Pasal 28b ayat 1

pasal 28b ayat 1

Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

pasal 28b ayat 1

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tentang hak dan kewajiban seorang warga Negara didalam pasal 28 B ayat 1 dan 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menjalani pernikahan, membentuk keluarga, mempunyai anak, dll melalui perkawinan yang sah. Apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah?? Perkawinan yang sah ini tentu saja perkawinan yang sah secara hukum maupun secara agama.

Tidak hanya perkawinan yang sah secara agama saja, tetapi juga perkawinan tersebut harus terdaftar di KUA setempat. Mengapa sebuah perkawinan tersebut harus sah secara hukum dan secara agama??tentu perkawinan yang sah secara agama itu saja sudah cukup, karena di mata ALLAH SWT tentu saja si pria dan si wanita sudah merupakan seorang suami istri, tapi tidak jarang juga perkawinan yang sah secara agam saja ini dipergunakan atau dimanfaatkan oleh kebanyakan orang hanya untuk pemuas nafsunya saja agar mereka terhindar dari apa yang dinamakan zinah.

Tentu saja tidak ada yang melarang seseorang untuk melakukan pernikahan dengan cara ini, tetapi alangkah baiknya jika pernikahan yang dilakukan diawali dengan niat yang baik.

Lalu apa manfaat jika kita melangsungkan pernikahan secara hukum dan agama?? Pasal 28b ayat 1 saja semua manfaat dan keuntungan dsb ada pada si wanita, karena hak-haknya sebagai seorang istri lebih terlindungi oleh hukum, sangat berbeda sekali dengan orang yang melangsungkan pernikahan yang hanya sah secara agama saja atau mungkin biasa kita sebut dengan nikah sirih, pernikahan yang dilakukan hanya sebatas melakukan ijab dan qobul saja.

Di dalam pernikahan seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada sang istri, kepada keluarga. Apa kewajiban-kewajiban tersebut? Kewajiban tersebut diantaranya tentu saja memberikan nafkah yang layak bagi si istri dan keluarga dan dapat melindungi si istri tersebut, melindungi keluarganya, melindungi keutuhan rumah tangganya Ayat 2 dari pasal 28 B Tentang hak dan kewajiban Didalam pasal 28b ayat 2 tersebut sudah sangat jelas sekali diuaraikan tentang apa yang menjadi hak-hak dari seorang anak.

Bahwa sudah menjadi hak bagi seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Lalu kewajiban bagi si orang tua tentu saja dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dari si anak tersebut, memberikan hak-hak dari si anak tersebut. Seorang anak itu adalah merupakan karunia dari sang pencipta, anak adalah titipan dari yang maha kuasa, ia adalah anugerah.

Banyak sekali pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Bahkan berbagai carapun mungkin rela mereka tempuh demi memperoleh sang buah hati tersebut, bahkan hingga mengeluarkan uang ratusan juta rupiah.

Tapi tidak jarang juga kita lihat ada seseorang yang tega menyia-nyiakan anak yang mereka punya. Ada seorang wanita yang rela membuang bayi yang baru dilahirkannya, ada seorang ayah yang tega memukuli anaknya hingga luka bahkan hingga sang anak kehilangan nyawanya.

Hal-hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan isi dari pasal 28 B ayat 2 inipencerminan dari pasal tersebut sama sekali tidak tampak di dalam kehidupn akhir-akhir ini. Seorang anak yang seharusnya diberikan perlindungan oleh orang tuanya tidak jarang juga malah dijadikan sebagai objek kekerasan.

Sungguh sangat disayangkan sekali bagi orang tua yang memperlakukan anaknya seperti itu. • Recent Posts • Modals • MEMPERSIAPKAN DIRI MENJADI PROFESIONAL DIBIDANG PEKERJAAN YANG DITEKUNI • Budaya Briefing Sebelum Kerja • Persaingan Antar Pekerja didalam Perusahaan • Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( CSR ) • Pasal 28b ayat 1 • April 2013 • January 2013 • October 2012 • June 2012 • May 2012 • April 2012 • March 2012 • December 2011 • November 2011 • October 2011 • May 2011 • April 2011 • February 2011 • December 2010 • November 2010 • October 2010 • June 2010 • May 2010 • Categories • komp lembaga keu.

pasal 28b ayat 1

perbankan • Uncategorized • Meta • Register • Log in • Entries feed • Comments feed • WordPress.com LAGU - LAGU LAGU - LAGU WAJIB NASIONAL LENGKAP LAGU - LAGU DAERAH LENGKAP TERJEMAHAN LAGU - LAGU DAERAH LENGKAP LAGU - LAGU ANAK LENGKAP LAGU - LAGU PRAMUKA LENGKAP KAMUS BAHASA (INGGRIS) KAMUS KOSAKATA BAHASA INGGRIS LENGKAP KAMUS SINGKATAN BAHASA INGGRIS LENGKAP LIRIK TERJEMAHAN BAHASA INGGRIS LENGKAP KAMUS BAHASA (JEPANG) KAMUS KOSAKATA BAHASA JEPANG LENGKAP LIRIK TERJEMAHAN BAHASA JEPANG LENGKAP KAMUS BAHASA (ARAB) KAMUS KOSAKATA BAHASA ARAB LENGKAP KAMUS BAHASA (MELAYU) KAMUS KOSAKATA BAHASA MELAYU LENGKAP KAMUS BAHASA (JERMAN) KAMUS KOSAKATA BAHASA JERMAN LENGKAP KAMUS BAHASA (RUSIA) KAMUS KOSAKATA BAHASA RUSIA LENGKAP KAMUS BAHASA (KOREA) KAMUS KOSAKATA BAHASA KOREA LENGKAP KAMUS BAHASA (CHINA) KAMUS KOSAKATA BAHASA MANDARIN LENGKAP KAMUS BAHASA (PRANCIS) KAMUS KOSAKATA BAHASA PRANCIS LENGKAP KAMUS BAHASA (SPANYOL) KAMUS KOSAKATA BAHASA SPANYOL LENGKAP KAMUS BAHASA (ITALIA) KAMUS KOSAKATA BAHASA ITALIA LENGKAP KAMUS BAHASA (TURKI) KAMUS KOSAKATA BAHASA TURKI LENGKAP KAMUS BAHASA (INDIA) KAMUS KOSAKATA BAHASA HINDI LENGKAP KAMUS BAHASA (BELANDA) KAMUS KOSAKATA BAHASA BELANDA LENGKAP
Hukuman Mati, dan Pemberlakuan Hukum Surut – Amrozi Cs.

telah di eksekusi mati oleh pihak kejaksaan. Pro-kontra hukuman mati telah menimbulkan gejolak khususnya dikalangan masyarakat dan penegak hukum, karena proses hukum dari penuntutan dengan menggunakan UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan surut terhadap Amrozi CS hingga vonis hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, dimana berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28b ayat 1 pada dasarnya ketentuan hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) bukanlah ketentuan hukum yang bersifat mutlak karena pembatasan-pembatasan / pengecualian atas hak tersebut telah diatur dalam pasal 28 J ayat (2), dimana dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Bahwa dari ketentuan pasal 28 J ayat (2) dapat kita pahami bahwa hak-hak dasar sebagaimana pasal 28b ayat 1 dalam pasal 28 I ayat (1) bukanlah bersifat mutlak, karena secara tegas hak tersebut dapat dibatasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 J ayat (2) dimana pembatasan tersebut harus diatur dalam UU.

Bahwa pembatasan-pembatasan tersebut pasal 28b ayat 1 selain harus diatur dalam UU juga harus memenuhi unsur frase untuk memenuhi tuntutan yang adil sesesui dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Frase ini tentu saja sifatnya sangat subjektif, namun menurut penulis tujuan keadilan tersebut harus di temukan/diwujudkan oleh hakim dengan memperhatikan moral, nilai-nilai agama, kemanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Bahwa vonis hukuman mati yang selama ini mendapatkan penentangan dengan alasan bertentangan dengan moral karena akan menimbulkan lingkaran kekerasan yang tidak berujung dan bertentangan dengan konstitusi ternyata tidak selamanya tepat, karena hukuman mati dan pelaksanaannya telah diatur oleh Pasal 10 KUHP yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964, sehingga selama pelaksanaannya diatur berdasarkan undang-undang maka hal tersebut tidak dapat dianggap melanggar Konstitusi.

Kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kegoncangan dan kerugian bagi masyarakat yang dilakukan sedemikian rupa dengan terencana, berdasarkan sifatnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tepat jika dijatuhi hukuman mati, yang tentu saja harus dibuktikan terlebih dahulu apakah bukti-buktinya kuat, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, tidak ada rasa penyesalan atas tindakan tersebut, dan berdasarkan penilaian hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 hal tersebut dapat dijatuhkan hukuman mati.

Sehingga secara yuridis sosiologis, fungsi hakim dalam memberikan vonis tidak semata-mata didasari pada alasan legalistik, pandangan etika, moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis hukuman mati.

Menurut penulis frase dalam pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bukan merupakan kaidah hukum berlaku secara mutlak, karena jiika frase tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dilaksanakan secara mutlak maka akan menimbulkan rasa ketidak-adilan yang timpang di tengah masyarakat masyarakat. Peristiwa hukum Yunani klasik bisa kita jadikan contoh kasus, dimana karneades seorang Yunani di jaman kuno, takala kapalnya tenggelam dapat menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan yang terapung di air, namun tenyata pada papan tersebut ada orang lain yang juga sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berpegangan dengan papan.

pasal 28b ayat 1

Oleh karena papan hanya bisa menampung satu orang lalu karneades mendorong orang tersebut dari papan, sehingga orang tersebut meninggal. Atas hal ini penuntut umum pada saat itu membawa perkara ini ke Pengadilan namun oleh sang Pengadil (hakim) karneades dibebaskan (dimaafkan) walaupun secara moral hal tersebut tidak dibenarkan.

Demikian hal nya dengan ketentuan seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) tidak dapat diberlakukan secara mutlak, hal ini telah dibatasi dengan ketentuan pasal 28 J ayat (2). Jika kita berpegangan pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP jelas larangan penuntutan oleh hukum yang berlaku surut pasal 28b ayat 1 secara mutlak, karena dalam ayat (2) dapat ditafsirkan bila terjadi perubahan maka akan haruslah dipakai ketekentuan yang ringan.

Frase ini tentu tidak konsisten dengan pemberlakukan hukum yang surut. Contoh kasus, pada suatu hari A dan B melakukan tindak pidana dan kemudian ditangkap, oleh karena dalam penangkapan A mengalami jatuh sakit kemudian proses penyidikan dilakukan terlebih dahulu pada si B, kemudian si B disidangkan dan akhirnya dihukum. Pada saat si B telah mendapat vonis A sembuh dan proses penyidikan pun dilakukan.

Pada saat proses penyidikan berlangsung ternyata telah terjadi perubahan undang-undang bahwa tindak pidana yang dilaksanakan oleh si A dan B ternyata bukan lagi merupakan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) si A dibebaskan. Dalam hal ini tentu saja sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, khususnya bagi terpidana B. Bahwa dalam pandangan penulis pemberlakukan hukum yang surut pada prinsipnya tidak mutlak apalagi undang-undang sebelumnya telah mengatur, namun yang terpenting dari pemberlakuan hukum surut tersebut adalah tindak pidana tersebut demikian kejamnya sehingga berdasarkan moral, etika, agama dan ketertiban umum tindakan tersebut sudah sepatutnya di hukum, tanpa memandang undang-undang tersebut berlaku surut atau tidak.

Sehingga titik tolak berlakunya tuntutan pidana berlaku surut adalah kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya berdasarkan hal tesebut jelas bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang pasal 28b ayat 1 dapat dikurangi dalam keadaan apapun dapat disimpangi, yang tentu saja selama diatur oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details. HAK ASASI MANUSIA PASAL 28B • 1. HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA PASAL 28BPASAL 28B SITIYAUMILIA SALSA ARCHITECTURE (13.036) • 2. DEFINISI HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. • 3. • HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. • HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. KARAKTERISTIK HAM • 4. HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) ** untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) ** • 5.

PASAL 28B • 6. PASAL 28B AYAT 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah” • 7. Pasal 28b Ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi • 8.

8 Apakah kita termasuk anak-anak? • 9. UUPA…? •UU mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara rinci tentang Perlindungan Anak •Pengertian anak : berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, juga yang sudah kawin •Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi • 10.

10 Mengapa anak membutuhkan perlindungan khusus? “…anak, karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya, membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya…” (alinea 3, Deklarasi Hak-hak Anak, Resolusi Majelis Umum 1386 (XIV), 20 November 1959, & Konvensi Hak Anak, Resolusi Majelis Pasal 28b ayat 1 no.

44/25 20 November 1989.) • 11. 11 PRINSIP-PRINSIP UMUM Non-Diskriminasi Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/ perundangan dan kebijakan Negara. Kepentingan Terbaik Anak Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. • 12. 12 Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak mempunyai baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial & budaya Partisipasi Anak Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

• 13. 13 Dari perlakuan apa sajakah anak patut dilindungi? 1.Diskriminasi 2.Eksploitasi 3.Penelantaran 4.Kekejaman 5.Kekerasan dan penganiayaan 6.Ketidakadilan 7.Perlakukan salah lainnya Pasal 12 – 18 UUPA No.23 Tahun 2002 • 14.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak  Kekerasan pasal 28b ayat 1 Tindakan yang yg langsung menyakitkan tubuh anak yg menyebabkan rasa sakit dan atau luka ditubuhnya  Kekerasan Seksual: Setiap perbuatan yg berupa pemaksaan hubungan seksual dgn cara tdk wajar dan/atau tdk disukai, pemaksaan hubungan seksual dgn org lain utk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu  Kekerasan Emosional: Tindakan- tindakan yg menyebabkan perasaan/emosi anak tertekan.

 Pengabaian: Terjadi ketika ortu, wali atau orang dewasa lain tdk menyiapkan hal-hal penting utk pengembangan jasmani dan mental anak • 15. Contoh pelanggaran HAM kepada anak • 16. 16 Terima Kasih • 17.

pasal 28b ayat 1

SOURCES • http://detektifromantika.wordpress.com/category/pelanggaran- ham/page/3/ • http://manusiapinggiran.blogspot.com/2013/01/pengertian-ham- atau-hak-asasi-manusia.html • https://www.google.co.id/search?

q=pasal+28b&biw=934&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&e i=O1xtVKOiG8iguQSj0IHACQ&ved=0CAYQ_AUoAQ
Pasal 28 tetap, dengan rumusan sebagai berikut. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge-luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 15.

Bab Hak Asasi Manusia Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut: BAB Pasal 28b ayat 1 HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese-jahteraan umat manusia.

pasal 28b ayat 1

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem-bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesem-patan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, pasal 28b ayat 1 menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal pasal 28b ayat 1 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penambahan rumusan HAM serta jaminan peng-hormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kema-juan suatu negara.

Rumusan HAM yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini. Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan pasal 28b ayat 1 demokratis.

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia ber-pandangan bahwa HAM harus memperhatikan karak-teristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

pasal 28b ayat 1

Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu: 1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan; 2) HAM berkaitan dengan keluarga; 3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) HAM berkaitan dengan pekerjaan; 5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat; 6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi; 7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; 8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial; 9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan; 10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

pasal 28b ayat 1

Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diim-plementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan pasal 28b ayat 1 lebih mungkin dibandingkan dengan pasal 28b ayat 1 adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jakarta - Sejatinya, pernikahan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945.

Namun dalam UU Ketenagakerjaan, pernikahan dilarang bila dilakukan oleh sesama rekan satu perusahaan. Ada yang janggal, UU Ketenagakerjaan itu pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan, perkawinan bisa menjadi barang terlarang. Pasal itu berbunyi: Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

"Selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma UU dapat dinilai sesuai dengan UUD 1945, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks ketentuan dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan jelas tidak masuk kategori sesuai dengan UUD 1945," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Kamis (18/5/2017).

Menurut Direktur Puskapsi Universites Jember itu, Pasal 153 auay t huruf f UU Ketenagakerjaan itu mengandung substansi yang bertentangan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak asasi dan nilai-nilai agama. "Pembatasan atas pelaksanaan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan sesungguhnya hanya dapat dibatasi oleh nilai-nilai agama seperti halnya dalam agama Islam bahwa adanya larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat, larangan kawinan poliandri, dan sebagainya," ujar Bayu.

Oleh sebab itu, pembatasan atas hak asasi untuk melakukan perkawinan karena alasan di luar Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, potensial akan melanggar hak asasi dan berarti masuk kategori bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28 J ayat 2 menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain mendalilkan bertentangan dengan pasal 28 B ayat 1, penggugat juga menyatakan UU Ketenagakerjaan itu melanggar: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan pilihan mengundurkan diri bagi pelaku pernikahan sekantor, hal itu juga dinilai melanggar UUD 1945, khususnya pasal Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Gugatan itu dilayangkan delapan karyawan yaitu Jhoni, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus dan Yekti Kurniasih. Sidang pleno tersebut baru berlangsung sekali dengan mendengarkan jawaban pemerintah dan pihak terkait yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Adapun DPR tidak datang. Rencananya, sidang akan digelar lagi pada awal Juni 2017 dengan mendengarkan pihak terkait lainnya. (asp/rvk)Hukuman Mati, dan Pemberlakuan Hukum Surut – Amrozi Cs. telah di eksekusi mati oleh pihak kejaksaan.

Pro-kontra hukuman mati telah menimbulkan gejolak khususnya dikalangan masyarakat dan penegak hukum, karena proses hukum dari penuntutan dengan menggunakan UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan surut terhadap Amrozi CS hingga vonis hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, dimana berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak-hak dasar tidak bersifat mutlak. Bahwa pada dasarnya ketentuan hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) bukanlah ketentuan hukum yang bersifat mutlak karena pembatasan-pembatasan / pengecualian atas hak tersebut telah diatur dalam pasal 28 J ayat (2), dimana dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Bahwa dari ketentuan pasal 28 J ayat (2) dapat kita pahami bahwa hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam pasal 28 I ayat (1) bukanlah bersifat mutlak, karena secara tegas hak tersebut dapat dibatasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 J ayat (2) dimana pembatasan tersebut harus diatur dalam UU. Bahwa pembatasan-pembatasan tersebut ternyata selain harus diatur dalam UU juga harus memenuhi unsur frase untuk memenuhi tuntutan yang adil sesesui dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Frase ini tentu saja sifatnya sangat subjektif, namun menurut penulis tujuan keadilan tersebut harus di temukan/diwujudkan oleh hakim dengan memperhatikan moral, nilai-nilai agama, kemanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Bahwa vonis hukuman mati yang selama ini mendapatkan penentangan dengan alasan bertentangan dengan moral karena akan menimbulkan lingkaran kekerasan yang tidak berujung dan bertentangan dengan konstitusi ternyata tidak selamanya tepat, karena hukuman mati dan pelaksanaannya telah diatur oleh Pasal 10 KUHP yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan UU No.

2 (Pnps) Tahun 1964, sehingga selama pelaksanaannya diatur berdasarkan undang-undang maka hal tersebut tidak dapat dianggap melanggar Konstitusi.

Kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kegoncangan dan kerugian pasal 28b ayat 1 masyarakat yang dilakukan sedemikian rupa dengan terencana, berdasarkan sifatnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tepat jika dijatuhi hukuman mati, yang tentu saja harus dibuktikan terlebih dahulu apakah bukti-buktinya kuat, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, tidak ada rasa penyesalan atas tindakan tersebut, dan berdasarkan penilaian hakim dengan memperhatikan pasal 28b ayat 1 moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Pasal 28b ayat 1 ayat (2) UUD 1945 hal tersebut dapat dijatuhkan hukuman mati.

Sehingga secara yuridis sosiologis, fungsi hakim dalam memberikan vonis tidak semata-mata didasari pada alasan legalistik, pandangan etika, moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis hukuman mati. Menurut penulis frase dalam pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bukan merupakan kaidah hukum berlaku secara mutlak, karena jiika frase tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dilaksanakan secara mutlak maka akan menimbulkan rasa ketidak-adilan yang timpang di tengah masyarakat masyarakat.

Peristiwa hukum Yunani klasik bisa kita jadikan contoh kasus, dimana karneades seorang Yunani di jaman kuno, takala kapalnya tenggelam dapat menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan yang terapung di air, namun tenyata pada papan tersebut ada orang lain yang juga sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berpegangan dengan papan.

Oleh karena papan hanya bisa menampung satu orang lalu karneades mendorong orang tersebut dari papan, sehingga orang tersebut meninggal. Atas hal ini penuntut umum pada saat itu membawa perkara ini ke Pengadilan namun oleh sang Pengadil (hakim) karneades dibebaskan (dimaafkan) walaupun secara moral hal tersebut tidak dibenarkan. Jika kita menggunakan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) maka tindakan karneades tidak dibenarkan dan harus dihukum berat, karena hak untuk hidup yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

Hal ini tentu saja akan mengugah rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Demikian hal nya dengan ketentuan seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) tidak dapat diberlakukan secara mutlak, hal ini telah dibatasi dengan ketentuan pasal 28 J ayat (2).

Jika kita berpegangan pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP jelas larangan penuntutan oleh hukum yang berlaku surut tidak secara mutlak, karena dalam ayat (2) dapat ditafsirkan bila terjadi perubahan maka akan haruslah dipakai ketekentuan yang ringan. Frase ini tentu tidak konsisten dengan pemberlakukan hukum yang surut. Contoh kasus, pada suatu hari A dan B melakukan tindak pidana dan kemudian ditangkap, oleh karena dalam penangkapan A mengalami jatuh sakit kemudian proses penyidikan dilakukan terlebih dahulu pada si B, kemudian si B disidangkan dan akhirnya dihukum.

Pada saat si B telah mendapat vonis A sembuh dan proses penyidikan pun dilakukan. Pada saat proses penyidikan berlangsung ternyata telah terjadi perubahan undang-undang bahwa tindak pidana yang dilaksanakan oleh si A dan B ternyata bukan lagi merupakan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) si A dibebaskan.

Dalam hal ini tentu saja sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, khususnya bagi terpidana B. Bahwa dalam pandangan penulis pemberlakukan hukum yang surut pada prinsipnya tidak mutlak apalagi undang-undang sebelumnya telah mengatur, namun yang terpenting dari pemberlakuan hukum surut tersebut adalah tindak pidana tersebut demikian kejamnya sehingga berdasarkan moral, etika, agama dan ketertiban umum tindakan tersebut sudah sepatutnya di hukum, tanpa memandang undang-undang tersebut berlaku surut atau tidak.

Sehingga titik tolak berlakunya tuntutan pidana berlaku surut adalah kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya berdasarkan hal tesebut jelas bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dapat disimpangi, yang tentu saja selama diatur oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.
Pasal 28B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara indonesia memiliki hak yang pasal 28b ayat 1 untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan dimata hukum, yaitu tercatat dalam KUA. Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara indonesia tidak dijamin oleh negara.Jika sah, maka keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara. Pasal28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup,tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus di asuh pasal 28b ayat 1 diperlakukan selayaknya manusia. tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasaan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.
5.

Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 & Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sehingga Pasal 153 huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh tapi lebih berpihak pasal 28b ayat 1 pemilik perusahaan.

Pendapat yang kontra atau mendukung diberlakukannya larangan menikah dengan sesama rekan kerja lebih pada keberatan pemberi kerja atau pasal 28b ayat 1 dan pendapat atau pertimbangan psikolog atas hal tersebut. Adapun alasan yang mendukung kontra pendapat tersebut adalah : 1.

pasal 28b ayat 1

Dengan melarang pernikahan sesama rekan kerja dinilai dapat menghindari konflik kepentingan ( conflict of interest ). 2. Menghindari terbongkarnya rahasia profesional karena pembicaraan suami istri di rumah 3.

Mempertahankan objektivitas dan profesionalisme dalam bekerja. 4. Menjaga produktivitas individu dan organisasi. 5. Potensi terjadinya subjektivitas misalnya dalam hal performance reviewmekanisme reward (promosi jabatan, pemberian bonus) dan punishment (bila terjadi kesalahan).

6. Psikolog mendukung diberlakukannya peraturan untuk tidak menikah dengan sesama rekan kerja. Adapun pertimbangan atas pendapat psikolog terhadap hal tersebut adalah dengan tidak adanya larangan untuk menikah dengan sesama rekan kerja maka akan berpotensi terjadinya kehilangan obyektivitas dan profesionalisme, rentan konflik kepentingan, permasalah rumah tangga akan terbawa ke tempat kerja dan bisa mempengaruhi suasana kantor dan apabila hal tersebut terjadi akan berpotensi mengurangi produktivitas dan menjadi bahan gosip di tempat kerja.

6 C. Pernikahan Sesama Rekan Kerja Ditinjau Dari Etika Bisnis 1. Teori Utilitarianisme Utilitarianisme menganggap bahwa semua perbuatan baru dapat dinilai jika akibat dan tujuannya sudah dipertimbangkan.

Sebelum itu netral, semua peraturan tidak dengan sendirinya harus ditaati. Sebelum ditaati, peraturan itu pasal 28b ayat 1 dipertanggungjawabkan akibatnya bagi mereka yang terkena. Karena pada hakekatnya manusia tidak hidup sendirian, tetapi bersama-sama orang lain dan harus memperhitungkan mereka dalam perilaku dan tindakannya.

pasal 28b ayat 1

Kebijakan dan tindakan harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang akan dikenakan pada masyarakat. Dalam teori ini tujuannya adalah memprioritaskan kesejahteran mayoritas. Kaum minoritas atau individu yang profesinya tidak terwakili oleh mayoritas dalam suatu negara akan kurang dihiraukan, dan sebagai akibatnya mereka akan sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya. Penganut teori ini adalah Gerald Dworkin yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah kartu truf politis yang dimilki oleh individu- individu yang digunakan jika karena suatu sebab, tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka sebagai individu, atau tidak memadai untuk membenarkan tejadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka.

Dengan kata lain, hak asasi manusia dapat berfungsi sama seperti kartu truf akan selalu bernilai lebih tinggi dari pada kartu tertinggi dalam rangkaian kartu seri yang lain.

pasal 28b ayat 1

• Company About Pasal 28b ayat 1 Scholarships Sitemap Q&A Archive Pasal 28b ayat 1 Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram
Tugas Softskill Kewarganegaraan Universitas Gunadarma Pembahasan UUD 1945 Pasal 28 Nama : Vially De La Roza Titaheluw Kelas : 2 DB 07 NPM : 31108998 Kata pengantar Berdasarkan tugas softskil mata kuliah kewarganegaraan Universitas Gunadarma tentang pembahasan UUD’45 pasal 28, maka saya akan membahas sedikit mengenai UUD’45 pasal 28 ini.

Semoga pendapat yang saya tulis ini dapat menjadi masukan bagi semua warga indonesia. Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan softskill dalam hal menulis dan mengemukakan pendapat dan komunikasi.

2. Dapat mengerti mengenai UUD’45, terutama pasal 28 untuk menjadi bahan pemikiran sebagai warga negara Indonesia.

Isi Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 28B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan dimata hukum, yaitu tercatat dalam KUA. Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara indonesia tidak dijamin oleh negara.Jika sah, maka keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin pasal 28b ayat 1 mata hukum negara.

Pasal28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup,tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia. tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasaan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pasal 28C ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Maksudnya setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat indonesia.

Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar.

Pasal 28C ayat 2 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

pasal 28b ayat 1

Setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif unntuk membangun masyarakat, bangsa dan negara indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara dalam arti dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR,MPR,Mentri,Bupati,gubernur, bahkan RT. Atau jika terbeban, dapat membangun bangsa secara sukarela melalui Lembaga Swadaya Masyarakat atau semacamnya.

Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Setiap orang berhak pasal 28b ayat 1 berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran informasi, baik itu melalui Media cetak, Media audio, audio visual, ataupun dari mulut kemulut. Selama hal tersebut merupakan fakta dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.

pasal 28b ayat 1

Penutup Demikianlah Sedikit pembahasan mengenai UUD’45 Pasal 28A,B,C,F. Semoga dapat menjadi bahan untuk sedikit mengerti tentang isi UUD’45 pasal 28. Mohon maaf jika masih banyak salah – salah kata atau bahasa. Oleh seba itu maka kiranya saya mohon untuk mengomentari tulisan ini.

Terimakasih!

Tugas menghafal : Pasal 27 ayat 1, Pasal 28B ayat 1, dan Pasal 28E ayat 3. — Tugas PPKN




2022 www.videocon.com