Kekerasan seksual di perguruan tinggi

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sedang dalam kondisi gawat darurat. Hal inilah yang menjadi alsan Nadiem mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30).

"Saat ini terjadi situasi darurat, bisa dibilang situasi gawat darurat. Di mana kita bukan hanya mengalami pandemi COVID-19, tapi juga ada pandemi kekerasan seksual dilihat dari data apapun," jelas Nadiem dalam diskusi daring, Jumat (12/11/2021). Nadiem menjelaskan berdasarkan data dari Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020, seluruh pengaduan kekerasan seksual lembaga pendidikan, sebanyak 27 persen kasusnya terjadi di perguruan tinggi. Jumlah ini merupakan grup terbesar dari seluruh pengaduan kekerasan seksual di perguruan tinggi seksual yang dilaporkan.

Baca juga: Permendikbud Soal Kekerasan Seksual Jadi Kontroversi, Isinya Apa Sih? Menurut survei dari pihak Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77 persen dosen mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus.

Sementara itu, sebanyak 63 persen memilih tidak melaporkan kasus yang diketahuinya pada pihak kampus yang mayoritas korbannya perempuan. "Jadi kita ini dalam fenomena gunung es, yang kalau tinggal kita garuk-garuk sedikit fenomena kekerasan seksual ini sudah ada di semua kampus," beber Nadiem.

"Dan itulah alasannya kita sudah mengambil posisi sebagai pemerintah untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, dan tenaga pendidik kita dari kekerasan seksual," sambungnya. Nadiem mengungkapkan saat ini terjadi kekosongan hukum dalam melakukan pencegahan, penanganan, hingga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini. Maka dari itu, ia berharap dengan adanya Permendikbud 30 ini bisa memberikan kepastian soal hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah yang tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di lingkungan ini.

Berita Terkait • Cegah Kekerasan Seksual Anak melalui Pendidikan Seks dan Satgas Khusus • Ciri-ciri Anak Mengalami Kekerasan Seksual • Pemulihan Psikis dan Restitusi adalah Hak Korban Kekerasan Seksual • Serang 'Titik Lemah', Pelaku Kekerasan Seksual Biasanya Orang Terdekat • KPAI: 88% Kekerasan Seksual Anak di Sekolah Pelakunya Guru dan Kepala Sekolah • 5 Faktor yang Bisa Membuat Seseorang Tega Lakukan Kekerasan Seksual pada Anak • Cara Orang Tua Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak, Begini Kata Psikolog • e-Life: 'Lingkaran Setan Kekerasan Seksual Anak' MOST POPULAR • 1 Anak di Jatim Meninggal Diduga karena Hepatitis Misterius, Ini Kekerasan seksual di perguruan tinggi Awalnya • 2 Kemenkes Buka Suara Kasus Kekerasan seksual di perguruan tinggi Jatim Meninggal Diduga Hepatitis Misterius • 3 Eks Bos WHO Bicara soal Potensi Hepatitis 'Misterius' Jadi Pandemi • 4 Dijalani Raja Salman, Apa Itu Kolonoskopi yang Bisa Deteksi Kanker Usus Besar?

• 5 Hasil Kolonoskopi Diungkap, Begini Kondisi Raja Salman Usai Masuk RS • 6 Benarkah Long COVID 'Biang Kerok' Hepatitis Misterius? Ini Penjelasan Pakar IDI • 7 Hepatitis Akut 'Misterius' Menular Lewat Pernapasan dan Pencernaan, Begini Mencegahnya • 8 Mengenal Cacar Monyet: Gejala, Penyebab, dan Pengobatan • 9 Masih Misterius, IDAI Ungkap Kemungkinan Cara Penularan Hepatitis Akut • 10 Tips Curi-curi Waktu untuk Bercinta di Pagi Hari • SELENGKAPNYA Menurut Bivitri, Permendikbud 30/2021 justru hadir untuk mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak bisa dijangkau oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
• Beranda • Berita • Profil • Profil • Struktur Organisasi • Sejarah Inspektorat Jenderal • Layanan • Konsultasi • Pengaduan • Whistleblowing System • Pelaporan Gratifikasi • Unit Utama • Sekretariat Jenderal • Inspektorat Jenderal • Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan • Direktorat Jenderal Kebudayaan • Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan • Agenda Itjen 13 November 2021 3 Dosa Besar Pendidikan Kemendikbudristek Mendikbudristek Merdeka Belajar Merdeka Belajar Episode 14 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Permendikbudristek No.

30 Tahun 2021 PPKS Jakarta, (Itjen Kemendikbudristek) – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menilai Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di perguruan tinggi. “Kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Bisa dibilang situasi gawat, kita bukan hanya mengalami pandemi Covid tetapi juga pandemi kekerasan seksual,” ucap Menteri Nadiem secara daring dalam acara Merdeka Belajar Episode 14 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemdikbud RI, Jumat (12/11).

Kemendikbudristek melakukan survei di 79 kampus pada 29 kota terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan survei tersebut, 77 persen dosen mengaku jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

“Kita menanyakan kepada para dosen apakah kekerasan seksual terjadi di kampus anda dan 77 persen merespon. Iya, kekerasan seksual pernah terjadi di kampus,” ujar Menteri Nadiem. Kemudian, sebanyak 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasusnya pada pihak kampus. Menteri Nadiem mengatakan saat ini sedang berada pada fenomena gunung es, jika digaruk sedikit fenomena kekerasan seksual nampak terjadi di semua kampus.

Menteri Nadiem menambahkan kekerasan seksual merupakan hal yang sulit dibuktikan, serta memiliki dampak sangat besar dan berjangka panjang pada korban. Dia memberi contoh seorang mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual di kampus, sudah melapor tetapi tidak ditanggapi, akhirnya depresi dan meninggalkan kampus.

Menteri Nadiem mengatakan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual seperti ini, Kemendikbudristek hadir memberi perlindungan dan rasa aman melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Menurutnya sulit bagi perguruan tinggi untuk menyediakan pendidikan berkualitas jika mahasiswa dan dosen tidak merasa aman dan nyaman. Karena dampak dari satu kejadian kekerasan seksual bisa kekerasan seksual di perguruan tinggi seumur hidup.

“Ini adalah suatu trauma yang sangat mendalam secara psikologis sangat sulit untuk memulihkan dari trauma ini dan dampaknya permanen seumur hidup,” terangnya. Menteri Nadiem juga menyebutkan sebetulnya telah ada beberapa Undang-Undang terhadap kekerasan seksual. Namun, berbagai Undang-Undang tersebut belum dapat menyasar lingkungan perguruan tinggi. “Kita sudah memiliki beberapa UU, tetapi memiliki kekosongan pada perguruan tinggi.

Kita memiliki UU anak, tapi itu hanya di bawah 18 tahun. Ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), tapi hanya dalam lingkup rumah tangga, kita kekerasan seksual di perguruan tinggi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi hanya menjerat sindikat perdagangan manusia,” tutur Menteri Nadiem. Kehadiran Permendikbudritsek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS diharapkan mampu menjangkau kasus di perguruan tinggi yang selama ini tidak terjangkau oleh peraturan lain, dan mampu mengurangi secara signifikan kasus tersebut.

Ditulis oleh: Penulis: Muhammad Tri Ajie, Romanti Makassar, Estetika – Delapan bulan telah berlalu sejak Tim Estetika mengungkap kasus kekerasan seksual yang menimpa Nura (bukan nama sebenarnya). Nura merupakan salah seorang dari banyaknya penyintas pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM). Kasus tersebut berhasil menyita banyak perhatian publik dan menjadi pemantik dari sejumlah laporan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di pulau Sulawesi, UNM seharusnya mampu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kasus kekerasan seksual. Namun hingga saat ini, UNM belum menerbitkan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di lingkungan kampus. Selain itu, kinerja Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan FBS UNM agaknya perlu dipertanyakan kembali, pasalnya penyintas sempat mendapat angin segar ketika Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FBS UNM periode 2020-2021 menjanjikan akan mengawal setiap kasus sampai mendapat keadilan dengan menyediakan Posko Layanan Pengaduan dan Rumah Aman.

Penasaran dengan tindak lanjut Posko Layanan Pengaduan dan Rumah Aman tersebut, Reporter Estetika melakukan wawancara dengan Presiden BEM FBS UNM melalui WhatsApp. Presiden BEM FBS UNM Periode 2021-2022, Syahril, mengatakan bahwa hingga saat ini tata cara pengaduan kekerasan seksual belum ada, namun jika ada laporan kasus, pihaknya akan selalu menyediakan ruang untuk korban.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

“Untuk prosedur lengkap dan tindak lanjutnya, BEM FBS belum membahasnya. Namun jika ada laporan baru, kami tidak menutup ruang,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihak birokrasi belum memberikan tanggapan perihal ruang pengaduan. Syahril menyebut kampus juga belum mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. “Birokrasi belum ada tanggapan lebih lanjut terkait ruang pengaduan, apalagi belum adanya implementasi dari Permendikbud No.

30 tahun 2021,” tutur mahasiswa angkatan 2017 tersebut. Reporter: Tim Estetika Editor: Aulia Ulva
Jakarta, IDN Times - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi negeri menuai kontroversi.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Isu kekerasan seksual nyatanya bukan hal baru, sederet pengalaman buruk yang dialami korban pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan kampus, yang notabene sebagai lingkungan pendidikan. Berikut adalah deretan kasus kekerasan yang pernah terjadi di kampus sepanjang 2021 yang dirangkum IDN Times. ilustrasi kekerasan terhadap perempuan (IDN Times/Aditya Pratama) Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus terbaru yang terjadi di Indonesia terungkap pada Desember 2021.

Kasus pelecehan diduga dialami oleh sejumlah mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, pelakunya seorang dosen berinisial DA yang diduga melakukan pelecehan dengan nada merayu. Informasi ini menyebar di media sosial salah satunya di akun Twitter @AREAJULID yang membagikan chat mesum tersebut, dia mengatakan 'I Love U' pada seorang mahasiswi yang meminta bimbingan bahkan mengajak menikah korban hingga memaksa agar bisa datang ke rumah korban.

Menurut informasi, usai kejadian tersebut UNJ mengesahkan Peraturan Rektor mengenai Kekerasan Seksual dan membuat Satgas Anti Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Baca Juga: Perawat RSUD Kota Bekasi Diduga Pelecehan Seksual ke Ibu Pasien Ilustrasi pemerkosaan (IDN Times) Pada awal November 2021, muncul dugaan kasus kekerasan seksual di Surabaya, Jawa Timur. Organisasi Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (Lamri) Kota Surabaya membuat utas di Twitter pada Senin (1/11/2021) terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seseorang berinisial AS.

Ketua Lamri Surabaya, Bima Aji, mengatakan kekerasan seksual yang dilakukan AS mulanya terbongkar pada 2018, kala AS masih terdaftar menjadi anggota Lamri. Saksi yang sempat membuntuti AS dan mencurigai kelakuannya melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan AS kepada korban 2. Setelah dilakukan penelusuran, rupanya benar, AS memperkosa korban 2 tanpa persetujuan dalam keadaan mabuk.

Kasus ini semakin berkembang hingga adanya korban kelima. Lamri sudah kekerasan seksual di perguruan tinggi laporan-laporan tambahan, namun laporan lain belum dipublikasikan. Baca Juga: Daftar Pendukung vs Penolak Permendikbud Kekerasan Seksual Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks • Kekerasan seksual di perguruan tinggi DPR Dukung Usulan Kapolri: WFH Cegah Kemacetan Arus Balik • Menpan RB Minta Instansi Pemerintah Terapkan WFH Seminggu untuk ASN • Arus Balik Lebaran 2022: Polisi akan Tutup Sementara Rest Area Padat Seorang mahasiswi berinisial L melaporkan dekannya SH ke kepolisian.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unri itu melecehkan pelapor saat bimbingan skripsi. SH kemudian melaporkan balik kasus ini dengan dalih pencemaran nama baik. Ilustrasi Pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti) Kasus pelecehan seksual juga terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang dilakukan seorang dosen pada mahasiswinya. Dugaan ini mencuat usai akun Twitter @heyloooobby buka bersuara dan mengaku sebagai mahasiswi IAIN Kediri, dan pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen lain pada 2017.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Dia mengaku sebagai mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Saat itu, korban duduk di bangku semester 1 dan diajar seorang dosen dengan inisial A yang sering mengatakan kalimat mesum kepada korban.

Dosen juga kerap memanggilnya dengan kata-kata sayang, dan menginformasikan semua kegiatan perkuliahan kepada korban. Baca Juga: Iriana Jokowi Minta Perempuan Berjuang Lawan Kekerasan Seksual Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Arief Rahmat) Jauh sebelum itu, ada juga kasus Agni (nama samaran) yang merupakan mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) yang mengalami kekerasan seksual dari rekan sekampusnya, HS, pada 30 Juni 2021, saat menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku.

Kasus ini menjadi isu nasional setelah media mahasiswa UGM, Balairungpress, mengungkapkan kasus ini secara detail mengenai dugaan serangan seksual yang dialami Agni. Korban Gilang, Fetish Kain Jarik yang Viral di Twitter. Twitter.com Ada juga kasus pelecehan seksual yang sempat viral yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Gilang Aprilian Nugraha Pratama atau yang akhirnya dijuluki Gilang "Bungkus Jarik".

Kasus ini sebenarnya sudah cukup lama bergulir, namun status hukum baru diputuskan pada 2021. Kasus ini berakhir dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 3 Maret 2021. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah jenis fetish yang dialami Gilang tak lazim.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Dia memiliki ketertarikan seksual dengan melihat laki-laki terbungkus kain jarik. Modusnya, dia berpura-pura meminta tolong pada sejumlah mahasiswa untuk keperluan kekerasan seksual di perguruan tinggi akhir. Para korban dibungkus dengan kain jarik.

Universitas Airlangga, sebagai kampus tempat Gilang menimba ilmu kala itu, membuka help center untuk mengumpulkan para korban yang ingin melapor kasus fetish ini.

Berita Terpopuler • Hamas Mulai Bangkit, Menkeu Israel: Ini Semua Kesalahan Netanyahu • 10 Potret Liburan Ayu Ting Ting dan Keluarga ke Jogja, Ayah Rozak Hits • Kamu Workaholic?

Waspadai 7 Tanda Kamu Terlalu Keras ke Diri Sendiri • 10 Fakta Elon Musk, Orang Terkaya di Dunia yang Baru Membeli Twitter • Kemenag Sebut Kriteria Jemaah Haji Reguler yang Berangkat Tahun Ini • 10 Potret Baby Ameena dalam Berbagai Ekspresi, Gemasnya Kebangetan • BMKG: Waspada, Suhu Panas Terik Terjadi hingga Pertengahan Mei • Libur Lebaran Usai, Jakarta Kembali Terapkan Ganjil Genap Hari Ini • 10 Momen Nagita Slavina Masak Makan Malam buat Teman-teman Artisnya
Tidak bisa dihindari bahwa kekerasan seksual terjadi di mana-mana.

Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan, bahkan tidak bisa lepas dari ancaman kekerasan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Semenjak pandemi bergulir, banyak sekali kasus kekerasan seksual di kampus yang akhirnya muncul ke permukaan.

Meski Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) di Perguruan Tinggi, tampaknya implementasi regulasi tersebut sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Acara bincang-bincang Hukum di Tengah Kita yang diselenggarakan oleh channel JTV pada Senin (17/1/2022), membahas salah satu kasus kekerasan seksual di kampus yang mencuat, yaitu kekerasan seksual di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Akun @dear_unesacatcallers menjadi pihak yang mengemukakan kesaksian korban. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang dosen pada beberapa mahasiswinya. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak kampus, kasus tersebut tengah diproses. Vinda Maya, selaku Humas Unesa, menyatakan bahwa Unesa sudah memanggil terduga pelaku kekerasan seksual.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Selain itu, Unesa juga melibatkan tim yang kompeten untuk membantu memproses laporan, melingkupi sosiolog, pakar hukum, dokter, dan psikolog. Terduga akan diproses oleh pihak internal, seperti Senat Akademik, terlebih dahulu sebelum diproses secara hukum yang akan ditentukan oleh tim yang terlibat tersebut.

Vinda juga mengatakan, dalam memproses kasus ini, Unesa melibatkan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk berdasarkan Permen PPKS. “Kami sangat mendukung Permendikbud. Kemudian ketika kasus ini muncul, tentu Satgas lebih cepat bergerak karena sudah didukung Permendikbud,” jelasnya. Membalas keterangan Vinda, seorang pengurus akun @dear_unesacatcallers yang ditutupi identitasnya menyatakan bahwa kasus tersebut sudah ada sejak lama tapi baru ditindaklanjuti sekarang.

Akun tersebut hadir dan menerima banyak laporan terkait tindak kekerasan seksual di Unesa. Banyak sekali korban yang menggugurkan laporan mereka yang diajukan kepada dosen-dosen di program studinya.

Intervensi pihak program studi dinilai memberatkan posisi korban.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Ia juga mengkritisi lambatnya birokrasi pelaporan oleh Satgas. Abdul Wachid selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya turut hadir dan memberikan pandangannya. Kasus kekerasan seksual di kampus umumnya memiliki pola yang sama, yaitu terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Kebanyakan aduan kekerasan yang masuk ke LBH Surabaya dilakukan oleh dosen pada mahasiswa, senior pada junior, hingga dosen senior pada dosen junior. Seringkali, laporan korban harus viral terlebih dahulu, sebab pemegang otoritas kerap mengabaikan laporan mereka. Selain itu, melaporkan kasus kekerasan seksual tidaklah semudah melaporkan tindak pidana lainnya. “Dia (korban—red) mau melaporkan atau mengungkapkan saja itu sudah luar biasa.

Karena, kalau dia jujur saja, lingkungannya mungkin mencemooh, menyalahkan korban,” jelasnya. Oleh karena itu, Abdul menilai adanya Permen PPKS sangat penting sekali. Andy Yentriyani selaku Ketua Komnas Perempuan kembali menegaskan pernyataan Abdul.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Kekerasan seksual terjadi tidak hanya karena dorongan seksual semata, tapi juga niat untuk mendominasi dan menegaskan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Perempuan di tengah masyarakat patriarki terus menerus menjadi korban dari kekerasan seksual. “Kekerasan seksual sangat mengganggu rasa aman perempuan untuk dapat bermobilitas secara merdeka di ruang publik,” ujarnya.

Mengenai upaya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk dapat mengadvokasi dan mencegah budaya kekerasan seksual, Andy menyatakan adanya usaha untuk terus mengumpulkan data aduan yang relevan terkait kekerasan seksual.

Data tersebut digunakan untuk mendorong lembaga legislatif dalam membuat kebijakan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, seperti RUU TPKS.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, setiap hari selama lima tahun ini, terdapat lima perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Di antara angka yang sangat tinggi tersebut, hanya 3% korban yang kasusnya dapat dimajukan ke ruang pengadilan. Banyak lembaga independen lainnya yang menghimpun data tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

Kendati Permen PPKS hanya memiliki otoritas di perguruan tinggi, tapi langkah tersebut sangat berarti untuk melindungi pelajar Indonesia dari bayang-bayang kekerasan seksual. Kasus di Unesa menunjukkan bahwa kekerasan seksual bahkan dapat terjadi di ruang-ruang pendidikan; memanfaatkan celah komunikasi antara dosen dan mahasiswi untuk melakukan tindakan keji tersebut. Selain Permen PPKS, perempuan Indonesia juga amat membutuhkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai payung hukum yang dapat melindungi mereka dari kekerasan seksual.

(Nada Salsabila) Archives April 2022 March 2022 February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 October 2020 August 2020 July 2020 June 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 December 2016 November 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 Categories All RSS FeedJakarta - Seorang mahasiswa Universitas Riau (Unri) mengaku telah dilecehkan oleh dekannya, SH saat melakukan bimbingan proposal skripsi.

Pelaku memaksa mencium pipi dan kening korban dan ingin mencium bibirnya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku kemudian mengalami trauma. Mahasiswa Hubungan Internasional, FISIP, Unri tersebut mengatakan, saat meminta bantuan pada dosen di jurusannya pada pihak jurusan, dirinya justru diintimidasi dan ditertawakan oleh pihak jurusannya.

Ia menambahkan, dosen dan Ketua Jurusan tersebut mengatakan sambil tertawa bahwa ia tidak mungkin hanya dicium saja. "Mereka berdua tertawa akan hal itu di depan saya yang telah mengalami pelecehan seksual yang mereka sendiri tidak merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya merasa harga diri diinjak-injak oleh perlakuan tersebut," kata mahasiswa tersebut dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @komahi_ur, Kamis (4/11).

Baca juga: Kekerasan seksual di perguruan tinggi Kampus Bebas Kekerasan Seksual Terbit, Pelaku Terancam Diberhentikan Rektor Unri, Prof Aras Mulyadi mengatakan, dirinya telah membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mencari kebenaran terkait dugaan pelecehan yang disampaikan terduga korban.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

"Kami sudah membentuk Tim Pencari Fakta yang akan menindaklanjuti peristiwa sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah)," kata Aras kepada wartawan, Jumat (5/11/2021). Aras mengatakan, dirinya menjamin pihaknya memberi perlindungan terhadap korban. "Dalam kaitan dengan korban, selaku Rektor akan memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam.

Permen Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kekerasan seksual di perguruan tinggi lingkungan Perguruan Tinggi," kata Aras. Aturan Mahasiswa-Dosen untuk Pencegahan Kekerasan Seksual Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam peraturan tersebut, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender. Peraturan ini menekankan, setiap bentuk kekerasan seksual di atas berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, atau keduanya, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Sejumlah pencegahan kekerasan seksual yang penting dilakukan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat yang berinteraksi dengannya berdasarkan Permendikbud No.

30 Tahun 2021 yaitu: 1. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan tanpapersetuuan kepala/ketuaprodi/jurusaan: • di luar area kampus • di luar jam operasional kampus • untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran 2. Mahasiswa, dosen, pendidik dan tenaga kependidikan harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual 3.

Kepala/ketua prodi/jurusan harus membatasi pertemuan di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Pertemuan yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan atasan kepala/ketua prodi/jurusan.

4. Untuk mendapat persetujuan atasan masing-masing, kaprodi/kajur, dosen, atau pendidik dan tenaga kependidikan harus menyampaikan permohonan izin tertulis atau lewat media komunikasi elektronik tentang rencana pertemuan dengan mahasiswa sebelum pelaksanaan pertemuan.

5. Kekerasan seksual di perguruan tinggi juga wajib menyampaikan permohonan izin bertemu dosen atau secara tertulis atau lewat media komunikasi elektronik pada kepala jurusan/ketua prodi. Permendikbud tersebut juga mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi wajib dikenakan sanksi administratif oleh kampus.

Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari rekomendasi sanksi administratif Satuan Tugas dengan mempertimbangkan jika korban merupakan penyandang disabilitas, dampak kekerasan seksual yang dialami korban, dan atau terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala atau ketua program studi, atau ketua jurusan.

Nah, itu dia aturan mahasiswa - dosen, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, hingga masyarakat yang berinteraksi dengannya untuk mencegah kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud. Yuk mahasiswa, cegah dan suarakan kasus kekerasan seksual di lingkungan kamu, ya.
• HOME • NEWS • Politik dan Hukum • Ekonomi • Humaniora • Megapolitan • Nusantara • Internasional • Olahraga • VIEWS • Editorial • Podium • Opini • Kolom Pakar • Sketsa • FOTO • VIDEO • INFOGRAFIS • WEEKEND • SEPAK BOLA • SAJAK KOFE • OTOMOTIF • TEKNOLOGI • RAMADAN • LAINNYA • Live Streaming • Media Guru • Telecommunication Update TINDAK pelecehan seksual tidak pandang bulu, baik siapa yang berisiko menjadi korban maupun siapa yang menjadi pelaku.

Tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan, yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Di institusi pendidikan tinggi, kasus pelecehan seksual bahkan ada indikasi belakangan ini makin marak.

Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, belum lama ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Aturan kekerasan seksual di perguruan tinggi diteken Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 itu berlaku mulai tanggal 3 September 2021. Dalam Permendikbudristek No 30/2021 ini, selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan PT (perguruan tinggi).

Bagi pelaku tindak pelecehan seksual di PT, mereka tidak hanya terancam dikenai sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap.

Faktor penyebab Meski sempat menimbulkan protes dari sebagian kalangan tentang penggunaan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang dikhawatirkan melegalisasi perzinaan, dikeluarkannya Permendikbudristek No 30/2021 ini bukan tanpa alasan. Ibarat gunung es, kasus pelecehan seksual yang terjadi di PT ternyata sangat masif.

Di luar kesan bahwa dunia PT aman-aman saja dari kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual, ternyata di balik itu tidak sekali-dua kali terjadi tindak pelecehan seksual yang dialami para insan kampus, terutama dari para dosen ataupun pejabat kampus. Salah satu kasus dugaan terjadinya pelecehan sesual terbaru yang kini menjadi pemberitaan media massa terjadi di Universitas Riau (Unri).

Seorang mahasiswi angkatan 2018 diduga mengalami pelecehan seksual oleh dosennya yang juga seorang dekan. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual juga terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jawa Timur. Kasus pelecehan seksual di IAIN Kediri diduga dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswinya.

Daftar terjadinya kasus pelecehan seksual di PT dapat terus diperpanjang. Selain kasus di Unri dan IAIN Kediri, tindak serupa juga pernah terjadi di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Seperti dilaporkan media massa, tindak pelecehan seksual yang terjadi di Gorontalo ini tercatat minimal dialami empat mahasiswi.

Setelah sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa, dosen yang menjadi pelaku pelecehan seksual akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Beberapa kasus lain tindak pelecehan seksual di lingkungan PT dilaporkan terjadi di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jember.

Bahkan, di kampus terkenal seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sempat pula dilaporkan terjadinya kasus pelecehan seksual. Sejumlah faktor yang menyebabkan tindak pelecehan seksual makin marak, yakni pertama, karena relasi korban dan pelaku yang asimetris. Di lingkungan kampus bukan rahasia lagi bahwa posisi dosen umumnya sangat superior dan menempatkan posisi mahasiswa dalam relasi yang subordinat.

Bagi mahasiswa yang tidak memiliki posisi bargaining yang setara, mereka umumnya tidak berdaya dan lemah ketika berhadapan dengan ulah sebagian oknum dosen yang cabul. Momen ketika mahasiswa tengah konsultasi, sedang menempuh ujian, dan lain sebagainya, sering dimanfaatkan para dosen yang nakal untuk melancarkan aksi jahat dan hasrat syahwatnya yang tidak terkendali. Mahasiswa yang lemah, mereka biasanya tidak mampu mengelak dan potensial menjadi korban ulah dosennya yang melewati batas kepantasan dan moralitas.

Kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya power abuse yang dilakukan dosen atau pejabat kampus karena otoritas yang mereka miliki. Seorang dosen yang berhak dan memiliki otoritas menentukan kelulusan mahasiswa, menentukan besar nilai ujian mahasiswa, dan lain sebagainya. Ketika tidak mampu menjaga integritasnya, bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan jahat. Ketiga, berkaitan dengan iming-iming dan posisi pelaku yang menjanjikan pemberian keuntungan tertentu kepada korban.

Dzeich & Weiner (1990), dalam bukunya The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus menyatakan salah satu tipe tindak pelecehan seksual yang marak terjadi di kampus ialah yang mereka sebut dengan istilah quid pro quo, yaitu seseorang yang karena kekuasaan yang dimilikinya memiliki peluang untuk menundukkan korban.

Dengan bujuk rayu, menampilkan sosok orang tua yang penyayang dan lain sebagainya, seorang dosen bisa dengan mudah menipu mahasiswanya untuk menutupi intensi seksualnya. Watchdog Menurut data Komnas Perempuan, yang diekspose pada Oktober 2020, telah terjadi sekitar 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015-2020.

Sementara itu, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Kemendikbudristek pada 2020 menemukan sekitar 77% dosen yang disurvei mengakui telah terjadi tindak kekerasan seksual di kampus mereka. Namun, sebanyak 63% dari dosen yang mengakui terjadinya tindak kekerasan seksual di kampusnya itu memilih tidak melaporkan kasus yang terjadi alias mendiamkan saja. Berbeda dengan pandangan umum, bahwa kampus ialah lingkungan yang steril dari tindak kejahatan, fakta yang ada memperlihatkan bahwa PT ternyata merupakan salah satu zona yang sama berbahayanya dengan zona-zona sosial yang lain.

Di kampus, di satu sisi mahasiswa berkesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Namun, di sisi yang lain mahasiswa sesungguhnya rawan menjadi korban perilaku keliru yang dilakukan sebagian oknum dosennya.

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pelecehan seksual di lingkungan kekerasan seksual di perguruan tinggi, langkah pertama yang dibutuhkan ialah kejujuran dan kebesaran hati dari pejabat dan insan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahgunakan posisi superior dosen untuk mengamankan hasrat seksualnya yang kelewat batas. Membuka jalur pengaduan dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa sebagai watchdog, yang memiliki kesempatan untuk mengadukan indikasi-indikasi tindakan dosennya yang keliru, ialah salah satu cara untuk mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual di kampus.

Bersikap menutupi, bahwa di kampus tidak mungkin terjadi tindak pelecehan seksual, niscaya hanya akan membuat ancaman tindak kemanusiaan ini makin marak. Sebaliknya, bersikap terbuka dan bahkan membuka saluran pengaduan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual, maka upaya untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi akan lebih mungkin diwujudkan.

Webinar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi




2022 www.videocon.com