Signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Dua pemandangan peta geopolitik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah bagian dari Samudra Pasifik yang sebagian tertutup oleh pulau-pulau, kepulauan, dan semenanjung dari laut terbuka. Jejaknya dimulai dari Selat Karimata, yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Jawa, dan Selat Malaka yang membentang dari Semenanjung Malaya hingga Pulau Sumatera di Indonesia. Mengalir sampai ke Selat Taiwan yang memisahkan tanah Taiwan dari Republik Rakyat Cina.

Laut ini terletak di sebelah Selatan Cina, Filipina Barat, Utara Kepulauan Bangka-Belitung dan Kalimantan, dan Timur Vietnam dan Kamboja. Sembilan sungai besar mengalir ke laut. Yaitu, ini termasuk Sungai Min, Mekong, Mutiara, Merah, Pampanga, Pahang, Pasig, dan Jiulong. Beberapa sumber daya alam terdapat di laut, misalnya minyak mentah, dan gas alam.

Ini adalah ekosistem penting dengan kehidupan laut yang beragam meskipun penipisan ikan karena penangkapan ikan yang berlebihan. 5. Latar Belakang Sejarah Sengketa – Pada awal abad ke- 20pulau-pulau di dalam laut belum diduduki, tetapi pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, Cina mulai membangun pemukiman sementara di Kepulauan Woody.

Tahun berikutnya melihat upaya Prancis dan Vietnam untuk menduduki Pulau yang sama tetapi malah menetap di Pulau Pattle di dekatnya. Selama waktu itu, laut belum menjadi populer dan tidak perlu terburu-buru untuk mengklaimnya. Namun, antara tahun 1955 dan 1956, minat yang semakin meningkat di antara negara-negara tetangga.

Cina dan Taiwan adalah yang pertama membangun pemukiman permanen di pulau-pulau besar di Laut. Serbuan untuk menduduki Kepulauan mendingin sampai awal 1970-an ketika minyak diduga berada di bawah laut. Filipina menjadi negara pertama yang menduduki wilayah kaya minyak ini untuk eksplorasi minyak, tetapi China melakukan invasi untuk menduduki pulau-pulau lain.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Mereka mengeluhkan invasi Filipina yang kemudian menyebabkan terhentinya eksplorasi. Perselisihan di pulau dan klaim maritim muncul karena sebagian besar perdagangan Dunia melewati laut khusus ini. Negara-negara berdaulat yang berkepentingan untuk menguasai laut menginginkan hak atas wilayah penangkapan ikan, eksplorasi, penambangan, dan eksploitasi minyak mentah dan gas alam.

4. Berbagai Negara, Sengketa, dan Insentif – Negara-negara Cina, Taiwan, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam semuanya berkeinginan untuk memiliki kendali atas berbagai bagian Laut Cina Selatan dan rute maritimnya, dan oleh karena itu perselisihan yang melibatkan batas-batas laut dan kepemilikan pulau-pulau di dalamnya telah muncul.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

. Sengketa penting pertama adalah wilayah sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Republik Tiongkok (Taiwan) dan kemudian diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Dialog di antara negara-negara ini telah dilakukan oleh Singapura karena memainkan peran netral.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Perselisihan kedua adalah antara Republik Rakyat Cina, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam dan pertikaiannya adalah perbatasan laut di sepanjang pantai Vietnam. Sengketa lain muncul antara Brunei, Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Vietnam di perbatasan laut, Kalimantan Utara. Beberapa pulau di laut, seperti Kepulauan Spratly, telah menjadi pusat konflik lain antara Brunei, Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Perselisihan kelima muncul antara Kamboja, Cina, Indonesia, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam di Batas Maritim, Utara Kepulauan Natuna. Selain itu, batas laut di lepas pantai Palawan dan Luzon menjadi pusat perselisihan antara Brunei, Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sengketa lain antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina muncul di Batas Maritim, Wilayah Darat dan Kepulauan Sabah. Sengketa terakhir muncul antara Singapura dan Malaysia di Batas Maritim dan Kepulauan di Pedra Branca, yang terletak di Singapura timur, tetapi diselesaikan secara damai antara kedua negara.

3. Cadangan Minyak, Perdagangan dan Perdagangan, dan Kehadiran Militer Strategis – Penelitian yang dilakukan di Laut Cina Selatan telah mengungkapkan keberadaan lebih dari 7,7 miliar barel cadangan minyak yang diketahui dan, yang selanjutnya memicu perselisihan teritorial, seluruh laut diperkirakan mengandung hingga 28 miliar barel minyak secara kumulatif.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Gas alam, sumber daya penting lainnya diperkirakan akan mencakup volume hingga 266 triliun kaki kubik di bawah laut. Melalui penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di laut, perdagangan internasional yang dilakukan dan melewati wilayah ini dapat menambah hingga 5 triliun dolar AS, ini menjadikannya wilayah penting untuk perdagangan dan perdagangan.

Laut adalah jalur pelayaran kedua yang paling banyak digunakan oleh kapal-kapal di dunia untuk berdagang. Diperkirakan lebih dari 10 juta barel minyak mentah dikapalkan melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Republik Rakyat Cina telah memperluas kegiatan militer di Laut Cina Selatan dengan membuat pulau-pulau kecil dari terumbu karang. Pulau-pulau ini telah digunakan untuk tujuan militer, seperti manuver rudal bersenjata dan pesawat yang digunakan untuk melakukan latihan di wilayah tersebut.

Menanggapi kegiatan militer yang dilakukan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, India, Filipina, dan Vietnam telah bergabung dengan Amerika Serikat dalam melakukan patroli juga. 2. Manuver Terkemuka untuk Memperluas Wilayah – Perselisihan atas hak untuk mengeksploitasi minyak dan gas alam yang ditemukan di Laut Cina Selatan telah menyebabkan pertumbuhan kehadiran militer Cina di wilayah tersebut. China telah berusaha untuk signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan militernya, terutama kemampuan angkatan lautnya.

Langkah ini untuk memungkinkan mereka memperkuat yurisdiksi dan kedaulatan atas laut. Karena meningkatnya berbagai kemungkinan di antara negara-negara yang berkepentingan di laut, langkah China adalah untuk memastikan bahwa pada saat konflik, kekuatan militer Amerika Serikat akan berisiko dan kendali mereka tidak akan digulingkan.

1. Situasi Saat Ini – Karena perselisihan yang muncul selama bertahun-tahun, Filipina meluncurkan kasus arbitrase terhadap Republik Rakyat Tiongkok pada Januari 2013. Proses arbitrase memulai penyelidikan atas klaim bahwa mereka secara historis menjalankan kekuasaan atas Nine-dash line.

Pada 12 Juli 2016, para arbiter sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada bukti substansial atas klaim China. Putusan itu menghadapi penolakan dari Taiwan dan China signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan klaim bahwa itu tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diandalkan. Amerika Serikat, di sisi lain, juga telah meningkatkan kehadiran militernya di daerah sekitarnya, suatu tindakan untuk meyakinkan mitranya tentang komitmen mereka untuk memastikan keamanan mereka terhadap pasukan China.

• Rumah • Masyarakat • Laut Cina Selatan – Konflik dan Sengketa Wilayah Oleh: Hasnu Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional NPM: 201186918005 JAKARTA,MATAMEDIAINDONESIA.COM-Laut Cina Selatan diketahui sebagai jalur perdagangan internasional yang menyimpan kekayaan sumber daya alam di dalamnya.

Bagi Indonesia sendiri, perhatian utamanya dalam konflik ini adalah untuk mempertahankan keamanan negaranya serta melindungi pulau Natuna yang rentan terdampak.

Tak hanya itu, menakar posisi Indonesia dan peran negara-negara kawasan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan merupakan bagian integral dari diplomasi multilateral yang mesti dikerjakan secara massif dan terukur. Laut China Selatan seperti diketahui bahwa memiliki arti yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Seperti diketahui, dalam konflik LCS, Indonesia harus mengambil peran aktif dalam berdiplomasi.

Karena, posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutan Konflik Laut Cina Selatan. Merujuk Makarim, setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan wilayah Laut Tiongkok Selatan penting bagi Indonesia; Pertama, perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor impor Indonesia. Kedua, konflik dan instabilitas di Laut Tiongkok Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi kawasan. Ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara dan keempat, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dengan demikian, konflik Laut Cina Selatan ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi hukum yang berkaitan dengan kedaulatan; dan dimensi politik yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Sikap Indonesia Menegaskan posisi Indonesia dalam sengketa ini tentu hal yang sangat penting.

Indonesia adalah non-claimant states, atau negara tidak menuntut klaim atas Laut Cina Selatan. Di lain aspek, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan seluruh negara yang terlibat sebagai claimant states, termasuk Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga menjadi target persuasi oleh Tiongkok maupun negara-negara lainnya. Maka dari itu, dalam mengatasi konflik ini, integrasi ASEAN tetap harus menjadi hal yang diutamakan.

Indonesia harus meyakni bahwa perdamaian merupakan peluang untuk memperkuat ASEAN. Dalam situasi konflik, sentralitas ASEAN perlu dijaga agar dapat utuh bersatu secara kohesif. Ketika suatu wilayah mengalami konflik, maka membuka peluang bagi pihak eksternal untuk mengintervensi wilayah konflik. Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, maka politik jalan tengah merupakan satu pijakan penting bagi Indonesia.

Paling tidak, Indonesia memainkan peran kunci sebagai negara yang secara pro aktif dalam mendamaikan negara-negara yang berkonflik dan pada gilirannya kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia tetap dalam keadaan stabil.* (MMI/YB)
tirto.id - Sabtu (30/3/2019) debat Pilpres 2019 memasuki putaran keempat.

Tema debat adalah tentang ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Isu pertahanan dan keamanan yang berkelindan dengan kondisi hubungan internasional, salah satunya adalah soal Laut Cina Selatan yang terus memanas.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Laut yang dikelilingi oleh sejumlah negara ASEAN dan Cina ini merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis, dan menyimpan cadangan minyak bumi yang cukup besar. Nilai perdagangan di jalur ini diperkirakan lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun, dan cadangan minyak bumi yang tersimpan sebesar 11 miliar barel serta gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik. Signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan heran jika wilayah perairan ini terus menerus dilanda ketegangan antarnegara di sekelilingnya—termasuk Indonesia.

Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, seperti Cina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, saling klaim sejumlah wilayah. Mereka pun terus memperkuat armada militernya masing-masing. Salah satu wilayah Indonesia yang sangat dekat dengan perairan ini adalah Pulau Natuna. Indonesia, seperti diungkapkan Presiden Jokowi pada sebuah acara yang digelar di Yogyakarta, bersikap jelas dan tegas terhadap kedaulatan pulau tersebut.

“Dulu 2016 ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Dash Land dari Laut Cina Selatan. Saya dituduh antek asing. Saat itu ingat saya bawa kapal perang kita ke Natuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu,” kata Jokowi.

Selain Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya pun memperkuat sektor militernya. Terhitung sejak 2007 sampai 2016, berdasarkan rilis Stockholm Internasional Peace Research Institute pada 2017, terjadi peningkatan belanja militer negara ASEAN hingga 47 persen. Sementara Cina yang kekuatan militernya paling besar dibanding negara-negara ASEAN tersebut, telah membangun tiga pangkalan militer di Laut Cina Selatan.

Masing-masing berlokasi di Karang Subi, Mischief, dan Fiery Cross. Baca juga: Vietnam Butuh Beking di Laut Cina Selatan, Paman Sam Pun Datang Kemesraan dan Ketegangan Lima Abad Sejumlah catatan sejarah menerakan riwayat panjang tentang pasang surut situasi perdagangan dan keamanan di Laut Cina Selatan.

Sejak lima abad silam, setidaknya seperti yang dicatat oleh Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin (2014), perairan ini telah menjadi jalur penting perniagaaan.

Sebagai contoh, saat ketersediaan komoditi pakaian, termasuk sutra dan kapas melimpah, negara-negara Asia Tenggara menjadi konsumen besar suplai pakaian dari India dan Cina. Hal ini terjadi bukan berarti Asia Tenggara tidak punya bahan baku untuk membuat pakaian, tapi kalangan elite mereka menyukai pakaian dari kedua negara tersebut. “Pakaian India dan Cina dibeli oleh kalangan elite yang lebih kaya berkat warna-warnanya yang cemerlang, polanya yang indah, serta kedudukannya sebagai barang langka.

Tapi penduduk setempat pada umumnya selalu memakai pakaian produksi setempat,” tulis Reid. Sebaliknya, Cina juga menjadi pembeli yang cukup tinggi dalam perdagangan kapas yang banyak tersedia di Asia Tenggara. Bahkan kapas menjadi hasil pertanian utama setelah pangan. Dalam catatannya Reid menerangkan, kapas telah lama ditanam di Asia Tenggara dan diekspor ke Cina.

Sejumlah naskah Cina mengabarkan bahwa kapas telah dibawa ke Cina dari Vietnam sejak abad ke-7. Perdagangan kapas terbesar di sekitar Laut Cina Selatan, termasuk benang dan pakaian, diperkirakan terjadi pada abad ke-13 hingga ke-17. Para pedagang di pedalaman berbondong-bondong membawa barang dagangannya ke pelbagai pelabuhan Asia Tenggara, terutama Vietnam, Luzon, dan Jawa.

Selain pakaian, kapas, dan sutra, komoditi lain yang diperdagangkan di Asia Tenggara adalah emas, perak, besi, keramik, dan lain-lain. Dalam urusan keramik, Cina dari dulu telah terkenal sebagai negara yang lihai dalam membuat barang ini. Keramik campur kaca berkualitas tinggi diproduksi di Cina dan diperdagangkan di Asia Tenggara dan ke negeri-negeri yang lebih jauh. “[Keramik-keramik tersebut] dihias dengan indah dan dibakar dengan temperatur yang jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan pada tempat pembakaran di Asia Tenggara, piring-piring dan mangkuk-mangkuk ini menjadi barang-barang yang tinggi nilai serta statusnya,” imbuh Reid.

Di Filipina, Sulawesi, dan Maluku, keramik dari Cina yang berupa piring dan mangkuk, ditempatkan di sekitar jenazah saat pemakaman untuk menemani yang mati menuju perjalanannya ke dunia lain. Baca juga: Australia-Indonesia Lakukan Patroli di Laut Cina Selatan Sementara di Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan, keramik campur kaca digunakan sebagai penghias masjid, makam, dan istana.

Namun, bagi orang-orang kaya di Asia Tenggara, keramik Cina tersebut justru dipakai sebagai tempat minum dan makan. Dalam bukunya yang lain, yakni Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid II: Jaringan Perdagangan Global (2014), Reid juga menyinggung perdagangan lada dan kayu sapan. Menurutnya, kedua komoditas ini adalah produk yang menonjol dalam perniagaan di Nanyang atau Laut Cina Selatan.

Saking banyaknya komoditas lada dan kayu sapan ini dikirim ke Cina, pada abad ke-15 keduanya memenuhi gudang-gudang pemerintah sehingga dipakai untuk membayar sebagian gaji ratusan ribu pejabat dan tentara Cina. Aktivitas perdagangan yang berlangsung selama ratusan tahun, membuat kebudayaan sejumlah negara berakulturasi. Denys Lombard mencatat dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2: Jaringan Asia (2005), kebudayaan Cina telah lama memengaruhi negeri-negeri di sekitar Laut Cina Selatan.

“[Berupa] adat-istiadat, kepercayaan, dan teknik-tekniknya, melalui suatu proses asimilasi dan saling pengaruh yang berlangsung selama berabad-abad,” tulis Lombard. Kemesraan di kawasan sekitar Laut Cina Selatan sebagai jalur perniagaan penting bagi sejumlah negara di Asia Tenggara, Cina, Arab, India, dan Eropa, bukan berarti tanpa perseteruan dan konflik. Namun, yang perlu dicatat adalah saat itu peperangan lebih menekankan pada raihan tawanan daripada harta benda, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara.

Jumlah penduduk yang belum banyak membuat mereka berlomba memburu tawanan untuk dijadikan sebagai budak. Sekali waktu, seorang laksamana Belanda memprotes seorang bangsawan Melayu (penguasa Johor) yang menjadi sekutunya yang terlihat ragu memasuki palagan.

“Di sini setiap orang kaya atau bangsawan justru harus membawa sejumlah orang, dan masing-masing takut kehilangan sahayanya, yang merupakan kekayaan mereka satu-satunya,” jawab sang bangsawan seperti dicatat Reid. undefined Ia menambahkan, orang-orang Eropa, Turki, dan Persia yang dalam peperangan terbiasa dengan korban jiwa yang banyak, merasa heran ketika melihat orang Siam, Birma, dan Laos berperang.

Di negara-negara Asia Tenggara tersebut orang-orang hanya menembak ke udara atau ke tanah untuk membuat gentar musuh-musuhnya. Mereka tidak bermaksud membunuh, apalagi membantai, tapi berusaha menangkapi penduduk untuk digiring ke negeri mereka masing-masing. “Seperti malaikat,” ucap orang-orang Eropa, Turki, dan Persia ketika melihat mereka berperang. Memasuki abad ke-15, ketegangan di sekitar Laut Cina Selatan semakin meningkat saat mereka mulai mengenal meriam kulverin yang terbuat dari perunggu, yang diperkenalkan oleh orang Gujarat, Cina, dan Turki.

Selain itu, berkembangnya kebiasaan menggunakan pasukan bayaran semakin meruncingkan ketegangan. Menurut Reid, negara-negara Asia Tenggara selalu mengharapkan semua orang ikut dalam peperangan, termasuk semua kapal asing yang berlabuh di wilayahnya. Sebagai salah satu pedagang penting di Asia Tenggara, kapal Cina yang berlabuh seringkali menentukan berhasil atau tidaknya sebuah serangan laut signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan pelabuhan.

“Yang lebih kompleks ialah proses perubahan sosial dan politik yang diperkenalkan oleh cara-cara peperangan (dan perdagangan serta produksi) yang baru. Proses ini dengan cepat mengubah Asia Tenggara, dan melahirkan negara-negara yang belum pernah sekuat itu sebelumnya,” tulis Reid. Perseteruan dan ketegangan di perairan Laut Cina Selatan kemudian semakin meningkat seiring tingginya aktivitas perniagaan.

Posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan, juga terdapat sejumlah gugusan pulau yang dimiliki oleh banyak negara, membuat perairan ini nyaris tak pernah berhenti dari ketegangan. Kiwari, setelah melewati ratusan tahun, situasi seperti itu terus berlanjut. Pendekatan diplomasi dilakukan oleh negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, hal itu tidak serta-merta menghentikan ketegangan. Belanja militer yang terus meningkat, serta penguatan militer di sekitar perairan tersebut membuktikan bahwa Laut Cina Selatan masih menjadi medan yang panas.

tirto.id - Menteri Luar Negeri Filipina memerintahkan agar mengajukan protes diplomatik terhadap Beijing. Hal ini terkat dengan kehadiran lebih dari 100 kapal Cina di perairan yang diklaim Manila di Laut Cina Selatan. Radio Free Asia memberitakan, politikus Filipina Teodoro Locsin Jr yang kini berada di Amerika untuk kunjungan resmi menulis pesan di Twitter, isinya meminta Departemen Luar Negeri mengajukan protes terhadap 100 kapal Cina itu. Protes diplomatik yang terjadi baru-baru ini, mengisi sekian banyak hal sejak Filipina mulai mengajukan protes harian terhadap serangan Cina di zona ekonomi ekslusif Manila awal tahun ini.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

“Ajukan sekarang protes kami atas pembatasan China yang gencar & melanggar hukum terhadap nelayan Filipina dari melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sah di Bajo de Masinloc,” kata Locsin. Benar News, sebuah layanan berita online yang berafiliasi dengan Radio Free Asia, tidak dapat segera menentukan apakah protes harian telah berhenti. Namun, para diplomat sebelumnya mengatakan protes akan terus berlanjut selama ada serangan Cina. Pada bulan lalu, Komando Barat (Westcom) militer, yang berbasis di provinsi Palawan, mengatakan: Cina telah memperingatkan pesawat Filipina saat berpatroli di atas Laut China Selatan.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Menurut laporan internal Westcom, China telah menembakkan lima suar antara 16 dan 22 Juni ke pesawat militer Filipina yang melakukan patroli keamanan. China mengambil alih itu pada tahun 2012 dan terlibat dengan Penjaga Pantai Filipina dalam kebuntuan yang menegangkan sebelum kedua belah pihak sepakat untuk meninggalkan perairan di sekitarnya.

Filipina berpegang pada kesepakatan itu, tetapi China tidak pernah pergi, memaksa Manila untuk mengajukan kasus ke pengadilan arbitrase internasional, yang pada tahun 2016 memenangkannya.

Namun China telah mengatakan bahwa mereka tidak mengakui putusan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk perairan yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Sementara Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak yang bersengketa, Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia juga.

Dampak Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Indonesia Sementara itu, akademisi sekaligus Guru Besar Universitas Jember (Unej) Prof Achmad Subagio mengatakan, masalah atau sengketa di Laut China Selatan maka bisa mengganggu ketahanan pangan di Indonesia.

"Sebab, hingga kini kita masih mengimpor biomassa berupa karbohidrat sebesar 15 juta ton per tahun yang nyaris setara dengan setengah kebutuhan beras nasional," kata dia seperti dikutip Antara News. Jika terjadi masalah yang serius di Laut Cina Selatan, kata dia, sebanyak 15 juta ton impor karbohidrat akan sangat sulit didapatkan Indonesia. Sementara itu, Pengamat Pertahanan dan Hubungan Internasional dari Universitas Pertamina Ian Montratama mengatakan sampai saat ini belum diketahui bagaimana posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan itu, apakah netral atau masuk dalam salah satu kubu.

Ia juga menyayangkan pertahanan nasional belum terbangun merata karena masih terpusat di Sumatera dan Jawa sehingga pulau-pulau terluar berpotensi menjadi proksi. Ia juga mengingatkan Indonesia bisa saja menghadapi ancaman dari musuh yang masuk ke dalam wilayah dengan perang gerilya lantaran menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. "Di sini saya lihat benang merah kenapa sektor pertahanan dilibatkan dalam "food estate" untuk membangun kantong-kantong logistik," kata dia.
tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menantu mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono itu akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan di DPR RI, Sabtu (6/11/2021). Namun keputusan Jokowi memilih mantan komandan paspampres itu memantik pro kontra. Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan adalah salah satu yang mengkritik langkah Jokowi menunjuk Andika Perkasa sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Salah satu poin yang mereka sorot adalah pencarian sosok panglima yang tidak mengedepankan konflik maritim, sementara eskalasi konflik sekarang mengarah pada sektor maritim. Hal tersebut terlihat dari maraknya konflik Laut Cina Selatan, aksi perompakan di Selat Malaka yang masih terus berlangsung, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, hingga penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal via jalur laut.

“Beberapa tantangan di atas adalah sedikit dari masih banyak ancaman lain yang masih harus diperkuat penanganannya di sektor maritim. Hal ini lagi-lagi harusnya sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid sebagai salah satu perwakilan koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021). Usman menambahkan, “Presiden RI tampaknya harus terus diremajakan ingatannya kepada visi dan komitmennya sendiri ketika berkampanye sebagai calon Presiden RI Republik Indonesia.” Usman menyinggung Undang-Undang Pertahanan Negara sebagai acuan menyiapkan pemilihan Andika sebagai calon panglima.

Menurut Usman, Pasal 3, terutama ayat 2 mengamanatkan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, yaitu negara kepulauan. “Dengan kata lain, presiden harus mempertimbangkan kondisi geografis berbasis kepulauan itu untuk mengerti, untuk memahami mengapa jabatan panglima TNI perlu dirotasi.

Sebab kalau dia terus didominasi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau dari matra Angkatan Darat, maka langkah presiden yang demikian akan menghambat jalannya reformasi TNI menuju paradigma baru pertahanan negara yang berbasis negara kepulauan,” kata Usman. Usman mengatakan TNI AD selalu dikedepankan signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan masa lalu karena orde baru mengedepankan pelibatan TNI dalam kehidupan sosial politik.

Pelibatan tersebut mengurangi profesionalisme TNI. Oleh karena itu, amanat reformasi usai orde baru jatuh adalah pentingnya orientasi negara berbasis negara kepulauan. “Dalam hal ini semestinya presiden mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru,” kata Usman. Koalisi masyarakat sipil menyoalkan soal langkah Jokowi yang dinilai mengabaikan pola pendekatan rotasi sesuai Pasal 13 ayat 4 UU TNI.

“Mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden RI lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subyektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif," kata Usman. Oleh karena itu, koalisi menuntut agar DPR melakukan seleksi secara terbuka, akuntabel, independen dan melibatkan publik.

Mereka tidak ingin DPR hanya sekadar setuju dalam penunjukan Andika Perkasa sehingga proses seleksi harus serius.

“Jangan sampai ada kesan bahwa DPR RI hanya sekadar menjadi ‘juru stempel’ Presiden RI RI. Selain itu, apabila hasilnya DPR tidak menyetujui calon tersebut, maka merujuk pada Pasal 13 ayat (8) UU TNI, DPR berhak menolak dengan memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya kepada Presiden RI," tegas Usman. Baca juga: • Motif Politik Penunjukan Andika jadi Calon Tunggal Panglima TNI • Jejak Andika Perkasa, Menantu Hendropriyono & Calon Panglima TNI Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan Dosen komunikasi politik Universitas Padjajaran Kunto A.

Wibowo menilai, Jokowi memilih Andika karena memperhatikan geopolitik dunia, salah satunya memanfaatkan kedekatan Andika dengan Amerika, sementara pemerintahan Jokowi dekat dengan Cina. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. “Penggantian Panglima TNI tentu saja menjadi fokus atau jadi perhatian dari negara-negara lain yang punya kepentingan geopolitik di Natuna, entah Cina, entah Amerika Serikat bahkan koalisi Amerika Serikat juga,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Rabu (3/11/2021).

Jika alasan demi menjaga hubungan dengan Amerika, maka hal tersebut bisa memicu pertanyaan. Sebab, kata dia, Andika hanya bertugas selama 1 tahun sebagai Panglima TNI. Ia khawatir Amerika justru akan menangkap pesan berbeda karena mereka menjadi tidak jelas di masa depan. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis justru melihat tidak ada dampak signifikan dengan persoalan Laut Cina Selatan.

Ia meyakini bahwa pemilihan Andika murni karena faktor prerogatif Presiden Jokowi. “Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam konstelasi di LCS [Laut Cina Selatan], walaupun Signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan dianggap dekat dengan AS. Karena itu diluar konteks keterpilihannya dia. Sehingga tidak akan mengganggu hubungan RI- Cina,” kata Beni kepada reporter Tirto, Kamis (4/11/2021).

Beni mengatakan, pemilihan Andika kali ini wajar meski undang-undang mengamanatkan pemilihan panglima semestinya pakai mekanisme rotasi. Ia mengingatkan Andika signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan dengan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

Di masa lalu pun Jokowi malah memilih darat lagi sebagai panglima padahal panglima sebelumnya dari matra darat, yakni insiden pemilihan Gatot Nurmantyo selaku KSAD sebagai pengganti Panglima TNI Moeldoko yang juga dari matra darat.

Beni melihat, tidak ada pengaruh asing dalam pemilihan Andika meski mantan Danpaspampres itu diduga punya kedekatan dengan Amerika lewat aksi TNI AD dan tentara Amerika dalam program Garuda Shield. “Saya nggak melihat ada pengaruh AS, namun seperti sudah saya pernah katakan pemilihan panglima TNI adalah pertimbangan yang dalam dari presiden tentunya berdasarkan kapabilitas, akseptabilitas dan kontinuitas organisasi TNI," kata Beni.

Beni menilai, kasus Laut Cina Selatan bisa diselesaikan jika Indonesia hadir di daerah tersebut tanpa melihat siapa panglima. Hal itu penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. “Saya pikir untuk konteks LCS, seharusnya TNI terus meningkatkan kehadiran di kawasan Natuna Utara dengan patroli laut dan udara untuk mengawasi wilayah ZEE Indonesia dalam rangka melindungi aktivitas ekonomi masyarakat dan SDA kita,” kata Beni.

Baca juga: • Modus Jamaah Islamiyah: Sebar Kotak Amal Demi Biayai Teroris Global • Alasan Jokowi Tunjuk KSAD Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI • Bursa Calon Panglima TNI: Kasus Kekerasan Tentara jadi PR Besar Kepentingan Proyek Strategis Nasional & Investasi Dosen hubungan internasional sekaligus komunikasi politik di Universitas Jember M.

Iqbal melihat pemilihan Andika Perkasa memang tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan politik pemerintah. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Iqbal adalah soal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), hingga kepentingan kemudahan berinvestasi. “Pemilihan Jenderal Andika sebagai panglima yang diusulkan sudah sangat strategis dalam mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Iqbal kepada reporter Tirto, Kamis malam (4/11/2021).

Lalu kenapa dikaitkan dengan Laut Cina Selatan dan UU Cipta Kerja? Iqbal menjelaskan Laut Cina Selatan adalah daerah sentral dalam jalur perdagangan. Iqbal sebut, 10 pelabuhan besar di dunia berlokasi di Laut Cina Selatan dan 50 persen kapal tanker melintas di Laut Cina Selatan.

Ia mengingatkan, pelaku bisnis besar kapal tanker dan perdagangan internasional perkapalan banyak didominasi negara Amerika, India dan Cina melintasi Laut Cina Selatan. “Di situ ada banyak sekali keuntungan-keuntungan dari perdagangan dan pelayaran global di situ dan Laut Cina Selatan memiliki posisi yang strategis. Jika itu dipegang Yudo Margono yang dari matra laut, saya kira pertimbangan untuk mengubah visi pertahanan itu agak berbeda untuk mengamankan jalur investasi maupun proyek strategis nasional yang relevan dengan perairan dan perdagangan kapal di Laut Cina Selatan,” kata Iqbal.

Alasannya, kata Iqbal, “Bisa jadi pertahanan laut maupun darat ada di visi matra laut yang mana proyek strategis nasional yang sudah dipayungi Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya membangun di wilayah perairan, tapi justru lebih banyak investasinya di darat, sementara Jenderal Andika itu punya pengalaman yang sangat banyak dalam hal teritorial maupun pengamanan-pengamanan di matra darat.” Iqbal melihat, permasalahan Laut Cina Selatan tidak sebatas Laut Natuna utara, tetapi juga perlu melihat daerah lain seperti Selat Lombok, Selat Manado dan pelabuhan Bitung.

Di Selat Lombok, Selat Manado dan Pelabuhan Bitung tidak bisa dilepaskan dengan kaitan investasi Cina pada bisnis nikel di Sulawesi. Hal tersebut terlihat dari lonjakan TKA Cina yang masuk Indonesia diikuti dengan besaran investasi Cina ke Indonesia. Pada poin tersebut, kata dia, Indonesia perlu panglima yang bisa mengamankan wilayah darat untuk program dalam negeri seperti pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelaksanaan program strategis nasional (PSN) hingga kembalinya izin pertambangan ke pemerintah pusat yang rata-rata berlangsung pada 2022.

Pemilihan Andika yang punya pengalaman darat akan lebih diuntungkan. “Jika Panglima bukan Andika atau dari matra laut, saya kira pertimbangan kepresidenan tentu mungkin akan kurang bisa diharapkan maksimal untuk pengamanan program strategis nasional dan investasi.

Itu terkait bagaimana lalu lintas yang ada di LCS," kata Iqbal. Dari sudut pandang presiden, kata Iqbal, memilih Andika merupakan keputusan tepat untuk mengamankan semua potensi dari strategisnya perairan internasional dan kapal-kapal perdagangan global yang melintas di Laut Cina Selatan terkait kebijakan belt and road initiative Xi Jinping.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah menjaga hubungan dengan Amerika. Kehadiran Andika yang punya hubungan psikologis dengan AS diharapkan bisa memudahkan pemerintah Indonesia dalam diplomasi militer maupun politik dalam geopolitik Laut Cina Selatan.

Ia mengingatkan bahwa klaim nine dash line signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan Sembilan garis putus-putus Cina mengganggu semangat UNCLOS dan kebebasan navigasi kapal lewat FON. Andika bisa menjadi solusi untuk diplomasi ke Amerika ketika Indonesia butuh bantuan negara Paman Sam dalam menghadapi supremasi Cina.
Surabaya - Humas - Guru Besar Departemen Hubungan Internasional, Profesor Dr.

Makarim Wibisono memberi ulasan mengenai Posisi Indonesia dan Peran ASEAN dalam konflik Laut China Selatan. Dikemas dalam acara diskusi Reboan rutin FISIP UNAIR yang dimoderatori M. Muttaqien yang merupakan staf pengajar Ilmu Hubungan Internasional, diskusi ini menjadi wadah para audiens dengan Profesor Makarim dalam membahas posisi Indonesia dalam konflik Laut China Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut China Selatan memiliki arti yang strategis bagi Bangsa Indonesia.

Walaupun Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, namun posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutan Konflik Laut Tiongkok Selatan.

Menurut Makarim, setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan wilayah Laut Tiongkok Selatan penting bagi Indonesia. Pertama, perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor impor Indonesia.

Kedua, konflik dan instabilitas di Laut Tiongkok Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi kawasan. Ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara dan terakhir, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Konflik Laut Tiongkok Selatan ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi hukum yang berkaitan dengan kedaulatan; dan dimensi politik yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan,” Ujar Makarim. Menegaskan posisi Indonesia dalam sengketa ini, Makarim menjelaskan bahwa Indonesia adalah non-claimant states, atau negara tidak menuntut klaim atas Laut Cina Selatan.

Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan seluruh negara yang terlibat sebagai claimant staes, juga Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga menjadi target persuasi oleh Tiongkok maupun negara-negara lainnya.

Makarim menekankan bahwa dalam mengatasi konflik ini, integrasi ASEAN tetap harus menjadi hal yang diutamakan.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

“Perdamaian merupakan peluang untuk memperkuat ASEAN. Dalam situasi konflik, sentralitas ASEAN perlu dijaga agar dapat utuh bersatu secara kohesif. Ketika suatu wilayah mengalami konflik, maka membuka peluang bagi pihak eksternal untuk mengintervensi wilayah konflik,” kata Makarim. (Shafira Yasmine)Sengketa di Laut Cina Selatan semakin memanas dan jauh dari kata damai. Tak hanya melibatkan negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, tetapi juga melibatkan Amerika Serikat yang tak ada klaim di wilayah perairan tersebut.

Saling unjuk kekuatan pun dilakukan oleh negara-negara itu. Lantas apa yang sesungguhnya yang dicari di Laut Cina Selatan? tirto.id - Pangkalan militer Amerika Serikat (AS) mengepung Laut Cina Selatan. Mulai dari Jepang, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Australia, Guam, Alaska, dan Hawaii.

Sementara Cina tak mau kalah dan menunjukkan kedigdayaannya di kawasan tersebut. Laut Cina Selatan sudah menjadi wilayah pertempuran abadi.

Negara-negara adikuasa yang memiliki kepentingan besar, berupaya menunjukkan kekuatannya. Mereka tak mau kalah untuk bisa menjadi penguasa salah satu wilayah yang punya potensi ekonomi besar itu. Konflik Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara. Salah satunya Amerika Serikat (AS) dan Cina. Sejak 2010, Amerika Serikat mulai menggertak Cina yang ingin mendominasi perairan Laut Cina Selatan. Bagi AS, meningkatnya kekuatan Cina akan melahirkan ketakutan dan ketidakstabilan serta menyulut konflik teritorial.

Inilah yang kemudian menjadi bagian dalam pengembangan strategi mereka di Asia Pasifik. Amerika Versus Cina Sejarah mencatat, AS memang banyak melibatkan diri dalam konflik dan peperangan misalnya di Kawasan Timur Tengah, konflik Arab-Israel, terorisme, dan kini di Laut Cina Selatan.

AS mulai intens memperhatikan kawasan Asia, terutama sejak Barack Obama menjabat sebagai presiden. Topik ini pula yang menjadi poin vokal bagi AS dalam strateginya yang dikenal dengan Asia’s Rebalancing. Obama secara terang-terangan menyampaikan penolakan terhadap klaim Cina atas wilayah perairan itu. Cina membalas penolakan Obama itu dengan mengatakan bahwa wilayah sengketa itu masuk dalam kedaulatannya. Menanggapi hal itu, pada Januari lalu, AS mengerahkan satu kapal perangnya dalam radius 12 mil laut dari Kepulauan Paracel.

Cina mengklaim wilayah itu masuk dalam kedaulatannya. Sementara Washington menyebut wilayah itu masuk perairan internasional. Keberadaan kapal perang AS signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan ternyata tidak membuat nyali Cina ciut.

Cina balas menantang dengan menempatkan sistem pertahanan udara di Pulau Woody. Cina juga mengerahkan jet tempur J-11 dan J-7 di pulau yang menjadi sengketa itu. Lembaga Asian Maritime Transparency Initiative (CSIS) merilis foto-foto pembangunan sistem radar di Laut Cina Selatan. Melihat gelagat Cina yang makin agresif, komandan senior Angkatan Laut AS Laksamana Madya Joseph Aucoin dalam lawatannya ke Australia Februari lalu, meminta bantuan kepada sekutunya.

AS minta Australia dan negara-negara lain untuk melayarkan kapal perang ke dekat pulau-pulau sengketa di Laut Cina Selatan. Tujuannya untuk membuat salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia itu agar menjadi tetap terbuka. "Yang ingin kami upayakan adalah menjamin semua negara, terlepas dari ukuran dan kekuatannya, bisa mengejar kepentingan mereka berdasarkan undang-undang kelautan yang seharusnya tidak diancam oleh sejumlah tindakan," jelas Joseph Aucoin, seperti dikutip bbc.

Pada Maret lalu, AS kembali mengirimkan kapak induk USS John Stennis, dua kapal perusak, dan dua kapal pengawal ke Laut Cina Selatan. Cina pun kesal dibuatnya. “Kami menilai langkah AS mengirim kapal perang dan pesawat tempur di dekat kepulauan Spratly dan sejumlah karang sebagai bentuk unjuk kekuatan bukan hal yang baik,” kata juru bicara Kongres Nasional Cina Fu Ying, seperti dikutip The Straits Times Maret lalu. “Langkah AS ini memunculkan rasa muak di kalangan rakyat Cina. AS terus melakukan hal yang memicu ketegangan sehingga memunculkan pertanyaan terkait motif mereka.” Hingga Mei, AS masih mengerahkan kapal perang Angkatan Laut AS signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan pulau karang Fiery Cross Reef yang disengketakan.

Tak tinggal diam, Cina mengerahkan dua jet tempur dan tiga kapal perang untuk membayang-bayangi kapal perang AS tersebut dan menyuruhnya untuk meninggalkan wilayah itu. Juru bicara Departemen Pertahanan AS Bill Urban mengatakan, kapal perang yang berlayar di area 12 mil laut kawasan sengkerta Fiery Cross Reef yang dikuasai Cina itu merupakan operasi kebebasan navigasi. Hal itu dilakukan untuk “menantang klaim-klaim maritim berlebihan” yang membatasi hak-hak navigasi di Laut Cina Selatan, demikian independent.

Beberapa bulan terakhir pemerintah Cina meningkatkan pasukan militer serta armadanya di Laut Cina Selatan setelah membuat pulau-pulau buatan di perairan sengketa itu. Media Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) melaporkan, Cina berencana untuk membangun sebuah pos, 230 kilometer (140 mil) di lepas pantai Filipina, di Laut Cina Selatan. Rencana itu langsung dikecam AS melalui Menteri Pertahanannya Ashton Carter.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Dalam sebuah forum di Singapura mengatakan bahwa AS dan negara lainnya akan bertindak jika Cina membangun pos baru di kawasan Laut Cina Selatan. “Saya berharap bahwa perkembangan ini tidak terjadi karena akan mengakibatkan tindakan yang diambil baik oleh Amerika Serikat dan oleh pihak lain di wilyah yang akan memiliki efek tidak hanya meningkatkan ketegangan tetapi juga mengisolasi Cina,” kata Carter.

Kepentingan di Laut Cina Selatan Bukan tanpa alasan AS melibatkan diri di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan punya nilai ekonomis, politis, dan strategis. AS ingin agar lalulintas perdagangan dan jalur komunikasi, yang jadi prinsip kebebasan pelayaran, terjamin di wilayah laut yang penting itu. Bagi AS, klaim yang dilakukan dapat mengganggu salah satu jalur perdagangan paling “gemuk” di dunia itu.

Menurut US Energy Information Agency (EIA) peranan Laut Cina Selatan sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia. Hampir sepertiga dari minyak mentah dunia dan lebih dari setengah gas alam cair global (LNG) melewati Laut Cina Selatan setiap tahun. Laut Cina Selatan juga merupakan salah satu jalur perdagangan bagi negara anggota ASEAN dan negara Asia Timur lainnya seperti Cina.

Comtrade mencatat total ekspor dan impor Cina-ASEAN mencapai lebih dari 468 miliar dolar AS pada 2015. Sedangkan perdagangan Cina dengan Indonesia sendiri mencapai 54 miliar dolar AS yang tentunya juga melewati Laut Cina Selatan.

Tidak hanya sebagai jalur perdagangan penting dunia, Laut Cina Selatan juga kaya sumber daya alam. EIA memperkirakan terdapat sekitar 11 miliar barel minyak mentah dan 190 triliun kubik gas ada di wilayah sengketa itu. Vietnam, Malaysia dan Brunei memiliki sejarah panjang perkembangan di Laut Cina Selatan.

Negara-negara tersebut telah berinvestasi dalam teknologi lepas pantai, jaringan pipa dan pengeboran minyak. Akibatnya negara-negara tersebut memiliki cadangan minyak dan gas tertinggi.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

ASEAN di Antara Dua Kekuatan Konflik Laut Cina Selatan bagaimanapun telah menyeret Brunei, Filipina, Vietnam, Malaysia,Taiwan dan termasuk Indonesia yang notebene anggota ASEAN. Lantas, bagaimana dengan strategi negara-negara ASEAN di antara dua kekuatan besar itu? Peneliti senior Hubungan Internasional, I Nyoman Sudira dalam jurnalnya yang berjudul “Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa” (2014) mengatakan, apabila Cina tidak menjaga sikap arogansinya, maka akan melahirkan bumerang.

Hal ini tentu saja nantinya akan sangat merugikan. Negara manapun yang terlibat dalam Konflik Laut Cina Selatan selama merasakan adanya ancaman dari Cina pasti akan mencari payung keamanan dan pilihan mereka adalah Amerika. Pernyataan Sudira bisa jadi benar. Negara ASEAN yang terdesak tentunya meminta bantuan AS. AS bisa memanfaatkan itu untuk memperkuat kerja samanya dengan negara ASEAN serta untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Misalnya dengan Vietnam. Setelah hubungan keduanya tidak harmonis dalam 50 tahun terakhir, kini Washington dan Hanoi makin mesra.

Hal itu dipertegas dengan dicabutnya embargo senjata yang dijatuhkan oleh AS kepada Vietnam. Pencabutan embargo tersebut merupakan lampu hijau bagi Vietnam agar dapat memasok senjata dari negeri Paman Sam itu.

Tentunya itu bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya Vietnam lebih banyak membeli senjata dari Rusia. Vietnam merupakan negara ASEAN yang paling banyak membeli kelengkapan militer dari Rusia. Pada 2015, Vietnam mengeluarkan 812 juta dolar AS untuk membeli peralatan militernya dari Rusia.

Selain Vietnam, AS juga memiliki kedekatan dengan Filipina. Tak tanggung-tanggung Filipina menawarkan delapan pangkalan baru bagi AS sebagai tempat untuk membangun fasilitas militer AS dalam menghadapi arogansi Cina di Laut Cina Selatan. ”Kami ingin meminta tambahan dukungan dari AS agar kami mampu memiliki posisi yang lebih kuat dalam mempertahankan posisi kami yang menjunjung tinggi aturan hukum untuk isu Laut China Selatan, Kami berharap mendapatkan dukungan yang lebih substantif,” kata Sekretaris Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario, dikutip The Manila Times April tahun lalu.

Sementara Malaysia agak berbeda. Negara ini memilih menggandeng Australia. Hal itu terlihat dari pertemuan Menteri Pertahanan Malaysia dengan Menteri Luar Negeri Australia pada Maret lalu yang membahas ekspansi Cina di Laut Cina Selatan. Selain itu, Malaysia meminta dukungan kepada negara ASEAN.

“Malaysia tidak bisa bertindak sendiri dalam menghentikan tindakan agresif. Kami membutuhkan dukungan dari negara-negara ASEAN lain, dan saya akan terus mencari dukungan,” kata Menteri Pertahanan Malaysia, seperti dikutip Asia Times Maret lalu. Cina signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan Amerika berjuang keras menunjukkan kekuatannya di Laut Cina Selatan. Sementara negara-negara ASEAN juga menggalang kekuatannya, baik dengan sumber dayanya sendiri maupun berkongsi dengan negara lain.

Intinya sama: mencari kebenaran atas klaim di Laut Cina Selatan.
This article discusses the President Joko Widodo‟s poros maritim dunia or global maritime axis and the Indonesian foreign policy.

This policy optimistically to strengthen Indonesia‟s maritime capability and also to reviving the country as maritime super power as in the early history.

Once Joko Widodo seizes the mandate after his dramatic victory in the last presidential election 2014, political polarization becomes a serious challenge to his administration. Yet, at the same time he obtained a huge international attention. Thus, this article attempt to understand Joko Widodo‟s maritime policy from foreign policy perspective. Basically, foreign policy is determined by two factors namely international and domestic. To be more systematic, this article divided into five sections i.e.; introduction, maritime axis and Jokowi‟s foreign policy, maritime axis and domestic politics, maritime axis and neighboring countries, and conclusion Program Iptek Bagi Produk Ekspor (IbPE) ini memiliki 2 Mitra, yaitu pengusaha tas yang menggunakan bahan dasar kulit.

Mitra 1 adalah pengusaha dompet, tas dan sepatu yang berlokasi di Jl. Sidoluhur No. 15 RT. 05 RW. 01 Dilem KepanjenMalang, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian Mitra 2 adalah pengusaha yang focus pada produk tas yang berlokasi di Kendensari RT. 02 RW. 01 No. 49 Tanggulangin, Sidoarjo.

. [Show full abstract] Jawa Timur, Indonesia. Selama ini Mitra 1 sebagai pengusaha dompet kulit memasarkan produknya langsung kepada signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan dalam betuk enceran maupun grosir. Konsumen untuk produk Mitra 1 memasarkan dompet serta poduk lainnya di daerah malang sekitarnya baik dalam negri maupun luarnegeri hingga ke Singapura.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

Sedangkan untuk Mitra 2 pemasarannya dilakukan dengan tergantung pemesanan, meskipun demikianproduk mitra 2 telah sampai ke Timor Leste dan China. Proses pengerjaan yang masih konvensional yaitu sebagian besar proses dilakukan secara manual mengandalkan ketrampilan para pekerja, hal tersebut menjadi penghambat Mitra untuk dapat mengembangkan usahanya.

Akses menuju pemasaran ekspor cenderung agak sulit sehingga pengiriman untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Luar Negeri menjadi terhambat. Minimnya pendidikan dan kemampuan pekerja juga menjadi kendala serius bagi Mitra.

Melihat permasalahan yang dialami oleh Mitra, maka Tim Pelaksana IbPE Pengusaha Produk Kerajian Kulit bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Mitra agar berpotensi ekspor lebih signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan serta untuk dapat menciptakan kemandirian Mitra dan meningkatkan daya saing pada industri sejenis.

Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara langsung dengan Mitra, terdapat empat aspek yang menjadi fokus pada program IbPE ini yaitu produk, produksi, pemasaran dan proses. Pelaksanaan program IbPE diharapkan dapat membantu Mitra dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha baik secara kualitas maupun kuantitas.

Disamping itu membantu Mitra mencari celah pasar untuk produk ekspor karena fasilitas yang tidak tersedia diatasi dengan pengadaan modem sehingga memudahkan Mitra untuk dapat berselancar untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. View full-text Masyarakat etnis China adalah masyarakat pendatang di Medan, yang akhirnya mendapat pengakuan sebagai salah satu etnis penduduk Indonesia setelah memenuhi persyaratan Undang-undang No.

3 Tahun 1946 tentang persyaratan kewarganegaraan. Masyarakat etnis China yang ada di Medan adalah masyarakat yang dominan sebagai pelaku bisnis dan perdagangan di kota Medan yang membawa kota Medan mengalami . [Show full abstract] perkembangan. Penelitian ini membahas tentang aktivitas masyarakat etnis China di Medan yang bersifat sebagai peranan dalam perkembangan kota Medan. Ternyata masyakat etnis yang menjunjung tinggi ajaran Budhisme, Taoisme dan Kong Hu Chu tersebut mempu meyesuaika diri di Medan dan menjadi etnis pendatang yang pioner meninggalkan etnis-etnis lain yang ada di kota Medan.

Mengingat cakupan tentang etnis China di Medan sangat luas dan penjang, maka penulis membatasi pembahasan yaitu dari tahun 1950 sampai tahun 1970, dimasa peralihan masyarakat etnis China sebagai pedagang pemasaran produksi luar negari menjadi pengusaha-pengusaha industri di Medan.

Dari hasi penelitian diketahui bahwa, aktivitas yang dilakukan kota Medan sejak tahun 1950 yaitu sebagai pelaku perdagangan dan perekonomian lainnya turut membawa kota Medan kearah kemajuan. Kota Medan menjadi salah satu kota industri yang berkembang dari sisi perekonomian. Etnis China secara tidak langsung sangat besar sumbangannya terhadap perkembangan kota.

signifikansi andika bagi indonesia dalam konflik laut cina selatan

030706025 Read more

Siap "Perang" Dengan China, AS Kerahkan 2 Kapal Induk ke Laut China Selatan




2022 www.videocon.com