Pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOILUSTRASI-Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar shalat Istisqa untuk meminta hujan di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/9). Kemarau panjang di Jawa Barat membuat sebagian wilayah kekurangan air dan sekitar 2.400 hektar lahan sawah mengalami puso. JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi komponen cadangan nasional untuk pertahanan negara.

Apakah artinya PNS harus mengikuti wajib militer? Wajib militer ialah kewajiban warga negara untuk menyumbangkan tenaganya dalam angkatan perang. Wajib militer kini diterapkan pada negara Brazil, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, hingga Yunani. Biasanya wajib militer ini diperuntukkan warga negara laki-laki berusia muda antara 18-27 tahun.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Wajib militer ini biasanya untuk jangka waktu tertentu tergantung kebijakan negara masing-masing. Indonesia bukan termasuk negara yang mengharuskan warga negara ikut wajib militer.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 27 Tahun 2021, ASN diharapkan ikut wajib militer dengan bergabung Komponen Cadangan Nasional sebagai wujud bela negara.

Baca juga: Profesi dengan Risiko Besar, Berapa Gaji Pilot Per Bulan? Hal ini mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menjelaskan Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Komponen Cadangan Nasional ini merupakan program Kemetrian Pertahanan yang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Melalui Surat Edaran tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo ingin agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang memenuhi persyaratan untuk bergabung ke Komponen Cadangan.

Pasalnya, untuk bergabung menjadi Komponen Cadangan ini, ASN harus lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebelum mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Baca juga: Berapa Gaji Dokter di Indonesia? ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Ilustrasi ASN atau PNS wajib militer.Nantinya, jika ASN lulus kedua tahapan seleksi tersebut, ASN akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Dalam kurun waktu tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku, perlengkapan perseorangan di lapangan, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Berita Terkait Gaji Sudah Tinggi, PNS Pajak Ini Diduga Terima Suap Ingat!

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

PNS, Karyawan BUMN, hingga Swasta Dilarang Cuti Akhir Tahun PNS hingga Pekerja Migran Dilarang Cuti dan Mudik Selama Libur Nataru Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Widyaiswara, Ini Besarannya Sri Mulyani: Uang Dinas PNS Pemda 50 Persen Lebih Tinggi Dibanding Pusat Berita Terkait Gaji Sudah Tinggi, PNS Pajak Ini Diduga Terima Suap Ingat!

PNS, Karyawan BUMN, hingga Swasta Dilarang Cuti Akhir Tahun PNS hingga Pekerja Migran Dilarang Cuti dan Mudik Selama Libur Nataru Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Widyaiswara, Ini Besarannya Sri Mulyani: Uang Dinas PNS Pemda 50 Persen Lebih Tinggi Dibanding Pusat ERROR: The request could not be satisfied 403 ERROR The request could not be satisfied.

Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront (CloudFront) Request ID: R9DxYqcOpiftr8FM-iPNB51nyDnHcwn9zv2PXRVJmr-98P_G7ZwZ6g==
Aparatur Sipil Negara (ASN), alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabarnya harus menjalani wajib militer selama tiga bulan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pelatihan wajib militer 3 bulan Reformasi Birokrasi(PANRB) menginstruksikan PNS menjadi komponen nasional pertahanan negara.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021. PNS jadi pasukan komponen cadangan pertahanan negara via Gfycat Melansir Kompas, SE Menteri PANRB 27 Tahun 2021 itu menginstruksikan PNS untuk bergabung dalam pasukan Komponen Cadangan Nasional. “ SE ini diperuntukkan bagi Pegawai ASN agar ikut serta dalam Pelatihan Komponen Cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara.” tulis SE tersebut.

Walau begitu, para ASN ini harus lulus seleksi administrasi dan kompetensi terlebih dahulu sebelum ikut latihan dasar kemiliteran.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Nantinya, kalau mereka lulus kedua tahapan seleksi tersebut, bakal ada wajib militer selama tiga bulan. Dalam kurun waktu ini, mereka bakal mendapat uang saku, perlengkapan di lapangan, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Mengenal wajib militer, diterapkan di berbagai negara via Giphy Wajib militer adalah kewajiban warga negara untuk menyumbangkan tenaganya dalam angkatan perang. Saat ini, banyak negara yang menerapkan program seperti itu.

Misalnya, Brazil, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, hingga Yunani. Biasanya, ini berlaku untuk warga negara laki-laki berusia antara 18-27 tahun, dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya, Indonesia bukan termasuk negara yang mewajibkan warganya ikut program tersebut. Tapi menurut Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 27 Tahun 2021 tadi, negara mengharapkan ASN bisa mengikuti wajib militer sebagai wujud bela negara.

— Kalau di Indonesia ada wajib militer kayak di Korea, gimana ya? Baca juga: • Shin Tae Yong Ancam Coret Asnawi Mangkualam dari Timnas Indonesia Karena Ejek Faris Ramli pelatihan wajib militer 3 bulan Usai Tangkap Sendiri Pelaku Pencabulan, Ibu di Bekasi Minta Maaf ke Polisi • Pasien Transmisi Lokal Omicron Terdeteksi di Indonesia, Begini Faktanya Reporter: Adi Wikanto - Editor: Adi Wikanto KONTAN.CO.ID - Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menginstruksikan Aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi komponen cadangan nasional untuk pertahanan negara. Sebagai komponen cadangan nasional, apakah PNS akan menjalani wajib militer?

Instruksi PNS sebagai kompoenen cadangan nasional pertahanan negara tertuang Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 tahun 2021. Dengan SE Menteri PANRB 27 tahun 2021 ASN diharapkan bergabung dalam pasukan Komponen Cadangan sebagaimana program Kementerian Pertahanan yang membuka kesempatan seluruh warga negara Indonesia untuk bergabung dalam Komponen Cadangan Nasional.

“SE ini diperuntukkan bagi Pegawai ASN agar ikut serta dalam Pelatihan Komponen Cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo, dikutip dari situs resmi Kementerian PANRB. SE Menteri PANRB 27 tahun 2021 tersebut menjelaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam Pelatihan Komponen Cadangan sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara.

Hal ini mendukung UU No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menjelaskan Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Baca Juga: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2021 Diumumkan, Berikut Gaji Bila Diangkat Jadi PNS Kemudian berdasarkan UU No.

3/2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta.

Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional. Adapun pelibatan seluruh sistem pertahanan semesta tersebut dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, dan berlanjut. Dalam menjabarkan Sistem Pertahanan Semesta tersebut, selain Komponen Utama, juga diperlukan peran serta Komponen Cadangan.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

“Keikutsertaan ASN dalam Pelatihan Komponen Cadangan juga sebagai bentuk pengamalan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai Loyal. Adapun panduan perilaku yang dijalankan adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah,” lanjut isi SE yang ditandatangani pada 27 Desember 2021 ini. PNS wajib militer?

Melalui SE Menteri PANRB 27 tahun 2021 ini, Tjahjo berharap agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dapat mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk dapat menjadi anggota Komponen Cadangan. Adapun untuk menjadi anggota, diperlukan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebelum mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Bagi PNS yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, maka diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

Selama pelatihan wajib militer, PNS tersebut mendapatkan uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

pns jadi komponen cadangan pertahanan negara, pelatihan wajib militer 3 bulan

Kemudian, PNS yang menjalani pelatihan wajib militer tersebut juga tetap menerima hak atas gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan, ini sebagaimana ketika ASN menjalankan tugas kedinasan di instansinya. SE Menteri PANRB 27 tahun 2021 ini juga menyatakan bahwa bagi PNS yang mengikuti pelatihan wajib militer dan menduduki jabatan struktural, maka tidak akan kehilangan jabatannya setelah selesai mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Untuk mengisi kekosongan selama ASN tersebut pelatihan, maka PPK diminta untuk menunjuk pelaksana harian untuk menggantikan tugas dari ASN tersebut.

Selain itu, PPK atau komite talenta diminta untuk memberikan pertimbangan positif dalam melakukan klasifikasi talenta bagi ASN yang terdaftar sebagai Komponen Cadangan. Wajib militer masih menjadi kebijakan di sejumlah negara.

Di Korea Selatan, wajib militer berlaku bagi seluruh warga negara dengan usia tertentu. Itulah informasi tentang wajib militer bagi PNS dengan syarat tertentu. Jadi, PNS bersiap-siap mengikuti pelatihan militer. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
TRIBUNTERNATE.COM - Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan untuk mengikuti pelatihan anggota Komponen Cadangan atau Komcad.

Dengan pelatihan ini, para ASN atau PNS akan berperan sebagai tentara cadangan untuk mempertahankan negara. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan Dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara yang diteken Tjahjo Kumolo pada 27 Desember.

"SE ini diperuntukkan bagi pegawai ASN agar ikut serta dalam pelatihan Komponen Cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/12). Surat Edaran yang diteken Tjahjo tersebut menjelaskan keikutsertaan ASN atau PNS dalam Pelatihan Komponen Cadangan adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara.

Hal ini mendukung UU No 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. UU tersebut menjelaskan Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar pns jadi komponen cadangan pertahanan negara memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Kemudian berdasarkan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta.

Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional. Baca juga: Disebut sebagai Wali Kota yang Dikit-dikit Pecat Wong Cilik, Gibran Rakabuming Minta Maaf Baca juga: Gempa Bumi Terjadi di Sejumlah Wilayah di Indonesia pada Kamis, 30 Desember 2021 Pagi Dini Hari Baca juga: Faris Ramli Bicara soal Perasaannya Usai Gagal Cetak Gol saat Penalti di Semifinal Piala AFF 2020
none

Pelatihan Militer 3 Bulan Untuk ASN




2022 www.videocon.com