Sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Soal Sejarah Kelas 11 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat! 1. Peristiwa Rengasdengklok terjadi setelah adanya perbedaan pendapat antara Soekarno dan Hatta dengan para golongan pemuda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. maksud para pemuda menculik Sukarno dan Hatta yang diungsikan ke Rengasdengklok adalah … A. para pemuda sudah tidak percaya pada kedua tokoh tersebut B.

agar kedua tokoh itu aman dari intervensi dan pengaruh Jepang C. agar kedua tokoh itu tidak jadi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia D. para pemuda ingin memerdekakan lndonesia tanpa peran kedua tokoh tersebut E. agar kedua tokoh itu selamat dari serangan Belanda yang ingin berkuasa kembali Jawaban: B Pembahasan Soal: Golongan muda yang diwakili Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan keputusan pertemuan.

Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Mereka mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus menunggu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang telah dibentuk. Karena tidak adanya titik temu membuat golongan muda kembali melakukan rapat di Asrama Baperpi (Kebun Binatang Cikini) hari itu juga.

Hasilnya, mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tak mendapat pengaruh Jepang. 2. Kalimat pertama dari proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pernyataan kebebasan berbunyi : A.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa B. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia C. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia D. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia E. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak bangsa Indonesia Jawaban: D Pembahasan Soal: Kalimat pertama pada naskah teks proklamasi yaitu "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" dikutip Achmad Soebardjo dari rumusan sidang BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) 3.

Berita proklamasi diterima secara tidak bersamaan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari… A. masyarakat sebagian besar masih buta aksara B. para pemimpin Indonesia masih bersidang di PPKI C.

terhalang oleh pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia D. para pahlawan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan E. keadaan geografis yang sulit serta belum majunya teknologi informasi Jawaban: E Pembahasan Soal: Karena kakeadaan geografis yang sulit terutama diluar Jawa serta belum majunya teknologi informasi maka penyebaran berita proklamasi dilakukan secara bertahap dan dengan melalaui beberapa cara seperti melalui siaran radio, media cetak, dan sarana sarana lain.

4. Kehadiran pemuda secara spontan di lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukan sikap …. A. sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara B. keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Jepang C. keingintahuan untuk menyaksikan para pemimpin bangsa Indonesia D. kesadaran untuk memberi dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan E. keterpaksaan mengikuti himbauan Barisan Pelopor untuk mendengarkan proklamasi Jawaban: D Pembahasan Soal: Kehadiran pemuda secara spontan di lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukan sikap kesadaran diri untuk memberi dukungan terhadap proklamasi kemerdekaa 5.

Sesuai dengan keputusan sidang PPKI wilayah RI dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk … A. mempersempit ruang gerak pemerintah B. mempercepat proses jalannya pemerintahan C. memberikan kebebasan pada para pemimpin D. menghindari kekuatan besar dari pemerintah pusat E. mempermudah pengawasan dan pembayaran pajak Jawaban: B Pembahasan Soal: Sesuai dengan keputusan sidang PPKI wilayah RI dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk mempercepat proses jalannya pemerintahan.

Provinsi yang ada ketika itu yaitu: Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku, Sulawesi, Kalimantan 6.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Perhatikan informasi berikut ; 1. Menetapkan 12 kementrian Negara 2. Menetapkan Undang-undang Dasar 3. Menetapkan presiden dan wakil presiden 4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 5. Pembentukan Komite Nasional Ketetapan yang dihasilkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah … A. 1, 2 dan 3 B. 1, 2 dan 4 C. 1, 3 dan 4 D. 2, 3 dan 5 E. 3, 4 dan 5 Jawaban: D Pembahasan Soal: Hasil idang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 1.

Menetapkan Undang-undang Dasar 2. Menetapkan presiden dan wakil presiden 3. Pembentukan Komite Nasional 7. Perhatikan informasi berikut ; 1. Menetapkan 12 kementerian Negara 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) 3. Menetapkan presiden dan wakil presiden 4.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 5. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Ketetapan yang dihasilkan pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah … A. 1, 2 dan 3 B. 1, 2 dan 4 C. 1, 3 dan 4 D. 2, 4 dan 5 E. 3, 4 dan 5 Jawaban: D Pembahasan Soal: Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 1. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) 2. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 3.

Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 8. Berbagai lembaga kemudian dibentuk untuk melengkapi dan melancarkan jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Salah satunya adalah KNIP.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Tujuan khusus pembentukan KNIP oleh PPKI adalah … A. lembaga yang membentuk UUD B. lembaga yang ditujukan untuk mempertahankan Negara C. badan yang membantu dalam menjaga keamanan umum D. badan yang membantu presiden dalam menjalankan tugasnya E. sebagai Dewan pertimbangan presiden Jawaban: A Pembahasan Soal: Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidanan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislative, dengan tugas khusus KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi ke kuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Halunan Negara (GBHN) 9.

Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan peran Sukarni pada peristiwa proklamasi Indonesia! A. Mengajukan ide teks proklamasi harus ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia B.

Mendengar informasi kekalahan Jepang C. Mengetik teks proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo D. Memberikan jaminan kemerdekaan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00 WIB E. Bertugas membawa Soekarno Hatta ke Rengasdengklok supaya tidak terpengaruh pemerintahan Jepang.

Jawaban: A Pembahasan Soal: Setelah konsep teks proklamasi ditunjukan kepada yang hadir timbulah masalah mengenai siapa yang akan menandatanganinya. Ir Sukrano menyarankan pada peserta rapat agar bersama sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil wakil bangsa Indonesia.

Namun, usulan tersebut ditentang golongan muda. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naska proklamasi adalah Sukarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut disetujui hadirin dan akhirnya atas usulan Sukarni tersebut teks proklamasi ditandatangani oleh Sukarna Hatta atas nama bangsa Indonesia. 10. Perhatikan data-data berikut !

1. sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia 2. Indonesia sejajar dengan bangsa besar lainnya 3. jembatan emas menuju cita-cita nasional 4. puncak pergerakan nasional Indonesia 5. lahirnya negara Indonesia yang sejahtera Dari penyataan tersebut diatas adalah arti penting dari proklamasi bangsa Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh nomer … A.

1, 2 dan 3 B. 1, 3 dan 4 C. 2, 3 dan 4 D. 2, 4 dan 5 E. 3, 4 dan 5 Jawaban: D Pembahasan Soal: Arti penting proklamasi : 1. Indonesia sejajar dengan bangsa besar lainnya 2. puncak pergerakan nasional Indonesia 3. lahirnya negara Indonesia yang sejahtera KOMPAS.com - Ketika merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum punya perangkat daerah seperti sekarang. Wilayah Indonesia baru dibagi dua hari setelah proklamasi kemerdekaan.

Dikutip dari Handbook Pemerintahan Daerah (2018), pembagian provinsi dilakukan lewat sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945. Sekarang Indonesia punya 34 provinsi. Namun di awal kemerdekaan, baru delapan provinsi yang ditetapkan.

Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya Gubernur delapan provinsi itu tidak dipilih seperti sekarang, melainkan ditunjuk langsung oleh PPKI.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Berikut pembagian delapan provinsi dan gubernurnya: • Sumatera - Mr. Teuku Muhammad Hasan • Jawa Barat - Mas Sutardjo Kertohadikusumo • Jawa Tengah - RP Soeroso • Jawa Timur - RMT Ario Soerjo • Sunda Kecil - I Goesti Ketoet Poedja • Maluku - Mr.

Johannes Latuharhary • Sulawesi - GSSJ Ratulangi • Borneo - Pangeran Muhammad Noor Baca juga: Peristiwa Menjelang Proklamasi RP Soeroso, I Goesti Ketoet Poedja, Mr. Johannes Latuharhary, dan GSSJ Ratulangi saat itu juga anggota PPKI. Untuk melaksanakan ini, dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Undang-undang itu dikeluarkan dengan pertimpangan belum adanya pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum bisa digelar, peralihan kekuasaan pegawai Pangreh Praja harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak ada kekacauaan.
Apa saja hasil sidang PPKI Pertama, Kedua dan Ketiga? – PPKI adalah organisasi pada masa awal-awal kemerdekaan republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas dari BPUPKI.

Tugas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan sekaligus menyegerakan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain untuk persiapan kemerdekaan, PPKI juga dibentuk untuk merumuskan dasar negara sampai lembaga negara. Hal-hal praktis yang menyangkut negara akan menjadi tugas PPKI. Setelah Jepang kalah dari peperangan pasifik pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI akhirnya berhasil diangkat menjadi badan nasional yang anggotanya pun jadi ikut bertambah 6 orang, tanpa sepengetahuan Jepang.

Dengan demikian, PPKI bukan lagi milik Jepang, melainkan badan nasional yang asli adalah milik Indonesia.

Dalam mempersiapkan kemerdekaan, banyak berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Buku berjudul Bunga Rampai Sejarah Indonesia oleh Moehkardi merangkum kejadian-kejadian besar yang menjadi perjalanan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Selain ditugaskan untuk menyelesaikan, sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang dan falsafah negara, PPKI juga harus bermusyawarah untuk menentukan cara penyampaian dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

• A. Hasil Sidang Pertama PPKI • 1. Disahkannya UUD 1945 • Anda Mungkin Juga Menyukai • 2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta • 3. Pembentukan Komite Nasional • B. Hasil Sidang Kedua PPKI • 1. Pembagian Provinsi di Indonesia • 2. Membentuk Komite Nasional Daerah • 3. Pembentukan Departemen dan Menteri • C. Hasil Sidang Ketiga PPKI • 1. Pembentukan Komite Nasional Pusat • 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) • 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) A.

Hasil Sidang Pertama PPKI Sehari setelah proklamasi, PPKI berhasil mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan beberapa hal. Sidang pertama ini difokuskan untuk membahas pemimpin negara dan dasar negara. Berikut adalah hasil sidang pertama PPKI: 1. Disahkannya UUD 1945 Hasil pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945.

UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI. Rp 52.000 Selain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta.

Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. UUD 1945 Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi 2.

Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandardinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk ….

Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah. Selama menjabat Ir. Soekarno telah melakukan banyak hal bagi bangsa Indonesia.

Buku berjudul The Remarkable Story Of Soekarno yang ditulis oleh Adimitra Nursalim menceritakan perjalanan Soekarno semasa hidup dan kepemimpinannya. 3. Pembentukan Komite Nasional Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya komite nasional. Komite nasional akan dibentuk untuk membantu presiden, beserta wakil presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR, yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini.

Baca juga : Sejarah dan Latar Terbentuknya PPKI B. Hasil Sidang Kedua PPKI Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua.

Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya. 1. Pembagian Provinsi di Indonesia Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah, PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur. Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut: No Provinsi Nama Gubernur 1.

Sunda Kecil I Gusti Ketut Pudja Suroso 2. Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo 3. Jawa Tengah R. Panji Suroso 4. Jawa Timur R. A. Suryo 5.

Sumatra Teuku Mohammad Hassan 6. Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Nor 7. Maluku Dr G. S. S. J. Latuharhary 8. Sulawesi Mr. J. Ratulangi 2. Membentuk Komite Nasional Daerah Hasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk komite nasional daerah.

Komite nasional daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi, pada putusan sebelumnya.

Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu presiden. Politik Lokal di Indonesia 3. Pembentukan Departemen dan Menteri Hasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk … bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu.

Ada 12 kementrian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama: No Nama Menteri Departemen 1. A.A. Maramis Departemen Keuangan 2.

Abikusno Tjokrosujoso Departemen Perhubungan 3. Prof. Dr. Mr. Soepomo Departemen Kehakiman 4. Ki Hajar Dewantara Departemen Pengajaran 5. Abikusno Tjokrosujoso Departemen Pekerjaan Umum 6. Mr. Achmad Soebardjo Departemen Luar Negeri 7. R.A.A. Wiranata Kusumah Departemen Dalam Negeri 8. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Departemen Sosial 9. Dr. Buntaran Martoatmojo Departemen Kesehatan 10. Ir. Surachman Tjokroadisurjo Departemen Kemakmuran 11. Soeprijadi Departemen Keamanan Rakyat 12.

Mr. Amir Syarifudin Departemen Penerangan 13. R. Otto Iskandardinata non-departemen 14. Wachid Hasjim non-departemen 15. Mr. R. M. Sartono non-departemen 16. Dr. M. Amir non-departemen 1. Pembentukan Komite Nasional Pusat Hasil sidang pertama dalam sidang ketiga yang dilakukan oleh PPKI adalah pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komite nasional pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang.

Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota komite nasional pusat yang dilantik adalah 137 anggota, yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Selain itu, hasil dari sidang komite nasional pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. Wakil dari komite nasional pusat ini ada tiga, yaitu M. Sutardjo (wakil ketua pertama), Latuharhary (wakil ketua kedua), dan Adam Malik (wakil ketua ketiga). 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) Salah satu hasil sidang pada sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia.

PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, Makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI akan diketuai oleh Ir. Soekarno. Namun, Pantai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia pembentukannya akan dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan ini tidak jadi terlaksana. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat dan PETA dibubarkan.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus sejumlah organisasi, seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNIP (Komite Nasional Indonesia) dibentuk dengan tujuan baik. Pengumuman tersebut dipimpin oleh Ir.

Soekarno, sekaligus sidang yang dilaksanakan pada gedung pusat kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir untuk membentuk KNI. PPKI akhirnya dibubarkan dan pelantikan KNI dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, ditemani Sutardjo sebagai wakil ketua satu, Latuharhary sebagai wakil ketua dua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua tiga.

Anggotanya berjumlah 136 orang. Itulah beberapa informasi mengenai PPK beserta hasil sidangnya. Sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk … Grameds masih tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah negara Indoneis, Grameds bisa menemukannya di www.Gramedia.com karena Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan menyajikan beragam buku menarik.

Baca juga artikel terkait “Hasil Sidang PPKI” : • Dimensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka • Sejarah Pancasila • Memaknai Pancasila Sebagai Sumber Nilai • Arti dan Makna Pancasila Sebagai Ideologi Negara • Pengertian Demokrasi Pancasila • Sejarah Lambang Garuda Pancasila • Pengertian Wawasan Nusantara • Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum • Makna Sumpah Pemuda • Pengamalan Nilai Pancasila Sumber: dari berbagai sumber Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 126 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 20 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Hubungan Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah 21 • Lifestyle 9 • Manajemen 29 • Marketing 17 • Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya 98 • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 • Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1 Soal latihan ujian kenaikan kelas Sejarah SMA: Sesuai dengan keputusan sidang PPKI wilayah RI dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk .

a. memberikan kebebasan pada para pemimpin b. menghindari kekuatan besar dari pemerintah pusat c. mempermudah pengawasan dan pembayaran pajak d. mempercepat proses jalannya pemerintahan e. mempersempit ruang gerak pemerintah
tirto.id - Semenjak pekik kemerdekaan berkumandang untuk pertama kalinya di seluruh Indonesia 74 tahun silam, menyatukan perbedaan etnis dan budaya di bawah suasana kemerdekaan adalah salah satu tugas utama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Untuk itu, sejak awal pembentukannya, PPKI berusaha mengumpulkan wakil-wakil daerah agar dapat turut memuarakan pandangan atas isu kemerdekaan.

Lain halnya dengan pemilihan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlandas pada latar belakang ideologis, kriteria utama anggota PPKI lebih berdasarkan pada kedaerahan. Sebagai konsekuensinya, ada delapan tokoh kunci BPUPKI yang tidak dilibatkan dalam PPKI, di antaranya Mohammad Yamin dan Agus Salim.

Hal itu dipaparkan oleh Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa (2005: 342). Hal serupa juga diungkapkan Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 (2006: 64). Anderson menyebut bahwa keanggotaan PPKI didominasi kelompok sekuler dari golongan tua. Dari 21 anggota, 12 di antaranya dapat diklasifikasikan sebagai pemimpin nasionalis. Sembilan lainnya mewakili pangreh praja yang terbagi menjadi tiga utusan Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, dua utusan organisasi Islam (NU dan Muhammadiyah), satu wakil PETA, dan satu orang minoritas Tionghoa bernama Yap Tjwang Bing.

Keberagaman suku dan latar belakang budaya yang terdapat dalam PPKI kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan pembagian wilayah di bawah negara.

Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembagian delapan provinsi dan dua daerah istimewa. Bermula dari Panitia Kecil Rencana untuk menyusun pembagian wilayah di bawah negara sudah menjadi salah satu perhatian utama di pengujung sidang PPKI pertama. Untuk itu, sebelum secara resmi menutup sidang pertama pada 18 Agustus 1945, Sukarno terlebih dahulu membentuk suatu panitia kecil.

Tanpa basa-basi, Sukarno menunjuk Oto Iskandardinata, Ahmad Subardjo, Sutaji, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Amir, Hamidhan, Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja sebagai anggota panitia kecil yang akan memulai rapat seusai sidang PPKI pertama. Panitia yang digawangi oleh Oto Iskandardinata ini bersidang secara terpisah hingga pukul 3 pagi. Menurut catatan St. Sularno dan D. Rini Yunarti dalam Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan (2010: 114), panitia kecil yang dibentuk pada seore hari tanggal 18 Agustus 1945 tersebut bertugas membuat rancangan usulan tentang hal-hal yang mendesak salah satunya tentang pembentukan delapan provinsi di bawah negara Republik Indonesia.

Notulen rapat yang terangkum dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945 (1995: 462) menyebut rapat PPKI kedua dibuka dengan pemaparan Oto Iskandardinata mengenai pembagian Jawa menjadi tiga wilayah mangkubumen setingkat provinsi, yakni: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Tiap mangkubumen dikepalai seorang mangkubumi (gubernur) yang akan ditunjuk kemudian. Dalam pekerjaannya, lanjut Oto, seorang mangkubumi dibantu oleh panitia kebangsaan daerah atau yang dikenal juga sebagai komite nasional. Di samping itu, ada pula komite nasional kadipaten yang bertugas membantu seorang Adipati memimpin sebuah wilayah kadipaten di dalam mangkubumen.

Laporan Oto dan panitia kecilnya juga memerinci pembagian wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Kesaisaran Jepang atau Kaigun. Berdasarkan putusan, daerah Kaigun akan dibagi ke dalam empat wilayah yang disebut gubernemen yang mencakup Sunda Kecil (Bali sampai Flores), Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Sementara itu, Sumatera akan dimasukkan ke dalam satu wilayah utuh berjuluk provinsi. Pemilihan julukan mangkubumi untuk menyebut pimpinan tertinggi dalam sebuah mangkubumen lantas menuai penolakan dari tiga orang perwakilan Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Menurut Pangeran Harjo Surjohamodjojo, nama mangkubumi memiliki makna gelar kehormatan istimewa, oleh karena itu tidak bisa dipakai kembali untuk urusan kenegaraan.

“Gelar Mangkubumi ini akan menyusahkan urusan pemerintah,” kata salah seorang perwakilan Sumatera, Abdul Abas, mendukung pernyataan Surjohamodjojo. Setelah melewati serangkaian debat, diputuskan bahwa julukan yang disebutkan panitia kecil hanya akan berlangsung sementara, setidaknya menunggu sampai rakyat terbiasa dengan suasana selepas kemerdekaan.

Selanjutnya, sebutan provinsi dan gubernur akan lebih banyak dipakai karena dianggap berkedudukan paling tinggi dan lazim dipakai di sebagian besar wilayah Nusantara. Belum Mencapai Mufakat Kendati disambut gembira oleh sebagian peserta sidang, pemaparan Oto menimbulkan pertanyaan baru. Apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan paham persatuan Indonesia? Sukarno selaku ketua sidang merasa pembagian wilayah di bawah negara yang dikemukakan panitia kecil hanya berdasar atas etnografi dan etnogoli.

Menurut Sukarno, kriteria tersebut tidak sejalan dengan asas persatuan. Risalah sidang PPKI menunjukkan adanya upaya Oto meluruskan laporan panitia kecil di hadapan sidang. Oto berkeras bahwa pembagian wilayah di bawah negara sebaiknya dirancang berlandas pada apa yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Oto menyebut warisan ini datangnya dari pemerintahan Kolonial Belanda. “Pembagian ini tidak bersandar atas apa-apa, hanya pada pendirian, bahwa kita mengambil suatu susunan yang sudah dimengerti oleh rakyat,” terang Oto di hadapan sidang. “Jadi itu yang menjadi alasan, yaitu keadaan ketika bahwa dulu di sini ada Nederlandsch-Indie, di Jawa dibagi menjadi tiga wilayah, hanya itulah alasannya." Usulan Oto didukung oleh Supomo dan Hatta.

Keduanya setuju membagi wilayah negara ke dalam daerah pecahan bekas pemerintahan Kolonial Belanda, meski ada sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk … bahwa pembagian tersebut hanya sementara.

Harus ada pemekaran di kemudian hari. Infografik Mozaik Sidang PPKI II. tirto.id/Deadnauval Memilih Gubernur Pertama Benedict Anderson dalam bukunya mengutarakan pendapat yang menarik seputar pemilihan gubernur pertama dari provinsi-provinsi yang disahkan PPKI pada 19 Agustus 1945.

Menurutnya, alasan utama diterimanya usulan pembagian provinsi oleh panitia kecil ialah agar para anggota PPKI yang datang mewakili wilayah-wilayah tersebut dapat dilantik menjadi gubernur pertama guna meratakan sistem pertahanan pemerintahan republik (hal. 88-89). “Menurut pertimbangan, jaringan komunikasi sudah sangat sulit dibentuk sepanjang masa pendudukan Jepang, ketika sekutu memasuki wilayah Nusantara keadaannya akan kembali tidak menentu,” tulis Anderson.

Agar pembentukan sistem pemerintahan republik di daerah berjalan lanacar, seluruh provinsi di luar Jawa yang dibentuk saat itu wajib mengikuti skema tersebut. Anggota PPKI dari luar Jawa seperti Teuku Hasan, Ratulangi, Latuharhary, dan I Ketut Pudja masing-masing ditunjuk sebagai gubernur Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selain mereka, ada pula Pangeran Mohammed Noor, seorang bangsawan Banjar yang didaulat memimpin provinsi Kalimantan.

Di samping mencetuskan pembagian provinsi dan pemilihan gubernur pertama, sidang PPKI juga membahas pembentukan kabinet yang pertama. Sebelum sidang PPKI secara resmi dimulai, Sukarno sempat meminta Ahmad Subardjo membentuk panitia kecil lainnya yang bertugas membuat usulan daftar departemen tanpa personalia.

Usulan Ahmad Subardjo kemudian disetujui anggota sidang dan menghasilkan 12 departemen dalam sebuah kabinet presidensial.
Hasil sidang PPKI 1, 2, 3 – PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Tugas-tugas PPKI memang untuk melakukan persiapan kemerdekaan. Wujudnya bisa dilihat dari hasil sidang PPKI yang menghasilkan berbagai keputusan, seperti mengesahkan UUD 1945 dan membentuk komite nasional. Awalnya PPKI dibentuk sebagai pengganti dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya.

Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. Umumnya tugas PPKI yang paling utama adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir.

Soekarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Drs. Mohammad Hatta. Terdapat 21 anggota awal PPKI yang kemudian bertambah 6 anggota lagi, sehingga total ada 27 anggota yang bergabung dengan PPKI. Di antara anggota PPKI juga meliputi Achmad Soebardjo, Otto Iskandardinata, Dr. Soepomo dan Radjiman Widyodiningrat. Usai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang di hari berikutnya. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni: • Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 • Sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945 • Sidang ketiga PPKI dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 Hasil sidang PPKI menghasilkan banyak keputusan penting, di antaranya adalah pengesahan undang-undang dasar 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta pembentukan komite nasional Indonesia pusat.

(baca juga hasil sidang BPUPKI) Hasil Sidang PPKI Sidang PPKI dilaksanakan 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Tiap sidang menghasilkan ide, gagasan dan keputusan berbeda yang dibahas, meliputi pembentukan konstitusi, struktur pemerintahan, komite nasional dan pasukan negara. Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang pertama.

1. Mengesahkan UUD 1945 Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Adapun rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. Selain itu juga dilakukan revisi Piagam Jakarta dimana kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ diganti menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia. Atas usulan Otto Iskandardinata secara aklamasi, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya. 3. Membentuk Komite Nasional Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional.

Fungsi komite nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945 Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang kedua.

1. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi Hasil sidang PPKI kedua salah satunya adalah pembentukan pemerintah daerah.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, dimana tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah. Adapun 8 provinsi yang dibentuk beserta nama gubernurnya adalah : No Provinsi Nama Gubernur 1 Sumatra Teuku Mohammad Hassan 2 Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo 3 Jawa Tengah R. Panji Suroso 4 Jawa Timur R. A. Suryo 5 Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja Suroso 6 Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Nor 7 Sulawesi Mr. J. Ratulangi 8 Maluku Dr G. S. S. J. Latuharhary 2.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Membentuk komite nasional daerah Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk komite nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. No Nama Menteri Departemen 1 R.A.A. Wiranata Kusumah Departemen Dalam Negeri 2 Mr.

Achmad Soebardjo Departemen Luar Negeri 3 Prof. Dr. Mr. Soepomo Departemen Kehakiman 4 Ki Hajar Dewantara Departemen Pengajaran 5 Abikusno Tjokrosujoso Departemen Pekerjaan Umum 6 Abikusno Tjokrosujoso Departemen Perhubungan 7 A.A.

Maramis Departemen Keuangan 8 Ir. Surachman Tjokroadisurjo Departemen Kemakmuran 9 Dr. Buntaran Martoatmojo Departemen Kesehatan 10 Mr.

Iwa Kusuma Sumantri Departemen Sosial 11 Soeprijadi Departemen Keamanan Rakyat 12 Mr. Amir Syarifudin Departemen Penerangan 13 Wachid Hasjim non-departemen 14 Dr. M. Amir non-departemen 15 Mr. R. M. Sartono non-departemen 16 R.

Otto Iskandardinata non-departemen 4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia Usai sidang PPKI kedua dilakukan rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Atas usulan Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional ini berasal dari tentara Heiho dan PETA. Selain itu anggota kepolisian dimasukkan dalam departemen dalam negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah pikiran Otto Iskandardinata.

Kemudian Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara. Hasil Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang ketiga.

1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Di sidang pertama telah diputuskan untuk membentuk komite nasional, namun baru di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP resmi terbentuk. Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik terdiri dari golongan muda dan masyarakat. Pada sidang KNIP, ditunjuk Kasman Singodimerjo sebagai ketua. Sementara terdapat tiga wakil ketua, yakni M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Latuharhary sebagai wakil ketua kedua serta Adam Malik sebagai wakil ketua ketiga.

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) Hasil sidang PPKI ketiga salah satunya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Rancangan awal PNI sebagai partai tunggal di Indonesia kemudian ditolak.

Pada akhir Agustus 1945, rencana ini pun dibatalkan dan sejak itu gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah dimunculkan lagi. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Hasil sidang ketiga PPKI juga menghasilkan keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

Fungsi BKR adalah untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Berkaitan dengan pembentukan BKR, maka PETA, Laskar Rakyat dan Heiho resmi dibubarkan.

Pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus dilakukan segera demi kedaulatan negara Republik Indonesia.

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Nah itulah referensi sejarah Indonesia mengenai hasil sidang PPKI pertama, kedua dan ketiga mulai tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI memiliki fungsi dan peranan penting dalam keberlangsungan dan kedaulatan Republik Indonesia sampai saat ini. Di buku sejarah saya sidang ppki ada 4 kali… Tanggal 18,19,20, dan 22. Yg di atas tanggal 20 nya gak ada. Di buku sejarah saya, tanggal 20 isinya membahas tentang badan penolong rakyat keluarga korban perang (bpkkp) dan menghasilkan 8 pasal ketentuan salah satunya berisi tentang pembentukan badan keamanan rakyat (bkr) Balas • Bener kok, memang ada sidang PPKI tanggal 20, cuma pada umunya sekolah memberi tau kalau sidang PPKI diadakan 3x.

Sebenranya banyak sejarah Indonesia yang tersebunyi, dan jarang diberitahukan kepada masyarakat :).Buku sejarah anda pasti sangat bagus, sehingga memberikan detail yang jarang diberitau oleh buku lain. Kalau saya boleh tau apa ya judul bukunya?

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

Trimakasih Balas • Guys gw entar aku bikin aku kangen kamu yang ingin kamu lakukan saat ini saya kirimkan ke alamat yang di dalamnya terdapat berbagai macam penyakit seperti ini tidak ada yang mau di kmpul yang rangkuman halaman 44-73 di Indonesia yang ke dua kalinya dalam sejarah Indonesia yang ke dua kalinya dalam sejarah Indonesia yang ke dua kalinya dalam sejarah Indonesia tuyul aja ya mas dijawab pada saat itu juga kalo ada yg mau di ajak ke dalam hati saya akan coba untuk ubah menjadi lebih tidur Balas • Bener kok, memang ada sidang PPKI tanggal 20, cuma pada umunya sekolah memberi tau kalau sidang PPKI diadakan 3x.

Sebenranya banyak sejarah Indonesia yang tersebunyi, dan jarang diberitahukan kepada masyarakat :).Buku sejarah anda pasti sangat bagus, sehingga memberikan detail yang jarang diberitau oleh buku lain. Kalau saya boleh tau apa ya judul bukunya? Trimakasih Balas • Artikel Terbaru • 50+ Contoh Tumbuhan Monokotil Beserta Nama Latinnya [Lengkap] • 30+ Contoh Kalimat Langsung dan Tidak Langsung Beserta Pengertiannya • 4+ Fungsi Sosiologi Bagi Masyarakat Beserta Peran dan Manfaatnya • Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli & Secara Umum • 8+ Unsur Intrinsik Novel Beserta Pengertian dan Contohnya [Lengkap] Artikel PilihanSesuai Dengan keputusan sidang PPKI wilayah RI dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk?

• mempersempit ruang gerak pemerintah • mempercepat proses jalannya pemerintahan • memberikan kebebasan pada para pemimpin • menghindari kekuatan besar dari pemerintah pusat • Semua jawaban benar Jawaban: B. mempercepat proses jalannya pemerintahan Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk mempercepat proses jalannya pemerintahan.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Perhatikan informasi berikut ;1. Menetapkan 12 kementrian Negara. Menetapkan Undang-undang Dasar 3. Menetapkan presiden dan wakil presiden 4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)5. Pembentukan Komite Nasional. Ketetapan yang dihasilkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah?

sesuai dengan keputusan sidang ppki wilayah ri dibagi atas beberapa daerah propinsi dengan tujuan untuk …

beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Indonesia Pada masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Masa Reformasi




2022 www.videocon.com