Syarat naik krl ppkm darurat

syarat naik krl ppkm darurat

tirto.id - Selama PPKM Darurat, Kementerian Perhubungan menerbitkan perubahan dua surat edaran dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa PPKM Darurat. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan perubahan SE ini dilakukan untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi, dalam rangka membantu menurunkan kasus harian COVID-19.

“Dari evaluasi yang kami lakukan hingga hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat penurunan mobilitas di kawasan aglomerasi yaitu di Jabodetabek dan di Jakarta, masih di bawah angka 30 persen dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat, baik itu untuk angkutan bus, KRL komuter, dan kendaraan pribadi,” jelas dia dalam konferensi pers, Jumat (9/7/2021).

Adita menjelaskan, sesuai arahan Menkomarves selaku Koordinator PPKM Darurat, untuk menurunkan angka kasus harian COVID-19, diperlukan penurunan tingkat pergerakan/mobilitas masyarakat paling minimal 30 persen sampai dengan 50 persen.

syarat naik krl ppkm darurat

“Perubahan SE ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menhub bersama Kakorlantas, Dinas Perhubungan se-Jabodetabek, Satgas Penanganan COVID-19, terkait pengetatan syarat perjalanan di Kawasan aglomerasi,” kata Adita. Berikut kedua perubahan Surat Edaran tersebut ada di sektor perhubungan darat dan perkeretaapian yaitu: Pertama, SE No 49 tahun 2021 tentang perubahan atas SE Menhub No 43 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Kedua, SE No 50 tahun 2021 tentang perubahan atas SE Menhub No 42 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi COVID-19.

Isi Aturan PPKM Darurat Transportasi Darat dan Kereta Api Secara umum ada dua poin perubahan di dalam SE tersebut, yaitu: Pertama, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat kendaraan pribadi maupun angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kereta api komuter, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 untuk pemerintahan dan berstempel atau cap basah atau tanda tangan elektronik.

“Kedua SE ini berlaku efektif mulai Senin, 12 Juli 2021, untuk memberikan kesempatan kepada operator untuk kesiapan dan sosialisasi kepada calon penumpang dan masyarakat,” ungkap Adita.

Dalam melaksanakan ketentuan ini, seluruh unsur baik Kemenhub, Pemerintah Daerah, Satgas Penanganan COVID-19 di Pusat dan Daerah, dan operator transportasi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan SE ini. Kemudian, Kemenhub berkoordinasi intensif dengan Kepolisian/Korlantas Polri untuk melakukan pengawasan dan Pengendalian di lapangan.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, angka kendaraan bus maupun pribadi yang datang dan keluar dari Jakarta mengalami penurunan dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat. Untuk angkutan bus di sejumlah terminal penurunannya bervariasi sekitar 30 sampai dengan 60 persen dan untuk angkutan penyeberangan di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk turun sekitar 30 persen.

Sedangkan, untuk angkutan logistik tetap sama cenderung ada peningkatan, hal ini selaras dengan arahan Menteri Perhubungan agar kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap terpenuhi. Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menjelaskan, dari hasil pantauan BPTJ, pergerakan kendaraan pribadi dan umum yang menuju Jakarta, tercatat untuk kendaraan pribadi menurun 28 persen dan angkutan umum 15 persen.

Sedangkan untuk pergerakan kendaraan yang keluar Jakarta, tercatat untuk kendaraan pribadi menurun 24 persen dan angkutan umum menurun 14 persen. Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengungkapkan, untuk kereta api jarak jauh alias antarkota menurun signifikan hingga 70 persen. Sementara angkutan ka perkotaan di Bandung Raya juga menurun 70 persen. Begitupun KRL Jogja-Solo juga menurun sekitar 51 persen.

Namun, untuk KRL Jabodetabek penurunannya masih sekitar 28 persen. Terkait persiapan implementasi di lapangan, Zulfikri mengatakan, telah berkoordinasi dengan kereta api komuter dan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan pemeriksaan syarat perjalanan, agar tidak menimbulkan kerumunan. Korlantas Polri Irjen Pol Istiono menuturkan, dengan terbitnya perubahan SE ini akan memudahkan petugas Korlantas Polri di lapangan untuk melakukan pemeriksaan di titik-titik penyekatan.

Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, tentunya akan dilakukan tindakan putar balik kendaraan. Irjen Pol Istiono meminta kepada masyarakat yang tidak bekerja di sektor esensial dan kritikal agar mematuhi aturan yang berlaku dengan tetap di rumah. none
• HOME • NEWS • Politik dan Hukum • Ekonomi • Humaniora • Megapolitan • Nusantara • Internasional • Olahraga • VIEWS • Editorial • Podium • Opini • Kolom Pakar • Sketsa • FOTO • VIDEO • INFOGRAFIS • WEEKEND • SEPAK BOLA • SAJAK KOFE • OTOMOTIF • TEKNOLOGI • RAMADAN • LAINNYA • Syarat naik krl ppkm darurat Streaming • Media Guru • Telecommunication Update KAI Commuter mulai hari ini, 5 Juli 2021 mewajibkan semua orang yang memasuki area stasiun memakai masker ganda atau masker N95.

Hal ini sebagai upaya memaksimalkan perlindungan bagi sesama pengguna dan petugas. "Selama tiga hari mendatang KAI Commuter masih akan melakukan sosialisasi untuk kewajiban masker ini dengan membantu menyediakan masker bagi pengguna di sejumlah stasiun. Setelah masa sosialisasi selama tiga syarat naik krl ppkm darurat, setiap orang yang memasuki area stasiun wajib menggunakan masker ganda atau masker N95," jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, kemarin.

Selama masa PPKM Darurat ini, KAI Commuter juga melakukan rekayasa pola operasi menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Rekayasa operasi berkaitan dengan jam operasional KRL Jabodetabek menjadi pukul 04:00 - 21:00 WIB dengan 956 perjalanan KRL per hari.

Sementara KRL Yogyakarta - Solo jam operasionalnya menjadi pukul 05:05 – 18:30 WIB dengan 20 perjalanan KRL per hari. Selain itu, KAI Commuter juga akan menyesuaikan layanan dan operasional KRL khusus di Stasiun Maja, Citeras, dan Rangkasbitung. Selama masa PPKM Darurat ini, KRL hanya melayani naik-turun pengguna di Stasiun Maja, Citeras, dan Rangkasbitung pada pagi hari pukul 04:00 – 07:30 WIB, dan sore hari pukul 16:15 – 19:15 WIB. Penyesuaian layanan ini sesuai Surat dari Bupati Syarat naik krl ppkm darurat nomor 440/2410-GT/VI/2021.

Selanjutnya, pada masa PPKM Darurat ini KAI Commuter juga memperketat pembatasan jumlah pengguna KRL pada tiap kereta atau gerbongnya. Jumlah pengguna KRL yang dapat berada di dalam satu kereta pada satu waktu adalah 52 orang atau 32% dari kapasitas tiap keretanya, berkurang dari yang sebelumnya sejumlah 74 orang atau sekitar 40% dari kapasitas.

Dengan aturan pembatasan jumlah pengguna yang baru ini, syarat naik krl ppkm darurat petugas akan membatasi lebih ketat jumlah pengguna sejak memasuki stasiun, masuk gate, hingga menunggu kereta di area peron. KAI Commuter terus melanjutkan tes acak antigen di stasiun bagi calon pengguna. Pada masa PPKM Darurat ini tes acak berlangsung di Stasiun Rangkasbitung, Bogor, Cikarang, Bekasi, Tangerang, Manggarai, Tanah Abang, serta Solo Balapan dan Yogyakarta.

Bagi calon pengguna yang hasil tes acaknya reaktif, maka akan diminta menunggu di area isolasi di luar gate stasiun. Calon pengguna menunggu di area tersebut sementara petugas menghubungi puskesmas terdekat. Selama menunggu, calon pengguna yang reaktif akan kami siapkan perlengkapan sanitasi pribadi antara lain masker dan hand sanitizer untuk meminimalkan kemungkinan penularan. "Kami menghimbau calon pengguna yang diminta petugas untuk mengikuti tes acak agar bersedia mengikuti pemeriksaan demi kesehatan dan keselamatan bersama," ujar dia.

syarat naik krl ppkm darurat

KAI Commuter mengajak seluruh pihak untuk mematuhi dan mengikuti pelaksanaan PPKM Darurat. KRL sebagai transportasi publik tetap hadir hanya untuk melayani kebutuhan yang sifatnya mendesak. Ketaatan terhadap aturan bekerja dari rumah dapat mengurangi potensi kepadatan di dalam perjalanan KRL serta menghindari penularan Covid-19 untuk menjaga kesehatan masyarakat khususnya para pengguna dan petugas KRL.

"Kami himbau untuk masyarakat yang masih harus keluar rumah dan menggunakan transportasi publik untuk keperluan mendesak, hindari jam-jam puncak kesibukan.

syarat naik krl ppkm darurat

Utamakan kesehatan dan keselamatan bersama dengan selalu menjaga jarak aman," ujar Anne. (OL-13) Baca Juga: PPKM Darurat Tak Halangi Sidang Tipikor Jakarta - Syarat naik KRL PPKM menjadi informasi penting bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi umum. Hal ini sejalan dengan perpanjangan PPKM dari 5 Oktober-18 Oktober 2021.

Syarat naik KRL PPKM masih sama dengan pemberlakuan periode PPKM sebelumnya. Untuk mengetahui syarat naik KRL PPKM, simak rincian di bawah ini.

syarat naik krl ppkm darurat

Syarat Naik KRL PPKM: Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin Mengutip akun Twitter KAI Commuter, yakni @CommuterLine, syarat naik KRL PPKM yang pertama wajib melampirkan sertifikat vaksin COVID-19. Setidaknya, masyarakat sudah mendapat dosis vaksin pertama.

syarat naik krl ppkm darurat

Aturan ini berlaku sejak 11 September 2021. Dengan begitu, sebelum masuk kereta, petugas bakal mengecek sertifikat vaksin penumpang di area pintu masuk. Baca juga: Inmendagri No 47 Tahun 2021: Aturan Baru-Link Download Isi Lengkap Sejak diberlakukannya sertifikat vaksin, Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), surat tugas, surat keterangan kerja, maupun surat pemerintah tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan aturan syarat naik KRL PPKM.

syarat naik krl ppkm darurat

Syarat Naik KRL PPKM: Bagaimana Jika Belum Bisa Divaksin? Meski sertifikat vaksin diberlakukan sebagai syarat naik KRL PPKM, nyatanya tidak semua masyarakat bisa divaksin.

Khusus penyintas COVID-19 atau masyarakat yang punya penyakit bawaan, wajib menunjukkan surat dokter dari Puskesmas atau rumah sakit. Dengan demikian, kamu masih bisa menggunakan KRL. Namun, jika puskesmas atau rumah sakit tidak mengeluarkan surat keterangan dokter, kamu boleh mengeluarkan surat keterangan sehat atau surat isolasi mandiri. Kamu pun bakal diizinkan naik KRL lantaran sudah memenuhi syarat naik KRL PPKM.

syarat naik krl ppkm darurat

Syarat Naik KRL PPKM: Anak Sekolah Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Masih mengutip akun Twitter CommuterLine, anak sekolah di bawah 12 tahun tetap bisa naik KRL. Hanya saja, pihak sekolah harus mengeluarkan surat keterangan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan ini sudah diatur Commuterline sebagai syarat naik KRL PPKM.
ERROR: The request could not be satisfied 403 ERROR The request could not be satisfied. Request blocked.

We can't connect to the server for this app or website at this time.

syarat naik krl ppkm darurat

There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront (CloudFront) Request ID: TxKMQKlthiFuYC2DaCjoGqFafbGrgeQYVLkqkjyKqElYoDlmayRXKg==
KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 hingga level 4, mulai dari 31 Agustus 2021 sampai 6 September 2021.

Sejumlah aturan pun dibuat dan disesuaikan agar mampu menekan kasus penyebaran Covid-19 sekaligus membuat perekonomian nasional tetap stabil. Salah satu aturan yang disesuaikan selama masa PPKM ini adalah syarat naik transportasi umum, termasuk KRL.

Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Selasa (31/8/2021), VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengungkapkan syarat terbaru naik KRL di masa PPKM.

Anne mengatakan, para calon penumpang tetap harus menunjukkan dokumen syarat naik KRL di masa perpanjangan PPKM ini.

Baca juga: 5 Bansos PPKM yang Akan Cair September 2021 dan Cara Mendapatkannya “Para pengguna juga tetap diwajibkan menunjukan kelengkapan dokumen yang disyaratkan tersebut kepada petugas di stasiun,” ujar Anne. Aturan tersebut tertulis dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 58 tahun 2021, penumpang KRL masih diwajibkan menunjukkan STRP, surat keterangan dari instansi atau perusahaan, maupun dokumen lainnya.

KAI Commuter pun mengimbau kepada para calon penumpang agar tetap menaati protokol kesehatan, yakni mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, menggunakan masker ganda atau masker yang telah direkomendasikan Kemenkes. “KAI Commuter terus berkomitmen selama masa pandemi ini untuk menyelenggarakan transportasi yang aman, nyaman, dan sehat untuk seluruh pengguna,” kata Anne.

Jadwal KRL di masa perpanjangan PPKM 31 Agustus Berita Terkait Apakah PPKM Akan Terus Diperpanjang Setiap Pekannya? Ini Kata Jubir Luhut Aturan Perjalanan Darat, Laut, dan Udara PPKM 31 Agustus-6 September Aturan dan Wilayah PPKM Level 4 dan 3 Berlaku 31 Agustus-6 September Daftar Daerah yang Turun dari PPKM Level 4 ke Level 3 di Jawa dan Bali PPKM: Aturan Perjalanan Darat, Laut, dan Udara 31 Agustus-6 September Berita Terkait Apakah PPKM Akan Terus Diperpanjang Setiap Pekannya?

Ini Kata Jubir Luhut Aturan Perjalanan Darat, Laut, dan Udara PPKM 31 Agustus-6 September Aturan dan Wilayah PPKM Level 4 dan 3 Berlaku 31 Agustus-6 September Daftar Daerah yang Turun dari PPKM Level 4 ke Level 3 di Jawa dan Bali PPKM: Syarat naik krl ppkm darurat Perjalanan Darat, Laut, dan Udara 31 Agustus-6 SeptemberJakarta - Sejumlah syarat naik KRL selama PPKM darurat diatur guna menekan mobilitas masyarakat.

Diketahui salah satu syarat untuk dapat menggunakan transportasi KRL adalah surat tanda registrasi pekerja (STRP) dan/atau surat tugas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021, yang direvisi dari aturan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Dua syarat naik krl ppkm darurat edaran ini akan berlaku efektif pada 12 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau perkembangan terakhir di lapangan. Jadi baru akan berlaku tanggal 12 ini untuk memberikan kesempatan seluruh operator melakukan persiapan dan tentunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada calon penumpang," ujar juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi virtual, Jumat (9/7/2021). Baca juga: Syarat Naik Bus Saat PPKM Darurat, Cek di Sini!

syarat naik krl ppkm darurat

Syarat Naik KRL Selama PPKM Darurat Sesuai dengan SE Nomor 50 Tahun 2021, ada penambahan ketentuan di poin 4 tentang aturan naik KRL selama PPKM darurat, yaitu: 4a) Perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi, hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4b) Perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4a) wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa: a) Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat: dan/atau: b) surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik. SRTRP harus dicetak alias di- print guna menghindari pemalsuan.

Hal ini dilakukan lantaran masih banyak penumpang yang tidak melengkapi STRP dengan cap dan tanda tangan. "Dibutuhkan print karena banyak ditemukan yang digital juga belum lengkap cap dan tanda tangannya.

Untuk menghindari pemalsuan, kami juga melakukan screening print dengan tanda tangan basah dan cap," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba saat dihubungi, Selasa (13/7/2021). Sementara itu, untuk warga yang bukan pekerja kantoran, penumpang KRL bisa membawa surat pengantar dari RT/RW sebagai pengganti STRP atau surat tugas.

"Kita menjalankan aturan PPKM darurat mengingat virus ini semakin meningkat. Selama aktivitasnya berhubungan dengan kegiatan kritikal dan esensial dan membawa salah satu surat syarat naik krl ppkm darurat atas pasti diperbolehkan," katanya.

Baca juga: Titik Penyekatan Saat PPKM Darurat Jadi 1.038 Lokasi, Ini Sebarannya Pemeriksaan Syarat Naik KRL Selama PPKM Darurat Aturan untuk membawa STRP bagi penumpang KRL berlaku mulai 12 Juli 2021 hingga akhir PPKM darurat nantinya. Sebelum masuk ke gate in stasiun, penumpang akan diperiksa oleh petugas. "Jadi kita sudah melakukan koordinasi juga dengan para operator dan khususnya juga dengan pemda setempat, bahwa akan diadakan penyekatan sebelum masuk ke gate in, apakah itu di pintu stasiun atau di dalam stasiun tapi yang pasti itu sebelum masuk ke gate ini akan syarat naik krl ppkm darurat penyekatan akan diperiksa tadi surat apakah itu STRP atau surat keterangan dari pemda setempat atau surat dari kantor, pimpinan kantor atau pejabat yang terkait dalam sektor bekerjanya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7).

Sementara itu, syarat naik KRL selama PPKM darurat ini hanya diizinkan untuk sektor esensial dan kritikal. Mereka yang tidak termasuk akan dipulangkan. (izt/dhn)
Aprillio AkbarPenumpang berada di dalam rangkaian kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (6/5/2021). KAI Commuter membatasi layanan operasional perjalanan KRL Commuter Line Jabodetabek mulai tanggal 6-17 Mei 2021 dengan menggeser jam operasi KRL Jabodetabek dari normalnya 04.00-22.00 WIB menjadi 04.00-20.00 WIB sementara untuk Stasiun Rangkasbitung, Citeras, Maja, dan Cikoya tidak akan melayani naik turun pengguna KRL.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan dan syarat naik KRL terbaru. Aturan dan syarat itu tertuang melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menteri Perhubungan nomor 42 tahun 2021. SE itu berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Baca juga: Per 12 Juli 2021, Hanya Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang Boleh Naik KRL Selama PPKM Darurat Melalui SE tersebut, maka mulai Senin (12/7/2021), KRL hanya melayani pekerja di sektor esensial dan kritikal.

syarat naik krl ppkm darurat

Calon penumpang selain para pekerja di sektor esensial dan kritikal pun akan dilarang naik KRL. Syarat naik KRL mulai Senin 12 Juli 2021 Calon penumpang KRL yang merupakan para pekerja di sektor esensial dan kritikal pun harus memenuhi beberapa persyaratan untuk naik KRL.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Suasana Stasiun Tanah Abang pasca rekayasa perjalanan KRL di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021).

Untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 akibat kepadatan aktivitas di kawasan Pasar Tanah Abang, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa perjalanan untuk kereta rel listrik (KRL) tidak akan berangkat dan berhenti di Stasiun Tanah Abang pada pukul 15.00-19.00 WIB. Dari akun Instagram resmi KAI Commuter di @commuterline, berikut ini syarat naik KRL mulai Senin 12 Juli 2021.

Para calon penumpang wajib menunjukkan salah satu dari: 1. Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), atau 2.

syarat naik krl ppkm darurat

Surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat, atau 3. Surat dari pimpinan instansi (minimal eselon 2 untuk pemerintahan) atau pimpinan perusahaan/kantor yang masuk sektor esensial dan kritikal. Berita Terkait Per 12 Juli 2021, Hanya Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang Boleh Naik KRL Selama PPKM Darurat Layanan KRL Solo-Jogja Akan Diteruskan sampai Kutoarjo dan Madiun 10 Tipe Penumpang KRL Paling Menyebalkan, Adakah Anda di Antaranya? 14 Larangan di KRL Solo-Yogyakarta yang Mulai Beroperasi 1 Februari 2021 Panduan Cara Naik KRL Solo-Yogyakarta yang Beroperasi 1 Februari 2021 Berita Terkait Per 12 Juli 2021, Hanya Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang Boleh Naik KRL Selama PPKM Darurat Layanan KRL Solo-Jogja Akan Diteruskan sampai Kutoarjo dan Madiun 10 Tipe Penumpang KRL Paling Menyebalkan, Adakah Anda di Antaranya?

14 Larangan di KRL Solo-Yogyakarta yang Mulai Beroperasi 1 Februari 2021 Panduan Cara Naik KRL Solo-Yogyakarta yang Beroperasi 1 Februari 2021 Per 12 Juli 2021, Hanya Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang Boleh Naik KRL Selama PPKM Darurat https://travel.kompas.com/read/2021/07/10/134546627/per-12-juli-2021-hanya-pekerja-sektor-esensial-dan-kritikal-yang-boleh-naik https://asset.kompas.com/crops/IHUUcxxNMYYIrG9XeRXhNr0y3QQ=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2021/07/05/60e31a57e681e.jpg
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.

42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa sejak 12 Juli 2021 perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal, serta wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen tertentu.

Apa saja dokumen yang dimaksud? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Ulasan Lengkap Pelaksanaan Kegiatan selama PPKM Darurat Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (“PPKM Darurat”) diberlakukan, Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (“Instruksi Mendagri 15/2021”) beserta perubahannya mengatur pelaksanaan kegiatan pada sektor-sektor berikut ini: • Sektor non esesial diberlakukan 100% work from home (“WFH”); • Sektor esensial, seperti: • Keuangan dan perbankan, yang hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan)dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; • Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf; • Industri orientasi ekspor, dengan syarat pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

• Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% maksimal staf Work From Office (“WFO”) dengan protokol kesehatan secara ketat. • Sektor kritikal, seperti: • Kesehatan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian; • Penanganan bencana, energi, logistik dan transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk syarat naik krl ppkm darurat petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% staf.

Berdasarkan syarat naik krl ppkm darurat tersebut, pekerja yang termasuk ke dalam sektor kritikal dan esensial sebagaimana dimaksud di atas memang syarat naik krl ppkm darurat tetap bekerja WFO sepanjang tidak melebihi kapasitas maksimal yang diperkenankan. Perlu diketahui, ketentuan pembatasan di atas hanya berlaku untuk Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 dan level 4 yang ditetapkan dalam Diktum Kesatu Instruksi Mendagri 15/2021 yang mencakup di antaranya seluruh wilayah DKI Jakarta, kota Depok, dan kota Bogor.

Syarat Dokumen Pengguna Kereta Api Komuter Memang benar bahwa Angka 4a dan 4b Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.

42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (“SE Menhub 50/2021”) mengatur perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal, yang mana kriterianya telah kami jelaskan di atas, serta wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa: • Surat tanda registrasi pekerja (“STRP”) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat; dan/atau • Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

syarat naik krl ppkm darurat

Peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan. [1] Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pekerja yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yang menggunakan kereta api komuter memang wajib memperlihatkan STRP/surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat tugas sebagaimana dimaksud di atas.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: • Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diubah oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Balidiubah kedua kalinya oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan diubah syarat naik krl ppkm darurat kalinya dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

• Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah oleh Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.

42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

[1] Huruf c SE Menhub 50/2021

NAIK KRL COMMUTERLINE Saat PPKM Darurat




2022 www.videocon.com