Menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Dalam konsep negara hari ini kita kadang masing kebingungan dengan pembagian kekuasaan yang ada dalam negara, apakah benar presiden memeang kekuasaan mutlak di negri ini? Apa peran MPR, DPR, DPD dan lembaga lainnya? Sebenarnya apa pemabagian kekuasaan dalam negara tersebut? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya.

Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalan fungsinya masing-masing.

Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

• Pembagian kekuasaan secara horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu: Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

• Pembagian kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota).

Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

( CN) Cari untuk: Tulisan Terakhir • Pembagian Kekuasaan Negara • ALIRAN FILSAFAT KONSEP FISIKA (MEKANIKA) • Mengenal Filsafat Materialisme • Garuda Indonesia Merugi sekitar RP.569,2 Miliar • Media Gerakan Mahasiswa : Sebuah Upaya Konstruksi Wacana Berlawan Arsip • Desember 2016 • November 2016 • Oktober 2016 • Juli 2012 • Juni 2012 Kategori • Ekonomi • Internasional • Lintas Daerah • Makalah • Yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan • Olahraga • Opini • Pendidikan • SOSEKOPOL • Tokoh • Uncategorized Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com Pengertian Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Sementara itu, jika kita melihat dalam wawasan dunia itu sendiri, hanya ada sebanyak 3 negara di dunia saja yang memiliki lembaga konstitutif, yakni Iran, Perancis dan Indonesia.

Untuk negara yang lain, peran dari lembaga konstitutif masih memiliki sifat yang sementara. Baca Juga : • Pengertian Kekuasaan Eksekutif Serta Fungsinya • Pengertian Kekuasaan Moneter Serta Kewenangannya • Pengertian Kekuasaan Legislatif Serta Fungsinya • Pengertian Kekuasaan Yudikatif Lembaga konstitutif bertugas: • Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu • Memilih presiden dan wakil presiden apabila posisinya kosong • Memutuskan usulan dpr berdasarkan mahkamah konstitusi untuk memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.

• Mengganti dan menetapkan undang-undang dasar.
Home » PPKN » Pembagian Kekuasaan di Indonesia Pembagian Kekuasaan di Indonesia July 17, 2019 2 min read Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia – Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak, diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara yang dibagi dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya.

Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu dan lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi serta kerja sama.

Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Pengertian Pembagian Kekuasaan Pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan.

Ha ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan ( distribution of power) Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945.

Penerapan pembangian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembangian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat terbagi atas lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen UUD 1945. Adapun pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu sebagai berikut.

• Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

• Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

• Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang olej Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi”.

• Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

• Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.” Sementara pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah terbagi atas lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah (kepala daerah/wakil kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pembagian kekuasaan pada tingkat provinsi berlangsung antara pemerintah provinsi (guberner/wakil gubernur) dan DPRD provinsi. Adapun pembagian kekuasaan pada tingkat kabupaten atau kota berlangsng antara pemerintah kabupaten atau kota (bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota) dan DPRD kabupaten atau kota. Pembagian Kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antarbeberapa tingkatan pemerintahan.

Di dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang daitur dalam undang-undang”.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom (provinsi dan kabupaten atau kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal.

Categories • Agama Islam • Asmaul Husna • Bahasa Gaul • Bahasa Indonesia • Biologi • Geografi • Informasi • Informasi TTS • Lafadz • Manfaat • Matematika • Pengertian • PPKN • Sejarah • Seni Budaya • Sosiologi • Teknologi • Uncategorized Recent Posts • Hikmah Perilaku Istiqomah dalam Kehidupan Sehari-hari • Arti Awkward • Arti Saranghaeyo • 1 cm Berapa mm (milimeter)?

Jawaban! • Keunikan Rumah Adat Tongkonan • 5 Contoh Kesan dan Pesan Untuk Guru Terbaik • Kesan menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat Pesan Perpisahan • Fungsi Mitokondria Pada Sel Tumbuhan dan Hewan • Perbedaan Spermatogenesis dan Oogenesis • 20 Manfaat dan Hikmah dari Perilaku Jujur KOMPAS.com - Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian.

Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pembagian Kekuasaan Horizontal Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam UUD 1945, kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemberintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.

Namun adanya perubahana UUD 1945 terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintah pusat. Baca juga: Macam-macam Kekuasaan Negara Dalam buku Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (2010) karya Titik Triwulan, pada UUD 1945 hasil amandemen menetapkan empat kekuasaan dan tujuh lembaga negara.

Di mana pergeseranya adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis menjadi enam kekuasaan negara. Kekuasaan konstitusi Kekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawarar Rakyat (MPR). Pada Pasal 3 ayat (1) UUD 45 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” Dikutip situs Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau UUD yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan.

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara.
Penjelasan UUD 1945 Untuk Pasal 3 Pasal 3 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang meng-ubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat mem-berhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan naskah asli Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Ketentuan itu dirumuskan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan kita agar dapat diwujudkan secara optimal sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR.

Dengan ketentuan baru ini secara teoretis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara. Dengan perubahan itu, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presi-den dan Wakil Presiden.

Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah terpilih. Dengan adanya perubahan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR mem-punyai tiga wewenang, yaitu. 1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengisian lowong-an jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama ataupun bilamana Wakil Presiden berhalangan tetap.

Dengan demikian, kewenangan MPR itu ada lima, yaitu: 1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; 4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; 5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
• Home • Tentang Kami • Pengertian • artikel ekonomi • Artikel Biologi • Pendidikan kewarganegaraan ( PKN ) • Artikel Agama • sejarah • Bahasa Indonesia • Artikel Sosiologi • Artikel Seni • Kontak Kami • Privacy Policy • Covid-19 Home » Pengertian » Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya Mengenal mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, pada dasarnya berasal dari bahasa Perancis yaitu Constituer.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Artinya adalah membentuk. Sedangkan yang dimaksud dengan membentuk dalam hal ini adalah membentuk suatu negara. Secara arti sempit adalah hanya mengandung norma hukum untuk membatasi kekuasaan yang terdapat dalam negara. Sedangkan untuk definisi konstitusi secara luas adalah keseluruhan ketentuan dasar atau hukum dasar baik itu yang tertulis, Sejalan dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker juga mengatakan bahwa konstitusi dalam pemahaman “Anglo-Saxon” serupa dengan Undang-Undang Dasar.

Dengan berlakunya konstitusi hukum dasar yang mengikat ini didasarkan melalui kekuasaan tertinggi dengan berdasar prinsip kedaulatan yang dianut melalui suatu negara. Apabila negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu ialah rakyat.

Apabila berlaku paham tentang kedaulatan rakyat. Apabila berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja bisa menentukan berlakunya tidaknya suatu konstitusi. Demikian ini yang disebut oleh para ahli adalah “constituent power” sebagai kewenangan yang terdapat di luar dan sebagai diatas sistem yang diaturnya.

Maka dari itu, lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang disebut dalam menentukan dalam berlakunya suatu konstitusi. Fungsi dasar konstitusi demikian yang mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Prof Bagir Manan bahwa konstitusi adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.

Walaupun demikian, tetap saja bahwa kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi yang terdapat dalam suatu negara tidak dipungkiri terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Sebut saja pada saat masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa negara nasional demokrasi, Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang secara berangsur-angsur memiliki fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.

Dari hal itulah sehingga pada saat setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi selanjutnya bergeser dari sekedar sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, Itu kemudian menjadi suatu senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki, Serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat.

Melalui hal itu, konstitusi hadir agar keadilan dalam masyarakat dapat hadir. Selain itu, juga dalam kekuasaan negara. Olehnya itu, dalam praktik ketatanegaraan apalagi di Indonesia, dilakukan dengan cara pembagian kekuasaan. Tujuannya pembagian kekuasaan ini adalah agar terciptanya control dan keseimbangan antara lembaga kekuasaan.

Untuk di Indonesia, pembagian kekuasaan terdiri menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat tiga yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Dengan pembagian-pembagian kekuasaan itulah sehingga kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam pembagian kekuasaan itu juga, kekuasaan konstitutif mengambil peran sebagai bentuk pembagian kekuasaan yang secara atau sifatnya horizontal. Apasih itu yang dimaksud dengan Kekuasaan Konstitutif? Daftar Isi • 1 Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya • 1.1 Pengertian Kekuasaan Konstitutif: Apa itu?

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

• 1.2 MPR RI • 1.2.1 Tugas, Wewenang, dan Hak MPR • 1.3 Hubungan MPR dengan Lembaga Negara Lainnya • 1.3.1 1. Hubungan MPR dengan DPR • 1.3.2 2. Yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan MPR dengan DPD • 1.3.3 3. Hubungan MPR dengan Presiden • 1.4 Permasalahan Yang Dihadapi Lembaga Konstitutif dan Solusinya Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya Pengertian Kekuasaan Konstitutif: Apa itu?

Yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif dalam pembagian kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang dijalankan oleh MPR. Dasar hukum kekuasaan Konstitutif dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat 1 UU Negara RI Tahun 1945 bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” MPR RI MPR atau kepanjangan dari singkatan ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau secara sederhana dapat disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Arti MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Namun setelah reformasi, lembaga negara ini menghasilkan perubahan konstitusi yang mendorong untuk mengambil keputusan untuk tidak membuat MPR dalam posisi lembaga tertinggi.

Sehingga kedudukan dari MPR sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Tujuan dari hal ini adalah agar MPR selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga dalam sistem ketatanegaraan dapat berjalan secara optimal. Lembaga ini di Indonesia, di bentuk berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 1, 2, dan 3.

Lembaga ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas, Wewenang, dan Hak MPR Tugas, Wewenang, dan Hak MPR antara lain: • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. • Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar). • Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.

• Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya. • Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR.

MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

• Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. • Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

• MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam konsep dan sistem pemerintahan di Indonesia, terjalin hubungan atau koordinasi antara setiap lembaga negara baik itu DPR, DPD dan Presiden. Hubungan setiap lembaga negara itu, bersifat mengikat dan memaksa sebab diatur dalam undang-undang. Adapun macam-macam hubungan MPR dengan lembaga negara lainnya serta aturannya adalah: 1.

Hubungan MPR dengan DPR Hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam undang-undang: • UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.” 2.

Hubungan MPR dengan DPD Hubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” 3.

Hubungan MPR dengan Presiden Begitupula yang terjadi dengan MPR dan Presiden.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Hubungan MPR dan Presiden diatur melalui yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan. Adapun undang-undang tersebut ialah: • UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden” UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.” • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.” • UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” • UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.” • UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.” • UU No 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.” Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Permasalahan Yang Dihadapi Lembaga Konstitutif dan Solusinya • Perdebatan antar anggota mengenai perubahan aturan yang akan ditetapkan • Ketidak cocokan aturan yang diterapkan pada teori dan di lapangan • Jika pemimpinnya tidak adil, maka akan menjadi negara yang memperbudak rakyatnya atau kolonialisme • Ketika MPR menetapkan suatu peraturan baru banyak masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan tersebut hal itu juga merupakan suatu masalah bagi MPR.

• Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan yang ada di dalam konstitusi suatu negara. • Sedangkan anggota MPR sendiri berasal dari DPR dan DPR berasal dari anggota parpol. Dari keanggotaan tersebut jelas tidak akan menutup kemungkinan bisa terjadinya penyimpangan kepentingan ketika melaksanakan wewenangnya.

Demikianlah informasi mengenai Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya.Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

menurut pasal 3 ayat 1 uud 1945 kekuasaan konstitutif dijalankan oleh majelis permusyawaratan rakyat , yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan

Salam berbagi teman-teman Recent Posts • Pengertian Kimia, Fungsi, Cabang Ilmu, Manfaat, & Kimia Menurut Para Ahli • Pengertian Kronologi, Fungsi, dan Contoh Kronologi Dalam Sejarah • Pengertian Presipitasi, Fungsi, Arti Presipitasi Menurut Para Ahli dan Kimia, Biologi • Pengertian Periodisasi, Tujuan, Komponen & Contoh Periodisasi • Pengertian Perusahaan Manufaktur, Karakteristik/Ciri, & Fungsi Perusahaan ManufakturMemilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Konsep Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia #Horizontal & #Vertikal




2022 www.videocon.com