Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Daftar isi β€’ 1 Klasifikasi β€’ 2 Dana Bagi Hasil β€’ 2.1 DBH Pajak β€’ 2.1.1 DBH PBB β€’ 2.1.2 DBH BPHTB β€’ 2.1.3 DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 β€’ 2.1.4 Penetapan Alokasi DBH Pajak β€’ 2.1.5 Penyaluran DBH Pajak β€’ 2.2 DBH Sumber Daya Alam β€’ 2.2.1 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan β€’ 2.2.2 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum β€’ 2.2.3 DBH Sumber Daya Alam Perikanan β€’ 2.2.4 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi yaitu 2.2.4.1 Dari Wilayah Kabupaten/Kota β€’ 2.2.4.2 Dari Wilayah Provinsi β€’ 2.2.5 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi β€’ 2.2.6 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi β€’ 2.2.7 Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam β€’ 2.2.8 Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA β€’ 2.2.9 Penyaluran DBH Sumber Daya Alam β€’ 2.3 Pemantauan dan Evaluasi β€’ 3 Dana Alokasi Umum β€’ 3.1 Umum β€’ 3.2 Mekanisme Pengalokasian β€’ 3.2.1 Formula dan Penghitungan Alokasi DAU β€’ 3.3 DAU untuk daerah otonom baru β€’ 3.4 DAU Tambahan β€’ 3.5 Penetapan Alokasi β€’ 3.6 Penyaluran β€’ 4 Dana Alokasi Khusus β€’ 4.1 Mekanisme Pengalokasian DAK β€’ 4.2 Penghitungan DAK β€’ 4.3 Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK β€’ 4.4 Penganggaran di Daerah β€’ 4.5 Penyaluran DAK β€’ 4.6 Pelaporan β€’ 4.7 Pemantauan dan Evaluasi β€’ 5 Referensi β€’ 6 Pranala luar Klasifikasi [ sunting - sunting sumber ] Dana Perimbangan terdiri atas: β€’ Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari: a.

DBH Pajak: i.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Pajak Bumi dan Bangunan ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan iii. Pajak Penghasilan: i. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ii. Pajak Penghasilan Pasal 21 b. DBH Sumber Daya Alam: i. Kehutanan: * Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) * Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) * Dana Reboisasi (DR) ii.

Pertambangan Umum: * Iuran Tetap (Land-rent) * Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) iii. Perikanan: * Pungutan Pengusahaan Perikanan * Pungutan Hasil Perikanan iv. Pertambangan Minyak Bumi * Setoran Bagian Pemerintah; atau * Iuran Tetap dan Iuran Produksi v. Pertambangan Gas Bumi vi. Pertambangan Panas Bumi β€’ Dana Alokasi Umum β€’ Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

DBH Pajak [ sunting - sunting sumber ] DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

DBH PBB [ sunting - sunting sumber ] Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut: β€’ 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan β€’ 9% untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut: β€’ 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan β€’ 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. DBH BPHTB [ sunting - sunting sumber ] Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah.

DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: β€’ 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 [ sunting - sunting sumber ] Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut: β€’ 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut: β€’ 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan β€’ 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penetapan Alokasi DBH Pajak [ sunting - sunting sumber ] Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: β€’ Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. β€’ Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21: β€’ Alokasi untuk masing-masing daerah terdiri atas: β€’ Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan β€’ Alokasi Definitif (pembagian definitif) yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

β€’ Alokasi didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. β€’ Alokasi didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. Penyaluran DBH Pajak [ sunting - sunting sumber ] DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. Untuk DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan.

Sedangkan untuk PBB dan BPHTB bagian Pemerintah, penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan. Pengecualian untuk PBB bagian Pemerintah yang dialokasikan sebesar 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, penyalurannya hanya dilaksanakan dalam bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian sebagai berikut: β€’ penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara; dan β€’ penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. DBH Sumber Daya Alam [ sunting - sunting sumber ] DBH Sumber Daya Alam berasal dari: β€’ Kehutanan; β€’ Pertambangan Umum; β€’ Perikanan; β€’ Pertambangan Minyak Bumi; β€’ Pertambangan Gas Bumi; dan β€’ Pertambangan Panas Bumi.

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan [ sunting - sunting sumber ] DBH Kehutanan berasal dari: β€’ Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); β€’ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan β€’ Dana Reboisasi (DR). DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian: β€’ 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian: β€’ 16% untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan β€’ 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang yaitu. DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum [ sunting - sunting sumber ] DBH Pertambangan Umum berasal dari: 1.

Iuran Tetap (Land-rent); dan 2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty). Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: β€’ 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: β€’ 16% untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 32% untuk kabupaten/kota penghasil, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang yaitu. Dari Wilayah Provinsi DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian: β€’ 26% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam Perikanan [ sunting - sunting sumber ] DBH Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi [ sunting - sunting sumber ] Dari Wilayah Kabupaten/Kota [ sunting - sunting sumber ] DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: β€’ DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian: β€’ 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan β€’ 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

β€’ DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut: β€’ 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan β€’ 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi [ sunting - sunting sumber ] DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: β€’ DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian: β€’ 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

β€’ DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut: β€’ 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan. DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi [ sunting - sunting sumber ] Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: β€’ DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian: β€’ 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan β€’ 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

β€’ DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian: β€’ 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan; β€’ 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan β€’ 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: β€’ DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian: β€’ 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

β€’ DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian: β€’ 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi [ sunting - sunting sumber ] DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari: 1. Setoran Bagian Pemerintah; atau 2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi. DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian: β€’ 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan β€’ 32% untuk kabupaten/kota penghasil; β€’ 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam [ sunting - sunting sumber ] Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: β€’ Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. β€’ Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.

β€’ Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis. β€’ Ketetapan menteri teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan. β€’ Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.

β€’ Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya. Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA [ sunting - sunting sumber ] Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan.

Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari kementerian teknis. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam [ sunting - sunting sumber ] Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan.

Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, maka selisihpenerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemantauan dan Evaluasi [ sunting - sunting sumber ] Pembagian tugas Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil adalah sebagai berikut: β€’ Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi. β€’ Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Dana Reboisasi (DR).

β€’ Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan pendanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penambahan anggaran pendidikan dasar, maka Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH bagian 0,5% yang disediakan untuk anggaran pendidikan dasar untuk tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam, tata cara penyaluran,pedoman umum, [petunjuk teknis] pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan danRAPBN tahun anggaran berikutnya. Dana Alokasi Umum [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dana Alokasi Umum Umum [ sunting - sunting sumber ] β€’ Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

β€’ Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. β€’ Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Mekanisme Pengalokasian [ sunting - sunting sumber ] Formula dan Penghitungan Alokasi DAU [ sunting - sunting sumber ] Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, danIndeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlahgaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota.

Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Kapasitas fiskal daerah di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal: β€’ Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. β€’ Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar. β€’ Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

β€’ Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. DAU untuk daerah otonom baru [ sunting - sunting sumber ] DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk.

Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. DAU Tambahan [ sunting - sunting sumber ] Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal. Penetapan Alokasi [ sunting - sunting sumber ] Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran [ sunting - sunting sumber ] DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dana Alokasi Khusus [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dana Alokasi Khusus Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Mekanisme Pengalokasian DAK [ sunting - sunting sumber ] Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud.

Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Penghitungan DAK [ sunting - sunting sumber ] Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu: β€’ Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan β€’ Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedagkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi krietria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional danmenteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK [ sunting - sunting sumber ] Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Penganggaran di Daerah [ sunting - sunting sumber ] Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.

Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. Penyaluran DAK [ sunting - sunting sumber ] DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Pelaporan [ sunting - sunting sumber ] Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Pemantauan dan Evaluasi [ sunting - sunting sumber ] Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Referensi [ sunting - sunting sumber ] β€’ Halaman ini terakhir diubah pada 17 April 2022, pukul 07.46. β€’ Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. β€’ Kebijakan privasi β€’ Tentang Wikipedia β€’ Penyangkalan β€’ Tampilan seluler β€’ Pengembang β€’ Statistik β€’ Pernyataan kuki β€’ β€’ Sumber penerimaan pemerintah pusat terdiri dari: β€’ Penerimaan Pajak: terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri (PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Cukai) dan penerimaan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar).

β€’ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari penerimaan SDA, laba BUMN, PNBP lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). β€’ Penerimaan Hibah. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan B.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing-masing.

Pemerintah pada hakikatnya yaitu tiga fungsi utama yakni fungsi di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah inilah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sama halnya dengan wujud keuangan negara pada pemerintah pusat yang dapat dilihat dari LKPP, wujud keuangan negara pada pemerintah daerah juga dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota, karena sebagaimana informasi yang terdapat pada LKPP, dalam LKPD juga memberikan informasi tenteng aset, utang dan ekuitas pemerintah daerah serta pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pada dasarnya wujud keuangan negara pada pemerintah pusat hampir sama dengan wujud keuangan negara pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan negara pada pemerintah pusat yang sama dengan komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan daerah pada pemerintah daerah.

Namun, perbedaannya terletak pada struktur pendapatan antara pendapatan negara dan pendapatan daerah. Jika komponen pendapatan negara pada pemerintah pusat yang tergambarkan dalam APBN terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan hibah, berbeda dengan komponen pendapatan daerah sebagaimana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku saat ini adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang tersebut pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Yang termasuk pajak daerah untuk provinsi adalah: (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan; (e) Pajak Rokok.

Sedangkan yang termasuk pajak daerah untuk kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan; (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menentukan tarif pajak daerah sesuai keputusan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, sepanjang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Daerah di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak dibenarkan untuk memungut pajak daerah selain pajak daerah yang telah ditetapkan pada UU No.

28 Tahun 2009 tersebut. Sedangkan untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau Biro Keuangan pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

2. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perbedaan utama antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada imbal jasanya. Pada saat membayar pajak daerah, pihak yang membayar pajak (wajib pajak) tidak langsung mendapatkan imbalan pada saat melakukan pembayaran, berbeda dengan retribusi daerah. Pembayaran retribusi daerah dapat dilakukan jika pembayar retribusi (wajib retribusi) telah mendapatkan pelayanan atau keperluannya telah difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, retribusi dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. (a) Retribusi Jasa Umum Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, yang antara lain terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Selain jenis Retribusi diatas, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menetapkan retribusi jasa umum lainnya, sepanjang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: – Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; – jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; – jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; – jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; – Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; – Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan – pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

(b) Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: – Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau – Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain terdiri dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Retribusi Jasa Usaha, sepanjang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: – Retribiusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Yaitu Tertentu; dan – jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

(c) Perizinan Tertentu Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan (HO), Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pemerintah daerah diperbolehkan untuk menetapkan retribusi perizinan tertentu lainnya, sepanjang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: – perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; – perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan – biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; Sama halnya dengan pemungutan PNBP, pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selain DPPKAD, sepanjang masih dalam kewenangannya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

3. H asil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari aset pemerintah daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan atau badan usaha, baik badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba yang dibagikan (deviden) dari perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan (c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun masih termasuk dalam yaitu PAD.

Lain-lain PAD yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: (a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa yaitu (c) pendapatan bunga; (d) penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (e) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

(f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (h) pendapatan denda pajak daerah; (i) pendapatan denda retribusi; (j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (k) pendapatan dari pengembalian; (l) pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum; (m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

B. DANA PERIMBANGAN Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.

Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. 1. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, DBH juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak negara, meliputi: (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, meliputi: (a) Sektor Kehutanan; (b) Sektor Pertambangan umum; (c) Sektor Perikanan; (d) Sektor Pertambangan minyak bumi; (e) Sektor Pertambangan gas bumi; dan (f) Sektor Pertambangan panas bumi.

Besarnya proporsi dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tergantung dari jenis pendapatan. Begitupula antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota proporsinya tidak merata untuk setiap jenis pendapatan.

Adakalanya Pemerintah Pusat mendapatkan proporsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), namun Pemerintah Pusat juga bisa saja menerima proporsi yang lebih kecil dibandingkan proporsi bagi hasil kepada Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pembagian proporsi ini tergantung dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan dampaknya terhadap masyarakat daerah. Adapun proporsi bagi hasil masing-masing jenis pendapatan digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 Proporsi Dana Bagi Hasil Untuk Masing-masing Jenis Pendapatan No Jenis Pendapatan Proporsi Dana Bagi Hasil Untuk Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Daerah 1.

Penerimaan PBB 10%, dengan alokasi: Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota = 6,5% Insentif = 3,5% 90%, dengan alokasi: Provinsi = 16,2% Kab./Kota = 64,8% By. Pemungutan = 9% 2.

Penerimaan BPHTB 20%, dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota 80%, dengan alokasi: Provinsi = 16% Kab./Kota = 64% 3. Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 80% 20%, dengan alokasi: Provinsi = 8% Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 12% Dengan rincian sbb: Kab./Kota tempat wajib pajak terdaftar = 8,4% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 3,6% 4.

Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 20% 80%, dengan alokasi: Provinsi = 16% Kab./Kota = 64% 5. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20% 80%, dengan imbangan: Provinsi = 16% Kab./Kota = 32% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 32% 6. Penerimaan Dana Reboisasi di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional) 40% (digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Kab./Kota penghasil ) 7.

Penerimaan Pertambang-an Umum (Iuran Tetap) dari Kabupaten/ Kota 20% 80%, dengan alokasi: Provinsi = 16% Kab./Kota = 64% 8. Penerimaan Pertambangan Umum (Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi) dari Kabupaten/Kota 20% 80%, dengan alokasi: Provinsi = 16% Kab./Kota = 32% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 32% 9.

Penerimaan Pertambangan Umum (Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi) dari Provinsi 20% 80%, dengan alokasi: Provinsi = 26% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 54% No Jenis Pendapatan Proporsi Dana Bagi Hasil Untuk Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Daerah 10.

Penerimaan Perikanan (Secara Nasional) 20% 80%, Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota. 11. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dari Kabupaten/ Kota 84,5% 15,5%, dengan alokasi: Provinsi = 3% Kab./Kota = 6% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 6% Dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar = 0,5%, dengan rincian sbb: Provinsi = 0,1% Kab./Kota = 0,2% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 0,2%.

12. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dari Provinsi 84,5% 15,5%, dengan alokasi: Provinsi = 5% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 10% Dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar = 0,5%, dengan rincian sbb: Provinsi = 0,17% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 0,33%.

13. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi dari Kabupaten/ Kota 69,5% 30,5%, dengan alokasi: Provinsi = 6% Kab./Kota = 12% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 12% Dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar = 0,5%, dengan rincian sbb: Provinsi = 0,1% Kab./Kota = 0,2% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 0,2%.

No Jenis Pendapatan Proporsi Dana Bagi Hasil Untuk Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Daerah 14. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi dari Provinsi 69,5% 30,5%, dengan alokasi: Provinsi = 10% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 20% Dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar = 0,5%, dengan rincian sbb: Provinsi = 0,17% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 0,33%.

15. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 20% 80%, dengan alokasi: Provinsi = 16% Kab./Kota = 32% Dibagikan dgn porsi yang sama besar untuk seluruh Kab./Kota dalam provinsi yg bersangkutan = 32% Sumber: UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah & PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah atau mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula tertentu. DAU suatu daerah ditentukan atas alokasi dasar dan besar kecilnya celah fiskal ( fiscal gap) suatu daerah.

Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (belanja pegawai daerah) pada daerah yang bersangkutan. Sedangkan celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah ( fiscal need) dan potensi daerah ( fiscal capacity). Kebutuhan daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, yang mana secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Begitupula jika dibandingkan dengan alokasi dasar, daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Sedangkan daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Pemerintah pusat bertugas untuk merumuskan formula dan melakukan penghitungan DAU dengan berdasarkan data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah pusat menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian teknis pelaksana program/kegiatan.

Berbeda dengan daerah penerima DBH dan DAU, daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping tersebut harus dianggarkan dalam Yaitu pada periode bersamaan dengan dianggarkannya DAK dalam APBN. Namun, untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu atau daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan Belanja Pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif, tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping tersebut.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup: β€’ Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; β€’ Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

β€’ Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; β€’ Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; β€’ Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Komponen pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, setiap tahunnya harus dianggarkan dan dimasukkan dalam APBD masing-masing Pemerintah Daerah bersamaan dengan anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Seluruh pendanaan yang dianggarkan dalam APBD tersebut dikategorikan sebagai dana desentralisasi. Lain halnya dengan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat dan tidak dapat didesentralisasikan meliputi: urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut dengan Dekonsentrasi. Sedangkan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut tugas pembantuan. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut didanai oleh Pemerintah Pusat atau dianggarkan dalam APBN pada pos anggaran belanja kementerian terkait, sehingga walaupun pelaksanaan urusan tersebut dilimpahkan atau diserahkan kepada pemerintah daerah, pendanaan pelaksanaannya tidak dapat dianggarkan pada APBD.

Inilah yang membedakan dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Konsekuensi dari sistem pendanaan ini, jika terdapat sisa anggaran lebih dan/atau saldo kas dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sisa dan/atau saldo kas tersebut harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Negara, dan apabila dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupula kaitannya dengan barang yang diperoleh atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Jika barang yang diperoleh dari dana desentralisasi, yaitu menjadi barang milik daerah. Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Namun, tidak menutup kemungkinan barang milik negara tersebut dihibahkan kepada Daerah, sehingga jika barang milik negara tersebut telah dihibahkan kepada Daerah maka wajib dikelola dan ditatausahakan oleh pemerintah daerah, sedangkan jika barang milik negara tersebut tidak dihibahkan kepada Daerah, wajib dikelola dan ditatausahakan sendiri oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang atau tugas pembantuan tersebut, walaupun barang tersebut berada atau digunakan oleh pemerintah daerah.

Recent Posts β€’ STRATEGI MEMIMPIN DALAM PUSARAN PRAKTIK KORUPSI β€œMENGATASI MASALAH DENGAN CARA MENYEMPURNAKAN MASALAH DARI HULU SAMPAI KE HILIR” β€’ REALITAS PERTANGGUNGJAWABAN UANG RAKYAT: RAKYAT SEBAGAI PELOPOR TERBENTUKNYA GENERASI YANG BERTANGGUNGJAWAB β€’ REALITAS PERTANGGUNGJAWABAN UANG RAKYAT DI INDONESIA β€’ MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: CARA RAKYAT MENILAI β€’ KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Berbasis Akrual) PELIMPAHAN dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil.

Pengaturan tersebut termasuk terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah ini merupakan konsekuensi dari desentralisasi urusan pusat dan daerah. Guna mendukung penyelenggaraan desentralisasi tersebut, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan untuk pemerintah daerah. Baca Juga: Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

Definisi Dana Perimbangan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Dana perimbangan Ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain.

Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen dana perimbangan tersebut (DBH, DAU, dan DAK) merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Berikut penjelasan mengenai definisi dari masing-masing jenis dana perimbangan. Baca Juga: Apa Itu Laporan Keuangan Berbasis XBRL? Dana Bagi Hasil (DBH) DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terbagi menjadi dua jenis, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Simak β€œ Apa Itu DBH Pajak?” Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ( fiscal gap) suatu daerah.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Adapun fiscal gap merupakan selisih antara kebutuhan daerah ( fiscal need) dan potensi daerah ( fiscal capacity). Simak β€œ Apa itu Dana Alokasi Umum?’ Baca Juga: Apa Itu Pajak Jendela? Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

DAK ditujukan khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Untuk itu, DAK setiap tahun selalu dialokasikan dalam APBN yang disesuaikan dengan program prioritas nasional.

Baca Juga: Apa Itu Business Purpose Test dalam Ketentuan Antipenghindaran Pajak? Guna menetapkan daerah tertentu yang akan mendapatkan alokasi DAK, maka pemerintah menetapkan kriteria. Kriteria tersebut meliputi kriteria umum, khusus dan teknis. Adapun kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Hal ini dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Selanjutnya, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud antara lain daerah pesisir dan kepulauan, perbatasan dengan negara lain, tertinggal/terpencil, termasuk rawan banjir dan longsor, serta yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Baca Juga: Apa Itu Repatriasi Harta dalam Konteks Perpajakan ? Sementara itu, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian/departemen teknis. Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. (Bsi)
riniisparwati.com – Dana perimbangan adalah salah satu komponen pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Pada artikel kali ini, kita akan belajar, contoh apa saja yang termasuk dana perimbangan, apa manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi, jenis-jenis dan komponennya. Sejak kemunculan otonomi daerah, di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka kita akan mengenal hubungan keuangan pusat dan daerah, dan mulai lah dikenal istilah dana perimbangan.

Untuk pengelola keuangan daerah, tentunya dana perimbangan ini sangat tidak asing. Namun, untuk para pelajar yang mungkin sedang mendapatkan tugas membuat makalah untuk menjelaskan mengenai dana perimbangan beserta pendapat dari para ahli, mungkin masih belum terbayang seperti apa dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini.

Daftar Isi Artikel β€’ Dasar Hukum Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah β€’ Pengertian Dana Perimbangan β€’ Menurut PP 55 Tahun 2005, definisi dari Dana Perimbangan adalah: β€’ Jadi, tujuan dana perimbangan adalah untuk mendanai kebutuhan daerah terkait dengan adanya desentralisasi. β€’ Apa Saja yang Termasuk Jenis Atau Komponen Dana Perimbangan?

β€’ Contoh Dana Perimbangan Yaitu APBN β€’ 1. Dana Bagi Hasil atau DBH β€’ 2. Dana Alokasi Umum atau DAU β€’ 3. Dana Alokasi Khusus atau DAK. β€’ Kesimpulan Dasar Hukum Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Di antara dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Perimbangan adalah: β€’ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

β€’ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Selain kedua peraturan tersebut, aturan pelaksanaan lainnya biasanya di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga peraturan daerah masing-masing. Jika ada informasi tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar. Pengertian Dana Perimbangan Apa yang dimaksud dengan dana perimbangan?

Apa saja yang termasuk Dana Perimbangan? Apa itu DAU DAK dan DBH? Mungkin itu adalah berbagai pertanyaan yang timbul terkait dengan dana perimbangan. Menurut PP 55 Tahun 2005, definisi dari Dana Perimbangan adalah: dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jadi, tujuan dana perimbangan adalah untuk mendanai kebutuhan daerah terkait dengan adanya desentralisasi.

Dikarenakan sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan ke daerah, maka untuk membiayai urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat kemudian mentransfer sejumlah uang ke pemerintah daerah. Uang tersebut yang dinamakan dengan dana perimbangan. Dana perimbangan memiliki tujuan sebagai sumber pembiayaan bagi urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah melalui mekanisme transfer.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Apa Saja yang Termasuk Jenis Atau Komponen Dana Perimbangan? Sesuai dengan PP Nomor 55/2005, bahwa Dana Perimbangan terdiri atas: β€’ Dana Bagi Hasil atau DBH; β€’ Dana Alokasi Umum atau DAU; dan β€’ Dana Alokasi Khusus atau DAK. Ada 3 komponen besar dana perimbangan dalam APBN yang harus kita pahami, yaitu DBH, DAU, dan DAK. Pernah dengar istilah DAU, DBH, dan DBK bukan? Contoh Dana Perimbangan Dalam APBN Setelah mengetahui apa saja yang termasuk dana perimbangan, maka kini kita lebih mudah untuk memahami apa itu dana perimbangan dan contohnya.

Dana perimbangan dalam APBN adalah komponen wajib yang pasti adanya, dengan nilai yang cukup besar setiap tahunnya. Di beberapa daerah, di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perimbangan keuangan daerah justru menjadi penyumbang pendapatan utama, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Untuk mengenal contoh-contoh dari Dana Perimbangan, maka kita harus berkenalan dulu dengan jenis-jenis Dana Perimbangan itu sendiri.

1. Dana Bagi Hasil atau DBH Dana Bagi Hasil dibagi berdasarakan sumbernya, terdiri dari: β€’ DBH Pajak, terdiri atas: β€’ PBB; β€’ BPHTB; dan β€’ PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. β€’ DBH Sumber Daya Alam, berasal dari: β€’ Kehutanan; β€’ Pertambangan Umum; β€’ Perikanan; β€’ Pertambangan Minyak Bumi; β€’ Pertambangan Gas Bumi; dan β€’ Pertambangan Panas Bumi Beberapa contoh Dana Perimbangan dari DBH di antaranya ada: β€’ Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); β€’ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan β€’ Dana Reboisasi (DR).

2. Dana Alokasi Umum atau DAU Total nilai DAU di dalam APBN ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Jika pendapatan dalam negeri netto ada 1000 trilyun, maka nilai total DAU di dalam APBN adalah 260 trilyun. Dari 260 trilyun tadi, akan dibagi-bagi ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, dengan pembagian secara proporsional.

Adapun pembagian proporsinya, ditentukan dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Ada rumusan tersendiri untuk menghitung DAU. Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Perpres. 3. Dana Alokasi Khusus atau DAK. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu, berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Besaran DAK ditetapkan dalam APBN setiap tahun anggaran. Kesimpulan Dibawah ini yang termasuk dana perimbangan adalah: β€’ DBH; β€’ DAU; dan β€’ DAK. Contoh dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah sebagaiman telah kita bahas di atas.

Demikian penjelasan mengenai dana perimbangan berikut jenis, komponen, tujuan dan contohnya di dalam APBN.

di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

Search for: Categories β€’ Akulaku β€’ Bahasa Arab β€’ Bahasa Inggris β€’ Bandung β€’ Belanja Online β€’ Bisnis β€’ Excel β€’ Fisika β€’ Instagram β€’ IPA β€’ Jakarta β€’ Jasa Pengiriman β€’ Kartu Tri β€’ Kesehatan β€’ Komputer β€’ Kuliner β€’ Lampung β€’ Lazada β€’ Otomotif β€’ Pendidikan β€’ Perbankan β€’ Pertanian β€’ Serba Serbi β€’ Shopee β€’ Tekno β€’ Tiket β€’ Tokopedia β€’ Wisata β€’ Word
di bawah ini merupakan dana perimbangan pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu ,, a.

Dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus b. dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil c. dana hibah, dana bagi hasildan dana alokasi umum d. dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus e.

dana alokasi umum, dana alokasi khususdan dana hibah Di bawah ini merupakan dana perimbangan pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu ,, a. Dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus b. dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil c.

dana hibah, dana bagi hasildan dana alokasi umum d. dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus e. dana alokasi umum, dana alokasi khususdan dana hibah Pembahasan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Perimbangan terdiri atas: 1. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Yaitu.

DBH dari pajak meliputi PBB, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak yaitu. Dan DBH dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan pans bumi (UU No. 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 11 tentang Dana Bagi Hasil : 273).

2. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana perimbangan. DAU merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusu (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupaka urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (UU No.

13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah : 324) Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan system transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Pelajari lebih lanjut Demikian pembahasan mengenai dana perimbangan. Untuk mempelajari lebih lanjut dapat dibaca secara lengkap pada link brainly di bawah ini : 1.

Materi tentang yang termasuk dana perimbangan brainly.co.id/tugas/14707295 2. Materi tentang dana perimbangan brainly.co.id/tugas/6956712 3. Materi tentang bentuk-bentuk dana perimbangan brainly.co.id/tugas/14291258 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Detil Jawaban Kelas : XI (SMA) Mapel : Ekonomi Bab : APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi Kode : 11.12.6 Kata kunci : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

Apa itu kinerja keuangan daerah dan apa itu Penilaian Kewajaran beban Kerja dan Biaya ?




2022 www.videocon.com