganegaraan; b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan d. Pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dapat dikatakan telah ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Salah satu materi/bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Persoalan yang hendak kita telusuri adalah mengapa usaha pembelaan negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewaganegaraan?

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan. Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna upaya bela negara. Perhatikan kalimat “…dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan RI …” pada definisi upaya bela negara yang telah diungkapkan di atas.

Kalimat kecintaan kepada negara kesatuan RI merupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air (patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa merupakan ciri kesadaran dalam bela negara. Konsep bela negara adalah konsepsi moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam pembelaan negara. Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara.

Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Negara. Memasuki organisasi resimen mahasiswa merupakan hak bagi setiap mahasiswa, namun setelah memasuki organisasi tersebut mereka harus mengikuti latihan dasar kemiliteran.

Misalnya, sampai tahun 2003 jumlah resimen Mahasiswa sekitar 25.000 orang dan alumni resimen mahasiswa sekitar 62.000 orang. Anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Disamping mahasiswa, para pemudapun dapat melakukan kegiatan latihan dasar bela negara, seperti yang dilakukan BPK (Barisan Pemuda Kutai). 2. Pengabdian sebagai Prajurit TNI Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI.

POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya keamanan dalam negeri.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara. Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk : a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b.

melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. melaksanakan operasi militer selain perang; d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3)UURI Nomor 3 Tahun 2002). Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002).

Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jika demikian, apakah hanya TNI yang memiliki tugas menghadapi berbagai ancaman? Hal ini tergantung pada jenis ancaman yang dihadapi.

Jika jenis ancaman yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sedangkan apabila yang dihadapi ancaman non-militer, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa.

Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunaka kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain: a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa; b.

pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial; c. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer; d.

sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa; e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri; f.

pemberontakan bersenjata; g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. Jelas di sini, bahwa penanggulangannya diutamakan secara militer, apabila langkah-langkah diplomasi menemui jalan buntu. Contoh potensi ancaman militer, misalnya pernah dicontohkan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu antara lain mengatakan, Indonesia harus mewaspadai berbagai potensi ancaman dari beberapa negara tetangga.

Beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Australia dapat menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lepasnya Sipadan-Ligitan, dan perseteruan di Blok Ambalat, merupakan contoh betapa Malaysia dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI.

Dari sisi Singapura, permasalahan batas negara yang belum jelas dapat membuat Negeri Singa itu memperluas wilayahnya ke Indonesia terkait kepentingannya dalam pengamanan di Selat Malaka. Belum lagi Singapura selama ini merupakan tempat yang empuk untuk pencucian uang.

Adapun Australia, hingga saat ini terus melakukan pembangunan kekuatan yang mengarah ke utara, terhadap lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan pemberlakuan kebijakan sepihak (pre-emptive) konsep Penentuan Wilayah Laut Australia (Australian Maritime Indentifi cation Zone atau AMIZ), memperkuat adanya ancaman militer terhadap Indonesia. Kemudian dalam Departemen Pertahanan (2003) diungkapkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu kekuatan nasional negara (Instrument of national power), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer.

Dalam tugasnya, TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infi ltrasi.

Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.

Hal ini berberda jika ancaman yang dihadapi bersifat non-militer (non tradisional) seperti perdagangan narkotik dan obat terlarang lainnya. Dalam ancaman jenis ini segenap warga negara memiliki peranan penting untuk menunaikan kewajiban wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah pembelaan negara sesuai kedudukan dan profesinya masing-masing.

Misalnya seorang siswa atau guru dan warga negara lainnya berkewajiban untuk melaporkan perdagangan narkotik dan obat terlarang lainnya jika dia mengetahui hal tersebut. Sedangkan polisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kasus tersebut.

Demikian pula jaksa dan hakim masing-masing berkewajiban melakukan proses peradilan terhadap pelaku kasus itu. Sedangkan TNI dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk turut serta menangani permasalahan tersebut.

Dephan memperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi : a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri. d. Konfl ik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konfl ik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain. g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/ perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya. j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa. 3. Pengabdian Sesuai dengan Profesi Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya (penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifi kasi beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain petugas PMI, para medis, tim SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.

Disamping itu kita juga mengenal LINMAS (Perlindungan Masyarakat). Linmas merupakan organisasi perlindungan masyarakat secara suka-rela, yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memper-kecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas) tersebut me-rupakan salah satu wujud penyeleng-garaan upaya bela negara. Dengan demikian, warga negara yang berprofesi para medis, tim SAR, PMI, POLRI, petugas bantuan sosial, dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah dalam upaya bela negara sesuai dengan tugas keprofesiannya masing-masing.

Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi seperti itu seringkali berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam yang sering terjadi di wilayah negara kita. Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan kewarganegaraan; anggota resimen mahasiswa melalui pelatihan dasar kemiliteran; TNI dalam menanggulangi ancaman militer dan non-militer tertentu; POLRI termasuk warga sipil lainnya dalam menangulangi ancaman non- militer; dan kelompok profesi tertentu dapat ikut serta membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing.

Untuk mengatasi ancaman non-militer perlu adanya keamanan atau ketahanan lingkungan, energi, pangan, dan ekonomi, maka pengabdian bela negara melalui profesi terbuka sangat luas. Misalnya, wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah petani dan nelayan melakukan upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk keamanan pangan. UKM (Usaha Kecil Menengah) dan para pengusaha besar melakukan upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk keamanan ekonomi.

Kemudian para warga negara yang bergelut bidang energi melakukan pengabdian untuk keamanan energi. Begitu pula yang menekuni bidang lingkungan melakukan pengabdiannya untuk keamanan lingkungan. Ketika semua warga negara mengabdikan diri sesuai dengan profesi dalam usaha pembelaan negara, maka tentu saja akan meningkatkan ketahanan nasional kita.

C. PERAN SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA 1. Contoh Tindakan Usaha Pembelaan Negara Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

Uraian berikut akan disajikan contohcontoh tindakan upaya membela negara dari masingmasing komponen bangsa. Upaya membela negara yang paling nampak diperankan oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai masa reformasi saat ini. Contoh-contoh tindakan upaya membela negara yang dilakukan TNI antara lain menghadapi ancaman agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan federalis dan separatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, Papua merdeka, separatis Aceh (GSA), melawan PKI, dan DI/TII.

Demikian pula POLRI telah melakukan upaya membela negara terutama yang berkaitan dengan ancaman yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, konflik komunal, dan sebagainya. Hal-hal tersebut jika dibiarkan akan menggangu keselamatan bangsa dan negara. Sekarang mari kita kaji contoh-contoh tindakan yang menunjukkan upaya membela negara yang dilakukan warga negara selain TNI dan POLRI.

Dilihat dari aspek historis perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat diantaranya: a. Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I b. Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan; c.

Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa; d. Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/ OPR e. Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963. f. Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Selain itu, terdapat pula tindakan upaya membela negara yang dilakukan secara berencana melalui organisasi profesi, seperti antara lain Tim SAR untuk mencari dan menolong korban bencara alam, PMI, dan para medis.

Demikian pula menteri luar negeri dan utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan Ligitan merupakan contoh tindakan membela negara (keutuhan dan kedaulatan negara). Silahkan kalian baca kronologis ”Lepasnya Pulau Sipandan dan Ligitan dari NKRI”.

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pohon. Sementara itu, Sipadan merupakan pucuk gunung merapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian sekitar 700 meter. Sampai 1980-an, dua pulau ini tak berpenghuni. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antardua negara. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam Peraturan tentang Perlindungan Penyu (Turtle Preservation Ordinance) oleh merintah Inggris pada 1917. Keputusan ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada 1969.

Sayang, tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia – Malaysia akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 1997. Dalam putusan MI yang jatuh pada 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah. Untuk menghadapi sengketa ini Indonesia sampai menyewa lima penasihat hukum asing dan tiga peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya. Sayang, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim MI. Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia.

Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda berdasarkan pertimbangan efektivitas (effectivitee), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.

Pemerintah Indonesia menyatakan rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997. Namun, kita berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa kedua pulau ini ke MI pada 31 Mei 1997.

wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang berserakan. Indonesia memiliki 17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan bernama. “Tapi masih banyak yang kosong dan tidak punya nama,”.

Yang paling mengkhawatirkan tentu saja pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain. Selain melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan upaya membela negara dapat dilakukan melalui sekolah (khususnya melalui PKN) misalnya pembinaan sikap dan prilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela kebenaran dan keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945.

Demikianlah beberapa contoh sederhana yang menunjukkan tindakan upaya bela negara. Tentu saja masih banyak contoh lain.

Silakan mencari contoh lain terutama yang berkaitan dengan ancaman non-tradisional (non-militer) yang dihadapi bangsa dan negara kita saat ini. 2. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di Lingkungan UURI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5) Sedangkan yang wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa.

Misalnya, cermati gambar peta di bawah ini yang memperlihatkan kabupaten di wilayah nusantara yang merupakan daerah perbatasan dan terluar yang rawan dari berbagai ancaman. Ancaman wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah Sabang (no.3) juga merupakan ancaman di Merauke (no.26) dan daerah yang lain. Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili.

Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. (ingat konsep/prinsip Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional). Persoalannya, siapa yang mesti berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya? Dan bagaimana bentuk partisipasi yang dapat dilakukannya? Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai lingkungan wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konfl ik komunal.

Bencana alam terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional, karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya.

Misalnya dengan gerakan membuat serapan air sebanyak mungkin di lingkungan kita masing – masing. Membuat serapan air dengan teknologi sederhana biopori ternyata mudah, murah dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Lokasi untuk membuat serapan juga tidak membutuhkan tanah yang luas. Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi keamanan yang dibentuk berdasarkan adat yang dikenal dengan nama Pecalang.

Pecalang memiliki kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat. Partisipasi dan kegiatan–kegiatan seperti yang tampak pada gambar 19, merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi keutuhan lingkungan dan keselamatan warga masyarakat dari segala bentuk ancaman, yang tidak lain merupakan tujuan pertahanan negara. Sedangkan partisipasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara dapat diwujudkan dalam tindakan upaya bela negara.

Dengan demikian, partisipasi warga negara dalam membela lingkungan tidak lain merupakan bagian dari usaha pembelaan negara. Salah satu sasaran yang mesti dibela oleh setiap warga negara adalah wilayah negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing. Kalian sebagai siswa SMP berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya masing-masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi. Cari untuk: Tulisan Terakhir • EKONOMI dan BISNIS • Langkah-langkah Membuat Situs Blog WordPress.Com • Cagar Alam Kersik Luwai, Kutai Barat • ,VACATION STORY ON THE TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII) • Sejarah Menurut Para Ahli Komentar Terbaru Arsip • November 2016 • Oktober 2015 • September 2015 • Agustus 2015 Kategori • Tak Berkategori Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com Cari untuk: Tulisan Terakhir • EKONOMI dan BISNIS • Langkah-langkah Membuat Situs Blog WordPress.Com • Cagar Alam Kersik Luwai, Kutai Barat • ,VACATION STORY ON THE TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII) • Sejarah Menurut Para Ahli Komentar Terbaru Arsip • November 2016 • Oktober 2015 • September 2015 • Agustus 2015 Kategori • Tak Berkategori Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com

Isu-Isu Wilayah Perbatasan NKRI (natuna)




2022 www.videocon.com