Ppkm kepanjangan dari apa

ppkm kepanjangan dari apa

PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kekinian terdapat istilah PPKM Mikro Darurat, apa itu? PPKM Mikro Darurat ini diberlakukan mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Baca Juga: Skema Pengawasan PPKM Darurat di Medan Disiapkan Pemberlakuan PPKM Mikro Darurat ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus positif Covid-19. Upaya ini menargetkan penurunan penambahan kasus Covid-19 terkonfirmasi hariannya kurang dari 10 ribu per hari.

INFOGRAFIS: PPKM Darurat PPKM Mikro Darurat ini akan mencakup sebanyak 121 kabupaten atau kota. Pemerintah memilih lokasinya berdasarkan indikator laju penularan dan juga kapasitas respon, sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk wilayah yang mendapat level tiga dan empat, maka akan terkena PPKM Mikro Darurat. Seperti apa perbedaan level tiga dan empat? • Level tiga adalah kasus terkonfirmasi mencapai 50 sampai dengan 150 orang per 10 ribu penduduk per minggu.

Perawatan di rumah sakit mencapai 10 sampai dengan 30 orang per 10 ribu penduduk per minggu. Dan angka kematian dua sampai lima jiwa per 10 ribu penduduk per minggu. • Level empat, kasus terkonfirmasi melebihi 150 orang per 10 ribu penduduk per minggu. Dan perawatan di rumah sakit mencapai lebih dari 30 orang per 10 ribu penduduk per minggu. Sedangkan angka kematian lebih dari lima jiwa per 10 ribu penduduk per minggu.

Indikator kapasitas responnya adalah positivity rate yang melebihi 15%. Kontak erat kurang dari lima per kasus terkonfirmasi, dan rata-rata keterisian ranjang rumah sakit atau BOR lebih dari 80%. Baca Juga: Ada Ambulans Kosong Keliling Kota Balikpapan, Begini Kata Jubir Satgas Covid-19 Sementara, selama ini pemerintah sudah menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak 10 April 2020 dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS Apa itu PPKM ? Mari menyimak pengantar berikut ini. Zaman pandemik covid19 belum kunjung mereda yang sudah masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga sekarang.

Jumlah masyarakat yang terinfeksi covid plus jumlah kematian semakin meningkat dari hari ke hari. Perspektif ini harus diatasi dengan karantina wailayah yang ketat dan maksimal untuk mencegah dan menekan penularannya. Mari masuk pada aspek kepanjangan PPKM itu sendiri, yakni : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Istilah PPKM itu berasal dari PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana mobilitas masyarakat dibatasi baik sosial dan jarak.

Tujuannya untuk menekan penularan dan sekaligus memutus mata rantai sehingga berkegiatan normal kembali. Apa itu PPKM, massif atau tidak massif Penerapan PPKM sudah berkembang dari PSBB menuju PPKM Mikro, PPKM Transisi, dan terakhir PPKM Darurat.

Apa itu PPKM, massif atau tidak massif ? Inilah yang menjadi tanda tanya besar, apakah harus ketat atau longgar. Semuanya menghadirkan plus dan minus yang harus diantisipasi supaya obat yang diberikan tepat guna dan tidak keliru. Masyarakat diberikan sosialisasi selama satu pekan untuk belajar/bekerja/beribadah di rumah sebelum ppkm kepanjangan dari apa PPKM.

Dan bantuan pangan atau bantuan sosial (bansos) langsung diberikan supaya masyarakatnya tidak keluar rumah. Secara normatif, ada dua syarat untuk bisa mensukseskan PPKM dapat berjalan secara benar, yakni : pendataan Rt/Rw dan lapor medis. Pendataan Rt/Rw sebagai bentuk apa itu PPKM Pendataan Rt/Rw sebagai bentuk apa itu PPKM merupakan keharusan karena menyangkut masalah hidup atau mati. Hidup untuk bekerja berpeluang terpapar covid19, sementara tinggal di rumah juga berpotensi tidak ada pendapatan.

Untuk Pendataan Rt/Rw kepada penduduknya dilakukan secara cermat baik pendatang dan warga yang menetap. Hadirnya pendataan ini melalui pemutakhiran, maka memudahkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tambahannya adalah mendapatkan informasi atau status warga terkini sehingga tidak keliru. Para warga juga diajak secara persuasif untuk mendaftarkan diri atau mendata ulang sehingga tidak ada penduduk yang terlewatkan.

Lapor medis Lapor media kepada pihak yang berkaitan pasca hasil PCR positif sangat diperlukan. Tujuannya supaya pasien yang bersangkutan dapat diberikan bantuan pangan dari hasil kerjasama atau gotong royong. Tentunya, penderita covid19 dapat melakukan isolasi mandiri dan perawatan melalui online sehingga proses pemulihan berlangsung cepat. Kerjasama dari pihak Rt/Rw sangat dibutuhkan untuk melakukan penyemprotan dan menggalang dana patungan. Koordinasi dari pihak Rt/Rw dengan Puskesmas sangat diperlukan untuk mengetahui status pasien itu sendiri.

Pasien positif juga tidak boleh keluar atau memakai masker ganda yang berfungsi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Persepsi masyarakat tentang apa P PKM ? Ppkm kepanjangan dari apa masyarakat tentang apa itu PPKM sangat beragam, ada yang menyetujui dan ada yang menolaknya. Terlepas dari itu semua bahwa pandemik covid 19 belum berakhir, melainkan memunculkan mutasi varian baru dari covid 19.

Dan varian tersebut lebih ganas dari virus aslinya sehingga aspek inilah yang harus disikapi dengan cermat ppkm kepanjangan dari apa seksama. Masyarakat juga dipusingkan dengan berbagai kondisi yang belum pasti sehingga Pemerintah harus hadir untuk mengatasinya. Semua lapisan masyarakat merasakan dampak covid, seperti pengangguran dimana-mana, pemotongan gaji, dan lainnya.

Bahkan duka ppkm kepanjangan dari apa dihadirkan tidak sedikit menjadikan generasi bangsa mengalami status yatim-piatu. Tentu, prahara ini harus dihentikan bagaimanapun caranya. Persepsi masyarakat yang menyetujui tentang P PKM Lapisan masyarakat sudah mengetahui kepanjangan dari apa itu PPKM. PPKM adalah kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang digunakan untuk mengatasi Pandemik Covid19. Dalam mengatasi juga terdapat solusi medis untuk mengobati dan menyembuhkan para penderita yang terinfeksi virus covid.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak bisa disalahkan karena tujuannya untuk bekerja secara halal. Masyarakat yang menyetujui hadirnya PPKM bukan berarti kelompok orang kaya yang mampu hidup tanpa bekerja. Melainkan mempunyai pandangan untuk melepaskan diri dari pandemik sehingga bisa kembali hidup normal. Aspek ini cukup beralasan karena ketatnya PPKM bisa mempercepat keluarnya bangsa Indonesia dari krisis manusia. Masyarakat yang menolak Masyarakat yang menolak bukan berarti kelompok orang pra-sejahtera yang tidak mampu hidup dengan bekerja.

Lapisan masyarakat tersebut ppkm kepanjangan dari apa bahwa tanpa bekerja untuk hidup di rumah mungkin bisa bertahan lebih dari dua bulan. Pasca dua bulan kemudian, berikutnya apa yang harus dilakukan, apakah tetap terus di rumah atau bagaimana?

Persepsi itulah yang menjadi salah satu alasan yang harus dirundingkan antar berbagai pihak. Masyarakat yang menolak harus dirangkul Pemerintah dan bukan dipaksakan untuk menerimanya. Berikan edukasi kepada masyarakat bahwa dunia pandemik merupakan kejadian yang sebenarnya.

Terakhir, definisi tentang apa itu PPKM tidak bisa dijelaskan secara sederhana karena menyangkut nyawa manusia Indonesia.

Untuk itu, perlu ada vaksin atau terapi pengobatan yang cepat, tepat sasaran, dan mampu menjawab masalah bangsa. Untuk itu, lakukan terus kajian ilmiah di bidang farmasi seperti obat, suntikan, dan lainnya untuk menyelamatkan anak bangsa.

Baca juga : • Selamat Kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Lolos Pendanaan PKM 5 Bidang Tahun 2021 • UMA Launching PMB Tahun Ajaran 2021/2022 • Guest Lecture : Writing And Publishing Research Papers In Indexed Journals Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223 Telepon : (061) 7360168, 7366878, 7364348 Fax : (061) 7368012 CALL CENTER : 0811-6013-888 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Kampus II : Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112 Telepon : (061) 8225602, 8201994 Fax : (061) 8226331 HP : 0811 607 259 © 2022 PDAI - Universitas Medan Area
Jakarta - Apa arti dari PPKM masih banyak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Padahal aturan ini sudah berlaku sejak beberapa bulan lalu. Saat ini pemerintah memberlakukan PPKM dengan kategori level, mulai PPKM level 4, 3, 2 dan 1 sesuai dengan kondisi angka COVID-19 di suatu daerah, baik di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Sebelum istilah PPKM, pemerintah juga memperkenalkan istilah lainnya di awal pandemi COVID-19.

Istilah seperti PSBB, PPKM mikro dan PPKM darurat saat itu awalnya hanya berkisar di sejumlah daerah di mana memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Seiring lonjakan kasus yang cukup tinggi, pemerintah kemudian menetapkan aturan PPKM dengan kategori level per daerah.

Cakupannya juga meluas. Apa Arti dari PPKM: Perjalanan hingga Kini Istilah PPKM diperkenalkan oleh pemerintah di awal tahun 2021 lalu.

Saat itu PPKM berlaku mulai 11 Januari-25 Januari dan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang termasuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19.

Lantaran dianggap belum efektif, pemerintah kemudian memberlakukan aturan baru bernama PPKM Mikro. PPKM mikro pertama kali dimulai 9 Februari-22 Februari 2021 dan berlaku di 7 provinsi dengan sejumlah aturan yang lebih lengkap berdasarkan zonasi, bahkan diawasi mulai level RT/RW. Awal Juli 2021, saat lonjakan kasus COVID-19 imbas varian baru, pemerintah memperkenalkan PPKM darurat. Awalnya PPKM darurat berlaku dari 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Lantaran kasus COVID-19 meningkat tajam, PPKM darurat juga diperluas di 15 daerah di luar Jawa dan Bali.

Di akhir Juli, Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM dengan kategori level terhitung mulai 26 Juli hingga 2 Agustus. Hingga saat ini, PPKM level 4,3,2 dan 1 masih berlaku meski sudah banyak penyesuaian dan banyak daerah yang mengalami penurunan kasus COVID-19.

Baca juga: Cara Masuk Mall Sekarang, Wajib Tahu Sebelum Berangkat Apa Arti dari PPKM: Kategori Level Ada 4 kategori PPKM yang merujuk pada rekomendasi WHO soal situasi Corona di sebuah wilayah.

ppkm kepanjangan dari apa

Berikut maknanya: • Level 1: Angka kasus positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut. • Level 2: Angka kasus positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian kurang dari 2 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

• Level 3: Angka kasus positif COVID-19 antara 50-150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di di rumah sakit antara 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian antara 2-5 kasus per 100 ribu penduduk di daerah tersebut. • Level 4: angka kasus positif lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Informasi tentang apa arti dari PPKM dan seputarnya dapat dicek di halaman selanjutnya. Brilio.net - Sejak kasus penyebaran Covid-19 masuk di Indonesia, pemerintah menetapkan status tanggap kedaruratan untuk menangani pandemi Covid-19. Upaya pemerintah dalam menangani penyebaran kasus Covid-19 ini dilakukan semata-mata demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah ini tentu saja demi membuahkan hasil yang baik. Salah satunya dengan melakukan PPKM, ppkm kepanjangan dari apa merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

ppkm kepanjangan dari apa

Kebijakan ini telah ditetapkan oleh pemerintah pada Januari 2021 lalu. Aturan ini tentu saja akan selalu berganti mengikuti situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di berbagai daerah.

Pada awalnya PPKM diberlakukan pada wilayah Jawa dan Bali. Namun, saat ini pemberlakuan tersebut diperluas ke berbagai wilayah yang memiliki lonjakan tinggi Covid-19. Sebelum adanya pemberlakuan PPKM, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di setiap wilayah di Indonesia. Mengetahui singkatan PPKM sangatlah penting, karena peraturan tersebut akan terus berlangsung jika kondisi Covid-19 terus meningkat.

PPKM ini memiliki level yang berbeda dan disesuaikan menurut level asesmen pada Kabupaten atau Kota. Maka dari itu, masyarakat diharapkan dapat mentaati aturan serta protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI 1. Pengertian PPKM. foto: freepik.com PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dari aturan ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 karena aktivitas dan kegiatan masyarakat yang berpotensi menularkan Covid-19 seperti halnya berkerumun atau tak memakai masker telah dikurangi dan lebih ketat.

PPKM dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Aturan tersebut juga sudah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Nampaknya aturan ini akan terus di dilakukan dan melihat kasus perkembangan Covid-19 di setiap wilayah. 2. Tingkatan PPKM. foto: freepik.com Pada awalnya memang aturan PPKM diberlakukan mencakup wilayah Jawa dan Bali. Namun, seiring berjalannya waktu aturan tersebut diberlakukan pada setiap wilayah yang memiliki lonjakan Covid-19 tinggi. Pemberlakuan pada PPKM dikenal dengan level wilayah 1 sampai dengan 4.

Penetapan ini dilihat dan disesuaikan menurut level asesmen masing-masing Kabupaten atau Kota. Level asesmen ini diukur berdasarkan pada laju transmisi virus, indikator kasus harian Covid-19, tingkat BOR dan pencapaian vaksinasi setiap daerah. 3. PPKM level 1. foto: freepik.com PPKM level 1 ini ditetapkan berdasarkan dengan proses penularan dengan kriteria kasus yang kurang dari 20 banding 100.000 penduduk setiap minggu.

Kemudian, perawatan di RS 5 banding 100.000 penduduk setiap minggu, dan kasus kematian 1 banding 100.000 penduduk setiap minggu. Pencapaian vaksinasi yang dilakukan pada kriteria PPKM level 1 ini juga dilihat dari suntikan dosis 1 dan dosis 2.

Capaian suntikan vaksin dosis 2 ini minimal sebesar 70% dan capaian suntikan vaksin dosis 2 untuk umur diatas 60 tahun atau lanjut usia sebesar 60%. 4. PPKM level 2. foto: freepik.com Kemudian, PPKM level 2 memiliki kriteria berdasarkan laju penularan Covid-19 dengan total kasus terkonfirmasi 20-50 orang banding 100.000 penduduk setiap minggu. Selanjutnya, perawatan rumah sakit total 10-30 banding 100.000 penduduk setiap minggu.

Serta kematian 1-2 per 100.000 penduduk setiap minggunya. Pada level 2 ini, memiliki kriteria tracing kontak erat setiap kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 lebih dari 14, serta BOR kurang dari 60%. 5. PPKM level 3. foto: freepik.com Berbeda dengan level 1 dan 2, PPKM level 3 ditetapkan jika penularan menjadi lebih tinggi dan sektor pelayanan kesehatan menjadi kurang memadai.

PPKM level 3 ini memiliki kriteria, jika jumlah kasus terkonfirmasi positif 50-150 ppkm kepanjangan dari apa 100.000 penduduk setiap harinya. Kemudian yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari 30 banding 100.000 penduduk, serta kasus kematian yang melonjak 2-5 dari 100.000 penduduk setiap minggunya. 6. PPKM level 4.

foto: freepik.com PPKM level 4 akan ditetapkan jika situasi dan kondisi sudah tidak bisa terkontrol dan respon tindakan yang kurang memadai. PPKM level 4 ini ditetapkan dengan kriteria, jika kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 banding 100.000 penduduk setiap minggunya.

Perawatan rumah sakit yang dibutuhkan lebih dari 30 orang serta kasus kematian lebih dari 5 orang setiap minggunya. (brl/tin) • Rekomendasi kuliner khas kampung halaman di ShopeeFood, bikin laper • 7 Cara mencairkan dana JHT Ppkm kepanjangan dari apa Ketenagakerjaan, lengkap dengan syarat • Presiden Jokowi perintahkan sederhanakan dan permudah pembayaran JHT • Selain ketupat, 4 makanan kekinian cocok temani silaturahmi Idul Fitri • Cara cek saldo KIP di HP melalui situs, mudah dan praktis • Cara cek saldo PKH lewat HP secara online, mudah dan praktis • Rekomendasi kuliner khas kampung halaman di ShopeeFood, bikin laper • Pemerintah tetapkan PPKM level 3, tempat makan tutup jam 9 malam (brl/tin)
Jakarta - Sebutan istilah PPKM belakangan jadi banyak disebut usai pemerintah memberlakukan sejumlah pembatasan guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Baru-baru ini, Pemerintah memutuskan untuk menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021. PPKM darurat disebut akan lebih ketat ketimbang PSBB maupun PPKM Mikro yang juga sudah diberlakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali, bahkan yang terbaru ada 15 wilayah luar Jawa-Bali yang turut memberlakukan PPKM darurat mulai hari ini, Senin (12/7).

Baca juga: PPKM Darurat Diperluas ke Luar Jawa-Bali, Ini Daftar 15 Wilayahnya Makna PPKM dan Kepanjangannya PPKM sendiri adalah kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi COVID-19, ppkm kepanjangan dari apa PSBB dan PPKM mikro. Aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diberlakukan 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan istilah baru guna menekan risiko penyebaran yang lebih tinggi di sejumlah daerah dengan nama PPKM.

PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2021 lalu dengan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Lantaran hingga jilid II dinilai belum efektif, muncul istilah baru lainnya yakni PPKM Mikro. PPKM mikro berlangsung mulai 9 Februari-22 Februari 2021 dan berlaku di 7 provinsi dengan sejumlah aturan yang lebih lengkap berdasarkan zonasi, bahkan diawasi mulai level RT/RW.

Di awal Juli 2021, pemerintah kembali memberlakukan istilah PPKM darurat. Hal ini dilakukan imbas lonjakan kasus COVID-19 termasuk dari varian baru.

ppkm kepanjangan dari apa

PPKM darurat berlaku dari 3-20 Juli 2021, khususnya di Jawa dan Bali. Namun seiring kasus yang terus meningkat, PPKM darurat juga diperluas di 15 daerah di luar Jawa dan Bali. Baca juga: Ingat! Mulai Hari ini Naik KRL, TransJ, Hingga MRT Harus Punya STRP Beda Aturan PSBB- PPKM Mikro-PPKM Darurat Perbedaan aturan PSBB, PPKM mikro dan PPKM darurat diperlihatkan dari pembatasan di berbagai kegiatan masyarakat, seperti: Kegiatan Perkantoran PPKM Darurat: WFH 100% untuk sektor non-esensial PPKM Mikro: WFH 75% di zona merah, WFH 50% di zona lainnya PSBB: Sektor esensial beroperasi 100% Kegiatan Belajar Mengajar PPKM Darurat: Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online/daring PPKM Mikro: Kegiatan belajar-mengajar daring di zona merah.

Sesuai dengan prokes ketat di zona lainnya PSBB: Kegiatan belajar-mengajar secara daring Kegiatan Pusat Belanja/Mal PPKM Darurat: Pusat belanja/mal/pusat perdagangan ditutup PPKM Mikro: Pusat belanja/mal/pusat perdagangan jam operasional sampai pukul 20.00. Pengunjung maksimal 25% kapasitas. PSBB: Pusat belanja/mal/pusat perdagangan dibuka khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Restoran PPKM Darurat: Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in) PPKM Mikro: Boleh dine-in maksimal 25% kapasitas. Jam operasional sampai pukul 20.00 dengan prokes ketat PSBB: Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in) Kegiatan Konstruksi PPKM Darurat: Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% PPKM Mikro: Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% PSBB: Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% Baca juga: Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Bepergian Saat PPKM Darurat Tempat Ibadah PPKM Darurat: Tempat ibadah ditutup sementara.

Kemudian direvisi dan kini tetap dibuka meski pelaksanaan kegiatan berjamaah tidak diadakan dan mengoptimalkan ibadah di rumah. PPKM Mikro: Tempat ibadah ditutup di zona merah. Disesuaikan pengaturannya dengan prokes ketat di zona lainnya PSBB: Tempat ibadah ditutup sementara Kegiatan Sosial Budaya PPKM Darurat: Kegiatan sosbud yang bisa memicu keramaian ditiadakan sementara PPKM Mikro: Kegiatan sosbud yang bisa memicu keramaian ditiadakan sementara PSBB: Kegiatan sosbud yang bisa memicu keramaian ditiadakan sementara Transportasi Umum PPKM Darurat: Transportasi umum kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan prokes ketat PPKM Mikro: Tranportasi umum kapasitas dan jam operasionalnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dengan prokes ketat PSBB: Transportasi umum 50% dari kapasitas.

Kendaraan pribadi dan mobil rental juga 50%. Ojol dilarang mengangkut penumpang. Resepsi Pernikahan PPKM Darurat: Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Aturan ini kemudian direvisi dan kini ditiadakan selama PPKM darurat diberlakukan. PPKM Mikro: Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat. PSBB: Hanya di KUA Kegiatan di Fasilitas Umum PPKM Darurat: Kegiatan di fasilitas umum ditutup sementara. PPKM Mikro: Kegiatan di fasilitas umum untuk rapat di zona merah ditiadakan.

Zona lainnya maksimal kapasitas 25% dengan prokes ketat. PSBB: Kegiatan di fasilitas umum ditutup sementara. Tidak ada boleh ada kegiatan melebihi 5 orang. Ada sejumlah poin-poin baru yang tertuang di dalam aturan PPKM Darurat, yaitu: -Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

-Masker tetap dipakai saat melaksanakan ppkm kepanjangan dari apa di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. -Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. (izt/imk)
Kembali diberlakukan di sejumlah wilayah di 7 provinsi, pada PPKM mikro ada pengaturan tentang pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, jam operasional pusat perbelanjaan dan mall dilonggarkan, yaitu hingga pukul 21.00 WIB, dan kapasitas perkantoran juga dilonggarkan, yaitu: 50% bekerja dari kantor dan 50% bekerja dari rumah.Menu • Insight • Finansial • Gadget dan Teknologi • Hiburan • Hobi dan Gaya Hidup • Home and Ppkm kepanjangan dari apa • Kesehatan dan Kecantikan • Kumpulan Doa • Travel dan Kuliner • Ppkm kepanjangan dari apa • Islami • Online dan Offline • Evermos • Training • Berita Blog Evermos • Fitur • Reseller • Mitra • Zona Reseller Sukses • Evermos Sudah Bisa COD • Kasensor • Daftar Reseller GRATIS Menu • Tentang Kami • Panduan • Reseller • Reseller Tanpa Modal • Cara Menjadi Reseller • Dropship • Dropship Tanpa Modal • Cara Menjadi Dropshipper • Supplier • Affiliate • Mitra • Seller • Istilah Marketing • Bisnis Online • Jualan Online • Peluang Usaha • Usaha Rumahan • Usaha Sampingan • Usaha Modal Kecil • Kontak Kami Menu • Insight • Finansial • Gadget dan Teknologi • Hiburan • Hobi dan Gaya Hidup • Home and Living • Kesehatan dan Kecantikan • Kumpulan Doa • Travel dan Kuliner • Bisnis • Islami • Online dan Offline • Evermos • Training • Berita Blog Evermos • Fitur • Reseller • Mitra • Zona Reseller Sukses • Evermos Sudah Bisa COD • Kasensor • Daftar Reseller GRATIS PPKM kepanjangan dari Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Sebutan istilah PPKM belakangan jadi banyak disebut usai pemerintah memberlakukan sejumlah pembatasan guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Baru-baru ini, Pemerintah memutuskan untuk menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021. PPKM darurat disebut akan lebih ketat ketimbang PSBB maupun PPKM Mikro yang juga sudah diberlakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali, bahkan ppkm kepanjangan dari apa terbaru ada 15 wilayah luar Jawa-Bali yang turut memberlakukan PPKM darurat mulai hari ini, Senin (12/7).

Daftar Isi: • Arti PPKM dan Kepanjangannya • Beda Aturan PSBB-PPKM Mikro-PPKM Darurat • • Kegiatan Perkantoran • Kegiatan Belajar Mengajar • Kegiatan Pusat Belanja/Mal • Restoran • Kegiatan Konstruksi • Tempat Ibadah • Kegiatan Sosial Budaya • Transportasi Umum • Resepsi Pernikahan • Kegiatan di Fasilitas Umum • Perpanjangan PPKM Darurat Selama 6 Minggu, Benarkah? ke • Risiko atau Dampak Jika PPKM Diperpanjang • 1.

Risiko Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi • 2. Risiko Ledakan PHK • 3. Risiko Beban Tambahan Bagi Pengusaha Pusat Perbelanjaan • Mau Dapat Penghasilan Saat PPKM? Yuk, Gabung Jadi Reseller Evermos! Arti PPKM dan Kepanjangannya PPKM sendiri adalah kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi COVID-19, yakni PSBB dan PPKM mikro.

Aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diberlakukan 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan istilah baru guna menekan risiko penyebaran yang lebih tinggi di sejumlah daerah dengan nama PPKM. PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2021 lalu dengan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Lantaran hingga jilid II dinilai belum efektif, muncul istilah baru lainnya yakni PPKM Mikro.

PPKM mikro berlangsung mulai 9 Februari-22 Februari 2021 dan berlaku di ppkm kepanjangan dari apa provinsi dengan sejumlah aturan yang lebih lengkap berdasarkan zonasi, bahkan diawasi mulai level RT/RW. Di awal Juli 2021, pemerintah kembali memberlakukan istilah PPKM darurat.

ppkm kepanjangan dari apa

Hal ini dilakukan imbas lonjakan kasus COVID-19 termasuk dari varian baru. PPKM darurat berlaku dari 3-20 Juli 2021, khususnya di Jawa dan Bali.

Namun seiring kasus yang terus meningkat, PPKM darurat juga diperluas di 15 daerah di luar Jawa dan Bali. Baca juga: 9 Cara Menjaga Kesehatan Mental Saat Kasus Covid-19 Melonjak Bagi Anda yang terkena dampak PPKM seperti kesulitan ekonomi, yuk daftarkan diri menjadi reseller Evermos. Beda Aturan PSBB- PPKM Mikro-PPKM Darurat Perbedaan aturan PSBB, PPKM mikro dan PPKM darurat diperlihatkan dari pembatasan di berbagai kegiatan masyarakat, seperti: Kegiatan Perkantoran PPKM Darurat: WFH 100% untuk sektor non-esensial Baca Juga: Waspada FOMO Syndrome!

ppkm kepanjangan dari apa

Gangguan Jiwa Akibat Sosial Media PPKM Mikro: WFH 75% di zona merah, WFH 50% di zona lainnya PSBB: Sektor esensial beroperasi 100% Kegiatan Belajar Mengajar PPKM Darurat: Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online/daring PPKM Mikro: Kegiatan belajar-mengajar daring di zona merah.

Sesuai dengan prokes ketat di zona lainnya PSBB: Kegiatan belajar-mengajar secara daring Kegiatan Pusat Belanja/Mal PPKM Darurat: Pusat belanja/mal/pusat perdagangan ditutup PPKM Mikro: Pusat belanja/mal/pusat perdagangan jam operasional sampai pukul 20.00. Pengunjung maksimal 25% kapasitas. PSBB: Pusat belanja/mal/pusat ppkm kepanjangan dari apa dibuka khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Restoran PPKM Darurat: Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in) PPKM Mikro: Boleh dine-in maksimal 25% kapasitas.

Jam operasional sampai pukul 20.00 dengan prokes ketat PSBB: Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in) Kegiatan Konstruksi PPKM Darurat: Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% PPKM Mikro: Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% PSBB: Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% Tempat Ibadah PPKM Darurat: Tempat ibadah ditutup sementara.

Kemudian direvisi dan kini tetap dibuka meski pelaksanaan kegiatan berjamaah tidak diadakan dan mengoptimalkan ibadah di rumah. PPKM Mikro: Tempat ibadah ditutup di zona merah. Disesuaikan pengaturannya dengan prokes ketat di zona lainnya PSBB: Tempat ibadah ditutup sementara Kegiatan Sosial Budaya PPKM Darurat: Kegiatan sosbud yang bisa memicu keramaian ditiadakan sementara PPKM Mikro: Kegiatan sosbud yang bisa memicu keramaian ditiadakan sementara PSBB: Kegiatan sosbud yang bisa memicu keramaian ppkm kepanjangan dari apa sementara Transportasi Umum PPKM Darurat: Transportasi umum kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan prokes ketat PPKM Mikro: Tranportasi umum kapasitas dan jam operasionalnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dengan prokes ketat PSBB: Transportasi umum 50% dari kapasitas.

Kendaraan pribadi dan mobil rental juga 50%. Ojol dilarang mengangkut penumpang. Resepsi Pernikahan PPKM Darurat: Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Aturan ini kemudian direvisi dan kini ditiadakan selama PPKM darurat diberlakukan. PPKM Mikro: Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat. PSBB: Hanya di KUA Kegiatan di Fasilitas Umum PPKM Darurat: Kegiatan di fasilitas umum ditutup sementara.

PPKM Mikro: Kegiatan di fasilitas umum untuk rapat di zona merah ditiadakan. Zona lainnya maksimal kapasitas 25% dengan prokes ketat. PSBB: Kegiatan di fasilitas umum ditutup sementara. Tidak ada boleh ada kegiatan melebihi 5 orang. Baca Juga: Doa Niat Puasa Qadha, Tata Cara dan Golongan Orang yang Boleh Tidak Berpuasa Ada sejumlah poin-poin baru yang tertuang di dalam aturan PPKM Darurat, yaitu: -Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

-Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. -Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. Perpanjangan PPKM Darurat Selama 6 Minggu, Benarkah? ke Pemerintah telah menyiapkan ppkm kepanjangan dari apa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga enam minggu ke depan.

PPKM darurat diperpanjang untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menurun.

ppkm kepanjangan dari apa

Di sisi lain, perpanjangan PPKM darurat bisa menimbulkan risiko bagi kondisi perekonomian di Tanah Air. Ingin tetap mendapatkan penghasilan walau dari rumah? Menjadi reseller online solusinya! Anda hanya melakukan promosi untuk mendapatkan komisi. Yuk, segera daftarkan diri Anda menjadi reseller Evermos sekarang ppkm kepanjangan dari apa dengan cara klik di bawah ini.

Risiko atau Dampak Jika PPKM Diperpanjang Berikut deretan risiko jika terjadi perpanjangan PPKM darurat: 1. Risiko Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam bahan paparan Sri Mulyani itu disebutkan, dampak pertama PPKM darurat diperpanjang adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan. Dampak kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi melambat ke kisaran 4-5,4 persen.

2. Risiko Ledakan PHK Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika PPKM darurat diperpanjang selama 4-6 minggu.

“Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh,” kata Said Iqbal dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021). “Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” sambung dia. Said mengungkapkan, saat ini sudah ada pekerja yang dirumahkan. ia juga mengatakan upah pekerja tersebut terancam dipotong.

KSPI meminta agar pemerintah ppkm kepanjangan dari apa tegas kepada pengusaha yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh. 3. Risiko Beban Tambahan Bagi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan, jika pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut, beban pusat perbelanjaan akan menjadi semakin berat dikarenakan, saat memasuki tahun 2021 dalam kondisi yang lebih berat dari tahun 2020.

“Meskipun tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang sangat berat, namun para pelaku usaha masih memiliki dana cadangan. Pelaku usaha memasuki tahun 2021 tidak memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya bisa bertahan saja,” ungkap Alphonzus dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021). Baca Juga: Wajib Coba! 7 Aplikasi Penghasil Uang Terbaik 2022 yang Menguntungkan Alphonzus juga mengungkapkan, kondisi usaha pada tahun 2021 masih mengalami defisit, meskipun kondisi sampai dengan semester I tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.

Defisit tahun 2021 terjadi dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen saja. “Pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam karena pusat perbelanjaan harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge, dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama PPKM ppkm kepanjangan dari apa tambah dia.

Di sisi lain, Alphonzus menilai, pusat perbelanjaan masih harus menanggung pengeluaran yang relative tidak berkurang meskipun tidak beroperasional, seperti pungutan dan pajak / retribusi yang dibebankan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, APPBI meminta pemerintah untuk memberikan berbagai insentif, dan kemudahan jika terjadi perpanjangan PPKM darurat agar meminimalisasi potensi ledakan PHK pada sektor tersebut. Mau Dapat Penghasilan Saat PPKM? Yuk, Gabung Jadi Reseller Evermos! Saat PPKM memang berdampak pada sulitnya ekonomi.

Tapi tenang, insya Allah dengan cara berikhtiar untuk mendapat penghasilan ini bisa Anda lakukan. Caranya bagaimana? Gabung menjadi reseller Evermos. Anda dapat menjual berbagai produk halal. Seperti pada gambar di bawah ini, sedang ada bazaar serba hemat untuk memenuhi kebutuhan. Evermos menyediakan produk dengan harga ekonomis dan kualitasnya terjamin. Dapatkan sekarang juga, selain untuk memenuhi kebutuhan Anda, bisa sambil jualan untuk mendapatkan penghasilan.

Klik di bawah ini ya! Banyak kemudahan dan keuntungan yang akan Anda dapatkan dengan menjadi reseller Evermos, antara lain: • Bisnis tanpa modal • Memiliki toko online sendiri • Tidak perlu pusing cari supplier • Bisa COD (Cash on Delivery) • Tidak perlu stok barang • Tanpa repot packing & pengiriman • Mendapatkan pelatihan bisnis online dari ahlinya • Berkesempatan bergabung dengan komunitas reseller dari berbagai daerah Bagaimana?

Menarik bukan? Mari raih potensi untuk mendapatkan penghasilan sesuai keinginan dengan menjadi reseller Evermos. Yuk, daftarkan diri Anda sekarang juga dan mulai berjualan berbagai produk lokal sehingga nanti Anda bisa dapat komisi!

ppkm kepanjangan dari apa

Demikianlah informasi mengenai PPKM beserta dampaknya jika PPKM ini diperpanjang. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Boleh bagikan artikel ini kepada yang membutuhkan.

Untuk dapat mengantisipasi atau mengatasi perekonomian, mari kita sama-sama berikhtiar menjadi reseller Evermos untuk mewujudkan perekonomian umat. Untuk membaca artikel menarik lainnya, jangan lupa untuk selalu mengunjungi situs Blog Evermos. Pos-pos Terbaru • 7 Keutamaan Bulan Syawal dan Amalannya Agar Dapat Pahala Berlimpah • Puasa Syawal Dulu atau Bayar Hutang Puasa Ramadhan? Simak Penjelasannya Disini!

• Keutamaan Menikah di Bulan Syawal Ada 9 Lho! Apa Saja? • 50 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H • Setelah Ramadan, Amalan Apa Saja yang Harus Dilakukan pada Bulan Syawal? Panduan Terbaru • Apa Itu Lazada Affiliate dan Cara Mendaftarnya - Cocok Untuk Pemula • Cara Daftar Lazada Affiliate Program dan Tips Suksesnya Wajib Tahu!

• 7 Cara Kerja Shopee Affiliate Program, Nambah Uang Buat Belanja • 11 Syarat Shopee Affiliate Mesti Anda Patut Ketahui Sebelum Mendaftar! • Tokopedia Affiliate Program, Ini yang Perlu Dipersiapkan untuk Bisnisnya • Cara Daftar Dropship di Tokopedia, Mudah Bagi Pemula!

• Grosir Adalah: Semua yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Grosir • Acne Spot MS Glow - Solusi Untuk Masalah Jerawat & Komedo • Dark Spot MS Glow - Cegah Jerawat dan Noda Hitam Balik Lagi!

• MS Glow Luminous Series, Rangkaian Skincare Pencerah yang Multifungsi • Serum Lifting MS Glow, Review Produk Ajaib Atasi Penuaan Dini • REVIEW PRODUK: MS Glow Whitening Series, Skincare Glowing & Sehat • REVIEW Produk: MS Glow Ultimate Series, Lawan Tanda Penuaan Dini • Scarlett Whitening Brightly Ever After Cream, Krim Dengan Sejuta Manfaat • Raih Impianmu !

Jadilah Seller Blibli yang Sukses • Biaya Admin Tokopedia Seller dan Macam Merchant Patut Anda Ketahui • Apa Itu Usaha Rumahan? Simak Pengertian dan Peluang Usaha Disini • Whitening Gold Serum MS Glow, Skincare Sultan Samarkan Flek Hitam • Peeling Serum MS Glow - Solusi Kulit Glowing Dari Dalam • REVIEW PRODUK: MS Glow Whitening Series, Skincare Glowing & Sehat
PPKM Singkatan Dari – Pasti Grameds sudah tidak asing dengan penyebutan PPKM di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang telah ‘menerjang’ seluruh penjuru dunia, termasuk negara Indonesia ini.

Yap, baik di edaran pemerintah sampai berita di televisi, ppkm kepanjangan dari apa menyebutkan PPKM. PPKM yang merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menjadi bentuk instruksi pemerintah secara langsung untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Aturan mengenai PPKM harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, baik masyarakat biasa maupun pejabat ppkm kepanjangan dari apa memerintah. Lalu, apa sih sebenarnya PPKM itu? Apa pula PPKM Darurat yang pernah menjadi pembahasan hangat di masyarakat kala itu? Bagaimana aturan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika PPKM tengah berlangsung?

ppkm kepanjangan dari apa

Supaya Grameds dapat memahaminya, yuk simak ulasan mengenai PPKM berikut ini! Daftar Isi • Apa Itu PPKM? • Anda Mungkin Juga Menyukai • PPKM Level Pertama • PPKM Level Kedua • PPKM Mikro • PPKM Darurat • Hal-Hal yang Diatur Dalam PPKM • Kegiatan Belajar Mengajar • Kegiatan Perkantoran • Tempat Ibadah • Transportasi • Perdagangan • Pariwisata • Restoran • Olahraga • Fasilitas Kesehatan • Rekomendasi Buku & Artikel Terkait • • Kategori Ilmu Ekonomi • Materi Terkait Apa Itu PPKM?

PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan bentuk kebijakan atau instruksi pemerintah yang dijalankan pada awal tahun 2021 untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Tepatnya adalah pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Sebelumnya, terdapat kebijakan juga yang sama-sama berupaya untuk membatasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pada kala itu, PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang sekiranya memiliki kepadatan penduduk tinggi, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Meskipun memiliki nama yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan pada hal yang sama, yakni untuk menekan penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 supaya masyarakat Indonesia dapat segera berkegiatan normal seperti sedia kala. Aturan mengenai PPKM ini telah masuk ke dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Aturan ini diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat supaya dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tersebut. Aturan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun perguruan tinggi harus dilakukan secara daring atau online.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial juga harus dilakukan secara 100% (seratus persen) WFH ( Work From Home) Rp 35.000 Akibat adanya kasus Covid-19 yang terus-menerus meningkat membuat pelaksanaan PPKM ini terbagi menjadi beberapa “level”. Mulai dari adanya PPKM Level Pertama, Ppkm kepanjangan dari apa Level Kedua, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Nah, berikut merupakan penjelasan dari beberapa “level” PPKM yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun lalu.

PPKM Level Pertama Aturan mengenai PPKM level pertama ini diinstruksikan pada 11 hingga 25 Januari 2021 di beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali, yakni provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Nah, dalam kabupaten/kota yang ada di tujuh provinsi tersebut diutamakan untuk pelaksanaan PPKM, selain karena jumlah penduduknya padat, juga disebabkan adanya empat parameter penting, yakni: ppkm kepanjangan dari apa Tingkat kematiannya di atas rata-rata tingkat kematian nasional • Tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional • Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional • Tingkat keterisian ruang ICU ( Intensive Care Unit) dan ruang isolasi di atas 70%.

Dalam PPKM Level Pertama ini, terdapat beberapa aturan utama yang harus ditaati oleh masyarakat, misalnya pembatasan kegiatan perkantoran dengan menerapkan sistem WFH ( Work From Home) sebesar 75% hingga pembatasan layanan makanan hanya dilayani melalui pesan-antar atau dibawa pulang. Selain itu, apabila terdapat masyarakat yang ‘terpaksa’ harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang lengkap.

PPKM Level Kedua PPKM Level Kedua ini adalah lanjutan dari PPKM level sebelumnya, yakni dimulai sejak 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Aturan ini masih berlanjut karena melihat dari hasil pemantauan, dari 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan aturan PPKM sebelumnya, ternyata 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi.

Meskipun sisanya telah berada di zona risiko sedang dan rendah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran Covid-19 akan terus-menerus meningkat. Dalam PPKM level ini, jam operasional pusat perbelanjaan atau mall diubah menjadi hingga pukul 20.00 WIB, sebelumnya hanya sampai pukul 19.00 WIB saja.

PPKM Mikro PPKM Mikro ini dapat disebut juga sebagai lanjutan dari dua PPKM sebelumnya yang ternyata tidak efektif, diadakan pada tanggal 9 hingga 22 Februari 2021 dan berlaku di wilayah tujuh provinsi. Nah, perbedaan yang terlihat mencolok dalam PPKM Mikro ini adalah ppkm kepanjangan dari apa adanya pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Pos Komando (Posko) yang ada di tingkat desa dan kelurahan ini memiliki empat fungsi, yaitu untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19. Selain itu, jam operasional pusat perbelanjaan juga menjadi lebih longgar yakni hinggal pukul 21.00 WIB. Dalam PPKM Mikro ini, aturan pembatasannya mengutamakan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.

Bahkan, telah dibagi menjadi empat zona pengendalian wilayah persebaran Covid-19. Empat zona tersebut diterapkan dalam lingkup RT, yakni: • Zona Hijau, yakni yang wilayahnya (lingkup RT) tidak ada kasus penularan Covid-19. • Zona Kedua, yakni yang wilayahnya hanya terdapat 1 hingga 5 rumah terkonfirmasi positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir. Bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif maka wajib melakukan isolasi mandiri dan akan diadakan pelacakan kontak erat.

• Zona Oranye, yakni yang wilayahnya terdapat 6 hingga 10 rumah terkonfirmasi positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir. Dalam zona ini, rumah ibadah, tempat bermain anak, hingga tempat umum akan ditutup. • Zona Merah, yakni yang wilayahnya terdapat lebih dari 10 rumah terkonfirmasi positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir. Dalam zona ini, bagi masyarakat yang positif maka akan menjalani isolasi mandiri dan pengawasan ketat. Selain itu, terdapat batasan keluar masuk wilayah RT maksimal hanya sampai pukul 20.00 WIB saja, biasanya akan ada palang untuk menutup akses jalan masuknya.

PPKM Darurat PPKM Darurat ini adalah buntut dari tiga PPKM sebelumnya yang lagi-lagi, hasilnya tidak efektif. PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 25 Juli 2021 dan menargetkan untuk menurunkan kasus positif Covid-19 hingga di bawah 10 ribu kasus per harinya. Adanya grafik yang menunjukkan bahwa pada akhir bulan Juni 2021, telah terjadi kenaikan kasus Covid-19 menyebabkan pemberlakuan PPKM Darurat sebagai upaya untuk menurunkan kenaikan kasus tersebut. Aturannya juga hampir sama dengan PPKM sebelumnya, yakni dengan menutup sementara fasilitas umum dan kegiatan sosial lain, pusat perbelanjaan ditutup, restoran dan tempat makan tidak boleh menerima pelanggan yang makan di tempat, hingga kegiatan ibadah yang disarankan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing.

Hal-Hal yang Diatur Dalam PPKM Ketika PPKM berlangsung, pihak pemerintah memberikan aturan mengenai apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama Ppkm kepanjangan dari apa Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM ini. Hal tersebut untuk mencegah efek domino dari pandemi Covid-19 yang sekian lama belum berakhir.

Apalagi, dengan adanya kasus positif Covid-19 yang terus-menerus bertambah. Nah, berikut adalah ringkasan dari peraturan PPKM hingga level Darurat, yakni: Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, hingga pelatihan diharuskan untuk melangsungkan kegiatannya secara daring.

Biasanya para guru dan siswa akan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet untuk melakukan interaksi antar keduanya. Kegiatan Perkantoran • Dalam kegiatan perkantoran, karyawan yang bekerja di sektor non-esensial diwajibkan untuk bekerja di rumah secara 100%. Sementara itu, bagi yang bekerja di sektor esensial, akan beroperasi maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran.

Perlu diketahui bahwa perkantoran sektor esensial keuangan itu meliputi bank, pegadaian, asuransi, dana pensiun, bursa berjangka, hingga lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik kepada masyarakat sebagai pelanggannya. Lalu, ada juga perkantoran sektor esensial pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi internet, pos, media, perhotelan non-penanganan karantina, operator seluler, dan data center.

• Untuk instansi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, diperbolehkan beroperasi di kantor sebanyak 25% saja. • Untuk industri ekspor, dapat beroperasi dengan menerapkan 1 shift dengan kapasitas maksimal hanya 50% dari staf di pabrik sementara 10% di administrasi kantornya.

• Untuk industri sektor kritikal yang meliputi kesehatan, keamanan, serta ketertiban, harus beroperasi 100%. • Untuk sektor kritikal lain yang meliputi penanganan bencana, logistik, transportasi, distribusi kebutuhan pokok, semen dan bahan bangunan, pupuk dan petrokimia, konstruksi yang menangani infrastruktur publik, hingga utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah), harus beroperasi 100%.

Bagi pegawai ppkm kepanjangan dari apa karyawan yang beroperasi di kantor, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tempat Ibadah Dalam kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan di tempat ibadah, baik ppkm kepanjangan dari apa masjid, gereja, wihara, maupun pura, diperbolehkan beroperasi hanya dengan kapasitas 20 orang saja. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Transportasi Dalam penggunaan transportasi, terutama transportasi umum, baik itu MRT, BRT, bus, taksi, angkot, hingga kendaraan rental, hanya diperbolehkan beroperasi dengan maksimal penumpang hanya 50% dari kapasitas biasanya.

Selain itu, penumpang dan pegawai di transportasi umum tersebut harus menerapkan protokol kesehatan yang lengkap. Bahkan, ketika berada di halte, wajib menjaga jarak sejauh satu meter antar penumpang lainnya.

Perdagangan • Dalam sektor perdagangan, baik di supermarket, pasar tradisional, hingga toko kelontong hanya dibatasi sampai pukul 20.00 WIB saja, dengan kapasitas pengunjung adalah 50%. • Khusus pasar induk, diperbolehkan untuk tetap beroperasi sesuai jam operasional biasanya. • Untuk pasar tradisional yang menjual non-kebutuhan sehari-hari, hanya diperbolehkan beroperasi sampai pukul 15.00 WIB saja.

• Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. • Pedagang kaki lima, pedagang asongan, bengkel kecil, hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 WIB saja. Pariwisata Dalam sektor pariwisata, baik tempat wisata, taman, lokasi seni dan budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Restoran • Baik di restoran, warteg, pedagang kaki lima, hingga lapak jajanan hanya diperbolehkan beroperasi sampai pukul 20.00 WIB saja, dengan maksimal pengunjung yang makan di tempat adalah 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit.

• Fasilitas makan di tempat ( dine-in) ditiadakan dan pelanggan hanya diperbolehkan memesan antar ( delivery) atau membawa pulang makanan ( take away). Olahraga • Sarana olahraga outdoor ditutup sementara.

ppkm kepanjangan dari apa

• Khusus sarana olahraga di ruang terbuka hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB saja. • Tidak boleh ada kerumunan dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit hingga klinik diperbolehkan beroperasi sebanyak 100% dengan keharusan menerapkan protokol kesehatan ketat. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu PPKM beserta pembagian level dan aturan-aturannya.

Saat ini, pandemi Covid-19 memang belum selesai sepenuhnya, maka dari itu, tetap menaati protokol kesehataan yang ada ya… Hindari kerumunan dan tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Rekomendasi Buku & Artikel Terkait • Pengertian Motif Ekonomi • Pengertian Prinsip Ppkm kepanjangan dari apa • Pengertian Kegiatan Ekonomi • Pengertian Kelangkaan • Pengertian Ekonomi Makro • Ekonomi Mikro • Resesi Ekonomi • Pertumbuhan Ekonomi • Globalisasi Ekonomi • Ekonomi Kerakyatan • Pelaku Ekonomi • Masalah Ekonomi di Indonesia • Ilmu Ekonomi • Macam Sistem Ekonomi • Sistem Ekonomi Sosialis • Sistem Ekonomi Liberal • Sistem Ekonomi Campuran • Sistem Ekonomi Terbuka • Ekonomi Kerakyatan • Peran Rumah Tangga Pemerintah • Rasio Solvabilitas • Jenis Kegiatan Ekonomi • Pendapatan Per Kapita Sumber: Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 127 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 22 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Hubungan Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah 21 • Lifestyle 10 • Manajemen 29 • Marketing 19 • Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya 98 • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 ppkm kepanjangan dari apa Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1




2022 www.videocon.com