Wakil presiden ke-2

wakil presiden ke-2

KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah diprotes Kiai Hasyim Muzadi karena dinilai kurang peduli kepada PBNU. Foto: IST. KURUSETRA -- KH Hasyim Muzadi pernah protes kepada KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat menjadi presiden keempat RI.

Saat itu Kiai Hasyim yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU protes karena di era Gus Dur justru kok orang Nahdliyin malah susah.

wakil presiden ke-2

Bahkan, Gus Dur tidak memberikan bekal kepada para kiai yang datang ke Istana. Seperti diceritakan dalam buku Saya Nggak Mau Jadi Presiden, Kok! Ger-Geran Lagi Bersama Gus Dur karya Hamid Basyaib dan Fajar W Hermawan, Kiai Hasyim yang merasa selama Gus Dur menjadi presiden, PBNU tidak mendapatkan fasilitas membandingkan dengan zaman Presiden Soeharto. BACA JUGA: Humor Gus Dur: Yang Bilang NU dan Muhammadiyah Berjauhan Hanya Cari Perkara, Yang Dipelajari Sama Scroll untuk wakil presiden ke-2 "Saya kok sekarang nggak pernah dipakai?

Masih mending zaman Pak Harto (Presiden RI ke-2) kalau sowan ke Istana minimal dioleh-olehi sarung," ujar Kiai Hasyim. Saking kesalnya, Kiai Hasyim pernah bicara dalam bahasa Jawa sebagai bentuk protes ke Gus Dur. "Gus, itu para kiai yang datang kok nggak diberi bekal?" BACA JUGA: Pak AR Salah Masuk Masjid, Diundang Ceramah Muhammadiyah Malah Jadi Imam Tarawih di Masjid NU Gus Dur yang tidak memberikan keistimewaan kepada PBNU saat menjadi presiden, meski ia sendiri adalah orang Nahdliyin berkata enteng, "Lah mereka bisa datang sendiri kok, mosok nggak bisa pulang sendiri." Mendengar jawaban itu, Kiai Hasyim hanya bisa tersenyum kecut.

Gus Wakil presiden ke-2 dilawan. BACA JUGA ARTIKEL MENARIK LAINNYA: > Humor Gus Dur: Anggota DPR Dipanggil Prof, Dikira Profesor Ternyata Provokator > 3 Ulama Indonesia yang Jadi Imam di Masjidil Haram Mekkah > Wirda Mansur Mimpi Bertemu Rasulullah dan Abu Bakar, Dimarahi karena tak Mau Menghafal Alquran > Guntur Romli Sebut Pemukul Ade Armando adalah Preman yang Suka Bawa-Bawa Agama > Pendeta Saifudin Ibrahim Sebut Gus Dur tidak Pernah Sholat > Berburu Janda Pejabat Belanda di Batavia, Orang Tionghoa Cari PSK di Mangga Besar > Humor Cak Nun: Soal Rokok Muhammadiyah Terbelah Jadi Dua Mahzab > Cak Nun: Yang Mengatur Hujan Bisa Tuhan, Wakil-Wakil Tuhan, atau Makhluk Seperti Jin dan Manusia > Humor Gus Dur: Biarkan Pendemo Lempari Rumah Soeharto, Paling Kacanya Pecah > Humor Gus Dur: Deheman Kiai Bikin Santri yang Ketahuan Mencuri Ikan Nyaris Ngompol > Humor Gus Dur: Pendeta Baptis Mobil Kiai, Dibalas Kiai Sunat Motor Pendeta > Pak AR Ingin Daftar Jadi Mahasiswa Malah Diminta Jadi Dosen Agama Islam > Asal Usul Nama-Nama Tempat di Jakarta: Dari Ancol Sampai Kampung Ambon.

Ikuti informasi penting seputar berita terkini, cerita mitos dan legenda, sejarah dan budaya, hingga cerita humor dari KURUSETRA. Kirim saran dan kritik Anda ke email kami: kurusetra.republika@gmail.com.

wakil presiden ke-2

Jangan lupa follow juga Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook KURUSETRA. Network • - Algebra • - Antariksa • wakil presiden ke-2 Bandung24jam • - Boyanesia • - Bulutangkis • - Bundalogy • - Calakan • - Caricuan • - Chingudeul • - Depok24jam • - Digitaldonat • - Digdaya • - Eksplora • - Ibuwarung • - Jouron • - Jurnal • - Kabarturki • - Kakibukit • - Kampus • - Kereta • - Kartumerah • - Kurusetra • - Kuyliner • - Literat • - Legioma • - Matapantura • - Magenta • - Maktabu • - Nyantri • - Plot • - Mlipir • - Rihlah • - Rumahberkah • - Ramenten • - Sepakpojok • - Tadabbur • - Tekno none
• l • b • s Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia) adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa.

wakil presiden ke-2

Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah wakil presiden ke-2 presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya.

Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Daftar isi • 1 Pemilihan • 1.1 Pemilihan Wakil Presiden yang lowong • 1.2 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong • 2 Pelantikan • 3 Pemberhentian • 4 Tanda kehormatan • 5 Lihat pula • 6 Referensi • 7 Pranala luar Pemilihan [ sunting - sunting sumber ] Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya.

Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.

wakil presiden ke-2

Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka wakil presiden ke-2 sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Pemilihan Wakil Presiden yang lowong [ sunting - sunting sumber ] Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong [ sunting - sunting sumber ] Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak wakil presiden ke-2 dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan [ sunting - sunting sumber ] Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Wakil presiden ke-2 Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden): "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Wakil presiden ke-2 dan Bangsa." Pemberhentian [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pemakzulan Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.

Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

[1] [2] Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan pemakzulan ( impeachment) tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR.

[3] dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut. Tanda kehormatan [ sunting - sunting sumber ] • Bintang Republik Indonesia Adipradana • Bintang Mahaputera Adipurna • Bintang Jasa Utama • Bintang Kemanusiaan • Bintang Penegak Demokrasi Utama • Bintang Budaya Parama Dharma • Bintang Bhayangkara Utama Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi • Kementerian Indonesia • Daftar kabinet Indonesia • Daftar Perdana Menteri Indonesia • Daftar Presiden Indonesia • Daftar Wakil Presiden Indonesia • Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia • Tim Dokter Kepresidenan RI • Staf Khusus Wakil Presiden Indonesia Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Muhammad Nur Hayid (31 Oktober 2010).

wakil presiden ke-2 Konstitusi, Wapres Bisa Dimakzulkan". detikNews. Diakses tanggal 31 Oktober 2010. • ^ Laurencius Simanjuntak (22 Januari 2010).

"Wapres Bisa Jadi Presiden, Kemudian Memilih Wakilnya". detikNews. Diakses tanggal 22 Januari 2010. • ^ Pasal 83 ayat (2) UU MK • ^ "Tanda Kehormatan yang dimiliki Presiden". Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 10 Mei 2019.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-18. Diakses tanggal 23 Agustus wakil presiden ke-2. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • (Indonesia) Situs Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia Diarsipkan 2012-02-11 di Wayback Machine.

• Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol • Halaman ini terakhir diubah pada 2 Mei 2022, pukul 17.24.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Saya mengangkat Ganesha sebagai wakil presiden.

Dia akan membantu saya dalam pembenahan organisasi di level manajemen klubJakarta (ANTARA) - Klub Liga 1 Indonesia Persija mengangkat pejabat wakil presiden, yang belum ada sebelumnya, untuk mendampingi Presiden klub Mohamad Prapanca demi memperkuat jajaran manajemen mulai musim 2022-2023. Dikutip dari keterangan Persija di Jakarta, Kamis, sosok yang mengisi jabatan tersebut adalah Ganesha Putera, direktur Persija Wakil presiden ke-2. "Saya mengangkat Ganesha sebagai wakil presiden.

Dia akan membantu saya dalam pembenahan organisasi di level manajemen klub," kata Prapanca. Baca juga: Persija perpanjang kontrak Osvaldo Haay Dia melanjutkan, manajemen Persija harus lebih tangguh karena tantangan yang semakin berat.

Persija bertekad kembali ke papan atas Liga 1 setelah pada musim 2021-2022 mereka hanya menduduki peringkat kedelapan. Pencapaian itu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen untuk Riko Simanjuntak dan kawan-kawan yaitu setidak-tidaknya bertengger di peringkat tiga besar.

Kemudian, Persija pun disibukkan dengan kegiatan akademi, sepak bola putri dan lain-lain. Ganesha Putera menyadari tugas-tugas tidak ringan yang menantinya.

Apalagi, asisten direktur teknik PSSI periode 2017-2019 itu akan mengurus perihal kesepakbolaan di Persija. Baca juga: Maman Abdurahman dan Tony Sucipto perpanjang kontrak di Persija "Penunjukan ini adalah suatu amanah yang memang harus saya jalankan sebaik-baiknya demi membawa Persija berprestai tinggi di level dunia.

Nantinya ada pembagian tugas yang diembankan kepada saya. Saya akan lebih banyak di operasi sepak-bolanya sehingga ada satu benang merah di seluruh tim Persija," tutur Ganesha. Menjelang Liga 1 Indonesia 2022-2023, Persija melakukan perombakan besar-besaran di timnya. Selain level manajemen, mereka juga menyegarkan skuad dengan melepaskan beberapa pemain dan mendatangkan nama-nama baru. Adapun pemain yang dilepas adalah Novri Setiawan, Adixi Lenzivio, Yoewanto Beny, Ahmad Bustomi, Iman Fathurahman dan Ikhwan Ciptady.

Kontrak enam pemain ini tak diperpanjang oleh manajemen. Sementara nama baru yang masuk adalah Hansamu Yama, Firza Andika dan Hanif Sjahbandi. Baca juga: Hanif: Persija tim besar terlepas kegagalan di Liga 1 2021-2022 Pewarta: Michael Siahaan Editor: Fitri Supratiwi COPYRIGHT © ANTARA 2022 Mungkin anda suka Verstappen kalahkan Leclerc di debut Grand Prix Miami 9 Mei 2022 04:48 Polisi normalkan jalur Tol Semarang-Jakarta pada pukul 02.30 WIB 9 Mei 2022 01:55 Manchester City jauhi kejaran Liverpool usai pesta gol lawan Newcastle 9 Mei 2022 00:55 Waspada hujan berangin di dua wilayah Jakarta Senin sore hingga malam 9 Mei 2022 00:33 Pemudik tiba larut malam dapat gunakan AMARI gratis ke 6 jurusan 9 Mei 2022 00:13 Polda Metro berlakukan kembali ganjil genap pada Senin besok 9 Mei 2022 00:12
• orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; • orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Wakil presiden ke-2 menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata.

• Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur wakil presiden ke-2 atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. • berusaha menggerakan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; • berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; • memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan; • mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain; • berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

• Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas. • Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

• Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali. • Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara. memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

• Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

wakil presiden ke-2

• barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan; • barang siapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut; • orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau ​ Pasal 112 Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

• Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

• Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 114 Barang siapa karena kesalahannya wakil presiden ke-2 menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 115 Barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

• dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa; • dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang; • dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret atau gambar-tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang ada di situ.

Pasal 118 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret, gambar-lukis atau gambar-tangan, pengukuran atau penulisan, maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.

• barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara; • barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apa pun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke-1.

Pasal 120 Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian wakil presiden ke-2 atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan wakil presiden ke-2 menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apa pun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.

• barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut; • barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara. ​ Pasal 123 Seorang warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, padahal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

• memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara; • menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.

• Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: • memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; • menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.

• Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua betas tahun.

• Diancam dengan pidana yang sama barang siapa wakil presiden ke-2 mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu. ​ • Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana pencabutan wakil presiden ke-2 berdasarkan pasal 35 no.

wakil presiden ke-2

1-5. • Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106-108, 110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3.

• Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4, dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam wakil presiden ke-2 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

• Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat wakil presiden ke-2 atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. • Ayat ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang Wakil presiden ke-2.

1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 29. • Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 131, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4. • Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 134, dapat dipidana pencabutan wakil presiden ke-2 berdasarkan pasal 35 no. 1-3. BAB III KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA • Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

• Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. • Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

• Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. • Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

• Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 140, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5. • Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 141, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4. • Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal-pasal 139a, 139b, 139c, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no.

1-3. BAB IV KEJAHATAN TERHADAP MELAKUKAN KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN Pasal 146 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengusir wakil presiden ke-2 atau anggota rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 147 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu di dalam rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

• Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. Pasal 152 Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu-muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dan yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

• Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 146, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke 1-3. • Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 147-152, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke-3.

BAB V KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM • Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ​ Pasal 156 Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan wakil presiden ke-2 Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

• Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Pasal 158 Barang siapa menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing di Indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar wakil presiden ke-2, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Pasal 160 Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap wakil presiden ke-2 kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. • Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

• Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri.

• Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

​ Pasal 164 Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau wakil presiden ke-2 denda paling banyak tiga ratus rupiah.

• Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113, dan 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dan tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menoulik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII wakil presiden ke-2 kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

Pasal 166 Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut. berhubung dengan jabatan atau pencariannya, wakil presiden ke-2 pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

• Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. • Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilatan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

• Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. • Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. ​ • Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. • Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan.

• Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. • Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. • Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga. • dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; • dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; • dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

• Pasal 89 tidak diterapkan. Pasal 176 Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, wakil presiden ke-2 upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 180 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

wakil presiden ke-2

​ Halaman:KUHPidana.pdf/39 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/40 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/41 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/42 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/43 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/44 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/45 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/46 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/47 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/48 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/49 ​ • Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

• Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. • Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 233 Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 234 Barang siapa dengan sengaja wakil presiden ke-2 dari alamatnya, membuka, atau merusak surat-surat atau barang-barang lain yang diserahkan ke kantor pos atau kantor telegram, atau yang telah dimasukan dalam kotak pos atau dipercayakan kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pasal 236 Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 237 Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas Negara atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 239 Barang siapa tanpa persetujuan Presiden mengajak seorang warga negara Indonesia bekerja di luar Indonesia atau untuk mempertunjukkan di luar Indonesia cara sewajarnya kehidupan rakyat Wakil presiden ke-2, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

wakil presiden ke-2

• barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya tak mampu untuk memenuhi kewajiban berdasarkan pasal 30 Undang Undang Dasar Republik Indonesia; • barang siapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut. • Jika perbuatan terakhir mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

• Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

• Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. • Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

• Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan. Pasal 243 Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1931 No. 240. ​ Halaman:KUHPidana.pdf/52 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/53 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/54 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/55 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/56 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/57 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/58 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/59 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/60 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/61 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/62 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/63 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/64 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/65 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/66 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/67 wakil presiden ke-2 Halaman:KUHPidana.pdf/68 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/69 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/70 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/71 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/72 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/73 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/74 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/75 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/76 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/77 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/78 ​ Pasal 382 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan wakil presiden ke-2, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kepada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

wakil presiden ke-2

Pasal 382 bis Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

• barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; ​ Halaman:KUHPidana.pdf/80 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/81 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/82 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/83 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/84 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/85 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/86 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/87 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/88 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/89 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/90 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/91 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/92 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/93 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/94 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/95 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/96 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/97 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/98 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/99 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/100 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/101 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/102 Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 28 Maret 2021, pukul 04.03.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikisource • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
• العربية • Asturianu • Беларуская • বাংলা • Català • Dansk • Deutsch • Ελληνικά wakil presiden ke-2 English • Español • Suomi • Français • Frysk • हिन्दी • Ido • Italiano • 日本語 • Jawa • ქართული • Lietuvių • Basa Banyumasan wakil presiden ke-2 Minangkabau • Македонски • Bahasa Melayu • नेपाल भाषा • Nederlands • Norsk bokmål • Occitan • Polski • Português • Русский • संस्कृतम् • Sunda • Svenska • தமிழ் • Тоҷикӣ • ไทย • Türkçe • Українська • მარგალური • 中文 Bendera Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno Berikut adalah daftar lengkap Presiden Indonesia.

Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan [1] sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi di Indonesia. Secara kelembagaan, presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerntahan Indonesia.

Dalam kemiliteran, presiden menempati posisi sebagai panglima tertinggi bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). [2] Sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam periode waktu 5 tahun.

Namun setelah amandemen tahun 2004, Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh badan terkait setiap 5 tahun sekali, di mana presiden atau wakil presiden hanya boleh terpilih lagi dengan jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

wakil presiden ke-2

{INSERTKEYS} [3] Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagai suatu Lembaga Kepresidenan Indonesia dirsusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya.

[4] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia.

Daftar isi • 1 Daftar presiden • 2 Masa Revolusi Nasional Indonesia • 3 Lihat pula • 4 Catatan kaki • 5 Referensi • 6 Bacaan lanjutan • 7 Pranala luar Daftar presiden Berikut merupakan daftar Presiden Indonesia.

Presiden Potret Mulai menjabat Selesai menjabat Partai Wakil Presiden Periode 1 Soekarno (1901–1970) 18 Agustus 1945 12 Maret 1967 Non Partisan Mohammad Hatta (1945–1956) 1 Lowong 2 Soeharto (Penjabat Presiden) [5] 12 Maret 1967 27 Maret 1968 Golongan Karya Soeharto (1921–2008) 27 Maret 1968 23 Maret 1973 2 23 Maret 1973 22 Maret 1978 Hamengkubuwana IX 3 22 Maret 1978 10 Maret 1983 Adam Malik 4 10 Maret 1983 10 Maret 1988 Umar Wirahadikusumah 5 10 Maret 1988 10 Maret 1993 Sudharmono 6 10 Maret 1993 10 Maret 1998 Try Sutrisno 7 10 Maret 1998 21 Mei 1998 B.

J. Habibie 8 ( 1997) 3 B. J. Habibie (1936–2019) 21 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golongan Karya Lowong 4 Abdurrahman Wahid (1940–2009) 20 Oktober 1999 23 Juli 2001 Partai Kebangkitan Bangsa Megawati Soekarnoputri 9 ( 1999) 5 Megawati Soekarnoputri (1947–) 23 Juli 2001 20 Oktober 2004 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hamzah Haz 6 Susilo Bambang Yudhoyono (1949–) 20 Oktober 2004 20 Oktober 2009 Partai Demokrat Jusuf Kalla 10 ( 2004) 20 Oktober 2009 20 Oktober 2014 Boediono 11 ( 2009) 7 Joko Widodo (1961–) 20 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jusuf Kalla 12 ( 2014) 20 Oktober 2019 Petahana Ma'ruf Amin 13 ( 2019) Legenda Lihat pula: Revolusi Nasional Indonesia Presiden Foto Mulai menjabat Selesai menjabat Partai Wakil Presiden Periode Soekarno 18 Agustus 1945 13 Juli 1949 Non Partisan Mohammad Hatta 1 Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI) [6] 19 Desember 1948 14 Juli 1949 Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Lowong Soekarno 13 Juli 1949 27 Desember 1949 Non Partisan Mohammad Hatta Soekarno (Presiden RIS) [7] 27 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non Partisan Lowong Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI) [7] Non Partisan Soekarno 15 Agustus 1950 1 Desember 1956 Non Partisan Mohammad Hatta 1 Desember 1956 12 Maret 1967 Lowong Lihat pula • Indonesia • Sejarah Indonesia • Politik Indonesia • Daftar tokoh Indonesia • Daftar Wakil Presiden Indonesia • Daftar Perdana Menteri Indonesia • Daftar Wakil Perdana Menteri Indonesia • Daftar kabinet Indonesia • Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia • Daftar ibu dan bapak negara Indonesia Catatan kaki • ^ UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 • ^ UUD 1945 Pasal 10 • ^ UUD 1945 Pasal 7 • ^ Kusuma, A.B.; Elson, R.E.

(2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi: 10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294 • ^ Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno" dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 1967, tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967.

• ^ PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.

• ^ a b Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia). Bacaan lanjutan • UUD 1945 • Perubahan I UUD 1945 • Perubahan II UUD 1945 • Perubahan III UUD 1945 • Perubahan IV UUD 1945 • UUDS 1950 • Ketetapan MPRS dan MPR • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949 • Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 • Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Edisi 3. Jakarta: Setneg • Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg • Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. {/INSERTKEYS}

wakil presiden ke-2

Jakarta: Setneg Pranala luar • (Indonesia) Situs web resmi Presiden Republik Indonesia • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol • Halaman ini terakhir diubah pada 23 Maret 2022, pukul 00.41.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

wakil presiden ke-2

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •• Profil • Profil Wapres • Kabinet • Sejarah Istana • Sejarah Wapres • Ibu Wury Ma’ruf Amin • Program • Agenda Wapres • DPOD • TNP2K • TP2AK • Artikel • Berita • Sambutan Wapres • Press Release • Video • Berita DPOD • Produk Hukum • Sekretariat • Berita Setwapres • Pengadaan • Profil Pejabat • Visi & Misi • Tugas & Fungsi • Struktur Organisasi • Layanan Dokumentasi • Standar Pelayanan • Standar Operasional • Ketentuan Peliputan • Tentang Kami • E-Magazine • Lapor!

• Bahasa: • Indonesian • English Press Release • Syukuri Peringatan Idulfitri Tahun Ini, Wapres Imbau Masyarakat Tetap Taat Protokol Kesehatan • Jubir Wapres: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Bersifat Siklikal • Wapres Bersyukur Indonesia Dapatkan 100.000 Kuota Haji 2022 • Memohon Ampunan di Ramadan Bulan Maghfirah Sambutan • Wakil presiden ke-2 Hari Raya Idulfitri 1443 H • Sambutan Talkshow dan Anugerah Adinata Syariah 2022 • Sambutan Pada Acara Pekan Tilawatil Qur’an RRI ke-52 Tingkat Nasional Tahun 2022 • Sambutan Peresmian Pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Sumatra Barat Berita Setwapres • Gelar Kajian Ramadan, DWP Setwapres Angkat Tema Teladani Perjuangan R.A.

Kartini dengan Spirit Puasa • Hadiri Tarhib Ramadan 1443 H, Wapres Ingatkan Pegawai Setwapres untuk Tingkatkan Hubungan dengan Allah dan Manusia • Wakil presiden ke-2 Kinerja dan Perkuat Sinergi, BPMI Setwapres Gelar Jejaring Kehumasan Pemerintah Pusat dan Daerah • Komitmen Daerah untuk Percepat Penurunan Angka Stunting Agenda Wapres




2022 www.videocon.com