Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Vina mengatakan jika pergi ke Bali lebih baik menggunakan pesawat, karena lebih cepat sampainya. Namun bagi Risma lebih menyenangkan menggunakan bis, … karena harus menyeberang laut menggunakan kapal feri terlebih dahulu. Bagaimana sikap Vina dan Risma mengenai perbedaan alat transportasi yang mereka sukai tersebut?ini jugak yah​ KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELMantan Presiden BJ Habibie meninggalkan lokasi usai sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017).

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73. JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Tionghoa bisa merayakan Imlek secara bebas sejak era reformasi. Tak hanya Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ketiga RI Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie juga berjasa besar untuk masyarakat Tionghoa. Di masa kepemimpinannya sebagai presiden yang singkat, Habibie pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di Indonesia.

Melansir laporan Komnas HAM tahun 2016 soal "Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia", Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-pribumi. Inpres memberikan instruksi kepada para menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, pimpinan lembagaga tertinggi/tinggi negara, serta kepala daerah untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: SBY dan Digantinya Istilah China Jadi Tionghoa. "Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh WNI dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan maupun pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada WNI baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut," demikian salah satu isi dari Inpres 26/1998, seperti dikutip dari komnasham.go.id, Selasa (1/2/2022).

Selain itu, Inpres 26/1998 juga memerintahkan adanya peninjauan kembali dan penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan untuk menyesuikan dengan aturan tersebut.

Lewat Inpres yang dikeluarkan Habibie, seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan yang sama, termasuk masyarakat dari etnis Tionghoa. Baca juga: Mengenang Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia dalam Perayaan Imlek Setelahnya, Habibie kembali mengeluarkan aturan yang menghapus diskriminasi kepada warga Tionghoa dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 1999.

Menurut Komnas HAM, Inpres kedua yang dikeluarkan Habibie untuk mempercepat dan mempertegas pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Inpres No.

26 tahun 1998. "Keppres ini ditujukan untuk memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi istri atau anak yang belum berusia 18 tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," jelas Komnas HAM.

Inpres No 4/1999 yang dikeluarkan Habibie menghapus keberadaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Sebelum adanya Inpres ini, masyarakat Tionghoa wajib menyertakan SKBRI setiap hendak mengurus apapun. Lewat Pelatihan Sosial Kultural, LAN Tingkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan ASN https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/11411781/lewat-pelatihan-sosial-kultural-lan-tingkatkan-rasa-persatuan-dan-kesatuan https://asset.kompas.com/crops/pDMTX8fYs7yz9hHqat4ZHIII3bI=/0x0:1280x853/195x98/data/photo/2022/02/01/61f8b729caddb.jpg
Last Updated on 14 July 2020 by Herman Tan Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia : Diskriminasi RAS Diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sudah dimulai semenjak masa Kolonial Belanda.

Bahkan pada tahun 1740 di bawah perintah Gubernur Jendral Valckenier terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di Batavia. 10.000 orang etnis Tionghoa ditumpas habis. Pembantaian yang dilakukan Belanda secara besar-besaran terhadap orang Tionghoa dimaksudkan agar kalangan bisnis etnis Tionghoa ini betul-betul tunduk terhadap Belanda. Itu sebabnya tidak banyak muncul oposisi-oposisi dari kalangan etnis Tionghoa. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tidak berhenti hanya pada masa Kolonial Belanda, namun terus berlanjut hingga Orde lama dan Orde Baru.

A. Diskriminasi Tionghoa Pada Jaman Orde Lama Pemerintahan Presiden Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa dimana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis. Pengejaran terhadap orang-orang Tionghoa ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan serta pengembangan politik anti Tionghoa pada 1956.

Konsep pemikiran dari pemerintah mengenai nasionalisasi perusahaan telah sangat meminggirkan usaha milik orang-orang etnis Tionghoa. Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP No. 10/1959 yang isinya menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959. Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa.

Alhasil, semakin mengeraslah perlakuan rasis terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Bahkan sebagai akibat dari PP No. 10/1959 itu, selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia dan secara tipikal mereka mengalami banyak kesengsaraan. Di satu pihak karena intrik-intrik politik negara Indonesia dan Tiongkok dan di lain pihak meningkatnya teror dalam perbatasan-perbatasan Indonesia sendiri. Sebutan orang ‘ Cina‘ oleh sebagian besar Rakyat Indonesia dan perlakuan aparat militer yang menjadi alat negara telah mampu mendiskreditkan etnis Tionghoa sebagai kaum pendatang yang harus tunduk pada masyarakat yang punya tanah kelahiran (pribumi).

Namun kenyataan menjadi paradoks ketika lobi-lobi penguasa tempo itu tidak bisa menghindar dari sebagian elit etnis Cina.

Rasa dendam terhadap etnis Cina semakin memberi kekuatan baru bagi perjuangan meminggirkan etnis Cina. Disisi yang lain, bangkitnya semangat nasionalisme yang cenderung mengacu pada sentimen primordial adalah faktor lain yang menunjukkan betapa suramnya rasialisme itu di wajah Negara Republik Indonesia. Baca Juga : Tionghoa.INFO : Antara Pro Pembauran vs Anti Pembauran B.

Diskriminasi Tionghoa Pada Jaman Orde Baru Tampak spanduk yang bertuliskan ‘Ganyang Cina’ pada salah satu demo yang terjadi di Jakarta Baca juga : Kerusuhan Mei 1998, Harga Yang Harus Dibayar Oleh Etnis Tionghoa Jatuhnya rezim Orde Lama tidak serta merta membawa angin segar terhadap hilangnya diskriminasi rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia.

Nyatanya diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa masih saja berlanjut pada masa Orde Baru. B1. Diskriminasi terhadap orang Tionghoa ditempuh pemerintahan Orde Baru dilakukan dengan cara, diantaranya : 1.

Mengeluarkan kebijakan penandaan khusus pada Kartu Tanda Penduduk 2. Tidak bolehnya warga etnis Tionghoa menjadi pegawai negeri serta tentara 3. Pelarangan warga etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di pedesaan dan masih banyak lagi pembatasan-pembatasan yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang bersifat begitu mendiskreditkan serta mendiskriminasi.

Kebijakan-kebijakan ini pun tentu saja secara otomatis merenggut hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia.

Pada tanggal 7 juni 1967, Soeharto mengeluarkan surat edaran ‘Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina’ yang isinya menyatakan bahwa etnis Tionghoa WNA yang beritikad baik akan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan atas kehidupan, kepemilikan, dan usahanya. Surat edaran ini kemudian di tindak lanjuti dengan Keputusan Presiden pada Desember 1967 yang isinya menyatakan bahwa Pemerintah tidak membedakan antara Tionghoa WNA dan Tionghoa WNI.

Untuk menghindari eksklusifisme rasial maka pemerintah memilih untuk mengasimilasikan orang-orang etnis Tionghoa itu dan melakukan berbagai usaha untuk memutuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. B2. Proses asimilasi ini terlihat dalam : 1. Aturan penggantian nama. 2. Melarang segala bentuk penerbitan degan bahasa serta aksara Cina. 3. Membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan hanya dalam keluarga. 4. Tidak mengizinkan pagelaran dalam perayaan hari raya tradisional Tionghoa di muka umum.

5. Melarang sekolah-sekolah Tionghoa dan menganjurkan anak-anak Tionghoa untuk masuk ke sekolah umum negeri atau swasta. Benang merah yang menjadi latar belakang terjadinya diskriminasi rasial di Indonesia sendiri adalah kepentingan politik ekonomi pemerintah di masing-masing masa. Di masa Orde Baru ini kata diskriminasi rasial nyaris tidak terdengar, dan memang tidak disebutkan, bahkan dilarang untuk diperbincangkan.

Isu-isu rasisme kemudian diperhalus dengan istilah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Implikasinya adalah segala sesuatu hal yang berbau rasisme dikatakan SARA, yang berarti tidak boleh diributkan dan semua dibiarkan begitu saja, tanpa adanya tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Baca Juga : Yusril Ihza Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah : Ahok Tidak Bisa Jadi Presiden Karena Ayahnya Pernah WN Tiongkok Ini merupakan suatu kesengajaan yang dibuat pemerintah sekaligus bentuk rasisme yang paling kejam.

B3. Pada masa Orde Baru pula tercatat ada 8 buah produk perundang-undangan yang sangat diskriminatif secara rasial terhadap etnis Tionghoa, yaitu : 1. Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina 2. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.

SE-36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Cina 3. Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina 4. Instruksi Presiden No.15/1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Cina 5. Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng 6. Keputusan Kepala Bakin No.

031/1973 tetang Badan Koordinasi Masalah Cina 7. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina 8. Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina Dari sini bisa dilihat bahwa fenomena diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia nampaknya sudah begitu sistematis.

Tak hanya masyarakat di kalangan grassroot (akar rumput) yang begitu keras dengan sentimen orang-orang Non-Pribumi yang tidak setia pada Negara; namun Pemerintahan di masa Orde Lama serta Orde Baru pun nampaknya cukup gencar menjadi pelumas semakin tajamnya diskriminasi ras terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Menjadi Kontradiksi yang begitu jelas juga ketika kita semua sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan Indonesia pun telah menyatakan diri sebagai negara Demokrasi yang seharusnya mengakui dan menjaga hak asasi manusia.

Namun diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini mau tak mau salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah pertanyaan tersendiri; Kenapa pemerintah seolah-olah membiarkan dan bahkan mendukung adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia?

Tidakkah mereka menyadari bahwa diskriminasi yang tejadi ini adalah wajah gelap dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia? Diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia ini jelas merupakan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Padahal salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Para etnis Tionghoa ini merupakan warga negara Indonesia.

Walaupun mereka orang keturunan (bukan asli indonesia) tapi mereka telah berasimilasi dan mereka merasa diri mereka adalah orang Indonesia. Baca Juga : Istilah Untuk Menyebut Orang Tionghoa di Indonesia Bukannya seperti perlakuan sentimen yang dilakukan oleh para orang pribumi. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan yang sama, dilindungi seperti warga negara Indonesia yang lain (pribumi); karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, Warga Negara Indonesia.

C. Lampiran : Buku “Pedoman Penyelesaian Masalah Cina” Buku Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia terbitan Badan Koordinasi Masalah Cina (BAKIN) terbitan 1979 Baca juga : G30S/PKI 1965; Apa Efeknya Bagi Tionghoa di Indonesia? Buku “ Pedoman Penyelesaian Masalah Cina” setebal 1500 halaman. Buku ini terdiri dari 3 jilid mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara tahun 1979.

Di halaman dalam bukunya, bagian kanan atas tertulis “Terbatas Hanya Untuk Pejabat”. Mengamati buku ini, hanya bisa menarik nafas panjang, bahwa Negara ini pernah bertindak “RASIS dan MENERAPKAN STANDAR GANDA” terhadap sekelompok warga negaranya yang kebetulan berkulit kuning dan bermata sipit.

Catatan : Artikel dibuat dengan pengeditan dan penyesuaian kalimat seperlunya dari naskah sumber asli; disertai penambahan lampiran. Oleh : Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari – Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana (2012) Lampiran : Cover Buku Pedoman Penyelesaian Masalah Cina Waddduuhh sy juga keturunan etnis tionghoa, dan dulu marganya Tan…tapi sudah membaur dgn pribumi dn sudah nikah sm pribumi dr generasi le generasi,,paling cuma ada 10% kali,,emank klo ngmgin asli penduduk indonesia itu ya ga ada,,krn penduduk indonesia itu ya campur2,ada yg keturunan tionghoa, jepun, spanyol, belanda, dll.

Jd ya saran sih ya klo bisa jgn bawa2 SARA. Toh kita jg gatau kan nenek2 moyang kita dlua bneran asli indonesia bingit atau bukan Tentu, setiap suku bangsa pasti ada penghianatnya; dan ini bisa disebut oknum atau golongan. Namun bandingkan dengan kaum pribumi, yakni terdapat tentara sipil pribumi bentukan BELANDA; NICA (Netherlands-Indies Civil Administration).

Bataljon paling brutal dalam perang perang bersenjata. Bataljon ini resminya bernama Bataljon V KNIL, tapi di badge-nya ada code “Andjing NICA” sehingga julukan Andjing NICA ini terjadi.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Sebutan anjing KNIL dipakai Belanda untuk merendahkan sekelompok orang yang siap menggertak bangsanya sendiri; sekaligus membenturkan mereka dengan bangsanya sendiri. Sebagian tentara NICA ini berasal dari daerah Indonesia Timur dan Jawa. Orang-orang waktu itu menyebut mereka “Belanda Hitam”; pribumi namun menindas sesamanya (menjadi antek Belanda). Mereka inilah yang menghasut agar Maluku Selatan dan Papua bisa merdeka, lepas dari wilayah kesatuan Indonesia.

Kenapa jaman belanda, orde lama, orde baru sangat kelihatan diskriminasi.?? Karena kita tau turunan tiongha itu sangat licik dan menghalalkan segala cara utk menguasai per-ekonomian. Mereka itu lbh suka bermain imperalisme secara ekonomi utk menaklukan etnik atau RAS lain. Integritas dan nasionalisme mereka sangat diragukan. Kita ketahui bahwa pengusaha-2/konglomerat turunan cina di Indonesia lbh aman nyimpan duitnya di singapore, hongkong dan tiongkok. Seperti di kutip dr nara sumber business singapore bahwa ada 296 miliar USD di simpan di negara itu.

Nah…, apakah itu ngga cukup membuktikan mereka itu imperialisme terhadap ekonomi Indonesia dan tidak ada rasa keinginan integritasnya terhadap pembangunan. Salah satu kelicikan bisnisman org turunan cina : Ada pribumi yg mempunyai lahan 10 hektar di kaltim. Di kampung itu rata-2 masyarakat nelayan dan penambak. Datanglah cukong cina yg menawarkan kerja sama penambakan udang di atas tanah 10 hektar dgn perjanjian pembagian 60% si punya lahan dan 40% si penawar.

Singkat kata terjadilah perjanjian kontrak. Dibuatlah tambak udang dgn salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah 3,5 milyar hingga beberapa selang 9 bln terjadi kegagalan krn udangnya mati semua. Akhirnya ditanamkan lg benih udg baru dgn tambahan modal 50 jt rupiah dan mengalami kegagalan juga.

Akhirnya si cukong ini menuntut si penambak krn kegagalan usaha. Akhirnya si cukong cina ini minta ganti rugi dan menarik semua peralatan penambak berikut penyerahan tanah 50:50. Si cukong mengklaim, dia msh rugi 700 jt namun tidak apa-2 asal tanah tambak udh di bagi rata (cincai-2 katanya). Dari pelajaran diatas ternyata ada permainan penguasaan lahan secara licik namun halus mainnya.

Si cukong pancing dgn kerja sama usaha namun itu jebakan batman utk mendapatkan lahan nya buat dia olah sendiri. Ternyata selama kegagalan si penambak mengembangkan tambaknya selalu di sabotase si cukong cina itu secara diam-2 dgn bahan kimia tertentu utk merusak pertumbuhan si udang sehingga sakit dan mati. Susah utk pembuktiannya krn kejadiannya sdh terlalu lama.

Setelah si cukong punya lahan tambak udang 5 hektar, dia tdk ada masalah dan bnyk memproduksi udang. Sementara si penambak pribumi ini hanya menjalankan tambak ikan patin dan gurame krn tidak ada modal.

Bahkan si cukong cina itu menawarkan agar tanah si penambak pribumi itu menjualkan tanahnya ke dia dgn harga tinggi. Itulah salah satu yg saya paparkan kelicikan dunia usaha dr kaum tiongha.

Terserah percaya apa tidak…, bnyk lg trik-2 licik mereka. ok saya mau berpikir secara logis. di gedung DPR hampir semua anggotanya pribumi karena orang keturunan tionghoa tidak diperbolehkan untuk menjabat serta berurusan tentang masalah politik di indonesia, tapi bisa dilihat sendiri anggota-anggota DPR sering sekali melakukan korupsi demi mengkayakan diri sendiri bahkan bukan hanya anggota DPR pekerja pemerintah lainnya pun sering sekali korupsi dan mengandalkan jabatannya untuk hal yang buruk.

Jadi apakah mereka tidak licik? Dan berdasarkan pernyataan anda yang menyatakan semua orang keturunan tionghoa itu licik karena hanya disebabkan oleh beberapa orang. Jadi apakah sekarang bisa menyatakan bahwa orang pribumi itu licik juga? Tentu saja tidak karena kita tidak bisa menilai satu butir pasir dari sebuah pantai dan memberikan penilaian tersebut ke seluruh pasir yang ada dipantai tersebut. apalagi jika membicarakan tentang kelicikan dan dalam hal ini mengenai kekayaan yaitu serakah.

sifat manusia memang tidak terlepas dari serakah, perasaan ingin yang tidak terpuaskan. dan apakah anda pernah melihat orang yang licik untuk kepentingan bangsanya ataupun RASnya?

Tentu saja tidak disaat seseorang licik ia hanya mementingkan diri sendiri. Tapi terserah mau dibaca dan disimak tulisan saya ini serta maaf jika kata-kata saya kurang berkenan.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Saya mengajak semua rakyat Indonesia, mau etnis Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah, Batak, Jawa, India, Bule, Arab, Papua, dan semuanya, untuk bersatu dan tidak lagi memusingkan permasalahan etnis-etnisan seperti ini.

Jaman sudah maju, mending mikirin bagaimana cara membantu saudara-saudara kita yang lapar, tidak sekolah, tidak punya pekerjaan.

Saya rasa hal itu yang perlu dibahas di blog-blog serupa. Salam. Saya WNI KETURUNAN, menurut pandangan saya Problem2 yg tepat utk menjadi WNI di nesara ini sbb -HIDUP SEDERHANA gaya Mr JOKOWI -PILIH saja Agama spt: BUDDHA/KATOLIK/PROTESTAN/ISLAM – DORONG anak 2 kita ke TNI/POLRI -jangan bangun RUMAH2 MEWAH dan pake mobil2MEWAH -Jangan nonjol2kan KESUKUAN TIONGHUA tapi INDONESIA -mari kawin campur dgn suku2 lain -bergaullah dgn suku2lain secara NORMAL Mudah2an bermanfa’at mungkin gaji itu tergantung tingkat kinerja pegawainya, klu lebih produktif otomatis lebih besar, klu cuma jabatan sama, gaji sama tapi yang satu ga produktif ya efisiensinya mana?

ini lah yang sedang digagas pak ahok untuk pns jakarta, yakni pns meski jabatan sama tapi gaji tergantung prestasi dan produktifitasnya. Herman, Kebetulan kita punya nama marga yang sama. Setelah 1965, keluarga kita satu persatu keluar dari Indonesia. Meskipun kita anak2 dari salah satu pemimpin agama dan pendiri sekolah K-12 sampai ke Universitas yang ternama, tapi ayah pikir masa depan kita di Indonesia suram.

Padahal kita sudah empat generasi lahir di Indonesia, juga tidak ngomong bahasa Mandarin. Juga ribuan anak2 muda teman saya sejak anak2 keluar negeri semua sehingga my home town kosong. Sekarang kita berkumpul di internet lagi. Semua paling sedikit sarjana sampai ke professors, bicara paling sedikit 5 languages, excell dan berkedudukan penting (sekarang pensiun) di masyarakat EU, US dan AU.

Saya sendiri sekolah di EU dan hidup di US. Kita ini sebenarnya hanya pion kecil saja, saya kira pindah ke US akan tenang. Tidak taunya yang main dengan Orde Baru itu US juga.

Anti Chinese itu hanya permainan politik, kita semua tau bahwa Indonesian Chinese bukan Communist. Malah banyak yang beragama dan kebanyakan punya duit. Tidak ada yang goblok ikut jadi Communist, jadi ini hanya alasan yang dibuat2. Juga setelah saya teliti, asal usul penduduk Indonesia, kecuali Papua/Negritos, asalnya dari South China, jadi turunan Chinese semua.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Agama Islam datang ke Indonesia sebagian dibawa oleh orang Chinese. Dari Cheng He sampai Wali songo (8 Chinese), Raden Patah, Kyai Hasyim Ashari (kepala NU dengan 40 juta pengikut) itu turunan Chinese. Tapi yang Islam, ganti nama Arab, kemudian membaur tidak kelihatan, seperti Gus Dur.

Lihat mesjid yang pakai Bedug, mana ada di Middle East? Jangan kita dipisahkan gara2 politik saja. di US yang notabene liberal itu jg ada rasis terhadap Cina? aq kira cuma rasis terhadap kaum Negro aja. iya, sejarah pemerintahan Indo zaman kerajaan itu juga ada yg kawin campur dg Cina. jadi ingat dulu waktu kecil pernah lihat film dokumenter penjajahan Indo (dari segi penjajah).

aq lupa nama filmnya, yg pasti Inggrisan (& saat itu aq ga ngerti). film tsb cerita ttg perjalanan kolonel ke Indo, apa aja yg terjadi, dsb. yang heran, ada adegan yg mengilustrasikan bahwa Belanda menawan banyak orang utk dijadikan budak & dibunuh.

nah, tawanan-tawanan tsb wajahnya oriental, bukan wajah orang pribumi. apa memang benar gitu ya, yg jadi korban zaman penjajahan Belanda tu ga cuma orang pribumi, tapi jg orang Cina yg ada di Indo Ada namanya jus soli (1 dan 2) pada masa orla.

Pada jus soli 2 (1954), intinya etnis tionghoa diberi pilihan apakah mau ikut RRC ato Indonesia (dengan syarat). Yg ingin saya tau, pada masa itu apakah etnis tionghoa berbondong2 mengejar status WNI ?

Kalo iya, bahwa mayoritas mau mengejar status WNI, maka peraturan larangan usaha kecil kpd etnis tionghoa merupakan diskriminasi. Kalo tidak, artinya mayoritas memilih untuk jadi WNA… maka peraturan larangan usaha kecil kepada etnis tionghoa bukanlah diskriminasi, namun usaha untuk mengamankan negara supaya ekonomi tidak dikontrol WNA (aturan wajar semua negara) Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk “hak untuk wilayah”) adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara.

Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah). Pada waktu itu, pemerintah Tiongkok sendiri yang menawarkan kepada warga negara/keturunan/perantauan mereka di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya dengan menawarkan perjalanan dengan naik kapal gratis; dan tidak sedikit yang memang memutuskan untuk pulang.

Tahun-tahun setelahnya juga masih banyak warga yang pulang meski lewat biaya sendiri karena tergiur dengan janji yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok; dimana pasti akan hidup senang setelah tiba di daratan. Dari segi jumlah, tidak ada info jelas, mungkin sekira 200 ribu orang yang balik. Dari info kebanyakan yang pernah didapat, pengakuan ybs yang balik ataupun lewat keluarga ybs yang masih tinggal di Indonesia, mereka yang balik malah makin susah/sengsara di tiongkok daratan pada waktu itu.

Pekerjaan susah, makan juga susah, tidak seperti yang mereka bayangkan diawal; karena pada waktu itu Tiongkok juga sedang dilanda kelaparan hebat akibat kebijakan Lompatan Jauh Kedepan. Informasi soal masyarakat perantauan yang balik pulang ke Tiongkok ini juga blog Tionghoa.INFO berencana melakukan penelitian mendalam dengan melibatkan beberapa saksi/pelaku pada waktu itu.

Sebelum tahun 1965 mungkin banyak warga Tionghoa yang mau jadi WNI, tapi setelah tahun itu malah banyak yang ingin minggat ke luar; karena situasi dalam negeri yang sangat kacau (Gestok).

Soal diskriminasi kepada WNA (Tionghoa), bukan hanya urusan ekonomi saja. Lihat 8 buah produk perundang-undangan yang sangat diskriminatif secara rasial terhadap etnis Tionghoa diatas. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina; sangat jelas hanya dikhususkan terhadap warga Tionghoa, bukan seluruh WNA.

Ini saya kira jelas WNA yang mana, yang mau DIMATIKAN sama penguasa pada waktu itu. Terima kasih Pak Herman 🙂 Kalo masa orba, memang 100% penindasan, yang sampe sekarang menimbulkan efek nyata meskipun secara aturan sudah clear tidak SARA.

Seperti halnya KKN yg berkembang biak begitu lama saat orba, sehingga skrg terlanjur mengakar / menjadi kearifan lokal yg susah diubah.

Tapi tentang orla yg tertulis di artikel ini kurang tepat menurut saya. Jika membaca artikel ini saja maka persepsi yg terbentuk adalah; tionghoa tidak diterima di sini. Dan, itu bisa memunculkan kebencian turun temurun. Tahun 46 ada UU atau apalah, yg intinya sangat-sangat menghargai etnis tionghoa : hari lahir dan hari wafat konghucu dijadikan hari libur.

Lebih lagi Sukarno banyak mengambil orang kepercayaannya dari etnis Tionghoa. Bahkan Sukarno menjadikan RRC sebagai inspirasi utk membangun Indonesia. Jika sikap Sukarno yang seperti itu kepada etnis Tionghoa, apakah UU tahun 59 itu bentuk ketidaksukaan (diskriminasi) Sukarno kepada etnis Tionghoa ?… atau bentuk ketidaksukaan Sukarno jika ekonomi mikro dikuasai WNA (yg kebetulan saat itu, etnis tionghoa banyak menjalankan ekonomi mikro) ?

Itu sejarah umum yang saya tahu. Maaf terlewat lagi.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Tentang politik anti cina 56. Perlu dilengkapi juga. Pelopornya, kabinet sastroamijoyo via Asaat (masyumi), menjadi pemberontak sesudah kabinet dibubarkan oleh Sukarno. Jadi jelas, bahwa politik anti cina itu hanya keinginan segelintir orang yang sudah memprovokasi banyak orang di Indonesia. Bukan merupakan semangat orde lama (Sukarno). Menurut saya, maklum kalo banyak yang terprovokasi, krn saat itu rakyat memang masih kurang informasi.

Sekarang semua orang sudah pintar (gampang akses informasi)… jadi sebenarnya saya hanya ingin artikel-artikel yang berimbang, yang bisa meluruskan masalah dan mengembalikan kepada semangat Sukarno untuk membentuk persatuan dan persaudaraan yang benar-benar utuh. Maaf kalo ada kata yang tidak berkenan, Setio 🙂 wow, dalem banget ya infonya.

dapet dari mana? aq juga mau baca 🙂 setuju, waktu baca artikel ini jd ngerasa aneh klo Bung Karno anti Cina @@ secara zaman itu kerjasama dg negara Cina erat gitu. plus dia juga orang yg bikin & menyetujui Pancasila. mungkin, akar dari anti Cina itu mirip-mirip kisahnya Hitler. ada oknum tertentu & dia punya kuasa, yang mana dia kepahitan secara pribadi dg orang Cina. mungkin. menurut aq pribadi sih. jadi si Hittler itu punya kepahitan yg sangat dalam (secara pribadi lho) ama orang Yahudi.

makanya dia berusaha utk memusnahkan orang Yahudi, plus provokasi orang-orang supaya anti Yahudi. padahal ga semua orang Yahudi berperilaku buruk kan ya. sama halnya dengan orang Cina di Indo Salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengakui keberadaan etnis Tionghoa dan menghapus diskriminasi terhadap etnis tersebut ialah dengan.

A. Tahun Baru Imlek Dijadikan Hari Libur. Penjelasan: Bangsa Indonesia memiliki kekayaan keragaman sosial budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dikancah internasional.

Kekayaan keberagaman yan dimiliki Indonesia meliputi ra, etnis, suku, bangsa, bahasa, agama, tradisi, adat istiadat, mata pencaharian, dll. salah satu kekayaan etnis yang dimiliki oleh Indonesia adalah etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki garis keturunan dari bangsa Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah atau lazim disebut Cindo (Indonesia-Cina).

Kedatangan bangsa Cina sudah dari ribuan tahun yang lalu yang kemudian menetap dan membaur dengan kehidupan masyarakat indonesia. diperkirakan bangsa Cina datang ke Indonesia pada 5000 tahun yang lalu seiring dengan kedatangan migrasi manusia dari wilayah Cina Selatan ke Asia Tenggara. pada masa itu, bangsa Cina melakukan perjalanan keberbagai belahan dunia dan mengenai Nusantara sebagai Huang Tse.

Selama mentap dan berbaur dengan masyarakat Indonesia, koloni Tionghoa tidak serta merta diakui keberadaannya oleh bangsa Indonesia.

pengakuan etnis Tionghoa menjadi salah satu masyarakat Indonesia telah mengalami halangan dan rintangan. Berikut sejarah pengakuan etnis Tionghoa menjadi masyarakat Indonesia yaitu: • Masa sebelum kemerdekaan, belum diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Namun didalam sejarah terdapat beberapa peran etnit Tionghoa yang membantu bangsa Indonesia dalam memjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti rumah etnis Tionghoa yang dijadikan sebagai tempat untuk mengikrarkan sumpah pemuda, etnis Tionghoa membantu W.R Spratman dalam merekam lagu Indonesia Raya yang sekarang menjadi lagu kebangsaan Indonesia, dan rumah Etnis Tionghoa menjadi tempat persembunyiaan Soekarno-Hatta yang dilarikan oleh golongan muda ke Rengasdengklok.

• Masa awal kemerdekaan, etnis Tionghoa masih belum diakui namun etnis Tionghoa juga membantu bangsa Indonesia dalam menyiarkan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar pemilikan etnis Tionghoa. • Masa orde lama, etnis Tionghoa yang beragama Kong Hu Chu sempat diakui oleh Presiden Soeharto sebagai salah satu bagian dari keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia.

• Masa orde baru, pada masa ini bangsa Tionghoa tidak diakui sama sekali dan dianggap sebagai penghambat perkembangan kemajuan bagi bangsa Indonesia. pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto melarang segala bentuk kegiatan tradisi dan adat istiadat berbau Tionghoa termasuk merajakan hari raya Imlek melalui kebijakan Inpres No. 14 Tahun 1967. • Pada masa reformasi, dibawah kepemimpinan Presiden Gus Dur mencabut Inpres No.

14 Tahun 1967 dan memperbolehkan ertnis Tionghoa merayakan imlek secara terbuka serta mengakui etnis Tionghoa. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati menetapkan perayaan imlek sebagai hari libur nasional yang mulai dilaksanakan pada tahun 2003. Pelajari lebih lanjut • Materi tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia brainly.co.id/tugas/16619338 • Materi tentang manfaat keberagaman budaya di Indonesia dalam berbagai bidang brainly.co.id/tugas/34276206 • Materi tentang dampak kebaragaman Indonesia brainly.co.id/tugas/13875748 Detail jawaban : Kelas : VII (7) SMP Mapel : PPKN Bab: 4.

Pembelajaran Keregaman Suku, Agama, Rasa dan Antar Golongan Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Kode: 7.9.4 #TingkatkanPrestasimu Vina mengatakan jika pergi ke Bali lebih baik menggunakan pesawat, karena lebih cepat sampainya. Namun bagi Risma lebih menyenangkan menggunakan bis, … karena harus menyeberang laut menggunakan kapal feri terlebih dahulu.

Bagaimana sikap Vina dan Risma mengenai perbedaan alat transportasi yang mereka sukai tersebut?ini jugak yah​
VIVAnews - Meski sudah ada pengakuan dari pemerintah mengenai tak adanya perbedaan antara warga Negara Indonesia dan etnis Tionghoa, namun diskriminasi tetap terjadi. Diskriminasi ini menyangkut banyak bidang, misalnya dalam berpolitik, berkehidupan sosial, dan lapangan pekerjaan. Sejarahwan JJ Rizal mengungkapkan, sebenarnya diskriminasi ini berakar pada masa lalu.

Berawal sejak 1970, perang Diponegoro, tragedi 1965 hingga tahun 1998. "Jadi, gejala anti China akan terus kuat," kata dia dalam diskusi "Polemik" yang digelar Radio Sindo, di Jakarta, Sabtu, 21 Januari 2012.

Menyikapi hal ini, Rizal mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Pemerintah, harus mengelola konsep nasionalisme dalam masyarakat Indonesia. "Menjadi tantangan bagi orang Tionghoa untuk berintegrasi secara penuh sebagai WNI," kata dia. Dia menambahkan, bagaimana caranya pemerintah merangkul etnis Tionghoa untuk bersama-sama dengan warga Indonesia dalam membangun Indonesia.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

"Misalnya, mengambil inspirasi dari China sebagai kekuatan ekonomi yang besar," tutur Rizal. Selain itu, Rizal melanjutkan, masyarakat Tionghoa harus dapat melepas rasa keTionghoan-nya untuk berbaur dengan masyarakat Indonesia lainnya. "Misalnya, model perumahan-perumahan mewah orang China dengan pagar-pagar tinggi harus segera diperbaiki. Jadi, mereka dituntut untuk membaur," ujarnya. "Bagaimana orang China itu membaur dengan warga Indonesia, termasuk berpolitik, berbudaya, berpendidikan, ekonomi, dan sebagainya," kata Rizal.

Cara lain, misalnya, pelajaran multikulturalisme dimasukkan ke dalam pendidikan nasional dan dimulai sejak kecil. Selain itu, misalnya jurnalisme yang lebih ke antirasis dan multikultural juga memiliki peran yang sangat penting. Selain itu, Rizal melanjutkan, buku sejarah memiliki peran yang penting. Sebab sejauh ini, tidak ada yang menuliskan peran orang Tionghoa dalam membangun Indonesia.

"Kita tidak melihat di buku sejarah mana pun bahwa Tionghoa berperan sangat penting seperti dalam gerakan syariat Islam. Padahal, itu banyak yang disadur dari kegiatan Tionghoa, banyak orang Tionghoa yang berperan aktif. Itu yang membuat anak-anak kita tidak mengenal bahwa orang Tionghoa ada di Indonesia juga," kata dia. "Intinya, pemerintah harus mengubah dan mensosialisasikan bahwa Tionghoa adalah orang asing tidak benar. Itu harus hilang," lanjut Rizal. (art)
Jakarta, IDN Times- Kematian tragis George Floyd, warga kulit hitam Amerika Serikat (AS), korban kekerasan polisi Minneapolis, Derek Chauvin, berujung demonstrasi bertajuk #BlackLivesMatter di Negeri Paman Sam.

Aksi yang berujung kerusuhan di 16 negara bagian itu merupakan ekspresi kemarahan terhadap diskriminasi struktural yang menindas warga kulit hitam di AS selama bertahun-tahun. Dukungan untuk mengakhiri supremasi kulit putih di AS menyebar luas. Potret penindasan berbasis rasialisme di berbagai negara mulai mengisi laman media sosial. #BlackLivesMatter (BLM) menjadi slogan untuk mengakhiri praktik rasisme dalam bernegara.

Tagar itu mendunia. Warga lintas negara ikut berbagi foto hitam kelam dengan tagar #blackouttuesday. Semangat itu memicu sebagian warga Indonesia dan menjadi topik hangat ihwal diskriminasi terhadap warga Papua, yang juga berkulit hitam. Perdebatan terkait apakah BLM relevan dalam konteks Papua mengudara di media sosial.

BLM menuntut penghapusan diskriminasi struktural di AS, sementara gerakan Papua dianggap oleh sebagian kalangan, menuntut kemerdekaan atau pembebasan dari Indonesia. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda. “BLM tidak menuntut kemerdekaan, tapi melawan rasisme gak? Kuncinya di situ. Kalau memang BLM melawan diskriminasi, saya pikir cocok-cocok saja (dengan kasus Papua).

Saya pikir kami adalah korban, sama seperti kulit hitam di berbagai belahan dunia,” kata aktivis Papua, Cisco, dalam diskusi #BlacklivesMatter dan Papua yang diselenggarakan oleh FRI-WP Media, Minggu (31/5). Perihal penanggulangan diskriminasi, Indonesia sebenarnya dirundung anomali dan ironi. Bagaimana tidak, negara yang selalu mempromosikan slogan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-Beda Tapi Tetap Satu) salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah berbagai forum internasional ini masih belum bisa menghapuskan streotip dan citra negatif yang melekat kepada etnis Papua serta Tionghoa.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Sepanjang periode 2015-2019, Human Rights Watch (HRW) menyoroti empat perkara hak asasi manusia (HAM) selalu gagal dipenuhi negara, salah satunya adalah penanganan permasalahan HAM di Papua. Karenanya, tidak jarang Indonesia menjadi bulan-bulanan dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena kegagalan meredam kerusuhan imbas isu separatisme Papua.

Narasi anti-China yang menyerang Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama sepanjang perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam menandakan bahwa etnis Tionghoa masih menjadi sasaran diskriminasi, baik perkara politik ataupun ekonomi.

Baru-baru ini, etnis Tionghoa kembali dirundung diskriminasi terkait konspirasi COVID-19 yang disebut-sebut sebagai senjata biologi asal Tiongkok. Menarik untuk kemudian mempertanyakan kenapa dua etnis terebut menjadi korban praktik diskriminasi di Indonesia? Baca Juga: Putri George Floyd: Ayahku Telah Mengubah Dunia Humas Polda Papua Masih terekam dengan jelas bagaimana momen kemerdekaan 17 Agustus 2019 disambut kemarahan masyarakat Indonesia, terkhusus warga Papua, di berbagai daerah. Berawal dari pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya terkait dugaan perusakan bendera Merah-Putih.

Pada kejadian ini, para penghuni asrama juga dikatai monyet. Di tengah situasi yang belum jelas akar masalahnya, polisi memaksa masuk dengan menembakkan gas air mata dan membobol pagar asrama. Sebanyak 43 orang dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani investigasi. Beberapa hari sebelumnya, bentrokan antar-warga dengan mahasiswa Papua juga terjadi di Malang. Imbas kerusuhan di dua kota tersebut, Jayapura menjadi “lautan api”. Ribuan orang memadati Manokwari, Sorong, dan Wamena untuk menolak diskriminasi yang dilakukan aparat.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Di Manokwari, gedung parlemen dibakar. Di Sorong, fasilitas umum dirusak. Tercatat empat orang meninggal di Jayapura dan 33 korban tewas lainnya di Wamena.

“Terkait perilaku diskriminasi rasial terhadap kami orang Papua bukan hal baru. Sudah sejak pertama kali masuk ke Indonesia, seperti ada label di tubuh kami (yang sekolah atau kuliah di luar Papua) OPM, separatis, ada juga pemabuk, perusuh, tukang onar.

Hal ini tidak terjadi begitu saja, bahkan dipelihara,” tambah Cisco, dalam webinar yang dimoderatori Veronica Koman, aktivis HAM yang kerap membela warga Papua. Nino Viartasiwi dalam tulisannya berjudul The Politics of History in West Papua (2018) menjelaskan dua hal yang mendasari konflik Papua, yaitu perbedaan ras yang dimiliki warga Papua (Melanesia) dengan kebanyakan ras di Indonesia (Melayu/Astronesia) dan polemik mengenai integrasi Papua ke dalam Indonesia.

Pada 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan dituntut untuk menyerahkan seluruh kedaulatan wilayahnya, Belanda enggan memasukkan Netherlands New Guinea (nama sebelum Papua) sebagai bagian integral Indonesia.

Alasannya adalah perbedaan suku, ras, dan agama. Sukarno kala itu berdalih bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

Mereka sama-sama berjuang mengusir penjajah. Adapun perbedaan ras dan suku bukan alasan untuk memisahkan Papua. Sementara, kebanyakan warga Papua tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia. Adapun perlawanan terhadap penjajah, sebagaimana dituliskan Nino, merupakan perjuangan untuk mengusir kolonial dari tempat tinggalnya.

Tidak dilandasi semangat nasionalisme. Atas dasar itulah pada 1 Desember 1961 Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai negara yang terpisah dari Indonesia. Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan Hai Tanahku Papua disenandungkan sebagai lagu nasional.

Deklarasi Papua Barat dianggap ada campur tangan Belanda. Meski Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, mereka tidak serta-merta melepas Papua. Belanda berdalih akan memerdekakan Papua ketika mereka sudah siap. Kisruh politik antara Belanda-Indonesia terkait Papua harus ditengahi oleh PBB.

Pada 1962, seluruh pihak yang bertikai sepakat untuk melaksanakan New York Agreement. Di antara poin kesepakatannya adalah penyerahan Papua Barat kepada PBB yang kemudian akan diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Setelah itu Indonesia dituntut untuk menggelar referendum paling lambat 1969. Referendum atau Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat ) diselenggarakan pada 1969. Dari 800 ribu populasi warga Papua kala itu, hanya 1.025 orang yang terlibat pemilihan. Sistem one man, one vote tidak diterapkan dengan alasan akses ke seluruh warga yang tidak memungkinkan. Hasilnya adalah perwakilan tersebut sepakat untuk mengintegrasikan Papua ke dalam Indonesia.

Bagi sebagian warga Papua, New York Agreement 1962 merupakan bentuk kesewenang-wenangan karena perwakilan Papua sama sekali tidak dilibatkan dalam perundingan. Selain itu, mekanisme pengambilan suara Pepera dianggap tidak bisa mewakili seluruh suara warga Papua. Indonesia juga mengabaikan fakta bahwa Papua Barat pernah mendeklarasikan diri sebagai negara pada 1961. Paul Antonopoulos dan Drew Cottle dalam Forgotten Genocide in Indonesia (2019) menjelaskan, terlepas dari perdebatan integrasi Papua, Jakarta hanya memperlakukan Papua sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Pada Februari 2020 lalu, bos Freeport, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa keuntungan yang telah diberikan kepada Indonesia mencapai US$19,5 miliar. Artinya, tambang emas di Papua merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia. Soal ini, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan, "Tahun 1973 itu di Papua tidak ada apa-apa di sana. Jadi kita bangun semua. Bandara Mimika yang bangun Freeport. Dua air trip untuk membuka keterisolasian masyarakat juga dibangun Freeport." Pria bernama lengkap Clayton Allen Wenas ini menyampaikannya di ajang Indonesia Millennial Summit 2020 yang diadakan IDN Times, 17 Januari 2020.

Tony juga membeberkan, sejak Freeport diambil alih Pemerintah Indonesia, kini perusahaan tambang emas ini berjalan lebih baik. "Sejak 21 Desember 2018, sebanyak 51 persen (saham) sudah dimiliki Indonesia. Utang sudah lunas dibayar dan tidak ada yang nyinyir lagi, sudah berlangsung selama setahun dan berjalan lancar," ujarnya. Kembali ke catatan sejarah, pada awalnya, komunitas internasional mendesak Belanda untuk menggelar referendum di Papua.

Namun, AS di bawah kepemimpinan John F Kennedy justru mendukung Papua untuk menjadi bagian integral dari Indonesia.

Paul dan Drew beranggapan bahwa dukungan AS terhadap Indonesia tidak lepas dari kekayaan SDA di Papua. Pada 1967 atau dua tahun sebelum Pepera, Indonesia menandatangani kerjasama dengan Freeport untuk eksploitasi tambang emas di Papua.

Adapun salah satu petinggi perusahaan tersebut adalah Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger. Di samping itu, sangat mudah bagi pemerintah untuk menutup akses informasi keluar Papua. Kasus terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada tahun 2019.

Selain eksploitasi SDA dan pelanggaran HAM, Kjell Anderson melalui Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua (2015) menjelaskan bahwa program transmigrasi turut mencabut akar budaya Papua dari tanah leluhurnya. Untuk mempersiapkan tempat tinggal para transmigran, sepanjang 1982-1990 sekitar 163 ribu hektare hutan dihancurkan setiap tahunnya. Bagi warga Papua yang hidup dengan nilai-nilai adat, kehilangan hutan berarti kehilangan “ibunya”. Mereka yang dipindah paksa juga tidak mendapat kepastian hukum.

Program transmigrasi juga dianggap sebagai upaya modernisasi atas perilaku warga Papua yang dianggap primitif dan terbelakang. Pada 1971, pemerintah disebutkan pernah menggelontorkan dana sekitar Rp205 juta bakal Operasi Koteka, yaitu memaksa warga Papua untuk mengganti koteka dengan celana dan pakaian namun melalui pendekatan militer.

Sejarah panjang diskriminasi inilah yang menyebabkan sebagian warga Papua geram sehingga ingin memerdekakan diri. Pada 2001, Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi khusus (Otsus) sebagai upaya mengejar pembangunan di Papua, sekaligus meredam gerakan separatisme. Hingga 2020, pemerintah sekurangnya telah menggelontorkan dana Otsus sebesar US$7,4 miliar dolar. Sayangnya, upaya tersebut tidak efektif untuk meredam keinginan sebagian rakyat Papua untuk memisahkan diri.

Tidak hanya itu, segala macam upaya pemerintah -seperti pemberian jalur khusus ketika mengajukan beasiswa dan pegawai negeri sipil hingga keberadaan staf khusus terkait isu kepapuaan- masih juga gagal menghapus diskriminasi rasial.

“Semacam ada standar ganda. Ketika kami pelaku, cepat sekali diproses. Tapi kalau kami korban, paling sulit. Teman-teman ada yang mencoba melaporkan kasus ke kantor polisi, lalu polis bilang ‘kalian ke asrama saja, suruh senior kalian yang ngatur’.

Perlakuan ini juga terjadi di ruang akademis. Diskusi kami selalu diintervensi. Makanya kami selalu kesulitan menyampaikan apa yang terjadi di Papua, termasuk di ruang akademis,” ungkap Cisco. Cisco menjelaskan, selama ini pemerintah telah gagal dalam upaya merangkul masyarakat Papua. Pasalnya, pemerintah selalu menggunakan “kacamata” Jakarta untuk menyelesaikan masalah bukan dengan mendengar langsung apa keluhan masyarakat setempat. Karena itu, Cisco tidak heran bila keberadaan Trans Papua dan Jembatan Merah-Putih yang selalu dibangga-banggakan salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah tidak bisa menyudahi keinginan untuk memisahkan diri.

“Kalau negara saya pikir tidak ada hal baik, karena statusnya kolonial. Kita sekolah ke Jawa bukan hal baik, toh orangtua kita yang bayar. Dari ribuan orang (Papua) yang mati, mana baiknya? Coba lihat hutan Papua, masuk ke dalamnya ada penambangan yang legal dan ilegal.

Hal baik apa yang Indonesia kasih? Tidak ada,” kata Cisco. Dalam diskusi tersebut, menurut Veronica satu-satunya cara untuk menyudahi konflik di Papua adalah dengan menegakkan demokrasi sebenar-benarnya di Papua.

Salah satu prinsip demokrasi adalah memberikan pilihan kepada warga Papua apakah ingin memisahkan diri dari Indonesia atau tidak. salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah betul-betul melihat tidak ada harapan.

Sejak Pepera sampai sekarang. Pengalaman saya sebagai pengacara, di ruang pengadilan saja tidak ada keadilan bagi orang Papua. Otsus cuma pencitraan saja. Jakarta sama sekali gak ada itikad baiknya. Jadi saya sepakat dengan uprising Papua tahun lalu, berikut hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah demokratis,” kata dia.

Ilustrasi perayaan Imlek (Istimewa) Diskriminasi rasial juga dirasakan etnis Tionghoa. Patut disayangkan, marginalisasi terhadap ras yang identik dengan kulit putih dan mata sipit ini merupakan warisan kolonial Belanda yang “dirawat” oleh pemerintah Indonesia.

Yvonne Eifert dalam disertasinya berjudul Conflict Formation and Transformation in Indonesia: Chinese and Indigenous Indonesians on Their Way to Peace? (2012) memaparkan dengan gamblang bagaimana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa terjadi dari masa ke masa.

Penting untuk memahami peran etnis Tionghoa di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan guna memahami akar diskriminasinya. Mereka dikenal sebagai etnis yang memiliki etos kerja tinggi dan ulet dalam berdagang.

Banyak dari mereka yang sukses merintis usaha, tidak terkecuali di Indonesia. Kesuksesan inilah yang dilirik Belanda ketika mendirikan kongsi dagang Hindia-Timur atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Belanda kala itu memerlukan kelompok masyarakat yang mahir mengelola perdagangan lintas negara. Di sisi lain, Belanda juga memerlukan kelompok masyarakat yang mengerti adat lokal Indonesia. Oleh karena itu, etnis Tionghoa dipilih sebagai middleman (penghubung) antara Belanda dengan masyarakat lokal.

Belanda menghindari bekerja sama dengan masyarakat lokal karena khawatir mereka akan menjadi ancaman di kemudian hari. Mereka tentu mempertimbangkan karakter fisik dan sosial-budaya yang berbeda dari masyarakat lokal kebanyakan. Saking pentingnya peran etnis Tionghoa, dalam paradigma kelas sosial, mereka menempati urutan kedua, di bawah komunitas Eropa-Belanda dan di atas komunitas lokal.

Pada 1730, seiring perang saudara dan bencana kelaparan di Tiongkok, diperkirakan sekitar 80 ribu warga negara Tiongkok masuk ke Indonesia. Belanda yang mulai kesulitan memanipulasi, karena mereka tidak terpusat di Pulau Jawa, akhirnya mengeluarkan sejumlah aturan guna mencegah lahirnya kekuatan baru.

Adapun aturan yang dianggap merugikan adalah pemberlakuan pajak, larangan memiliki tanah, dan pembatasan buruh Tionghoa pabrik-pabrik. Perlahan, peran Tionghoa yang semula menjadi “ economic helpers” berganti menjadi “ competitor”.

Tidak bisa dipungkiri, Belanda sulit mencegah perkembangan mereka. Alhasil, pada 1738, Belanda memberlakukan surat izin tinggal. Bagi mereka yang tidak memiliki surat, akan dideportasi ke Srilanka untuk menjadi budak. Puncak kemarahan etnis Tionghoa terhadap kebijakan diskriminasi terjadi pada 7 Oktober 1740, ketika 50 buruh pabrik menyerang tentara Belanda. Penguasa tentu tidak tinggal diam, mereka membalas dengan membakar rumah, membunuh, dan menyebarkan rumor yang tidak benar supaya Belanda didukung oleh masyarakat lokal untuk menyerang etnis Tionghoa.

Imbasnya, dikabarkan sekitar 10 ribu warga Tionghoa di Indonesia meninggal pada 22 Oktober 1740. Meski terus terintimidasi, Belanda tetap membutuhkan jasa etnis Tionghoa. Untuk mencegah pemberontakan terjadi lagi, Belanda akhirnya membuat Kampung Cina. Hal ini guna mencegah akulturasi dengan warga lokal serta memarjinalkan etnis Tionghoa, sehingga tidak terjadi konsolidasi kekuatan antara dua pihak yang memusuhi Belanda.

Setelah VOC bubar pada 1800, kepentingan Belanda yang semula berdagang menjadi mengeruk kekayaan alam. Stereotip terhadap etnis Tionghoa semakin buruk karena mereka dipekerjakan untuk menarik pajak warga lokal. Kemudian, mereka memiliki hak istimewa untuk memperkaya diri dan melakukan berbagai kegiatan ekonomi ilegal. Sebagian dari mereka bahkan menggilas kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat lokal.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Kedatangan Jepang di tengah Perang Sino 2 menyebabkan etnis Tionghoa semakin terpojok. Jepang melemahkan komunitas Tionghoa dengan menangkap para pemimpin lokalnya dan membredel koran-koran berbahasa Tiongkok. Akibatnya, etnis Tionghoa tidak memainkan peran signifikan dalam proses kemerdekaan Indoensia. Narasi pribumi (warga lokal) kontra non-pribumi (etnis Tionghoa) mulai dimainkan oleh pemerintah di awal era kemerdekaan. Di satu sisi, Sukarno sadar bila non-pribumi memiliki andil penting dalam menunjang ekonomi negara.

Di sisi lain, negara ingin memperkuat basis ekonomi lokal, salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 10, isinya melarang etnis Tionghoa yang bukan warga negara Indonesia untuk berdagang di luar perkotaan.

Ironisnya, pemerintah juga setengah hati untuk memperkuat ekonomi lokal. Mereka hanya ingin etnis Tionghoa yang memiliki kekuatan ekonomi karena dianggap bukan ancaman. Etnis Tionghoa tidak memiliki akses langsung terhadap pembuat kebijakan. Kemapanan ekonomi etnis Tionghoa di awal Orde Baru kian menguat. Sebagai minoritas dengan budaya-agama yang berbeda dari masyarakat lokal, kebijakan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa menjadi kebijakan yang populis.

Di samping itu, komunisme sebagai sistem pemerintahan Tiongkok juga memperburuk citra etnis Tionghoa. Sebagaimana diketahui, komunisme merupakan musuh terbesar Orde Baru. Pada 1965, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan asimilasi yang diskriminatif. Organisasi, penggunaan bahasa, aktivitas keagamaan dan budaya, serta sekolah-sekolah berbasis Tionghoa dilarang.

Bahkan, mendatangkan majalah impor dari Tiongkok hukumannya setara dengan mendatangkan senjata atau narkoba. “Kebijakan ini adalah contoh bagaimana kekerasan struktural terjadi karena menghilangkan kebebasan berekspresi dan berbudaya,” demikian tertuang dalam penelitian mahasiswa Universitas Giessen, Jerman.

Kekerasan struktural ini dirawat oleh negara supaya etnis Tionghoa menggantungkan keamananya kepada pemerintah. Untuk mendapatkan pengamanan yang lebih, tidak sedikit pengusaha Tionghoa yang menjalin relasi dengan pemimpin militer atau politik.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cukong. Pada 1967, konflik antara etnis Tionghoa dengan suku Dayak, disebut juga sebagai peristiwa mangkuk merah, terjadi di Kalimantan Barat.

Militer memperkeruh segregasi antara keduanya dengan menyebar propaganda bahwa komunisme tidak sepakat dengan sistem adat Dayak. Alhasil, kericuhan tidak lagi terhindarkan.

Pemeritnah terpaksa merelokasi sekitar 50 ribu etnis Tionghoa ke Singkawang dan Pontianak. Adapun bentuk diskriminasi struktural lainnya adalah mereka dipaksa untuk tinggal di perkotaan guna menghindari pernikahan dengan warga lokal.

Kemudian, pemerintah sengaja menggunakan kata Cina supaya mereka teralienasi dan menegaskan bahwa mereka adalah non-pribumi, berasal dari luar Indonesia. Pada 1970, pemerintah memberlakukan pendataan ulang bagi seluruh etnis Tionghoa. Mereka diberikan kartu tanda penduduk (KTP) namun tertera kode khusus yang menandakan bahwa mereka non-pribumi.

salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah

Laporan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia memuat bahwa 70 persen ekonomi Indonesia dikendalikan oleh 3 persen konglomerat Tionghoa memperkeruh relasi pribumi dan non-pribumi. Sebab, penghujung abad 20 banyak warga pribumi yang kelaparan, menjadi pengangguran, dan terjebak dalam kemiskinan Akibat kesalahan intepretasi laporan tersebut -di samping stigma buruk yang sudah melekat kepada etnis Tionghoa bahwa mereka adalah etnis yang serakah, rakus, hanya peduli pada kepentingan ekonomi- masyarakat mencurahkan kemarahannya kepada etnis Tionghoa.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, mereka memang menyaksikan dengan mata sendiri bahwa banyak orang-orang Tionghoa yang membuka usaha, mulai dari toko properti hingga toko emas. Evi Lina Sutrisno dalam The May 1998 Riot in Surabaya: Through Local People’s Perspective (2002) menceritakan bagaimana kerusuhan massa menyasar etnis Tionghoa. Salah satu kesimpulannya adalah kerusuhan 1998 merupakan upaya sistematis untuk menjatuhkan martabat etnis Tionghoa.

Indikasinya adalah penjarahan hanya terjadi di toko-toko yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa, bahkan di toko yang terletak di pedalaman sekalipun. Kemudian, penjarahan lebih menyerupai tindakan perusakan alih-alih perampasan.

Sebab, barang-barang yang dijarah kebanyakan tidak memiliki nilai jual di pasaran. “Ada tukang becak yang ambilin cat tembok, padahal dia cuma ngontrak satu kamar. Untuk apa? Jadi barang-barang yang dijarah itu bukan pilihan yang rasional,” terang Evi ketika dihubungi IDN Times. Apa yang membedakan kerusuhan Mei 1998 dengan kekerasan terhadap etnis Tionghoa lainnya adalah pemerkosaan. Hingga akhir kinerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), mereka menemukan indikasi pemerkosaan namun tidak ada satupun korban yang berani memberikan kesaksian.

Sejak insiden mengerikan tersebut, pemerintah mulai membenahi relasi dengan etnis Tionghoa salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis tionghoa di indonesia adalah Indonesia. Misalnya, Inpres No 26 Tahun 1998 menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi. Kemudian, Inpres No 4 Tahun 1999 tidak lagi mewajibkan sertifikat kebangsaan sebagai syarat pernikahan dan mengajukan warga negara.

Disusul dengan majalah berbasis Tionghoa yang sudah diizinkan masuk, diperbolehkannya melakukan kegiatan sosial-budaya, dan penggunaan kata Tionghoa untuk mengganti istilah Cina, serta hari libur untuk merayakan Tahun Baru Cina. Meski kekerasan struktural perlahan dihapuskan, etnis Tionghoa masih menjadi sasaran diskriminasi pada kontestasi politik. Beberapa politisi Tionghoa yang ikut meramaikan panggung politik memiliki alasan bahwa mereka ingin menghilangkan stigma eksklusif dan apatis politik yang melekat kepada mereka.

Ironisnya, justru sebagian elit politiklah yang memanfaatkan narasi anti-Tionghoa atau anti-Cina dan masih mengaitkan Tinghoa/Cina sebagai komunisme untuk kepentingan elektoral. Dengan demikian, akan sulit menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa karena resistensi terhadap mereka masih menjadi kebijakan yang populer untuk mendulang suara pada momentum politik.

Baca Juga: Pemerkosaan dan Sejarah Kelam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya (IDN Times/Arief Rahmat) Deputi V Kantor Staf Kepresidenan bidang Polhukam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan, apa yang terjadi di Papua merupakan akumulasi peristiwa berpuluh-puluh tahun silam. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi inilah negara mulai berkomitmen menyudahi isu separatisme Papua melalui pendekatan kesejahteraan sosial. “Papua tentu tidak lahir 5-10 tahun terakhir ini.

Ia (isu separatisme) merupakan akumulasi dari berbagai persoalan. Urusan Papua bukan HAM dalam konteks politik saja. Kita tidak bisa mendikotomikan masalah keamanan saja,” kata Jaleswari dalam webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan, senin (8/6). Dia menambahkan, “Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang harus dimajukan bersama kesejahteraan sosialnya.

Karena kesejahteraan sosial ini punya kontribusi terhadap gerakan ini (pemberontakan) setelah puluhan tahun terjadi diskriminasi.” Dalam upaya memajukan kesejahteraan sosial, mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu membeberkan sejumlah kebijakan strategis Jokowi di Papua.

Seperti, Inpres No 9/2017 tentang percepatan pembangunan di Papua. Jaleswari bahkan mengklaim Inpres ini menjadikan kali pertama Papua masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian, ada juga kebijakan BBM satu harga, divestasi saham 51 persen Freeport, hingga pemberian beasiswa ADIK/ADEM kepada ratusan putra-putri Papua. “Permasalahan Papua menjadi perhatian khusus bagi 28 Kementerian/Lembaga.

Ini mencerminkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh bangsa sedang diperjuangkan pemerintah. Kunjungan presiden ke Indonesia Timur sudah hampir 13-14 kali untuk memastikan pembangunan Papua benar-benar dilakukan,” ungkap dia. Terkait pembangunan Trans Papua, Jaleswardi membantah bila tujuannya sekadar pembangunan fisik sehingga menelantarkan penduduk setempat.

Adapun tujuan utama dari Trans Papua, kata dia, adalah membangun peradaban. Menurut alumni Universitas Indonesia itu, seruan #BlackLivesMatter tidak relevan jika dikaitkan dengan #PapuanLivesMatter. Sebab, tidak seperti AS, tidak pernah ada regulasi yang mendukung terjadinya diskriminasi di Papua. “Selama 5 tahun ini, tidak ada satupun kebijakan yang sifatnya represif, tidak ada undang-undang yang harus ada operasi militer.

Sehingga tuduhan yang mengaitkan dengan AS, saya kira harus berhati-hati dan melihat masalahnya dengan jernih. Kita tidak punya sejarah diskriminatif yang dilanggengkan dalam kebijakan, seperti perbudakan di AS,” tutup dia. Baca Juga: Stafsus Papua: Yang Mau Hancurkan Jokowi Berhadapan dengan Kepala Suku Berita Terpopuler • Hamas Mulai Bangkit, Menkeu Israel: Ini Semua Kesalahan Netanyahu • Studi: Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Virus Zoonotik Baru • [PUISI] Cokelat untuk Diana • 5 Cara Merawat Kulit Berminyak, Hindari Penggunaan Face Scrub!

• [LINIMASA-5] Perkembangan Terkini Vaksinasi COVID-19 Indonesia • Resep Kue Semprit Selai Stroberi, Kue Kering Khas Lebaran • [LINIMASA-10] Perkembangan Terkini Pandemik COVID-19 di Indonesia • Rusia Dituduh Mengebom Sekolah di Ukraina Timur, 60 Orang Tewas • Properti seperti Apa yang Jadi Hunian Ideal menurut Millennial?

Waspada Black Campaign Kelompok Eks HTI Yang Menolak Program IKN Untuk Indonesia Maju Dan Sejahtera




2022 www.videocon.com