Pejabat tinggi negara setingkat menteri

pejabat tinggi negara setingkat menteri

• l • b • s Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. [1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: • Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY; • Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya; pejabat tinggi negara setingkat menteri Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan • Lembaga yang pejabat tinggi negara setingkat menteri berdasarkan Peraturan Menteri.

[2] Daftar isi • 1 Lembaga negara berdasarkan hierarki • 1.1 Lembaga Tinggi Negara • 1.2 Lembaga Negara • 1.3 Lembaga Daerah • 2 Lembaga Tingkat Daerah • 3 Lembaga negara yang telah dibubarkan • 4 Lihat pula • 5 Referensi Lembaga negara berdasarkan hierarki [ sunting - sunting sumber ] Dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut Lembaga Tinggi Negara, lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.

[3] Lembaga Tinggi Negara [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Lembaga Tinggi Negara Lembaga yang termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara adalah: • Presiden dan Wakil Presiden; • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); • Dewan Perwakilan Daerah (DPD); • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); • Mahkamah Konstitusi (MK); • Mahkamah Agung (MA); • Komisi Yudisial (KY); dan • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga Negara [ sunting - sunting sumber ] Lembaga negara yang masuk dalam lapis kedua yang disebutkan dalam UUD 1945: • Duta dan Konsul (Pasal 13 Ayat 2) • Suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16) - Dahulu Dewan Pertimbangan Agung (dihapus saat amendemen) sekarang Dewan Pertimbangan Presiden • Menteri Negara (Pasal 17) • Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Pasal 8 Ayat 3) • Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang - Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E Ayat 5) • Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab pejabat tinggi negara setingkat menteri independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang - Bank Indonesia (Pasal 23D) • Tentara Nasional Indonesia (Pasal 30 Ayat 3) • Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Pasal 10) • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 30 Ayat 4) selain enam lembaga yang disebutkan dalam UUD di atas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis ke dua yakni lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yang disusun antara DPR dan Presiden.

Lembaga ini dapat dibubarkan apabila UU atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh lembaga ini yaitu: • Kejaksaan Agung (UU 16 tahun 2004); • Otoritas Jasa Keuangan (UU 21 tahun 2011); • Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 tahun 2004); • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (UU 39 tahun 1999); • Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 20 tahun 2002); • Komisi Penyiaran Indonesia (UU 30 tahun 2002); • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU 5 tahun 1999); • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27 tahun 2004) - dibatalkan Mahkamah Konstitusi; • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (UU 23 tahun 2002); • Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 tahun 2008); dan lain-lainnya.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden.

Contoh lembaga-lembaga ini yaitu: • Badan Ekonomi Kreatif (Perpres 6 tahun 2015) • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perpres 192 tahun 2014) • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106 tahun 2007) • Lembaga Ketahanan Nasional (Perpres 67 tahun 2016); dan lain-lainnya.

Penataan Lembaga Negara [4] • Kementerian Negara Artikel utama: Kementerian Indonesia Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri-menteri tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa semua fungsi pemerintahan sudah terbagi habis dalam tugas Kementerian. Saat ini, terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. • Lembaga Pemerintah Non Kementerian Artikel utama: Lembaga Pemerintah Non Kementerian Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Saat ini telah dibentuk dua puluh tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat 6 (enam) dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Jumlah pejabat setingkat menteri ditentukan oleh Presiden saat pembentukan Kabinet.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

• Lembaga Non Struktural Artikel utama: Lembaga Non Struktural Di luar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin Pejabat tinggi negara setingkat menteri setingkat Menteri tersebut, dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat lembaga-lembaga lain, yaitu Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

LNS merupakan lembaga di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat independen serta memiliki otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Lembaga Penyiaran Publik Artikel utama: Lembaga Penyiaran Publik Untuk memberikan pelayanan penyiaran radio dan televisi juga telah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

LPP yang ada di tingkat negara yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan LPP Radio Republik Indonesia.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

• Lembaga Struktural di Bawah Kementerian Negara Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang akan tetapi secara struktural bertanggungjawab kepada Menteri yang bertanggungjawab diurusan tertentu. • Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (di bawah Kementerian Keuangan); dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (di bawah Kementerian Perdagangan) • Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (UU 39 1999, di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika) • Badan Pengatur Jalan Tol (UU 38 tahun 2004, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Lembaga Daerah [ sunting - sunting sumber ] Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah.

Lembaga-lembaga daerah itu adalah: • Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubemur & DPRD Provinsi); • Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten); dan • Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali kota & Pejabat tinggi negara setingkat menteri Kota); Lembaga Tingkat Daerah [ sunting - sunting sumber ] Lembaga di tingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu: • Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden; Contoh: Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Otorita Batam, dan lainnya.

[ butuh rujukan] • Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat; Contoh: Sekretaris Daerah. [ butuh rujukan] • Lembaga daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur; • Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; • Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota; • Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota; dan • Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Wali kota pejabat tinggi negara setingkat menteri pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota.

[5] Lembaga negara yang telah dibubarkan [ sunting - sunting sumber ] • Lembaga Tinggi Negara • Perdana Menteri • Dewan Pertimbangan Agung • Kementerian / Departemen Negara • Departemen Penerangan • Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Departemen • Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata • Lembaga Informasi Nasional • Lembaga Non Struktural • Badan Penyehatan Perbankan Nasional • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias • Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi • Lembaga Struktural di Bawah Kementerian / Departemen Negara • Badan Akuntansi Keuangan Negara (di bawah Departemen Keuangan) Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara Referensi [ sunting - sunting sumber ] • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol • Halaman ini terakhir diubah pada 16 Januari 2022, pukul 04.42.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Laporan Zubir - Langsa SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid, MM, Selasa (12/4/2022) melantik dan mengambil sumpah 18 Pejabat Eselon Pengawas IV di lingkungan Pemko Langsa. Pelantikan jabatan setingkat kasubag dan kasie ini dihadiri Kepala BPKSDM Langsa, Dewi Nursanti, SH, MH dan sejumlah Pimpinan OPD, bertempat di Aula BKPSDM Kota Langsa.

Wakil Wali Kota, Marzuki Hamid, dalam arahannya, menyampaikan selamat kepada pejabat Pengawas Eselon IV yang dilantik dan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan ini. "Jabatan ini merupakan amanah yang harus benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi," ujarnya. Marzuki menambahkan, hal ini penting untuk dipahami dan dijiwai karena konsekuensi dari pelaksanaan jabatan bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada bangsa, negara dan masyarakat.

"Akan tetapi lebih dari itu harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT," jelanya. Baca juga: Sat Resnarkoba Polres Langsa Kembali Tangkap Dua Terduga Pengedar Sabu Pelantikan ini, menurut Pejabat tinggi negara setingkat menteri, selain mengisi kekosongan jabatan dikarenakan ada pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Dan juga mengisi jabatan yang lowong dampak dari penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sesuai surat Menteri PAN-RB No : B/92/M.SM.02.03/2022 Tanggal 16 Maret 2022.

Melalui bulan Ramadhan yang penuh rahmat dan pengampunan dari Allah SWT, Wakil Wali Kota mengajak menciptakan suasana kerja yang kondusif, efektif, efisien, dan produktif.

Agar berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini mendapatkan jalan keluar, yang pada gilirannya mampu meningkatkan citra pemerintah daerah dimata publik semakin baik. Baca juga: Sepeda Motor Terjaring Hasil Balapan Liar di Pidie Bertambah, dari 6 Menjadi 30 Sebagai pejabat haru terus bersikap dan bertindak sebagai panutan, sebagai motivator dan sebagai rekan kerja yang baik bagi bawahan. Juga harus mampu menempatkan diri dalam interaksi sosial kemasyarakatan sesuai keberadaan kita masing-masing.

"Sehingga kita tampil menjadi teladan, baik ditempat kerja maupun ditengah masyarakat," imbuhnya. (*)
Petahana Jenderal Polisi ( Purn.) Budi Gunawan pejabat tinggi negara setingkat menteri 9 September 2016 Ditunjuk pejabat tinggi negara setingkat menteri Presiden Indonesia Pejabat perdana Zulkifli Lubis Dibentuk 1946 Situs web http://www.bin.go.id/ Kepala Badan Intelijen Negara mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN.

Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Berikut adalah daftar Kepala BIN adalah sebagai berikut: [1] [2] No.

Potret Pejabat Awal masa jabatan Akhir masa jabatan Keterangan 1 Kolonel Zulkifli Lubis 1946 Bernama Kepala Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) 2 Kolonel Pirngadi 5 Desember 1958 10 November 1959 Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BKI) 2 Laksamana Udara TNI (Tit.) Dr.

Soebandrio 1959 1965 Bernama Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) 3 Jenderal TNI Soeharto 1965 22 Agustus 1966 4 Brigadir Jenderal TNI Yoga Soegomo 22 Agustus 1966 22 Mei 1967 Bernama Kepala Komando Intelijen Negara (KIN) 5 Mayor Jenderal TNI Soedirgo 22 Mei 1967 21 November 1968 Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) 6 Mayor Jenderal TNI Sutopo Juwono 21 November 1968 Januari 1974 (4) Jenderal TNI Yoga Soegomo Januari 1974 2 Juni 1989 7 Letnan Jenderal TNI Sudibyo 2 Juni 1989 April 1996 8 Letnan Jenderal TNI Moetojib April 1996 21 Mei 1998 9 Letnan Jenderal TNI Zaini Azhar Maulani 21 Mei 1998 20 November 1999 10 Letnan Jenderal TNI (Purn.) Arie Jeffy Kumaat 20 November 1999 9 Agustus 2001 11 Jenderal TNI (Purn.) A.M.

Hendropriyono 9 Agustus 2001 8 Desember 2004 Bernama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 12 Mayor Jenderal TNI (Purn.) Syamsir Siregar 8 Desember 2004 22 Oktober 2009 13 Jenderal Polisi (Purn.) Sutanto 22 Oktober 2009 19 Oktober 2011 Kepala Badan Intelijen Negara pertama dari unsur kepolisian 14 Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman 19 Oktober 2011 8 Juli 2015 15 Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sutiyoso 8 Juli 2015 9 September 2016 16 Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan 9 September 2016 Petahana [3] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Badan Intelijen Negara • Sekolah Tinggi Intelijen Negara Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "Sejarah Badan Intelijen Negara".

Badan Intelijen Negara. Diakses tanggal 25 November 2015.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

• ^ "Kepala Badan Intelijen Negara". Badan Intelijen Negara .

pejabat tinggi negara setingkat menteri

Diakses tanggal 25 November 2015. • ^ Iqbal, M (9 September 2016). "Resmi Jabat Kepala BIN Budi Gunawan Juga Jadi Jenderal Bintang Empat". detikNews. Diakses tanggal 9 September 2016. pejabat tinggi negara setingkat menteri pranala nonaktif permanen] • Dalam Negeri • Luar Negeri • Pertahanan • Hukum dan HAM • Keuangan • Energi dan Sumber Daya Mineral • Perindustrian • Perdagangan • Pertanian • Perhubungan • Kelautan dan Perikanan • Ketenagakerjaan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kesehatan • Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Sosial • Agama • Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Komunikasi dan Informatika • Sekretaris Negara • Koperasi dan UKM • Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi • Perencanaan Pembangunan Nasional • Badan Usaha Milik Negara • Agraria dan Tata Ruang • Pemuda dan Olahraga • Investasi Setingkat menteri • Halaman ini terakhir diubah pada 19 November 2021, pukul 00.50.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007; b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua pejabat tinggi negara setingkat menteri Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Mengingat : 1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat tinggi negara setingkat menteri Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007, diubah sebagai berikut : 1.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri : a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal; b. biaya transport pegawai; c. biaya penginapan; d. uang representatif; e. sewa kendaraan dalam kota. (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri : a.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

biaya pemetian; b. biaya angkutan jenazah. (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu : a.

Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri); b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I; c.

Tingkat C untuk Pejabat Eselon II; d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/ Golongan IV; e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III; f. Tingkat F untuk PNS Golongan II pejabat tinggi negara setingkat menteri Golongan I. (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut : a. Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I; b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II; 5.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang- kurangnya 6 (enam) jam; b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain; d.

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri; e.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit; f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering; g.

selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan; h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat tinggi negara setingkat menteri hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; i.

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

(3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h dan i. (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.

(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya. (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan. (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana pejabat tinggi negara setingkat menteri pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.

(4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

pejabat tinggi negara setingkat menteri

Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2008 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI Lampiran.
• Senin, 9 Mei 2022 • Network • Pikiran Rakyat • Gowapos.com • PR Cirebon • PR Cianjur • PR Tasikmalaya • Pedoman Tangerang • PR Bogor • PR Pejabat tinggi negara setingkat menteri • PR Pangandaran • PR Indramayu • PR Bekasi • PRFM News • Seputar Tangsel • Portal Jember • Ringtimes Banyuwangi • Zona Jakarta • Kabar Besuki • Mantra Sukabumi • Lensa Purbalingga • Zona Banten • Lihat Semua • • • PIKIRAN RAKYAT - Kejaksaan Agung ( Kejagung) menegaskan pihaknya tidak ragu memproses hukum siapa pun yang terlibat kasus kelangkaan minyak goreng.

Bahkan, pejabat setingkat menteri pun akan diproses sesuai hukum. "Bagi kami, siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan ini," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 19 April 2022.

Burhanuddin mengatakan pihaknya masih mendalami perkara tersebut ke Kementerian terkait. "Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4 April, dan kami akan dalami, padahal ini pejabat tinggi negara setingkat menteri dan kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan, artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," kata Burhanuddin menegaskan.

Baca Juga: Miris! Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Kasus Suap Izin Ekspor Minyak Goreng Hal itu disampaikan Burhanuddin setelah pihaknya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng. Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang dari pejabat Kementerian Perdagangan yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).

Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.

Baca Juga: Jerome Polin Bagikan Kisah Insipratif Perjalanannya Raih Beasiswa Jepang, Ternyata Hampir Putus Asa Adapun tiga tersangka lainnya adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT). • BLT Minyak Goreng Cair April 2022, Berikut Tiga Dokumen yang Wajib Disiapkan KPM • Mendag Lutfi Buka Suara Setelah Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Ekspor Minyak Goreng • Kejagung Tetapkan 4 Orang Tersangka Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Ada dari Pejabat Kemendag • Indrasari Wisnu Wardhana Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Mendag Dukung Proses Hukum • Miris!

Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Kasus Suap Izin Ekspor Minyak Goreng Terkini

Presiden Jokowi Melantik Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri




2022 www.videocon.com