Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Pada dasarnya perkembangan sistem distribusi mempunyai dinamika sendiri yang terus menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memerlukan pen … gaturan yang perlu disepakati dan ditaati bersama. Jelaskan secara rinci apa yang And ketahui tentang peraturan berdasarkan hak terkait dengan dinamika perkembangan sistem distribusi! I dari ! 1. Jelaskan letak geografis Indonesia! (IPS KD 3.2) Jawab: . 2. Apa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan memiliki letak yang strategis?

(IPS … KD 3.2) Jawab: 3. Bacalah bacaan berikut! Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain. Jelaskan pokok pikiran pada teks di atas! (Bahasa Indonesia KD 3.7) Jawab: . 4. Sebutkan suku yang mendiami wilayah Sumatra Barat! (PPKn KD 3.4) Jawab: . 5. Berasal dari manakah suku Gumbak Cadek?

(PPKn KD 3.4 Jawab: . Indahnya Keragaman di Negeriku 4 - 2 / PN 19​ Apa saja jenis pajak penghasilan perusahaan? Selain PPh 21 badan usaha, Klikpajak by Mekari akan menunjukkan bahwa macam-macam pajak perusahaan adalah termasuk pajak Wajib Pajak Badan perusahaan ini. Sebagai badan usaha, sudah seharusnya mengetahui dan memahami apa saja jenis pajak yang menjadi kewajibannya.

Setidaknya ada 8 jenis PPh atau jenis pajak penghasilan badan usaha (pajak badan usaha) atau pajak perusahaan yang wajib diketahui Sobat Klikpajak. Bicara tentang pajak, satu hal yang pasti pajak perusahaan adalah termasuk menyetorkan PPh 21 badan usaha yang memungut pajak penghasilan dari gaji karyawan. Sekilas tentang Pajak Penghasilan Secara umum, pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, Pajak Penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang diterima selama satu Tahun Pajak. Selain perseorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Artinya, pemungutan atau penarikan pajak juga diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.

Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV/commanditaire venootschap) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan berkewajiban membayar pajak. Berikut pembahasan mengenai 8 jenis pajak perusahaan termasuk pajak PPh 21 badan usaha atau jenis PPh yang berlaku bagi badan usaha atau perusahaan.

2.1 Solusi Kelola Pajak Mudah & Cepat dengan Fitur Lengkap Terintegrasi Jenis Pajak Perusahaan atau Jenis PPh Badan Itulah penjelasan umum tentang pajak penghasilan dan secara khusus pajak perusahaan termasuk pajak PPh 21 badan usaha yang menjadi kewajiban wajib pajak badan.

Lalu, apa saja jenis pajak penghasilan badan ( pajak badan usaha) atau pajak perusahaan yang dikenakan pada setiap badan usaha yang didirikan atau berada di Indonesia? Sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, setidaknya ada 8 jenis pajak penghasilan badan usaha atau pajak perusahaan yang diberlakukan. Berikut adalah delapan jenis pajak perusahaan atau jenis PPh perusahaan: 1. Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 15 Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu.

Begitu sebuah perusahaan didirikan atau Sobat Klikpajak memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan.

Jadi, kewajiban berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha perusahaan termasuk pajak PPh 15.

Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) saat Sobat Klikpajak mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan. Wajib Pajak PPh Pasal 15: • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri • Perusahaan asuransi luar negeri • Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi • Perusahaan dagang asing • Perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer) Baca Juga: Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak Penghasilan Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

2. Jenis PPh Perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh Pasal 21adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan, dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi. Bagaimana cara membuat bukti potong PPh 21? Temukan di sini Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan 5 Macam Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Aturan Baru: • Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala • Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas • Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap • Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur • Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun Ilustrasi karyawan yang dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja jadi jenis pajak perusahaan Baca juga tentang Penting!

Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP 3. Jenis Pajak Perusahaan Pasal 22 Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. a. Pihak Pemungut: • Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swsata yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

• Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah; poin tersebut tertuang dalam pasal 22 ayat 1 Apakah bisnis ekspor-impor Sobat Klikpajak saat ini mengalami kendala? Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak b.

Tarif PPh Pasal 22: 1). Atas Impor: • Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) adalah 2,5% x nilai impor, jika tidak menggunakan API maka tarifnya sebesar 7,5% x nilai impor.

• Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD tarifnya 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final). • Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan API adalah 0,5% x nilai impor. 2). Atas Penjualan Hasil Produksi: • Kertas = 0,1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final) • Semen = 0,25% x DPP PPN (tidak final) • Baja = 0,3% x DPP PPN (tidak final) • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (tidak final) • Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya 3).

Atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri tarifnya 0,25% x harga pembelian (Tidak termasuk PPN). Ilustrasi jenis pajak penghasilan yang dipungut dari kegiatan impor Baca Juga : Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing 4.

Jenis PPh Pasal 23 Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Download ebook Panduan Lengkap PPh 23 melalui link ini Beberapa contoh tarifnya: Tarif 15% dari jumlah bruto: • Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.

• Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21. Tarif 2% dari jumlah bruto: • atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. • atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. • atas imbalan jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

141/PMK.03/2015. Sudah tahu? Begini Panduan Lengkap Cara Membuat e-Bupot PPh 23/26 Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha.

Jenis PPh Pasal 25 Angsuran pajak yang berasal dari jumlah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan. Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya.

Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga sanksi pajak per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Angsuran pajak/bulan = (PPh terutang – kredit pajak) / 12 Perusahaan Sobat Klikpajak memanfaatkan insentif pajak pemerintah? Ketahui Apa Saja Implikasi Pemanfaatan Insentif Pajak pada Pelaporan SPT Tahunan 6. Jenis PPh Pasal 26 Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%. PPh Pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Berdasarkan asas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia. Jenis penghasilan yang dipotong: • Dividen • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan • Hadiah dan penghargaan • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau • Keuntungan karena pembebasan utang Ilustrasi wajib pajak luar negeri yang jadi jenis pajak WP Badan termasuk pajak PPh 23 7.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 29 PPh Pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang dikurangi kredit pajak) yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.

PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan. Ketika mengalami lebih bayar, maka harus dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Ketentuan jenis pajak penghasilan badan usaha PPh Pasal 29 Berikut adalah ketentuan dalam penggunaan pasal 29 pada jenis pajak penghasilan (pajak badan usaha) atau pajak perusahaan: a.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu: • PPh 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan. • PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.

b. Wajib Pajak Badan: • Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12 • PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25. Baca juga selengkapnya tentang Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar 8. Jenis Pajak Perusahaan Termasuk Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan.

Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan. Penghasilan yang termasuk PPh Pasal 4 ayat (2): • Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

• Hadiah undian. • Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. • Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Demikian pembahasan singkat tentang 8 Jenis Pajak Penghasilan (pajak badan usaha) atau pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.

Jangan lupa untuk laporkan pajak secara rutin dengan mudah lewat layanan e-Filing Klikpajak.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Cara Lapor Pajak Badan Usaha Sobat Klikpajak dapat dengan mudah melaporkan berbagai akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak pajak perusahaan secara online di software perpajakan mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia di e-Filing Klikpajak by Mekari.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan / Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah. “Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!” Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi: • Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha Nama Wajib Pajak (WP) • Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) • Tanggal pembuatan BPE • Jam pembuatan BPE • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online. Setelah melalui tahap cara daftar NPWP online, berikut cara daftar pajak online dan cara lapor dan cara mengisi SPT Tahunan Badan secara online di e-Filing: • Cara Lapor SPT Tahunan Pajak Badan di e-Filing Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT Tahunan Pribadi berikut ini: • Cara Lapor SPT Pajak Pribadi di e-Filing Contoh bukti lapor pajak perusahaaan Solusi Kelola Pajak Mudah & Cepat dengan Fitur Lengkap Terintegrasi Bukan hanya mudah dalam melakukan pelaporan SPT jenis PPh atau berbagai jenis pajak perusahaan, Klikpajak.id juga dapat memudahkan urusan perpajakan lainnya Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform. “Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.” Berikut adalah Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan perusahaan lebih efektif dan efisien.

Tunggu apalagi? Segera aktifkan akun Klikpajak sekarang juga dan nikmati kemudahan mengelola berbagai jenis pajak yang jadi kewajiban perusahaan. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
Menu • Aplikasi & Fitur • Manfaat OnlinePajak • Hemat Waktu Kelola Pajak Secara Otomatis • Perkecil Risiko Ketidakatuhan Pajak • Terima Pembayaran Lebih Cepat • Permudah Kepatuhan Pajak • Kolaborasi dengan Rekan Kerja Anda • Fitur & Aplikasi OnlinePajak • Invoice • Buat Invoice, Hitung, Setor dan Lapor PPN & PPh Final • e-Bukti Potong PPh 23/26 • Rekonsiliasi dan Rekapitulasi • Kirim Faktur & Notifikasi Email Delivery • Validasi NPWP – Alokasi NPWP – Laporan Audit • CSV Bulk Upload – FTP Access • Integrasi ERP, Software Akunting & Kustom API • Migrasi e-Faktur Desktop – Impor Data Lawan Transaksi – QR Code Scanner • Sinkronisasi Transaksi Pembelian • Payroll • Hitung, Setor & Lapor PPh 21 • Hitung Gaji & BPJS Otomatis • Integrasi, Impor CSV Data Karyawan & Kustom API • Slip Gaji • Portal Karyawan • Platform Lainnya • Bayar Pajak Online • e-Billing & PajakPay • e-Filing PPh 23/26 • e-Filing • e-Filing Prioritas • SPT Tahunan Badan • SPT Tahunan Pribadi • Lihat Fitur Selengkapnya • Mengapa OnlinePajak • Untuk Bisnis Anda • Smart Cloud & Akses Multiguna • Perlindungan dan Kerahasiaan Data Terjamin • Premium Support • Untuk Fungsi & Industri Bisnis Anda • Success Stories • Industri: e-Commerce & Marketplace • Portal Konsultan Pajak • Harga • Partner • Partner Kami • Konsultan Pajak • Aplikasi Akuntansi & ERP • Bank • Integrasi • Integrasi Xero • Integrasi Deskera • Integrasi Odoo • Sumber • Kalender Pajak 2022 • E-Books, Artikel & Events • e-Book Gratis • Blog & Artikel • Events • Tentang Kami • Support & FAQ • Tentang OnlinePajak • Karier • Informasi Lainnya • Kurs Pajak • Kantor Pajak • Peraturan Pajak • Login Pengertian Tarif Pajak Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain: • Tarif Progresif (a progressive tax rate). • Tarif Degresif (a degressive tax rate). • Tarif Proporsional (a proportional tax rate). • Tarif Tetap/regresif (a fixed tax rate).

Tarif Progresif Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti: • Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%. • Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.

• Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajakya 25%. • Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%. Tarif Degresif Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

Tarif Proporsional Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

Tarif Tetap/Regresif Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Pada dasarnya tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak.

Nah, mari simak ulasan pengelompokan pajak di bawah ini. Pengelompokan Pajak Berdasarkan golongannya pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain (contoh: Pajak Penghasilan (PPh)). Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain (contoh: Pajak Pertambahan Nilai). Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi 2 sifat, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang melihat dan memerhatikan keadaan wajib pajak.

Jadi, pajaknya berpangkal pada subjeknya (contoh: Pajak Penghasilan (PPh)). Sedangkan pajak objektif memiliki arti sebaliknya (contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)). Selanjutnya, berdasarkan lembaga pemungutannya. Lembaga pemungutan pajak terbagi menjadi 2, yaitu pusat dan daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajaknya digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara (contoh: PPh, PPN, Bea Meterai, dan PPnBM).

Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak daerah. Pajak daerah sendiri terdiri dari Pajak Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan).

Lakukan Kewajiban Perpajakan dengan OnlinePajak Kini melakukan kewajiban perpajakan sudah semakin mudah.

Anda dapat melakukan hitung, setor dan lapor kapan saja dan di mana saja hanya dengan sekali klik dalam satu aplikasi terpadu. Semua itu bisa Anda mulai bersama OnlinePajak. OnlinePajak merupakan aplikasi berbasis web, sehingga Anda hanya perlu gadget yang terhubung dengan jaringan internet.

OnlinePajak memiliki hitung otomatis yang mampu membantu Anda dalam menghitung seberapa besar pajak terutang yang perlu Anda setorkan. Bayar pajak pun dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui fitur PajakPay OnlinePajak. Jangan lupa, setelah setor pajak, laporkan pajak Anda melalui fitur e-Filing OnlinePajak. Membuat faktur pajak, melaporkannya, mengirimkannya kepada klien pun dapat Anda lakukan di aplikasi OnlinePajak.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang! 1. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pajak, adalah . a. Iuran wajib kepada negara sesuai UU dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung b. Iuran yang harus dibayar wajib pajak dan akan memperoleh balas jasa secara langsung c. Iuran wajib pajak yang dibayar dengan sukarela d. Iuran yang diatur dengan undang-undang dan bersifat sukarela 7. Perhatikan jenis-jenis pajak di bawah ini 1) Pajak iklan 2) Bea masuk 3) Pajak bumi dan bangunan 4) Pajak peftunjukan 5) Bea materai 6) Pajak Barang mewah 7) Pajak kekayaan 8) Pajak penghasilan Berdasarkan data diatas yang termasuk pajak langsung ditunjukkan pada nomor.

a. 1, 6,7 b. 2,3,8 c. 1,3,5 d. 2,4,5 11. Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang sendiri, dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada wajib pajak system ini dinamakan .

a. Rental Offcial system b. Official assessment system c. Withholding system d. Selft assessment system 12. Cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan UU. COntohnya penghasilan seseorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya dinamakan . a. Stelsel Simbolatif b. Stelsel Campuran c.

Stelsel Fictive d. Stelsel Riil
Ada bermacam-macam jenis Pajak Penghasilan (PPh) tergantung dari objek dan subjek yang dikenakan. Mekari Klikpajak akan mengulas pajak penghasilan secara lengkap, mulai dari apa itu PPh, jenis-jenis PPh, objek PPh, subjek PPh, tarif PPh hingga contoh perhitungan PPh. Ingin mengetahui lebih mendalam tentang Pajak penghasilan atau apa itu PPh, dan apa saja jenis-jenis PPh, kemudian yang termasuk dalam subjek PPh, hingga berapa besar tarif PPh, objek pajak penghasilan adalah, temukan jawabannya dalam uraian secara komprehensif mengenai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak ini.

Sobat Klikpajak akan dipandu mengenai pemahaman pajak penghasilan ini dari dasarnya, yakni pengertian dan jenis pajak penghasilan yang ada hingga contoh perhitungan PPh yang dapat dijadikan panduan untuk menghitunganya.

Sehingga diharapkan dapat membantu Sobat Klikpajak lebih memahami pajak penghasilan serta batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh. Seperti kita tahu, ada beberapa jenis PPh yang pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT pajaknya harus dilakukan melalui fitur e-Bupot Unifikasi. Apa saja jenis PPh yang bukti potong dan SPT-nya dibuat melalui eBupot Unifikasi? Terus simak penjelasan dari Klikpajak.id tentang masing-masing pajak penghasilan di bawah ini.

4.1 Mudah Kelola Pajak Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Apa itu PPh, Jenis PPh, Subjek PPh & Objek Pajak Penghasilan adalah? a. Apa itu PPh atau Pajak Penghasilan? Definisi Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengalami empat kali perubahan, yakni: • Undang-Undang Akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. b. Kategori Pajak Penghasilan Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni: • PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha • PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri Ilustrasi penghasilan yang jadi objek Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha Penghasilan Baca Juga : Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing Apa Saja Objek Pajak Penghasilan Secara garis besar, objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak, yakni: a.

Penghasilan sebagai Objek Pajak Objek PPh dalam UU PPh dirincikan sebagai berikut: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini 2.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 3. Laba usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal • Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan 5.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha pengembalian pajak 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 8.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 14. Premi asuransi 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak 17. Penghasilan dari usaha berbasis industri 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 19. Surplus Bank Indonesia. Buat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN tanpa install aplikasi hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari.

Coba sekarang! b. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah: • Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi • Penghasilan berupa hadiah undian • Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura • Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan • Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Subjek pajak penghasilan adalah setiap warga wajib pajak Siapa Saja Subjek Pajak Penghasilan Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pendaftaran diri sebagai WP dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Jenis Subjek PPh Merujuk pada UU PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya: 1.

Subjek PPh Orang Pribadi Wajib Pajak Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPh Orang Pribadi (OP) ini terdiri terdiri dari: a.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Subjek PPh OP Dalam Negeri Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak Besar PTKP yang ditetapkan sebesar: • Rp15.84.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi • Rp1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin • Rp15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (1) • Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga b.

Subjek PPh OP Luar Negeri Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Buat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 lebih mudah dan cepat karena langsung tarik data dari laporan keuangan online hanya dengan e-Bupot Klikpajak by Mekari.

Coba sekarang! 2. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi Apa maksud dari warisan yang belum berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha ini sebagai subjek pajak?

Masih merujuk pada UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan. “Artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Katika warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.” Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.

Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti.

Kenapa? Karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya. Apakah Sobat Klikpajak baru merintis usaha? Ketahui Solusi Pajak bagi ‘Startup’ yang Lagi Bakar Duit 3. Subjek PPh Badan Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya.

Subjek PPh Badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan ini terdiri dari: • Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. • Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Subjek PPh Badan Usaha Tetap (BUT) Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak padan badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT umum sebesat 25% seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Apa Saja Jenis Pajak Penghasilan? Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh, di antaranya: a. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 21 Definisi PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

1. Objek PPh Pasal 21 Objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya: • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur • Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2. Subjek yang dikenakan PPh 21 Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

3. Subjek Pemotong PPh 21 Namun jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi jenis PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahan/pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh Pasal 21. Pihak pemotong/perusahaan/pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara.

Berikutnya, sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 21, akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut. Baca Juga : Tutorial Cara Mudah Bayar Pajak Online di eBilling Klikpajak Ilustrasi Pajak Penghasilan yang dikenakan pada kegiatan ekspor-impor 2.

Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 22 Definisi PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

a. Objek PPh Pasal 22 Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah: • Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya • Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran • Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA • Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); diatur dalam pasal 22 e • Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi • Penjualan kendaraan akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor • Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir • Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan • Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan; diatur dalam pasal 22 ayat 1 b.

Subjek yang dikenakan PPh 22 Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Mau tahu cara kelola pajak bisnis yang mudah dan cepat? Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! c. Subjek pemotong PPh 22 Subjek yang memotong PPh Pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni: Pemungut atau berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha memotong PPh 22 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang 2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang 3.

Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: • PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) • Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Baca Juga: Pajak Penghasilan Final: Objek, Tarif dan Perhitungan PPh Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri 2.

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri hilir; 5.

Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: • Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; • Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

6. Sesuai dengan PMK No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ilustrasi Pajak Penghasilan yang dipotong dari perolehan hadiah 3.

Pajak penghasilan Jenis PPh Pasal 23 Definisi jenis PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. a. Objek Pajak Penghasilanh Pasal 23 adalah (Objek PPh 23) Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 23 ini di antaranya: • Dividen • Bunga • Royalti • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta seperti pajak sewa kendaraan, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan • Imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Khusus untuk objek PPh 23 atau objek pajak penghasilan adalah: Secara terinci yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, khusus untuk objek PMK PPh 23 Jasa di antaranya: • Penilai ( appraisal) • Aktuaris • Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan • Hukum • Arsitektur • Perencanaan kota dan arsitektur landscape • Perancang (design) • Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT) • Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) • Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) • Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara • Penebangan hutan • Pengolahan limbah • Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services) • Perantara dan/atau keagenan • Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) • Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI • Pengisian suara ( dubbing) dan/atau sulih suara • Mixing film • Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder • Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan • Pembuatan dan/atau pengelolaan website • Internet termasuk sambungannya • Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program • Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi • Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi • Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat • Maklon • Penyelidikan dan keamanan • Penyelenggara kegiatan atau event organizer • Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan • Pembasmian hama • Kebersihan atau cleaning service • Sedot septic tank • Pemeliharaan kolam • Katering atau tata boga • Freight forwarding • Logistik • Pengurusan dokumen • Pengepakan • Loading dan unloading • Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis • Pengelolaan parkir • Penyondiran tanah • Penyiapan dan/atau pengolahan lahan • Pembibitan dan/atau penanaman bibit • Pemeliharaan tanaman • Permanenan • Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan • Dekorasi • Pencetakan/penerbitan • Penerjemahan • Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh • Pelayanan pelabuhan • Pengangkutan melalui jalur pipa • Pengelolaan penitipan anak • Pelatihan dan/atau kursus • Pengiriman dan pengisian uang ke ATM • Sertifikasi • Survey • Tester • Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! b. Subjek yang dikenakan PPh 23 Jenis PPh Pasal 23 ini dikenakan pada: • Wajib pajak dalam negeri • BUT c. Subjek pemotong PPh 23 Pihak atau subjek yang memungut atau memotong jenis PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua kategori, yakni: 1. Pemotong PPh 23 Bentuk Badan • Badan pemerintah • Subjek pajak badan dalam negeri • Penyelenggara kegiatan • Bentuk usaha tetap • Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 2. Pemotong PPh 23 oleh Orang Pribadi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh 23.

Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu: • Akuntan • Arsitek • Dokter • Notaris • Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Ilustrasi Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari bunga obligasi/surat berharga 4. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final Definisi PPh Pasal 4 ayat 2 atau juga disebut PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Istilah ‘Final’ di sini artinya pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak. a. Objek PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa: • Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia • Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara) • Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing • Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian • Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya • Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa • Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh perusahaan modal ventura • Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi • Penghasilan dari usaha real estate • Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan • Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah b.

Subjek yang dikenakan PPh 4 ayat (2)/PPh Final Jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Baca Juga: Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha c. Subjek pemotong PPh 4 ayat (2)/PPh Final Pemungutan jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu.

Pihak pemungut ini terdiri dari wajib pajak badan yang ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemungut PPh pasal 4 ayat (2) tanpa ditunjuk, di antaranya: 1. Wajib Pajak Badan Sebagai pemungut, wajib pajak badan ini ditunjuk untuk memotong jenis PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya: • Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk • Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli • Akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi • Penyelenggara undian • Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayar dividen • Pengusaha jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak 2.

Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai pemungut, wajib pajak orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya: • Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak • Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas tanah/bangunan Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: • Akuntan, arsitek, notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri Alur pemotongan PPh 4 ayat (2) Pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

Namun jika WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)oleh si pihak pemotong tersebut.

Apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek jenis PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut. Ilustrasi pengusaha UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan 5. Pajak Penghasilan Jenis PPh Final PP 23/2018 Jenis PPh Final ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

a. Objek PPh Final PP 23/2018 Objek yang pajak pernghasilan final berdasarkan PP 23 UMKM ini adalah penghasilan dari usaha yang dijalankan dengan jumlah penghasilan atau omzet/peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar dalam setahun. b. Subjek yang dikenakan PPh Final PP 23/2018 Sedangkan pihak atau subjek yang dikenakan jenis PPh Final PP 23/2018 ini adalah para pelaku usaha yakni usaha kecil dan menengah (UKM). c. Subjek pemotong PPh Final PP 23/2018 Pelaku usaha sebagai subjek yang dikenakan jenis PPh Final PP 23/2018 ini menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya setiap bulan pada tahun pajak berjalan.

Peraturan pajak terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021, bagi WP yang menggunakan tarif PPh Final 23/2018 dan memiliki omzet di bawah Rp500.000.000 bebas PPh Final UMKM ini. Ilustrasi kapal pesiar yang merupakan pengangkutan pelayaran jadi objek Pajak Penghasilan 6. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 15 Definisi PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh.

a. Objek PPh Pasal 15 Objek jenis PPh atau yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 di antaranya: • Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari charter penerbangan dalam negeri • Penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk usaha pelayaran • Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia maupun luar negeri untuk usaha pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri • Nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang punya kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang pada orang pribadi atau badan di Indonesia • Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk pemakaian bahan baku Baca Juga: Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak Penghasilan b.

Subjek yang dikenakan PPh 15 Jenis PPh 15 ini dikenakan pada: • Perusahaan pelayaran • Perusahaan pelayaran dalam negeri • Perusahaan pelayaran asing • Perusahaan maskapai penerbangan internasional • Perusahaan asuransi asing • Wajib pajak luar negeri/asing yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia tapi tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B/Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) • Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah (BOT/build-operate-transfer) c.

Subjek pemotong PPh 15 Sedangkan untuk pihak atau subjek yang memotong jenis PPh Pasal 15 adalah: • Pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, untuk objek pajak charter penerbangan dalam negeri • Perusahaan pelayaran yang apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang • Bagi perusahaan pelayaran dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka perusahaan akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang • Dalam hal pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh terutang • Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak yang membayar/ mencharter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang untuk usaha pelayaran/penerbangan luar negeri • Penghasilan selain berdasarkan perjanjian charter, maka perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri untuk usaha pelayaran/penerbangan luar negeri • Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional, yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak.

PPh terutang disetor sendiri oleh wajib pajak. Ilustrasi gedung perkantoran salah satu objek Pajak Penghasilan dari penilaian kembali aktiva tetap 7.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 19 Dalam UU PPh No. 36/2008, pada Pasal 19 disebutkan: (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Atas dasar itulah, diterbitkannya PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Artinya, perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. a. Objek PPh 19 atau objek penilaian kembali aktiva Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap: • Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan • Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak b.

Subjek PPh 19 Jenis PPh Pasal 19 ini dikenakan pada wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Penghasilan dari saham yang diperoleh di luar negeri jadi objek Pajak Penghasilan 8. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 24 Definisi PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut.

Dengan demikian tidak terkena pajak berganda. a. Objek PPh Pasal 24 Objek pajak penghasilan jenis PPh Pasal 24 ini dikenakan atas: • Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.

• Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.

• Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. • Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. • Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

• Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha tempat lokasi penambangan berada. • Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. • Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Penghasilan luar negeri yang bisa jadi pengurang pajak Sumber penghasilan kena pajak yang bisa digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia adalah: • Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.

• Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak. • Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak.

• Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. • Pendapatan dari BUT di luar negeri. • Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.

• Keuntungan dari pengalihan aset tetap. • Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT). b. Subjek yang dikenakan PPh 24 Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh Pasal 24. c. Subjek pemotong PPh 24 Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh Pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta/aset di luar negeri.

Ilustrasi pedagang pengecer yang juga sebagai subjek Pajak Penghaslian 9. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 25 Definisi PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

a. Objek PPh Pasal 25 Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak.

b. Subjek yang dikenakan PPh 25 Jenis PPh 25 ini dikenakan pada: • Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa • Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa c.

Subjek pemotong PPh 25 Pajak penghasilan jenis PPh Pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau pemotongnya, akan tetapi wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi yang melakukan usaha ini menyetor sendiri kewajiban PPh 25 ini dan tidak bisa diwakilkan. Ilustrasi warga negara asing yang bekerja di Indonesia jadi objek Pajak Penghasilan 10. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 26 Definisi pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri.

a. Objek PPh Pasal 26 Objek atau penghasilan yang dikenakan jenis PPh Pasal 26 di antaranya: • Dividen • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan • Imbalan dan penghargaan • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya • Keuntungan karena pembebasan utang Dear Pebisnis, Begini Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 b.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Subjek yang dikenakan PPh 26 Jenis PPh 26 ini dikenakan pada dua kategori wajib pajak yakni seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri yakni: • Pengoperasian Usaha di Indonesia Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

• Memperoleh Penghasilan dari Indonesia Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Subjek pemotong PPh 26 Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, seperti gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya kepada wajib pajak Luar Negeri, wajib memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh 26 ini. Ilustrasi menghitung Pajak Penghasilan Kurang Bayar 11. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 29 Definisi PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan atau PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, jenis PPh 22, jenis PPh 23, jenis PPh 24) dan PPh Pasal 25.

a. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 29 Jenis PPh 29 ini dikenakan pada: • Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu • Wajib pajak badan Baca Juga: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar Aturan melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang Wajib pajak wajib melunasi kurang bayar pajak yang terutang tersebut sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak itu wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir.

Jika tahun buku tidak dengan tahun kalender, misal dimulai dari 1 Juli hingga 30 Juni tahun depan, maka kekurangan wajib akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan. Karyawan Indonesia dan karyawan warga negara asing jadi subjek Pajak Penghasilan 12. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 21/26 Definisi PPh Pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Objek PPh 21/26 Sesuai dengan definisi di atas, maka yang menjadi objek PPh 21/26 adalah: akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak Gaji • Honorarium • Upah • Tunjangan • Pembayaran lain dengan dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lain Apa perbedaan PPh 21 dan PPh 26?

Perbedaan PPh pasal 21 dan PPh Pasal 26 adalah terletak pada subjek yang dipotong, yakni jika PPh 21 diperuntukkan bagi WP Pribadi dalam negeri, sedangkan PPh 26 dikenakan pada WP Pribadi luar negeri (WNA/Warga Negara Asing). b. Subjek yang dikenakan PPh 21/26 Sama seperti penjelasan pada pengertian di atas, maka subjek PPh 21/26 adalah wajib pajak pribadi karyawan/pegawai maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja diperusahaan swatsa/instansi pemerintah maupun pekerja bebas atau pengusaha.

c. Subjek pemotong PPh Pasal 21/26 Pihak pemotong atau yang memungut pajak penghasilan pasal 21/26 ini sesuai UU PPh terkait jenis PPh 21 dan PPh pasal 26 ini sama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bagaimana Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan? 13. PPh Pasal 23/26 Pengertian dari jenis PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Terkait objek dan subjek yang dikenakan serta pemotong PPh Pasal 23/26 sesuai UU PPh untuk jenis PPh Pasal 23 dan PPh pasal 26 ini sama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Berapa Tarif Pajak Penghasilan? Setiap jenis-jenis PPh ditetapkan besar tarif pajak berbeda-berbeda sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU PPh. Berikut besar tarif PPh dari masing-masing pajak penghasilan: a.

Tarif PPh 21 Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang memiliki NPWP dan tidak punya NPWP, adalah: 1. Tarif PPh 21 memiliki NPWP Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Atau sama halnya dengan tarif PPh Pasal 21 dengan ketentuan besar akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak adalah: • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun • 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 – Rp250.000.000 per tahun • 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 per tahun • 30% untuk penghasilan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 per tahun • 35% untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000 per tahun (aturan terbaru dalam UU HPP) • Untuk WP yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP Baca Juga: Aturan Pajak Karyawan Magang dan Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Magang 2.

Tarif PPh 21 tanpa NPWP Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan namun tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak penghasilannya dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan terhadap yang memiliki NPWP, yakni: • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

• Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha bersifat tidak final.

• Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Ilustrasi tarif Pajak Penghasilan Impor 2.

Tarif PPh 22 Besar tarif atau pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah: a. Atas impor • Bagi yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor • Bagi non-API = 7,5% x nilai impor • Bagi yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang b. Atas pembelian barang Pembelian barang ini dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD, yakni: = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final) c.

Atas penjualan hasil produksi Penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: • Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) • Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) • Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) • Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) d.

Atas penjualan hasil produksi Penjelasan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: • Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final • Selain penyalur/agen bersifat tidak final e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan, yaitu: = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN) f.

Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir Impor beberapa komoditas tersebut bagi importir yang menggunakan API, dengan tarif sebesar: = 0,5% x nilai impor.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Baca Juga : Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir g. Atas penjualan • Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20 miliar • Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 miliar • Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 m2. • Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10 miliar dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.

• Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk (BM) yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final. Ilustrasi tarif pajak hadiah 3. Tarif PPh 23 Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar: • 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan • 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya • 100% atau dua kali lipat tarif standar PPh 23, jika tidak memiliki NPWP Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP ini maka besar tarifnya menjadi: • 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan • 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tarif Khusus PPh 23 Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni: • 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan • 20% dari DPP jika penerima berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional • 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT • Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21 Lapor SPT PPh Unifikasi lebih mudah dan cepat di e-Bupot Unifikasi Klikpajak by Mekari.

Coba Gratis sekarang! 4. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh 4 ayat (2) ini, di antaranya: • 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, diskonto SBI (Surat Berharga Indonesia) • 5%-15% untuk penghasilan dari bunga obligasi • 0-10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi • 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham 5.

Tarif PPh Final PP 23/2018 Besar tarif PPh Final untuk UKM berdasarkan PP No. 23/2018 ditetapkan sebesar 0,5% dari penghasilan atau total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan.

Pembayaran PPh Final PP 23/2018 ini dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Ilustrasi usaha penerbangan yang jadi objek Pajak Penghasilan 6. Tarif PPh 15 Besar tarif pajak penghasilan pasal 15 di antaranya: a. Atas ‘charter’ penerbangan dalam negeri • PPh terutang = 30% x Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN) • Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha = 6% x Peredaran Bruto • Tarif efektif PPh terutang = 1,8% x peredaran bruto (1,8% berasal dari 6% x 30%) • Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

b. Atas pelayanan dalam negeri • PPh terutang = 30% NTPN • NTPN = 4% x Peredaran Bruto • Tarif efektif PPh terutang = 30% x 4% Peredaran Bruto = 1.2% x Peredaran Bruto dan bersifat final c. Atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri • Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar = 6% dari peredaran bruto • Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri sebesar = 2,6% dari peredaran bruto dan bersifat final d.

Atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia • Penghasilan neto = 1% dari nilai ekspor bruto • Pajak penghasilan terutang = 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final • Khusus dari negara mitra P3B = tarif pajak terutang disesuaikan tarif BPT (Branch Profit Tax) dari suatu BUT tersebut e.

Atas kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak • Penghasilan neto sebesar = 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku • PPh terutang sebesar = 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku • Ketentuan tarif norma sebesar = 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan DJP 7.

Tarif PPh 19 • Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh bersifat final sebesar = 10% • Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

8. Tarif PPh 24 Karena PPh Pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan Pasal 17 ayat 1 UU PPh, yakni tarif pajak progresif. 9. Tarif PPh 25 Tarif jenis PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha atau badan tertentu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha. Pajak ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak.

Baca Juga: Cara Menghitung Pajak Kendaraan, Tarif Progresifnya dan Aturan Lapor SPT Pajaknya 10. Tarif PPh 26 Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak (tax treaty) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah, sesuatu ketentuan yang berlaku. Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan. Besar tarif PPh 26 ditetapkan sebesar: a.

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Jumlah Bruto Tarif 20 persen dari jumlah bruto yang dikenakan atas: • Dividen • Bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman) • Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset/harta • Imbalan/insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan • Hadiah dan penghargaan • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya • Premi swap dan transaksi lindung lainnya • Perolehan keuntungan dari penghapusan utang b.

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Perkiraan Penghasilan Neto Tarif 20 persen dari perkiraan penghasilan neto ini dikenakan atas: 1. Penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar dan pesawat terbang ringan.

2. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual. 3. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah: • 0% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang • 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang • 5% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang • Pengalihan atau penjualan saham.

Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual. Buat dan kelola Bukti Potong PPh Pasal 23/26 lebih mudah dan cepat hanya di e-Bupot Unifikasi Klikpajak by Mekari. Coba sekarang! c. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Laba Bersih Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan.

Atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia d. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari BUT di Indonesia Tarif PPh 26 dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia ini adalah yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu BUT di Indonesia.

Pengenaan tarif ini dikecualikan atas penghasilan tersebut jika penghasilan itu ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat: • Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta Pendiri • Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut • Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan • Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersial e.

Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20% Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Contoh Perhitungan dan Penggunaan Tarif Pajak Penghasilan Seperti apa rumus dan contoh perhitungan dari masing-masing jenis pajak penghasilan tersebut, berikut rinciannya: 1.

Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Karena pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak progresif, maka contoh perhitungannya seperti berikut ini: a. Memiliki NPWP Pak Kelik seorang pekerja lepas dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp95.000.000 dan Pak Kelik memiliki NPWP.

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah: Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah: = 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000 = 15% x Rp35.000.000 = Rp5.250.000 = Rp3.000.000 + Rp5.250.000 = Rp8.250.000 b.

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Tidak Memiliki NPWP Pak Kelik pekerja bebas dengan gaji yang diterima sebesar Rp95.000.000, namun Pak Kelik tidak memiliki NPWP. Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah: Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah: = 5% x 120% x Rp60.000.000 = Rp3.600.000 = 15% x 120% x Rp35.000.000 = Rp6.300.000 = Rp3.600.000 + Rp6.300.000 = Rp9.900.000 Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

2. Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 22 Kali ini Klikpajak hanya mengambil contoh untuk perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Barang, dengan ilustrasi sebagai berikut: PT AAA mengimpor barang dari Italia dengan harga faktur senilai US$200.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur.

Bea Masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 15% dan 7%. Kurs pajak pada saat itu sebesar Rp14.000. Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah: No. Diketahui Perhitungan Nilai (US$) a Harga faktur (cost) US$200.000 b Biaya asuransi (insurance) (5% x US$200.000) US$$10.000 c Biaya angkut (freight) (10% x US$200.000) US$20.000 CIF (cost, insurance & freight) (a+b+c) US$230.000 d CIF (dalam rupiah) (US$230.000 x Rp14.000) Rp3.220.000.000 e Bea masuk (15% x Rp3.220.000.000) Rp483.000.000 f Bea masuk tambahan (10% x Rp3.220.000.000) Rp225.400.000 Nilai Impor (d+e+f) Rp3.928.400.000 a.

Perhitungan jika PT AAA memiliki API = Tarif PPh 22 bagi yang memiliki API x Nilai Impor = 2,5% x 3.928.400.000 = Rp98.210.000 b. Perhitungan jika PT AAA tidak memiliki API = Tarif PPh 22 bagi yang tidak memiliki API x Nilai Impor = 7,5% x Rp3.928.400.000 = Rp294.630.000 3. Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 23 Untuk ilustrasi perhitungan PPh Pasal 23 ini selengkapnya bisa dilihat di Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

4. Rumus dan Contoh Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Sebagai ilustrasi, Pak Kelik menyimpan uang di Bank AAA dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun. Atas deposito tersebut, Pak Kelik menerima bunga setiap bulannya sebesar Rp40.000.000. Maka PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong Bank AAA adalah: Pajak deposito per bulan: = Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) untuk deposito x bunga per bulan = 20% x Rp40.000.000 = Rp8.000.000 Pajak deposito per tahun: = Pajak bunga deposito per bulan x 12 bulan = Rp8.000.000 x 12 = Rp96.000.000 5.

Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Final PP 23/2018 Sebagai gambaran pengenaan PPh Final PP 23/2018 pada UKM, selengkapnya bisa Anda lihat tentang Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha? 6. Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 15 Salah satu contoh perhitungan PPh Pasal 15 ini adalah untuk penerbangan dalam negeri, dengan ilustrasi sebagai berikut: PT AAA merupakan perusahaan tekstil asal Jakarta menyewa pesawat terbang dari perusahaan penerbangan PT BBB di Semarang.

Biaya sewa atau carter pesawat tersebut adalah Rp150.000.000. PT BBB merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Maka, PPh Pasal 15 terutang adalah: = Tarif PPh Pasal 15 untuk penerbangan dalam negeri x Biaya Sewa Pesawat = 1,8% x Rp150.000.000 = Rp2.700.000 7. Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 24 PT AAA di Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dari BBB Inc., di Swiss.

BBB Inc., pada 2020 memperoleh keuntungan sebesar US$250.000. Pajak penghasilan badan yang berlaku di Swiss adalah 8,5% dan pajak dividen di Swiss sebesar 35%. Maka, perhitungan pajak atas dividen tersebut adalah: Keuntungan BBB Inc. = US$250.000 Pajak penghasilan atas BBB Inc. = 8,5% x US$250.000 = US$21.250 (-) Laba setelah pajak = US$228.750 Pajak atas dividen = 35% x US$228.750 = US$80.062,5 (-) Dividen yang dikirim ke Indonesia = US$148.687,5 PPh yang dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT AAA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima di luar negeri, yakni US$80.062,5.

Sedangkan PPh Badan atas BBB Inc., sebesar US$21.250 tidak dapat dikreditkan terhadap PPh Terutang atas PT AAA, karena pajak tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PT AAA dari luar negeri, melainkan PPh yang dikenakan atas keuntungan BBB Inc., di Swiss.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! 8. Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 25 Ada beberapa cara perhitungan untuk PPh Pasal 25 ini tergantu tempat tinggal dan tempat usahanya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yakni: a. Tempat tinggal dan tempat usaha berada di dalam satu KPP Pak Kelik punya tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha sebagai pedagang pengecer di KPP A dan tidak memilih dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018, maka wajib mendaftarkan NPWP di KPP A.

Pak Kelik memiliki omzet sebesar Rp100.000.000 pada Juni 2020. Maka Pak Kelik hanya diterbitkan NPWP domisili saja, tidak perlu diterbitkan NPWP cabang. Maka, perhitungannya adalah: = 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor = 0,75% x Rp100.000.000 = Rp750.000 Nilai ini dapat dijadikan berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha kredit pajak saat penghitungan pajak pada akhir tahun. b. Tempat tinggal dan tempat usaha berbeda KPP Pak Kelik punya tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat usaha sebagai pedagang pengecer di wilayah KPP B, dan tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018.

Maka Pak Kelik mendaftarkan NPWP di KPP A sebagai NPWP domisili dan juga mendaftarkan NPWP di KPP B sebagai NPWP Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha Lokasi. Di KPP A, Pak Kelik tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, sedangkan di KPP B, Pak Kelik punya kewajiban PPh Pasal 25. Pak Kelik memiliki omzet usaha di wilayah KPP B sebesar Rp80.000.000. Maka, perhitungannya adalah: = 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor = 0,75% x Rp80.000.000 = Rp600.000 Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak pada akhir tahun.

Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dilakukan di KPP A. c. Tempat tinggal dan tempat usaha di lebih dari satu KPP Pak Kelik punya tempat tinggal di KPP A, memiliki 2 tempat usaha sebagai pedagang pengecer di KPP B dan satu tempat usaha lainnya di wilayah KPP C. Pak Kelik tidak memilih dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018. Maka di KPP A, Pak Kelik diterbitkan NPWP domisili, tidak ada kewajiban PPh Pasal 25.

Di KPP B diterbitkan 2 NPWP Cabang atas masing-masing tempat usaha dan memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha. Di KPP C diterbitkan 1 NPWP Cabang atas 1 tempat usaha, PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

Maka, perhitungannya adalah: Lokasi Omzet Sebulan PPh Pasal 25 OPPT Usaha 1 di KPP B Rp25.000.000 Rp187.500 Usaha 2 di KPP B Rp50.000.000 Rp375.000 9. Rumus dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 26 Ilustrasi perhitungan PPh Pasal 26 ini selengkapnya bisa Anda lihat di Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya Buat Bukti Potong PPh dan Lapor SPT Masa PPh Wajib di e-Bupot Unifikasi Dari berbagai jenis pajak penghasilan di atas, ada beberapa PPh yang pembuatan bukti potong pajaknya serta pelaporan SPT Masa PPh-nya harus melalui e-Bupot Unifikasi.

Dari beberapa jenis PPh di atas, pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh yang harus menggunakan eBupot Unifikasi adalah: • PPh Pasal 23 • PPh Pasal 26 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 4 ayat (2) Bagaimana cara kerja eBupot Unifikasi ini, gambarannya dapat dilihat pada artikel Pentingnya e-Bupot Unifikasi untuk Perusahaan Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak Berikut adalah batas waktu pembayaran pajak penghasilan, penyetoran pajak yang dipungut dan penyampaitan SPT Masa/Tahunan Pajak Penghasilan: a. Penyampain SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha tidak melebihi PTKP.

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan. b. Penyampaian SPT Masa a. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak: b.

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu: • Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

• Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. • Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa, selengkapnya dalam tabel berikut ini; No Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat) Batas Pelaporan (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) UU Bidang Perpajakan 1 PPh Pasal 4 (2) Setor Sendiri Tgl.

15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 2 PPh Pasal 4 (2) Pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 3 PPh Pasal 15 Setor Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 4 PPh Pasal 15 Pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 5 PPh Pasal 21 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 6 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl.

20 bulan berikutnya 7 PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 8 PPh 22 Impor Setor Sendiri (dilunasi bersama dengan Bea Masuk, PPN, PPnBM) Saat penyelesaian dokumen PIB – 9 PPh Pasal 22 Impor yang Pemungutan oleh Bea Cukai 1 hari kerja berikutnya Hari kerja terakhir minggu berikutnya 10 PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang 14 hari setelah masa pajak berakhir 11 PPh Pasal 22 Migas Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl.

20 bulan berikutnya 12 PPh Pasal 22 Pemungutan oleh WP Badan Tertentu Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya 13 PPN & PPnBM Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 14 PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 15 PPN atas Kegiatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean Tgl.

15 bulan berikutnya setelah saat terutang pajak Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 16 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 17 PPN dan/atau PPnBM Pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN – 18 PPN & PPnBM Pemungutan Selain Bendaharawan Tgl.

15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 19 PPh 25 WP Kriteria Tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir 20 Pembayaran masa selain PPh 25 WP Kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir d.

Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25: 1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah: • WP OP akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas • WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan) 2.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

c. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak. Agar lebih mudah menghitung, membayar dan melaporkan SPT pajak, gunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari.

Mudah Kelola Pajak Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak. Berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak? Selengkapnya baca Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak untuk Kemudahan Urus Pajak Bisnis disini.

Tunggu apalagi? Aktifkan akun Klikpajak Anda sekarang juga dan langsung manfaatkan fiturnya untuk kelola pajak perusahaan. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) 4.9.

Sebarkan ini: Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tarif, sehingga menjadi jelas pengertian antara tarif dan harga.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Penjelasan, Kegunaan NPWP Beserta Manfaatnya Pengertian Tarif Menurut Para Ahli Ibrahim Pranoto K (1997:55) tarif disebut juga bea atau duty yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara.

Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (import tarif, import duty) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transitu atau transit duty.

Sobri (1997:71) yaitu suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (costum area). Daerah pabean adalah suatu daerah geografis, yang mana barang-barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai (= bea pabean). Aliminsyah, dkk (2002:290-291) Dari pendapat-pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara baik untuk barang yang masuk maupun keluar. Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintahan dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara.

Pengertian Tarif Pajak Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakakan dengan persentase. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Definisi Pajak Menurut Para Ahli Hukum Didunia Pengertian Tarif Pajak Menurut Para Ahli Rismawati Sudirman, SE., M.SA.

dan Antong Amiruddin, SE., M.Si Tarif pajak ialah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. (2012:9) Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha Damayanti SE.

Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. (2010:7) Dwi Sunar Prasetyono Tarif pajak adalah Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur.(2012:31) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Secara umum Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan Dasar untuk menghitung Pajak yang terutang adalah : 1.

DPP Umum Dasar Pengenaan Pajak yang umum digunakan adalah: – Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak – Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

– Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. – Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajakberdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Penjelasan Sistem Perpajakan Di Indonesia Beserta Syarat Dan Asasnya 2. DPP Nilai Lain Nilai Lain adalah suatu Nilai yang Ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. DPP untuk : – Pemakaian sendiri adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor; – Pemberian cuma-cuma adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor; – Penyerahan rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata; – Persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan atas aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar; – Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; – Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual; – Penyerahan jasa biro perjalanan/wisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; – Penyerahan jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskonl.

Pajak masukan yang dibayar oleh PKP yang menggunakan DPP Nilai Lain untuk menghasilkan penyerahan: – Kendaraan bermotor bekas – Jasa biro perjalanan/pariwisata – Jasa anjak piutang tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.

Contoh Dasar Pengenaan Pajak: • Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)aktiva tersebut adalah 70. • Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)piutang bunga adalah nihil.

• Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)piutang adalah 100.

• Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)pinjaman yang diberikan adalah 100. Apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva tidak begitu jelas, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan PSAK 46.

Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui aktiva pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Penyidikan Menurut Para Ahli Penyidik Jenis Tarif Pajak • Tarif Pajak Proporsional/Sebanding Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Contoh: • Untuk PPN terhadap barang kena pajak dikenakan tarif 10%. Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPN Terutang Rp 1.000.000,- 10% Rp 100.000,- Rp 5.000.000,- 10% Rp 500.000,- Rp 7.000.000,- 10% Rp 700.000,- Rp 10.000.000,- 10% Rp 1.000.000,- • Untuk PBB mengunakan tarif 0.5%. • Untuk BPHTB menggunakan tarif 5%. • Tarif Pajak Progresif (Penghasilan) Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

Contoh: Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 • Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% di atas Rp 25.000.000,00 10% Di atas Rp 50.000.000,00 s.d.

Rp 100.000.000,00 15% Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25% Di atas Rp 200.000.000,00 35% Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu: • Tarif Progresif-Proporsional Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar.

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak Tarif Kenaikan Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% – di atas Rp 25.000.000,00 10% 5% Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15% 5% Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25% 5% • Tarif Progresif-Progresif Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin besar.

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk sebagai berikut: Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Fungsi, Ciri, Dan Jenis BUMS Beserta Contohnya Lengkap Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10% Di atas Rp 50.000.000,00 s.d.

Rp 100.000.000,00 15% Di atas Rp 100.000.000,00 30% • Tarif Progresif-Degresif Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin kecil. Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak Tarif Kenaikan s.d.

Rp 25.000.000,00 5% – Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 10% 5% Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 14% 4% Di atas Rp 100.000.000,00 17% 3% • Tarif Pajak Tetap Tarif tetap adalah Tarif pajak yang besarnya jumlah pajak terutang selalu tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan Bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

• Tarif Pajak Degresif Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.

Contoh: Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak s.d. Rp 25.000.000,00 10% Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 9% Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 8% Di atas Rp 100.000.000,00 7% Tarif degresif dibedakan menjadi tiga, yaitu: • Tarif Degresif-Proporsional Adalah tarif yang prosentasenya semakin menurun (kecil ) jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, dan besarnya penurunan dari tarifnya adalah sama besar.

Contoh: Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Penurunan Tarif Pajak yang terhutang Rp 10.000.000,00 25 % – Rp 2.500.000,00 Rp 20.000.000,00 20% 5 % Rp 4.000.000,00 Rp 30.000.000,00 15% 5 % Rp 4.500.000,00 Rp 40.000.000,00 10 % 5 % Rp 4.000.000,00 Tarif Degresif-Degresif Adalah tarif pajak yang presentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, dan besarnya penurunan tarifnya semakin kecil.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Penduduk” Dampak & Permasalahan Terhadap Pembangunan Contoh: Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Penurunan Tarif Pajak yang terhutang Rp 10.000.000,00 40 % – Rp 4.000.000,00 Rp 20.000.000,00 25% 15 % Rp 5.000.000,00 Rp 30.000.000,00 15% 10 % Rp 4.500.000,00 Rp 40.000.000,00 10 % 5 % Rp 4.000.000,00 • Tarif Degresif-Progresif Adalah tarif pajak yang prosentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarifnya semakin besar.

Contoh: Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Penurunan Tarif Pajak yang terhutang Rp 10.000.000,00 40 % – Rp 4.000.000,00 Rp 20.000.000,00 35% 5 % Rp 7.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% 10 % Rp 7.500.000,00 Rp 40.000.000,00 10 % 15 % Rp 4.000.000,00 • Tarif Pajak Marginal Adalah tarif yang segera akan berlaku apabila penghasilan kena pajak Wajib Pajak akan melewati bracket tertentu.

Contoh: Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai PKP sebesar Rp 26.000.000,00. Maka untuk jumlah Rp25.000.000,00 dikenakan tarif 5% sedangkan untuk jumlah Rp berapapun jumlah penghasilan seseorang atau badan usaha dikenakan tarif marginal senbesar 10%.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan • Tarif Pajak Efektif Adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan Wajib Pajak. Penghasilan di sini dapat berarti penghasilan kotor, atau penghasilan neto atau Penghasilan kena Pajak, tergantung pada kebutuhan atau dari segi mana seseorang ingin melihat beban tarifnya.

Contoh: Wajib Pajak yang bernama Pak Budi pada tahun 2001 mempunyai PKP sebesar Rp 300.000.000,00. Jika diterapkan tarif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, maka jumlah pajak yang terutang adalah Rp 71.250.000,00. Tarif efektifnya akan menjadi: 71.250.000 dibagi dengan 300.000.000 = 23,75%. • Tarif Pajak Advalorem Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Contoh: Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dengan besaran tarif menggunakan prosentase. • Tarif Pajak Spesifik Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Contoh: Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dengan besaran tarif menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Tujuan, Manfaat, Dan Peraturan Tax Amnesti Beserta Contohnya Secara Lengkap Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Akuntansi, Ekonomi, IPS, S1, S2, SMA, SMK Ditag #contoh tarif pajak, #fungsi tarif pajak, #jenis tarif pajak, #macam tarif pajak, #pengertian tarif pajak, analisislah objek pajak bumi dan bangunan, asas domisili diterapkan dalam, asas domisili diterapkan dalam undang-undang, contoh dari pajak langsung adalah, contoh pajak objektif, contoh perhitungan pph pasal 23, contoh soal tarif pajak progresif, contoh tarif pajak degresif, daftar objek dan tarif pajak penghasilan 2017, fungsi pajak dalam perekonomian, jurnal pph 23, kasus pajak progresif, kebijakan tarif pajak, macam macam wajib pajak, pajak progresif adalah, pajak progresif mobil, pajak progresif motor, pengertian kuota, pengertian pajak, pengertian tarif menurut para ahli, pengertian tarif progresif, pph pasal 22, pph pasal 24, pph pasal 26, pph pasal 4 ayat 2, rumus perhitungan ppn adalah, rumus tarif pajak efektif, sebutkan ciri ciri self assessment system, sebutkan corak sistem perpajakan di indonesia, sebutkan jenis-jenis pajak yang kamu ketahui, tabel tarif pajak proporsional, tarif pajak degresif contohnya, tarif pajak konstan, tarif pajak merupakan ketentuan, tarif pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan adalah, tarif pajak penghasilan badan, tarif pajak pph 22, tarif pajak progresif Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Pengertian Saraf Parasimpatik – Fungsi, Simpatik, Perbedaan, Persamaan, Jalur, Cara Kerja, Contoh • Higgs domino apk versi 1.80 Terbaru 2022 • Pengertian Gizi – Sejarah, Perkembangan, Pengelompokan, Makro, Mikro, Ruang Lingkup, Cabang Ilmu, Para Ahli • Proses Pembentukan Urine – Faktor, Filtrasi, Reabsorbsi, Augmentasi, Nefron, zat Sisa • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com

Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21) , EKONOMI kelas 11




2022 www.videocon.com