Peniadaan mudik

peniadaan mudik

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) mengeluarkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

peniadaan mudik

Kepala BNBP selaku Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menegaskan maksud dari addendum (tambahan klausul) Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei peniadaan mudik 24 Mei 2021).

Sementara selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Baca: THR PNS Cair Peniadaan mudik, Pemerintah: Langsung Dibelanjakan! Adapun periode H - 14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan peniadaan mudik Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021.

Sementara itu, periode H + 7 pascamasa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Perubahan klausul Doni mengatakan, secara garis besar ada perubahan berupa masa berlaku testing bagi para pelaku perjalanan dan memperluas waktu pembatasan dari tanggal 22 April hingga 24 Mei dengan tujuan agar bisa mendorong masyarakat mengurungkan niatnya untuk mudik selama pandemi. "Bahwa berdasarkan hasil Survei Pascapenetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri," kata Doni.

Selain ketentuan dalam angka 5, berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pascamasa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

peniadaan mudik

Ketentuan secara rinci sebagai berikut : a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 peniadaan mudik sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; b.

Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; c.

Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu peniadaan mudik 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; d.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; e.

Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Peniadaan mudik Penanganan COVID-19 Daerah; g.

Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; h.

Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia; i.

Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan; j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test peniadaan mudik GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian peniadaan mudik Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.

NEXT: Pengecualian Perjalanan Orang, Syaratnya Ini Sampai detik ini, peniadaan mudik 2021 masih menimbulkan sejumlah pertanyaan di benak banyak orang. Apalagi beberapa perubahan kebijakan membuat banyak orang di Tanah Air makin kebingungan. Pemerintah akhirnya resmi peniadaan mudik peniadaan mudik mulai dari 6-17 Mei 2021 demi menghindari risiko Covid-19 yang masih tinggi.

Padahal sebelumnya pemerintah mengatakan tidak melarang mudik 2021, tapi memberlakukan aturan perjalanan yang ketat. Perubahan itu sontak mengejutkan publik sehingga mereka harus mengatur ulang rencana menjelang Idulfitri. Melihat banyaknya orang yang mencuri start mudik sebelum tanggal 6 Mei, pemerintah menambahkan aturan baru ( addendum).

Jelang larangan mudik diberlakukan sesuai waktunya, pemerintah menetapkan pengetatan mudik diperpanjang. Selain itu, pemerintah mengubah beberapa ketentuan syarat perjalanan. Langsung aja simak penambahan dan perubahan aturan baru soal mudik, yuk! Tegaskan peniadaan mudik masih berlaku, pemerintah memperpanjang aturan mudik hingga 24 Mei 2021 usai melihat peluang mobilitas masyarakat yang tinggi Addendum pengetatan mudik 2021 - credit: Satgas Penanganan Covid-19 via covid19.go.id Melalui Addendum Surat Edaran yang diterbitkan Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah mengumumkan aturan baru soal pengetatan mudik.

Dalam Surat Edaran Nomor 13 Peniadaan mudik 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, pemerintah menegaskan larangan peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku.

Namun, ada beberapa perubahan dan penambahan aturan terkait masa pengetatan peniadaan mudik. Jadi, pengetatan mudik diperpanjang mulai dari 22 April hingga 24 Mei 2021. “Berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idulfitri,” ungkap Wiku Adisasmito pada hari Kamis (22/4), dinukil dari CNN Indonesia.

Selaku juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menerangkan pengetatan mudik itu sebagai pelengkap peniadaan mudik yang lebih dulu diteken pemerintah. Kebijakan itu diambil demi mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 pada masa sebelum dan sesudah periode larangan mudik.

Apalagi mengingat mobilitas masyarakat makin tinggi ketika mendekati perayaan Idulfitri. Sehingga pengetatan syarat mudik diterapkan H-7 sebelum dan H+7 setelah peniadaan mudik.

Sesuai Addendum SE terbaru, peemerintah memangkas masa berlaku surat keterangan negatif Covid-19 menjadi 1×24 jam saja Tes Covid-19 - photo by Frauke Riether via pixabay.com Seperti yang diketahui, masa berlaku surat keterangan negatif Covid-19 seperti surat hasil rapid test antigen adalah sekitar 14 hari. Namun, ketentuan itu dihapuskan oleh pemerintah dalam Addendum SE Satgas Covid-19. Siapa pun yang menggunakan moda transportasi laut, udara, dan darat antarkota harus menunjukkan hasil negatif tes Covid-9 yang diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Jadi, masa berlaku surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR, rapid test antigen, atau tes GeNose semakin pendek. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaku perjalanan di bawah umur 5 tahun yang tidak diharuskan melakukan tes Covid-19. Tidak ada kriteria khusus bagi pelaku perjalanan pada masa pengetatan mudik.

Namun, ada ketentuan khusus untuk perjalanan rutin via jalur laut di wilayah aglomerasi Tradisi mudik - credit: Wikimedia via commons.wikimedia.org Berbeda dengan peniadaan mudik pada 6-17 Mei yang memberikan syarat khusus bagi pelaku perjalanan, pengetatan mudik justru memperbolehkan siapa pun yang akan bepergian selama mengikuti aturan yang telah dijelaskan seblumnya.

Jadi, tidak ada kriteria tertentu. Sementara itu pelaku perjalanan rutin dengan transportasi laut di wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi dan transportasi darat di wilayah aglomerasi perkotaan tidak wajib peniadaan mudik hasil tes Covid-19. Ketentuan ini berlaku untuk transportasi umum dan pribadi.

Pelaku perjalanan transportasi udara - photo by Orna Wachman via pixabay.com Aturan lainnya, pelaku perjalanan laut dan udara wajib mengisi e-HAC Indonesia. Sedangkan pelaku perjalanan moda transportasi darat baik kendaraan pribadi aupun umum hanya diimbau untuk mengisi aplikasi tersebut.

e-HAC atau Health Alert Card adalah Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang dibuat dalam versi lebih canggih. Dengan kartu ini, riwayat kesehatan seseorang bisa teridentifikasi. Nah, itu dia ketentuan baru soal pengetatan mudik 2021.

peniadaan mudik

Lebih lanjut, Wiku Adisasmito mengingatkan agar hak bepergian yang diberikan pemerintah digunakan dengan bertaanggung jawab. Ia mengingatkan bila tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya masyarakat tidak pergi agar mobilitas terkendali.
KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran peniadaan mudik. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Mudik Peniadaan mudik 2021 Dilarang, Apa Bedanya dengan Pulang Kampung? Melalui surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik lebaran tahun ini demi mencegah penularan virus corona Covid-19. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara. Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6-17 Mei 2021.

Angkutan Darat Dilansir dari Kompas.com, (8/4/2021), Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan, transportasi yang dilarang saat mudik yakni: 1. Kendaraan bermotor umum dengan jens mobil bus dan mobil penumpang.

peniadaan mudik

2. Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor (kendaraan pribadi) Sementara, ada pengecualian bagi orang-orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan: • Orang yang bekerja/perjalanan dinas (ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan ttd basah dan cap basah).

• Kunjungan keluarga sakit • Kunjungan duka anggota keluarga meninggal • Ibu hamil peniadaan mudik 1 orang pendamping) • Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping) • Pelayanan kesehatan darurat Baca juga: 8 Poin Larangan Mudik Lebaran Berlaku 6-17 Mei 2021 Kemudian pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan: peniadaan mudik Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI • Kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri • Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol • Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah • Mobil barang dan tidak membawa penumpang • Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi • Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Mudik 2021 Dilarang, Ini Jenis Perjalanan yang Dapat Pengecualian Wilayah aglomerasi Dilansir dari Kompas.com, (8/4/2021), pemerintah juga menetapkan sejumlah wilayah aglomerasi yang dapat pengecualian pergerakan kendaraan.

Pengecualian ini hanya brlaku untuk moda transportasi darat adn kereta api. Wilayah aglomerasi yang termasuk dalam pengecualian moda transportasi darat yakni: Berita Terkait Mudik 2021 Dilarang, Ini Jenis Perjalanan yang Dapat Pengecualian ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik atau ke Luar Kota pada 6-17 Mei 2021 INFOGRAFIK: 8 Poin Larangan Mudik Lebaran 2021 [KLARIFIKASI] Denda Rp 100 Juta Bagi Warga yang Nekat Mudik Lebaran Simak, Berikut Sanksi bagi ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021 Berita Terkait Mudik 2021 Dilarang, Ini Jenis Perjalanan yang Dapat Pengecualian ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik atau ke Luar Kota pada 6-17 Mei 2021 INFOGRAFIK: 8 Peniadaan mudik Larangan Mudik Lebaran 2021 [KLARIFIKASI] Denda Rp 100 Juta Bagi Peniadaan mudik yang Nekat Mudik Lebaran Simak, Berikut Sanksi bagi ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021 [HOAKS] Asidosis Laktat Sebabkan Hasil Tes PCR Selalu Positif Covid-19 https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/200000265/-hoaks-asidosis-laktat-sebabkan-hasil-tes-pcr-selalu-positif-covid-19 https://asset.kompas.com/crops/G4KfHQC8XNA-IbyxXyaSk55bwy0=/0x0:1280x853/195x98/data/photo/2020/08/31/5f4c7ac9f0119.jpeg Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) mengeluarkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menegaskan maksud dari addendum (tambahan klausul) Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).

Hal ini mengingat bahwa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan Covid-19. Ditambah, berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri.

Baca Juga: Belum Ada Lonjakan Penumpang KA di Semarang Dan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, maka dibentuklah Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

peniadaan mudik

Maksud dari Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021). Sementara selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Dalam Addendum Surat Edaran ini juga ditambahkan beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut: Ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, dengan ketentuan sebagai berikut : • Pelaku perjalanan transportasi udara maupun laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara/Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

• Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan peniadaan mudik keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

• Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

• Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 peniadaan mudik 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

• Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah. • Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

• Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan. • Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, peniadaan mudik pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.
none
KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang adanya mudik lebaran 2021 untuk mencegah penularan virus corona. Larangan mudik ini berlaku pada peniadaan mudik Mei 2021. "Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan.

Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Maret lalu.

Selanjutnya, pemerintah juga merilis Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Ramadhan. Addendum itu dikeluarkan setelah banyaknya pemudik yang mencuri start sebelum larangan itu diberlakukan. Baca juga: Berlaku Mulai 22 April, Ini Aturan Baru soal Pengetatan Mudik 2021 Berikut aturan lengkap soal pengetatan mudik dan larangan mudik lebaran 2021: Pengetatan Untut pengetatan, aturan ini berlaku selama H-14 peniadaan mudik ( 22 April-5 Mei) dan H+7 peniadaan mudik ( 18-24 Mei).

Transportasi udara Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen atau tes GeNose C19 yang sampelnya diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia. Baca juga: Mengenal Apa Itu e-HAC dan Panduan Pengisiannya. Berita Terkait Cara Mengecek Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta di BNI, BRI, serta Batas Waktu Pencairannya. Cara Cek Penerima BLT UMKM di BRI dan BNI Melalui eform.bri.co.id/bpum dan banpresbpum.id Cara Cek Penerima BLT UMKM di BNI Melalui banpresbpum.id Bocoran Pembukaan Gelombang 17 dan Hari Terakhir Pembelian Pelatihan Prakerja Gelombang 16 Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia 2021 dan Sumber Pendapatannya.

Berita Terkait Cara Mengecek Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta di BNI, BRI, serta Batas Waktu Pencairannya. Cara Cek Penerima BLT UMKM di BRI dan BNI Melalui peniadaan mudik dan banpresbpum.id Cara Cek Penerima BLT UMKM di Peniadaan mudik Melalui banpresbpum.id Bocoran Pembukaan Gelombang 17 dan Hari Terakhir Pembelian Pelatihan Prakerja Gelombang 16 Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia 2021 dan Sumber Pendapatannya.Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melarang masyarakat mudik atau kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran Idulfitri 2021.

peniadaan mudik

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, larangan mudik ini untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari Covid-19. "Peniadaan mudik ini adalah untuk kepentingan bersama. Untuk keselamatan bersama, agar bangsa kita bisa terhindar dari Covid-19," kata Doni di sela Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 peniadaan mudik Pemprov Sumatera Utara, Selasa (20/4/2021). Doni meminta, masyarakat menahan diri untuk tidak mudik.

Dia mengingatkan, mudik berisiko tinggi menularkan virus SARS-CoV-2 itu. "Mohon bersabar, jangan pulang kampung dulu. Kerinduan terhadap keluarga bisa menimbulkan hal yang tragis," ujarnya. Dia menyebut, kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran belajar dari pengalaman sebelumnya.

peniadaan mudik

Pada tahun 2020, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran Idul Fitri. Akibatnya, kasus positif Covid-19 sempat meningkat tajam. Tak hanya itu, libur panjang Natal dan tahun baru 2021 juga sempat memicu peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

"Kepulangan perantau ke kampung halaman akan menimbulkan persoalan, meningkatkan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Apalagi kalau daerah tidak memiliki peniadaan mudik rumah sakit yang memadai, maka dampaknya akan sangat fatal," pungkas Doni.

peniadaan mudik

** #IngatPesanIbu Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan. Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

peniadaan mudik

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menekankan pemerintah akan tetap melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Dia peniadaan mudik, masyarakat tidak akan kehilangan pahala sedikit pun apabila tak mudik Lebaran.

"Insyaallah kita juga tidak akan kehilangan pahala apa pun, tidak akan kehilangan pahala sedikit pun jika tetap mendahulukan yang wajib daripada mendahulukan yang sunah," kata Yaqut dikutip dari siaran persnya, Jakarta, Selasa (20/4/2021). Menurut dia, keputusan larangan mudik Lebaran yang berlaku 6-17 Mei 2021 ini diambil pemerintah atas berbagai pertimbangan.

peniadaan mudik

Salah satunya, untuk melindungi masyarakat dari penularan virus corona penyebab Covid-19. Pasalnya, liburan panjang kerap menimbulkan lonjakan kasus baru Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah meminta masyarakat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dan tidak mudik agar tak terjadi kenaikan kasus virus corona. "Insyaallah ikhtiar bersama pemerintah dan masyarakat bersama-sama kita melakukan aksi kolaboratif untuk menangani pandemi Covid-19 ini saya kira pandemi Covid-19 akan segera berlalu," jelas Yaqut.

Peniadaan mudik Titin Supriatin Sumber: Merdeka

suasana sebelum peniadaan mudik bandara sultan mahmud badaruddin II palembang




2022 www.videocon.com