Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pada Masa Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.

Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959-1965 kekuasaan didominasi oleh Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan makin meluasnya peranan TNI/Polri sebagai unsure sosial poltik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 antara lain pembentukan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), Tap.

MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden, pengankatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh Presiden dan sebagainya. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri (lihat Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No.

14 Tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat). Dengan demikian, rak­­yat/wakil rakyat yang dududk dalam lembaga legislative tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sejarah Orde Baru Terlengkap Perkembangan Kepemimpinan Politik Para pemimpin berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya.

Kepemimpinan tokoh politik ini berdasar pada politik mencari Kambing hitam. Karena sifatnya kharismatik dan paternalistik, tokoh politik ini dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak bertikai, baik dengan sukarela maupun karena terpaksa. Dengan dialektika, pihak yang kurang kemampuannya akan tersingkir dari gelanggang politik dan yang kuat akan merajainya. Gimnastik politik ini lebih menguntungkan PKI. Diktaornya Soekarno Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin.

Dalam demokrasi terpimpin Soekarno bertindak seperti seorang diktator, hampir semua kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada kekuasaannya. Sutan Takdir Alisyahbana menyamakan Soekarno dengan raja-raja kuno yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi tuhan atau wakil tuhan di dunia.

Dekrit tersebut dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini.

Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Prseiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat pilihan ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol di tiadakan. Lagipula pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden disamping fungsi sebagai sebagai wakil rakyat. Hal terakhir ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin trias politica.

Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.

Hal tersebut kemudian menjadikan kaburnya batas-batas wewenang antara badan eksekutif dan legislatif, keduanya seolah-olah dirangkap oleh presiden.

Akibatnya fungsi dan peranan MPRS dan DPR-GR hilang. Apalagi pada waktu itu menteri-menteri diperbolehkan menjabat sebagai ketua MPRS, DPR-GR, DPA dan MA.

MPRS dan DPR-GR yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan pada akhirnya tunduk kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan presiden. Demokrasi terpimpin ialah hypen pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme-nasional, facisme, dan komunisme, tetapi suatu faham demokrasi yang didasarkan keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, menuju satu tujuan yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akan tetapi dalam prakteknya, apa yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin yang mempunyai tujuan yang luhur ini tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Sebaliknya sistem ini sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Dalam prakteknya yang memimpin demokrasi ini bukan pancasila sebagaiman dicanangkan tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya demokrasi yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia tetapi berdasarkan keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi politik pemimpinnya sendiri.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi telah membawa jalannya pemerintahan jauh dari mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 145. kondisi ini diperburuk dengan merosotnya keadaan ekonomi negara.

Sebagai akibatnya, keadaan politik dan keamanan sudah sangat membahayakan keselamatan negara. Situasi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. tujuan utama pemberontakan ialah untuk mengganti falsafah pancasila dengan falsafah lain.

Dalam periode demokrasi terpimpin pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai Pimpinan Nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan sebagai tidak efektif dan Bung Karno kemudian memperkenalkan apa yang kemudian disebut dengan “musyawarah untuk mufakat”.

Banyaknya partai oleh Bung Karno disebut sebagai salah satu penyebab tidak adanya pencapaian hasil dalam pengambilan keputusan, karena dianggap terlalu banyak debat bersitegang urat leher. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentuk yang dikenal dengan nama Front Nasional.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : √ Pelaksanaan Pancasila Pada Masa Orde Baru Serta Sejarah Dan Ciri Umumnya Gaya dan Ideologi Politik Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penpres tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian ( penpres no.7-1959). Tokoh politik memperkenalkan gagasan nasionalisme agama dan komunisme (nasakom), kompetisi nasakomis masih dibenarkan karenadalam kondisi tersebut tokoh politik dapat memelihara keseimbangan.”jor-joran” masih berada dalam penguasaan dan didominasi tokoh politik yang menurut beberapa pengamat, menjalankan cara yang memecah dan kemudian menguasainya.

Ketika kapercayaan terhadap tokoh politikitu meluntur, yaitu pada saat dan sesusah G-30 S/PKI meletus Jor-Joran tersebut berubah menjadi pertarungan terbuka.

Sementara tokoh politik itu berkuasa, pengaturan soal-soal kemasyarakatan dan politik lebih cenderung dilakukan secara paksaan. Hal-hal ini di buktikan oleh merajalelaanya teror mental dengan memberikan predikat kontra revolusi kepada aliran-aliran yang tidak setuju dengan nilai-nilai yang mutlak tersebut diatas. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965.

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin. • Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959. • Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden. • Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. • GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.

• Pengangkatan presiden seumur hidup. Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia.

Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner.

Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.

• Oldefo dan Nefo Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo).

Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara). • Konfrontasi dengan Malaysia Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.

Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.

Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya: • perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan • bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Di tengah situasi konflik Indonesia – Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno.

Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Sistem demokrasi terpimpin ini diambil oleh Presiden Soekarno karena alas an bahwa pada saat demokrasi liberal rakyat Indonesia belum siap menerima kebebasan berpolitik sehingga hasilnya hanya akan mengancam integrasi NKRI sehingga rakyat Indonesia pada saat itu harus dipimpin dalam berdemokrasi yang disebut dengan system demokrasi Terpimpin yang juga memulai pemerintahan otoriter presiden Soekarno.

Pada saat ini kebebasan berpolitik sangat terkekang. Dengan kekuasaan Negara yang berpusat di tangan Presiden Soekarno, semua sector politik dikendalikan olehnya.

Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam pemerintahan otoriternya ini, diantaranya adalah: • Ketua MPRS ada yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi menteri Negara, sehingga ini mengindikasikan bahwa MPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif tidak berfungsi dan bahkan MPR menjadi pembantu presiden yang sebagai kedudukannya sebagai menteri itu.

• Pembubaran DPR resmi yang terbentuk dari hasil Pemilu 1955 yang diakibatkan karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah sehingga Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 yang digantikan oleh DPRGR yang merupakan DPR bentukan Presiden Soekarno yang hak budgetnya tidak berfungsi selama Presiden Soekarno berkuasa.

• Pengangkatan presiden seumur hidup dengan tap MPRS no 3/MPRS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menerangkan bahwa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. • Pembentukan politik poros-porosan yang menyalahi politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif. Ini antaranya dengan pembentukan poros Jakarta-Beijing, Jakarta-Pyong yang, Jakarta-Hanoi, dll. • Konfrontasi dengan Malaysia. Yang disebabkan dengan pembentukan Negara serikat Malaysia oleh Inggris yang dianggap dapat membahayakan posisi Indonesia oleh Inggris.

• Keluarnya Indonesia dari PBB pada 7 Januari 1965 yang diakibatkan oleh dipilihnya Malaysia menjadi dewan keamanan tidak tetap PBB. Hal-hal tersebut memuncak dengan diadakannya kudeta oleh pasukan Cakrabirawa atau pasukan pengawal Presiden yang dimotori oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Kudeta itu melancarkan penculikan terhadap jendral-jendral TNI yang dianggapnya dapat merintangi jalannya untuk merebut kekuasaan. Tetapi dengan kesaktian Pancasila dan TNI yang masih setia kepada Pancasila, pemberontakan itu dapat ditumpas sehingga keutuhan NKRI masih dapat terjaga.

Kekerasan Dalam Kancah Politik Bersamaan dengan itu, perilaku ‘premanisme’ justru marak dengan jalinan-jalinan rumit dari dan ke dalam dunia politik maupun kekuasaan, yang amat terasa sebagai penderitaan baru bagi masyarakat dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial sehari-hari”.

“Mereka yang pernah menyaksikan aksi-aksi massa PKI 1960-1965 akan sukar menemukan perbedaan dengan apa yang dihidangkan melalui gerakan massa masa kini”. Kekerasan besar ketiga yang dilakukan PKI adalah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat serta beberapa perwira menengah di Jakarta –lalu di Jawa Tengah-Yogya– pada 30 September tengah malam menuju 1 Oktober 1965. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa 30 September 1965.

Meskipun terdapat upaya keras untuk menampilkan peristiwa ini sebagai pergolakan internal Angkatan Darat, tapi sejauh ini fakta dan bukti yang ada memperlihatkan adanya keterlibatan sejumlah pimpinan PKI dalam Gerakan 30 September 1965. Akan tetapi di lain pihak, harus pula diakui bahwa peristiwa itu sendiri merupakan puncak pertarungan politik yang terutama berlangsung setidaknya sejak tahun 1959 antara kelompok komunis di satu kutub dengan tentara pada kutub yang lain, dengan spektrum keterlibatan unsur-unsur lainnya dalam struktur Nasakom.

Apa dan bagaimana peristiwa tersebut, dapat diikuti dan diperbandingkan satu sama lain melalui sejumlah tulisan berikut dalam blog sosiopolitica ini. Namun terlepas dari masih adanya perbedaan nuansa dalam memandang peristiwa tanggal 30 September 1965, satu hal dapat disimpulkan bahwa dalam perilaku politiknya, PKI senantiasa menggunakan cara-cara kekerasan –mulai dari agitasi, provokasi, gerakan massa yang menekan lawan politik hingga kepada kekerasan-kekerasan fisik berdarah.

Ini berkaitan erat dengan sifat dasar dari ideologi yang mereka anut, yang telah mengalami perkembangan dari Marxisme yang filosofis untuk kemudian dipertajam sebagai komunisme ala Lenin-Stalin maupun komunisme ala Mao.

Dengan ideologi ini, mereka senantiasa berpretensi untuk memperjuangkan rakyat, bahkan membalaskan dendam rakyat yang tertindas oleh kelas atas ekonomi, namun pada prakteknya rakyat kelas bawah itu tetap saja adalah alat, karena kekuasaan sesungguhnya ada di tangan penguasa partai yang akan menentukan hitam putih nasib kelas bawah.

Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno.

Ia memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros nasakom soekarno semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin.

Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Soekarno, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan. Sampai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional.

Akan tetapi, tekananannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, serta khususnya kepada perumusan ideologi seraya melemparkan gagasan-gagasannya berulang kali. Presiden Soekarno dalam hal ini menciptakan doktrin negara yang baru. Demokrasi terpimpin dan gagasan presiden yang sehubungan dengan itu sudah menguasai komunikasi massa sejak pertengahan tahun 1958.

Sejak itu tidak mungkin bagi surat kabar atau majalah berani terang-terangan mengecam Demokrasi Terpimpin, lambang dan semboyan-semboyan baru. Pada paruh kedua 1959, Presiden Soekarno semakin mementingkan lambang-lambang. Dalam hubungan ini yang terpenting ialah pidato kenegaraan presiden pada ulang tahun kemerdekaan RI tahun 1959 dan selanjutnya hasil kerja Dewan Pertimbangan Agung dalam penyusunan secara sistematis dalil-dalil yang terkandung dalam pidato tersebut.

Pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, sebagian besar memuat alasan-alasan yang membenarkan mengapa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Sesungguhnya hanya sedikit tema-tema baru dalam pidato presiden, tetapi pidato itu penting karena berkaitan dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar revolusioner tersebut. Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya itu, Presiden Soekarno menyatakan naskah pidato itu menjadi “manifesto politik Republik Indonesia”.

Bersamaan dengan itu presiden mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting. 4 Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK.

“Manifesto politik Republik Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama “Manipol-USDEK”. Barangkali daya tarik terpenting Manipo-USDEK terletak pada kenyataan bahwa ideologi ini menyajikan sebuah arah baru. Mereka tidak begitu banyak tertarik pada makna dasar dari arah tersebut. Yang pokok ialah bahwa presiden menawarkan sesuatu pada saat terjadi ketidakjelasan arah yang dituju. Nilai-nilai dan pola-pola kognitif berubah terus dan saling berbenturan, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk mencari perumusan yang dogmatis dan skematis mengenai apa yang baik dalam politik.

Satu tanggapan umum terhadap Manipol-USDEK ialah bahwa Manipol-USDEK bukanlah merupakan ideologi yang sangat baik atau lengkap tetapi pada akhir tahun 1950an dibutuhkan sebuah ideologi dalam kerangka pembangunan Indonesia. Sebenarnya hanya di sebagian masyarakat politik saja Manipol-USDEK diterima sepenuh hati, sedangkan di sebagian yang lain menaruh kecurigaan dan kekhawatiran.

Manipol-USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula suatu upaya unutk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada di Indonesia. Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada pelaksanaannya, Manipol-USDEK tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan dilakukan dengan paksaan.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : √ Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka [ Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, Syarat, Ciri, Dimensi, Sejarah ] Partisipasi Politik Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang dalam menentukan keputusan-keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Keberadaan struktur-struktur atau institusi-institusi politik di tingkat masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa yang keritis dan aktif, merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik.

Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa, aktivitas-aktivitas politik pemerintah dengan serta merta, secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan, maka keterlibatan rakyat adalah suatu kelaziman. Hal pendukung partisipasi politik yang cukup berpengaruh pula adalah media massa. Dimana kesetaraan media massa dalam partisipasi politik selalu menjadi ajang perhatian dan rebutan para penyandang modal. Karena media massa merupakan lahan yang menguntungkan.

Terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. mengelola media massa sangat bergantung kepada sistem politik dimana media massa dioprasikan. Dalam kegiatan komunikasi politik fungsi media massa adalah sebagai sumber informasi, sebagai fungsi partisipasi, sebagai fungsi sosialisasi dan pendidikan politik, fungsi mengembangkan budaya politik, dan sebagai fungsi integritas bangsa.

Partisipasi Masyarakat Tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di dalam kenyataan hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam dalam kehidupan politik. Dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk partisipasi politik atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah.

Sehubungan dengan hal ini dikenal istilah-istilah seperti apatisme, sinisme, alienasi, dan anomi. sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. • Pertama, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa.

Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. • Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah.

Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting.

Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

• Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara.

Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa.

Partisipasi Partai Politik Betatapun sebuah Negara baru muncul diiringi pembentukan lembaga-lembaga administrasi publik baru dengan diikuti sejumlah perubahan di bidang ekonomi, social dan politik, ciri patrimonial governance masih tetap hidup, terutama setelah 1959 ketika Sukarno mengimplementasikan sistem “Demokrasi Terpimpin” sehingga memudahkan eksekutif mendominasi legislative.

Selama “Demokrasi Terpimpin” dari 1959 sampai 1965, tidak ada pemilihan umum, sehingga tidak ada partisipasi politik warga Negara dalam pemilihan wakil-wakilnya. Sukarno juga memberikan, mempraktekkan patrimonial governance dengan cara mendistribusikan kesempatan bagi keuntungan personal. Sukarno dan militer setuju terhadap pentingnya dominiasi state pada society dan citizenry. Akibatnya, semua kekuasaan pembuatan keputusan diminopoli oleh birokrasi pusat yang tidak memberikan otonomi pada birokrasi daerah; dan bahkan selama era “Demokrasi Terpimpin,” penggunaan paksaan dalam politik nyata terjadi, sebagian karena militer menjadi partisipan langsung dalam politik sedangkan Parlemen tidak lagi menjalankan negosiasi/kompromi dalam setiap upaya mengatasi konflik politik.

Disamping itu, efektivitas partai-partai politik tergantung bukan pada fungsi representasinya atau kapasitasnya untuk memformulasikan kebijakan tetapi lebih pada hubungan hubungan elit partai dengan pust-pusat kekuasaan atau kemmpuannya memobilisasi para pengikutnya di jalan.

peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidak puasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Partisipasi Politik Komunitas Tionghoa Yang mengalami ketidakbebasan dalam berpartisipasi politik di era tersebut. Khususnya bagi komunitas tionghoa yang mengalami diskriminasi pada era 1960-an. Kami ambil contoh sosok seorang Tionghoa bernama Soe Hok Gie, adalah seorang cendikiawan yang ulung yang terpikat pada ide, pemikiran, dan yang terus menerus menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan dan menyajikan ide-ide menarik.

Khususnya pada kondisi sosial politik di tahun 1960-an. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh Soe Hok Gie adalah dengan tegas bersuara menuliskan kritik-kritikan tajam di media. Soe Hok Gie sebagai perwakilan golongan etnis Tionghoa yang ikut terlibat langsung dalam pergulatan politik. Hanya saja partisipasi politik mereka dirsa mengancam keberadaan pribumi di era 1960-an, maka komunitas Tionghoa mulai mengalami tekanan dari berbagai pihak mengenai politik.

Dengan munculnya kampanye dan berbagai aksi anti Tionghoa, ditambah lagi tindakan represif penguasa militer yang menimbulkan kekuatiran dan trauma yang berkepanjangan. Peranan pers Peranan pers dapat dirumuskan melalui berbagai fungsi, yakni fungsi politis, ekonomis, dan sosiologis.

Dalam fungsi politis-nya, pers digunakan dan berperan untuk tujuan-tujuan politik berbagai kekuatan politik dalam negara. Sementara dalam fungsi ekonomi, pers menjadi institusi pengembangan modal, baik secara internal (modal perusahaan pers sendiri) dan eksternal (modal kekuatan industri). Fungsi sosiologis berlangsung dalam interaksi pers dengan khalayaknya.

Dalam kehidupan masyarakat, beberapa peranan pers adalah: • Sebagai penggerak prakarsa masyarakat. • Memperkenalkan usaha-usahanya sendiri, dan menemukan potensi-potensinya yang kreatif dalam memperbaiki perikehidupannya • Mampu memberikan kontribusi guna melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan pemerintahan, Sesuai dengan misinya sebagai salah satu alat kontrol sosial terhadap pemerintah Pada era 1960-an, tepatnya zaman demokrasi terpimpin, yang lahir berkat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, dan sebagai jawaban Bung Karno terhadap demokrasi liberal, pers tak lagi bebas.

Seperti halnya semua parpol dan ormas, ketika itu media massa diwajibkan menjadi alat revolusi, dan harus berpedoman kepada Manipol-Usdek, yaitu tafsir Pancasila ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Persis seperti P4 yang merupakan tafsir Pancasila ala Soeharto. Bung Karno menganjurkan agar semua kekuatan politik, termasuk media massa, saling jorjoran manipolis.

Yang tidak manipolis digulung dan dituding sebagai musuh revolusi, reaksioner, kontra revolusi. Tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung yaitu pembreidelan terhadap harian Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia dan Sin Po di Jakarta.

Upaya untuk pembatasan kebebasan pers tercermin dari pidato Menteri Muda penerangan RI yaitu Maladi yang menyatakan Hak kebebasan individu disesuaikan denga hak kolektif seluruh bangsadalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD 1945 harus ada batasnya yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moraldan kepribadian indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pancasila Sebagai Dasar Negara Keterlibatan Militer dan Aparat Negara Keterlibatan Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pembentukan ABRI Pada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Mereka kembali pada peran sosial-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Dengan semboyan “politik adalah panglima” seperti yang dilancarkan oleh PKI, usaha untuk mempolitisasi ABRI semakin jelas.

Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti). TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Dekrit Presiden Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No.

153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Dekrit Presiden ini tidak hanya berdampak pada berubahnya struktur tata pemerintahan Negara akan tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap perubahan-perubahan struktur dalam organisasi Kepolisian Negara. Perubahan pertama adalah terbentuk nya departemen kepolisian ber dasarkan SK. Presiden No.

154/1959 tanggal 15 Juli 1959 berikutnya, berdasarkan SK. Presiden No. 1/MP/RI/1959 sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian namun bukan termasuk kedalam menteri anggota kabinet, dalam hal ini yang menjabat adalah R.S. Soekanto. Untuk membantu Menteri Muda kepolisian dibentuklah lembaga Direktorat Jenderal yang dipegang oleh seorang direktur. Kebijakan lainnya adalah mengubah wewenang kepengurusan bidang keuangan yang semula di bawah Perdana Menteri ke Menteri Muda Kepolisian Negara.

Selain itu, R.S. Soekanto sebagai menteri Muda Kepolisian Negara menindak lanjuti Dekrit tersebut dengan mengadakan Konferensi Dinas Kepolisian pada tanggal 19-20 Oktober 1959 di departemen Kepolisian. Hasil dari konferensi tersebut melahirkan manifesto kepolisian, maksudnya dengan sepengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab, kepolisian secara konkret kembali pada jiwa UUD 1945 dan benar-benar mengabdikan diri pada tujuan revolusi guna mewujudkan masyarakat yang adil dan bahagia.

Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 Menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan.

Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut: • Alat Negara Penegak Hukum. • Koordinator Polsus. • Ikut serta dalam pertahanan. • Pembinaan Kamtibmas. • Kekaryaan. • Sebagai alat revolusi. Dwifungsi ABRI Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Peran militer diwujudkan dalam konsep Dwifungsi yang muncul pada periode awal kemerdekaan ini adalah sebagai akibat dari peran sosial politik oleh militer dan kristalisasi ideologi yang menopang tugas tersebut.

Peran sospol militer diperlukan karena banyaknya kekosongan jabatan yang ditinggal pergi Belanda, antara lain pada perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi sebagai akibat Belanda menolak negosiasi soal Irian Barat.

Nah, masuknya militer ke dalam bidang non-militer ini juga dilegalisir oleh aturan pada waktu itu. Dwifungsi ini merupakan evolusi dari ketidaksukaan terhadap Demokrasi Liberal. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap “civilian supremacy over the military”. Jadi dari sudut pandang ini maka konsep Dwifungsi memang diformulasikan, dilaksanakan, dan dilembagakan sebagai peran ABRI sejak awal berdirinya Republik ini. Ide Dwifungsi memang berasal dari Pak AH Nasution pada saat beliau menjabat sebagai Menpangad, dimana beliau menyatakan bahwa TNI itu tidak sama seperti tentara di negara Barat, di mana posisinya hanya sebagai alat pemerintahan (di bawah kendali sipil), namun juga tidak seperti tentara di Amerika Latin yang memonopoli kekuasaan, melainkan TNI adalah tentara yang berjuang bahu membahu dengan rakyat.

Oleh karena tampaknya ide Pak Nasution ini tidak Barat dan tidak Selatan maka dijuluki konsep Jalan Tengah. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Kabinet Burhanuddin Harahap” Sejarah & ( Program Kerja – Berakhirnya ) Aparat Negara PNS dimasa Demokrasi Terpimpin Posisi pegawai negeri sipil (PNS) kini kembali diperbincangkan dalam perspektif politik.

Ibarat gadis cantik, ia diperebutkan lelaki yang ingin meminangnya. Lelaki itu adalah partai politik (parpol). Lembaga yang dibentuk untuk meraih kekuasaan. Memang aturan untuk meminang PNS terlibat dalam partai politik telah tertutup. Namun, politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu.

Termasuk untuk menarik PNS. POLEMIK tentang posisi politik PNS sesungguhnya bukan hal baru dalam perjalanan politik di Indonesia. Sejak zaman kolonial hingga era reformasi sekarang ini, PNS (birokrasi) terus menjadi rebutan partai politik karena organisasi itu memiliki kekuatan dahsyat yang bisa menentukan kemenangan parpol dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam perkembangan kepartaian di Indonesia, terlihat jelas adanya upaya ‘menyeret’ PNS ke kancah politik.

Pada zaman kolonial Belanda (1918), terdapat Volsksraad (lembaga legislatif) yang salah satu unsur pentingnya adalah fraksi pribumi yang berasal dari Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra. Akibat adanya politisasi birokrasi, PNS menjadi terkotak-kotak dan muncul loyalitas ganda. Di satu sisi loyal kepada pemerintah, tetapi di sisi lain juga loyal kepada parpol yang dianutnya. Pengembangan karier tidak diukur dengan kualitas dan prestasi kerja, tetapi lebih diwarnai pertimbangan politik.

Kondisi tersebut tentu saja tidak menguntungkan, baik dalam aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur maupun pembangunan bangsa. Sebagai koreksi terhadap kelemahan itu, muncul pemikiran dan konsepsi menyatukan kembali PNS sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. POLRI pada masa Demokrasi Terpimpin Harus diakui bahwa kedudukan Polri sebagai alat pemerintahan langsung dibawah Presiden membuat posisi ini rentan dengan pengaruh intervensi penguasa atau Pemerintah.

Kesalahan yang terjadi pada jaman orde baru tidak boleh diulangi oleh Polri. Polri harus mampu memperlihatkan sosok sebagai pelindung, penagyom dan pelayan masyarakat dan bukan sebagai alat penguasa. Namun demikian, dalam tataran antara tugas menjaga keberlangsungan demokrasi sebagai bagian dari kemanan nasioanal dan tugas menjaga kamtibmas, terkadang membuat peran Polri dalam harkamtibmas menjadi sulit.

Contohnya adalah dalam penetapan status tersangka kepada aktifis LSM Komite Indonesia Bangkit, Rizal Ramli dan Ferry Julianto dalam kasus terkait unjuk rasa BBM pada sepanjang bulan mei – Juni 2008.

Dalam kasus tersebut banyak kecaman yang dialamatkan pada Polri dengan tuduhan bahwa Polri telah menjadi alat penguasa untuk menekan pihak – pihak oposisi sebagai lawan – lawan pemerintah yang sah. Proses yang paradoksal tersebut memerlukan pengelolaan yang bijak agar tugas pemeliharaan kamtibmas tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan salah satu dari dua kepentingan tersebut yaitu kepentingan kemanan nasional dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu Polri ditingakt KOD harus berkomitmen bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan pula dengan konsep pemolisian di negara demokratis. Dengan berorientasi kepada rakyat maka Polri akan semakin dicintai dan dipercaya oleh masyarakat, dan tugas Harkamtibmas kan menjadi lebih ringan karena partisipasi masyarakat dalam membantu tugas Polri. Bila hal ini tercapai, maka kondisi Kamtibmas akan semakin kondusif. Dengan kondusifnya kamtibmas maka tentunya pembangunan demi terwujudnya masyrakat Indonesia yang sejahtera akan berjalan dengan lancar.

Sejarah militer Indonesia tidak lepasdari berdirinya TNI Awalnya TNI hanya sebuah bentuk darikonsolidasi kekuatan para pemuda yang tengah memiliki semangat revolusi yangtinggi. Selain menempuh perjuangan melalui jalur peperangan, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi dalam hal ini dilakukan oleh golongan sipil.

Ketika golongan sipil yang dalam hal loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut adalah wakil-wakil partaipolitik mulai saling berebut pengaruh di parlemen, TNI merasa bahwa golongansipil tidak dapat diandalkan untuk mengurus negara.

Pengaruh TNI pun mulaiterasa ketika presiden Soekarno mengumumkan Dekrit presiden dan memulai periodeDemokrasi Terpimpin. Pada periode Demokrasi Terpimpin, TNI telah tampil sebagai kekuatan pendukung Demokrasi Terpimpin sebagai alternative untuk memberikan dukungan terhadap keberlakuannya kembali UUD 1945 sebagai UUD negara. Hal itu telah diusulkan oleh Pimpinan TNI-Angkatan Darat pada 1958. Pandangan Pimpinan TNI-Angkatan Darat itu didasari oleh kehendak untuk menyelesaikan masalah keamanan di dalam negeri.

Presiden Soekarno merumuskan Demokrasi Terpimpin untuk menyelesaikan kemelut pemerintahan partai-partai yang sangat mendominasi, tetapi tidak berjalan secara stabil. Di dalam situasi pemerintahan dan keamanan seperti itu, Jenderal Nasution sebagai pimpinan TNI-Angkatan Darat tampil dan mengajukan konsep Jalan Tengah, untuk memiliki peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil.

Jalan tengah yang dimaksud adalah memberikan cukup saluranpada tentara bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen dari pada organisasi, untuk turut serta menentukan, kebijaksanaan Negara kita pada tingkat-tingkat loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut tinggi. Rumusan Jalan Tengah Pimpinan TNI-Angkatan Darat itu diterima oleh Presiden Soekarno dan iamenempatkan perorangan-perorangan perwira TNI untuk posisi-posisi tertentu yang memang dianggap dibutuhkan oleh pemerintah dalam arti negara.

Hal yang menarikitu ialah bahwa berbeda dengan tindakan tentara pada tanggal 17 Oktober 1952 yang ditolak oleh Presiden Soekarno, karena dianggap tidak demokratis, maka konsep Jalan Tengah diterima oleh Presiden. Peran Eksekutif Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui).

Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Di masa Demokrasi Terpimpin, peranan lembaga eksekutif jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya. Peranan dominan lembaga eksekutif tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno.

Lembaga eksekutif mendominasi sistem politik, dalam arti mendominasi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya maupun melakukan pembatasan atas kehidupan politik. Partai politik dibatasi dengan hanya memberi peluang berkembangnya partai-partai berideologi nasakom. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Stabilitas dan Dampak Politik Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena: Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden). Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut: Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Presiden berada di bawah MPR.

Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Pembentukan MPRS Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No.

2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat : • Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. • Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. • Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden.

Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut: • Melaksanakan manifesto politik • Mewujudkan amanat penderitaan rakyat • Melaksanakan Demokrasi Terpimpin Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.

Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya.

Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960.

Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Peristiwa 10 November 1945” Definisi & ( Kedatangan Sekutu – Terjadinya ) Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin.

Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat.

Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh.

Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas : • Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana • Menilai Penyelenggaraan Pembangunan • Tahun 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan • Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Penurunan Nilai Uang Tujuan dilakukan devaluasi : • Guna membendung inflasi yang tetap tinggi • Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat • Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut. • Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50 • Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100 • Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000 Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena : Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.

Pengambilalihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.

Kenaikan Laju Inflasi Latar Belakang meningkatnya laju inflasi : • Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. • Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan • Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar • Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada • Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil • Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh • Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena: • Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. • Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New EmergingForces ) dan CONEFO (Conference of the New EmergingForces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

Dampaknya : • Inflasi semakin bertambah tinggi • Harga-harga semakin bertambah tinggi • Kehidupan masyarakat semakin terjepit • Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa • Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.

1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldonegatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Kebijakan Pemerintah : • Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi. • 13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp.

1000 menjadi Rp. 1 Sebarkan ini: • • • • • Posting pada IPS, Sejarah, SMA, SMK Ditag Apa latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin?, Apa pengertian terpimpin dalam demokrasi terpimpin?, Apa yang di sebut Demokrasi Terpimpin?, apa yang loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dengan nasakom, berakhirnya demokrasi terpimpin, ciri ciri demokrasi terpimpin, ciri ciri demokrasi terpimpin brainly, Ciri-ciri demokrasi liberal, dampak demokrasi terpimpin, deklarasi ekonomi, demokrasi liberal, demokrasi liberal dan terpimpin brainly, demokrasi pancasila, demokrasi tahun 1965 sampai 1998, demokrasi terpimpin adalah brainly, demokrasi terpimpin brainly, demokrasi terpimpin pdf, demokrasi terpimpin ppt, demokrasi terpimpin tercantum dalam, dinamika politik masa demokrasi terpimpin, Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin, isi dekrit presiden 5 juli 1959, kabinet demokrasi terpimpin, Kapan berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia?, kebijakan demokrasi terpimpin, kebijakan kabinet natsir, kebijakan politik pada masa demokrasi liberal, kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan sosial pada masa demokrasi liberal, kelebihan dan kekurangan demokrasi pancasila, kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin, kelebihan demokrasi terpimpin, Keterlibatan Militer dan Aparat Negara, kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal, Latar belakang demokrasi liberal, latar belakang demokrasi terpimpin, makalah demokrasi terpimpin, makna penting dikeluarkannya dekrit presiden, masa demokrasi pancasila, masa demokrasi parlementer, materi demokrasi terpimpin doc pdf, pada masa demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan politik, Partisipasi Politik, pelaksanaan demokrasi terpimpin, pengertian demokrasi terpimpin, penyimpangan demokrasi terpimpin, perancang depernas, Perkembangan Kepemimpinan Politik, prinsip demokrasi secara universal adalah, prinsip demokrasi terpimpin, proses pembentukan mprs dan dpas, rangkuman demokrasi terpimpin, salah satu asas pokok demokrasi adalah, sebutkan langkah untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi, sejarah demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, Stabilitas dan Dampak Politik, tokoh depernas, tokoh perancang depernas, tokoh tokoh demokrasi terpimpin, tujuan demokrasi terpimpin, yang merancang depernas Navigasi pos Jakarta, 27 April 2022 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasi data capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode Januari – Maret) untuk Tahun 2022 yakni sebesar Rp 282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Capaian Triwulan I Tahun 2022 juga meningkat 16,9% dibandingkan Triwulan IV Tahun 2021. Capaian Triwulan I Tahun 2022 berkontribusi sebesar 23,5% dari target realisasi yang dicanangkan sebesar Rp 1.200 Triliun. Bahlil Lahadalia menyampaikan, “Dengan peningkatan prosentase capaian realisasi investasi Triwulan I - 2022 meningkat menjadi dua digit dibanding Triwulan I – 2021, hal ini menunjukkan keyakinan investor dalam dan luar negeri semakin meningkat terhadap kebijakan pemerintah khususnya di bidang investasi.” Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2022 meningkat sebesar 25,1%, dari Rp 108,0 loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut di Triwulan I Tahun 2021 menjadi Rp 135,2 triliun.

Investasi sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menjadi sektor penunjang terbesar realisasi investasi PMDN. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2022 meningkat 31,8% dibanding Triwulan I Tahun 2021 dari Rp 111,7 triliun menjadi Rp 147,2 triliun. Realisasi PMA terbesar untuk periode Januari-Maret 2022 disumbang oleh sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya. Peningkatan realisasi investasi PMA yang terutama terjadi pada sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, membuktikan kebijakan Presiden Joko Widodo yakni melarang ekspor bahan mentah telah berhasil mendorong terjadinya hilirisasi investasi di Indonesia, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut industri pengolahan nikel serta industri besi dan baja.

Berdasarkan sektor usaha, 5 (lima) besar loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut investasi (PMDN & PMA) adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 39,7 triliun, 14,0%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 39,5 triliun, 14,0%); Pertambangan (Rp 35,2 triliun, 12,5%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 24,9 triliun, 8,8%); serta Listrik, Gas dan Air (Rp 23,1 triliun, 8,2 %).

Sektor industri pengolahan masih memegang peranan sangat penting dalam peningkatan realisasi investasi dan tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Kementerian Investasi/BKPM juga mencatat, 5 besar realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek adalah DKI Jakarta (Rp 40,4 triliun, 14,3%); Jawa Barat (Rp 39,5 triliun, 14,0%); Riau (Rp 23,7 triliun, 8,4%); Jawa Timur (Rp 23,6 triliun, 8,4%); dan Sulawesi Tengah (Rp 20,0 triliun, 7,1%).

Sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami peningkatan meningkat secara signifikan. Pada periode Triwulan I Tahun 2022 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 148,7 loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut meningkat 16,6% dari periode Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp 127,5 triliun.

Pertumbuhan investasi di luar Jawa terlihat dengan masuknya Provinsi Riau dan Sulawesi Tengah ke dalam 5 besar lokasi investasi PMA dan PMDN pada Triwulan I Tahun 2022 ini.

Tiga provinsi luar Jawa dengan realisasi investasi PMA terbesar, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah yang menempati peringkat pertama dengan presentase sebesar 12,9% diikuti dengan Provinsi Riau 9,9% dan Provinsi Maluku Utara sebesar 7,3%. “Saya diperintah Bapak Presiden untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkualitas yaitu adanya keseimbangan realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan mineral, serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.

Untuk itu seluruh unit di Kementerian Investasi/ BKPM dengan upaya out of the box melakukan langkah-langkah dalam rangka pencapaian investasi inklusif,” jelas Bahlil Lahadalia. Lima besar negara asal PMA adalah Singapura (US$ 3,6 miliar, 34,8%); Hongkong, RRT (US$ 1,5 miliar, 15,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,4 miliar, 13,2%); Jepang (US$ 0,8 miliar, 8,0%); dan Amerika Serikat (US$ 0,6 miliar, 6,1%).

Dari data di atas, terlihat dalam dua triwulan terakhir, Amerika Serikat masuk ke dalam 5 besar negara asal PMA yang membuktikan adanya diversifikasi sumber negara asal yang tidak hanya terfokus pada wilayah Asia Timur. *** Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2022 Terjadi kenaikan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan I Tahun 2022 jika dibandingkan dengan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut yang sama pada tahun 2021 sebesar 25,1%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 108,0 triliun menjadi Rp 135,2 triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I Tahun 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 31,8%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 111,7 triliun menjadi Rp 147,2 triliun.

Berikut loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan I Tahun 2022: 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 27,0 triliun); Pertambangan (Rp 18,4 triliun); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 17,5 triliun); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 10,1 triliun); serta Industri Makanan (Rp 9,7 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung, terlihat sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp 25,6 triliun atau 18,9% dari total PMDN. Berdasarkan lokasi proyek, 5 besar realisasi investasi PMDN adalah: DKI Jakarta (Rp 22,9 triliun); Jawa Barat (Rp 21,2 triliun); Jawa Timur (Rp 15,4 triliun); Kalimantan Timur (Rp 10,2 triliun); serta Riau (Rp 9,1 triliun). 2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 2,6 miliar); Pertambangan (US$ 1,2 miliar); Listrik, Gas dan Air (US$ 1,0 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 0,9 miliar); serta Industri Kimia Dan Farmasi (US$ 0,8 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat sektor industri memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar US$ 5,4 miliar atau 52,9% dari total PMA.

Jika ditinjau berdasarkan lokasi proyek, 5 besar realisasi investasi PMA adalah: Sulawesi Tengah (US$ 1,3 miliar); Jawa Barat (US$ 1,3 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,2 miliar); Riau (US$ 1,0 miliar); dan Maluku Utara (US$ 0,7 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 3,6 miliar, 34,8%); Hongkong, RRT (US$ 1,5 miliar, 15,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,4 miliar, 13,2%); Jepang (US$ 0,8 miliar, 8,0%); dan Amerika Serikat (US$ 0,6 miliar, 6,1%).

3.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Sebaran Lokasi Proyek Pada Triwulan I Tahun 2022, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 133,7 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 148,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, terjadi kenaikan investasi di Jawa sebesar 26,9% dan peningkatan investasi di luar Jawa sebesar 30,0%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I Tahun 2022 mencapai 319.013 orang yang berasal dari proyek PMDN sebanyak 190.728 orang dan proyek PMA sebanyak 128.285 orang. 5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 adalah: a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 63,3 triliun (22,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 33,7 triliun dan PMA sebesar US$ 2,1 miliar b.

Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 133,7 triliun (47,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 73,0 triliun dan PMA sebesar US$ 4,2 miliar. c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 29,1 triliun (10,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 19,4 triliun dan PMA sebesar US$ 0,7 miliar.

d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 31,7 triliun (11,3%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 3,5 triliun dan PMA sebesar US$ 2,0 miliar. e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 8,2 triliun (2,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 5,0 triliun dan PMA sebesar US$ 0,2 miliar. f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 16,4 triliun (5,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,7 triliun dan PMA sebesar US$ 1,1 miliar.

Jakarta, 27 Januari 2022 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan capaian data realisasi investasi triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2021 sekaligus data realisasi investasi kumulatif tahun 2021 dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan secara virtual siang ini (27/01). Capaian realisasi investasi periode Oktober-Desember (Triwulan IV) Tahun 2021 mencapai Rp241,6 triliun dengan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 295.491 orang.

Secara kumulatif, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Capaian ini melebihi 100,1% dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp900 triliun, serta mencapai 104,8% target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp858,5 triliun.

Lapangan kerja baru yang tercipta dari realisasi investasi ini adalah sebanyak 1.207.893 TKI. Total realisasi investasi pada triwulan IV 2021 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp122,3 triliun (50,6%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp119,3 triliun (49,4%).

Pertumbuhan realisasi investasi PMA pada triwulan IV tahun 2021 naik signifikan. Dibandingkan triwulan III tahun 2021, kenaikan triwulan ini sebesar 18,5% (q-o-q) dan jika dibandingkan triwulan IV tahun 2020 lalu kenaikan lebih besar sebanyak 10,1% (y-o-y).

Di sisi lain, realisasi investasi PMDN pada periode yang sama tumbuh hanya 5,1% (q-o-q), namun dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020 justru tumbuh pesat sebesar 15,2% (y-o-y). Kontribusi PMA dan PMDN dalam persentase capaian realisasi investasi baik pada triwulan IV tahun 2021 maupun secara keseluruhan tahun 2021 masih berimbang.

Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi investasi baik asing maupun domestik terus tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan kemampuan investor domestik untuk terus berkembang.

“Situasi ekonomi global mulai pulih, namun investasi PMA kita mampu tumbuh 10% dibandingkan tahun 2020. Ini adalah buah kerja keras tim Kementerian Investasi dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) seluruh Indonesia,” ucap Bahlil. Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi investasi triwulan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut tahun 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan di Jawa. Investasi luar Jawa tercatat sebesar Rp127,5 triliun (52,8%), sedangkan di Jawa sebesar Rp114,1 triliun (47,2%).

“Sekali lagi, menguatnya kontribusi investasi di luar Jawa ini adalah dampak dari keberhasilan Program Pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan secara masif pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Hal ini juga mencerminkan bahwa di luar Jawa sudah ramah investasi,” jelas Bahlil. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta unggul menjadi primadona bagi para investor menjalankan investasinya, dengan total realisasi investasi sebesar Rp3,8 triliun (12,7%).

Sementara di luar Jawa, provinsi Kalimantan Timur dan Maluku Utara tercatat masuk dalam peringkat 5 besar lokasi tujuan investasi pada triwulan IV tahun 2021. Realisasi investasi triwulan IV tahun 2021 berdasarkan sektor didominasi oleh investasi pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp34,8 triliun (14,4%). Diikuti oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp28,6 triliun (11,8%), dan Pertambangan sebesar Rp28,0 triliun (11,6%).

“Artinya investasi saat ini sudah mendorong kepada pembangunan industri. Memang kita dorong di sektor manufaktur untuk bagaimana mendapatkan nilai tambah,” tegas Bahlil. Dari sisi asal negara investasi, Singapura masih berada pada posisi teratas dengan realisasi investasi tertinggi yaitu sebesar US$2,1 miliar atau 25,3% dari capaian realisasi investasi pada triwulan IV tahun 2021 ini. Amerika Serikat kali ini juga masuk di peringkat ketiga pada periode yang sama dengan total realisasi investasi mencapai US$1,2 miliar (10,5%) dan diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2022.

Beralih ke capaian reliasasi investasi sepanjang tahun 2021, PMA berkontribusi sebesar Rp454 triliun (50,4%), tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Sementara PMDN berkontribusi sebesar Rp447 triliun (49,6%) yang juga tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2020 lalu. “Ini sentimen positif dari asing terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Tren ini harus kita jaga. Inilah buktinya bahwa UUCK sangat penting. Jika kita bisa pertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik,” jelas Bahlil lagi.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, realisasi investasi pada Januari-Desember 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan Jawa.

Tumbuh sebesar 12,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Total realisasi investasi di luar Jawa sepanjang tahun 2021 ini mencapai Rp468,2 triliun (52%). Sementara, realisasi investasi di Jawa pada periode yang sama tercatat sebesar Rp432,8 triliun (48%).

Berdasarkan negara asal PMA, Singapura masih menempati urutan pertama dan disusul oleh Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok (RRT), RRT dan Amerika Serikat. Amerika Serikat berhasil masuk dalam 5 besar negara dengan total nilai realisasi investasi sebesar US$2,5 miliar (8,2%), hampir mengimbangi Tiongkok di posisi ketiga penyumbang realisasi investasi sepanjang tahun 2021 dengan nilai investasi US$3,2 miliar (10,2%). Sepanjang tahun 2021 ini, investasi yang mendominasi yaitu di sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya dengan total realisasi investasi sebesar Rp117,5 triliun (13,0%) hampir imbang dengan sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran yaitu sebesar Rp117,4 triliun (13,0%).

Sedangkan, lokasi dengan realisasi investasi tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat sebesar Rp136,1 triliun (15,1%). (*) Muara Enim, 24 Januari 2022 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengunjungi Kawasan Industri Tanjung Enim di Muara Enim, Sumatera Selatan dalam rangka loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut groundbreaking pembangunan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) pagi ini (24/1).

Proyek ini merupakan hasil tindak lanjut penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products and Chemical Inc. (APCI) pada tanggal 4 November 2021 di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA) tentang rencana investasi di bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa perintah terkait hilirisasi, industrialisasi, dan pentingnya mengurangi impor telah disampaikan sejak enam tahun yang lalu. Oleh karena itu, Joko Widodo mengapresiasi adanya groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME yang berlangsung hari ini.

Dalam sambutannya, Joko Widodo menjelaskan bahwa melalui hilirisasi batu bara menjadi DME ini, maka pemerintah dapat mengurangi subsidi elpiji sebesar Rp7 triliun per tahun dari APBN.

Sedangkan, jika semua elpiji dihentikan dan beralih ke DME, maka subsidi sebesar Rp60-70 triliun bisa dikurangi dari APBN. “Itu yang kita kejar. Kita bisa memperbaiki neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan karena tidak impor,” tegas Joko Widodo. Sebelumnya pada laporan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hari ini merupakan tonggak sejarah pertama kali proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Indonesia, dengan rencana investasi sebesar USD2,3 miliar atau setara dengan Rp32,9 triliun.

“Realisasi investasi ini harusnya memakan waktu 36 bulan, tapi kami rapat dengan Air Products dan minta diselesaikan dalam waktu 30 bulan. Investasi ini full dari Amerika Serikat, bukan dari Korea, Jepang, atau RRT.

Ini investasi Amerika Serikat terbesar kedua setelah Freeport tahun ini. Jadi tidak benar kalau ada pemahaman kalau negara ini hanya fokus pada investasi satu negara saja,” ungkap Bahlil. Sebanyak 6 juta ton per tahun batu bara produksi PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim akan diproses menjadi DME dengan kapasitas 1,4 juta ton per tahun yang dapat mengonversi penggunaan elpiji.

Jika dibandingkan dengan elpiji, nilai kesetaraan elpiji dibandingkan DME adalah 1 banding 1,31. Artinya, jika produksi DME di Tanjung Enim sebesar 1,4 juta ton per tahun, maka akan memangkas impor elpiji sebesar 1,06 juta ton per tahun. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa di fase konstruksi proyek ini mampu menyerap sekitar 11-12 ribu tenaga kerja dan 3-4 ribu tenaga kerja saat mulai berproduksi komersil.

Angka tersebut belum termasuk penyerapan tenaga kerja tidak langsung sebesar dua sampai tiga kali lipat sebagai multiplier effect dari suatu investasi langsung. Chairman, President & CEO APCI Seifi Ghasemi menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan groundbreaking yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Menurut Seifi, saat ini Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, APCI menunjukkan komitmennya melalui investasi gasifikasi batu bara di Indonesia yang bernilai strategis.

“Kami sebagai perusahaan gas industri global terkemuka, berkomitmen untuk melanjutkan investasi pada proyek bernilai multi miliar dolar seperti halnya proyek ini di Indonesia,” ungkap Seifi dalam sambutannya melalui konferensi video. Sementara itu Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail menyampaikan bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini sejalan dengan fokus jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya alam utamanya dalam rangka memberikan nilai tambah batu bara secara optimal.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden hari ini, kami berkomitmen penuh untuk segera merealisasikan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak, khususnya Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM agar proyek ini dapat segera terwujud sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia”, ungkap Arsal.

Adapun skema bisnis proyek ini yaitu pada tahap awal Air Products akan melakukan pembangunan fasilitas produksi beserta pembiayaan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini, kemudian dua tahun setelah berproduksi komersial PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero) akan memasukan ekuitas ke dalam proyek ini melalui skema joint venture.

(*) Jakarta, 21 Januari 2022 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Hon Hai Precision Industry Co.

Ltd. (Foxconn), Gogoro Inc, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk. Kerja sama dilakukan dalam Investasi Pengembangan Ekosistem Energi Baru Berkelanjutan melalui Investasi Baterai Listrik, Kendaraan Listrik, dan Industri Pendukungnya dengan skema kerja sama Build-Operate-Localize (BOL). Penandatanganan dilakukan secara virtual di kantor Kementerian Investasi/BKPM dan Taipei, Taiwan sore ini (21/1). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut hadir menyaksikan penandatanganan.

Melalui Nota Kesepahaman ini, Foxconn bersama Gogoro, IBC, dan Indika akan menjajaki kerja sama investasi ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang komprehensif di Indonesia, mulai dari pembuatan baterai listrik (termasuk sel baterai, modul baterai, dan baterai), hingga ke pengembangan industri kendaraan listrik roda empat, kendaraan listrik roda dua, dan bus listrik (E-Bus).

Lingkup kerja sama juga mencakup pengembangan industri penunjang EV yang meliputi energy storage system (ESS), battery exchange/swap station, battery daur ulang, serta riset dan pengembangan (R&D) di bidang baterai elektrik dan EV.

Perkiraan nilai total investasi dalam proyek-proyek tersebut oleh seluruh mitra usaha diperkirakan akan mencapai USD8 miliar atau sekitar Rp 114 triliun. Keseluruhan proyek diperkirakan akan menghasilkan kapitalisasi pasar dengan nilai total lebih dari USD100 miliar di Indonesia pada tahun 2030. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan apresiasinya atas dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman di sore ini, sebagai kelanjutan dari pertemuan di Taiwan pada bulan Oktober 2021.

Pada pertemuan tersebut, dibahas minat kedua perusahaan, Foxconn dan Gogoro untuk mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, yang terwujud dalam komitmen kerja sama pada sore ini.

“Hari ini kita memasuki era baru. Pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh akan mengawal rencana investasi ini, dengan mitra BUMN maupun pengusaha nasional di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, Indonesia sangat fokus mendorong investasi berkelanjutan terutama mengedepankan green energy dan green industry,” ucap Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala BKPM juga menyatakan keputusan Foxconn dan Gogoro memilih Indonesia menjadi tempat berinvestasi sudah sangat tepat. Indonesia memiliki nilai tambah bagi para investor dalam tiga hal, yaitu pasar yang besar di mana 43% populasi ASEAN ada di Indonesia; Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam G20; serta pertumbuhan kelas menengah ke atas di Indonesia semakin hari semakin baik.

Presiden Joko Widodo pun telah menugaskan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengawal komitmen investasi ini. “Pemerintah Indonesia, akan menangani seluruh perizinan, atau urusan-urusan dalam negeri, termasuk insentif investasi akan menjadi tanggung jawab kami.

Foxconn dan Gogoro hanya perlu membawa teknologi, modal dan sebagian pasarnya. Saya yakinkan hari ini, investasi ini dapat tereksekusi untuk kemajuan dan kebangkitan kita bersama,” ujar Bahlil menutup sambutannya. Menteri BUMN Erick Thohir yang turut menyaksikan penandatangan ini menyatakan kolaborasi investasi ini akan mendukung komitmen pemerintah Indonesia pada Glasgow Climate Pact, yang ditandatangani pada 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) tahun lalu.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon di tahun 2060 dan meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi di tahun 2040. Tak luput, Erick pun memuji skema investasi dalam bentuk Build-Operate-Localize (BOL). “Skema ini tidak hanya membawa investasi dan multiplier effects kepada UMKM dan perusahaan lokal, namun juga akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan adanya riset dan pengembangan (R&D) serta transfer pengetahuan dan teknologi kendaraan listrik,” kata Erick.

Chairman Foxconn Liu Young-Way mengapresiasi komitmen Indonesia terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Baginya, tidak ada waktu yang lebih tepat bagi Foxconn untuk memulai berinvestasi di Indonesia. “Dengan menandatangani MoU ini, kami ingin berkontribusi terhadap visi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem energi baru untuk EV lokal mereka dan pasar energi terkait.

Kami berharap dapat berbagi platform terbuka untuk kendaraan listrik (atau dikenal sebagai "platform MIH") dan model bisnis BOL (Build-Operate-Localize) kami dengan perusahaan lokal Indonesia. Harapan kami bahwa dengan berbagi teknologi dan pengalaman, kami dapat membantu menciptakan lebih banyak peluang bagi perusahaan lokal di pasar energi dan EV baru,” ucap Chairman Foxconn Liu Young-Way.

Lebih lanjut, Nota Kesepahaman ini juga menunjukkan komitmen Gogoro terhadap inisiatif transportasi berkelanjutan dan dukungan bagi pengembangan ekosistem transportasi terbuka di Indonesia melalui kemitraan dengan beberapa perusahaan Indonesia dan perusahaan global. Nota Kesepahaman ini melengkapi proyek percontohan roda dua Gogoro dengan Electrum, sebuah perusahaan patungan dengan Gojek di Jakarta, yang telah diluncurkan pada Desember 2021.

“Pengumuman hari ini menandai era baru komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam hal keberlanjutan. Era yang mendukung ekosistem terbuka yang memberi Indonesia pilihan transportasi yang lebih baik dan bersih. Kolaborasi antara Gogoro, Foxconn, IBC dan Indika akan mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yang memungkinkan industri EV yang sehat, termasuk sel energi, industri battery pack, kendaraan listrik, dan infrastruktur penukar baterai yang ramah bagi pengguna,” ucap CEO Gogoro Inc Horace Luke.

Didirikan pada tahun 1974, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) adalah perusahaan kontrak manufaktur terutama komponen dan produk elektronik. Berpusat di New Taipei City, Taiwan, perusahaan ini juga telah beroperasi di negara-negara lain seperti Brasil, India, Jepang, Meksiko, dan beberapa negara di Eropa.

Foxconn lebih dikenal sebagai “pembuat produk-produk Apple”, namun sebenarnya juga memproduksi untuk berbagai merek terkemuka global lainnya seperti Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Dell, Amazon, Nintendo, Sony, dan Xiaomi. Sementara itu Gogoro Inc. didirikan oleh Horace Luke pada tahun 2011 adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan skuter listrik pintar roda dua (smart scooter) berikut ekosistem infrastruktur pertukaran baterai yang menjadi pionir di Taiwan.

(*) Kutai Timur, 20 Januari 2022 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi, melakukan kunjungan kerja lapangan ke lokasi proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol yang terletak di Kutai Timur, Kalimantan Timur kemarin siang (19/01). Turut hadir secara fisik Wakil Jaksa Agung Sunarta selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin, dan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto.

PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pemilik wilayah pertambangan batu bara di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur akan menjadi pemasok batu bara bagi fasilitas gasifikasi tersebut. Selanjutnya, pengolahan batu bara menjadi metanol akan dilakukan oleh PT Air Products East Kalimantan (PT APEK), yang merupakan joint venture antara Air Products dengan PT Bakrie Capital Indonesia Group dan PT Ithaca Resources. PT APEK, bergerak dalam bidang usaha industri gasifikasi batu bara menjadi metanol, memiliki rencana investasi sebesar Rp33 triliun dan target kapasitas produksi sebesar 1,8 juta ton metanol per tahun.

Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial pada kuartal IV 2024. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan perusahaan telah melakukan hilirisasi sebagai syarat perpanjangan kontrak KPC.

Selain itu, peninjauan juga dilakukan ke area tambang untuk memastikan keseimbangan lingkungan serta bagaimana jalannya investasi di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Hilirisasi harus segera dijalankan karena ini perintah langsung Bapak Presiden.

Setiap PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) yang akan diperpanjang harus memberikan sebagian alokasi untuk pembangunan Indonesia,” ucap Bahlil. Bahlil juga menambahkan bahwa Indonesia secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah, seiring dengan upaya peningkatan nilai tambah sumber daya di dalam negeri. Sudah saatnya pemerintah untuk disiplin, agar Indonesia bisa menjadi pihak yang melakukan impor hasil hilirisasi. “Kita harus memastikan kebutuhan domestik terlebih dahulu.

Jika batu bara yang dulu kita impor bahan baku padahal listrik domestik belum cukup, maka sekarang sudah saatnya peduli terhadap kebutuhan lokal,” jelas Bahlil dalam paparannya. Wakil Jaksa Agung Sunarta mengatakan akan mengawal investasi secara penuh dalam sisi hukum. Tidak jarang terjadi penyelewengan dalam jalannya investasi. Sebagai pembuat kebijakan publik, setiap kegiatan investasi akan selalu berhadapan dengan risiko-risiko, sehingga Satgas Percepatan Investasi memastikan akan memberi pengawalan yang pasti bagi jalannya investasi yang ada.

“Kita hadir sejak awal agar mengetahui langkah-langkah yang dihadapi KPC untuk merasa aman dalam menjalankan kegiatan investasinya. Visi kita adalah bagaimana membantu dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan negara,” jelas Sunarta. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto menambahkan bahwa hilirisasi merupakan amanat undang-undang yang harus dilakukan, sehingga peningkatan nilai tambah adalah wajib bagi jalannya investasi di Indonesia.

Pemerintah hadir untuk memberi kemudahan-kemudahan bagi para investor, serta tidak melupakan tujuan pemerataan ekonomi di Indonesia. Proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol di Bengalon telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat mengurangi impor gas Indonesia sebesar USD7,6 miliar selama masa produksi dan meningkatkan perolehan devisa hingga USD4,7 miliar selama masa konstruksi dan produksi.

Jakarta, 10 Januari 2022 - Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hari ini (10/1).

IUP yang dicabut merupakan izin yang tidak beroperasi, tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, ataupun tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam proses pencabutan IUP. Menurut Bahlil, ini merupakan bentuk pembenahan dan tindakan tegas pemerintah kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan izin.

“Pencabutan izin ini tidak untuk ditujukan pada satu kelompok tertentu. Semua sama. Jangan ada yang berpikir pengusaha tertentu bisa mengendalikan pemerintah.

Kita ingin menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan proses penegakan hukum dalam konteks izin-izin, berdasarkan aturan yang sudah ada,” ucap Bahlil. Pada keterangan pers yang dilakukan pada Jumat lalu (7/1), Bahlil mengungkapkan total perizinan yang akan dicabut, antara lain 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektare dan adanya tambahan sebanyak 19 IUP, sehingga total menjadi 2.097 IUP, 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.

Sebagai implementasinya, pagi ini Bahlil telah menandatangani 19 surat pencabutan IUP, yang terdiri dari 13 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan 6 IUP Operasi Produksi Batu Bara, yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.

Pemilik IUP Mineral Logam berlokasi di Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara pemegang IUP Operasi Produksi Batu Bara berlokasi izin di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut.

“Ini bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita distribusi kepada pelaku usaha di daerah yang memiliki kompetensi. Kita tidak mau izin-izin yang kita berikan itu hanya jadi kertas di bawah bantal atau dibawa lagi untuk mencari investor yang pada akhirnya tidak bisa terealisasi,” imbuh Bahlil. Bahlil menekankan pentingnya investasi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara investor besar dengan pengusaha di daerah penting dilakukan untuk menghindari munculnya konflik wilayah di daerah.

Distribusi aset sumber daya alam merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan pemerataan kepada pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita butuh pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang masif sudah dilakukan sejak era pemerintahan Jokowi-JK, bisa dioptimalkan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan, itu menimbulkan ketidakadilan,” ujar Bahlil.

Bahlil mengapresiasi masukan dan saran dari berbagai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang mengingatkan tentang isu lingkungan. Bahlil yakin bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan permasalahan lingkungan tersebut.

“Kita hargai saran dari teman-teman LSM. Itu merupakan saran yang membangun dan dapat dijadikan referensi dalam memberikan izin berikutnya, atau dalam teknis pelaksanaan penerbitan AMDAL. Kalau perusahaan main-main lagi, tidak memperhatikan lingkungan dan mengurus AMDAL-nya, ya tidak menutup kemungkinan izinnya bisa kita evaluasi dan dicabut lagi,” tegas Bahlil. (**) Jakarta, 9 Januari 2022 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi narasumber dalam acara diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada siang ini (9/1).

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Diakui bahwa pemulihan ekonomi bukan hal yang mudah, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5% pada kuartal III 2021. Walau belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 4 bulan terakhir, yang mencapai 71% pada Desember 2021 menurut survei.

“Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?” cerita Bahlil.

Bahlil menilai ada dua permasalahan utama dalam ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan dan harga pokok. Bangsa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau perusahaan BUMN. Karena itu, perlu dibantu oleh sektor swasta yang bermuara pada investasi. Investasi harus didorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. “Penciptaan lapangan pekerjaan bisa didorong oleh sektor swasta.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah memberikan kemudahan perizinan pada sektor swasta. Kami juga mendorong anak muda untuk menjadi pengusaha agar menciptakan lapangan pekerjaan. Terakhir, kami mendorong investor dalam dan luar negeri agar segera mengeksekusi rencana investasinya karena itu akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil. Dari sisi investasi, Bahlil menyatakan bahwa persepsi global terhadap Indonesia di tahun 2021 sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun 2021 cenderung naik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah harus menjaganya dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas manajemen Covid-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif dari rakyat Indonesia. Mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027, Bahlil menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha. “Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?

Alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan,” ujar Bahlil. Menutup tanggapannya atas hasil survei, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya.

Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Bahlil juga optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan target investasi tahun 2021 Rp 900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana pencapaian target investasi tahun 2022 sebesar 1.200 triliun.

(***) Jakarta, 7 Januari 2022 - Dalam rangka fasilitasi percepatan realisasi investasi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Lotte Chemical Corporation (LCC), yang diwakili oleh Vice Chairman & CEO Lotte Group Chemical Business Sector Kim Gyo Hyun secara virtual dari Seoul, Korea Selatan.

Pada kegiatan yang dilakukan di Hotel Mulia, Jakarta, pagi ini (7/1), Bahlil juga menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dengan kontraktor utamanya yaitu Lotte Engineering dan Hyundai Engineering Construction.

Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mendukung PT LCI agar dapat merealisasikan rencana investasinya, khususnya dalam pembangunan kompleks petrokimia berupa naphtha cracker senilai US$4 miliar yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten. Kompleks petrokimia tersebut dikenal sebagai Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project atau “LINE Project”. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rencana investasi PT LCI sebesar US$4 miliar ini merupakan bagian dari total investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun yang menjadi tugas khusus Kementerian Investasi/BKPM dari Presiden RI Joko Widodo untuk diselesaikan.

“Ini sudah mangkrak 4-5 tahun. Tetapi berkat kerja keras tim Lotte Chemical, Dubes Korea di Indonesia, dan Kementerian/Lembaga terkait, Krakatau Steel, BUMN, ini bisa selesai.

Melalui investasi ini, pasti neraca perdagangan akan semakin membaik, dan ini juga akan mendatangkan devisa, serta menyediakan lapangan kerja yang maksimal,” ujar Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia ke depan akan mendorong investasi yang berkualitas, salah satunya adalah melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi. Industrialisasi adalah bagian terpenting dalam melahirkan produk-produk loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut impor.

Oleh karena itu, Bahlil memberikan apresiasi kepada PT LCI, dimana produk hilirisasi ini akan melahirkan produk substitusi impor. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Tae-sung menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan Lotte Chemical ini akan menjadi pendorong bagi mitra kerja sama lainnya untuk melakukan investasi berkelanjutan.

Rangkaian investasi tersebut dapat menjadi “batu loncatan” bagi Indonesia untuk menjadi pusat industri petrokimia di kawasan ASEAN.

“Saya harap Bapak Menteri Investasi berkenan mengawal terus proyek ini agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. Untuk itu, kita perlu membenahi bersama kebijakan yang dapat mendukung dan meningkatkan daya saing global.

Saya juga meminta dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian yang hadir hari ini,” ujar Park. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistyanto dalam sambutannya secara virtual dari Seoul, Korea Selatan menyampaikan optimismenya bahwa LINE project ini akan berjalan sukses dan mencapai target market-nya di Asia Tenggara.

“Kalian tidak perlu ragu. Bapak Menteri Bahlil adalah pengusaha sukses dan tahu sulitnya bagaimana birokrasi. Sehingga pada saat beliau duduk dalam birokrasi, beliau akan berjuang semaksimal mungkin untuk membantu menghilangkan birokrasi itu semaksimal mungkin dalam dunia bisnis,” ujar Gandi.

Kim Gyo Hyun selaku Vice Chairman & CEO LCC menyampaikan bahwa melalui proyek ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan kontribusi besar bagi industri petrokimia secara menyeluruh.

“Naphtha cracker yang akan dibangun pertama kali di Indonesia sejak 25 tahun silam ini, bukan hanya milik Lotte Group, tapi mempunyai arti yang sangat penting bagi industri petrokimia Indonesia. Kepada semua pihak yang telah membantu proyek ini, khususnya kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, izinkan saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya,” ucap Kim dalam sambutannya secara virtual.

Kim juga menyampaikan bahwa menanggapi isu lingkungan yang menjadi permasalahan global saat ini, Lotte Chemical juga terus mengedepankan ekonomi berkelanjutan, dan terus berupaya memperkenalkan serta mengembangkan berbagai teknologi baru untuk meminimalisasi emisi karbon.

Proyek LINE direncanakan akan mulai tahap konstruksi pada tahun 2022 ini dan mulai beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Target produksi proyek ini untuk menghasilkan 1 juta ton ethylene, 520.000 ton propylene, 250.000 ton polypropylene per tahun. (*) Surabaya, 21 Desember 2021 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya, pagi tadi (21/12).

Sosialisasi yang diadakan secara hibrid ini dihadiri langsung oleh hampir 170 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan dari Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menjelaskan pentingnya NIB untuk menjamin legalitas usaha. Kepemilikan NIB juga memberikan peluang atas fasilitas yang mendukung perkembangan usaha, di antaranya pendanaan dan pembiayaan perbankan, juga akses untuk mengambil bagian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada kesempatan ini, Tina memandu secara langsung pengurusan NIB loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut hanya menggunakan ponsel pintar (smartphone) melalui aplikasi OSS Indonesia yang saat ini sudah diunduh lebih dari 5000 kali di Google Playstore. “Aplikasi ini mulai digunakan sejak 10 Desember lalu dan baru tersedia untuk Android.

Sekarang sudah diunduh lebih dari 5000 kali. Prosesnya mudah, cepat, dan yang pasti bisa dilakukan secara mandiri.

Pemerintah terus berkomitmen memberi kemudahan kepada UMK yang merupakan investor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja”, jelas Tina. Tina juga menyampaikan bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. Jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan khusus bagi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut UMK dengan tingkat risiko rendah yang menghasilkan produk/jasa wajib halal dan/atau wajib SNI.

Keistimewaannya berupa perizinan tunggal. Artinya, NIB yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertifikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Tentu setelah diproses di OSS, nantinya pelaku usaha akan dilanjutkan memperoleh pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk SNI”, ujar Tina. Data Kementerian Investasi menunjukkan bahwa sejak pertama kali digunakan tanggal 4 Agustus 2021, Online Single Submission (OSS) berbasis risiko telah menerbitkan 580.616 NIB dan didominasi oleh UMK dengan 498.138 NIB atau setara dengan 98%.

Pada kegiatan ini, juga dilakukan sesi sosialisasi secara daring, yaitu Sosialisasi Izin Edar Pangan oleh Ema Setyawati selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sosialisasi Strategi Pemasaran Online untuk Usaha Mikro dan Kecil oleh Dwi Andriani Sulistyowati selaku Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia UKM Kementerian Koperasi dan UKM, serta Sosialisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Asep Nugraha Sukma selaku AVP Micro Sales Management Division BRI Head Office.

(**) Bali, 18 Desember 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi Penandatanganan Komitmen Kerja Sama dalam Program Kolaborasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan secara hybrid di Bali, siang ini (18/12).

Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan oleh perwakilan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Usaha Besar (UB) dan 25 UMKM yang disaksikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sepanjang tahun 2021 ini, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil memfasilitasi 89 PMA/PMDN dan 383 UMKM dari seluruh wilayah Indonesia yang berpartisipasi pada program kemitraan antara UB dan UMKM.

Komitmen tersebut mencatat nilai kontrak kerja sama sebesar Rp2,73 triliun, dimana capaian tersebut naik 82% dibandingkan tahun 2020 lalu sebesar Rp1,5 triliun. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menyampaikan bahwa program kolaborasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Hal ini dilakukan dalam rangkan menciptakan dunia usaha baru di daerah-daerah dan meningkatkan kualitas serta daya saing UMKM.

“UMKM harus didorong melakukan kolaborasi. Kalau tidak diberikan kesempatan, susah untuk “naik kelas”. Jangan berpikir kualitas mereka tidak mampu. Kewajiban kita lah untuk membina mereka. Target kita tahun 2022, minimal Rp5 triliun,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membuka kesempatan dalam rangka menciptakan pelaku usaha baru di daerah, yaitu melalui kemudahan perizinan investasi dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dan akses kolaborasi UMKM dengan investor besar baik PMA maupun PMDN.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kolaborasi yang terjalin harus berdampak positif dan menguntungkan kedua belah pihak. “Kepada teman-teman UMKM, kerjanya harus profesional. Ini kesempatan membangun akses pasar internasional. Dulu saya di Papua, susah dapat akses pasar Jakarta. Sekarang kalian sudah dapat akses kolaborasi. Harus dimanfaatkan,” ucap Bahlil.

Sebagai salah satu perwakilan UMKM yang menandatangani komitmen kerja sama hari ini, Amal Fahmi selaku Managing Director PT Kayu Lima Utama turut menyampaikan apresiasinya atas berjalannya program kolaborasi ini. Fahmi berharap kolaborasi ini tidak berhenti di sini saja, tetapi juga bisa dilanjutkan dengan investasi lain yang berkaitan. “Melalui kolaborasi ini, kita punya pasar yang lebih luas dan kami sangat terbantu.

Kerja sama ini sifatnya simbiosis mutualisme. Ada pasar dan permintaan. Selain itu, kita juga bisa memperluas usaha ke sektor lainnya, yaitu mainan anak,” ungkap Fahmi.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, jika dibandingkan dengan data tahun 2020 lalu, jumlah PMA/PMDN naik sebesar 59% dari yang sebelumnya hanya 56 menjadi 89 usaha besar PMA/PMDN. Sedangkan untuk total UMKM meningkat 99%, yaitu dari 196 menjadi 383 UMKM yang melakukan komitmen kerja sama dengan usaha besar PMA/PMDN.

(**) Bandung, 14 Desember 2021 – Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan yang diselenggarakan Minggu pagi (12/12) di Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, Bandung, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Penerbitan dan Pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan kemarin (13/12) di lokasi yang sama, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh lebih dari 900 UMK yang telah berhasil mengurus NIB melalui aplikasi OSS Indonesia dengan pendampingan langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pelaku UMK tersebut merupakan binaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), HM Sampoerna, Gojek, Grab, Tokopedia, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Turut hadir pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja. Dalam arahannya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendorong kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui percepatan perizinan berusaha.

Saat ini, pengurusan perizinan NIB dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan ponsel melalui aplikasi OSS Indonesia yang telah tersedia di Google Playstore, sehingga pengurusan perizinan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Kemarin kita sudah melakukan uji coba menerbitkan NIB melalui ponsel, hanya perlu e-KTP. Ini pertama kalinya. Di mana pun Bapak dan Ibu semua dapat mengurus izin via ponsel, tanpa bayar. Kita akan terus dorong UMKM menjadi formal,” ujar Bahlil. Bahlil menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional bukanlah pengusaha besar, melainkan UMKM.

Melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah menunjukkan keberpihakannya dalam mendorong UMKM untuk “naik kelas” dengan memfasilitasi berbagai kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha. “Jangan pernah meremehkan UMKM. Saya alumni UMKM dan punya pengalaman urus izin berhari-hari.

Saya tidak mau pengalaman pahit itu dirasakan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini,” ungkap Bahlil. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan terima kasihnya kepada para pelaku UMKM yang memiliki peran penting sebagai penyelamat ekonomi nasional saat ini. Teten juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong transformasi 98% UMKM yang saat ini masih berstatus informal menjadi formal, dengan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha.

Dalam hal ini, Teten mengapresiasi Kementerian Investasi/BKPM yang telah menyediakan aplikasi OSS Indonesia yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan. Dengan legalitas yang dimiliki, UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, salah satunya memperoleh akses pembiayaan perbankan.

Sesuai dengan arahan Presiden RI, pemerintah akan terus mendorong porsi kredit perbankan kepada UMKM, yang saat ini masih sebesar 19,8%, menjadi 30% pada tahun 2024 mendatang dan akan terus ditingkatkan.

Hal ini tentunya memberikan kesempatan UMKM untuk “naik kelas” dan terus berkembang, serta memiliki daya saing global yang kompetitif.

“Terima kasih kepada Kementerian Investasi yang mewajibkan investor besar menggandeng UMKM. UMKM tidak boleh bersaing dengan investor besar. Pesan Pak Presiden, yang besar dan kecil saling terintegrasi, sehingga dapat sama-sama maju,” ucap Teten.

Dalam sambutannya, Erick Tohir selaku Menteri BUMN menekankan kembali tentang kepedulian pemerintah dalam mendukung UMKM. Hal ini dibuktikan dengan terjalinnya kolaborasi yang baik antara Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. “BUMN akan terus mendorong program-program yang pro-rakyat. Kita tidak mau BUMN nya untung, UMKM nya buntung.

Tidak boleh lagi UMKM hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi bagian yang solutif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Erick dalam sambutannya.

Sejak diluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil menerbitkan lebih dari 530.000 NIB untuk pelaku UMK. Angka tersebut mencapai lebih dari 98% dari total NIB yang terbit. Khusus untuk Jawa Barat, hingga hari ini telah terbit lebih dari 111.000 NIB atau mencapai lebih dari 20% dari NIB yang terbit, dimana lebih dari 98,8% dari total keseluruhan NIB yang terbit merupakan untuk pelaku UMK.

(**) Bandung, 12 Desember 2021 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan di Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, pagi ini (12/12).

Sosialisasi yang diadakan secara hybrid ini, dihadiri langsung oleh lebih dari 180 UMK dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tina Talisa selaku Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menjelaskan secara teknis dan memandu langsung para peserta UMK dalam melakukan pengurusan NIB dengan menggunakan ponsel masing-masing. Proses pengurusan NIB tersebut dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia yang telah dapat diunduh pada Google Playstore.

Dalam kesempatan ini, Tina menekankan pentingnya memiliki legalitas bagi pelaku usaha, termasuk UMK. “Dengan memiliki NIB, Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh beberapa manfaat lainnya, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, akses lebih mudah untuk pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Tina.

Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah disahkan pada bulan November 2020 lalu. Melalui UU CK tersebut, Pemerintah terus mendorong kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu kemudahan yang diberikan dengan berlakunya UU CK, yaitu pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. Pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan NIB melalui perizinan online dengan menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko. Melalui sistem tersebut, pengurusan NIB dapat dilakukan dengan mudah dimana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Hal ini merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

Tina menyampaikan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada investor besar ataupun asing saja, akan tetapi juga pengusaha nasional dan UMKM di daerah-daerah. “Buat kami di Kementerian Investasi, investor bukan hanya yang besar-besar, karyawan ratusan, dan lahannya berhektar-hektar. Apalagi kalau dipikir investor itu pasti asing, bukan sama sekali. Tetapi investor adalah orang yang mau menggunakan modalnya untuk usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Jadi Bapak dan Ibu yang disini, semua adalah investor,” ujar Tina. Jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK dengan skala usaha rendah, berupa pemberian perizinan tunggal.

Dimana, NIB yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertfikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Lebih lanjut, Tina menjelaskan bahwa nantinya pelaku usaha akan memperoleh pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk SNI. Pada kegiatan ini, juga dilakukan sesi sosialisasi secara virtual kepada pelaku UMK, yaitu Sosialisasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT) oleh Ema Setyawati selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sosialisasi Sertifikat Halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Slamet Aji Pamungkas selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Standarisasi Nasional (SNI), dan H.

Nurhanudin selaku Subkoordinator Sistem Informasi dan Humas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama. (**) Jakarta, 24 Mei 2021 – Upaya pemerintah membangun industri baterai listrik terintegrasi kian menemukan titik cerah. Hal ini ditandai dengan rencana pemasangan tiang pancang (groundbreaking) pabrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG asal Korea Selatan (Korsel) di Kota Deltamas, Bekasi, Jawa Barat segera dalam waktu dekat ini.

Pembangunan tahap pertama ini memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 gigawatt hour (GWh), yang nantinya akan dipakai untuk kendaraan listrik dari Hyundai. Tahap ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Head of Agreements (HoA) atau Kesepakatan Pokok proyek investasi baterai terintegrasi antara PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium LG pada bulan lalu (29/4) di kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.

Investasi strategis di industri sel baterai kendaraan listrik ini merupakan yang pertama dilakukan dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Terintegrasi dengan fasilitas penambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri precursor dan katoda, fasilitas produksi baterai listrik ini akan menjadi yang pertama di Asia dan bahkan di dunia.

Nilai investasi diperkirakan mencapai US$9,8 miliar (sekitar Rp140 triliun). Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut gembira atas kemajuan investasi LG tersebut, mengingat upaya strategis untuk membangun hilirisasi industri pertambangan logam merupakan proses yang panjang dan tidak mudah, karena melibatkan berbagai stakeholder, baik di dalam maupun luar negeri.

“Setelah melalui proses panjang, kami bersyukur proses groundbreaking ini akhirnya akan segera dimulai. Pekerjaan ke depan akan semakin besar untuk membangun industri baterai yang terintegrasi di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan memohon dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan industri baterai listrik di Indonesia yang terintegrasi dan berorientasi ekspor,” tuturnya di Jakarta, Senin (24/5).

Sebagaimana diketahui, cikal bakal kerja sama antara PT Industri Baterai Indonesia dan Konsorsium LG dimulai pada tahun 2019 ketika Presiden Joko Widodo dan Presiden Korsel Moon Jae In bertemu di Busan, Korsel pada 25 November 2019. Setelah melalui rangkaian proses penjajakan, negosiasi dan studi, Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pun ditandatangani pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korsel antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dan CEO LG Energy Solution.

“Proses negosiasi MoU ini melalui 25 kali revisi dokumen, yang kami susun dan kami konsultasikan dengan Menteri BUMN Erick Tohir dan disetujui kedua belah pihak. Ini merupakan salah satu proses penyusunan dokumen terpanjang yang pernah dijalankan Kementerian Investasi/BKPM.

Setelah itu, perlu 15 kali rapat intensif baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat teknis. Kami sangat menghargai dedikasi tim yang luar biasa,” tutur Bahlil. Setelah HoA disepakati pada 29 April 2021, selanjutnya konsorsium melakukan Studi Gabungan (Joint Study), penyusunan perjanjian loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut saham, dan perjanjian pendirian perusahaan. Ketiga proses tersebut ditargetkan segera tuntas, sehingga groundbreaking pabrik bisa dijalankan segera dalam waktu dekat ini.

Saat ini, Kementerian Investasi sedang melakukan finalisasi MoU antara pihak di Cikarang (Hyundai) untuk merampungkan rencana joint venture (JV) pembangunan pabrik baterai sel (cell battery) untuk kendaraan listrik tersebut. Investasi yang akan digelentorkan untuk pembangunan pabrik ini sebesar US$1,2 miliar.

Pabrik tersebut rencananya akan menempati lahan seluas 33 hektare dan menyerap 1.000 tenaga kerja Indonesia. “Tidak hanya membuka lapangan kerja di daerah, proyek kerja sama investasi ini diproyeksikan menjadikan Indonesia naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah, menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik,” imbuh Bahlil.

PT Industri Baterai Indonesia dibentuk oleh empat BUMN yaitu Mining and Industry Indonesia (Mind Id), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang memiliki mandat khusus untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/ EV battery) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, konsorsium LG terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO dan Huayou Holding. LG Energi Solution saat ini merupakan salah satu produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. LG Electronics (LG Group) merupakan perusahaan terbesar kelima di Korsel pada tahun 2020 menurut majalah Fortune.(*) Jakarta, 20 Mei 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kegiatan groundbreaking PT KCC Glass Indonesia pada Kamis siang (20/5) di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

KCC yang merupakan produsen kaca asal Korea Selatan ini akan menempati lahan seluas 49 hektare, dengan nilai investasi sebesar US$350 juta atau sekitar Rp5 triliun. Pabrik ini akan menjadi perusahaan kaca terbesar di Asia Tenggara. Dalam sambutannya, Menteri Investasi menyampaikan apresiasi atas komitmen KCC dalam merealisasikan rencana investasinya. Ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan KCC Glass Corporation yang ditandatangani pada bulan November 2020 lalu di Seoul, Korea Selatan.

“Enam bulan sejak KCC tanda tangan komitmen di Korea, akhirnya hari ini terlaksana investasinya. Kami apresiasi keseriusan KCC dan juga beberapa pihak Indonesia seperti Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Bupati Batang dan KIT Batang yang telah membantu proses ini.

Investasi KCC Batang ini menunjukkan sebuah kerja yang luar biasa dari tim,” ucap Menteri Investasi. Sejak KIT Batang diluncurkan pada 30 Juni 2020, PT KCC Glass Indonesia menjadi tenant pertama yang melakukan groundbreaking di kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN ini. Bahlil menjamin komitmen pemerintah untuk mengawal investasi asalkan perusahaan juga memegang kesepakatan tentang kolaborasi. “Khusus kepada KCC, pemerintah akan menjamin, memberikan insentif dari awal.

Satu saja yang saya minta adalah libatkan pengusaha nasional dan pengusaha yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang,” ujar Bahlil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan apresiasi dan rasa gembira dengan hadirnya KCC di wilayah Jawa Tengah.

“Saya menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya karena KCC Glass Corporation adalah yang pertama disini, dan itulah yang disampaikan oleh Pak Duta Besar. Kami juga harus melayani yang pertama dan harus terbaik.

Kami juga sudah bicara dengan Kementerian BUMN bahwa dari yang pertama ini, kita akan langsung untuk melakukan akselerasi pada investasi berikutnya yang akan muncul, baik nanti di Batang, maupun di tempat lain di Jawa Tengah,” tegas Ganjar.

CEO KCC Glass Indonesia Nae-Hoan Kim menyampaikan bahwa dukungan pemerintah dan BUMN memberikan keyakinan perusahaan dalam melakukan investasi di Indonesia. Tahap konstruksi KCC rencananya selesai pada tahun 2023 dan akan mulai beroperasi di tahun 2024 nanti.

“Saya atas nama KCC Glass mengucapkan terima kasih kepada tim Kementerian Investasi/BKPM, Konsorsium KITB dan BUMN-BUMN terkait, juga warga Jawa Tengah khususnya Kabupaten Batang, serta pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh dan kerja sama secara aktif.

Kami sangat bersemangat untuk membangun loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut luar negeri pertama kami di tanah penuh keberuntungan ini.

Melalui ini, KCC glass akan menciptakan lapangan kerja lokal bagi sekitar 1.300 tenaga kerja, sambil bekerja sama dengan perusahaan Indonesia di berbagai sektor seperti bahan baku logistik produk, bahan produksi, dan konsumsi berkontribusi pada vitalisasi ekonomi lokal,” ucap Kim yang tiba di Jakarta awal minggu ini.

Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Taesung mengucapkan selamat atas terwujudnya investasi dari KCC Glass Corporation. Investasi dari KCC Glass akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Tentunya ini dapat terwujud karena adanya antusiasme dan dedikasi dari Kementerian Investasi dan jajaran pemerintah Indonesia.

“Investasi KCC Glass di kawasan Jawa Tengah memiliki 3 arti penting: pertama, bagi KCC Glass investasi kali ini sangat penting dan strategis karena KCC Glass telah menjadikan kawasan Batang ini sebagai basis produksi kaca di Asia Tenggara.

Kedua, Jawa Tengah akan menyongsong transformasi ke arah padat teknologi dari padat karya. Ketiga, bagi kedua negara di kawasan Batang akan menjadi pusat pembangunan ekosistem mobil listrik dan hal ini akan mendorong investasi baterai ke depannya,” ucap Duta Besar Park Taesung.

Di Korea Selatan, KCC Glass memiliki dua pabrik untuk produksi kacanya yang berlokasi di Yeoju dan Jeonui. Dalam catatan Kementerian Investasi/BKPM, Korea Selatan berada pada peringkat 3 negara asal realisasi investasi triwulan I tahun 2021 dengan total nilai investasi USD0,9 miliar yang berasal dari 1.220 proyek.(*) Batang, 20 Mei 2021 – Pagi ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri acara peletakan batu pertama pabrik baru Nestlé Bandaraya di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, serta peresmian perluasan di ketiga pabrik PT Nestlé Indonesia yang telah rampung pada 2020.

Perusahaan asal Swiss ini menambah investasi dengan nilai USD220 juta untuk pembangunan pabrik Bandaraya di Batang dan perluasan pabrik di Panjang (Lampung), Kejayan (Jawa Timur), dan Karawang (Jawa Barat). Pada kesempatan ini, Bahlil Lahadalia juga meresmikan rampungnya perluasan kapasitas yang dilakukan Nestlé Indonesia untuk ketiga pabriknya pada 2020 dengan nilai investasi sebesar USD100 juta.

Dengan adanya perluasan ini, kapasitas pabrik meningkat 25% menjadi 775.000 ton/tahun. Menteri Investasi/Kepala BKPM mengapresiasi komitmen PT Nestlé Indonesia yang terus menambah investasinya di Indonesia. Pabrik baru di Bandaraya, yang akan memproduksi susu cair dan minuman siap konsumsi, juga akan bermitra dengan peternak sapi perah di wilayah Jawa Tengah.

Pabrik Bandaraya akan beroperasi komersial pada tahun 2023. "Saya harus memberikan apresiasi kepada Nestlé karena walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19, animo melakukan perluasan investasi bahkan membangun pabrik baru terus dilakukan,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dengan meningkatnya investasi dari Swiss pada kuartal I 2021 menandakan kepercayaan dari dunia internasional yang makin baik kepada Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini sudah mereformasi kebijakan agar memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. “Izin-izin sudah tidak dipersulit lagi. Contohnya adalah investasi Nestlé ini. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar jangan menahan izin.

Menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaan, menahan laju pertumbuhan ekonomi, dan menahan pendapatan daerah atau negara. Karena itu, hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, mari kita jadikan juga sebagai momen kebangkitan investasi,” kata mantan Ketua Umum HIPMI ini.

Menteri investasi/Kepala BKPM juga mendukung upaya PT Nestlé Indonesia yang secara konsisten melakukan kerja sama dengan UMKM, khususnya para peternak sapi, sebagai wujud realisasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami sangat senang mengetahui bahwa Nestlé Indonesia akan bekerja sama dengan Kabupaten Batang untuk mengembangkan peternakan sapi perah untuk mendapatkan susu segar untuk pabrik barunya, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peternak sapi perah dan ekonomi pedesaan di Jawa Tengah.

Pola kerja sama antara investor dengan pelaku usaha di daerah tempat berinvestasi inilah yang menjadi fokus Kementerian Investasi. Investasi Nestlé dapat menjadi contoh multiplier effects sebuah investasi, yang dapat menciptakan lapangan kerja di pusat maupun daerah,” kata pungkas Bahlil. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir secara virtual menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendukung semua investasi yang masuk ke Indonesia.

"Pemerintah berupaya keras untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terbuka untuk loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pihak, UUCK serta peraturan turunannya memberikan jaminan kemudahan tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan dan para pekerja," tegas Luhut dalam sambutan virtualnya. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo yang hadir di lokasi mewakili gubernur, menyampaikan harapannya pada investasi Nestle ini dapat memberikan dampak yang luas di Jawa Tengah.

"Dengan adanya PT Nestlé Indonesia di Batang, saya berharap dapat menyerap banyak tenaga kerja di Jawa Tengah, sehingga mendukung upaya penurunan angka pengangguran.

Selain itu, hendaknya dapat bekerja sama dengan para peternak sapi perah, petani kopi dan mitra bisnis lokal lainnya dalam memenuhi pasokan bahan baku dan bahan pendukung produksi sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan di Jawa Tengah,” ujar Yulianto yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah. Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Philippe Strub menyampaikan apresiasi terbesar atas kerjasama diplomasi antara Indonesia dan Swiss selama 70 tahun.

“Kami sangat bangga atas pencapaian realisasi investasi Swiss di Indonesia sebagai top 5 investor, berharap terus bekerja sama dan membuka peluang bagi perusahaan Swiss yang lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara Nestle dan Indonesia selama lebih dari 50 tahun, kami berharap kerja sama diplomasi antara Indonesia dan Swiss semakin baik kedepannya.

Well done Nestlé,” ungkap Philippe Strub dalam sambutannya. Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar menyampaikan meskipun terjadi pandemi Covid-19, Nestlé tetap optimis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia.

“Keputusan kami melakukan investasi pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik kami yang ada, merupakan bukti komitmen jangka panjang kami untuk terus berinvestasi di Indonesia. Dengan fokus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menggunakan sebanyak mungkin bahan baku lokal, dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen kami, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Ganesan.

PT Nestlé Indonesia merupakan PMA asal Negara Swiss yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1971 dan sudah mempekerjakan sekitar 3.600 karyawan. PT Nestlé Indonesia saat ini telah menggunakan lebih dari 750.000 liter per hari bahan susu segar dari 26.000 peternak sapi perah yang tergabung di 42 koperasi susu. (*) Palu, 19 Mei 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tengah siang ini (19/5).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah dan hilirisasi industri salah satunya melalui pembangunan KEK.

Dalam kunjungannya kali ini, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya diberi perintah khusus oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah, untuk melihat secara langsung kondisi KEK Palu dan membuat formulasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pengisian tenant. Menurut Bahlil, permasalahan yang dihadapi oleh KEK Palu saat ini yaitu terkait infrastruktur dan tenant.

“KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan. Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain. Karena KEK Palu ini masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” ujar Menteri Investasi dalam keterangannya.

KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Saat ini, telah ada 6 tenant yang menempati 400 hektare, dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia.

Adapun 6 tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian dan pengolahannya. Bahlil menegaskan bahwa tujuan dari pembangunan KEK dan Kawasan Industri lainnya adalah mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi sehingga belanja modal (capital expenditure/Capex) tidak mahal, dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri.

Bahlil optimis pengembangan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Palu ini dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah.

Salah satu formulasi yang digunakan yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor. “Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri.

Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jadi jangan investor datang merasa takut duluan,” ucap Bahlil.

Andi Mulhanan Tombolotutu selaku Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah yang merupakan Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK Palu, mengungkapkan terima kasih atas kedatangan Menteri Investasi untuk terjun langsung melihat kondisi KEK Palu.

Andi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK Palu yaitu infrastruktur dalam kawasan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan pendanaan akibat pengalihan pendanaan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018 lalu, dan adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2019 akhir. Sehingga saat ini pihak pengelola bekerja keras mencari mitra untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, drainase, air, gas, listrik, dan sarana penunjang lainnya.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri, kita bisa didukung dalam pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan menghadirkan ‘anchor tenant’ untuk membantu kami membangun dan mengelola KEK Palu. Seperti yang di Batang dan Kendal, Jawa Tengah.

Dua poin itu saja. Kalau dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu ini sangat unggul dari yang lain-lain," jelas Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut. Adapun rencana pembangunan KEK Palu ini mencapai Rp8,7 triliun, dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp92,4 triliun. Ke depan, KEK Palu ini diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Dalam keputusan tersebut dicantumkan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM daerah.

Ini sejalan dengan investasi yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat masuknya investasi ke daerahnya. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode triwulan I (Januari-Maret) 2021 provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan investasi PMA terbesar ke-3 setelah provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Total realisasi investasi di provinsi Sulawesi Tengah untuk PMA yaitu mencapai USD577,4 juta, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp854,1 miliar. (*) Menteri Investasi Siap Eksekusi Langsung Kendala Investasi di KEK Palu Palu, 19 Mei 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan diskusi langsung dengan para tenant KEK Palu untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dan reformulasi kebijakan untuk mempercepat masuknya tenant ke KEK Palu.

Dalam diskusi, para pengusaha menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi selama berinvestasi di KEK Palu, seperti kendala pembebasan lahan dan ketersediaan bahan baku (raw material) yang tidak mencukupi untuk proses produksi. Menteri Investasi merumuskan berbagai formulasi strategi kebijakan yang dibutuhkan sehingga tenant di KEK Palu dapat segera merealisasikan investasinya, dengan syarat investor tersebut berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pengusaha daerah pada proses bisnis ataupun pembangunannya.

"Rata-rata kawasan industri di daerah kurang berkembang, karena kurangnya intervensi pemerintah pusat dan apalagi dananya dari daerah. Di Sulawesi Tengah ini baru lagi selesai tsunami dan gempa. Karena pandemi Covid-19, anggaran dipotong. Tapi ini bukan salah mereka (Pemerintah Provinsi dan Daerah ataupun pengelola KEK)," kata Bahlil dalam pembukaan rapat.

Salah satu kendala utama pada pengembangan KEK Palu adalah pembebasan lahan. Hal ini disampaikan oleh PT Trinitan Metaland Minerals (PT TMM) pada saat pertemuan antara sembilan tenant KEK Palu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sore tadi.

Perusahaan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp34,5 triliun ini, bergerak pada bidang usaha Industri Pengolahan Logam Dasar Bukan Besi dan telah berdiri selama 70 tahun. Saat ini lahan yang telah dibebaskan sekitar 10 hektare dari kebutuhan 200 hektare. “Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk dapat segera menjalankan investasi kami. Kami akan bawa teknologi ramah lingkungan untuk diterapkan pada industri smelter, sehingga dapat memberikan kontribusi pada rantai pasok global terutama untuk baterai listik dan turunannya,” kata Insmerda Lebang selaku Komisaris Utama PT TMM.

PT TMM merupakan pelopor dalam penggunaan teknologi STAL yang digunakan pada industri smelter yang ramah lingkungan. STAL atau Step Temperature Acid Leach, merupakan teknologi pengolahan nikel yang berfokus pada aspek ESG (Environmental, Social and Governance). Teknologi STAL ini 100% karya anak bangsa. Dalam kesempatan yang sama, PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak pada bidang pengolahan aspal menyampaikan kendalanya pada proses produksi, di mana campuran aspal yang masih dicampur dengan minyak.

Pasalnya sudah dipersyaratkan oleh perusahaan, tetapi masih ada kontraktor yang mengabaikan. "Saya sampaikan di sini, di lapangan pemakaiannya (aspal Buton) masih kurang sekali, untung saja tahun lalu ada permintaan dari Gorontalo dan Manado sehingga produksi kita tahun lalu mencapai 10 ribu. Mungkin tahun depan, harapan kami melalui APBD, Walikota atau Bupati membutuhkan produk kami karena Asbuton hanya khusus untuk jalan," ungkap Johan Agan selaku Direktur PT Asbuton Jaya Abadi.

Menanggapi keluhan dari PT Asbuton Jaya Abadi, Menteri Investasi menyampaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, yang menyatakan bahwa semua produk aspal Buton akan diserap. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, agar produk aspal yang diproduksi oleh perusahaan dapat direkomendasikan untuk masuk ke dalam Rencana Kegiatan Survey (RKS) yang dibuat oleh Kementerian PUPR.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran sebagai koordinator dalam pengawasan/monitoring/evaluasi di daerah. Ke depannya jika dinas-dinas teknis akan melakukan pengawasan/monitoring/evaluasi kepada perusahaan, maka harus didampingi oleh DPMPTSP setempat. Pertemuan antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Sulawesi Tengah sore tadi dihadiri oleh 9 tenant KEK Palu, antara lain PT Huayue Nickel Cobalt, PT Macrolink Omega Resources, PT Trinitan Metal and Minerals, PT Asbuton Jaya Abadi, PT Hong Thai International, PT Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Indonesia IV, PT Bangun Palu Sulawesi Tengah, PT Citra Palu Mineral, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral.

(*) Jakarta, 10 Mei 2021- Kementerian Investasi/BKPM melakukan kerja sama dengan Grab Indonesia dan Tokopedia dalam rangka sinergi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital di Indonesia. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang masing-masing ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT Grab Teknologi Indonesia Ridzki Kramadibrata dan Vice Chairman and Co-Founder PT Tokopedia Leontinus Alpha Edison di Kantor BKPM, Jakarta siang ini (10/5).

Kolaborasi ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM agar semakin kompetitif.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, 99,9% dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64,2 juta unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia, baik formal maupun informal. Menurut Bahlil, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

“Pada 2 Juni 2021 mendatang, kita akan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang No.

11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU CK). Melalui sistem tersebut, ada keistimewaan bagi pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) risiko rendah, karena hanya perlu mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai perizinan tunggal.

Mengurusnya mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ucap Bahlil. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK risiko rendah tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Grab Indonesia menyampaikan kesediaannya mensosialisasikan informasi perizinan berusaha dan menyiapkan help desk untuk memfasilitasi UMKM yang terkendala dalam pengurusan perizinan usahanya. “Kami sosialisasikan kemudahan pengurusan perizinan usaha ini kepada UMKM dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Selain itu, kami juga siapkan help desk untuk membantu UMKM yang kesulitan mengurus izin melalui sistem OSS,” ujar Ridzki.

Leontinus Alpha Edison selaku Vice Chairman and Co-Founder PT Tokopedia menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Kementerian Investasi/BKPM dalam melakukan kerja sama ini. Leontinus mengungkapkan komitmennya mendukung pengembangan UMKM melalui fasilitasi pengurusan perizinan bagi UMKM yang berada di bawah naungan PT Tokopedia. “Kita akan sosialisasikan kepada UMKM terkait benefit yang akan diperoleh dengan adanya legalitas perizinan usaha melalui sistem OSS tersebut,” ucap Leontinus.

Dalam menindaklanjuti kolaborasi ini, Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan uji coba sistem OSS-RBA kepada pelaku usaha, khususnya UMK yang tergabung dalam platform Grab Indonesia dan Tokopedia sebelum sistem tersebut diluncurkan secara resmi.

Ruang lingkup kerja sama antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Tokopedia mencakup diseminasi informasi perizinan berusaha bagi UMKM, fasilitasi perizinan berusaha dan penyelesaian hambatan berusaha bagi UMKM, pengembangan UMKM berbasis digital dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing, serta kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak secara tertulis.

Sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem OSS periode 9 Juli 2018 sampai dengan 31 Maret 2021, jumlah perizinan berusaha UMKM yang diterbitkan mencapai 2.167.915 NIB atau 78% dari total perizinan berusaha yang diterbitkan yaitu 2.761.139 NIB.

Angka tersebut terdiri dari 1.688.377 NIB Usaha Mikro Kecil (UMK) (61%), 479.538 NIB Usaha Menengah (17%), dan 593.224 NIB Usaha Besar (22%). (*) Dokumentasi kegiatan: http://bit.ly/KeminvesGrabTokopedia Photo credit: Aditya Panca Kementerian Investasi/BKPM Jakarta, 6 Mei 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyaksikan penandatanganan Heads of Agreement (HoA) Investasi Baterai Terintegrasi antara PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium Baterai LG dari Korea Selatan minggu lalu (29/04) di Kantor BKPM, Jakarta.

Turut hadir langsung dalam acara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho, jajaran direksi BUMN, serta pimpinan Konsorsium LG yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO dan Huayou Holding.

Sementara turut menyaksikan secara daring, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Umar Hadi dan Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Taesung.

Menteri Investasi/Kepala BKPM yang terus mengawal proyek investasi raksasa ini menyampaikan bahwa momen ini bersejarah bagi ketiga negara, yakni Indonesia, Korea Selatan dan RRT. Ini adalah bukti bahwa pemerintah serta BUMN serius untuk segera merealisasikan proyek ini dengan cepat. “Kami akan terus mendorong, mengawal, dan akan membantu sepenuhnya, selama kerangkanya ada dalam aturan yang ada di Indonesia dan bisnis yang saling menguntungkan.

Sekarang setelah HoA ditandatangani, kita bikin Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut (Feasibility Study) supaya bisa langsung kerja. Sekarang waktunya kita bekerja. Kita punya komitmen untuk cepat realisasi investasi,” ujar Bahlil dalam sambutannya. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga turut menyaksikan penandatanganan ini menyampaikan bahwa hubungan antar pemimpin ketiga negara sangat baik.

Proyek ini sangat penting bagi seluruh pihak. Karenanya, kehadiran Menteri BUMN pada acara ini merupakan bentuk dukungan dari seluruh BUMN yang terlibat. “Proyek baterai ini harus berjalan tepat waktu, bila mungkin malah dipercepat. Indonesia sangat serius, terbukti dari beberapa daerah, banyak gubernurnya di Indonesia membuat keputusan bahwa mobil listrik, terutama seperti bis dan kendaraan umum harus dipakai tahun ini.

Bahkan Indonesia akan membangun ibukota baru di Kalimantan yang semuanya juga menggunakan mobil listrik,” pesan Erick dalam sambutannya. PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC), selaku mitra kerja konsorsium Korea dalam pengembangan proyek baterai terintegrasi di Indonesia, akan mengidentifikasi target dalam waktu dekat setelah kerja sama ini diresmikan.

PT Industri Baterai Indonesia, yang dibentuk oleh empat BUMN yaitu Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam), memiliki mandat khusus untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/ EV battery) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

PT Industri Baterai Indonesia yang merupakan perusahaan baterai kendaraan listrik berkelas dunia yang memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia, melalui pembentukan ekosistem baterai kendaraan listrik dengan membangun pasar baterai dan ekosistem kendaran listrik di Indonesia secara proaktif. PT Industri Baterai Indonesia juga membangun kapabilitas, meningkatkan daya saing, serta mendukung pengembangan kendaraan listrik Nasional, sehingga dapat menjadi basis produksi ASEAN. Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas keseriusan pemerintah dalam mendorong keberhasilan proyek industri baterai.

Pihaknya akan langsung berkonsolidasi dengan Konsorsium Korea untuk menentukan target-target penyelesaian proyek. “Kami sangat mengapresiasi keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian BUMN yang terus mendorong terlaksananya realisasi proyek strategis ini.

Hari ini, masih awal dari perjalanan IBC dalam mewujudkan ekosistem electric vehicle di Indonesia. Kami ingin Indonesia menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Untuk itu, kami perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat,” ujar Toto Nugroho. Penandatanganan HoA ini menjadi sinyal positif bahwa produsen baterai asal Korea Selatan, LG Group, akan segera merealisasikan proyek industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. LG Group bersama dengan POSCO, resmi bekerja sama dengan BUMN untuk membangun proyek tersebut.

“Dengan bangga kami menyampaikan bahwa penandatanganan HoA hari ini merupakan bentuk kerja sama yang lebih serius antara kami dengan pihak BUMN Indonesia. Ini akan jadi sejarah, baik bagi BUMN dan LG Consortium,” kata Samuel Chung, Direktur Pengembangan Bisnis LG Energy Solution saat acara berlangsung. HoA atau perjanjian pra-kontrak merupakan komitmen para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan tidak dimaksudkan untuk mengikat.

HoA yang lazim digunakan dalam proses pendirian bisnis, baik nasional maupun internasional, selama tahap negosiasi berlangsung. Penandatanganan ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Moon Jae In dengan Presiden Joko Widodo di Busan, Korea Selatan pada tanggal 25 November 2019 serta Memorandum of Understanding (MoU) BKPM-LG Group yang ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan CEO LG Energy Solution tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan.

Kerja sama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik ini terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri precursor dan katoda.

Nilai rencana investasinya mencapai USD9,8 miliar. HoA adalah titik awal kerja sama yang akan diikuti dengan Joint Study, perjanjian pemegang saham, dan perjanjian pendirian perusahaan. (*) Dubai, 6 November 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turut mendampingi Presiden Joko Widodo pada kegiatan Forum Bisnis Indonesia- Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Kamis, 4 November 2021 di Dubai, PEA.

Pertemuan bisnis ini dihadiri oleh 9 perusahaan PEA yang sudah memiliki minat investasi ke Indonesia baik untuk investasi baru maupun untuk perluasan. Presiden Joko Widodo dalam forum tersebut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional.

"Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental, setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga, ini agar investor membangun industri nilai tambah di Indonesia," ujar Presiden saat menanggapi rencana Emirates Global Alumunium (EGA) untuk menanamkan modalnya di Indonesia bermitra dengan PT Inalum (persero).

Presiden menyampaikan tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA), yaitu pembangunan ibu kota baru Indonesia, investasi bidang transisi energi dan perdagangan melalui kerja sama Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

Meneruskan arahan Presiden Jokowi, Menteri Investasi menyatakan kesiapannya untuk menyambut investasi dari PEA dengan menekankan pada tiga poin yaitu investasi energi terbarukan, investasi membangun industri yang berbasis pengelolaan lingkungan yang baik dan investasi dengan kolaborasi yang baik.

“Dalam rangka melakukan respon cepat untuk mewujudkan konsep investasi bersama antara Indonesia dan PEA, kami telah diperintahkan mengurus seluruh hal terkait perizinan dan fasilitasi lain yang loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut investor PEA di Indonesia. Di bawah pimpinan Presiden serta Menko Kemaritiman dan Investasi, kami akan melakukan percepatan-percepatan untuk mewujudkan visi besar kedua negara,” tegas Bahlil.

Menteri Energi dan Industri PEA Suhail Mohammed Al Mazrouei yang mewakili pemerintah Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut menyatakan apresiasinya atas hubungan yang sangat dekat antar kedua pemimpin negara, bahkan sudah seperti saudara.

Suhail menyampaikan bahwa PEA ingin bekerja sama dengan Indonesia, bukan hanya karena Indonesia yang besar dengan komunitasi muslim terbesar, namun Indonesia punya kapabilitas, sumber daya serta posisi strategis di tatanan internasional. “Kami memiliki target yang tinggi dari kerja sama yang ditandatangi hari ini.

Pemerintah PEA memiliki minat tersendiri akan pembangunan ibu kota baru Indonesia. Di samping itu kami juga melihat minat dari sektor loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut PEA. Kami memerlukan bimbingan dari Presiden Jokowi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut jajaran menteri agar komitmen kami dapat terwujud dengan baik,” ucap Menteri Suhail dalam sambutannya. Beberapa perusahaan yang hadir menyampaikan komitmennya untuk menanamkan modal di Indonesia menambahkan perjanjian b-to-b (business-to-business) yang sudah dipertukarkan di depan pimpinan kedua negara.

Beberapa yang menyampaikan komitmen di antaranya Al Dahra Group (dairy products), Yas Holding (agriculture), Emirates Global Alumunium (smelter alumunium), Damac Properties (properti), dan AMEA Power (energi terbarukan).

Dengan total komitmen investasi selama kunjungan di PEA menjadi keseluruhan USD44,6 miliar, yang di dalamnya termasuk nilai investasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal PEA di Indonesia pada Januari-September 2021 sebesar USD7,8 juta. Sementara akumulasi realisasi investasi asal PEA di Indonesia tahun 2016-triwulan III 2021 mencapai USD250,7 juta dan berada pada peringkat ke-27.

Investasi asal PEA didominasi sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan total realisasi sebesar USD109,0 juta (43,5%), serta 71% total realisasi investasi PEA di Indonesia berlokasi di luar pulau Jawa.

(*) Dubai, 5 November 2021 – Dalam lawatan ke Persatuan Emirat Arab, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Air Products and Chemicals, Inc (APCI) pada Kamis (4/11) di Dubai yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Investasi megaproyek senilai USD15 miliar atau setara Rp210 triliun ini dilakukan dalam bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya. Kesepakatan investasi besar dan berjangka panjang ini berupa pendirian fasilitas gasifikasi untuk konservasi batu bara bernilai rendah menjadi produk kimia bernilai tambah tinggi seperti methanol, DME (Dimethyl Ether), dan bahan kimia lainnya.

Kerja sama ini ditujukan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan substitusi impor. Hal ini merupakan perwujudan dari arah kebijakan Presiden Jokowi terkait transformasi ekonomi. “Ini adalah sebagai bentuk penerjemahan visi besar Presiden RI termasuk dalam transformasi ekonomi dan hilirisasi industri.

Total nilai investasi yang disepakati tadi mencapai USD15 miliar,” ungkap Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, APCI akan melakukan kerja sama dengan BUMN dan pengusaha nasional di beberapa lokasi, seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam menerapkan model investasi yang kolaboratif dan inklusif. “Dalam konteks ini, kita langsung menindaklanjuti dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Realisasinya akan mulai berjalan awal tahun 2022 nanti. Jadi saya pikir ini angka yang baik, tinggal bagaimana kita mengawal pada tindakan teknisnya,” ujar Bahlil. Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemicals Shefi Ghasemi menyampaikan suka citanya atas penandatanganan nota kesepahaman.

“Kami merasa sangat senang bahwa pada hari ini telah ditandatangani nota kesepahaman, apalagi disaksikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memberikan motivasi yang semakin kuat bagi kami untuk dapat segera merealisasikan investasi di Indonesia. Terima kasih atas dukungan penuh dari Kementerian Investasi selama ini. Kami siap untuk segera menindaklanjuti,” ucap Shefi Ghasemi. Sebagai langkah konkret dari nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi/BKPM, Air Products juga langsung menandatangani Nota Kesepahaman dengan BUMN dan perusahaan nasional, yaitu: 1.

Proyek batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) antara PT Indika Energy Tbk dan APCI; 2. Proyek gas alam menjadi amonia biru antara PT Butonas Petrochemical Indonesia dan APCI; 3. Proyek batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) antara PT Batulicin Enam Sembilan dan APCI; 4.

Proyek gasifikasi batu bara untuk produksi metanol antara PT Bukit Asam dan APCI. Air Products and Chemicals merupakan perusahaan besar di bidang pengolahan gas dan kimia asal Amerika Serikat yang telah berdiri sejak tahun 1940. Air Products mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa proyek gas industri terbesar di dunia, termasuk proyek gasifikasi yang secara berkelanjutan mengubah sumber daya alam yang melimpah menjadi syngas (synthetic natural gas) untuk produksi tenaga, bahan bakar, dan bahan kimia bernilai tinggi.

Dengan lebih dari 19.000 karyawan dan beroperasi di 50 negara, Air Products mensuplai kepada berbagai jenis industri mulai dari industri makanan dan minuman hingga industri medis, energi, dan transportasi. (*) Dubai, 4 November 2021 – Salah satu visi besar Presiden RI Joko Widodo saat ini yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan adanya penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa industri yang didorong yaitu industri ramah lingkungan dan yang memberikan kontribusi Indonesia kepada dunia, salah satunya hilirisasi industri kendaraan listrik.

“Target Indonesia adalah menjadi salah satu negara pemain mobil listrik di dunia,” ujar Bahlil saat melakukan peninjauan langsung Paviliun Indonesia di Dubai Expo 2021 Selasa lalu (2/11). Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Foxconn terkait rencana investasinya di Indonesia.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM ke Taiwan minggu lalu. “Insha Allah Foxconn berminat masuk Indonesia. Saya belum bisa detail untuk jumlah dan kapan investasinya mulai. Kita sudah tanda tangan kesepakatannya tetapi belum dalam bentuk MoU. Yakin mereka masuk, tapi kami belum bisa umumkan secara detail. Mudah-mudahan tahun ini,” ungkap Bahlil. Bahlil menyampaikan bahwa Presiden RI telah memberikan perintah khusus kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk menarik investasi Foxconn masuk ke Indonesia.

Investasi perusahaan manufaktur komponen dan produk elektronik asal Taiwan ini nantinya akan masuk dalam beberapa bagian, antara lain produksi baterai listrik, mobil dan motor listrik, serta suku cadang peralatan komunikasi. Investasi Foxconn di Indonesia tersebut nantinya akan melibatkan pengusaha nasional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Foxconn tidak hanya membangun industri mobil listrik saja di Indonesia, akan tetapi juga membangun industri komponen dan bahan baku yang akan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut.

“Ini akan punya nilai tambah yang luar biasa, dan harganya akan sangat kompetitif,” imbuh Bahlil. Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi pemain utama industri mobil listrik di dunia. Bahlil juga menyampaikan bahwa akan ada investasi kendaraan listrik lain yang masuk ke Indonesia. “Kemarin saya baru pulang dari Jerman, bicara dengan Volkswagen dan BASF, mereka confirm masuk ke Indonesia dan menjadi bagian rantai pasok untuk baterai mobil listrik.

Mereka masuk pada bagian rantai pasok hilir, bukan hulunya. Ini yang akan memerlukan kolaborasi. Ke depan ini jadi target kami,” jelas Bahlil. Sebelumnya Kementerian Investasi/BKPM sudah memfasilitasi investasi pada industri baterai mobil listrik dari perusahaan LG asal Korea Selatan sebesar USD9,8 miliar atau Rp142 triliun, dan CATL asal Tiongkok sebesar USD5,2 miliar atau Rp75,4 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dollar AS).

Investasi LG dan CATL tersebut akan masuk pada rantai pasok mulai dari hulu ke hilir industri baterai mobil listrik di Indonesia. Masuknya beberapa investasi besar tersebut merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu mewujudkan target sebagai salah satu pemain industri mobil listrik di dunia. (***) Jakarta, 28 Oktober 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan kegiatan Market Consultation “Proyek Pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun”.

Turut hadir Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi. Kegiatan ini diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) pada hari Selasa kemarin (26/10). Kegiatan Market Consultation merupakan bagian dari proses persiapan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Market Sounding pada tanggal 15 Desember 2020 lalu.

Kegiatan Market Consultation ini dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan proyek KPBU Pembangunan APJ Kabupaten Madiun agar dapat diketahui oleh para peserta, dalam hal ini para calon investor dan pihak terkait lainnya seperti perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu, kegiatan Market Consultation ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh para peserta sebagai sarana komunikasi dan menjalin kerja sama dalam rangka berpartisipasi dalam proyek ini.

“Saya harap acara ini memberikan peluang bagi calon investor, pihak yang terkait dalam acara, dan juga pihak pemerintah Madiun untuk melakukan diskusi bersama demi merealisasikan kegiatan promosi peluang investasi di Kabupaten Madiun,” ucap Nurul Ichwan dalam sambutannya. Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan APJ Kabupaten Madiun yang akan ditawarkan kepada calon investor ini meliputi pembangunan 7.400 titik APJ di sepanjang 299,6 km yang terdiri dari: Jalan Nasional (70,4 km); Jalan Kabupaten (221,7 km); dan Jalan perkotaan Caruban (7,5 km).

Proyek ini bertujuan untuk mendukung pusat pemerintahan dan pusat perekonomian baru di Caruban, membangun ekonomi di Kawasan Strategis Selingkar Wilis (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80/2019) yang memiliki potensi investasi, serta untuk memberikan keamanan, kenyamanan pengguna jalan dan aktivitas sosial masyarakat.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun, salah loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut upaya yang didorong adalah melalui pembangunan infrastruktur yang optimal dan berkelanjutan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

Hingga saat ini upaya tersebut merupakan kebijakan bersama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan upaya tersebut, Kabupaten Madiun melakukan langkah bersama pembangunan dan investasi yang terbuka melalui KPBU pada sektor alat penerangan jalan yang saat ini sudah memasuki tahap Market Consultation.

“Kami akan melaksanakan kewajiban menjaga investasi yang sudah ditanam di Kabupaten Madiun. Segala sesuatu sudah kita hitung, ketika sudah deal, sudah kita persiapkan.

Ketika butuh penjelasan secara detail perencanaan saya akan persilahkan” ujar Ahmad. Proyek ini menggunakan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (D-B-F-O-M-T) dengan nilai Capital Expenditures (CAPEX) sebesar 90 milyar Rupiah (termasuk insurance, indirect cost/IDC, financing fees) dan nilai operating expenses (OPEX) sebesar 1,4 milyar Rupiah per tahun.

Mekanisme pengembalian investasi proyek melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment sebesar 20,8 milyar per tahun (termasuk PPN). Jangka waktu kerja sama selama 11 tahun (termasuk masa konstruksi selama satu tahun). Kegiatan Market Consultation diikuti oleh lebih dari 40 perusahaan yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, lembaga keuangan, organisasi internasional, pengembang, dan perusahaan manufaktur sistem penerangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

(*) Jakarta, 27 Oktober 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi periode Juli - September (triwulan III) tahun 2021 mencapai Rp 216,7 triliun dan realisasi investasi secara kumulatif periode Januari - September tahun 2021 yang mencapai Rp 659,4 triliun. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 tercatat cukup tinggi sebesar 7,07% dengan capaian realisasi investasi Rp 223,0 triliun.

Namun, realisasi investasi pada triwulan III mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 2,8%. Di sisi lain, kebijakan PPKM telah berhasil menekan penyebaran Covid-19 sampai dengan triwulan III tahun 2021 sehingga iklim investasi kembali optimis dan diharapkan pertumbuhan ekonomi di triwulan III tetap positif. “Dengan adanya kasus peningkatan positivity rate Covid-19 pada bulan Juli sampai pertengahan Agustus, memaksa Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan ekonomi khususnya di Pulau Jawa, mengakibatkan perlambatan kegiatan investasi.

Namun, setelah penanganan yang baik oleh Pemerintah, dengan statistik penurunan kasus positif Covid-19 pada pertengahan Agustus, pergerakan ekonomi riil terus membaik, sehingga para pelaku usaha dapat melakukan percepatan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut atau pembangunan proyeknya,” jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Realisasi investasi triwulan III tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp 209,0 triliun). Capaian realisasi investasi pada periode Januari – September ini menyumbang 73,3% terhadap target tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden sebesar Rp 900,0 triliun.

Dari realisasi investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang. Apabila dilihat capaian triwulan III dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan sebesar 2,7% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 10,3%.

Capaian PMA di triwulan III mengalami perlambatan sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2021. Berdasarkan capaian realisasi investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup signifikan dari PMDN sebesar Rp 113,5 triliun atau 52,4% dari total capaian realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 133.972 orang. Sektor penyumbang terbesar berasal dari perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 20,6 triliun (18,2%); sedangkan untuk lokasi proyek, realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp 17,1 triliun (15,1%).

Dalam periode yang sama, realisasi PMA sebesar Rp 103,2 triliun atau 47,6% dari total capaian realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 154.715 orang. Sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 21,5 triliun (20,9%) dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp 17,7 triliun (17,1%).

PMA yang menyumbangkan realisasi terbesar berasal dari negara Singapura Rp 37,4 triliun (36,2%). Apabila dilihat dari persebarannya, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 104,2 triliun (48,1%), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 112,5 triliun (51,9%).

Kinerja realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa karena diberlakukannya PPKM darurat level 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali, sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa dan Bali tetap berjalan dengan sebagian PPKM level 1 dan 2. Pada periode triwulan III tahun 2021 ini terdapat beberapa pelaku usaha yang mulai konstruksi, antara lain di bidang usaha aktivitas data centre, industri baterai lithium, otomotif dan komponennya, serta makanan dan minuman di Jawa Barat; industri alas kaki di Jawa Tengah; serta bidang usaha lainnya yang menjanjikan menjadi basis industri pengolahan dan penunjang sektor jasa.

Bahlil menambahkan, “Kementerian Investasi/BKPM akan mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045 dengan memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (back bone) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan. Pembangunan pabrik baterai lithium 10 GWh mulai konstruksi dan produksi mobil listrik akan dimulai akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 yang memastikan Indonesia akan menjadi hub industri baterai dan mobil listrik di kawasan Asia Tenggara, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma lama ‘mengekspor tanah, air, dan komoditas’ menjadi ekspor produk yang bernilai tambah tinggi.” Secara kumulatif, sepanjang periode Januari - September tahun 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 659,4 triliun (73,3%) dari target Rp 900,0 triliun.

Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp 331,7 triliun (50,3%) dan PMDN sebesar Rp 327,7 triliun (49,7%) dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang yang berasal dari PMA sebanyak 447.116 orang dan PMDN sebanyak 465.286 orang. Sektor penyumbang terbesar PMA berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 72,3 triliun (21,8%) dan PMDN berasal loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 62,8 triliun (19,2%).

Lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar di Jawa Barat dengan PMA Rp 61,9 triliun (18,7%) dan PMDN Rp 45,3 triliun (13,8%). Adapun negara asal investasi terbesar adalah Singapura Rp 106,2 triliun (32,0%). “Saya optimis di akhir tahun 2021, ekonomi dan investasi akan rebound. Target yang dibebankan Bapak Presiden Jokowi kepada Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 900,0 triliun dapat dicapai,” ujar Bahlil di penghujung acara press release.

Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2021 Terjadi kenaikan realisasi investasi PMDN pada periode triwulan III tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 10,3%; yaitu dari Rp 102,9 triliun menjadi Rp 113,5 triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode triwulan III tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 2,7%; yaitu dari Rp 106,1 triliun menjadi Rp 103,2 triliun. Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada triwulan III tahun 2021: 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 20,6 triliun); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 17,6 triliun); jasa lainnya (Rp 13,4 triliun); konstruksi (Rp 10,3 triliun); dan pertambangan (Rp 7,9 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 16,7 triliun atau 14,7% dari total PMDN. Adapun lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (Rp 17,1 triliun), DKI Jakarta (Rp 14,4 triliun), Jawa Timur (Rp 12,5 triliun), Riau (Rp 9,4 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 7,7 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (US$ 1,5 miliar); pertambangan (US$ 0,9 miliar); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (US$ 0,6 miliar); industri makanan (US$ 0,5 miliar); serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran (US$ 0,5 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,6 miliar atau 51,3 % loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut total PMA. Adapun lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (US$ 1,2 miliar), Sulawesi Tengah (US$ 0,7 miliar), DKI Jakarta (US$ 0,7 miliar), Banten (US$ 0,6 milliar), dan Riau (US$ 0,5 miliar).

Sementara itu, lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah Singapura (US$ 2,6 miliar), Hongkong, RRT (US$ 0,9 miliar), Jepang (US$ 0,7 miliar), R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar), dan Amerika Serikat (US$ 0,5 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada triwulan III tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 104,2 triliun dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 112,5 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 5,7% dan di luar Pulau Jawa sebesar 1,9%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan III tahun 2021 sebanyak 288.687 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 133.972 orang dan proyek PMA sebanyak 154.715 orang. Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2021 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 62,8 triliun); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 45,3 triliun); listrik, gas, dan air (Rp 31,0 triliun); konstruksi (Rp 29,8 triliun); serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 23,6 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 63,0 triliun atau 19,2% dari total PMDN. Adapun lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (Rp 45,3 triliun), Jawa Timur (Rp 36,4 triliun), DKI Jakarta (Rp 34,3 triliun), Jawa Tengah (Rp 23,9 triliun), dan Banten (Rp 22,5 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (US$ 5,0 miliar); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (US$ 2,4 miliar); pertambangan (US$ 2,3 miliar); industri makanan (US$ 2,0 miliar); serta listrik, gas, dan air (US$ 1,9 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 11,9 miliar atau 52,4% dari total PMA.

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (US$ 4,2 miliar), DKI Jakarta (US$ 2,6 miliar), Maluku Utara (US$ 1,9 miliar), Sulawesi Tengah (US$ 1,8 miliar), dan Banten (US$ 1,6 miliar).

Adapun lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah Singapura (US$ 7,3 miliar); Hongkong, RRT (US$ 3,1 miliar); R.R.

Tiongkok (US$ 2,3 miliar); Jepang (US$ 1,8 miliar); dan Belanda (US$ 1,5 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada periode Januari – September 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 318,7 triliun dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 340,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 3,7% dan di luar Pulau Jawa sebesar 12,0%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari – September tahun 2021 sebanyak 912.402 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 465.286 orang (51,0%) dan proyek PMA sebanyak 447.116 orang (49,0%). 5. Realisasi investasi berdasarkan wilayah pada periode Januari - September tahun 2021 adalah: a.

Wilayah Sumatra dengan realisasi investasi sebesar Rp 143,9 triliun (21,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 82,4 triliun dan PMA sebesar US$ 4,2 miliar; b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 318,7 triliun (48,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 164,6 triliun dan PMA sebesar US$ 10,6 miliar.

c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 57,3 triliun (8,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 40,6 triliun dan PMA sebesar US$ 1,1 miliar. d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 71,1 triliun (10,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 21,0 triliun dan PMA sebesar US$ loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut miliar.

e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 21,3 triliun (3,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 14,0 triliun dan PMA sebesar US$ 0,5 miliar. f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 47,2 triliun (7,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 5,2 triliun dan PMA sebesar US$ 2,9 miliar. Taipei, 24 Oktober 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Chairman Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Young Liu di Taipei, Taiwan pada Jumat siang (22/10) sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya secara virtual pada bulan Agustus lalu untuk membahas minat investasi industri baterai dan kendaraan listrik.

Pertemuan juga dihadiri oleh CEO dan pendiri Gogoro Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Luke yang saat ini telah bermitra dengan Foxconn. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa industri baterai listrik adalah salah satu wujud dari arah kebijakan pemerintah Indonesia ke depan dalam membangun ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi investasi ekosistem baterai listrik karena memiliki keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku baterai listrik, pembangunan infrastruktur yang semakin merata, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, serta adanya bonus demografi yang berpotensi menjadi tenaga kerja produktif sekaligus sebagai pasar yang menjanjikan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami menanti kerja sama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah. Pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir adalah pendekatan yang tepat. Pemerintah sangat berkomitmen untuk hal ini. Jadi kami akan memastikan seluruh perizinan dan insentif melalui satu pintu, yaitu Kementerian Investasi. Saya yang akan urus dan kawal sendiri,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan tentang kolaborasi bersama BUMN, pengusaha swasta nasional, dan Usaha Mikro Kecil Menengah di dalam seluruh rantai pasok Foxconn dan Gogoro. “Tentu Pemerintah Indonesia menilai kolaborasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun dan mengembangkan industri baterai.

Ini perlu dilakukan agar terjadi pemerataan dalam konteks yang saling menguntungkan,” imbuh Bahlil. Menanggapi hal tersebut, Chairman Foxconn Young Liu menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia.

Kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda empat dan roda dua. “Kami sangat antusias. Indonesia adalah negara dengan potensi yang luar biasa. Saya yakin ke depan akan ada mobil listrik yang dibuat di Indonesia dengan desain sesuai minat masyarakat Indonesia.

Kami akan segera menindaklanjuti pertemuan hari ini dengan diskusi dan survei teknis,” ucap Liu. Liu juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam investasi Foxconn. Hal ini sesuai dengan model bisnis Build, Operate, Localize (BOL) yang diterapkan oleh Foxconn sekarang.

“Kami tidak hanya akan merakit, tetapi kami ingin membangun keseluruhan industri untuk Indonesia di Indonesia,” ucap Liu. Khusus kerja sama mengenai untuk skuter listrik roda dua, Foxconn menggandeng Gogoro yang telah berpengalaman dalam mengembangkan skuter listrik. CEO Gogoro Horace Luke meyakini bahwa mobilitas menggunakan kendaraan listrik adalah sebuah hal yang tak terhindarkan dan akan terjadi di dekade ini. Gogoro selaku pionir dalam penyediaan infrastruktur sistem pertukaran baterai di Taiwan dan kendaraan listrik roda dua, akan turut bekerja sama dalam melengkapi rencana investasi Foxconn.

“Kami memulai di Taiwan dan melihat bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk kami mengembangkan skuter listrik. Pengisian energi untuk skuter listrik kami bukan menggunakan teknologi charging, melainkan pertukaran baterai (battery swap).

Kami menilai ini sangat tepat untuk digunakan di Indonesia,” ujar Horace. Didirikan pada tahun 1974, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) adalah perusahaan kontrak manufaktur terutama komponen dan produk elektronik.

Berpusat di New Taipei City, Taiwan, perusahaan ini juga telah beroperasi di negara-negara lain seperti Brasil, India, Jepang, Meksiko, dan beberapa negara di Eropa. Foxconn lebih dikenal sebagai “pembuat produk-produk Apple”, namun sebenarnya juga memproduksi untuk berbagai merek terkemuka global lainnya seperti Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Dell, Amazon, Nintendo, Sony, dan Xiaomi.

Sementara itu Gogoro Inc. didirikan oleh Horace Luke pada tahun 2011 adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan skuter listrik pintar roda dua (smart scooter) berikut ekosistem infrastruktur pertukaran baterai yang menjadi pionir di Taiwan. Berdasarkan data yang ada pada Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) asal Taiwan pada periode Semester I (Januari-Juni) 2021 tercatat sebesar US$ 213,5 miliar dan menempati peringkat ke-11 di antara negara lainnya.

Investasi asal Taiwan tumbuh 91% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Sebaran lokasi investasi asal Taiwan juga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa (47%), namun juga berimbang di luar Pulau Jawa (53%) untuk periode yang sama. (*) Amsterdam, 12 Oktober 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan langsung dengan CEO De Heus Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Nutrition Koen de Heus dalam kunjungan kerjanya ke Amsterdam, Belanda (11/10).

Pertemuan tersebut membahas rencana perluasan investasi De Heus senilai USD50 juta dalam proyek pembangunan industri pakan ternak di Kawasan Industri (KI) Pasuruan, Jawa Timur; serta pembangunan rumah potong hewan berteknologi tinggi. Bahlil menyambut baik rencana perluasan investasi De Heus. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM siap memfasilitasi pengurusan perizinan dan insentif fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kebutuhan bahan baku industri pakan ternak tersebut.

“Kami juga ingatkan agar nantinya De Heus bekerja sama dengan UMKM dan pengusaha lokal di daerah dalam merealisasikan rencana investasinya. Untuk pengurusan perizinan dan insentif, kita akan bantu,” tambah Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang membangun sekitar 30.000 ha lahan baru jagung di Indonesia, tepatnya di Papua, dengan kapasitas produksi hingga 900.000 ton/tahun.

Koen de Heus selaku CEO De Heus menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Investasi/BKPM tersebut. Koen de Heus menjelaskan bahwa investasinya di Jawa Timur saat ini akan membangun pakan ternak berteknologi tinggi, dengan model bisnis yang bekerja sama dengan petani lokal. “Dengan kebutuhan bahan baku sebesar 500.000-600.000 ton/tahun, kami harap pemerintah Indonesia dapat menjaga keseimbangan harga jagung dan kesejahteraan petani jagung dengan adanya harga yang sesuai,” ucap Koen de Heus.

De Heus sudah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2015, bergerak di bidang Industri Produk Farmasi Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, dan Industri Makanan Ransum Hewan. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, Penanaman Modal Asing (PMA) asal negara Belanda selama periode 2016-TW II 2021 menempati posisi ke-5 dengan realisasi investasi mencapai USD9.212 juta.

Capaian tersebut mencakup total proyek sebanyak 7.608 dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 108.082 orang. (*) Wolfsburg, 11 Oktober 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Chairman of the Board of Management (CEO) Volkswagen Group Components Thomas Schmall dalam kunjungan kerjanya ke Wolfsburg, Jerman pada Jumat lalu (8/10).

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menjelaskan tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Maka dari itu, Kementerian Investasi/BKPM siap memfasilitasi kebutuhan bahan baku industri baterai dan kendaraan listrik Volkswagen di Eropa dan seluruh dunia.

Lebih lanjut, Bahlil juga terus mendorong Volkswagen untuk merealisasikan rencana investasi mereka dalam industri pemurnian nikel hingga produksi Precursor Cathode Active Materials (PCAM) di Indonesia. “Saya datang langsung ke sini, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi rencana investasi Volkswagen di Indonesia. Tidak usah khawatir dengan perizinan dan insentif yang akan diberikan pemerintah Indonesia. Kami akan urus langsung,” ucap Bahlil.

Bahlil yakin dengan potensi Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hal ini tentunya menjadi peluang bagi produsen mobil listrik di dunia untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. “Saya ingin ada banyak pemain di industri baterai dan mobil listrik di Indonesia agar industri ini tumbuh pesat. Supaya konsumen memiliki banyak pilihan dan harga pun menjadi kompetitif,” imbuh Bahlil. Thomas Schmall selaku Chairman of the Board of Management (CEO) Volkswagen Group Components menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM terkait dengan rencana investasi Volkswagen di Indonesia.

Menurut Thomas, Volkswagen Group mempunyai ketertarikan untuk membangun loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pemurnian nikel hingga PCAM di Indonesia, tidak hanya mengimpor saja dari Indonesia. Volkswagen juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait rantai nilai potensial bahan baku baku baterai dari Indonesia untuk kebutuhan pabrik baterai di Eropa yang akan datang serta informasi terkini mengenai regulasi ekspor di Indonesia.

“Kami melihat potensi ekosistem mobil listrik yang besar di Indonesia mengingat berlimpahnya bahan baku yang ada. Kami berharap dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM dalam memberikan rekomendasi pasokan bahan baku serta biaya yang stabil untuk produksi baterai pertama Volkswagen yang dijadwalkan akan dimulai pada triwulan II tahun 2025 mendatang,” ujar Thomas. (*) Frankfurt, 9 Oktober 2021 - Dalam kunjungan kerjanya ke Frankfurt, Jerman, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan langsung dengan BASF, perusahaan multinasional Jerman dan produsen kimia terbesar di dunia.

Pertemuan tersebut guna menindaklanjuti minat investasi BASF di bidang industri smelter/pemurnian hidrometalurgi nikel dan kobalt yang menghasilkan produk bahan baku baterai kendaraan listrik. Rencananya, BASF bekerja sama dengan Eramet, perusahaan pertambangan asal Perancis, akan melakukan kerja sama investasi kompleks pengolahan nikel-kobalt untuk keperluan pengembangan kendaraan listrik.

Proyek tersebut mencakup pembangunan pabrik High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dan Base Metal Refinery (BMR). Bahlil menjelaskan bahwa rencana investasi BASF tersebut sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia saat ini dalam mewujudkan hilirisasi industri.

Dalam hal ini, Bahlil meminta agar investasi BASF tidak hanya berhenti pada industri pemurnian nikel, namun hingga produk akhir berupa komponen baterai listrik. “Kami akan dukung penuh rencana investasi BASF ini. Terkait perizinan dan insentif investasi, kami yang akan urus. Kita akan kawal terus sampai beres,” jelas Bahlil. Adapun pembangunan HPAL tersebut akan berlokasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara dengan kapasitas produksi sekitar 42.000 metrik ton nikel/tahun dan sekitar 5.000 metrik ton kobalt/tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Markus Kamieth selaku anggota Board of Executive Director BASF menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam memfasilitasi rencana investasi BASF di Indonesia. Terkait dengan rencana investasinya, Markus mengharapkan Kementerian Investasi/BKPM dapat mendorong kawasan industri independen dalam penyediaan listrik secara proporsional yang berasal dari energi terbarukan. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi asal negara Jerman secara akumulatif dari tahun 2016-triwulan II 2021 mencapai USD1.143 juta, menempati posisi ke-16 di antara asal negara investasi lainnya.

Adapun total proyek dari realisasi investasi Jerman di Indonesia tersebut sebanyak 3.015 dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 35.492 orang. (*) Fakfak, 29 September 2021 – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala dan Sekretaris OPD (Organisasi Pemeritah Daerah) pada Senin lalu (27/9).

Bahlil menyampaikan kabar gembira terkait rencana masuknya investasi dari PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) ke Kabupaten Fakfak. Menurut Bahlil, dengan masuknya investasi besar tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Fakfak. “Ibarat main kereta, ada lokomotif dan gerbong. Kita dorong lokomotifnya itu pupuk, baru nanti investasi lain masuk. Tidak ada negara apapun di dunia ini yang maju tanpa investasi. Jangan investasi ecek-ecek, tapi investasi yang besar,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa investasi Pupuk Kaltim ini akan berlokasi di Fakfak Timur. Lokasi tersebut dipilih atas dasar pemerataan pembangunan daerah, sehingga nantinya akan ada pembangunan kota baru di Fakfak Timur. Seperti yang diketahui, bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan Bandara Siboru di Fakfak Barat beserta infrastruktur pendukung lainnya.

Bahlil mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah dapat membantu dalam proses penyelesaian lahan, serta urusan adat dan ulayat dapat disinkronisasikan. Selain itu, juga perlu sinergitas antara kebutuhan lapangan pekerjaan di pabrik dengan jurusan sekolah yang akan dibangun. “Harus didukung oleh masyarakat. Kalau clear, 2022 bisa masuk perencanaan, pematangan, dan perizinannya. Kita bikin lebih cepat lebih baik. Izin-izin akan dipercepat, diurus oleh Kementerian Investasi. Jika izinnya cepat, urusan lahan juga bisa cepat, tidak menutup kemungkinan 2022 bisa berjalan,” jelas Bahlil.

Bahlil memperkirakan investasi Pupuk Kaltim ini bernilai US$2 miliar dengan penyerapan lapangan kerja selama masa konstruksi sekitar 10.000 orang dan masa produksi dapat menyerap 3.000-5.000 tenaga kerja. “Namun belum dihitung pasti.

Riilnya akan dihitung oleh Pupuk Kaltim,” ucap Bahlil. Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Untung Tamsil mengungkapkan pentingnya mendorong investasi untuk kepentingan pembangunan Kabupatan Fakfak, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat akan terus berkomitmen mendukung dan menerima investasi masuk dengan tangan terbuka.

“Ini merupakan kesempatan, peluang. Investasi ini tidak main-main, bagaimana percepatan pembangunan kita. Terkait lahan dan sebagainya, saya sudah turun meminta pendapat. Masyarakat telah berkomitmen menerima proyek pupuk ini. Kami telah mendampingi tim melakukan survei, tinggal dibicarakan lagi.

Kami akan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal,” ujar Untung. Direktur Operasi & Produksi Pupuk Kaltim Hanggara Patrianta menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penyiapan lahan serta dokumen EPC (Engineering, Procurement and Construction) untuk pembangunan pabrik tersebut. “Disampaikan tadi oleh Pak Menteri, penyiapan lahan memang sekarang masih sekitar 1 tahun. Jika bisa dipercepat, lebih bagus lagi. Tapi untuk pembangunannya sendiri, kita butuh penyiapan lahan, kira-kira 3,5-4 tahun untuk bisa beroperasi,” jelas Hanggara.

(*) Fakfak, 25 September 2021 - Dalam kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke kampung halamannya di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Bahlil hadir langsung dalam kegiatan vaksinasi untuk masyarakat yang diselenggarakan kemarin pagi (27/9) di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Bahlil mengapresiasi Bupati Fakfak Untung Tamsil beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa kehadirannya untuk memastikan berjalannya kegiatan vaksinasi yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2022 mendatang, sesuai dengan perintah Presiden.

“Targetnya 2022 selesai semua vaksinasi, setelah itu baru kita mulai beraktivitas ekonomi. Pelayanan tidak akan dapat dilakukan secara maksimal dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun Bupati kalau kita masih meragukan kesehatan. Investasi akan susah masuk,” ujar Bahlil yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Fakfak tersebut.

Bahlil mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi perlu dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah. Hal ini akan berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi daerah. “Orang mau masuk ke kota Pak Bupati, mau investasi, kunjungan pariwisata, yang pertama dicek berapa banyak vaksinasi yang telah dilakukan.

Itu syarat mutlak,” ungkap Bahlil. Bupati Fakfak Untung Tamsil menyampaikan ungkapan terima kasih atas kehadiran langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM ke Kabupaten Fakfak. Untung menjelaskan bahwa vaksinasi yang akan dilakukan saat ini diperuntukkan bagi 1.000 masyarakat Fakfak.

“Sebagai Pemerintah Kabupaten Fakfak, saya menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Menteri dengan segala kesibukan untuk mengurus urusan kenegaraan, tetapi masih memberikan atensinya untuk pembangunan di Kabupaten Fakfak,” ujar Untung.

Untung menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak akan terus mendukung program pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 ini. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memberikan sejumlah bantuan berupa paket sembako yang dibagikan kepada seluruh peserta vaksin, serta alat kesehatan berupa ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Selain itu, bantuan berupa paket sembako juga diberikan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) kepada seluruh peserta vaksinasi. (*) Fakfak, 25 September 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak dengan didampingi Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan kemarin siang (24/9).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa proses pembangunan Bandara Siboru ini sudah mulai direncanakan sejak tahun 2011 lalu dan berhasil dieksekusi oleh Menteri Perhubungan saat ini.

Maka dari itu, Bahlil meminta agar semua pihak, terutama pemerintah daerah mendukung penuh proyek pembangunan bandara baru ini agar bisa selesai tepat waktu sesuai dengan rencana loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut ditetapkan. “Alhamdulillah ini sudah jalan. Saya minta Pak Bupati Fakfak, urusan-urusan rakyat tolong diselesaikan agar target tahun 2022 bandara ini sudah selesai.

Dan ini anggarannya tidak loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, membangun 1 bandara di Papua sama dengan 2 bandara di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Pak Menhub yang sudah susah payah memperjuangkan Bandara di Fakfak,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya kemarin.

Bahlil juga mengungkapkan apresiasinya kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah memberikan dukungan penuh dalam proyek pembangunan Bandara Siboru ini. Bahlil mengharapkan dapat tercipta pembangunan kota baru melalui pembangunan akses jalan sebagai infrastruktur pendukung Bandara Siboru tersebut. “Saya sudah presentasi di depan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum, untuk tidak pakai jalan yang ada saat ini. Nanti akses jalan lewat atas, agar ada pembangunan kota baru. Alhamdulillah juga sudah disetujui anggarannya, nanti tahun 2022 Insha Allah sudah mulai jalan.

Kalau ini terbuka, baru kita bicara pariwisata dan ekonomi kerakyatan. Kalau boleh saran saya, kita dukung dulu ini agar cepat selesai,” tambah Bahlil yang merupakan putra daerah asal Kabupaten Fakfak ini. Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa penetapan lokasi Bandara Siboru ini merupakan hasil koordinasi intens bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat dan Menteri Investasi yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Fakfak. “Hari ini saya hadir dengan senang, apalagi Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk membangun Papua ini secara spartan, secara cepat.

Saya minta dukungan dari warga masyarakat agar ini bisa lancar dan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Bahlil yang mendukung saya kesini. Luar biasa dukungannya. Jadi ini putra daerah yang membanggakan,” ucap Budi. Menurut Budi, pembangunan Bandara Siboru dengan akses jalan langsung ke kota Fakfak, akan dapat menjadikan Fakfak sebagai kota pariwisata dan memiliki koneksi yang lancar dengan kota lain.

Saat ini pembangunan Bandara Siboru sudah sekitar 30%, dan diharapkan di akhir tahun 2022 sudah selesai dibangun. Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Menteri Investasi dan Menteri Perhubungan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan Bandara Siboru.

Ke depannya, pemerintah daerah akan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak. Lebih lanjut, Dominggus menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten mendukung penuh pembangunan proyek Bandara Siboru ini. Selain itu, juga diperlukan dukungan masyarakat setempat terutama terkait dengan urusan hak ulayat. “Dengan Pak Bupati, kita sudah koordinasi. Nanti kita lihat mana yang jadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, mana tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Kita akan koordinasi. Kita akan mendukung,” imbuh Dominggus. (*) Jakarta, 18 September 2021 - Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah menerbitkan lebih dari 200 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak digunakan pertama kali tanggal 4 Agustus 2021.

Total penerbitan NIB selama periode 4 Agustus - 18 September 2021 pukul 07.30 WIB sebanyak 205.373. Jumlah ini terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan badan usaha sebanyak 17.938.

Penerbitan NIB harian tertinggi terjadi minggu lalu, yaitu pada Kamis (9/9) yang mencapai angka sebesar 13.697 dan Jumat (10/9) sejumlah 13.737. Rekor seperti ini tidak pernah terjadi sejak Sistem OSS 1.0 aktif digunakan tanggal 21 Juni 2018 lalu. Sejak OSS 1.0 hingga OSS 1.1, rata-rata jumlah penerbitan NIB berkisar 3-5 ribu per hari. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko pada 9 Agustus yang lalu, sistem ini harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dan data memang menunjukkan bahwa 98,8 persen NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK,” jelas Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah/Juru Bicara Tina Talisa. OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan pelaksana lain dari UU CK, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM).

Di dalamnya mengatur kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI. Pada periode 4 Agustus - 18 September 2021, jumlah perizinan tunggal yang telah diterbitkan sebanyak 93.859 NIB.

Lima besar Bidang Usaha/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perizinan tunggal yaitu Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)/47112 (22.708 proyek), Perdagangan Eceran Makanan Lainnya/47249 (10.802 proyek), Rumah/Warung Makan/56102 (8.757 proyek), Kedai Makanan/56103 (6.381 proyek) dan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)/47192 (3.471 proyek).

Seperti disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tanggal 9 Agustus lalu, Sistem OSS Berbasis Risiko saat ini dalam tahap 80% dari seluruh fitur dan fungsi yang harus disediakan.

Proses perbaikan dan pengembangan dilakukan hingga akhir tahun 2021. “Integrasi sistem dengan Kementerian/Lembaga terus kami upayakan untuk dipercepat dan disempurnakan. Sejalan dengan itu, komunikasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting yang perlu ditingkatkan.

Semua masukan, pertanyaan, dan saran dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha sangat bermakna bagi perbaikan dan pengembangan sistem.

Terima kasih banyak,” pungkas Tina Talisa. (*) Jakarta, 16 September 2021–Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Aviasi menyelenggarakan kegiatan Market Sounding “Peluang Investasi di Bandara Internasional Kualanamu” secara dalam jaringan (daring) pada Kamis pagi ini (16/9).

Terdapat 3 (tiga) proyek infrastruktur yang ditawarkan dari bandar udara yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatra Utara ini, yaitu: Airport City yang terdiri loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut hotel, convention hall, lapangan golf & driving loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, theme park, retail, dan rumah sakit (luas lahan ±135 Ha); E–Commerce Center Warehouse (luas lahan ±2 Ha); dan Integrated Commercial Area- Factory Outlet and MICE (luas lahan ±20 Ha).

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ichwan menyampaikan dukungan penuh dari Kementerian Investasi/BKPM atas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Aviasi ini.

Pasalnya, bandara menjadi salah satu infrastruktur vital dalam sektor transportasi yang berdampak pada sistem konektivitas dan logistik. Pertumbuhan penumpang, pesawat, dan kargo perlu diimbangi dengan sistem dan infrastruktur bandara yang terintegrasi dengan teknologi dan sarana-prasarana pendukung yang memadai serta konsep airport city. “Kami sangat mengapresiasi semangat PT Angkasa Pura Aviasi dalam melakukan sosialisasi peluang investasi yang dimilikinya di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

Pelayanan infrastruktur bandara yang dapat meningkatkan iklim investasi sangat dibutuhkan, terutama pada kondisi bisnis bandara yang sedang turun. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur transportasi udara dituntut untuk mampu berinovasi dalam pengembangan bisnis agar dapat terus memberikan pelayanan yang baik.

Dengan adanya ketiga proyek yang ditawarkan ini, kami yakin dapat mendukung pengelolaan bandara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Utara maupun Indonesia,” jelas Nurul.

Nurul berharap pengelolaan bandara ini tidak hanya dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, namun juga dapat mewujudkan konsep bandara masa depan sebagai infrastruktur multimoda dan multifungsi yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya.

Karenanya dibutuhkan peningkatan strategic partnership antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Aviasi dengan para pelaku usaha, yang tidak hanya dapat meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Angkasa Pura Aviasi Haris menyampaikan bahwa pihaknya saat ini dalam tahap mencari mitra strategis untuk menjadi rekan dalam mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu. Mitra strategis nantinya akan menjadi pemegang saham maksimal 49% di PT Angkasa Pura Aviasi, sementara sebesar 51% saham akan dikuasai Angkasa Pura II.

Haris meyakinkan bahwa model pengembangan bandara ini akan menguntungkan dan mengakselerasi peningkatan bisnis kebandarudaraan Indonesia. Keuntungan dari strategic partnership ini adalah masuknya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yang terdiri dari Capex Commitment dan Upfront Payment, serta pengembangan aset di Kualanamu guna mewujudkan 3E yaitu Expansion The Traffic, Expertise Sharing, dan Equity Partnership dengan tujuan menjadikan Bandara Kualanamu sebagai International Airport Hub di kawasan wilayah barat Indonesia.

“Seluruh industri penerbangan tentunya sangat terdampak di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti ini, namun tidak menyurutkan kami selaku anak usaha plat merah yang diberi mandat dalam mencari mitra strategis dalam mengembangkan lahan Bandara Internasional Kualanamu menjadi lahan komersial terpadu.

Pengembangan kawasan airport city yang dapat bersinergi dengan mitra-mitra potensial. Dengan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan mitra usaha ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi (economic driver) di kawasan barat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra Utara,” ujar Haris. Ke depannya, kapasitas terminal penumpang Bandara Internasional Kualanamu akan ditingkatkan hingga mencapai 40 juta penumpang per tahun.

Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sekarang, bandara ini melayani penumpang sekitar 2 ribu sampai dengan 3 ribu penumpang per harinya.

Sedangkan di masa normal dapat melayani penumpang berkisar 9-11 juta penumpang per tahun. Menurut Haris, pertumbuhan angkutan kargo juga cukup besar. Hal ini didukung dengan data angkutan kargo di Bandara Internasional Kualanamu dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mencapai rata-rata 50.000 ton dalam setahun. Bandara Kualanamu saat ini memiliki kapasitas terminal penumpang 9 juta orang per tahun dan menyandang status Bintang 4 dari Skytrax.

Akses loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Bandara Kualanamu didukung dengan berbagai alternatif, mulai dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi hingga akses dengan Kereta Bandara Railink dengan waktu tempuh dari bandara ke pusat kota Medan sekitar 30 menit.

Kegiatan market sounding ini diikuti oleh lebih dari 190 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, lembaga keuangan, organisasi internasional, jasa kebandarudaraan, hotel, developer/properti, kawasan, logistik/kargo, retail, iklan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kementerian Investasi/BKPM beserta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Aviasi mengajak para mitra strategis baik nasional maupun internasional untuk dapat mengambil kesempatan ini dengan ikut berpartisipasi dalam proses seleksi mitra.

Kolaborasi antara pemerintah dan para mitra strategis diharapkan bisa menghidupkan kembali semangat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan komersial multi moda yang terintegrasi dengan kegiatan kebandarudaraan khususnya di Kualanamu.(*) Karawang, 15 September 2021 - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat pagi ini (15/9).

Turut mendampingi Presiden RI yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung dan CEO PT HKML Battery Indonesia William Hong.

Turut hadir secara daring Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi, Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung dan CEO LG Energy Solution Jonghyun Kim. Proyek baterai kendaraan listrik ini dilakukan oleh PT HKML Battery Indonesia, yang merupakan anak perusahaan konsorsium LG Energy Solution, Hyundai, Hyundai Mobis, Kia Mobil, dan PT Industri Baterai Indonesia (BUMN Baterai Indonesia) dengan nilai investasi sebesar USD1,1 Miliar.

Kapasitas produksi akan diawali dengan 10 GWh yang akan ditingkatkan bertahap hingga 30 GWh di lokasi Karawang New Industrial City (KNIC), Jawa Barat.

Groundbreaking ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Busan, Korea Selatan bulan November 2019 dan upaya keras Kementerian Investasi/BKPM meyakinkan rencana investasi Group Konsorsium Perusahaan Korea Selatan di bidang industri baterai terintegrasi pertambangan, smelter, refinery, precursor cathode, dan sel baterai untuk mobil listrik dengan total investasi sebesar USD9,8 miliar pada 18 Desember 2020.

Bahlil mengungkapkan bahwa Bapak Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan khusus untuk bagaimana mewujudkan hilirisasi. Menurut Bahlil, pembangunan pabrik baterai ini merupakan konsep investasi hilirisasi yang pertama. “Ini merupakan wujud realisasi dari negosiasi dan lobi yang cukup panjang dengan dukungan Menteri-Menteri teknis terkait. Mungkin draft MoU (dengan perusahaan) sudah kami buat 21 kali dan 7 kali saya ke Korea untuk negosiasi mewujudkan ini. Arahan Bapak Presiden yaitu membalikkan pikiran.

Bukan hulunya tapi hilirnya dulu,” jelas Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil melaporkan bahwa proses perizinan investasi ini sepenuhnya diurus oleh Kementerian Investasi/BKPM atas arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Mereka membawa modal, teknologi dan membuat pasar. Izin dan insentif, pemerintah Indonesia yang urus, sesuai arahan Presiden,” tambah Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa perusahaan telah berkomitmen menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk dalam negeri, serta melakukan kolaborasi antara BUMN, investor, UMKM dan pengusaha nasional di daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat langsung Bapak Presiden RI dan implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan pabrik baterai mobil listrik ini menjadi yang pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri. Menurut Jokowi, saat ini Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi hilirisasi menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi.

“Karena itu strategi bisnis besar negara yaitu keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, melepaskan ketergantungan pada produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi,” tegas Jokowi. Dalam 3-4 tahun mendatang, dengan potensi cadangan nikel terbesar di dunia, Jokowi yakin Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel seperti baterai lithium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik.

Saat ini, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen memberikan dukungan dalam pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. “Pengembangan industri baterai ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi industri turunan yang menggunakan bahan baku baterai,” ucap Jokowi. Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung menyampaikan apresiasinya atas kemudahan dalam proses perizinan investasi beserta insentif yang diterima sehingga kerja sama dalam pembangunan pabrik sel baterai ini dapat terealisasikan dengan baik.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri yang menghadiri upacara ini di sela-sela kesibukan. Hyundai Motor Group melakukan yang terbaik untuk menjadi pemimpin global di pasar kendaraan listrik. Melalui kerja sama dengan LG Energy Solutions dan memanfaatkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, kami mengharapkan pengembangan industri material baterai sebagai industri hilir,” ujar Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung.

CEO LG Energy Solutions Jonghyun Kim juga menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan pertama dalam pertambangan nikel sebagai bahan utama baterai dan merupakan pasar mobil terbesar di ASEAN.

Sehingga, dengan dukungan kedua pemerintah, perusahaan siap untuk membuat sejarah sukses dalam transisi menuju sistem ramah lingkungan. “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo, Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Investasi yang telah bekerja keras baik fisik maupun mental untuk keberhasilan awal bisnis ini, meskipun dalam keadaan sulit. Hari ini penuh makna, di mana pabrik sel baterai generasi mendatang pertama di Indonesia, akan membuka masa depan industri baterai,” ucap CEO LG Energy Solutions Jonghyun Kim.

(*) Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, 12 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sekaligus menjajal sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada sore kemarin (11/9).

Turut mendampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat, dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi.

KEK Mandalika ditetapkan sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dan masuk kedalam Proyek Strategis Nasional sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sampai akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 Oktober 2017.

Pada kunjungannya ini, Bahlil mengingatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC selaku pihak pengelola KEK Mandalika agar terus memantau progres realisasi investasi di KEK tersebut. “Jangan sampai di-kavling-kavling, namun ternyata tidak ada realisasi. Kalau ada timeline realisasinya itu akan lebih bagus supaya jika pada saat nanti mereka (investor) tidak mampu merealisasikan investasinya, maka bisa direviu permasalahannya.

Kalau alasannya jelas, oke bisa diperpanjang. Namun jika tidak dan ada pihak lain yang berminat, maka bisa dikasihkan ke yang lain,” jelas Bahlil. Bahlil juga manyampaikan bahwa para pelaku usaha di KEK Mandalika ini dapat menikmati sejumlah insentif menarik yang ditawarkan.

“PPN sudah dapat, kalau barang masuk juga tidak bayar pajak. Seharusnya jika insentif yang kita kasih itu bagus, maka tenant-tenant-nya harus yang komit. Jangan yang janji-janji saja,” ujar Bahlil. Terkait pembangunan Sirkuit Mandalika, Bahlil menyampaikan bahwa sirkuit ini mempunyai kelebihan yang luar biasa dibandingkan sirkuit dengan di negara lain, karena memiliki panorama alam yang indah dengan bentangan pantai yang biru.

Bahlil berharap ke depannya Mandalika ini tidak hanya digunakan untuk olahraga otomotif dunia, melainkan juga olahraga dunia lainnya seperti golf. Bahlil juga berkesempatan menjajal langsung Sirkuit Mandalika ini. “Sudah paten sekali sirkuit ini. Feeling saya, nanti begitu perhelatan MotoGP selesai digelar, tenant akan banyak yang masuk. Karena kita tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana kelebihan dan keindahan sirkuit ini karena sudah banyak orang yang datang menyaksikan.

Ke depan, semoga akan banyak event-event internasional yang juga akan diselenggarakan di sini,” ucap Bahlil. Saat ini, perkembangan pembangunan sirkuit sudah mencapai 96,02%. Adapun master plan pembangunan sirkuit ini yaitu panjang sirkuit 4,31 km, 17 tikungan, pit area hingga 40 garansi, 50.000+ kapasitas tempat duduk, dan direncanakan hinga 7.700 penonton. Direktur Operasional dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo menyampaikan bahwa konstruksi utama proyek dimulai sejak tahun 2019 dan direncanakan akan rampung di tahun 2022.

Dari total rencana investasi sebesar Rp9,3 triliun, saat ini perusahaan telah merealisasikan Rp5,4 triliun, termasuk hotel dan pembangunan sirkuit. Beberapa proyek telah terdaftar sebagai tenant yang didominasi oleh bidang usaha hotel bintang dan fasilitasnya serta beberapa penyediaan utilitas seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyulingan air.

Pembangunan Mandalika International Street Cirkuit telah dimulai dari tahun 2019 dan direncanakan akan selesai pengujiannya di pertengahan 2021 untuk kemudian dapat digunakan dalam event MotoGP di tahun 2022. (*) Lombok, 12 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melakukan kunjungan kerja ke Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu siang (11/9).

Kunjungan dilakukan dalam rangka tindak lanjut fasilitasi penyelesaian permasalahan perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pengusahaan lahan di pulau Gili Trawangan. “Kendala investasi pariwisata di Gili, tanah milik Pemda tapi kontrak dengan GTI dalam kurun waktu cukup panjang. Tapi GTI tidak melakukan sesuai kontrak awal untuk membangun, namun justru rakyat yang bangun," ujar Bahlil.

PT GTI (PMDN) telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengusahakan lahan seluas 65 Ha yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 1995. Kompensasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dinilai sangat kecil dan dianggap merugikan dibandingkan dengan nilai aset hasil temuan BPK.

Selain itu, PT GTI tidak melaksanakan kewajiban sebagai mitra untuk membangun 150 buah cottage dan fasilitas lainnya. Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Percepatan Investasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.

Satgas Percepatan Investasi ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah.

“Permasalahan PT GTI ini menjadi salah satu prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Satgas Percepatan Investasi. Setelah melalui pertimbangan mendalam dan melihat fakta kondisi real di lapangan, serta bahwa ini merupakan hal penting terkait keberadaan dan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kebaikan masyarakat di Gili. Rakyat harus diberikan rasa aman dan kepastian. Kami akhirnya mengambil langkah tegas kepada PT GTI.

Kami putuskan kontraknya,” ungkap Bahlil. Bahlil menegaskan bahwa masyarakat di Gili tidak perlu ragu lagi karena Satgas Percepatan Investasi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Satgas Percepatan Investasi yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakhiri Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT GTI Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya serahkan langsung Surat Keputusan (SK) Satgas Percepatan Investasi ke Bapak Gubernur untuk melakukan tindakan. Jadi bapak dan ibu semua tidak perlu ragu lagi. Kami ingin membela rakyat demi kepentingan bangsa. Ini adalah SK Satgas pertama yang dikeluarkan terkait kasus sengketa lahan dan diputuskan berdasarkan kolektif kolegial. Keputusan Satgas bersifat final,” jelas Bahlil. Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Investasi dan Satgas Percepatan Investasi yang telah membantu permasalahan investasi sektor pariwisata di Gili ini.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, nampaknya berat untuk kami melanjutkan kerja sama. Namun, sebagai daerah yang friendly to business community, kami juga tidak serta memutuskan kontrak jika loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sengketa. Terima kasih kepada Menteri Investasi dan Satgas Percepatan Investasi, ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama kita.

Kami percaya Insha Allah permasalahan ini dapat tuntas dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan ini merupakan langkah awal untuk membangun Gili kembali,” ucap Zulkieflimansyah. Pada kunjungannya ini, Bahlil didampingi oleh Koordinator Bidang Intelejen Kejaksaan Agung Didik Suhardi, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jendral Pipit Rismanto, dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi serta sejumlah pejabat dari Kementerian Investasi lainnya.

(*) Gresik, 10 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke lokasi rencana proyek soda ash atau Natrium Karbonat (Na2CO3) milik PT Petrokimia Gresik pada siang ini (10/9) sebagai bentuk dukungan atas rencana pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya, PT Petrokimia Gresik. Menteri Investasi beserta jajaran pimpinan Kementerian Investasi disambut langsung oleh Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo.

Dalam kunjungannya, Bahlil mengungkapkan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan proyek PT Petrokimia Gresik yaitu pembangunan pabrik soda ash yang akan menjadi yang pertama di Indonesia. “Kami menjalankan perintah Presiden untuk segera membantu baik BUMN maupun swasta nasional yg ingin melakukan pembangunan industri untuk produk substitusi impor,” ungkap Bahlil saat kunjungan langsung ke lokasi rencana proyek tersebut. Bahlil mengapresiasi kerja sama yang baik antara Kementerian Investasi dengan PT Petrokimia Gresik beserta Kementerian terkait lainnya dalam mengakomodasi proses perizinan dan memfasilitasi percepatan proyek investasi ini.

Kementerian Investasi akan terus mengawal proses pembangunan proyek soda ash yang nilai investasinya mencapai Rp4,5 triliun dan ditargetkan selesai pembangunannya dalam 3 tahun mendatang. Bahlil mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoptimalkan seluruh potensi hasil bahan baku industri hulunya agar dapat dimanfaatkan dan mendapatkan nilai tambah.

Dengan demikian, BUMN yang mendapat profit akan meningkatkan pendapatan negara dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat dalam bentuk pembangunan. “Kita akan dorong, bantu penuh, baik dari sisi insentif maupun perizinan. Jika memiliki masalah, silakan datang ke Kementerian Investasi untuk dibantu fasilitasi,” pungkas Bahlil menutup keterangan persnya siang tadi.

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa soda ash merupakan suatu komoditi yang jumlah permintaannya mencapai 1.000.000 ton per tahun yang saat ini sepenuhnya masih diimpor. Proyek soda ash ini akan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dan menjadi produk substitusi impor. “Kami berterima kasih atas dukungan penuh dan bantuan dari Menteri Investasi untuk dapat terlaksananya pembangunan pabrik soda ash di lahan PT Petrokimia Gresik ini,” ujar Dwi pada keterangannya di lokasi rencana proyek.

Proyek soda ash ini merupakan respon atas kebutuhan industri yang semakin meningkat dan akan tumbuh hingga 4% per tahun. Hal ini juga didorong oleh pertumbuhan industri lain seperti industri kaca dan keramik, sabun, dan deterjen.

Produksi soda ash dari pabrik PT Petrokimia Gresik direncanakan sebesar 300.000 ton per tahun mensubstitusi impor nasional akan kebutuhan soda ash hingga mencapai senilai USD 75 juta per tahun. Ditambah lagi, bahan bakunya telah dihasilkan oleh pabrik yang telah dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik yang juga telah mempunyai infrastruktur yang memadai.

Pabrik ini ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. PT Petrokimia Gresik telah hadir secara resmi pada tanggal 10 Juli 1972.

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu anak perusahaan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia yang berlokasi di di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas wilayah lebih dari 450 hektar.

Saat ini PT Petrokimia Gresik telah memiliki 31 pabrik dengan total kapasitas produksi pupuk dan non-pupuk mencapai 8,9 juta ton per tahun. (*) Jakarta, 10 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik 11 pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta kemarin siang (9/9).

Pelantikan dihadiri secara terbatas oleh pejabat Kementerian Investasi/BKPM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam arahannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, salah satunya Bapak Ikmal Lukman sebagai Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM.

“Hari ini adalah hari bersejarah untuk pejalanan institusi yang namanya awalnya BKPM menjadi Kementerian Investasi yang dilakukan pada bulan April 2021 lalu.

Sekretaris Menteri sebelumnya yaitu Ibu Farah dan Sekretaris Menteri sekarang, Bapak Ikmal, memegang peranan yang besar dalam penguatan institusi ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Ikmal serta seluruh teman-teman yang dilantik,” ucap Bahlil. Bahlil berpesan bahwa penguatan institusi tidak hanya pada konteks kewenangan, namun juga merupakan tanggung jawab besar yang akan dibebankan.

Salah satunya dalam konteks implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), khususnya menyangkut perizinan berusaha beserta sistemnya. “Saya mohon kepada Bapak-Bapak semua untuk melakukan kerja sama yang baik, terutama mengenai OSS (Online Single Submission), karena ini adalah pertarungan negara. 30% subtansi UU CK itu adalah kemudahan berusaha yang diimplementasikan melalui OSS. Sistem OSS Berbasis Risiko sekarang ini sudah diterapkan, namun kita sadari masih banyak kekurangan dan itu membutuhkan perhatian kita bersama serta dukungan dari semua pihak,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menekankan bahwa kerja sama yang baik sangat dibutuhkan. Menurutnya, tidak ada pemimpin yang hebat tanpa adanya kerja sama yang baik. “Sekecil apapun kontribusi pegawai wajib dihargai sebagai sumbangan integral dalam menentukan kesuksesan sebuah program dan kinerja Kementerian.

Target investasi semakin bertambah, tahun ini sebesar Rp900 triliun, tahun depan sebesar Rp1200 triliun. Oleh karena itu, kami bekerja di luar kelaziman, di luar loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kerja, dan bahkan pada hari Sabtu dan Minggu.

Pesan saya kepada teman-teman semua untuk jaga suasana kerja yg baik, jaga kekompakan dan kekeluargaan, serta jaga hubungan kerja loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut baik. Tetap selalu saling mengisi dan berkolaborasi,” pesan Bahlil menutup sambutannya. Adapun daftar lengkap pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM yang baru dilantik, sebagai berikut: 1. Ir. Ikmal Lukman, MBA sebagai Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM; 2.

Nurul Ichwan, SE, MM sebagai Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM; 3. Ir. Yuliot, MM sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM; 4.

Dr. Riyatno, SH, LLM sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM; 5. Dr. Achmad Idrus, MM sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM; 6. Imam Soejoedi, SE, MM sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM; 7. Heldy Satrya Putera, SE, MM sebagai Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi; 8. Dr. Indra Darmawan, MSc sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi; 9.

Dr. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi; 10. Drs. Aries Indanarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi; dan 11. Andi Maulana, SE, MM sebagai Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Kementerian Investasi. (*) Jakarta, 31 Agustus 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil memfasilitasi kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) terkait rencana kajian bersama penyediaan jasa angkutan kereta api untuk mengangkut komoditas hasil produksi Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban menuju sejumlah kawasan industri di Pulau Jawa.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI Jeffrie N. Korompis dan Presiden Direktur PT PRPP Kadek Ambara Jaya dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi di Kantor Kementerian Investasi/BKPM Senin sore kemarin (30/8).

Pada kesempatan tersebut, Imam menyambut baik atas dimulainya kerja sama antara PT KAI dan PT PRPP. Imam menyampaikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM akan berkomitmen penuh dalam melakukan pengawalan dan fasilitasi investasi terkait Proyek Strategi Nasional (PSN) Pembangunan Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban ini.

“Proyek GRR (Grass Root Refinery) Tuban merupakan PSN yang menjadi salah satu proyek yang ditunggu-tunggu Bapak Presiden RI Jokowi. Proyek ini yang luar biasa sangat strategis, karena merupakan proyek “green field”. Mungkin 5 tahun terakhir kita sering mendengar arahan Presiden untuk peningkatan lifting minyak dan kemandirian industri petrokimia. Demand semakin tinggi, sedangkan supply turun. Akhirnya kita menjadi net importer,” ucap Imam dalam sambutannya.

Imam menambahkan bahwa Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban yang dibangun oleh joint venture perusahaan Rosneft, Rusia dengan PT Pertamina dengan nilai investasi mencapai USD12 miliar atau lebih kurang Rp221 triliun, tidak dapat beroperasi tanpa adanya sejumlah dukungan pemerintah, termasuk penyediaan infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api. "Arahan Menteri Investasi kepada saya sebagai Deputi Dalak sangat jelas, bantu maksimal secara pro aktif investasi strategis dan bernilai tambah tinggi agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di daerah,” imbuh Imam.

Untuk itu, sejak awal tahun 2020 telah dilakukan serangkaian kegiatan pengawalan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT PRPP, khususnya terkait pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Direncanakan ada 2 (dua) moda angkutan untuk melayani distribusi hasil produksi Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban, yaitu angkutan jalan tol dan kereta api. Jeffrie N. Korompis selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Investasi/BKPM atas terlaksananya kerja sama ini.

Jeffrie berharap kerja sama dengan PT PRPP ini dapat memberikan nilai tambah dan berjalan dengan baik. “Kerja sama ini merupakan motivasi yang luar biasa dalam mendorong investasi infrastruktur, terutama dalam rangka mendorong efisiensi logistik nasional. Harapan kami ini bukan hanya tanda tangan, namun harus kita tindak lanjuti,” ucap Jeffrie. Presiden Direktur PT PRPP Kadek Ambara Jaya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan awal yang baik dengan dukungan penuh dari Kementerian Investasi/BKPM.

“Harapan kami dengan kerja sama ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Kami lancar produksi dan pemasarannya, dan PT KAI juga bisa mengangkut ini dengan lancar,” ujar Kadek. Dalam implementasinya, kajian bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang meliputi kajian pengembangan jasa angkutan kereta api yang akan mengangkut hasil produksi Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban menuju sejumlah kawasan industri di Pulau Jawa, seperti Banten dan Jawa Timur, termasuk kajian identifikasi potensi permintaan serta kajian fisik pengembangan jalur lintasan sejauh 43 km yang menghubungkan lokasi proyek dengan jalur utama kereta api Pulau Jawa bagian utara, melalui wilayah Tuban dan Babat.

Sebagian besar lintasan ini merupakan jalur reaktifasi, yang sebelumnya pernah digunakan. Jalur kereta api ini nantinya juga diharapkan dapat melayani kebutuhan pergerakan masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai angkutan barang, jalur kereta api ini juga diperuntukkan bagi angkutan penumpang.

Sejumlah fasilitas stasiun akan dibangun untuk mendukung mendukung operasional jalur kereta api ini. Mempertimbangkan potensi realisasi investasi serta dampak ekonomi yang sangat besar, maka Kementerian Investasi/BKPM akan terus melakukan pengawalan dan fasilitasi terhadap proyek ini hingga nantinya dapat beroperasi optimal mendukung pergerakan barang hasil produksi proyek kilang minyak dan petrokimia Tuban. Proyek ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. (*) Jakarta, 31 Agustus 2021 - Dalam rangka memperkuat kerja sama diplomasi ekonomi Indonesia, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi yang dilaksanakan secara virtual di kantor masing-masing siang ini (31/8). Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Kementerian Luar Negeri yang telah terjalin selama ini. Menurut Bahlil, para Duta Besar RI dan Konsul Jenderal RI memiliki peran penting dalam mempromosikan peluang investasi Indonesia di luar negeri.

“Di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini, sudah saatnya bagi kita melakukan konsolidasi internal. Maju bersama untuk menggaet Foreign Direct Investment (FDI),” ucap Bahlil. Saat ini Kementerian Investasi telah menyiapkan Peta Peluang Investasi yang dapat dijadikan materi bagi para perwakilan RI di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia.

“Untuk mengimbangi penetrasi negara lain, kita membuat stimulus-stimulus. Salah satu di antaranya Peta Peluang Investasi. Kita sekarang sudah punya 23 proposal yang paten punya,” ungkap Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah telah melakukan terobosan dalam mempercepat perizinan berusaha yaitu melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 9 Agustus 2021 lalu di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil mengungkapkan bahwa sistem OSS tersebut belum 100% sempurna, dan masih terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menyoroti perkembangan positif di dalam negeri terkait transformasi iklim usaha dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global khususnya pandemi COVID-19. Di tengah situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi bersinergi lebih erat dan sepakat untuk bekerja beyond business as usual guna mempercepat pemulihan ekonomi.

“Dalam kerangka inilah Nota Kesepahaman ini disusun sebagai landasan kuat untuk menjalin kerja sama dalam tiga tahun mendatang dan membangun hubungan antar Kementerian yang agile, tanpa sekat birokrasi, dan result-oriented,” ujar Retno. Menteri Luar Negeri menambahkan terdapat beberapa peluang yang dapat dikejar bersama dalam waktu dekat.

Pertama, mendorong investasi di sektor kesehatan. Kedua, menarik investasi yang hijau dan ramah lingkungan. Ketiga, membidik mitra-mitra strategis dalam kerangka Sovereign Wealth Fund (SWF). “Di tengah badai Pandemi ini, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kapal sehingga kita tetap dapat tiba di tujuan, yaitu Indonesia yang lebih maju,” pungkas Retno.

Melalui kerja sama ini, kedua kementerian melakukan fasilitasi pelaksanaan promosi investasi di berbagai forum internasional; fasilitasi, pendampingan, dan asistensi penuh kepada investor dalam penyelesaian permasalahan investasi baik di dalam dan luar negeri; pencatatan, rekonsiliasi/pertukaran, dan pengolahan data investasi Indonesia di luar negeri; dan pendampingan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi pada berbagai forum internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dalam rangka upaya peningkatan investasi ke dalam negeri dan memfasilitasi investasi Indonesia ke luar negeri.

Selain itu, nota kesepahaman tersebut juga mencakup pertukaran data dan informasi investasi; penyusunan, pemutakhiran, dan diseminasi informasi investasi termasuk buku pedoman diplomasi ekonomi di bidang investasi Indonesia; pengembangan kapasitas sumber daya manusia; penjajakan cost and benefit analysis, penetapan prioritas perundingan, dan review perjanjian internasional seperti perjanjian investasi internasional dan kerja sama lain di bidang investasi; serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, kedua kementerian akan terus menyinergikan program atau kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua kementerian. Saat ini terdapat 131 Perwakilan RI di luar negeri di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan 8 (delapan) Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di luar negeri yang menjadi bagian dari upaya promosi investasi Indonesia kepada para calon investor di luar negeri, serta memfasilitasi pengusaha Indonesia yang berusaha di luar negeri.

*** Jakarta, 28 Agustus 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Arsjad Rasjid di kantor Kementerian Investasi/BKPM pada kemarin siang (27/8).

Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN Indonesia memperbarui serta memperkuat kerja sama yang pernah ditandatangani pada tahun 2016 lalu. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan iklim dunia usaha, mempercepat peningkatan penanaman modal dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia di mana pertumbuhan ekonomi masih belum loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, sekalipun pada kuartal II 2021 sudah membaik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di kuartal II 2021, 84% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi akan tergantung pada kepastian pendapatan masyarakat, dan peran pengusaha sebagai pahlawan tulang punggung pertahanan ekonomi bangsa adalah mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang memberikan kepastian pendapatan dan daya beli masyarakat. “KADIN sebagai organisasi yang memiliki payung undang-undang di Indonesia, merupakan mitra strategis pemerintah, dapat memberikan masukan yang konstruktif dan pikiran kritis dalam rangka perbaikan kebijakan ekonomi,” ucap Menteri Investasi Bahlil.

Nota Kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi negara dan pengusaha. Tujuh puluh enam persen pendapatan negara berasal dari pajak, dan penyumbang pajak terbesar adalah perusahaan. Oleh karena itu, negara membutuhkan pengusaha yang handal. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN Indonesia akan merumuskan satu langkah kolaboratif bagaimana menangani persoalan investasi yang dihadapi pengusaha.

“Saya mengajak teman-teman dunia usaha untuk berbicara bagaimana merumuskan strategi agar dunia usaha dapat berjalan dengan cara berpikir di luar kelaziman. Dalam konteks investasi, atas arahan Bapak Presiden mengenai visi besar transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah.

Ada tiga program besar yang harus kita dukung yaitu hilirisasi industri, digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau. Dalam konteks itu ayo kita coba loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut imbuh Bahlil. Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM yang telah mendukung terjadinya kolaborasi ini.

Nota Kesepahaman hari ini merupakan adendum serta penyempurnaan dari nota kesepahaman antara BKPM dengan KADIN Indonesia tahun 2016 yang lalu.

Dalam Nota Kesepahaman yang baru ini kami harap sudah mencakup banyak hal yang diperlukan untuk sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan KADIN Indonesia untuk mengakselerasi banyak hal yang dapat meningkatkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja serta menumbuhkan perekonomian nasional.

“Kami menyambut baik kegiatan hari ini. Nota kesepahaman juga mencakup apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang kepada KADIN yaitu dalam rangka loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sebagai strategic partner pemerintah.

Nota ini juga mencakup kerja sama dalam hal pendidikan dan pelatihan capacity building para pelaku usaha di tanah air,” ujar Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN Indonesia periode 2021-2026. Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani siang ini meliputi pertukaran data dan informasi; penyelenggaraan promosi bersama (joint promotion); fasilitasi pelaku usaha asing dan investor dalam negeri yang menjalankan usaha di Indonesia; fasilitasi pelaku usaha dalam negeri yang berinvestasi di luar wilayah Indonesia; fasilitasi kemitraan penanaman modal; perencanaan dan pengembangan iklim dunia usaha; serta program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha.

(*) Jakarta, 19 Agustus 2021 - Jalan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk semakin naik kelas dan go global kian diperlancar oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Investasi/BKPM. Kendala legalitas, seperti tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sering ditemukan pada UMKM yang ingin bermitra dengan BUMN, dan menghambat langkah untuk lebih berkembang bisa diminimalisir setelah kedua kementerian mengikat kerja sama integrasi Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut UMKM yang dimiliki Kementerian BUMN dengan sistem Online Single Submission loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut milik Kementerian Investasi/BKPM.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua kementerian ini memberikan UMKM binaan BUMN dan atau yang terdaftar di platform PaDi (Pasar Digital) UMKM akses dan kemudahan mendapat izin usaha, fasilitas penanaman modal besar, kemitraan, penyelesaian hambatan berusaha, sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hingga peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya menyambut sinergi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM ini dengan sangat antusias sebab hal ini menandakan kredo melayani dan hadir untuk rakyat, terutama sektor usaha kecil dan mikro, terus berjalan tanpa henti.

Terutama dalam upaya membantu pemulihan perekonomian loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut di masa pandemi COVID-19. Kemudahan dan legalitas bagi UMKM akan membuat mereka lebih cepat naik kelas dan go global," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Kamis (19/8).

“Legalitas akan memicu terciptanya tata kelola atau manajemen yang lebih baik, dan peluang lebih besar sehingga dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menumbuhkembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat perekonomian nasional,” tambahnya. Hal senada juga disampaikan Menteri Investasi yang merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa Kementerian Investasi siap memfasilitasi dan memberi dukungan bagi UMKM, baik yang dibina Kementerian BUMN atau kementerian dan lembaga lain untuk berkembang dengan memanfaatkan kemudahan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS milik Kementerian Investasi/BKPM.

"Kementerian Investasi/BKPM akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah dalam mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengurusan izin tidak perlu ribet, semua online melalui OSS, sehingga tidak ada lagi kendala legalitas usaha bagi UMKM. Proses menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sistem OSS Berbasis Risiko yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pekan lalu di kantor Kementerian Investasi merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan Peraturan Pemerintah No.

5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko usaha tersebut.

Misalnya pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) risiko rendah, akan mendapatkan kemudahan perizinan tunggal, di mana Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal. “Kemudahan-kemudahan ini diberikan oleh pemerintah bagi pelaku UMK dengan risiko rendah. Semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah dan murah perizinan berusahanya.

Pelaku UMK tidak perlu repot-repot dan sibuk mencari izin," imbuh Bahlil. Sejauh ini, Kementerian BUMN telah melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pembangunan infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar, serta juga program pemberdayaan melalui produk dan layanan yang dimiliki BUMN.

Salah satunya program yang telah diluncurkan yakni, Pasar Digital (PaDi) UMKM yang menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global. "Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM ini juga akan membuat data UMKM di PaDi UMKM akan lebih akurat, sehingga mempermudah dalam pemberian berbagai insentif khusus bagi UMKM, juga dalam pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM.

Terobosan ini bagus untuk memperkuat peran dan kontribusi besar UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja," tambah Menteri Erick Thohir. PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN dan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 30 Maret 2020 lalu.

Dengan kerja sama ini, Kementerian Investasi/BKPM memberikan dukungan bagi program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan sektor UMKM. Selain UMKM, kerja sama ini juga dapat dimanfaatkan oleh BUMN, dan anak perusahaan BUMN. *** Jakarta, 18 Agustus 2021 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM.

PKS tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno dan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto secara daring di kantor masing-masing pagi ini (18/8). PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BKPM yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri BUMN pada 30 Maret 2020 lalu.

Riyatno selaku Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini, Kementerian Investasi/BKPM akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah dalam mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 saat ini. “Namun banyak UMKM yang belum memiliki legalitas, dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).

Target pemerintah, khususnya Kementerian Investasi yaitu membantu memberikan legalitas kepada UMKM sebanyak mungkin,” ucap Riyatno dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Riyatno menyampaikan bahwa Kementerian BUMN selama ini telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM melalui berbagai perusahaan maupun anak perusahaan BUMN. Salah satu program yang telah diluncurkan yaitu Pasar Digital (PaDi) UMKM, yang merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global.

Melalui PKS ini, kedua pihak dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem Online Single Submission (OSS) dengan platform PaDi UMKM, pertukaran data dan informasi lainnya di luar platform PaDi UMKM tersebut, serta kegiatan promosi bersama antara para pihak dan BUMN. Selain itu, ruang lingkup PKS ini juga mencakup kegiatan fasilitasi bagi BUMN, anak perusahaan BUMN, dan UMKM di bawah binaan BUMN dan/atau yang terdaftar pada platform PaDi UMKM, antara lain fasilitasi perizinan berusaha, pemberian fasilitas penanaman modal, sosialisasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), penyelesaian hambatan berusaha, kemitraan dengan penanaman modal skala besar, serta peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam sambutannya, Susyanto selaku Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM khususnya dalam hal perikatan kerja sama kali ini. Menurut Susyanto, ruang lingkup yang dijelaskan dalam PKS baik dalam hal pertukaran data dan informasi maupun pemberian fasilitas tidak hanya di BUMN tetapi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dengan UMKM, sudah sejalan dengan program Pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada UMKM.

Hal ini tidak terlepas dari peran UMKM yang cukup signifikan berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.

“Apabila data UMKM sudah tersistem secara baik dan informasinya lebih akurat maka akan memudahkan Pemerintah dan elemen lainnya dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM, termasuk dalam pemberian ragam insentif khusus UMKM.

Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Susyanto. Selain itu, Susyanto juga meyakini bahwa kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi UMKM tetapi juga BUMN. Menurutnya, kerja sama ini akan menumbuhkembangkan BUMN dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal yang bersifat operasional, seperti perizinan, hambatan berusaha, pelaporan kegiatan penanaman modal, maupun terkait dengan aktivitas penanaman modal di BUMN atau pun oleh BUMN.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia baik formal maupun informal. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, sejak dioperasikannya sistem OSS Berbasis Risiko tanggal 4 Agustus 2021 hingga hari ini pukul 12.50 WIB, telah diterbitkan 36.629 NIB.

Mayoritas skala usaha UMKM merupakan yang dominan, di mana NIB Usaha Mikro mendominasi sebanyak 35.980, kemudian Usaha Kecil sebanyak 506 serta Usaha Menengah sebanyak 66. Melalui PKS ini, diharapkan dapat membantu UMKM untuk “naik kelas” menjadi pelaku usaha dengan legalitas dan tata kelola/manajemen yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menumbuhkembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat perekonomian nasional.

(*) Jakarta, 12 Agustus 2021 - Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin pagi (9/8).

Peluncuran OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS Berbasis Risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (non UMK).

"Kuncinya ada di reformasi perizinan. Perizinan usaha yang terintegrasi, yang cepat, dan yang sederhana, menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi," ujar Jokowi saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko di Kantor Kementerian Investasi Senin lalu.

UMK Risiko Rendah mendapatkan keistimewaan perizinan tunggal dari aturan ini. Pelaku UMK hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal. Kemudahan sistem sudah dirasakan oleh Onice Waromi selaku pelaku UMK asal Papua. Pengusaha olahan sambal ikan tuna dengan nama produk Mace Papua ini telah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Berbasis Risiko.

"Yang melalui ponsel itu 5 menit. Cepat sekali. Sistem OSS yang sekarang sudah bagus. Setelah migrasi dari yang sebelumnya ke sistem baru ini sangat cepat sekali. Saya kan sering bantu teman-teman di Papua untuk mengurus izin NIB ini melalui sistem OSS. Sistem OSS sudah mobile dan praktis sekali," ujar Onice saat diwawancarai. Pelaku usaha lain bernama Amelia Ludia Kafiar asal Jayapura juga menyampaikan hal serupa. Pemilik usaha burger yang baru berjalan selama 1 (satu) tahun ini juga sudah mengurus NIB.

"Semua terstruktur rapi, sangat baik, sangat mempermudah kami juga. Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut mendukung kami juga sebagai pelaku UMKM dalam mengurus izin-izin kami juga,” ujar Amel. Sementara itu berkaitan dengan pengembangan sistem, Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan layanan melalui OSS terus dilakukan. Staf Khusus Menteri Investasi Tina Talisa menekankan pentingnya masukan dan saran dari masyarakat.

"Kami menerima pertanyaan, masukan, dan saran yang berharga dari para pelaku usaha. Pengembangan terus dilakukan dari waktu ke waktu agar semakin mudah dan nyaman digunakan dalam proses perizinan berusaha.

Di sisi lain sosialisasi dan edukasi yang proaktif juga harus dilakukan secara terus-menerus," ujar Tina. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, sejak dioperasikannya sistem OSS Berbasis Risiko tanggal 4 Agustus 2021 hingga hari ini pukul 16.50 WIB, telah diterbitkan 24.695 NIB. NIB Usaha Mikro mendominasi sebanyak 24.362, dimana 11.312 diantaranya adalah perizinan tunggal.(*) Jakarta, 10 Agustus 2021 – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan secara langsung Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta kemarin pagi (9/8), didampingi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam laporannya kepada Presiden RI, Menteri Investasi menyatakan bahwa sistem OSS Berbasis Risiko ini dibangun sejak bulan Maret 2021 dan telah diterapkan sejak Rabu, 4 Agustus 2021 lalu. Bahlil menegaskan kembali bahwa perizinan berusaha menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko sesuai dengan intisari dari Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut CK yaitu kemudahan berusaha.

Prinsip perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk adik-adik kita yang menjalankan UMK itu mengatakan kalau izin perlu biaya. Itu tidak ada lagi. Tidak perlu ketemu Menteri, Kepala Daerah, cukup lewat OSS, dia akan mendapatkan izin. Karena itu termasuk skala rendah,” jelas Bahlil. Bahlil juga menjelaskan bahwa dalam implementasi sistem OSS Berbasis Risiko ini masih akan terus dilengkapi dan dikembangkan.

Kementerian Investasi/BKPM dengan pihak pengembang telah menyusun rencana sistematis untuk membuat sistem yang nyaman dan mudah digunakan.

“Setelah kami tes inshaallah keberhasilan sistem ini sudah 83%, sementara 17% masih dilakukan penyesuaian,” ujar Bahlil menutup laporannya. Pada saat peluncuran OSS Berbasis Risiko kemarin, Presiden RI juga sempat berdialog langsung dengan dua pelaku usaha di Karawang dan Jakarta Pusat yang menggunakan sistem OSS dalam pengurusan perizinannya.

Yusuf Sopian, pelaku usaha di bidang industri pupuk organik yang berlokasi di Kawarang, Jawa Barat mengungkapkan dirinya bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS Berbasis Risiko hanya dalam 7 menit.

Sebelumnya, Yusuf Sopian pernah mengurus pembuatan NIB usaha pertamanya dengan bantuan pihak ketiga dan prosesnya sangat lama. Di usaha keduanya ini, pengurusan NIB dilakukan sendiri melalui Sistem OSS Berbasis Risiko dan terbukti selesai sangat cepat. “Ini mempermudah kami dari pelaku UMKM di mana perizinan lebih sederhana, tidak ada calo, kita langsung online, dengan mengakses tidak harus perantara dan lainnya yang di mana kita dibebankan biaya tersendiri.

Kita lebih gampang, mudah dan terjamin,” ungkap Yusuf dalam dialognya bersama Presiden RI Jokowi secara virtual. Sesuai dengan catatan Kementerian Investasi/BKPM, sejak dijalankannya sistem OSS Berbasis Risiko tanggal 4 Agustus 2021 hingga 10 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB telah diterbitkan 17.665 NIB.

(*) Padang, 26 Juni 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra di Kota Padang, Sumatra Barat (26/6) secara hybrid yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di wilayah Sumatra. Dalam kesempatan ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia hadir langsung untuk memberikan arahan.

Dalam arahannya, Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan.

Dalam hal ini, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut. “Maka dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat.

Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya,” ungkap Bahlil. Pemerintah tidak hanya fokus loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Bahlil menegaskan kembali bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengurus investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Bapak Presiden, mengurus UMKM itu mulia,” tambah Bahlil. Bahlil mengungkapkan bahwa dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi, sedangkan yang menciptakan lapangan kerja ialah dunia usaha.

Maka dari itu, tugas pemerintah saat ini yaitu mempercepat proses perizinan. Kementerian Investasi/BKPM akan segera meluncurkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBR) melalui Online Single Subsmission (OSS) pada 2 Juli 2021 mendatang.

Ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk bagi UMKM. Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan apresiasinya atas kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM beserta jajarannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra ini.

Mahyeldi menyampaikan bahwa keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah tentunya akan membawa dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, peningkatan daya beli, dan perubahan kualitas taraf hidup ke arah yang lebih baik. “Agar investasi menjadi lebih menarik maka pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan perubahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, dengan konsep pelayanan cepat, mudah, jelas, dan murah melalui sistem OSS, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta berupaya mewujudkan suatu lingkungan yang pro bisnis,” ujar Mahyeldi.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan inovasi serta mengembangkan kreativitas dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi di daerahnya. Paling tidak diawali dengan mengkaji sektor-sektor potensial yang ada di daerah masing-masing, sehingga daerah mampu membuat prioritas pengembangan investasinya.

Menurut catatan Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatra pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 yaitu sebesar Rp52,3 triliun. Sedangkan khusus untuk provinsi Sumatra Barat, realisasi investasi pada periode yang sama untuk PMDN sebesar Rp1.418,1 miliar dan PMA sebesar USD5,8 juta. Berdasarkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir (Januari 2016-Maret 2021), realisasi investasi di wilayah Sumatra mencapai Rp767,2 triliun.

Realisasi investasi terbesar masuk ke Provinsi Riau sebesar Rp169,9 triliun, disusul Sumatra Selatan sebesar Rp169,0 triliun, Kepulauan Riau Rp110 triliun, Lampung Rp55,7 triliun, Bengkulu Rp28 triliun, Aceh Rp25,6 triliun, Sumatra Barat Rp25,5 triliun, Jambi Rp25,2 triliun, dan Bangka Belitung sebesar Rp18,5 triliun.

(*) Jakarta, 25 Juni 2021 – Dalam rangka fasilitasi dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Forum Rektor Indonesia (FRI).

Menteri Investasi/Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Ketua FRI Arif Satria menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Program dan Kegiatan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanaman Modal di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat kemarin sore (24/6). Bahlil mengungkapkan bahwa kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah disahkan pada November tahun 2020 lalu.

Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan fasilitasi seluruh investor yang menanamkan investasinya dan mendorong kolaborasi antara investor besar dengan pengusaha serta UMKM di daerah. Bahlil menegaskan kembali bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Selain kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), Bahlil menambahkan bahwa negara juga mempermudah akses bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari sektor perbankan berupa kredit usaha. “Namun 53% UMKM ini masih informal. Anak muda yang ingin jadi pengusaha UMKM sedikit sekali, karena perizinannya susah.

Oleh karena itu kami dorong percepatan untuk UMKM yang belum memiliki izin agar mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS,” ungkap Bahlil. Menurut Bahlil, pendampingan dari Kementerian Investasi/BKPM dan asosiasi pengusaha seperti KADIN dan HIPMI juga diharapkan dapat menguatkan semangat kewirausahaan mahasiswa.

Tujuannya agar semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengusaha. “Kita dorong output mahasiswa perguran tinggi ini untuk bisa menjadi entrepreneur.

Namun, hal ini tidak bisa hanya dari kemauan mahasiswa saja. Negara juga harus hadir memfasilitasi perizinannya,” tambah Bahlil. Dalam sambutannya, Arif Satria selaku Ketua FRI mengungkapkan apresiasinya atas kerja sama yang dilakukan ini.

Arif berharap kolaborasi ini dapat saling melengkapi peran pemerintah dan dunia akademik sehingga loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dampak nyata terhadap penguatan UMKM di Indonesia.

“Kami menyambut baik harapan dari Pak Menteri untuk mendorong perguruan tinggi mencetak semakin banyak pengusaha UMKM. Perguruan tinggi adalah pusatnya inovasi, namun masih memerlukan bimbingan dan pendampingan dari kementerian dan pelaku usaha,” ungkap Arif.

Selain melakukan fasilitasi perizinan berusaha dan pengembangan UMKM, kerja sama ini juga mencakup kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha; penelitian dan kajian terkait perencanaan, kebijakan, dan peraturan penanaman modal, serta kemudahan berusaha; dan atau kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis kedua pihak. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melakukan dialog dengan 50 rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, baik secara daring maupun luring.

Hadir secara langsung dalam dialog tersebut yaitu Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Perbanas Institute, Universitas Islam Negeri (UIN) Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, dan Universitas Pakuan. Partisipan lainnya turut bergabung melalui daring, di antaranya Rektor Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Teknorat Indonesia (UTI), Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Terbuka, Universitas Al Azhar Indonesia, dan Universitas Gunadarma.(*) Jakarta, 24 Juni 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dalam rangka menguatkan peran dan kontribusi penanaman loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dan UI yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Rektor UI Prof.

Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D pada hari ini (24/6) secara daring di kantor masing-masing. Penandatangan kerja sama ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan seminar daring dengan tema “Prospek & Tantangan Industri Baterai Nasional” yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube UI Teve.

Dalam kegiatan webinar tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa salah satu visi besar Presiden RI Joko Widodo yaitu mewujudkan transformasi ekonomi. Salah satunya melalui hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah. Pada tahun 2030 mendatang, sebanyak 70% bahan bakar kendaraan sudah beralih dari fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam hal ini, Indonesia beruntung karena memiliki cadangan sumber daya alam nikel sebesar 25% dari total cadangan di seluruh dunia. “Indonesia menurut saya sudah saatnya untuk keluar menjadi pemain terbesar dunia, sehingga dunia mengenal Indonesia bukan hanya sekedar Bali, yaitu pariwisatanya.

Tapi dunia harus mengenal Indonesia sebagai negara industrialis yang menghasilkan baterai modern,” ujar Bahlil dalam video sambutannya. Menurut Bahlil, kerja sama ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melakukan kolaborasi dengan dunia akademik, terutama untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan UI ini mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kajian terkait penanaman modal serta kemudahan berusaha, publikasi bersama, dan berbagai bentuk kerja sama lain yang akan mengemuka di kemudian hari.

Dalam sambutannya, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D berharap bahwa kegiatan seminar dan penandatanganan ini menjadi momentum awal kolaborasi antara UI, pemerintah, dan industri dalam rangka membangun ekosistem industri mobil listrik nasional.

“Kerja sama dan kegiatan seminar ini penting untuk memahami pergeseran industri otomotif dunia, dari industri berbasis bahan bakar fosil menjadi industri kendaraan berbahan dasar listrik (electric vehicle/EV),” katanya dalam sambutan.

Dalam pengembangan teknologi EV, UI telah memulai pada tahun 2012 dengan diluncurkannya MOLINA-UI (Mobil Listrik Nasional Universitas Indonesia) oleh Fakultas Teknik UI (FTUI) serta pengembangan baterai ion-lithium yang hemat energi oleh Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI.

Hal ini terus dikembangkan sampai saat ini dengan melakukan riset terkait sistem motor listrik, sistem charging baterai, serta kajian sosial ekonomi terkait perubahan perilaku konsumen otomotif. Seperti yang kita ketahui, industri baterai kendaraan listrik (EV battery) ini merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Investasi di sektor tersebut diproyeksikan akan menjadikan Indonesia naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah, menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Kementerian Investasi akan terus berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia, mulai dari produksi baterai hingga kendaraan listrik dan pemasarannya.(*) Jakarta, 21 Juni 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memimpin rapat perdana Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor BKPM, Jakarta siang ini (21/6).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021, Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Rapat perdana juga dihadiri secara fisik oleh para Wakil Ketua Satgas yaitu Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Sementara para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) bergabung secara daring. Bahlil mengingatkan kembali perintah Presiden Joko Widodo agar Satgas berfokus untuk mengeksekusi investasi yang bermasalah, sektor-sektor prioritas yang bisa mendatangkan devisa, dan kolaborasi antara investor besar, baik dalam maupun luar negeri, dengan pengusaha nasional di daerah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Itu sudah diperintahkan agar kita tegak lurus dengan apa yang menjadi aturan main di negara kita. Satgas ini diberikan amanah dan tugas yang cukup berat. Tapi atas dasar kebersamaan, kekompakan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, Insha Allah tugas ini mampu terselesaikan dengan baik,” ujar Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa dalam aturannya, Satgas Percepatan Investasi ini diberikan kewenangan atas dua hal, yaitu menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga (K/L)/otoritas daerah/pemerintah daerah, serta melakukan koordinasi dengan K/L/otoritas daerah/pemerintah daerah.

Semua kewenangan tersebut berorientasi pada percepatan realisasi investasi. “Semuanya untuk percepatan penciptaan lapangan pekerjaan, jangan sampai kita jadi birokrasi baru. Padahal kita memangkas birokrasi. Selama bisa dieksekusi, sesuai dengan perintah Undang-Undang dan Presiden, harus kolaborasi,” tegas Bahlil. Dalam rapat tersebut Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Satgas Percepatan Investasi menyampaikan bahwa loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut akan melakukan inventarisir berbagai hambatan investasi yang ada di daerah serta peraturan daerah yang tumpang tindih.

“Saya tekankan kepada rekan-rekan yang ada di daerah untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Termasuk juga menjaga kewibawaan aparatur penegak hukum dalam menangani permasalahan di lapangan,” tutur Untung. Sementara itu Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan bahwa saat ini timnya telah melakukan berbagai upaya dan selanjutnya permasalahan tersebut dapat dibahas lebih lanjut oleh Tim Satgas Percepatan Investasi ini.

Gatot menyampaikan komitmen anggota Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas Percepatan Investasi dengan penuh integritas dan profesionalitas.

“Apa yang menjadi arahan Presiden dan Menteri Investasi akan kita lakukan. Kita akan tegak lurus melakukan hal ini, demi bangsa dan negara. Kita berada pada jalur siapa yang benar, bukan kita mendukung siapa yang salah dan dengan cara-caranya menjadi benar,” tegas Wakil Ketua II Satgas Percepatan Investasi tersebut. Menindaklanjuti Keppres, Menteri Investasi membentuk Tim Pelaksana Satgas Percepatan Investasi, melalui Keputusan Ketua Satgas Percepatan Investasi No.

121 tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021. Tim Pelaksan terdiri dari sejumlah perwakilan lintas K/L, Polri, Kejaksaan Agung, seluruh Kapolda dan Kajati.

Dalam menyelesaikan permasalahan dan mendorong percepatan investasi, Satgas Percepatan Investasi menetapkan prioritas proyek berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu rencana investasi yang mendorong subsitusi impor dan/atau berorientasi ekspor dan/atau menyerap tenaga kerja minimal 3.000 orang. (*) Jakarta, 18 Juni 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membuka “Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Yang Siap Ditawarkan” pada Jumat pagi ini (18/6).

Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh pejabat Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah seluruh Indonesia, di antaranya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan informasi dan data yang akurat kepada investor akan peluang investasi, khususnya pada proyek prioritas strategis. Dengan adanya informasi yang komprehensif dari hasil kajian, diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Investasi/Kepala BKPM loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sambutannya menyatakan peran investasi yang diharapkan mampu mengatasi ketimpangan wilayah melalui keterlibatan proses realisasi Proyek Prioritas Strategis. “Saat masuk ke Kementerian Investasi, saya melihat proses promosi investasi kita seperti mengarang bebas karena belum adanya desain investasi yang terstruktur.

Dengan adanya peta peluang investasi ini, investor dapat lebih mudah menetapkan keputusannya dengan proyek yang strategis,” ujar Bahlil. Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang disahkan pada tanggal 4 Mei 2021, Kementerian Investasi/BKPM memandang pentingnya peningkatan dan pemerataan investasi. “Kita tidak boleh hanya berpusat pada daerah Jawa, harus ada pemerataan investasi daerah.

Maka dari itu dengan adanya peta peluang investasi ini, harus ada keterlibatan pengusaha lokal daerah,” pesan Bahlil kepada peserta kegiatan. Dalam kesempatan ini, para kepala daerah juga memberikan masukan, di antaranya disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang mengusulkan Feasibility Study (FS)/studi kelayakan bisnis untuk sektor-sektor potensial di wilayahnya seperti pariwisata, pertanian, dan pendidikan. “Kami memohon dukungan dari Bapak Menteri dalam penyusunan FS di beberapa bidang usaha yang potensial, di antaranya adalah industri pengolahan kelapa, industri pengolahan kopi arabika, pengolahan gambir serta pengolahan kakao," ujar Mahyeldi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menekankan pentingnya investasi dalam konteks empowerment (pemberdayaan) sumber daya lokal yang ada untuk menjadi kekuatan perekonomian daerah. Wakil Gubernur Maluku juga mendukung gagasan tersebut dan kembali menyampaikan potensi investasi di wilayah Maluku, seperti pengembangan industri pala, terutama di wilayah Banda, serta pembangunan pusat kegiatan perikanan dalam rangka mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional.

Kegiatan Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis tahun 2021 merupakan kelanjutan kegiatan tahun lalu. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya berupa peta peluang investasi sebanyak 25 proyek yang berlokasi di 20 provinsi di seluruh Indonesia, dalam bentuk pra-Feasibility Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dengan analisis di berbagai aspek, infografis (info memo), dan informasi proyek berbasis spasial.

Sektor-sektor yang menjadi fokus pemetaan yaitu sektor pariwisata, pengembangan kawasan dan industri yang terintegrasi kawasan, dan infrastruktur loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kawasan. (*) Bitung, 13 Juni 2021 - Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara.

Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut permasalahan dan hambatan yang dialami KEK Bitung. "Dalam kedatangan ini saya ingin melihat secara dekat, sehingga kita bisa membangun suatu formulasi yang cepat dan tepat untuk mempercepat masuknya tenant-tenant ke KEK Bitung,” ungkap Bahlil.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan KEK Bitung ini di antaranya adalah pengusahaan lahan, juga belum optimalnya fungsi pelabuhan Bitung dan infrastruktur penunjang lainnya di sekitar kawasan.

“Dari hasil yang kami tinjau, permasalahan tanah sudah akan selesai dan terkait konektivitas pelabuhan dan jalan tol sudah bagus, pulang dari sini saya akan melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mempercepat proses pengembangannya,” ucap Bahlil. Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bitung Maurits Mantiri yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut menyampaikan harapan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan KEK Bitung.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong investor-investor potensial agar banyak masuk di KEK Bitung ini, sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian di sekitar kawasan," tutur Maurits. Menteri Investasi juga menyampaikan ada calon investor yang tertarik untuk melakukan investasi. "Saya sudah dapat calon investor, terutama di bidang hilirisasi perikanan, makanya saya datang untuk mengecek, tapi kepastiannya akan bagaimana setelah kami kembali ke Jakarta untuk memformulasikannya," tegas bahlil.

KEK Bitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai beroperasi 1 April 2019. Kawasan ini memiliki luas wilayah 534 hektar dan dikelola oleh PT. Membangun Sulut Hebat yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(*) Jakarta, 30 Juli 2021- Kementerian Investasi/BKPM secara daring menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), super-app kebanggaan anak bangsa, untuk sinergi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital di Indonesia pada kemarin siang (29/7).

Kolaborasi yang ditandatangani Kementerian Investasi/BKPM dengan Gojek ini mencakup kegiatan sosialisasi informasi perizinan berusaha bagi UMKM, fasilitasi pendirian usaha hingga penyelesaian hambatan berusaha bagi UMKM, serta pembinaan dan pengembangan keahlian bagi UMKM berbasis digital.

Penguatan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan dalam kolaborasi ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Aturan ini mewajibkan pemerintah memberi fasilitasi perizinan berusaha, kemudahan dan peningkatan kompetensi serta daya saing bagi UMKM.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, terdapat sekitar 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia, baik yang bersifat formal maupun informal. Riyatno selaku Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal yang mewakili Kementerian Investasi/BKPM dalam penandatanganan kolaborasi ini menyebutkan bahwa sejak awal Menteri Investasi/Kepala BKPM selalu menekankan pentingnya mendorong pengusaha UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas menjadi pengusaha lebih besar.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah UMKM belum memahami dan memiliki legalitas perizinan berusaha, yang menghambat mereka memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dari lembaga pembiayaan. “Target dari Kementerian Investasi/BKPM adalah memberikan legalisasi atau membantu memberikan kemudahan perizinan kepada sebanyak mungkin pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman ini adalah salah satu upaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelaku UMKM khususnya di bawah naungan Gojek,” ucap Riyatno.

Riyatno juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian Investasi/BKPM akan mengimplementasikan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS pada tanggal 2 Agustus 2021. “Kita harapkan kolaborasi ini dapat membantu UMK khususnya pelaku usaha kecil untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun ini juga bisa berfungsi sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia) dan juga sertifikasi jaminan produk.

Inilah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah melalui sistem OSS ini,” imbuh Riyatno. NIB bagi pelaku UMK dengan kegiatan usaha risiko rendah tidak hanya sebagai identitas dan legalitas usaha, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut juga sebagai perizinan tunggal untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Shinto Nugroho, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Investasi/BKPM atas kepercayaan yang diberikan kepada Gojek sehingga dapat turut mendukung berbagai program pengembangan UMKM di tanah air. “Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM ini sejalan dengan komitmen Gojek untuk membantu digitalisasi UMKM melalui solusi teknologi agar dapat beradaptasi dan terus #MelajuBersama Gojek.

Di samping melalui solusi teknologi, Gojek juga mendukung pengembangan UMKM lewat berbagai program seperti program edukasi dan program untuk memperluas skala usaha termasuk menangkap kesempatan dengan berinovasi,” jelas Shinto. Adapun program edukasi dan sosialisasi dalam kolaborasi ini dapat disalurkan melalui berbagai komunitas mitra usaha Gojek yang terdiri dari Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), A Cup of Moka (ACOM), Bincang Biznis GoBiz, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Temu Midtrans.

“Kami yakin kolaborasi dengan BKPM dapat memfasilitasi mitra usaha dalam ekosistem Gojek dengan bentuk dukungan yang sangat bermanfaat untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan,” tutup Shinto. Berdasarkan data yang dicatatkan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode 9 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2021, jumlah perizinan berusaha UMKM yang tercatat dalam sistem OSS mencapai 3.155.229 NIB atau 83% dari total loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut berusaha yang diterbitkan yaitu 3.817.940 NIB.

(*) Jakarta, 29 Juli 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Konsorsium Hyundai dan PT Industri Baterai Indonesia (IBI) yang diwakili langsung oleh CEO Hyundai Mobis Co.

Ltd. Sung Hwan Cho dan CEO LG Energy Solution (LGES) Jonghyun Kim, serta Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho. Kegiatan penandatanganan ini dilakukan secara daring melalui video conference di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Rabu sore (28/7). Konsorsium Hyundai, yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia, atau yang dikenal juga dengan nama Indonesia Battery Corporation (IBC), akan membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik dengan total nilai investasi kurang lebih US$1,1 miliar dengan rencana penyerapan tenaga kerja sekitar 1.000 orang.

Kerja sama investasi ini merupakan salah satu tahap dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai US$9,8 miliar. Bahlil mengungkapkan apresiasinya kepada pihak Hyundai, LG maupun PT Industri Baterai Indonesia atas terlaksananya kerja sama ini. Bahlil mengakui bahwa perjanjian kerja sama ini terealisasi dengan proses dan negosiasi yang panjang sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Bahlil juga mengingatkan kembali agar dalam implementasi kerja sama ini, perusahaan wajib menggandeng pengusaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Penandatanganan yang akan disaksikan bersama-sama ini, izinkan saya sampaikan agar dalam implementasinya, sesuai dengan undang-undang, berkolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini.

Kami akan kawal dari awal sampai akhir investasi untuk baterai sel ini,” tegas Bahlil dalam sambutannya. Proyek investasi sel baterai kerja sama Konsorsium Hyundai-LG dan PT Industri Baterai Indonesia ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia secara keseluruhan dari hulu sampai dengan hilir.

Dalam kesempatan ini, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Investasi dan Menteri BUMN atas terwujudnya kerja sama ini. Park menambahkan bahwa kerja sama investasi mobil listrik dan baterai ini akan menjadi kontributor yang secara inovatif menjalankan perekonomian yang lebih berorientasi pada lingkungan, teknologi, dan ekspor.

“Saya sebagai Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia akan menggerakkan segala dukungan agar kerja sama ini menjadi salah satu kerja sama yang sukses dan terbaik antara Korea dan Indonesia,” ungkap Park. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi menyampakan bahwa terjalinnya kerja sama ini merupakan wujud komitmen kedua negara, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. “Dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, proyek ini termasuk sangat strategis dan bersejarah karena membantu transformasi Indonesia menuju negara dengan industri yang kuat dan maju.

Tentunya betul-betul mengalihkan bisnis ekstraksi menjadi manufaktur yang lebih bernilai tambah,” ucap Umar. Seiring dengan perkembangannya, terlihat bahwa komitmen Hyundai tidak saja fokus pada pembuatan kendaraan konvensional, namun juga menjadikan Indonesia salah satu pusat pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum dalam pembentukan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Indonesia memiliki potensi menjadi pemain global industri baterai karena memiliki 24% cadangan nikel di dunia.

“Kami akan memproduksi baterai secara kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dan juga untuk ekspor. Terima kasih atas dukungan yang sangat besar dari Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, dan Ambassador kedua negara,” ucap Toto Nugroho. CEO Hyundai Mobis Co.

Ltd Sung Hwan Cho menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan mobil listrik dan ekosistemnya di Indonesia. “Sampai sekarang, berkat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, kami sudah mencapai target untuk memajukan proyek ini dengan pihak-pihak lain.

Saya merasa lebih dekat mencapai target kami, dan sekarang kedua negara akan bermitra untuk mengembangkan mobil listrik dan ekosistem ke depannya,” ungkap Cho. Konsorsium Hyundai rencananya akan membentuk joint venture (JV) dengan PT Industri Baterai Indonesia selaku holding BUMN Baterai yang merupakan gabungan dari 4 (empat) BUMN, yaitu PLN, Pertamina, MIND ID, dan Antam.

Adapun kerja sama investasi ini ditargetkan untuk dapat segera groundbreaking pada tahun ini. Fasilitas sel baterai ini rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 Giga watt Hour (GwH), yang nantinya akan menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai. (*) Jakarta, 27 Juli 2021 – Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode April – Juni (Triwulan II) Tahun 2021 yang mencapai Rp 223,0 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari - Juni Tahun 2021 yang mencapai Rp 442,8 triliun.

“Sejak diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan petunjuk operasionalnya, yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan sentimen positif bagi para investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, masa konstruksi, dan masa produksi.

Pada periode April-Juni 2021, investasi menggeliat dan berjalan dengan baik, dimana beberapa perusahaan besar telah melakukan groundbreaking. Hal ini sejalan dengan capaian realisasi investasi PMA/PMDN pada Triwulan II 2021 sebesar Rp 223,0 Triliun yang lebih besar dibanding Triwulan I 2021.” jelas Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Realisasi investasi selama Triwulan II 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,2 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp 191,9 triliun).

Oleh karena itu, capaian investasi pada periode Januari – Juni ini menyumbang 49,2 % terhadap target tahun 2021 yang telah disesuaikan menjadi Rp 900 loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 311.922 orang.

Apabila dilihat capaian Triwulan II dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, PMA tumbuh sebesar 19,6 % dan PMDN sebesar 12,7 %. Capaian PMA di Triwulan II tumbuh sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021.

“Usaha keras pemerintah untuk mendorong pesebaran investasi di seluruh wilayah Indonesia telah menunjukan tanda-tanda yang sangat positif sejak tahun 2020 dengan capaian total realisasi investasi PMA PMDN Triwulan II di luar Pulau Jawa sebesar 51,0%. Apabila diakumulasikan, capaian realisasi investasi pada Semester I tahun 2021 di luar Pulau Jawa adalah sebesar 51,5%.

Hal ini menunjukkan arah kebijakan Presiden Jokowi pada periode pertama untuk menggenjot infrastruktur di luar Pulau Jawa telah memberikan kepercayaan di kalangan investor untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa.

Luar biasanya mayoritas investasi di luar pulau jawa adalah sektor sekunder atau industri”, Bahlil menambahkan. Berdasarkan capaian investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup siginifikan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 106,2 triliun atau 47,6% dari total capaian dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 165.684 orang atau 53,1% dari total penyerapan tenaga kerja yang terjadi.

Berikutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (19,3%), sedangkan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (13,1%). Dalam periode yang sama, realisasi PMA adalah sebesar Rp 116,8 triliun atau 52,4% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 146,238 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,1%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,8%).

PMA yang menyumbangkan realisasi terbesar berasal dari negara Singapura (26,4%). “Lima besar sektor PMA pada Triwulan II ini diantaranya adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Riau, dan sektor kawasan industri dan perkantoran di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Sedangkan, lima besar sektor PMDN diantaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, dan sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang semuanya berada di wilayah Pulau Jawa”, jelas Bahlil selanjutnya. Apabila dilihat dari persebarannya, persentase realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai 49,0% dengan nilai investasi sebesar Rp 109,2 triliun.

Sedangkan persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 51,0% dengan nilai investasi sebesar Rp 113,8 triliun. Secara kumulatif sepanjang periode Januari – Juni tahun 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 442,8 triliun atau 49,2 % dari target Rp 900 triliun pada akhir tahun.

Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp 228,5 triliun dan PMDN sebesar Rp 214,3 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 623,715 orang tenaga kerja Indonesia. Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - Juni 2021 tersebut, terlihat kontribusi terbesar berasal dari PMA sebesar Rp 228,5 triliun atau 51,6% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 292.401 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,2%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,4%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar dari Singapura (30,1%). Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMDN memberikan kontribusi sebesar Rp 214,3 triliun atau 48,4% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 331.314 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut (19,7%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (13,2%).

Kami masih tetap optimis bahwa target yang diberikan oleh Presiden sebesar Rp 900 Triliun, mudah mudahan tercapai dengan harapan pandemi Covid-19 dapat dikendalikan segera”, ujar Bahlil dipenghujung acara press release.

Terjadi kenaikan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan II Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 12,7%, yaitu dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 106,2 Triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan II Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 naik sebesar 19,6%; yaitu dari Rp 97,6 Triliun menjadi Rp116,8 triliun. Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan II Tahun 2021: 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp.

20,5 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 14,5 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 11,7 triliun); Konstruksi (Rp 9,9 triliun); dan Industri Makanan (Rp 7,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 23,3 triliun atau 22,0 % dari total PMDN. Sedangkan, lima realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp 13,9 triliun) Jawa Barat (Rp 12,1 triliun); DKI Jakarta (Rp 11,2 triliun); Banten (Rp 10,2 triliun) dan Jawa Tengah (Rp 7,8 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,8 miliar); Pertambangan (US$ 0,9 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 0,9 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 0,8 miliar); dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,7 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,8 miliar atau 47,6 % dari total PMA. Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,6 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US$ 1,0 miliar); Maluku Utara (US$ 1,0 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 0,5 miliar); dan Riau (US$ 0,4 miliar).

Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,1 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,4 miliar); Belanda (US$ 1,1 miliar ); Jepang (US$ 0,7 miliar); dan R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada Triwulan II Tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 109,2 triliun dan realisasi investasi di loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Pulau Jawa sebesar Rp 113,8 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 8,6% dan investasi di Luar Jawa sebesar 24,6%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II Tahun 2021 mencapai 311.922 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 165.684 orang dan proyek PMA sebanyak 146.238 orang.

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – Juni 2021 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 42,1 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 27,8 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 23,1 triliun); Konstruksi (Rp 19,5 triliun); dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 16,1 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 46,3 triliun atau 21,6% dari total PMDN. Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (Rp 28,2 triliun); Jawa Timur (Rp 23,9 triliun); DKI Jakarta (Rp 19,9 triliun); Banten (Rp 17,1 triliun); dan Jawa Tengah (Rp 16,2 triliun). 2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 3,5 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,8 miliar); Industri Makanan (US$ 1,5 miliar); Pertambangan (US$ 1,5 miliar); dan Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,4 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 8,3 miliar atau 52,9 % dari total PMA. Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US$ 3,0 miliar), DKI Jakarta (US$ 2,0 miliar); Maluku Utara (US$ 1,4 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 1,1 miliar); dan Riau (US$ 1,0 miliar).

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US$ 4,7 miliar), Hongkong, RRT (US$ 2,3 miliar); R.R Tiongkok (US$ 1,7 miliar); Belanda (US$ 1,3 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,1 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada periode Januari – Juni 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 214,5 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 228,23 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 2,7 % dan di Luar Jawa sebesar 17,8 %. 4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari – Juni Tahun 2021 mencapai 623.715 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 331.314 orang (53,1%) dan proyek PMA sebanyak 292.401 orang (46,9%) 5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Juni tahun 2021 adalah: a.

Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 96,28 triliun (21,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 53,41 triliun dan PMA sebesar US$ 2,94 miliar. b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 214,53 triliun (48,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 107,12 triliun dan PMA sebesar US$ 7,36 miliar. c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 35,70 triliun (8,1%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 25,35 triliun dan PMA sebesar US$ 0,71 miliar.

d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 47,86 triliun (10,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 14,49 triliun dan PMA sebesar US$ 2,29 miliar.

e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 14,80 triliun (3,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 9,40 triliun dan PMA US$ 0,37 miliar. f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 33,59 triliun (7,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 4,50 triliun dan PMA sebesar US$ 1,99 miliar. *** Realisasi Investasi Triwulan II 2021 dapat diunduh pada https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi Jakarta, 27 Juli 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan II (April – Juni) Tahun 2021 yang mencapai Rp223,0 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 311.922 Tenaga Kerja Indonesia.

Data realisasi investasi tersebut terdiri dari kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp116,8 triliun (52,4%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,2 triliun (47,6%). Realisasi investasi selama Triwulan II Tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 16,2 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp191,9 triliun) dan tumbuh sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021.

Melalui capaian tersebut, maka akumulatif data realisasi investasi Semester I (Januari - Juni) Tahun 2021 sebesar Rp442,8 triliun atau 49,2% dari target realisasi investasi tahun 2021 sebesar Rp900 triliun, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Sepanjang periode ini, pemerintah telah berhasil menyediakan lapangan kerja bagi 623.715 TKI. “Angka ini dapat kami pertanggungjawabkan, karena ini laporan langsung berdasarkan kinerja perusahaan. Proyeknya apa, lokasinya di mana, perusahaan apa. Semua data dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring siang ini (27/7) di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta.

Realisasi investasi PMA pada Triwulan II Tahun 2021 ini meningkat 19,6% dan PMDN pun tumbuh sebesar 12,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 lalu. Menurut Bahlil, peningkatan PMA tersebut mengidentifikasi bahwa dunia usaha secara global mulai menyesuaikan pola perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 saat ini.

Lebih lanjut, dilihat dari sebaran wilayahnya, capaian realisasi investasi Triwulan II Tahun 2021 di luar Jawa Rp113,8 triliun (51%) lebih besar dibandingkan di Jawa sebesar Rp109,2 triliun (49%). Data realisasi investasi di luar Jawa tersebut meningkat sebesar 24,6% dibandingkan Triwulan II Tahun 2020 lalu. Secara akumulatif sepanjang Semester I Tahun 2021 ini, realisasi investasi di luar Jawa juga tercatat lebih besar yaitu Rp228,23 triliun (51,5%) dibandingkan di Jawa sebesar Rp214,53 triliun (48,5%).

“Ini paten! Biar ada pemahaman bahwa pemerintah tidak hanya urus investor di Jawa saja. Tapi juga luar Jawa. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar jangan mengurus investasi besar saja. UMKM diurus. Jangan hanya urus investor di Jawa saja, tapi juga luar Jawa,” imbuh Bahlil. Pada periode Triwulan II Tahun 2021 ini, provinsi Jawa Barat masih menjadi pada urutan teratas dengan total realisasi investasi sebesar Rp35,3 triliun (15,8%).

Selain itu, sektor investasi yang mendominasi yaitu Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran dengan nilai Rp31,3 triliun atau 14% dari total capaian realisasi investasi. Periode Triwulan I Tahun 2021, Singapura masih menjadi negara asal investasi yang menyumbang realisasi investasi tertinggi yaitu sebesar US$2,1 miliar, disusul oleh Hong Kong, RRT (US$1,4 miliar); Belanda (US$1,1 miliar), Jepang (US$0,7 miliar), dan R.R.

Tiongkok (US$0,6 miliar). “Kita lihat Belanda menggeser Jepang menjadi peringkat ke-3. Di Triwulan I lalu, yang masuk 5 besar itu investasi asal negara Swiss, sekarang Belanda. Artinya ini pesan positif kepercayaan dunia internasional, khususnya Eropa.

Sejak adanya Brexit, kita tahu kalau Belanda saat ini sebagai hub di Eropa,” jelas Bahlil. Kedua negara Eropa di atas, Belanda dan Swiss masuk peringkat 10 besar negara asal PMA pada periode Januari-Juni 2021. Belanda menempati peringkat 4 dengan investasi sebanyak US$1,28 miliar.

Sementara, Swiss di peringkat 9 dengan investasi sebanyak US$0,49 miliar. Singapura juga masih menempati urutan pertama dengan total investasi sebesar US$4,7 miliar atau 30,1% dari total capaian PMA.

Tidak jauh berbeda, secara akumulatif data pada Semester I Tahun 2021 menunjukkan trend yang sama. Provinsi Jawa Barat tetap menjadi lokasi dengan realisasi investasi tertinggi, yaitu sebesar Rp72,5 triliun atau 16,4% dari total capaian.

Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran mendominasi dengan nilai Rp60,7 triliun atau 13,7% dari total capaian. Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko akan segera go live langsung diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Hal ini merupakan salah satu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Ini adalah amanah UU CK, dimana pemerintah wajib memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha.

Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kita menjalankan konsep “rem dan gas”. Bagaimana satu sisi kita menyelesaikan COVID-19, dan di sisi lain, ekonomi harus jalan,” ucap Bahlil. Menanggapi pertanyaan dari rekan media, Bahlil mengakui bahwa dalam mencapai target realisasi investasi tahun 2021 ini, Kementerian Investasi/BKPM akan menghadapi tantangan besar pada Triwulan III nanti.

Hal ini dikarenakan kondisi kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi, dimana banyak daerah di luar Jawa yang memberlakukan lockdown, sehingga menjadi tantang tersendiri dalam menarik investor untuk melakukan usahanya di luar Jawa. “Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ini tantangan. Jadi harus ada inovasi strategi untuk kita menghadapi. Jadi berbagai kreativitas upaya yang kita lakukan. Strateginya datangi satu-satu, beri insentif lebih baik dibanding di Jawa, kasih izin,” jelas Bahlil merespon pertanyaan dari rekan media.

(***) Kendari, 31 Maret 2021 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (30/3) dalam rangka menghadiri Pelantikan Anton Timbang sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026. Pelaksanaan pelantikan ini sekaligus mengukuhkan 145 orang pengurus KADIN Provinsi Sulawesi Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa KADIN merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sebagai investor merupakan pencipta lapangan kerja dan pemerintah berupaya untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau biasa dikenal dengan UU Cipta Kerja (UU CK) ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memfasilitasi pengusaha dalam mengurus perizinan investasi.

Dan dalam Pasal 90 UU CK dinyatakan kewajiban agar setiap investor yang masuk ke daerah berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di daerah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). “Kalau tidak, izinnya kita pertimbangkan untuk diberikan.

Ini tidak bisa main-main, dan saya tidak bisa kompromi kalau urusan daerah. Harus kita dorong. Sudah saatnya orang daerah merasakan kekayaan di daerahnya sendiri. Dan karena itu, saya merasa KADIN adalah bagian mitra strategis pemerintah.

Secara Undang-Undang (UU), institusi, organisasi bisnis yang punya UU hanya KADIN. Kita minta rekomendasi KADIN, mana yang terbaik,” ujar Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut juga menyampaikan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal buton. Hal ini sudah dilaporkan dan dibahas langsung kepada Presiden RI Joko Widodo. “Satu bulan lalu saya datang ke Buton dan Gubernur minta saya clear-kan.

Alhamdulillah 2 minggu saya kerjakan, sudah keluar Keputusan Menteri untuk pemakaian aspal buton sebagai komoditas nasional untuk dipakai seluruh Indonesia. Jadi berapapun produksi aspal buton, sekarang negara yang akan menjadi pembelinya,” tegas Bahlil. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, potensi investasi di provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu pertambangan, perikanan, dan kehutanan.

Bahlil menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi, khususnya sektor pertambangan, yang tidak memiliki dampak ekonomi bagi daerah. Selanjutnya, Bahlil menyampaikan bahwa bulan April mendatang akan diselenggarakan rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka evaluasi perizinan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Jangan lagi surat-surat izin itu dipakai untuk dijual kesana kemari, kemudian daerah tidak mendapat bagian apa-apa. Ini adalah bentuk afirmatif kita. Dan saya yakin calon Ketua Umum KADIN ke depan yang bisa kita pilih yang punya komitmen dengan daerah dalam bersinergi membangun ekonomi daerah,” ujar Bahlil.

Menurut catatan BKPM, realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp21,13 triliun, naik 13,1% dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar Rp18,65 triliun. Pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada sebaran realisasi investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2016-2020, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Konawe dengan nilai investasi sebesar Rp51,26 triliun, disusul Kabupaten Bombana sebesar Rp5,77 triliun; Kota Kendari sebesar Rp4,11 triliun; Kabupaten Kolaka sebesar Rp3,95 triliun; dan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp2,05 triliun.

(*) Jakarta, 30 Maret 2021 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelesaikan program vaksinasi COVID-19 dengan menggelar pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk 899 pegawai BKPM, termasuk Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kemarin (29/3) di Auditorium Nusantara BKPM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program vaksinasi dosis pertama yang telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 lalu. BKPM bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) beserta 9 tim vaksinator dalam membantu pelaksanaan proses vaksinasi dosis kedua ini.

Kesembilan tim vaksinator berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Halim, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR) Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Rumah Sakit Satya Negara dan Rumah Sakit Angkatan Udara dr.

Esnawan Antariksa. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasinya atas kerja sama tim Kemenkes dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi tahap kedua untuk seluruh pegawai BKPM. “Saya secara khusus, pribadi maupun sebagai pimpinan, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak atau ibu vaksinator yang telah menyelesaikan proses untuk membantu vaksinasi BKPM dari pertama sampai terakhir,” ucap Bahlil dalam sambutannya pada kegiatan penutupan vaksinasi BKPM kemarin sore (29/3).

Sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pegawai BKPM termasuk dalam prioritas program vaksinasi gelombang kedua. BKPM menuntaskan program vaksinasi ini dalam waktu singkat sebagai bukti keseriusan dalam mempercepat penanggulangan pandemi, khususnya dalam pelayanan perizinan investasi di Indonesia. Selain untuk perlindungan para pegawai BKPM selaku pelayan publik, program vaksinasi ini juga merupakan usaha pemerintah untuk segera menangani masa pandemi COVID-19.

“Bagi BKPM ini adalah sebuah langkah yang harus dilakukan karena sebagai garda terdepan untuk melakukan pelayanan investasi. Karena itu, hari ini kita memasuki babak baru sekalipun kita masih pandemi tetapi dalam proses tahapan menuju ke arah kebaikan. Alhamdulillah kita sudah melakukan tahapan ini. Ibu pertiwi memanggil kita untuk memulihkan perekonomian nasional. Pelayanan tidak boleh kita surutkan, kita harus tingkatkan. Ini menambah semangat baru bagi kita dalam menjalankan tugas dalam mengemban amanat negara,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa target penyelesaian program vaksinasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu pada akhir tahun 2021. Menurut Bahlil, berjalannya program vaksinasi ini sangat ditentukan oleh bapak atau ibu vaksinator yang bertugas di lapangan. “Kita doakan seluruh dokter dan suster semoga mereka selalu sehat diberikan kekuatan dan kelapangan dada untuk terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan kesempatan,” tutup Bahlil.

Dr. Rita Djupuri, DCN, M.Epid, Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes RI, selaku koordinator pelaksanaan vaksinasi di BKPM kemarin, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran vaksinasi tahap II di BKPM. Rita mengharapkan dengan telah diselesaikannya vaksinasi, Keluarga Besar BKPM tetap menerapkan protokol kesehatan. “Pelaksanaan vaksinasi tahap II di BKPM hari ini berjalan sangat baik. Saya mengapresiasi kerja sama dengan tim BKPM. Seluruh pegawai BKPM sebanyak 899 orang mendapat vaksin hari ini.

Setelah vaksinasi dilakukan di BKPM, harapannya adalah layanan investasi semakin prima. Membantu percepatan masuknya investasi di Indonesia sehingga ekonomi juga mulai bergeliat,” ujar Rita dalam keterangannya kemarin (29/3). Program vaksinasi bagi pegawai BKPM selaku pelayan publik telah tuntas dijalankan, namun protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi) tetap harus dilakukan, baik di lingkungan kerja maupun tempat tinggal.

Vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan beberapa upaya mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. (*) Surabaya, 24 Maret 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir sebagai pembicara HIPMI Fest di Surabaya pada Rabu siang (24/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari Musyawarah Daerah (Musda) XIV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Jawa Timur.

Bahlil mengungkapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, realisasi investasi di provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp78,4 triliun. “Artinya sekalipun terjadi pandemi COVID, tapi realisasi investasi Jawa Timur itu lebih tinggi ketimbang tidak pandemi. Ini kondisinya,” ujar Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2015-2019 tersebut.

Bahlil menambahkan bahwa realisasi investasi terbesar di provinsi Jawa Timur selama periode 2016-2020 disumbang oleh Kabupaten Gresik (Rp70,4 triliun), Kota Surabaya (Rp64,0 triliun), Kabupaten Pasuruan (Rp48 triliun), dan Kabupaten Sidoarjo (Rp30,4 triliun). “Secara kebetulan, Bupatinya ini kader HIPMI, baik Bupati Gresik maupun Bupati Sidoarjo.

Walikotanya juga adalah anak muda. Saya punya keyakinan ke depan, Jawa Timur itu akan betul-betul ditopang oleh 3 (tiga) daerah ini,” ucap Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa salah satu tugasnya sebagai kepala BKPM adalah mengeksekusi investasi mangkrak. Salah satunya investasi joint venture antara Pertamina dan Rosneft asal Rusia senilai Rp211,9 triliun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Investasinya sempat mangkrak selama empat tahun karena pembebasan lahan seluas 800 hektar yang tidak terselesaikan. “Terpaksa saya datangi dengan cara HIPMI. Saya datangi Tuban, pakai sarung, minum kopi, tidak pakai protokol. Kita selesaikan. Makanya ada desa miliuner itu. Itu akibat dari bayar tanah.

Bukan ganti rugi tapi ganti untung. Itu transparan dan kita awasi. Dan menyelesaikan urusan tanah di Indonesia, kampusnya di HIPMI,” ungkap Bahlil yang disambut tepuk tangan peserta Musda. Bahlil meyakini bahwa mendatangkan industri besar menjadi salah satu cara memajukan Jawa Timur. Dengan masuknya investasi besar seperti Pertamina-Rosneft akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan multiplier effect kepada daerah di sekitarnya.

Dalam periode 5 tahun terakhir (2016-2020), total realisasi investasi di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp328 triliun. Adapun negara asal investasi didominasi oleh Singapura (USD2,57 miliar), disusul Jepang (USD1,65 miliar), Korea Selatan (USD0,69 miliar), Belanda (USD0,56 miliar), dan Hongkong, RRT (USD0,448 miliar).

(*) Medan, 19 Maret 2021 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut di Medan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin (18/3).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 6 Maret 2020. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode gabungan antara daring dan tatap muka kepada para Kepala dan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera serta perwakilan asosiasi dan perusahaan.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Riyatno menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 42/2020 pasal 17, Kepala BKPM mendapat mandat memimpin tim penilai yang beranggotakan unsur BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait, serta dapat melibatkan unsur profesional.

Penilaian dilakukan terhadap K/L atas kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, serta terhadap pemerintah daerah atas kinerja PTSP dan kinerja pelaksanaan berusaha. “Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP pemerintah daerah. Penilaiannya bukan hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Jadi K/L yang memberikan dan pembina perizinan berusaha, ada sekitar 18 K/L akan diberi penilaian, termasuk BKPM," jelas Riyatno.

Penilaian kinerja ini bukan hal yang baru bagi BKPM. Terakhir penilaian kinerja dilakukan adalah pada tahun 2018. Namun berdasarkan Perpres 42/2020, penilaian ini akan dilaksanakan tahun 2021 dan selanjutnya dilakukan secara rutin setiap tahun.

“Harapan kami, baik pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar aktif dalam kegiatan penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda. Mulai dari Pemda Provinsi hingga Pemda Kabupaten/Kota agar aktif saling membina dan berkoordinasi satu sama lain," tambah Riyatno.

Mekanisme penilaian dilakukan melalui pengawasan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), di mana pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh BKPM dan di Provinsi dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota. Proses penilaian akan dimulai pada pertengahan April 2021 dan berakhir pada bulan Juni 2021. Kemudian pada Agustus 2021, Kepala BKPM akan memberikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian insentif/sanksi kepada pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2022.

Penilaian kinerja memiliki 3 kategori yaitu ‘Sangat Baik’ dengan nilai antara 80 sampai 100, ‘Baik’ dengan nilai antara 60 sampai 79,99 dan ‘Kurang Baik’ dengan nilai di bawah 59,99. Jika Pemda dan K/L mendapatkan nilai ‘Sangat Baik’ maka dapat diusulkan untuk diberi penghargaan berupa piagam/trofi, publikasi media massa dan insentif anggaran bagi K/L atau Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemda. Sedangkan pada nilai ‘Kurang Baik’ untuk Pemda akan diberikan sanksi administratif penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk K/L dapat diberikan teguran tertulis, publikasi media massa dan disinsentif anggaran. Jika Pemda dan K/L berada di kategori ‘Baik’ maka tidak akan mendapatkan penghargaan ataupun sanksi.

Mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Effendy Pohan menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan oleh BKPM kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah pertama dari serangkaian kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan BKPM.

“Terima kasih kepada Kepala BKPM karena Medan telah dipilih menjadi tuan rumah. Semoga kegiatan ini nantinya dapat memberikan pelajaran dan menambah wawasan dan kemudian diimplementasikan ke daerah masing-masing. Selain itu, kegiatan ini dapat sebagai pemicu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat,” ucap Effendy. Rencananya kegiatan sosialisasi ini akan digelar di 5 (lima) kota yang dimulai di Medan, dan akan berlanjut ke Solo, Makassar, Bali, dan Jayapura.

Penilaian kinerja ini merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemda, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha.

(*) Jakarta, 18 Maret 2021 – Dalam rangka melakukan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkoordinasi secara langsung dengan tiga kepala daerah di Jawa Timur.

Mereka adalah Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Turut hadir Anggota DPR Komisi VI Mufti A.N. Anam dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Walikota Surabaya pagi tadi (18/3).

Bahlil meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadirkan investasi yang optimal. Di sisi lain, Bahlil melihat adanya potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur yang sangat luar biasa.

Bahlil optimis dengan kepemimpinan dan komitmen dari Walikota dan para Bupati untuk membawa Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang dan semakin maju. “Ternyata setelah saya berdiskusi, 40% lebih PDB dari Jawa Timur ada di 3 (tiga) wilayah ini.

Apalagi kita ini anak-anak muda. Saya punya keyakinan ke depan, kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Saya akan mencoba mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka bagaimana meningkatkan investasi. Tujuannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi,” ucap Bahlil dalam keterangan persnya kepada rekan-rekan media.

Kepala BKPM juga menyampaikan rencana menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur di Kota Surabaya pada bulan April mendatang. Menurut Bahlil, melalui kegiatan Rakor tersebut, pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi investasi yang ada di Jawa Timur. Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan apresiasinya atas kunjungan Kepala BKPM untuk bersilaturahmi langsung serta menyampaikan arahan dalam kemudahan perizinan investasi.

Menurut Eri, investasi di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu rangkaian zona yang tidak bisa dipisahkan. “Sehingga Pak Menteri, Insha Allah akan mengadakan Rakor di Surabaya, Jawa Timur, itu untuk memastikan dan memetakan investasi mudah masuk ke tempat kami. Yang kedua, distribusinya juga bisa kami lakukan pemetaannya setiap daerah seperti apa.

Insha Allah apa yang diinginkan Pak Menteri, akan kami wujudkan di kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Eri. Dalam catatan BKPM, sepanjang tahun 2020 (Januari-Desember) realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama yaitu mencapai Rp55,66 triliun dengan total 15.562 proyek investasi, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$1,57 miliar dengan total 4.059 proyek investasi.

Pada periode yang sama, realisasi investasi PMDN di Kota Surabaya sebesar Rp15,82 triliun (3.463 proyek investasi) dan PMA sebesar US$69,81 juta (1.065 proyek investasi); realisasi investasi PMDN di Kabupaten Gresik sebesar Rp14,41 triliun (1.531 proyek investasi) dan PMA sebesar US$141,70 juta (631 proyek investasi); sedangkan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5,41 triliun (1.985 proyek investasi) dan PMA sebesar US$96,66 juta (524 proyek investasi).

(*) Jakarta, 18 Maret 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir menjadi pembicara dalam Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diselenggarakan di Islamic Center, Surabaya pada Kamis pagi ini (18/3).

Kongres organisasi yang didirikan tahun 1947 ini telah dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual kemarin (17/3).

Kepala BKPM yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) HMI periode 2001-2003 menyampaikan apresiasi atas berlangsungnya Kongres XXXI. Bahlil menceritakan bahwa dirinya pernah berproses dalam organisasi HMI. Menurutnya, HMI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perannya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara saat ini.

“Tidak akan pernah mungkin dalam catatan sejarah saya untuk menjadi anggota kabinet, kalau tidak pernah berproses, ditempa, dan dilatih di HMI,” ujar Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengajak para kader HMI untuk menjadi pengusaha dengan dukungan intelektualitas, moralitas, jaringan, dan lkepemimpinan.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan yaitu melalui Online Single Submission (OSS).

“Hari ini yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai ekonomi. Hari ini orang yang disegani adalah orang yang meningkatkan produktivitas ekonomi. Negara tidak lagi menjadi faktor penghalang untuk melakukan bisnis,” ucap Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka realisasi investasi yang harus dicapai BKPM selama 5 tahun (2020-2024) sebesar Rp4.983,2 triliun atau hampir Rp5.000 triliun.

Selain itu, sesuai arahan langsung Presiden Joko Widodo, target realiasasi investasi tahun 2021 yang perlu dicapai oleh BKPM mencapai Rp900 triliun, melebihi target yang ditentukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) sebesar Rp858,5 triliun. “Ya sebagai kader HMI tidak boleh mengatakan mundur. Kita tetap yakin usaha sampai.

Yakin dulu, kita kerjakan dulu. Kalau ada halangan, baru kita perbaiki dari belakang. Yang penting maju dulu. Jadi yang bisa mengubah negara ini, ya kita-kita ini. Kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk negara sesuai dengan tujuan dasar lahirnya HMI tentang ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an. Tujuannya adalah kesejahteraan,” tegas Bahlil.

Sebagai Kepala BKPM, Bahlil menegaskan bahwa negara tidak pernah membedakan perlakuan asal negara investasi yang akan menjalankan usahanya di Indonesia, selama memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. “Jadi ngga ada itu kalau dibilang bahwa kita berpihak. Independensi saya masih ada. Yang bisa perintah saya cuma 2 (dua) yaitu Undang-Undang dan Presiden. Yang lain menyesuaikan untuk kita berdiskusi,” imbuh Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa pengusaha merupakan sumber penciptaan lapangan pekerjaan dan pemasukan negara.

Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut tetapi, pengusaha tidak boleh mengatur negara, dan negara juga tidak bisa sewenang-wenang kepada pengusaha. Dalam menjalankan amanah UU CK pasal 90, pemerintah mewajibkan pengusaha besar untuk berkolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

(*) Simalungun, 30 April 2021 - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan langsung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara siang ini (30/4).

Dalam kunjungan kerja perdananya setelah dilantik sebagai Menteri Investasi pada Rabu lalu (28/4), Bahlil menyampaikan tujuan kunjungan adalah untuk melihat langsung permasalahan di KEK yang sudah dibangun sejak 2012 tersebut. “Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2000 ha, ternyata baru 5 tenant yg ada dan baru menempati 10% lahan,” ujar Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala BKPM menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan KEK Sei Mangkei. “Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” ucap Bahlil dalam keterangannya kepada media. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi, sehingga multiplier effects akan diperoleh. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” tutur Radiapo. Sementara itu Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi. Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya 9 bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” ucap Gani. KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031.(*) Jakarta, 26 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali merilis data capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode Januari – Maret) untuk Tahun 2021 sebesar Rp 219,7 triliun, atau meningkat 4,3% jika dibandingkan triwulan I Tahun 2020.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya, meningkat sebesar 2,4%. Kepala BKPM menyampaikan dalam siaran pers realisasi investasi triwulan I tahun 2021 bahwa capaian realisasi investasi Rp 219,7 triliun berkontribusi sebesar 25.5% terhadap target nasional sebesar Rp900 triliun, beberapa poin penting capaian realisasi investasi Triwulan I adalah (i) realisasi investasi di luar Pulau Jawa meningkat 11,7% dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama, (ii) industri manufaktur mendominasi capaian realisasi investasi yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; industri makanan; dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, (iii) Negara Swiss dalam pertama kalinya masuk peringkat ke-5 besar PMA tertinggi sebagai kontributor FDI di Indonesia, Bahlil menambahkan.

Pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2021 meningkat sebesar 4,2%, dari Rp 103,6 triliun di Triwulan IV Tahun 2020 menjadi Rp 108,0 triliun di Triwulan I Tahun 2021. Investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2021 meningkat 14,0% dibanding Triwulan I Tahun 2020 dari Rp 98,0 triliun menjadi Rp 111,7 triliun. Realisasi investasi PMA mencapai 50,8% dari capaian realisasi triwulan I tahun 2021. ”Realisasi investasi asing sebesar 50,8% menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dunia atas iklim investasi serta potensi investasi di Indonesia.

Hal ini tentu perlu mendapatkan apresiasi atas kerjasama seluruh pihak yang membantu kami dalam mendorong pertumbuhan investasi, terutama di saat pandemi covid-19 masih dirasakan sampai ini.” Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal PMA terbesar untuk periode Januari-Maret 2021 mencakup sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Makanan dan Minuman; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Pertambangan; serta Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 1,8 milliar.

“Jawa Barat mendapatkan porsi terbesar dari 5 PMA penyumbang utama capaian realisasi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut ini. Yang pertama dari investasi di sektor kendaraan bermotor yang akan memproduksi kendaraan mesin listrik serta pembangunan infrastruktur kereta cepat. Kedua proyek ini akan menjadi salah satu batu loncatan meningkatkan potensi Indonesia di mata dunia.

Secara pribadi saya yakin pertumbuhan investasi di wilayah lain akan terus meningkat, salah satunya di Jawa Tengah melalui beberapa proyek prioritas di kawasan industri Batang dengan fasilitas dan infrastruktur yang telah disiapkan Pemerintah. Kami juga saat ini sedang memfasilitasi pembentukan KEK Aspal di Buton sebagai upaya mengurangi ketergantungan aspal impor dan meningkatkan ekonomi daerah”, disampaikan Bahlil Lahadalia.

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,1 triliun, 16,9%); DKI Jakarta (Rp 23,3 triliun, 10,6 %); Jawa Timur (Rp 17,0 triliun, 7,8%); Banten (Rp 14,8 triliun, 6,7%); dan Jawa Tengah (Rp 12,3 triliun, 5,6%).

Pada periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 114,4 triliun meningkat 11,7% dari periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp 102,4 triliun. Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 29,4 triliun, 13,4%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 27,9 triliun, 12,7%), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 25,6 triliun, 11,7%), Industri Makanan (Rp 21,8 triliun, 9,9%), dan Listrik, Gas dan Air (Rp 20,2 triliun, 9,2%).

“Untuk PMDN, salah satu investasi terbesar dilakukan atas proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Lampung dan Maluku serta investasi pembangunan pelabuhan di Kalimantan Tengah. Investasi ini merupakan kelanjutan dari arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di luar Pulau Jawa sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi.” disampaikan Bahlil Lahadalia.

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,6 miliar, 34,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,0 miliar, 13,6%); Korea Selatan (US$ 0,9 miliar, 11,1%); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar, 10,8%); dan Swiss (US$ 0,5 miliar, 6,1%).

“Saat ini kami telah menyelesaikan peraturan pelaksana dari UUCK khususnya terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Saya menargetkan paling lambat akhir semester pertama tahun 2021 seluruh infrastruktur pelayanan perizinan berusaha dan pengawasan dengan pendekatan risiko dapat berjalan.

Saya yakin dengan mulainya rezim perizinan berusaha yang baru serta menjalankan program-program kami sebelumnya serta terus memasarkan potensi investasi di Indonesia melalui jaringan kami diluar negeri, target investasi dapat tercapai.” tutup Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam acara tersebut.

Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2021 Terjadi perlambatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan I Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 4,2%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 112,7 triliun menjadi Rp 108,0 triliun. Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,0%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 98,0 triliun menjadi Rp 111,7 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan I Tahun 2021: 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp 21,6 triliun); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 13,3 triliun), Listrik, Gas, dan Air (Rp 11,5 triliun); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 9,9 triliun); dan Konstruksi (Rp 9,6 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung, terlihat sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp 23,0 triliun atau 21,3% dari total PMDN. Berdasarkan lokasi proyek, 5 besar realisasi investasi PMDN adalah: Jawa Barat (Rp 16,0 triliun); Jawa Timur (Rp. 10,0 triliun); DKI Jakarta (Rp. 8,7 triliun); Jawa Tengah (Rp 8,4 triliun); dan Banten (Rp 7,0 triliun). 2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,7 miliar); Industri Makanan (US$ 1,0 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 0,8 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 0,6 miliar); dan Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain (US$ 0,6 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat sektor industri memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar US$ 4,5 miliar atau 58,5% dari total PMA. Jika ditinjau berdasarkan lokasi proyek, 5 besar realisasi investasi PMA adalah: Jawa Barat (US$ 1,4 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 0,6 miliar); Riau (US$ 0,6 miliar); dan Sulawesi Tenggara (US$ 0,5 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,6 miliar); R.R.

Tiongkok (US$ 1,0 miliar); Korea Selatan (US$ 0,9 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar); dan Swiss (US$ 0,5 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada Triwulan I Tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 105,3 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 114,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 2,7% dan peningkatan investasi di Luar Jawa sebesar 11,7%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I Tahun 2021 mencapai 311.793 orang yang berasal dari proyek PMDN sebanyak 165.630 orang dan proyek PMA sebanyak 146.163 orang.

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2021 adalah: a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 52,4 triliun (23,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 31,6 triliun dan PMA sebesar US$ 1,4 miliar. b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 105,3 triliun (47,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 50,8 triliun dan PMA sebesar US$ 3,7 miliar. c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 13,6 triliun (6,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 10,0 triliun dan PMA sebesar US$ 0,2 miliar d.

Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 27,3 triliun (12,4%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 8,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar. e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 7,6 triliun (3,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 5,2 triliun dan PMA sebesar US$ 0,2 miliar. loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 13,5 triliun (6,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 1,7 triliun dan PMA sebesar US$ 0,8 miliar.

Batang, 21 April 2021 – Dalam kunjungan ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah siang ini (21/4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakinkan kesiapan KIT Batang untuk menerima investor mulai bulan depan. Kepala BKPM bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, serta jajaran direksi PTPN dan PT PP mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau pengerjaan KIT Batang sebagai lokasi tujuan investasi.

Tujuannya hanya satu yaitu untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi sebesar-besarnya tenaga kerja Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil selalu mempromosikan KIT Batang kepada para investor karena memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya fasilitas infrastruktur yang menghasilkan konektivitas tinggi dan harga tanah yang sangat kompetitif.

“Saya selalu sampaikan kepada para calon investor untuk membangun usahanya di KIT Batang. Kawasan ini disiapkan oleh pemerintah dengan serius, termasuk segala fasilitas infrastrukturnya. Investor tinggal datang bawa modal dan teknologi. BKPM yang akan urus izin-izinnya nanti,” ucap Bahlil.

Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, bulan depan akan ada satu perusahaan produsen kaca asal Korea Selatan KCC Glass Corporation yang akan melakukan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut di KIT Batang.

KCC menempati lahan seluas 49 ha, dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun serta perkiraan penyerapan tenaga kerja 1.300 orang. KCC akan memproduksi kaca untuk arsitektur dan otomotif yang 80% hasil produksinya akan diekspor.

“Alhamdulillah bulan depan sudah ada satu perusahaan yang akan groundbreaking di sini (KIT Batang). Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau akan terus pantau itu.

Selanjutnya kami berharap setelah tahap I pembangunan selesai, akan semakin banyak investor yang hadir di sini. Sahabat saya, Bupati Batang juga komitmen akan bantu,” imbuh Bahlil. Bupati Batang Wihaji menyampaikan potensi penyerapan tenaga kerja dari pembangunan KIT Batang fase pertama ini mencapai 4.300 orang. Angka ini belum termasuk turunannya, seperti petugas keamanan, kebersihan, dan lain-lain.

Wihaji menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memiliki kavling seluas 25 ha yang akan digunakan sebagai Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) untuk UMKM, yang akan menjadi supply chain untuk kebutuhan industri besar yang ada. “Ini semangatnya cipta lapangan kerja. Jadi dengan munculnya berbagai industri, nanti akan menciptakan lapangan kerja baru untuk warga Batang maupun warga di sekitar Batang.

Saya kira manfaatnya untuk warga negara Indonesia seluruhnya dan saling menguntungkan,” ucap Wihaji kepada rekan-rekan media. KIT Batang diresmikan langsung oleh Presiden pada 30 Juni 2020 lalu.

Kawasan ini merupakan percontohan kerja sama pemerintah dan BUMN untuk menghadirkan lokasi investasi yang berdaya saing tinggi. Peruntukan KIT Batang dialokasikan 60% untuk industri dan 40% lainnya ditujukan bagi fasilitas umum dan kawasan hijau. Pembangunan infrastruktur dasar di KIT Batang diperkirakan selesai sesuai dengan rencana yaitu bulan Mei 2021.

Selanjutnya, Grand Batang City akan siap menerima tenant (penyewa) yang akan masuk berinvestasi. (*) Bontang, 16 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendukung rencana PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya, PT Pupuk Kaltim, untuk membangun pabrik pupuk di Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam kunjungan kerjanya ke PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (16/4). Bahlil diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan dukungannya dalam upaya PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kaltim melakukan ekspansi bisnis.

Lebih lanjut Bahlil juga menegaskan bahwa kehadiran loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pupuk di Papua Barat merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Nah khusus untuk di Papua, saya yang akan turun langsung.

Karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Jadi pupuk ini jangan dianggap main-main. Nilainya bukan hanya bisnis, tapi nilai pengabdian, nilai pemerataan. Nilainya adalah kebersamaan. Apalagi kebutuhan pupuk nasional masih di atas kapasitas produksi nasional," ujar Bahlil.

Terkait dengan perizinan investasi, Bahlil menekankan bahwa BKPM akan membantu sepenuhnya PT Pupuk Kaltim dalam mengurus izin-izin yang diperlukan, termasuk insentif fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance.

Ini ditujukan agar proyek perluasan tersebut berjalan dengan baik. “Saya janji sama Pak Dirut, urusan ekspansi nanti, izinnya semua diurus di BKPM. Pemerintah dan BUMN atau perusahaan harus kolaborasi. Karena kalau menahan izin, itu berarti menahan penciptaan lapangan pekerjaan, menahan sumber pendapatan negara, sama juga menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan menahan perbaikan peringkat kemudahan berusaha kita di mata dunia internasional,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya BKPM atas bantuan yang diberikan selama ini. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami.

Terus terang saja kami tidak pernah merasakan hambatan apapun dari pihak BKPM. Semua mendukung,” ungkap Bakir. Selanjutnya, Bakir menyatakan siap menjalankan pengembangan kawasan di Papua Barat sebagai bagian dari upaya pengembangan perusahaan.

Adapun proyek pengembangan di Papua Barat ini adalah proyek pendirian pabrik pupuk urea, amoniak, dan juga methanol. Bakir juga menjelaskan bahwa proyek besar ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah, antara lain dukungan harga gas yang kompetitif dengan alokasi yang mencukupi, tax holiday, serta penentuan lokasi di Kawasan BP Tangguh.

Lokasi proyek yang berada di Papua Barat ini merupakan salah satu kontribusi Pupuk Indonesia dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Indonesia Timur.

"Selain itu, saat ini kami juga tengah memulai proyek pabrik amoniak-urea Pusri 3B di Palembang, yang kami harapkan beroperasi pada tahun 2024," tambah Bakir. Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menegaskan pihaknya siap menjadi pelaksana proyek di Papua Barat. PT Pupuk Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk mencari format yang paling pas dalam mengembangkan pabrik di Bintuni.

"Kami berharap dukungan, sehingga program investasi yang sudah direncanakan ini dapat terlaksana," tutupnya. PT Pupuk Kaltim resmi berdiri pada tanggal 7 Desember 1977. PT Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan luas 443 hektar. Saat ini PT Pupuk Kaltim telah memiliki 5 pabrik urea berkapasitas 3,4 ton per tahun, 5 pabrik amonia berkapasitas 2,7 juta ton per tahun dan pabrik NPK berkapasitas 350.000 ton per tahun.

(*) Jakarta, 13 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Proyek Peleburan Tembaga. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan President ENFI Liu Cheng melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara daring pada Senin siang (12/4). Dalam sambutannya, Bahlil menyambut baik dan mengapresiasi China ENFI atas minat investasinya di industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Bahlil berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. “Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyatakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung rencana investasi tersebut dan menjamin ketersediaan suplai bahan baku yang akan disediakan oleh PT Freeport Indonesia sebanyak minimal 800.000 ton/ tahun.

Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor Indonesia ke dunia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif turut menyatakan dukungannya atas kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut.

Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Arifin, pengelolaan usaha pertambangan, termasuk pengelolaan mineral ini memiliki ciri modal yang padat, teknologi tinggi, dan adanya ketidakpastian. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang sangat mendalam, sehingga keekonomiannya dapat terhitung secara baik.

“Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh BKPM dengan ENFI, kami harap dapat memberikan nilai tambah pembangunan fasilitas pemurnian tembaga yang kompetitif di Indonesia, pengelolaan industri berbasis tembaga lebih berkembang, dan mendorong industri lain demi kesejahteraan masyarakat,” kata Arifin. Liu Cheng selaku Presiden China ENFI menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini.

Ke depannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. "Kami sangat bangga bisa terjun di proyek ini. Terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, terutama BKPM, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan preliminary study agar proyek bisa cepat selesai. Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng. Menindaklanjuti nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk tim kecil dari pihak pemerintah Indonesia dan China ENFI. China ENFI akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pembahasan teknis atas kelanjutan proyek.

ENFI merupakan perusahaan milik negara teregister di Beijing, Republik Rakyat Cina, dan merupakan anak perusahaan dari MCC Group dalam usaha penyediaan teknologi smelter, pembangunan industri smelter, khususnya tembaga, nikel, aluminium, dan logam non besi lainnya. BKPM dan ENFI akan bekerja sama untuk membantu dan mendukung rencana investasi dan pembangunan peleburan tembaga di Indonesia. Kapasitas peleburan tembaga yaitu Katoda Tembaga 400.000 ton per tahun yang akan dibagi menjadi dua tahap.

Dalam proyek ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan lokal Indonesia sebagai mitra strategis yaitu PT Freeport Indonesia dan MIND ID.(*) Jakarta, 13 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Proyek Peleburan Tembaga.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan President ENFI Liu Cheng melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara daring pada Senin siang (12/4). Dalam sambutannya, Bahlil menyambut baik dan mengapresiasi China ENFI atas minat investasinya di industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bahlil berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyatakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung rencana investasi tersebut dan menjamin ketersediaan suplai bahan baku yang akan disediakan oleh PT Freeport Indonesia sebanyak minimal 800.000 ton/ tahun.

Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor Indonesia ke dunia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif turut menyatakan dukungannya atas kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut. Kebijakan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No.

3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Arifin, pengelolaan usaha pertambangan, termasuk pengelolaan mineral ini memiliki ciri modal yang padat, teknologi tinggi, dan adanya ketidakpastian. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang sangat mendalam, sehingga keekonomiannya dapat terhitung secara baik. “Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh BKPM dengan ENFI, kami harap dapat memberikan nilai tambah pembangunan fasilitas pemurnian tembaga yang kompetitif di Indonesia, pengelolaan industri berbasis tembaga lebih berkembang, dan mendorong industri lain demi kesejahteraan masyarakat,” kata Arifin.

Liu Cheng selaku Presiden China ENFI menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini. Ke depannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. "Kami sangat bangga bisa terjun di proyek ini. Terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, terutama BKPM, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN. Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan preliminary study agar proyek bisa cepat selesai.

Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng. Menindaklanjuti nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk tim kecil dari pihak pemerintah Indonesia dan China ENFI. China ENFI akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pembahasan teknis atas kelanjutan proyek. ENFI merupakan perusahaan milik negara teregister di Beijing, Republik Rakyat Cina, dan merupakan anak perusahaan dari MCC Group dalam usaha penyediaan teknologi smelter, pembangunan industri smelter, khususnya tembaga, nikel, aluminium, dan logam non besi lainnya.

BKPM dan ENFI akan bekerja sama untuk membantu dan mendukung rencana investasi dan pembangunan peleburan tembaga di Indonesia. Kapasitas peleburan tembaga yaitu Katoda Tembaga 400.000 ton per tahun yang akan dibagi menjadi dua tahap. Dalam proyek ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan lokal Indonesia sebagai mitra strategis yaitu PT Freeport Indonesia dan MIND ID.

(*) Surakarta, 10 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan sosialisasi kepada pemerintah daerah se-Jawa loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dilakukan secara hibrid (luring dan daring) di Surakarta, Jawa Tengah hari Jumat (9/4). Kegiatan dengan tema Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian/Lembaga (K/L) ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) No.

42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Daerah. Bahlil menjelaskan kepada seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Sekretariat Daerah (Sekda) bahwa BKPM diberikan tanggung jawab sebagai koordinator untuk menilai kinerja Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, khususnya tentang pelayanan perizinan berusaha.

“Penilaian ini juga melibatkan dari sektor swasta, HIPMI, agar kita mendapat pandangan dari pihak luar, apakah yang kita kerjakan sudah betul atau belum. Selain itu, juga melibatkan aparat hukum yaitu KPK. Jadi ini betul-betul independen dan sangat transparan,” tambah Bahlil. Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HIPMI ini mengajak untuk berkolaborasi dan proaktif dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang terbaik, sehingga loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dapat merealisasikan investasinya dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Khusus soal Pulau Jawa, Bahlil mengingatkan bahwa suplai konsumsi nasional didominasi oleh pulau terpadat di Indonesia ini, yaitu sekitar 70 persen. Ini perlu direspon dengan penataan yang baik untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. “Saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk dapat layani pengusaha ini dengan baik.

Mohon bantuan agar UMKM diurus. Jangan kita urus yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga kita urus sekarang. Izin-izin juga saya harap untuk dipercepat. Kalau kita menahan izin pelaku usaha itu sama dengan menahan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, dan laju pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir secara daring menyampaikan dukungan kepada BKPM terkait penilaian kinerja DPMPTSP dan pemerintah daerah. Menurut Ganjar, investasi mudah, murah, tuntas, dan cepat menjadi satu nilai pelayanan untuk kepuasan publik dan para investor yang akan masuk berinvestasi.

“Saya ucapkan terima kasih kalau DPMPTSP dinilai. Saya kira ini cara dan terobosan yg menarik dan melibatkan publik, maka fair. Kalau memang kita enggak perform kita angkat tangan saja. Siap salah. Kita memang tidak perform, kita buruk dan kita akan perbaiki. Daripada kemudian nanti kita bungkus dengan kalimat yg seolah-olah itu everything is OK,” ucap Ganjar dalam sambutannya. Ganjar mengarahkan kepada seluruh DPMPTSP untuk membentuk task force dan melakukan sistem jemput bola untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik bagi investor.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan di seluruh Indonesia. Sebelumnya BKPM telah mengadakan sosialisasi secara hibrid di 4 (empat) kota, yaitu Medan (wilayah Sumatra), Jayapura (wilayah Papua dan Papua Barat), Makassar (wilayah Sulawesi dan Kalimantan), dan Bali (wilayah Bali, NTB, NTT).

Penilaian kinerja merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemerintah Daerah, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

(*) Purwakarta, 7 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan perluasan pabrik PT.

Indorama Synthetics yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nilai investasi dari perluasan investasi ini sebesar Rp510 milyar, dengan cakupan produksi berupa benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, rayon, dan campurannya. Dalam peresmian tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan investasi tetap terus berjalan.

“Kehadiran kita hari ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan sekalipun di era pandemi COVID-19 bahwa industri-industri tetap berjalan. Khusus untuk Indorama, memang dia melakukan program ekspansi terhadap industrinya karena mereka sudah menguasai pasar dunia,” ucap Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa investasi tersebut telah diberi insentif fiskal oleh pemerintah sehingga harus dapat memberikan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut yang luas bagi masyarakat sekitar lokasi investasinya.

“Mereka mengajukan insentif fiskal berupa Tax Allowance dan sudah saya kasih. Hari ini kehadiran kita untuk memastikan bahwa itu berjalan dan alhamdulillah kita harus beri apresiasi bahwa Indorama ini salah satu perusahaan yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam rangka bagaimana memastikan kelestarian lingkungan, kegiatan vokasi untuk masyarakat, penyerapan tenaga kerja berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah,” ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Indorama yang diwakili oleh Saurabh Mishra selaku President Director PT Indorama Synthetics menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selalu diberikan oleh BKPM. “Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kepala BKPM yang sudah menyempatkan hadir di sini walaupun dengan kesibukan yang ada.

Kami merasa termotivasi dan merasa senang karena mendapat dukungan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pemerintah,” jelas Mishra. PT. Indorama Synthetics didirikan pada tahun 1975 dan mulai melakukan produksi secara komersial pada tahun 1976 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang secara terus menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis spun yarn dan menambah produksi pembuatan polyester.

Polyester adalah bahan baku yang digunakan untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, mulai dari kaos, baju kemeja, jas, dan lain sebagainya. Selain itu juga umum digunakan untuk kebutuhan selain pakaian, seperti pada furniture, industri otomotif, dan perkakas rumah tangga. PT Indorama Synthetics merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia ke Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Timur Tengah.(*) Purwakarta, 7 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan perluasan pabrik PT.

Indorama Synthetics yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nilai investasi dari perluasan investasi ini sebesar Rp510 milyar, dengan cakupan produksi berupa benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, rayon, dan campurannya.

Dalam peresmian tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan investasi tetap terus berjalan. “Kehadiran kita hari ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan sekalipun di era pandemi COVID-19 bahwa industri-industri tetap berjalan. Khusus untuk Indorama, memang dia melakukan program ekspansi terhadap industrinya karena mereka sudah menguasai pasar dunia,” ucap Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa investasi tersebut telah diberi insentif fiskal oleh pemerintah sehingga harus dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar lokasi investasinya.

“Mereka mengajukan insentif fiskal berupa Tax Allowance dan sudah saya kasih. Hari ini kehadiran kita untuk memastikan bahwa itu berjalan dan alhamdulillah kita harus beri apresiasi bahwa Indorama ini salah satu perusahaan yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam rangka bagaimana memastikan kelestarian lingkungan, kegiatan vokasi untuk masyarakat, penyerapan tenaga kerja berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah,” ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Indorama yang diwakili oleh Saurabh Mishra selaku President Director PT Indorama Synthetics menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selalu diberikan oleh BKPM.

“Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kepala BKPM yang sudah menyempatkan hadir di sini walaupun dengan kesibukan yang ada. Kami merasa termotivasi dan merasa senang karena mendapat dukungan dari pemerintah,” jelas Mishra.

PT. Indorama Synthetics didirikan pada tahun 1975 dan mulai melakukan produksi secara komersial pada tahun 1976 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang secara terus menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis spun yarn dan menambah produksi pembuatan polyester.

Polyester adalah bahan baku yang digunakan untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, mulai dari kaos, baju kemeja, jas, dan lain sebagainya. Selain itu juga umum digunakan untuk kebutuhan selain pakaian, seperti pada furniture, industri otomotif, dan perkakas rumah tangga. PT Indorama Synthetics merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia ke Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Timur Tengah.

(*) Maluku, 6 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir menjadi pembicara pada kuliah umum di STP - STKIP Hatta Sjahrir di Banda Naira, Maluku belum lama ini. Di hadapan 150 mahasiswa, Bahlil menceritakan bahwa dirinya lahir di Banda, Maluku dan sempat menempuh sekolah dasar di Banda, sebelum akhirnya pindah ke Papua.

“44 tahun lalu, seorang bayi laki-laki lahir di Desa Gunung Api Utara, di kampung Batu Angus. Bayi tersebut menyelesaikan sekolah dasar di Banda, lanjut ikut orang tua di Papua. Bertransformasi dari hidup susah, pernah menjadi kondektur dan sopir angkot, lalu bisa menjadi Ketua Umum HIPMI, yang baru kali itu berasal dari Timur. Kini, 44 tahun kemudian, dipercaya oleh Bapak Presiden untuk mengemban amanah menjadi Kepala BKPM.

Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan,” jelas Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa kualitas mahasiswa diuji dalam 3 (tiga) hal yaitu profesionalisme, intelektualitas, dan ilmuwan. Profesionalisme diukur dari kemampuan spesifik yaitu dari ilmu yang ditekuni. Intelektualitas yaitu kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu seperti politik, hukum, sosial, dan lainnya.

Ilmuwan adalah bagaimana mempunyai tingkat kemampuan untuk mentransfer ilmunya kepada orang lain. “Profesionalisme, intelektualitas, dan ilmuwan itu loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut diraih jika mahasiswa betul-betul berpikir, bekerja, dan belajar.

Jangan hanya menjadi mahasiswa yang kutu buku saja, tapi harus aktif juga di organisasi. Ilmu negosiasi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut didapatkan melalui organisasi, tidak diajarkan di kampus,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan ini, Bahlil mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha yang sukses karena saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pekerjaan.

Pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 dan lulusan perguruan tinggi yang bercita-cita menjadi karyawan atau Pegawai Negeri Sipil menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. “Mulai sekarang harus berpikir jadi entrepreneur, menjadi pengusaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Saya yakin kalian bisa. Itu bukan hal yang mustahil. Tidak perlu takut. Ada yang mengatakan kalau mau jadi pengusaha, harus anak orang kaya, anak pejabat, atau anak yang tinggal di Jakarta. Namun, Bapak dan Ibu saya bukan orang Jakarta, bukan juga pejabat dan bukan dari keluarga yang kaya. Ketika SD, saya harus pikul kelapa dari gunung api untuk membiayai uang sekolah saya.

Ketika saya melanjutkan sekolah ke Papua, saya berjualan kue dari rumah ke rumah, dari hasil yang Ibu saya buat. Saya juga pernah menjual koran, menjadi kondektur dan sopir angkot. Tapi saya tidak pernah malu,” ungkap Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa menjadi pengusaha bukan merupakan hal yang susah. Yang perlu dilakukan adalah fokus, kerja keras, dan membuat jaringan seluas-luasnya.

“Yang dibutuhkan untuk modal sekarang bukan uang tapi cara berpikir. Bangun ide dan gagasan, bangun jaringan, cari investor, klop. Seorang mahasiswa yang hebat itu bagaimana ia mampu mengajak orang lain untuk mengikuti pemikirannya. Itu baru top. Saya mempunyai harapan besar kepada adik-adik semua untuk bisa bangkit, berdiri tegak bersama seluruh generasi muda yang ada di bangsa ini.

Kalian tidak boleh minder. Banda jauh sebelumnya telah melahirkan orang-orang hebat dan memproses menjadi pendiri bangsa. Bung Hatta dan Bung Sjahrir, sudah ada sejak dahulu. Mereka founding fathers dari negara ini.

Sekarang kita tinggal melanjutkan,” tegas Bahlil. Banda Neira atau Banda Naira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Maluku. Banda Neira pernah menjadi pusat perdagangan pala dan fuli (bunga pala) dunia, karena Banda adalah satu-satunya sumber rempah-rempah yang bernilai tinggi.

Banda Neira erat kaitannya dengan pertukaran Pulau Run dengan Nieuw Amsterdam (Manhattan, sebuah pulau yang kini adalah bagian dari New York) yang tertuang dalam Treaty of Breda antara Inggris dengan Belanda.

Pulau ini juga terkenal sebagai tempat pembuangan tahanan politik pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Beberapa tokoh perjuangan nasional yang pernah merasakan tinggal di pulau ini di antaranya Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Cipto Mangunkusumo. (*) Kendari, 1 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) di Kabupaten Konawe Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu siang (31/3).

Didirikan sejak tahun 2013 lalu, PT BSI merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya dengan realisasi investasi sebesar USD23 juta. Selama 2 (dua) tahun terakhir ini, PT BSI berhenti berproduksi karena menghadapi kendala terkait inefisiensi produksi. Selama ini perusahaan menggunakan kokas batu bara sebagai bahan bakar produksi.

Ke depan agar lebih efisien, PT BSI akan mengubah teknologi dari Blast Furnace menjadi Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) dengan rencana investasi USD 110 juta. Dalam kunjungannya, Bahlil menyampaikan bahwa dengan perubahan teknologi menggunakan RKEF tersebut, maka perusahaan akan lebih efisien dalam produksinya. Investasi yang dijalankan PT BSI dapat diadopsi oleh para investor lokal dengan investasi tidak terlalu besar serta penggunaan teknologi yang tidak terlalu rumit.

“Nah sekarang kan banyak anak-anak Sultra atau kita yang ada di indonesia ini enggak ingin membangun smelter. Ini prospek soalnya. Bisa kita mengadopsi yg kayak gini.

Saya lihat kokas ya masalahnya. Kokas diubah ke listrik. Jadi masalah besarnya di situ saja. Ketika terjadi perpindahan, efisiensi pasti akan terjadi,” ucap Bahlil dalam keterangannya. Kendala lain yang dihadapi oleh PT BSI adalah rencana pembangunan Kawasan Industri (KI) seluas 1.400 Ha melalui afiliasinya PT.

Tinanggea Kawasan Industri, di mana kawasan tersebut saat ini tidak termasuk dalam peruntukan industri. “Tinggal tata ruangnya yang ada sedikit masalah. Tapi kita minta sama mereka, kalau sudah jadi PT BSI harus menggandeng pengusaha lokal. Kalau tidak, mungkin Bupati akan berpikir dua kali untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diubah,” ucap Bahlil. Kepala BKPM menegaskan kembali bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah, tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ada ruang kolaborasi untuk pelaku usaha di daerah agar bisa naik kelas.

“Jangan A sampai Z dikelola oleh perusahaan, enggak boleh. Harus melibatkan anak-anak daerah. Tapi anak daerah yang profesional, yang memenuhi syarat. Jangan anak daerah yang modal proposal,” tambah Bahlil. Dalam melakukan pengawalan investasi, BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi perusahaan jika menghadapi kendala, sehingga perusahaan dapat loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut rencana investasinya dengan lancar di Indonesia serta memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Tekad kita cuma satu. Bagaimana kita dorong yang tidak efisien, kita buat efisien. Yang mangkrak kita jalankan. Yang belum jalan, kita berikan izin. Semata-mata kita lakukan untuk penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi,” tutup Bahlil. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT BSI An Sudarno menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala BKPM, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pj Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya ke lokasi smelter PT BSI di Kecamatan Tinanggea.

“Terima kasih atas dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor. Kami harap akan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Kawasan Indsutri kami nantinya,” ujar An Sudarno. (*) Jakarta, 15 Februari 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Penanaman Modal dan Layanan Jasa Perbankan bagi Penanam Modal.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Senin siang (15/2). Sebelumnya BKPM dan BNI pernah membuat kerja sama serupa di tahun 2013 yang bertujuan untuk memfasilitasi masuknya investor ke Indonesia.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Nota Kesepahaman yang dibuat kali ini untuk memperbarui kerja sama antar kedua instansi, mengingat sudah banyak perkembangan iklim investasi yang terjadi di Indonesia, di antaranya proses perizinan berusaha yang sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) serta hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk memberikan kemudahan berusaha.

Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, BKPM terus berkomitmen memfasilitasi para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di samping itu, BKPM juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemitraan antara investor besar dengan pengusaha nasional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah investasinya. “Kita dapat berkolaborasi tidak hanya untuk mempromosikan investasi kepada investor besar untuk masuk ke Indonesia, tetapi juga mempromosikan investasi Indonesia ke luar negeri.

Harapannya agar pengusaha nasional tidak hanya jago kandang, tetapi dapat menjadi pemain global yang diperhitungkan di luar negeri. Di sini peran kolaborasi antara BKPM dan BNI untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Bahlil. Royke Tumilaar mengatakan, melalui jaringan kantor cabang, baik dalam maupun luar negeri yang dimilikinya, BNI dapat memberikan informasi mengenai peran, fasilitas, dan edukasi terkait dengan peluang penanaman modal bagi para penanam modal.

Setelahnya, BNI dapat memfasilitasi transaksi para penanam modal melalui layanan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh para penanam modal. "Kerja sama ini akan memudahkan baik penanam modal asing yang datang ke Indonesia, maupun penanam modal Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di luar negeri. Selain itu, BNI dan BKPM akan memberikan edukasi melalui seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi atau delegasi instansi pemerintah negara loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut penanam modal," ungkap Royke.

Nota Kesepahaman antara BKPM dan BNI mencakup pemberian informasi mengenai peran, fasilitasi, dan edukasi terkait peluang penanaman modal; transaksi dan jasa perbankan lainnya yang diperlukan para penanam modal; memfasilitasi baik penanam modal asing yang datang ke Indonesia maupun penanam modal Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di luar negeri; kerja sama dalam penyusunan, pengadaan informasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri; serta kerja sama dalam promosi dan pengembangan pelayanan perbankan yang disediakan oleh BNI.

(*) Jakarta, 11 Februari 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu sore (10/2).

Bahlil menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama yang dilakukan dengan HIPMI. Menurut Bahlil, poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam memberikan pelayanan investasi.

Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penundaan Dana Alokasi Umum daerah. Saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah.

Selanjutnya akan dibentuk Tim Independen dari BKPM, untuk menghindari terjadinya nepotisme. “Saya minta kepada HIPMI, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen.

Kalau bagus silahkan pakai HIPMI. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” tegas Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019.

Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 57-60%, sedangkan investasi sebesar 30%. Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.

“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Mardani H.

Maming menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPM atas kerja sama yang dilakukan. Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Maming, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.

“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing, hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, sehingga bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Maming dalam sambutannya. (*) Jakarta, 5 Februari 2021 – Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mendorong Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) serta kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor perikanan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono melakukan peninjauan langsung ke Maluku pada Jumat pagi (5/2). Agenda utama para anggota Kabinet Indonesia Maju ini terkait dengan rencana pembangunan kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan sinkronisasi persiapan infrastruktur, baik dari pelabuhan perikanan maupun kawasan perindustriannya.

Bahlil menjelaskan pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak boleh lama-lama, harus action cepat. Ditargetkan pada tahun 2023, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, bahkan tenant-tenant untuk industrinya sudah bisa berjalan. Untuk perizinan terkait dengan urusan ini, terutama perizinan pusat, kami dari BKPM akan membantu penuh, sehingga percepatan dapat dilakukan,” tambah Bahlil dalam keterangannya saat konferensi pers bersama di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN.

Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta.

Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini. Selamat untuk Maluku,” ujar Budi. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono optimistis bahwa nantinya perekonomian di Maluku dapat tumbuh seiring dengan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan dan biota kelautan melalui rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang modern.

“Untuk penyediaan sarana pelabuhan, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenhub, perizinan investasi jadi tugas dan tanggung jawabannya BKPM.

Perizinan wilayah tentu di sini ada Bapak Gubernur. Kami mempersiapkan dari aspek ekonominya, di mana ekonominya adalah ikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biota laut. Mohon dukungan dari rekan-rekan media, agar pembangunan ekonomi Timur ini bisa dilaksanakan,” jelas Trenggono. Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya kepada Presiden dan pemerintah pusat.

Saat ini telah dilakukan peninjauan di 3 alternatif lokasi yang akan diputuskan salah satunya dalam waktu dekat. “Ini kami sambil cek lokasi dan ternyata masih ada 3 alternatif lokasi yang sudah kami lihat semua.

Setelah ini kami akan berembuk lagi untuk mencari mana yang terbaik. Sudah ada bayangan, namun kami belum menentukan. Kami juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan, bagaimana untuk pembebasan lahan selanjutnya,” ujar Murad. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Ambon, Maluku ini ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 nanti.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut. (*) Jakarta, 25 Januari 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi sebesar Rp214,7 triliun pada triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2020, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut 3,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu.

Capaian tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 294.780 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada periode ini, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp111,1 triliun (51,7%), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp103,6 triliun (48,3%).

Secara kumulatif, pencapaian realisasi investasi tahun 2020 (Januari-Desember) berhasil mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun. Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi PMDN mencapai Rp413,5 triliun (50,1%), sedangkan PMA sebesar Rp412,8 triliun (49,9%). Perolehan pada tahun 2020 tersebut mampu menyerap hingga 1.156.361 TKI dengan total 153.349 proyek investasi.

“Alhamdulillah, atas kerja keras teman-teman BKPM, walaupun kondisi perekonomian nasional sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, target investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun bisa kita capai. Ada kenaikan sekitar 9 triliun. Kita lihat di sini, PMDN berkontribusi lebih besar dibandingkan PMA.

Di era pandemi COVID-19, peran PMDN sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi. Jadi BKPM tidak hanya urus investor asing saja. Lima tahun terakhir investasi kita sudah mulai berimbang antara PMA dengan PMDN,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Senin (25/1) di Kantor BKPM, Jakarta.

Tercatat persebaran investasi pada triwulan IV tahun 2020 di luar Pulau Jawa mencapai Rp113,4 triliun (52,8%), melebihi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp101,3 triliun (47,2%).

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Sedangkan, untuk periode sepanjang tahun 2020, realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp417,5 triliun (50,5%) lebih besar dibandingkan di Jawa sebesar Rp408,8 triliun (49,5%). “Ini adalah sebuah bukti bahwa investor dalam dan luar negeri tidak lagi menjadikan Jawa sebagai alternatif satu-satunya. Ke depan, dalam rangka hilirisasi dan transformasi ekonomi, luar Jawa akan berkembang. Kami membuka semuanya dan memberikan insentif lebih baik.

Karena esensinya, pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi lebih penting lagi pemerataan,” jelas Bahlil. Bahlil menegaskan kembali salah satu syarat mutlak bagi investor melakukan investasi adalah infrastruktur yang memadai.

Investasi berkualitas semakin merata ke luar Pulau Jawa, dimana Investor tidak hanya berpusat di Jawa. Pada periode triwulan IV 2020 ini, sektor yang paling berkontribusi masih didominasi oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp36,4 triliun (17,0%).

Adapun realisasi investasi terbesar berada di provinsi Jawa Barat yaitu mencapai Rp34,1 triliun (15,9%). “Namun, yang menarik adalah teman-teman investor asing lebih ke Maluku Utara dan wilayah Timur lainnya. Ini mencerminkan bahwa investor asing sudah mulai nyaman berinvestasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dijamah secara maksimal,” ungkap Bahlil.

Secara akumulatif data realisasi investasi sepanjang tahun 2020, provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi favorit untuk berinvestasi dengan total realisasi investasi sebesar Rp120,4 triliun (14,6%). Sedangkan, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi tetap mendominasi dengan capaian sebesar Rp144,8 triliun (17,5%). Sementara Singapura yang merupakan negara hub bagi investor asing, masih menjadi negara asal terbesar realisasi investasi PMA yaitu US$9,8 miliar (34,1%).

Terkait dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan, Bahlil menyampaikan bahwa awalnya target realisasi investasi tahun 2021 sesuai ketetapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yaitu Rp855,8 triliun. Akan tetapi, arahan Presiden Jokowi agar BKPM dapat mencapai target realisasi investasi sebesar Rp900 triliun pada tahun ini.

“Kami harus loyal dan taat menjalankan perintah Komandan. Jadi kita jalankan dengan strategi komunikasi dengan investor agar bisa realisasi. Kita melakukan konsep “tiba saat tiba akal”. Karena tidak ada rujukan buku di kampus manapun yang menjadi acuan mengelola pemerintahan khususnya investasi di tengah pandemi COVID-19,” ucap Bahlil menjawab pertanyaan dari rekan media.

(*) Download lampiran di bawah ini untuk melihat laporan lengkap mengenai investasi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Jakarta, 20 Januari 2021 – Kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas. Hal ini juga merupakan arahan khusus Presiden Republik Indonesia Joko Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan di berbagai kesempatan.

Melalui program kemitraan tersebut, diharapkan UMKM dapat “naik kelas” dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif. Dari 196 UMKM yang ikut dalam program kemitraan, mayoritas didominasi oleh sektor jasa (41%).

Kemudian sektor lainnya yaitu penyedia makanan dan minuman (27%), logistik (14%), penyedia ATK dan seragam (9%), bahan baku bangunan (6%), distribusi (2%), dan inventaris kantor (1%).

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Sementara dari sebarannya, lokasi wilayah UMKM hampir berimbang, yaitu 57,1% berlokasi di pulau Jawa dan 42,9% berlokasi di luar pulau Jawa. “Ini langkah awal. Semoga program ini bisa kita jalankan secara konsisten dan terus ada peningkatan. Tidak lain agar pemerataan pertumbuhan ekonomi jadi semakin baik. Ini penting untuk kita kembangkan dalam wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyampaikan bahwa program kemitraan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pasal 90 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi.

Ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk di negara kita yang tidak melibatkan anak-anak daerah dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah dan nasional,” tegas Bahlil.

Salah satu peserta program kemitraan yaitu UD Anggun Tani asal Buleleng, Bali. Di masa pandemi ini, kegiatan usahanya menurun karena berkurangnya kegiatan operasional pasar, terutama akibatnya menurunnya sektor pariwisata di Bali. “Di masa pandemi ini, hasil sayuran kami sangat berlimpah karena tidak ada pasar, sehingga kami tidak bisa jual. Dengan adanya program kemitraan dari BKPM, saya bisa membuat produk lebih tinggi nilainya sehingga kita terbantu,” loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pengelola UD Anggun Tani Ketut Sudiarta.

Sementara, salah satu perwakilan PMDN yaitu PT Pan Brothers menggandeng 13 UMKM untuk mendukung usahanya. Mulai dari pengadaan tenaga kerja, pemasok barang material, pemasok makanan hingga pemasok bahan baku. “Kami berharap program ini benar-benar nyata dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, terutama percepatan ekonomi,” ujar Vice CEO PT Pan Brothers Anne Patricia.

Kerja sama kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM telah ditandatangani dan dihadiri secara daring oleh Presiden RI Joko Widodo Senin pagi (18/1). Dalam program ini, BKPM telah berhasil mewujudkan kolaborasi kemitraan antara 56 Usaha Besar yang terdiri dari 29 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 27 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi nilai kerja sama kemitraan tersebut mencapai Rp1,5 triliun. loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Jakarta, 17 Januari 2021 – Mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar naik kelas adalah fokus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dua dari enam KPI (Key Performance Indicator) BKPM terkait dengan UMKM, yaitu mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek; serta mendorong peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), khususnya UMKM. Untuk mewujudkan target tersebut, BKPM memfasilitasi kerja sama antara usaha besar dengan UMKM. Program ini diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing, dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.

“Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dengan UMKM-UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis kepada media hari ini (17/1). Acara Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM akan dilakukan pada Senin, 18 Januari 2021. Program kemitraan ini mengkolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib “dikawinkan” dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Bahlil menuturkan bahwa kemitraan akan memberikan multiplier effects kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya.

Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas. “Jadi kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta.

Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria. Tidak sembarang UMKM,” jelas Bahlil. Selain dihadiri oleh para perwakilan dari usaha besar dan UMKM, kegiatan ini juga akan diikuti daring oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (*) Jakarta, 8 Januari 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik 13 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKPM di kantor BKPM, Jakarta (6/1).

Pelantikan dilakukan secara khidmat dan dihadiri secara terbatas oleh pejabat BKPM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam arahannya, Kepala BKPM menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ini merupakan pelantikan eselon II terbanyak di BKPM.

Bahlil menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik ini merupakan hasil dari penilaian seleksi yang cukup panjang oleh panitia. “Kita melakukan proses panjang. Alhamdulillah yang dilantik ini adalah hasil dari penilaian panjang. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang dilantik. Baik dari internal yang selama ini sukses berkarya di BKPM, maupun eksternal. Selamat datang ke BKPM dan menyesuaikan dengan baik,” ujar Bahlil. Adapun daftar pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKPM yang baru dilantik, sebagai berikut: 1.

Kukuh Agung Pribadi, SE sebagai Inspektur BKPM 2. Noor Fuad Fitrianto, ST sebagai Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal 3. Moris Nuaimi, SE, MT, MA sebagai Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal 4. Dendy Apriandi, ST sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5.

Anna Nurbani, SE sebagai Direktur Pemberdayaan Usaha, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 6.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Suhartono, SE, MM sebagai Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Ricky Kusmayadi, ST sebagai Direktur Pengembangan Promosi, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 8. Sri Endang Novitasari, SE, MM sebagai Direktur Promosi Sektoral, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 9.

Saribua Siahaan, S.Sos, MM sebagai Direktur Fasilitasi Promosi Daerah, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 10. Cahyo Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, S.Sos, M.A sebagai Direktur Pameran dan Sarana Promosi, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 11.

Dr. Edy Junaedi, S.STP., M.Si sebagai Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal 12. Septiria Christina, S.TP, MAB sebagai Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal 13.

R.R Sri Moertiningroem, SE, MM sebagai Direktur Wilayah III, Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Selanjutnya, Bahlil menekankan perlunya koordinasi yang baik antarkedeputian, sehingga terwujud sistem kerja institusi yang komprehensif.

Selain itu, perlunya kerja sama dan kolaborasi, serta mengacu pada aturan hukum dan mekanisme yang ada. “Jangan buat gerakan tambahan sendiri. Hindari mengutamakan kepentinagn pribadi dan kelompok. Patuhi aturan. Jangan korupsi. Karena BKPM ini kerjanya mengurus pengusaha. Kalau mengurus pengusaha, ada ruang-ruang hampa yang penuh dengan makhluk yang tidak bisa di lihat tapi dapat rasa. Disini menguji integritas kita,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM menyampaikan perspektif kerja tahun 2021 BKPM, yaitu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang terkait pelayanan perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS), serta kegiatan promosi investasi terkait UU CK dan Peraturan Pemerintah (PP) nya. Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi prioritas di tahun ini, yaitu pengurusan izin investasi bagi pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan skala besar, menjadi bagian dari tanggung jawab BKPM.

“Target, output, dan ukuran seberapa maksimalnya implementasi UU CK dilihat dari seberapa banyaknya pengusaha masuk ke Indonesia dan seberapa efektifnya pelayanan kita kepada publik. Jadi kita harus terus melakukan kolaborasi dan integrasi,” ujar Bahlil. (*) Jakarta, 6 Januari 2021 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai 1.519.551 NIB.

Jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mendominasi sebesar 81 persen atau 1.229.417 NIB. Melihat data tersebut, BKPM akan terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan investor terbanyak di Indonesia.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang dialami hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memang mengakibatkan kontraksi perekonomian secara global. Konsumsi dan investasi menjadi dua faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden, BKPM diberi tanggung jawab dalam mengurus investasi di sektor riil (kecuali hulu migas dan jasa keuangan) dan UMKM.

Angka 81 persen NIB Mikro Kecil yang diterbitkan oleh BKPM melalui OSS merupakan sebuah sinyal yang sangat positif. Kegigihan para pelaku UMKM menunjukkan bahwa memang merekalah investor pahlawan ekonomi,” ujar Tina. Tina menambahkan hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Disebutkan dalam pasal 13 pada Bagian Kelima tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

UU CK mengatur perizinan berusaha dengan berbasis risiko. Ke depan, usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Seluruh proses perizinan berusaha akan terpusat secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut usaha. “Kita tahu bahwa UU CK ini merupakan terobosan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Di dalamnya juga diatur bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan penguatan UMKM. Nanti setelah OSS yang baru diterapkan, usaha dengan risiko rendah hanya perlu NIB, tidak perlu izin,” jelas Tina. Berdasarkan data dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, selama periode Januari-Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 1.670.685 IU (Izin Usaha).

Sementara Izin Operasional/Komersial (IOK) yang diterbitkan mencapai 221.275 IOK. Adapun pengajuan IOK tersebut didominasi oleh Perdagangan yaitu sebanyak 31.431 IOK, diikuti oleh Kesehatan 21.816 IOK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 14.565 IOK, Perhubungan 12.446 IOK, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 10.689 IOK.

(*) Jakarta, 5 Januari 2021 – Mengawali tahun 2021 ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya memulihkan dan membangkitkan perekonomian nasional, khususnya melalui investasi. Minggu lalu (30/12), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan secara resmi masuknya investasi senilai USD9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun dari perusahaan LG Energy Solution.

LG Energy Solution bekerja sama dengan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), serta industri prekursor dan katoda. Lokasi yang dipilih untuk pengembangan industri prekursor dan katoda adalah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Begitu pula industri loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut baterainya sedang didalami kemungkinan untuk berinvestasi juga di lokasi tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama investasi ini adalah kolaborasi antara perusahaan asing, konsorsium BUMN, pengusaha nasional, pengusaha nasional di daerah, dan UMKM. Dengan demikian akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, juga secara lokal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

“Dalam kerja sama investasi ini semuanya ikut terlibat. Jadi tidak lagi bicara untuk sendiri-sendiri. Pengusaha lokal dan UMKM harus dilibatkan, karena tujuan investasi yaitu selain percepatan pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan lokasi di KIT Batang merupakan langkah tepat bagi investor.

Pemerintah sudah menyiapkan lahan, sarana dan prasarana infrastrukturnya yang memadai, serta ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan,” jelas Bahlil. Bahlil menuturkan bahwa menurut catatan BKPM, belum ada investasi dengan nilai sebesar ini pasca reformasi di Indonesia.

Hal ini merupakan momentum bagi Indonesia, untuk membangun optimisme di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih dihadapi. Rencana investasi LG disambut dengan antusias oleh Bupati Batang Wihaji. Ia menyatakan optimismenya bahwa investasi LG Energy Solution akan berdampak positif pada perekonomian daerah, menimbulkan multiplier effects, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

“Kami tentunya sangat bersyukur dan pastinya investasi ini bermanfaat untuk warga Batang dan sekitarnya. Dengan datangnya investasi tersebut, insya Allah dapat menyerap tenaga kerja serta membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Indonesia tentunya,” ujar Wihaji.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045. Salah satunya melalui hilirisasi sumber daya alam. Melalui proyek kerja sama investasi ini, Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik.

Baterai listrik merupakan komponen utama mobil listrik, yang dapat mencapai 40% dari total biaya mobil listrik. Dari sisi produksi baterai, biaya material merupakan komponen utama dengan 50-60% dari total biaya baterai.

Pada tahun 2035 nanti, Indonesia mencanangkan untuk memproduksi 4 juta mobil listrik dan 10 juta motor listrik. (*) Jakarta, 30 Desember 2020 – Indonesia akan segera memiliki pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pengembangan industri ini akan dilakukan perusahaan electric vehicle (EV) battery atau baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan LG Energy Solution Ltd yang bekerja sama dengan konsorsium BUMN.

Sebelumnya, LG Energy Solution merupakan bagian dari LG Chem, anak perusahaan dari konglomerasi LG Group. Proyek kerja sama investasi ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Presiden Moon Jae In di Busan pada bulan November 2019 lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya melakukan berbagai pertemuan tindak lanjut dengan pihak LG.

Serangkaian proses negosiasi yang panjang telah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip saling percaya dan bertujuan untuk saling menguntungkan. Hasilnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo. MoU berisi tentang kerjasama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda dengan nilai rencana investasi mencapai USD9,8 miliar.

"MoU menjadi sinyal keseriusan yang sangat tinggi dari pihak LG dan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri baterai terintegrasi. Pada masa pandemi yang begitu penuh tantangan, keberhasilan ini merupakan kepercayaan luar biasa terhadap Indonesia. Nilai investasinya fantastis untuk satu korporasi, yaitu mencapai USD9,8 miliar,” kata Bahlil dalam keterangan persnya pagi ini (30/12).

Kementerian BUMN telah menyiapkan konsorsium MIND ID yang terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara. MIND ID akan berkolaborasi dengan LG. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan investasi ini berjalan dari sisi produksi dan juga memiliki pasar di dalam dan luar negeri. “Investasi LG akan bermitra dengan konsorsium baterai BUMN di seluruh rantai pasok produksi.

Pada pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan studi bersama (joint study) untuk mengukur secara detail kerja sama yang akan dilakukan kedua pihak dari sektor hulu sampai hilirnya,” ujar Erick Thohir. Sebagian proyek nantinya akan berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Kawasan industri seluas 4.300 ha ini merupakan percontohan kerja sama pemerintah dan BUMN dalam menyediakan lahan yang kompetitif dari sisi harga, konektivitas, dan tenaga kerja.

Rencananya, sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik pertama di Indonesia yang sudah lebih dahulu ada dan dalam waktu dekat akan segera memulai tahap produksi. Pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Hilirisasi pertambangan adalah salah satu wujud transformasi tersebut. “Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik, dimana baterai memegang peranan kunci, bisa mencapai 40% dari total biaya untuk membuat sebuah kendaraan listrik,” ujar Bahlil menambahkan.

Dalam realisasi investasi proyek, perusahaan patungan ini akan memprioritaskan bekerjasama dengan pengusaha nasional, pengusaha nasional yang ada di daerah dan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) lokal yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam setiap rantai pasok. Dengan demikian diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional yang berdampak positif bagi daerah. "Jadi, investasi ini akan menjadi model kolaborasi komplet yang melibatkan perusahaan asing dengan reputasi global, BUMN yang mumpuni, dan pelaku ekonomi swasta nasional/daerah yang kuat," tegas Bahlil.

Hal lain yang juga menjadi bagian dari nota kesepahaman adalah memprioritaskan produk lokal untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa proyek investasi raksasa ini akan menyerap sebesar-besarnya Tenaga Kerja Indonesia.

Saat ini negara-negara di dunia telah mencanangkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan pengurangan emisi karbondioksida (CO2) dan pencanangan penerapan kendaraan listrik sebanyak 15-100% dari total kendaraan yang beredar. Diperkirakan pada tahun 2040 terdapat 49 juta unit kendaraan listrik (electric vehicle) atau sekitar 50% dari total permintaan otomotif dunia. Selain itu, beberapa pabrikan mulai mengalihkan lini produksi kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik, yaitu antara 20-50% dari total produksinya.

Adapun target penerapan kendaraan listrik di dunia akan terus meningkat secara bertahap. Dalam rentang tahun 2020-2030, negara-negara Asia akan mulai menerapkannya, antara lain Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (8,75 juta unit kendaraan), Thailand (250 ribu unit kendaraan), Vietnam (100 ribu unit kendaraan), Malaysia (100 ribu unit kendaraan), serta India (55 ribu unit mobil listrik dan 1 juta unit motor listrik). Sementara itu, target penerapan kendaraan listrik Indonesia pada tahun 2035 adalah 4 juta unit mobil listrik dan 10 juta unit motor listrik.

Berdasarkan data BKPM, investasi asal Korea Selatan tahun 2015–triwulan 3 tahun 2020 tercatat sebesar USD8,12 miliar dengan 17 ribu proyek, 3.162 perusahaan dan menyerap tenaga kerja langsung 660.555 orang.

Meski tahun 2020 dunia mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, investasi Korea Selatan terus bergerak positif. (*) Jakarta, 18 Desember 2020 – Kick-off Peresmian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 145 Megawatt telah dilakukan di Cirata, Jawa Barat kemarin (17/12). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan menerangi 50 ribu rumah dan mengurangi 200 ribu ton emisi karbondioksida per tahunnya. Staf Ahli Sektor Investasi Prioritas BKPM Aries Indanarto menyampaikan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjamin akan mengawal proyek prioritas yang berlokasi di waduk Cirata tersebut.

"Ini merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Kami bersama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah terkait akan full support," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media hari ini (18/12). Berdasarkan data BKPM, nilai realisasi investasi yang dilakukan oleh Masdar hingga saat ini baru 1,97% dari total rencana investasi sebesar Rp1,8 triliun. "Dengan dikawal bersama, harapannya angka realisasi investasi yang dilakukan dapat meningkat secara signifikan.

Selama ini komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak juga berlangsung baik, sehingga izin-izin yang dibutuhkan oleh PLTS Cirata dapat diterbitkan," kata Aries. CEO Masdar Mohammed Jameel Al Ramahi menyampaikan bahwa pihaknya memilih Indonesia karena ingin tumbuh di Asia dari Indonesia. "Ini merupakan milestone bagi perusahaan kami yang menandai ekspansi Masdar di kawasan ini," papar Ramahi. Sementara Direktur Mega Proyek PLN Ikhsan Assad menambahkan bahwa PLTS Cirata akan menyumbang 23% kontribusi country-mixed energy dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025.

"Maka dari itu PLN mendukung penuh loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut tersebut, dengan salah satunya meluncurkan Program Green Transformation yang terdiri dari berbagai pengembangan pembangkit EBT, pengembangan program Green Booster serta pengembangan pembangkit-pembangkit EBT berskala besar," ungkapnya.

Pada tahun ini PLN berhasil meningkatkan bauran EBT menjadi sebesar 13,6% meskipun di tengah Pandemi COVID-19. "Kita harapkan angka ini dapat terus meningkat demi mencapai target bauran EBT pemerintah," urai Ikhsan. PLTS Cirata merupakan pelaksanaan dari salah satu kesepakatan bisnis yang ditandatangani pada saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Abu Dhabi pada 12 Januari 2020 lalu. Peresmian yang dilakukan oleh PT PJB Masdar Solar Energi (PMSE) menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-UAE Week yang digelar oleh KBRI Abu Dhabi pada tanggal 15-21 Desember 2020.

(*) Jakarta, 17 Desember 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Integrasi Binmas Online Sistem (BOS) dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada Kamis pagi (17/12) di Gedung Baharkam Polri, Jakarta. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) Achmad Idrus dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto.

PKS antara BKPM dan Polri ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas integrasi sistem kerja sama yang dilakukan kedua pihak dalam rangka pelaksanaan integrasi BOS dengan sistem OSS. Achmad Idrus menyampaikan bahwa PKS ini merupakan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan integrasi BOS dan OSS dalam rangka penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). “Kami sangat mengapresiasi atas berlangsungnya kerjasama BKPM dengan Polri ini.

Melalui integrasi BOS dan OSS, maka diharapkan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan SIO BUJP. Tentunya, BKPM dan Polri akan terus berkoordinasi serta bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Idrus dalam sambutannya.

Ruang lingkup yang termasuk dalam perjanjian kerjasama ini, di antaranya meliputi pertukaran data dan/atau informasi, integrasi sistem pemberian layanan SIO BUJP, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun pertukaran data dan/atau informasi yang dimaksud adalah terkait layanan SIO BUJP yang terdiri dari Usaha Jasa Konsultasi Keamanan, Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan, Usaha Jasa Pelatihan Keamanan, Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga, Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengaman, dan Usaha Jasa Penyediaan Satwa untuk Pengamanan. Dalam kesempatan yang sama, Komjen (Pol) Agus Andrianto menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Polri selalu berkomitmen menjamin keamanan berinvestasi dan mendukung penuh program pemerintah untuk menjadikan BKPM satu-satunya tempat pengelolaan perizinan berinvestasi.

"Kepolisian di kewilayahan agar ikut andil, sehingga program pemerintah bisa terlaksana. Perlu adanya kerjasama antara Kepolisian dengan BKPM serta Pemda, agar bisa membantu UMKM dan buruh mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," ujar Agus yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri sejak Desember 2019.

Perjanjian kerja sama antara BKPM dan Polri merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman BKPM dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2020 lalu.(*) Jakarta, 17 Desember 2020 – Setelah kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Belanda bulan lalu, tindak lanjut beberapa minat investasi terus digiatkan untuk memastikan kelanjutan hasil pertemuan di Belanda.

Salah satunya adalah rencana investasi dari produsen pala terbesar dunia Verstegen Spices & Sauces B.V (Verstegen). Verstegen berminat mengembangkan industri pala di Indonesia, khususnya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Rencana investasi tersebut senilai Rp4,2 triliun dan akan memberdayakan 50.000 petani pala.

Verstegen berkomitmen akan melakukan kemitraan dengan petani lokal yang direkomendasikan oleh BKPM, termasuk dalam penyediaan teknologi proses pengupasan, pengeringan, dan pembersihan. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman, yang turut serta dalam delegasi, menyatakan bahwa Kepala BKPM langsung mengambil langkah cepat berkonsolidasi dengan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi. Pasalnya, permintaan pala Belanda terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

“Kepala BKPM sangat menyayangkan hal ini (penurunan impor dari Belanda). Indonesia adalah produsen dan saat ini merupakan eksportir pala terbesar dunia. Kontribusi Indonesia di pasar pala dunia sebesar 40 persen dari total ekspor dunia, lebih besar 3 kali dari ekspor India dan 4,5 kali lebih besar dari ekspor Belanda,” ujar Ikmal Lukman. Pasokan dari negara-negara produsen pala memang terus melemah, termasuk dari Indonesia. Pada 2015 Belanda mengimpor sebesar US$21.367.000.

Namun pada 2019 turun menjadi hanya US$11.558.000. Total impor pala dunia pada 2019 sebesar US$170.172.000. Pada 2019 menurun menjadi US$157.901.000. Ikmal menambahkan bahwa targetnya adalah Indonesia membangun hilirisasi industri pala sehingga daya saing pala nasional di pasar dunia semakin kuat.

Menurut Ikmal, investasi komoditas pala sangat strategis dilakukan di Papua Barat. Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini merupakan penghasil biji pala terbesar di Indonesia.

Sebesar 70 persen produksi Pala Indonesia berasal dari KTI. “Negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah Belanda, Jerman, Vietnam dan Jepang. Permintaan dunia untuk produk pala akan meningkat sebab industri makanan, bumbu, kosmetika dan farmasi terus mengalami peningkatan.

Bila kita melakukan hilirisasi akan tercipta nilai tambah bagi industri dan perekonomian nasional, utamanya Kawasan Timur,” tegas Ikmal Lukman. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi melihat peluang yang sama bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama industri pala di dunia.

Ini sejalan dengan komitmen IPB untuk mengembalikan kejayaan bangsa berbasis sumber daya lokal. “Kekayaan alam berbasis rempah harus bisa dikelola dengan baik sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mensejahterakan rakyat.

IPB siap bekerja sama dengan BKPM dalam R&D pala sehingga pala lebih memiliki nilai tambah yg tinggi,” ungkap Arif Satria. Verstegen merupakan produsen dan importir asal Belanda yang bergerak di bidang industri rempah-rempah, terutama pala.

Perusahaan ini tak hanya melayani pasar Belanda, namun juga pasar Eropa. (*) Jakarta, 16 Desember 2020 – Pemerintah terus berupaya meningkatkan aliran investasi. Salah satunya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mendukung pembukaan kantor perwakilan First Abu Dhabi Bank (FAB) di Indonesia. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Riyatno menyampaikan bahwa pembukaan kantor perwakilan FAB menunjukkan bahwa kalangan perbankan mulai tertarik masuk ke Indonesia untuk melayani klien-klien potensial dari Persatuan Emirat Arab (PEA).

"BKPM selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan koordinasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tentu akan support," ujarnya di sela-sela pembukaan Kantor Perwakilan FAB di Indonesia yang juga menandai Kick Off dari acara Indonesia-UAE Week 2020 yang digelar oleh KBRI Abu Dhabi, Selasa (15/12).

Menurut Riyatno, pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) di BKPM tersebut akan menjadi awal bagi FAB untuk nantinya membuka cabang di Indonesia.

"Keberadaan Bank dari PEA tersebut tentu akan sangat mendukung investor PEA yang akan menanamkan modalnya di Indonesia," jelasnya. Salah satu dukungan yang dapat dilakukan dalam mendorong investasi adalah melalui pembiayaan maupun pemberian pinjaman bagi proyek-proyek yang terkait dengan PEA. Data BKPM menunjukkan investasi dari PEA selama 5 tahun terakhir tercatat mencapai USD259 juta, yang terdiri dari 338 proyek investasi dan menyerap 9.900 tenaga kerja Indonesia.

Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdula Salem Alhadheri menambahkan bahwa keberadaan FAB akan mendukung peningkatan investasi kedua negara.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

"Investasi kedua negara juga mulai meningkat dan membutuhkan dukungan dari perbankan," ungkapnya. Sementara Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis menambahkan bahwa FAB adalah bank besar yang harus dimanfaatkan oleh pengusaha kedua negara. "Dengan adanya FAB, maka upaya untuk menarik investasi PEA ke Indonesia akan lebih mudah. Setidaknya pengusaha PEA yang sudah familiar dengan FAB akan menggunakan layanan mereka," papar mantan Atase Perdagangan di KBRI Kairo ini. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Keuangan dan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Resiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Kepala Grup Departemen Surveilans Bank Indonesia Budiatmaka, Direktur Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri BKPM Fajar Usman, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Kobarsyih dan perusahaan-perusahaan seperti CT Corp, Lulu Outlet Group, Pertamina, Inalum, dan Sampoerna Group.

FAB merupakan bank terbesar di PEA dengan total aset mencapai AED822 miliar atau USD224 miliar, atau setara dengan Rp3.152 triliun pada tahun 2019. FAB juga merupakan bank yang sudah go public, dan masuk dalam daftar 50 bank besar dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Bank FAB juga telah hadir dan mempunyai kantor cabang di 5 (lima) benua, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

(*) Jakarta, 11 Desember 2020 – Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berpotensi pada krisis kesehatan sekaligus ekonomi, maka kesiapan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit beserta kelengkapannya sangat diperlukan di seluruh wilayah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang dilakukan secara virtual pekan lalu (1/12). Kegiatan Market Sounding diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, baik dari dalam dan luar negeri.

Proyek ini merupakan salah satu solusi dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 yang dapat membantu pemulihan ekonomi. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKPM sebagai anggota Kantor Bersama KPBU bertanggung jawab dalam promosi dan pendampingan proyek-proyek KPBU yang ditawarkan.

"Peningkatan pelayanan kesehatan saat ini sedang menjadi salah satu prioritas di tengah kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan ini akan memberikan informasi tentang proyek KPBU RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang dapat digali oleh para investor sebagai pertimbangan dalam investasi. Selain itu, juga dapat menjadi sarana untuk berdiskusi satu dengan lainnya sebagai peluang untuk bekerja sama dalam investasi di proyek ini,” ujar Nurul Ichwan. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo terus berupaya menggenjot laju pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerja indikator makro, termasuk penyediaan infrastruktur dasar.

RSUD rencananya dikembangkan menjadi tipe B, dengan sekitar 500 tempat tidur (tahap awal 50% tempat tidur), layanan spesialis minimal 8 (delapan) spesialis (dari 13 pelayanan spesialis), tenaga dokter spesialis dasar yaitu tenaga dokter spesialis 4 (empat) besar ditambah dengan spesialis lainnya.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang penting KPBU dalam mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai bidang pembangunan seperti kesehatan, pariwisata, ekonomi dan lain-lain. Khusus untuk bidang kesehatan ditandai oleh meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan meng-cover seluruh masyarakat Gorontalo,” ujar Darda yang juga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU.

Nilai CAPEX Proyek RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo sebesar Rp579,19 miliar yang terdiri dari biaya pembangunan gedung rumah sakit, biaya alat kesehatan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), serta biaya lain-lain (biaya bunga, biaya contingencies dan biaya keuangan). Adapun skema pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran atas ketersediaan layanan/pembayaran dengan masa kerja sama selama 20 tahun.

Pengumuman prakualifikasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Tahap konstruksinya sendiri ditargetkan dimulai pada tahun 2022 dan rumah sakit diharapkan beroperasi pada tahun 2024. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan proses pengadaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang diselenggarakan pertengahan tahun 2020 dan hasil pelelangan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dinyatakan gagal pada tanggal 3 September 2020, karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.

BKPM sebagai garda terdepan dalam pengawalan investasi akan mengawal investor end-to-end yang dimulai dari tahapan promosi, pengawalan layanan perizinan, mengawal dalam rangka financial close, hingga mengawal sampai tahap produksi.(*) Jakarta, 3 Desember 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi proyek mangkrak PT Meratus Jaya Iron & Steel (PT MJIS) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu siang (2/12).

Kepala BKPM didampingi langsung oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) (PT KS) Silmy Karim dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming. Eksekusi proyek investasi mangkrak menjadi salah satu misi yang harus diselesaikan oleh BKPM. Bahlil menyayangkan mangkraknya rencana investasi yang dijalankan PT MJIS. Bergerak di bidang usaha Industri Pengolahan Besi dan Baja Dasar (Smelter), PT MJIS mengalami berbagai kendala dalam menjalankan investasinya, antara lain kendala bahan baku, infrastruktur, dan pemasaran.

PT MJIS yang merupakan anak usaha PT KS, tercatat memiliki rencana investasi senilai Rp3,9 triliun. “Kita lihat ini sebenarnya sayang banget. Investasinya sudah terealisasi Rp2 triliun yang berjalan. Kita sekarang bersama-sama akan cari formulasi yang tepat. Ini harus menjadi sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Tanah Bumbu, yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Intuisi saya sebagai mantan pengusaha, ini barang bagus. Ini cuma harus dipoles sedikit,” jelas Bahlil pada rekan media yang hadir di lokasi. Menurut Bahlil, Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijadikan salah satu pilihan lokasi investasi bagi investor.

BKPM terus mendorong terwujudnya investasi yang berkualitas, salah satunya dengan pemerataan investasi yang tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa saja. Bahlil yakin masuknya investasi ke daerah, akan ada multiplier effects yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. “Jadi investasi itu seperti kereta. Ada gerbong dan lokomotifnya. Nah, anggap investasi ini lokomotifnya, dan gerbongnya nanti ikut.

Itu multiplier effects-nya. Jadi ekosistemnya akan jalan, dan kawasan ekonomi ini akan bisa berjalan juga dengan baik,” ujar mantan Ketua Umum HIPMI periode 2014-2019 ini. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KS Silmy Karim optimistis akan ada solusi dalam waktu dekat terkait mangkraknya PT MJIS yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015 lalu tersebut. Silmy menyampaikan apresiasinya kepada Kepala BKPM dan Ketua Umum HIPMI yang berkenan melihat langsung kondisi proyek tersebut.

Harapannya kolaborasi ini akan menghasilkan solusi nyata, sehingga dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya masyarakat di Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Tanah Bumbu. “Kita harus cari solusi apa yang tepat dan berdaya saing, serta mengedepankan sumber komoditi dari Indonesia.

Sehingga harapan kami, yang tadinya menjadi beban, bisa menjadi suatu potensi. Kalau Kepala BKPM sudah turun tangan, ini biasanya tidak terlalu lama lagi ada solusi,” ungkap Silmy.

Sejalan dengan Silmy Karim, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming meyakini PT MJIS tidak akan mangkrak lagi dalam waktu dekat. Maming sempat menyampaikan aspirasinya untuk membuka kembali Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, sebagai salah satu upaya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. “Dengan adanya COVID-19 saat ini, banyak orang yang di-PHK, maka perlu lapangan kerja.

Dengan adanya KEK Tanah Bumbu dan Batulicin, maka akan terbuka investasi dan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja terbuka, maka masyarakat Tanah Bumbu akan banyak yang lebih sejahtera,” jelas Mardani yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu selama dua periode. PT MJIS merupakan perusahaan joint venture antara PT KS (66,66%) dengan PT Aneka Tambang (ANTAM) (33,33%).

PT MJIS merupakan perusahaan pioneer di Indonesia yang memproduksi sponge iron dengan teknologi Rotary Klin, dengan memanfaatkan bahan baku berupa bijih besi, batu bara, dan batu kapur.

Awalnya, perusahaan ini didirikan untuk menyuplai besi spons ke PT KS sebagai bahan baku peleburan baja. Dalam perjalanan investasinya, PT MJIS menghadapi berbagai permasalahan.

Disebutkan bahwa bahan baku bijih besi yang tersedia tidak memenuhi standar kebutuhan skala industri, serta batu bara yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi PT MJIS tidak mencukupi untuk area Batulicin. Selain itu, kapasitas pelabuhan yang ada (berkapasitas 300ft) tidak mencukupi kapasitas yang diperlukan (minimal 50.000 ton).(*) Jakarta, 2 Desember 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan.

Kegiatan dilakukan secara daring pada Senin pagi (30/11). Market sounding diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, baik dari dalam dan luar negeri. TPA Sampah Regional Piyungan berlokasi di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPA yang ada saat ini memiliki luas lahan 12,5 hektar meliputi 10 hektar untuk area penimbunan sampah dan 2,5 hektar untuk sarana pendukung. Pemda DIY sedang dalam proses menyediakan 6 hektar lahan untuk proyek ini. Nilai proyek (CAPEX) TPA Sampah Piyungan berkisar antara Rp1,437 triliun s.d. Rp2,163 triliun tergantung pilihan teknologi, dengan masa konsesi selama 20 tahun (termasuk masa konstruksi selama 2 tahun).

Potensi pendapatan bagi Badan Usaha Pelaksana berasal dari tipping fee dari Pemerintah Daerah dan potensi pendapatan lain berasal dari “by product” atas pengolahan sampah.

Ditargetkan proyek akan memulai masa konstruksinya pada kuartal keempat tahun 2022. “Kegiatan Market Sounding ini merupakan salah satu proses penting pada penyelenggaraan KPBU untuk menyampaikan perkembangan proyek Pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan, DIY agar dapat diketahui para calon investor dan pihak terkait lainnya seperti perbankan dan lembaga keuangan.

Kegiatan ini sekaligus juga sebagai fasilitas bagi Pemda DIY selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mengetahui seberapa besar minat pasar serta masukan yang disampaikan para peserta untuk penyempurnaan dokumen atau studi dari proyek tersebut,” jelas Staf Ahli Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satrya Putera pada sambutannya.

Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, di mana tertuang pada salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. “Sampah telah menjadi permasalahan nasional dikarenakan mekanisme pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Regulasi memang telah mengatur pengelolaan sampah, namun harus diakui kondisi penyelenggaraan pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia masih belum memadai.

Sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. TPA Sampah Regional Piyungan adalah satu-satunya TPA sampah regional yang dikelola oleh Pemda DIY dengan area layanan meliputi Kota Yogyakarta, sebagian kawasan perkotaan Kabupaten Sleman, dan sebagian kawasan perkotaan Kabupaten Bantul.

Proyek Pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan ini dinilai merupakan bentuk dari solusi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan sampah regional di DIY. Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa TPA Regional Piyungan menerima sampah rata-rata sebanyak 600 ton per hari.

Melalui optimalisasi yang dilakukan pada sel sampah lama diperkirakan hanya akan mampu bertahan dua hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah Daerah DIY telah merencanakan penambahan lahan baru seluas 6 (enam) hektar di sekitar lokasi eksisting TPA Sampah Regional Piyungan untuk pengembangan TPA baru yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU di mana kesempatan investasi akan sangat terbuka bagi badan usaha.

Dalam acara tersebut juga hadir perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang mewakili Kantor Bersama KPBU serta menyampaikan informasi terkait dengan skema KPBU, Dukungan dan Penjaminan Pemerintah.(*) Jakarta, 25 November 2020 – PT Cheil Jedang Indonesia (PT CJ Indonesia) kembali mengembangkan investasinya di Indonesia.

Hal ini dituangkan dalam komitmen investasi yang ditandatangani langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dalaks BKPM) Imam Soejoedi dengan Presiden Direktur PT CJ Indonesia Shin Hee Sung siang ini (25/11) di CGV Grand Indonesia Jakarta.

Perusahaan asal Korea Selatan tersebut tengah membangun pabrik terbaru yang akan memproduksi Cysteine dengan kapasitas produksi mencapai 3.000 ton/tahun dan total investasi senilai USD100 juta. Investasi ini akan menyerap 150 Tenaga Kerja Indonesia dan bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan suplai bahan baku. Sampai dengan saat ini, kesiapan tahap konstruksi pabrik Cysteine tersebut telah mencapai 90% dan diperkirakan akan memulai produksi dan ekspor pada akhir tahun 2020 ini.

Rencananya pada Januari 2021, 100% hasil produksi akan diekspor ke beberapa negara yang ada di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Selain itu, PT CJ Indonesia juga akan mulai mengembangkan produk baru ramah lingkungan yaitu polyhydroxyl-alkanoate (PHA) yang dapat menghasilkan 100% plastik ramah lingkungan (biodegradable).

Total investasi pada bidang ini mencapai USD50 Juta dengan target produksi mencapai 5.000 ton/tahun dan ditujukan untuk pasar ekspor. Dalam sambutannya, Imam Soejoedi mengungkapkan penghargaan setinggi-tingginya atas komitmen PT CJ Indonesia yang sudah 32 tahun beroperasi di Indonesia. BKPM akan terus berkomitmen melakukan pengawalan investasi kepada para pelaku usaha walaupun dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, sehingga pelaku usaha dapat merealisasikan rencana investasinya di Indonesia.

“CJ adalah investor yang loyal di Indonesia. Selalu mengembangkan usahanya dan jadi motor penggerak perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih kepada CJ dan jajarannya yang terus bekerja keras meningkatkan investasi, menambah usaha, meningkatkan ekspor yang ujungnya menambah tenaga kerja, juga berkontribusi terhadap neraca perdagangan,” ujar Imam Soejoedi yang pernah mengepalai kantor perwakilan BKPM di Korea Selatan.

Imam juga menambahkan bahwa industri berorientasi ekspor ini merupakan salah satu investasi prioritas Pemerintah Indonesia. “CJ memiliki kapasitas, kapabilitas yang diakui seluruh dunia.

Produk-produknya diterima di seluruh dunia, mulai dari bio, hiburan, makanan, pakan ternak, dan lainnya. Untuk itu kami meminta CJ untuk bisa memberikan, mengakomodasi, dan berkolaborasi dengan perusahaan lokal di daerah. Kami akan bantu,” kata Imam.

Dalam kesempatan ini, PT CJ Indonesia juga memberikan donasi 4.000 buah masker K94 sebagai salah satu bentuk solidaritas dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Nantinya, BKPM akan menyalurkan donasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 kepada pihak-pihak yang membutuhkan. “Kami harap dengan adanya pabrik baru ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia di tengah kondisi pandemi ini.

Kami berterima kasih kepada BKPM yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi usaha kami, sehingga pabrik baru kami dapat mulai berproduksi komersil pada akhir tahun ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali,” ujar Presiden Direktur PT CJ Indonesia Shin Hee Sung dalam sambutannya. PT CJ Indonesia telah mengawali bisnisnya sejak tahun 1988 dan kini telah memiliki 6 (enam) jaringan bisnis yaitu bioteknologi, makanan, pakan ternak, logistik, bioskop, dan bakery.

Total investasi bisnis PT CJ Indonesia mencapai USD1,6 miliar dengan total 15.000 orang karyawan yang tergabung dalam seluruh grup bisnisnya. PT CJ Indonesia sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) telah memberikan kontribusi yang tinggi bagi perekonomian Indonesia karena lebih dari 90% produknya berorientasi ekspor sehingga berhasil menambah devisa negara sebanyak USD455 juta pada 2019 berdasarkan produk yang telah berhasil diekspor.

Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan kerjasama yang baik, khususnya di bidang investasi. Sepanjang periode Januari-September 2020, BKPM mencatat realisasi investasi asal Korea Selatan berada pada peringkat ke-7 dengan total investasi sebesar US$683 juta. Sebanyak 70% realisasi investasi Korea Selatan tersebut terpusat di Pulau Jawa, dengan sektor investasi yang mendominasi antara lain Listrik, Gas Air (US$228,4 juta); Industri Kimia dan Farmasi (US$148,4 juta); Industri Tekstil (US$60,8 juta); Industri Barang Kulit dan Alas Kaki (US$50,9 juta); dan Industri Makanan (US$14,8 juta).

Saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan Korea Selatan dari berbagai sektor yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. (*) Jakarta, 23 November 2020 - Hari kedua dalam kunjungan kerjanya ke Belanda, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan produsen pipa global Wavin BV di Den Haag pada hari Kamis (19/11).

Hasilnya, Wavin akan berinvestasi di Indonesia senilai US$125 juta atau Rp1,7 triliun. “Kami menawarkan Wavin bisa membangun pabriknya di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. KIT Batang menawarkan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut tanah yang sangat kompetitf, fasilitas dan infrastruktur juga sangat memadai,” ujar Bahlil kepada Presiden APAC Wavin Group Freek Crump dan penanggung jawab Wavin wilayah Asia Pasifik Johanes Dress.

Wavin berencana akan membangun pabriknya di salah satu lokasi di Pulau Jawa. Namun, berdasarkan kalkulasi logistik dan transportasi, wilayah tersebut kurang efisien.

Sementara itu KIT Batang siap menyediakan lahan seluas 20 Ha untuk dijadikan lokasi investasi. "Bila anda memasok bahan baku dari Cilegon, Banten, maka Batang bisa dijangkau dengan transportasi kereta api, karena di Batang sudah tersedia jalur stasiun kereta sehingga akan menunjang biaya logistik yang lebih murah,” tambah Bahlil. Rencananya Wavin akan berinvestasi di Indonesia sampai US$125 juta atau Rp1,7 triliun di Indonesia dengan target produksi pada tahun 2022.

Diharapkan pabrik baru tersebut dapat menyerap sebanyak 400-500 tenaga kerja secara langsung. Bahlil mengatakan, dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Wavin dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan pipa dan dapat memenuhi kebutuhan pipa nasional.

Di sisi lain, dengan adanya kebijakan pemerintah memperketat impor untuk kebutuhan material pembangunan infrastruktur, Wavin telah mengambil langkah yang tepat dengan rencana pembangunan pabriknya di Indonesia. Sepak terjang Wavin yang telah beroperasi di 25 negara di Asia, Australia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Amerika Utara memdorong perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di pasar Asia Pasifik.

Wavin menjatuhkan pilihannya ke Indonesia untuk dijadikan hub di Asia Pasifik. Sebelumnya, Wavin sudah bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi pipa plastik dengan merek Wavin, namun kerja sama itu telah berakhir 2 tahun lalu. "Namun Wavin ingin hadir secara independen dengan entitas baru, yaitu proyek diversifikasi pertama Wavin di Indonesia” jelas Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman.

Wavin merupakan produsen pipa plastik dunia berbasis di Zwolle, Belanda dan telah berdiri sejak 1955. Perusahaan ini mampu mengembangkan berbagai produk pipa yang ramah lingkungan untuk kepentingan fasilitas drainase dan suplai air.

Kunjungan Kepala BKPM kali ini untuk memenuhi undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dalam mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) kepada pelaku usaha di Belanda, terutama bagi investor yang serius untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

Jika melihat performa investasi Belanda di Indonesia sejak tahun 2015 hingga September 2020, Belanda berada di peringkat ke-6 dengan nilai total USD8,8 miliar. Dalam periode itu, Belanda merupakan negara Eropa pertama dalam peringkat 10 besar investasi Indonesia. Berdasarkan sektor, minat investasi Belanda di Indonesia tercatat pada sektor Listrik, Gas, dan Air (35,1 persen); Transportasi Gudang dan Telekomunikasi (22,5 persen); Pertambangan (17,3 persen); Industri Kimia dan Farmasi (6,5 persen); Industri Makanan (4,7 persen) serta sektor lainnya (13,8 persen).

KIT Batang adalah kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Pembangunan KIT Batang dibagi ke dalam 2 tahap pengembangan. Tahap 1 adalah pengembangan 450 Ha lahan, kemudian tahap selanjutnya meliputi keseluruhan wilayah seluas 4.300 Ha. Pemerintah agresif mengejar pembangunan KIT Batang agar segera siap menerima investasi-investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saat ini, pembukaan lahan telah mencapai 71 Ha dan pembangunan kantor marketing gallery telah selesai 100 persen.

(*) Amsterdam, 20 November 2020 – Hari pertama kunjungan kerja ke Amsterdam, Belanda, Rabu (18/11), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berhasil meyakinkan produsen Susu Bendera FrieslandCampina untuk menambah investasi di Indonesia. Realisasi investasi senilai Rp4 triliun tersebut direncanakan mulai pada awal tahun 2021.

Bahlil menyambut baik itikad perusahaan yang bersedia memenuhi tiga persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu melibatkan perusahaan lokal dalam proses konstruksi pabrik baru, melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok, serta melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha logistik perusahaan.

“Saya berterima kasih atas minat investasi dari FrieslandCampina ini. Kami siap menjemput bola. Kami juga telah sepakat bahwa Friesland akan memenuhi tiga syarat yang telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga menawarkan lahan gratis selama lima tahun untuk pendirian pabrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah,” jelas Bahlil.

Meskipun awalnya tampak cukup terkejut dengan syarat investasi yang diajukan pemerintah, CEO FrieslandCampina Hein Schumacher menyatakan siap menyanggupinya. Di sisi lain pimpinan FrieslandCampina sedunia itu sangat mengapresiasi fasilitas insentif fiskal yang diputuskan dengan sigap oleh Kepala BKPM, baik tax holiday maupun tax allowance.

“Saya tidak menyangka keputusan Kepala BKPM ini sangat cepat. Memang Indonesia sudah banyak berubah, pemerintah telah melakukan reformasi di berbagai bidang. Di tengah pandemi COVID-19, BKPM tetap sigap membantu kami. Saya akan segera sampaikan kesepakatan investasi ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Desember 2020,” ujar Schumacher. Rencananya FrieslandCampina melalui perusahaannya di Indonesia, Frisian Flag Indonesia akan kembali berinvestasi senilai €220 juta hingga €270 juta atau Rp3,7 triliun hingga Rp4,5 triliun di Indonesia.

Perusahaan akan bergerak di bidang usaha industri susu segar, krim, susu kental manis serta turunannya. Pertemuan dengan FrieslandCampina ini merupakan bagian dari rangkaian agenda pertemuan Kepala BKPM dengan empat Chief Executive Officer (CEO) perusahaan multinasional (MNC) atau korporasi global yang bergerak di berbagai sektor industri di Amsterdam, Belanda. Royal FrieslandCampina N.V. adalah sebuah koperasi multinasional yang berbasis di Amersfoort, Belanda, memiliki cabang di 36 negara, dan mempekerjakan sekitar 24.000 karyawan.

Omset tahunan perusahaan berjumlah €11,6 miliar pada tahun 2018. Sedangkan di Indonesia, FrieslandCampina telah hadir selama hampir 100 tahun dan telah menjadi merek susu paling ikonik di Indonesia yang dikenal sebagai Frisian Flag atau Susu Bendera. Perusahaan memiliki dua fasilitas produksi yaitu di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur. (*) Belanda, 19 November 2020 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Amsterdam, Belanda, Rabu pagi waktu setempat (18/11).

Bahlil dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan empat Chief Executive Officers (CEOs) perusahaan multinasional atau korporasi global yang bergerak di beberapa sektor industri. Kunjungan Kepala BKPM ini juga untuk memenuhi undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dalam mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) kepada pelaku usaha di Belanda, terutama bagi investor yang serius untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman, yang turut dalam delegasi kunjungan, menyampaikan bahwa Kepala BKPM diagendakan melakukan pertemuan dengan Verstegen, FrieslandCampina, Wavin B.V., dan Infineon. “Verstegen bergerak di industri pala dunia. Mereka ingin membangun pengolahan, lalu ada Susu Bendera FrieslandCampina, Wavin yang berusaha di pipa, dan Infineon sebagai pemain semikonduktor terbesar dunia yang berbasis di Jerman.

Jadi kunjungan ini dilakukan karena melihat keseriusan beberapa perusahaan Eropa tersebut. Pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan jumlah investasi yang masuk, namun juga diversifikasi asal investasi menjadi perhatian kami,” ujar Ikmal Lukman setelah tiba di Belanda kemarin (18/11). Ikmal Lukman menambahkan perusahaan-perusahaan global ini sangat antusias berjumpa dengan BKPM menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Meski di tengah tantangan akibat pandemi COVID-19, daya tarik investasi di Indonesia tetap menjanjikan. “Mereka juga antusias pasca disahkannya UU CK. Ada yang ingin segera masuk ke Indonesia. Ada juga yang sudah masuk dan ingin melakukan peningkatan produksi dan perluasan pabrik.

Kita akan dengar apa harapan-harapan mereka. Tentu bisa menjadi sentimen positif bagi investasi dan cipta kerja di tengah pandemi ini,” ujar Ikmal Lukman. Jika melihat performa investasi Belanda di Indonesia sejak tahun 2015 hingga September 2020, Belanda berada di peringkat ke-6 dengan nilai total US$8,8 Miliar.

Dalam periode itu, Belanda merupakan negara Eropa pertama dalam peringkat 10 besar investasi Indonesia. Berdasarkan sektor, minat investasi Belanda di Indonesia tercatat pada sektor Listrik, Gas, dan Air (35,1%); Transportasi Gudang dan Telekomunikasi (22,5%); Pertambangan (17,3%); Industri Kimia dan Farmasi (6,5%); Industri Makanan (4,7%) serta sektor lainnya (13,8%).

(*) Seoul, 12 November 2020 – Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan pada hari Kamis (12/11) menyepakati untuk menjaga dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis.

Hal ini dilakukan karena kedua negara menyadari bahwa kolaborasi adalah strategi kunci untuk bersama-sama mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Perindustrian Korea Selatan Sung Yun-mo di Seoul, Korea Selatan.

Kedua menteri berbagi ide tentang perluasan investasi antara kedua negara. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Korea Selatan pada bulan November 2019 lalu.

Bahlil menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, upaya percepatan dalam menjaga dan menarik investor justru semakin diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi strategis dan berkualitas masuk ke Indonesia. BKPM berkomitmen memfasilitasi investor Korea Selatan yang masuk ke Indonesia. Investor hanya perlu datang membawa modal dan teknologi, sedangkan masalah lahan dan perizinan akan didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, Indonesia harus bergerak cepat menuju transformasi ekonomi. Inilah momentum untuk membangun industri-industri yang menciptakan nilai tambah. Dan Korea Selatan menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut," jelas Bahlil. Kedua menteri juga membahas perbaikan iklim usaha untuk perusahaan-perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia, seperti di industri baja, kimia, mobil, dan tekstil.

"Kami menilai Indonesia semakin baik dalam membangun iklim usaha yang menguntungkan kedua belah pihak," ujar Sun Yung-mo. Jika merujuk pada peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia berada di peringkat 73.

Dari 11 indikator yang menjadi kajian dalam EoDB, ada beberapa hal yang masih harus Indonesia perbaiki, di antaranya memulai berusaha. Kepala BKPM meyakini Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan UU Cipta Kerja yang baru disahkan akan menjamin kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan kepastian dalam memulai berusaha. Juga dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi. "Seperti yang selalu saya sampaikan. UU Cipta Kerja adalah reformasi regulasi yang kita butuhkan.

Pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan jaminan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang sehat. Jika ini terjadi, pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja yang negara harus hadirkan," tegas salah satu anggota kabinet termuda ini.

Indonesia dan Korea Selatan telah membuat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) pada November tahun lalu dan saat ini sedang menunggu tindak lanjut implementasinya. CEPA setara dengan perjanjian perdagangan bebas, tetapi berfokus pada lingkup kerja sama ekonomi yang lebih luas. Melalui CEPA ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan dapat terus terjalin dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kedua negara.

Sepanjang periode Januari-September 2020, BKPM mencatat realisasi investasi asal Korea Selatan berada pada peringkat ke-7 dengan total investasi sebesar US$683 juta. Sebanyak 70% realisasi investasi Korea Selatan tersebut terpusat di Pulau Jawa, dengan sektor investasi yang mendominasi antara lain Listrik, Gas Air (US$228,4 juta); Industri Kimia dan Farmasi (US$148,4 juta); Industri Tekstil (US$60,8 juta); Industri Barang Kulit dan Alas Kaki (US$50,9 juta); dan Industri makanan (US$14,8 juta).

Saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan Korea Selatan dari berbagai sektor yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. (*) Jakarta, 10 November 2020 – Optimistis. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19.

Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dicatatkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menunjukkan bahwa di bulan Oktober 2020 terjadi kenaikan tajam hingga 91,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pengajuan NIB di bulan Oktober 2020 memecahkan rekor tertinggi tahun ini yaitu mencapai 377.540 permohonan.

Sementara bulan September 2020 tercatat 197.322 permohonan. Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengatakan bahwa jumlah NIB di bulan Oktober 2020 telah jauh meninggalkan nilai terendah di bulan Mei 2020 sebesar 28.562 permohonan.

Masa terberat bagi pelaku usaha dirasakan di masa awal pandemi yang berlangsung pada triwulan II. Kondisi berat tersebut segera direspon oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis, dengan mempertimbangkan masukan-masukan pelaku usaha. “Kami sangat terkejut dalam konteks yang positif. Sinyal yang sangat menggembirakan. Terima kasih atas kepercayaan dan kegigihan pelaku usaha di Indonesia yang sangat besar. Tingginya minat berusaha menunjukkan bahwa pasar maupun iklim investasi di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Secara kumulatif, NIB sudah tembus 1 juta permohonan selama 2020,” ujar Tina. Jika ditelaah lebih detail, antusiasme pelaku usaha mikro menunjukkan data yang sangat positif. Di bulan Agustus 2020, usaha mikro mencapai 104.240 NIB dan naik menjadi 170.152 NIB di bulan selanjutnya.

Dari total pengajuan NIB di bulan Oktober 2020, 93,6 persen permohonan berasal dari usaha mikro yaitu 353.478 NIB. "Peningkatan drastis pengajuan NIB usaha mikro sudah terlihat sejak Agustus 2020, di mana jumlah pengajuannya loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut melebihi 100.000 pemohon tiap bulannya. Ini tandanya minat pelaku usaha mikro sangat tinggi dan terus bertambah di triwulan III. Kami optimistis kondisi ini akan terus terjaga, apalagi setelah pengesahan UU Cipta Kerja.

Karena undang-undang ini menggariskan dengan tegas dan nyata, bahwa negara hadir untuk memberikan kemudahan dan melindungi UMKM,” imbuh mantan jurnalis televisi ini. UU Cipta Kerja terdiri dari 186 pasal, 15 bab, dan 11 klaster. Salah satu klaster adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. "Tidak bosan kami menekankan bahwa yang dimaksud dengan investasi meliputi usaha besar dan UMKM. Ke depan, perizinan berusaha akan menjadi cepat, mudah, efisien, dan pasti," jelas Tina.

Melalui UU CK, proses perizinan hanya melalui Sistem OSS sebagai ‘single portal’, yang terdiri dari Subsistem Informasi, Subsistem Perizinan dan Subsistem Pengawasan. Pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi satu per satu kantor kementerian/lembaga pemberi izin. Proses cukup dilakukan secara daring di portal OSS.

Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka penyederhanaan birokrasi berusaha. BKPM memberi ruang bagi pelaku UMKM agar bisa berkembang dengan memberikan layanan perizinan yang tidak berbelit serta mendorong kemitraan UMKM dengan pengusaha besar asing maupun nasional yang berinvestasi di Indonesia.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 60 persen. UMKM juga menyerap hingga 120 juta tenaga kerja dari total 133 juta angkatan kerja. Kontribusi ini menunjukkan posisi sentral UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. (*) Jakarta, 3 November 2020 – Penyebaran realisasi investasi di Indonesia pada periode Triwulan III (Juli-September) 2020 menunjukkan data yang optimistis dalam hal pemerataan ekonomi. Realisasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan Jawa. Tercatat Rp110,4 triliun (52,8%) realisasi investasi tersebar di luar Jawa, meningkat 17,9% dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2019.

Sedangkan untuk realisasi investasi di Jawa sebesar Rp98,6 triliun (47,2%), turun sebesar 12% dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2019.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dalaks) Imam Soejedi menyampaikan bahwa BKPM terus berkomitmen mewujudkan investasi berkualitas, salah satunya dengan mendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa. “Lebih besarnya porsi realisasi investasi di luar Jawa dibanding Jawa kali ini merupakan pertama kali sejak data realisasi investasi Triwulan IV tahun 2016 lalu. Ke depan, harapannya loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut investasi di luar Jawa dapat terus terwujud.

Yang perlu dicatat, investasi yang ditangani oleh BKPM di sektor riil saja, tidak termasuk sektor migas (minyak dan gas) dan keuangan,” ungkap Imam. Imam menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa yaitu infrastruktur yang memadai serta ketersediaan bahan baku. “Saat ini luar Jawa semakin memiliki daya tarik bagi investor, di antaranya karena infrastruktur yang sudah dibangun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, sehingga siap untuk dijadikan sebagai lokasi investasi bagi para investor,” tambah Imam. Lebih lanjut Deputi Dalaks juga menjelaskan strategi pemerintah dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa. Salah satunya dengan perlakuan khusus melalui pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan jika investor melakukan usahanya di Jawa.

“Misal investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa, bisa kita kasih insentif fiskal selama 10 tahun. Tapi jika investasinya di luar Jawa, pemerintah bisa berikan insentif fiskal sampai dengan 15 tahun. Perlakuan khusus ini perlu dilakukan, agar investor mempertimbangkan melakukan usahanya di luar Jawa. Jangan fokus di Jawa saja,” jelas Imam. Berdasarkan data yang ada di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, pada periode Triwulan III tahun 2020, Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi yang paling diminati oleh para investor dengan membukukan realisasi investasi sebesar Rp28,4 triliun atau 13,6% dari total capaian realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Sedangkan provinsi di luar Jawa yang menjadi lokasi yang paling diminati investor yaitu Riau dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp13,0 triliun atau 6,2% dari total capaian realisasi investasi pada periode Triwulan III tahun 2020 ini. Jika dilihat lebih detail data realisasi investasi Triwulan III tahun 2020, salah satu lokasi luar Jawa yang menjadi daya tarik bagi PMA adalah Maluku Utara yang menempati peringkat ketiga dengan nilai realisasi investasi PMA sebesar US$0,8 miliar (10,8%).

Pada periode Triwulan III Tahun 2020 ini, BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp209,0 triliun yang berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 295.387 Tenaga Kerja Indonesia. Capaian tersebut menambahkan angka realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari-September 2020 menjadi Rp611,6 triliun atau 74,8% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun.

Penyerapan tenaga kerja sepanjang Januari-September 2020 sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia dengan total 102.276 proyek investasi. (*) Jakarta, 2 November 2020 – Sejak pengajuan insentif investasi Tax Allowance melalui sistem Online Single Submission (OSS) berlaku efektif mulai 11 Agustus 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat telah ada 13 pengajuan dari perusahaan.

Secara akumulasi, total perusahaan yang mengajukan Tax Allowance sejak 1 Januari hingga 1 November 2020 telah mencapai 26 pengajuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai ini mencapai dua kali lipat dari tahun lalu, di mana total pengajuan sebanyak 13 perusahaan.

Pelayanan insentif investasi melalui OSS sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu. Dengan pengajuan melalui sistem OSS, proses evaluasi menjadi lebih cepat, sehingga keputusan pemberian insentif pun lebih pasti dan cepat.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus mengatakan bahwa BKPM berusaha memberikan iklim investasi yang nyaman bagi investor. Tanpa mengubah persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas Tax Allowance sebelumnya, proses yang awalnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, menjadi dilaksanakan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan. “Seluruh proses perizinan hingga pengajuan insentif dipusatkan melalui sistem OSS.

Kita lihat jumlah pengajuan Tax Allowance di tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Ini pertanda baik, bahwa perusahaan sudah mulai bisa memanfaatkan fasilitas yang pemerintah berikan,” ujar Achmad Idrus. Tax Allowance yang diajukan pada periode 1 Januari - 1 November 2020 berasal dari total nilai rencana investasi sebesar Rp28,3 triliun. Fasilitas Tax Allowance diberikan kepada 166 bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan untuk 17 KBLI di berbagai wilayah sesuai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.

“Kami perkirakan perusahaan yang mengajukan Tax Allowance masih akan terus bertambah hingga akhir tahun ini. Walaupun pandemi COVID-19 belum usai, kegiatan investasi sudah mulai bangkit. Terlihat pada kuartal II 2020, jumlah pengajuan hanya 3 perusahaan.

Kemudian di kuartal III meningkat menjadi 10 perusahaan, dan di kuartal IV (hingga 1 November 2020) saat ini sudah ada 3 perusahaan,” imbuh Idrus. Tax Allowance adalah fasilitas keringanan pajak yang diberikan kepada investasi yang memenuhi kualifikasi, di antaranya menyerap tenaga kerja yang besar, memiliki nilai investasi yang tinggi untuk ekspor, serta memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi.

Keringanan pajak yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai penanaman modal untuk 6 tahun masing-masing sebesar 5%; penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud; pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 10 persen; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Beberapa bidang usaha yang telah mendapatkan Tax Allowance di tahun 2020 di antaranya berasal dari sektor industri makanan dan minuman, industri kimia dasar, serta industri pembuatan logam dasar bukan besi.

(*) Jakarta, 26 Oktober 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 mencapai Rp209,0 triliun dan berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 295.387 Tenaga Kerja Indonesia.

Pada periode ini, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp106,1 triliun (50,8%), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp102,9 triliun (49,2%). Capaian tersebut menambahkan angka realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari-September 2020 menjadi Rp611,6 triliun atau 74,8% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia dengan total 102.276 proyek investasi.

Sepanjang Januari-September 2020, PMDN mencatat kontribusi lebih besar dibandingkan dengan PMA, yaitu sebesar Rp309,9 triliun atau 50,7% sedangkan PMA sebesar Rp301,7 triliun atau 49,3%. Kontribusi PMDN pada periode ini meningkat 9,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, sedangkan PMA turun sebanyak 5,1%. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Jumat pagi (23/10) loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Kantor BKPM, Jakarta, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya dalam memenuhi target realisasi investasi 2020 ini, sama halnya dengan pencapaian target penyerapan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 1,2 juta orang sepanjang tahun 2020 ini.

“Banyak yang ragu dengan target realisasi investasi 2020. BKPM membuat target optimis bukan simsalabim, tetapi melihat analisis data dan kondisi potensi yang ada. Nanti di akhir 2020, Insya Allah target realisasi investasi 2020 bisa terjadi. Terkait penyerapan tenaga kerja, jadi ini kita push betul bagaimana setiap investasi yang masuk bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Walaupun ada teknologi, kita juga sampaikan ke teman-teman investor, dalam kondisi pandemi ini agar menyerap tenaga kerja Indonesia,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pertumbuhan PMA sudah lebih baik walaupun belum terlalu maksimal. Triwulan III merupakan momentum untuk realisasi investasi PMA dan PMDN meningkat. “Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, berbagai lembaga survei dunia mengeluarkan hasil rilisnya bahwa Foreign Direct Investment (FDI) secara global turun hingga 30-40%.

Akan tetapi di Indonesia hanya turun 5% sampai dengan periode Triwulan III ini,” ungkap Bahlil. Di samping itu, penyebaran investasi ke luar Jawa semakin meningkat pada periode ini. Investasi ini berupa pembangunan infrastruktur di daerah yang banyak dilakukan oleh PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan investasi berkualitas tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha asing, namun juga pengusaha dalam negeri yang sama-sama membutuhkan dukungan pemerintah. Bahlil gembira dengan hasil penyebaran investasi pada Triwulan III 2020, di mana realisasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan Jawa.

Tercatat Rp110,4 triliun (52,8%) realisasi investasi tersebar di luar Jawa, meningkat 17,9% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2019. Sementara realisasi investasi tersebar di Jawa sebesar Rp98,6 triliun (47,2%). Bahlil menuturkan bahwa salah satu Key Performance Indicator (KPI) BKPM adalah mewujudkan investasi yang berkualitas yaitu melalui pemerataan penyebaran investasi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terlihat dampaknya saat ini.

Selain itu, saat ini pemerintah juga memberlakukan perlakuan khusus bagi investor yang ingin melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa, antara lain dengan pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa.

“Para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak lagi hanya fokus di Jawa, tetapi juga luar Jawa. Syarat investor masuk, salah satunya tersedianya infrastruktur dan bahan baku.

Bagus sekali ini ekspansi para investor di luar Jawa,” ucap Bahlil. Salah satu lokasi luar Jawa yang menjadi daya tarik bagi PMA adalah Maluku Utara. Menurut Bahlil saat ini sedang ada pembangunan hilirisasi nikel di provinsi Maluku Utara tersebut. BKPM akan terus mendorong bagaimana investasi dapat berdampak positif bagi daerah. Semakin besar investasi yang didorong, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, baik untuk tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. “Target 2021, minimal 1,3 juta lapangan kerja tersedia.

Data yang ada di BKPM hanya untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung bisa 3-4 kali lipatnya, karena adanya multiplier effects yang besar dari rantai suplainya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) itu dijelaskan adanya kewajiban bagi perusahaan besar, baik nasional maupun asing, untuk ber-partner dengan pengusaha lokal daerah maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi syarat,” imbuh Bahlil.

Pada periode Triwulan III 2020 ini, Singapura masih menjadi negara asal dengan investasi terbesar yaitu mencapai US$2,5 miliar (33,8%). Selanjutnya diikuti oleh R.R Tiongkok sebesar US$1,1 miliar (14,9%), Jepang sebesar US$0,9 miliar (12,2%), Hong Kong, RRT sebesar US%0,7 miliar (9,5%), dan Belanda sebesar US$0,5 miliar (6,7%). Menurut Bahlil, masuknya Belanda ke dalam daftar 5 teratas negara asal investasi ini, menandakan diversifikasi investor di luar wilayah Asia masuk ke Indonesia.

“Ini menarik juga. Belanda ini merupakan negara hub juga, sama dengan Singapura. Walaupun perekonomian Eropa sedang defisit, tetapi gairah mereka untuk investasi masih besar. Ini terkait dengan trust, regulasi, dan persepsi pemerintah yang sudah mulai baik,” jelas Bahlil.

Saat ini provinsi Jawa Barat merupakan lokasi dengan total realisasi investasi terbesar pada Triwulan III 2020 yaitu sebesar Rp28,4 triliun (13,6%). Sedangkan dari sisi sektor investasi, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi senilai Rp32,1 triliun (15,3%) mendominasi capaian realisasi pada periode ini. Jakarta, 23 Oktober 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode Juli – September (Triwulan III) Tahun 2020 yang mencapai Rp 209,0 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari – September Tahun 2020 yang mencapai Rp 611,6 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebiasaan normal baru yang telah diterapkan dalam dunia kerja dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dalam kurun waktu 7 bulan telah mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi secara bertahap pada triwulan ketiga. Total investasi Triwulan III tumbuh 8,9% dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2020.

Hal ini sesuai dengan Berita Resmi Statistik BPS yang dirilis 15 Oktober 2020 bahwa kenaikan nilai impor barang modal yang meningkat 19,01% (US$ 2,13 miliar) dan impor bahan baku meningkat 7,23% (US$ 8,32 miliar) pada bulan September 2020 dibandingkan bulan Agustus 2020.

“Saya optimis dengan telah disahkahnnya RUU cipta kerja target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun akan tercapai” tegas Bahlil.

Realisasi investasi selama Triwulan III tahun 2020 mencapai Rp 209,0 triliun atau meningkat 8,9% dari Triwulan II tahun 2020 (Rp 191,9 triliun) dan juga mengalami kenaikan sebesar 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 205,7 triliun).

Berdasarkan capaian investasi tersebut, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 102,9 triliun atau 49,2% dari total capaian, sedangkan realisasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 106,1 triliun atau 50,8 % dari total capaian.

Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan III ini sebanyak 295.387 orang. Apabila di akumulasi capaian investasi pada periode Januari - September ini menyumbang 74,8% terhadap target tahun 2020 serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 861.581 orang.

Total realisasi investasi PMA PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2020 ini, pemberi kontribusi terbesar berdasarkan sektor sebesar Rp 32,1 T (15,3%) yaitu sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dan berdasarkan lokasi proyek Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi terbesar yaitu Rp 28,4 T (13,6%). “Saya melihat tren investasi PMA di triwulan III tahun 2020 telah meningkat khususnya pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatanya sebesar US$ 1,6 miliar (21,6%).

Ini merupakan sinyal positif bahwa investor asing mulai yakin terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.” “Saya sudah meminta seluruh pegawai BKPM melakukan berbagai upaya fasilitasi permasalahan/kendala yang dihadapi investor dengan pendekatan “out of the box”.

“ Ujar Bahlil. Pada periode Triwulan III Tahun 2020 realisasi PMA adalah sebesar Rp 106,1 triliun atau 50,8% dari total capaian realisasi investasi sebesar Rp 209,0 triliun, Dimasa Pandemi Covid 19 ini PMA masih memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 142.930 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp.

23,5 triliun atau (22,1%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp. 18,3 triliun atau (17,2%). Negara penyumbang terbesar realisasi investasi PMA adalah Singapura dengan nilai investasi Rp.

35,9 triliun atau (33,8%). Apabila dilihat dari persebarannya Triwulan III Tahun 2020, persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih besar dari Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 110,4 triliun (52,8%), sedangkan di Pulau Jawa sebesar Rp. 98,6 triliun (47,2%), hal ini sudah sesuai pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa yang menjadi prioritas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya saat ini mulai dapat dilihat hasilnya, investor mulai melirik luar Pulau Jawa sebagai tujuan investasi mereka.

Secara kumulatif sepanjang periode Januari – September tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 611,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN sebesar Rp 309,9 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 861.581 orang tenaga kerja Indonesia. Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - September 2020 tersebut, terlihat bahwa PMDN masih memberikan kontribusi yang lebih besar yaitu Rp 309,9 triliun atau 50,7% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 448.934 orang.

Adapun, untuk sektor penyumbang terbesar PMDN berasal dari sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (23,6%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (15,3%). Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMA memberikan kontribusi sebesar Rp 301,7 triliun atau 49,3% dari total realisasi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 412.647 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar PMA berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (21,4%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (16,9%).

Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar yaitu dari Singapura (34,2%). Apabila dilihat dari persebarannya, kontribusi realisasi investasi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar Rp 307,5 triliun atau 50,3% dari total realisasi sedangkan realisasi investasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp 304,1 triliun atau 49,7% dari total capaian realisasi.

Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 2,2%, yaitu dari Rp 100,7 triliun menjadi Rp 102,9 Triliun. Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan III Tahun 2020 meningkat 1,0% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu dari Rp 105,0 Triliun menjadi Rp 106,1 triliun. Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan III Tahun 2020: 1.

Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Konstruksi (Rp 23,0 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 17,7 triliun); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 12,6 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 11,2 triliun); dan Industri Kimia dan Farmasi (Rp 7,5 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 19,5 triliun atau 18,9% dari total PMDN. Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Banten (Rp 12,3 triliun); Riau (Rp 12,0 triliun); Jawa Barat (Rp 10,1 triliun); Kalimantan Timur (Rp 9,1 triliun); dan Jawa Timur (Rp 9,0 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,6 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 1,0 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 0,9 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,6 miliar); dan Industri Kimia dan Farmasi (US$ 0,6 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,7 miliar atau 49,7% dari total PMA.

Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,3 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US$ 0,9 miliar); Maluku Utara (US$ 0,8 miliar); Banten (US$ 0,6 miliar); dan Kepulauan Riau (US$ 0,5 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,5 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 1,1 miliar); Jepang (US$ 0,9 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,7 miliar); dan Belanda (US$ 0,5 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek Pada Triwulan III Tahun 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 98,6 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 110,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 12,0%, sedangkan investasi di Luar Jawa mengalami percepatan sebesar 17,9%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2020 mencapai 295.387 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 152.457 orang dan proyek PMA sebanyak 142.930 orang. Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2020 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 73,1 triliun); Konstruksi (Rp 48,9 triliun); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp 29,3 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 26,2 triliun); serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 24,7 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 62,3 triliun atau 20,1% dari total PMDN. Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp 47,4 triliun); Jawa Barat (Rp 35,4 triliun); DKI Jakarta (Rp 33,7 triliun); Riau (Rp 26,9 triliun); dan Jawa Tengah (Rp 22,8 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 4,5 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 3,2 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 2,4 miliar); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (US$ 1,7 miliar); serta Industri Kimia dan Farmasi (US$ 1,5 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 9,7 miliar atau 46,3% dari total PMA. Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US$ 3,5 miliar), DKI Jakarta (US$ 2,7 miliar); Maluku Utara (US$ 1,8 miliar); Banten (US$ 1,4); dan Jawa Timur (US$ 1,3 miliar).

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US$ 7,2 miliar), R.R Tiongkok (US$ 3,5 miliar); Hongkong, RRT (US$ 2,5 miliar); Jepang (US$ 2,1 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,1 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada periode Januari – September 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 307,5 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 304,1 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 6,9% dan terjadi peningkatan investasi di Luar Jawa sebesar 12,2%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Januari – September Tahun 2020 mencapai 861.581 orang yang terdiri dari TKI pada proyek PMDN sebanyak 448.934 orang (52,1%) dan pada proyek PMA sebanyak 412.647 orang (47,9%) 5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan September tahun 2020 adalah: a.

Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 144,2 triliun (23,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 82,5 triliun dan PMA sebesar US$ 4,3 miliar. b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 307,5 triliun (50,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 164,0 triliun dan PMA sebesar US$ 10,0 miliar. c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 51,9 triliun (8,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 33,1 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar.

d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 53,3 triliun (8,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 16,4 triliun dan PMA sebesar US$ 2,6 miliar. e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 20,1 triliun (3,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 11,9 triliun dan PMA US$ 0,7 miliar. f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 34,6 triliun (5,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 1,9 triliun dan PMA sebesar US$ 2,3 miliar.

Jakarta, 22 Oktober 2020 – Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat (KPED Jabar) bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hari Rabu (20/10) di Jakarta. Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi tentang upaya menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19. Hadir dalam pertemuan tersebut penasihat KPED Jabar Mohamad S Hidayat, Ketua Harian KPED Jabar Ipong Witono beserta tim. Bahlil mengapresiasi langkah tanggap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat.

Kecepatan ini menunjukkan sinyal tegas bahwa pemerintah hadir juga bersama pelaku usaha. Dengan semangat yang sama, Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan kemudahan investasi, di antaranya pemusatan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di BKPM serta menerima pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan kemudahan insentif kepada pelaku usaha.

Insentif fiskal yang kini ditangani BKPM meliputi tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea impor untuk proses produksi. "BKPM percaya dengan kebijakan afirmatif tersebut.

Para investor telah ikut serta dalam akselerasi pembangunan di daerah investasi tersebut berlangsung. Ditegaskan keharusan tersebut akan mendorong pendistribusian dan pemerataan perekonomian di daerah dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat,” ujar Bahlil. Di samping itu, Kepala BKPM juga mengingatkan bahwa konteks investasi di sini tidak hanya pelaku usaha besar atau asing, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM. BKPM mendorong kemitraan pengusaha asing maupun nasional yang berinvestasi agar dapat bermitra dengan pengusaha di daerah dan UMKM. Ketua Harian KPED Jawa Barat Ipong Witono menilai upaya terobosan Kepala BKPM dalam mewujudkan investasi di daerah memberi dampak pergerakan ekonomi di Jawa Barat. "Pemulihan ekonomi di Jabar akan membawa dampak pada pemulihan ekonomi nasional. Program padat karya akan menguatkan struktur daya beli masyarakat yang saat ini rapuh," kata Ipong Witono.

Mohamad S Hidayat, selaku pengusaha nasional, juga mengapresiasi langkah cepat Kepala BKPM dan perhatiannya pada pemulihan perekonomian di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terdapat beberapa proyek nasional yang akan segera dimulai, antara lain pelabuhan laut Patimban di Subang. Proyek nasional tersebut dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian di provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia ini.

Berdasarkan catatan BKPM, Jawa Barat menjadi favorit lokasi tujuan investasi. Tercatat pada Semester I 2020, Jawa Barat mendapatkan investasi terbanyak dengan nilai Rp57,9 triliun atau 14,4% dari total realisasi investasi. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$2,3 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp25,2 triliun.

(*) Jakarta, 19 Oktober 2020 – Masa pandemi yang telah berlangsung kurang lebih 8 bulan ternyata tidak melunturkan semangat pengusaha mikro untuk berusaha. Data BKPM menunjukkan bahwa selama bulan September berhasil memecahkan rekor pencapaian sepanjang 2020. Jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha mikro tercatat 170.152 atau setara 86% dari 197.322 NIB yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sebelumnya, di bulan Agustus lalu juga terjadi lonjakan pengajuan NIB usaha mikro yang mencapai 104.240 NIB, meningkat 114% dibandingkan bulan sebelumnya.

Jumlah NIB tersebut mencapai 82% dari total seluruh pengajuan sebesar 126.878 NIB di bulan Agustus 2020. Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan pesatnya pengajuan NIB pengusaha skala mikro di masa pandemi ini adalah bentuk kekuatan perekonomian Indonesia yang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Seperti yang sering diungkapkan Bapak Kepala BKPM, bahwa UMKM berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sesuai amanah yang diberikan oleh Presiden, BKPM terus memastikan untuk melayani UMKM.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), negara memberikan perlindungan dan penguatan UMKM yang semakin solid,” ujar Tina. Hadirnya UU CK menjadi terobosan kebijakan untuk menghadirkan perizinan berusaha yang cepat, mudah, efisien, dan pasti. UU CK memberikan perlakuan istimewa bagi pelaku UMKM, di antaranya kemudahan perizinan. UMKM hanya perlu memiliki NIB yang diproses dalam waktu 3 jam melalui OSS.

Selain itu, negara juga melindungi UMKM. "UU CK memberikan penekanan yang sangat kuat dan baik. Tercantum dengan terang-benderang bahwa investor asing dilarang masuk sebagai pemegang saham UMKM. Jadi PMA hanya boleh berusaha skala besar. Dan investor asing wajib bermitra dengan UMKM. Ini bentuk nyata negara hadir bagi UMKM," tegas Tina. Di awal masa pandemi, jumlah NIB usaha skala mikro mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut yaitu dari 36.337 NIB di bulan Maret 2020, menjadi 28.435 NIB di bulan April 2020 dan menyentuh angka terendah di bulan Mei 2020 dengan hanya 15.845 NIB yang diterbitkan oleh BKPM.

Akan tetapi, sektor mikro terbukti sangat resilien terhadap pandemi. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan NIB sektor mikro pada bulan Juni 2020 yg mencapai 35.283 NIB, melonjak 123% dari bulan sebelumnya. Angka ini terus meningkat tiap bulan hingga mencapai hampir 200 ribu NIB di bulan September.

Berdasarkan data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, sepanjang Januari hingga September 2020 telah diterbitkan 792.044 NIB. Dari total NIB tersebut, sektor mikro mencapai 70% atau sejumlah 512.246 NIB. (*) Jakarta, 16 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) secara daring Rabu malam (14/10).

Acara loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut mengusung tema Dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri G.

Wibisana, dan Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Faisal Basri. Acara yang dihadiri oleh PPI di 60 negara seluruh dunia ini bertujuan untuk mendapatkan masukan secara akademis terkait isu RUU CK yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober lalu. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa UU CK ini dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa Indonesia. Tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.

Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak bagi pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK, di sisi lain KADIN mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK.

Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

"Untuk loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kepada para pelajar Indonesia bahwa UU CK ini sangat mendukung dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala BKPM berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Minimnya minat lulusan perguruan tinggi yang memilih menjadi pengusaha di antaranya pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit. "Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada undang-undang ini.

UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam beres," tegas Bahlil. Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

Adanya UU CK diharapkan akan terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar 56,6% pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun. Sementara itu untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29% porsi dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26% dari seluruh pekerja setengah penganggur.

"Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkap Anwar Sanusi. UU CK melindungi 3 posisi ketenagakerjaan.

Pertama, masyarakat yang belum bekerja, maka pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi. Kedua, masyarakat yang memiliki pekerjaan mempunyai perlindungan. Ketiga, ketika terjadi pemutusan pekerjaan akan tetap terlindungi. Sebagai tuan rumah, Koordinator PPI Dunia Choirul Anam menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pihak pemerintah, pengamat serta akademisi untuk berdiskusi secara gamblang, memberikan pemahaman substansi UU CK serta saling memberi masukan yang konstruktif.

“Kami berharap mendapat pencerahan melalui diskusi ini. Kami melihat pemerintah ingin mendorong peluang ekonomi dan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak untuk berbisnis. Namun di sisi lain, perlu disadari UU CK ini merupakan integrasi dari berbagai UU yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dari substansi, perspektif hukum dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, diskusi malam ini sangat bermanfaat bagi para pelajar Indonesia," pungkas Choirul Anam. UU CK terdiri dari 11 klaster, di antaranya tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dengan undang-undang ini, BKPM meyakini daya saing Indonesia akan semakin baik, sehingga menarik minat pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

(*) Jakarta, 14 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkesempatan melakukan diskusi secara daring dengan para Bupati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemarin siang (13/10). Acara silaturahmi dan dialog virtual ini difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan secara khusus membahas kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).

Dalam diskusi tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa yang dibutuhkan pengusaha saat ini yaitu kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Maka, melalui UU CK, pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhanan birokrasi perizinan berusaha. Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK ini tidak sedikit pun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, sedangkan kewenangan tetap ada di daerah.

Hal ini dapat dilihat pada UU CK Pasal 174 tentang Kewenangan Daerah. Di mana kewenangan yang ada pada Kementerian/ Lembaga (K/L) termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan Presiden kepada K/L dan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut daerah.

“Di pasal 174 poin B, tidak ada satu pun izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui.

Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,” jelas Bahlil. Bahlil menambahkan dalam rangka pengawasan pelaksanaannya, Pemerintah Pusat akan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Kementerian/ Lembaga (K/L) teknis, BKPM dan pemerintah daerah setempat.

Saat ini, BKPM sedang dalam proses membuat sistem OSS versi UU CK. Di mana sistem tersebut nantinya akan digunakan juga oleh seluruh pemerintah daerah termasuk kabupaten/ kota agar terintegrasi. “Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk pemerintah daerah,” ungkap Bahlil. Kepala BKPM mengingatkan agar para bupati dapat segera membuat peraturan daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sehingga RDTR tersebut dapat dimasukkan dan dipetakan ke dalam sistem OSS. “Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTR-nya dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima,” imbuh Bahlil. Selanjutnya, Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK ini merupakan regulasi pro UMKM.

Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penguatan UMKM, salah satunya dengan mengatur proses perizinan UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang akan menjadi lebih cepat dan mudah.

“UMK hanya perlu mendaftar di sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dijadikan sebagai izin usaha, di mana NIB tersebut dapat diperoleh dengan waktu 3 jam,” tambah Bahlil. Kemudahan proses perizinan yang diperoleh oleh UMK menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota mengusulkan perlunya notifikasi perizinan yang diterbitkan oleh OSS untuk UMKM tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan atas perizinan yang diterbitkan.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti kemudahan perizinan yang diatur dalam UU CK, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Peraturan Kepala BKPM lengkap dengan persyaratan di dalamnya, sehingga akan memperkecil penyalahgunaan dari izin yang diterbitkan.

Ketua Umum Apkasi yang juga merupakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan banyaknya respon yang diperoleh dari kepala daerah terkait dengan adanya UU CK ini. Azwar mengapresiasi kesediaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BKPM. "Mungkin ini alasan Pak Presiden memilih Pak Bahlil menjadi Kepala BKPM. Pak Kepala dapat menjelaskan UU CK ini dengan lugas dan tegas, sehingga harapan kita para kepala daerah bisa mendapatkan penjelasan terkait perizinan.

Tadi dijelaskan kalau akan ada time frame, jadi ngurus perizinan jelas waktunya dan peran tentang kewenangan daerah sudah dijelaskan juga. Pertemuan ini sangat bermanfaat," ungkap Azwar Anas. Penasihat Khusus Apkasi Prof. Ryaas Rasyid yang hadir dalam diskusi tersebut juga menyampaikan apresiasinya terhadap penjelasan yang disampaikan Kepala BKPM serta komitmen konkret yang diberikan. Rasyid menegaskan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha merupakan kepentingan semua pihak. Harapan ke depannya agar konsultasi proses izin dapat lebih terbuka, sehingga penyederhanaan pelayanan bisa terwujud.

"Bagi pemerintah di kabupaten, apa pun garis yang diberikan oleh pusat, sepanjang bisa dilaksanakan, mereka akan laksanakan. Saya percaya loyalitas para bupati dengan pemerintah pusat sampai saat ini masih terjamin dan bisa diandalkan. Jadi tidak usah ragu. Kita tinggal memberikan arahan saja kepada beliau-beliau itu, sehingga mereka mengerti apa saja yang bisa dikerjakan dan di mana batas kewenangan dan tanggung jawabnya," ujar tokoh loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pelopor otonomi daerah tersebut.

(*) Jakarta, 14 Oktober 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi minat investor asal Thailand di bidang usaha industri dan perkebunan gula dengan nilai investasi sebesar USD200 juta serta industri garam dengan nilai investasi sebesar USD120 juta di Indonesia.

Pengembangan investasi di bidang usaha industri dan perkebunan gula ini akan memiliki kapasitas produksi 1,5 juta MT per tahun. Sementara, pengembangan industri garam memiliki kapasitas produksi 2,2 juta MT per tahun.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk merealisasikan rencana investasinya, beberapa perusahaan afiliasi investor Thailand tersebut menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pos Logistik Indonesia dalam kerja sama loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut logistik bagi produk-produk yang dihasilkan.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi dan Staf Khusus bidang Ekonomi Makro BKPM Eka Sastra di Kantor BKPM, Jakarta (12/10). Dalam sambutannya, Imam Soejoedi menyampaikan apresiasi atas rencana kerja sama yang merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Menurut Imam, rencana kerja sama pengembangan industri gula dan garam ini tidak hanya untuk penguatan sektor industri saja, akan tetapi juga dalam rangka subsitusi impor, sehingga dapat memberikan multiplier effects bagi Pemerintah Indonesia. “Permintaan dari BKPM, tolong libatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah lokasi investasi, baik sebagai supply chain maupun supplier, agar rembesan investasi ini bisa dinikmati di daerah.

Sehingga perusahaan lokal juga mendapatkan keuntungan dari adanya investasi ini. Kita tidak ingin sentra ekonomi hanya di pusat, tapi juga harus didorong di daerah.

Minimal 20% kegiatan supply chain-nya diberikan kepada daerah, dengan catatan perusahaan lokal yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan ekuitas,” tegas Imam. Selain itu, optimalisasi penyerapan tenaga kerja di lokasi investasi juga sangat diperlukan. BKPM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di lokasi usaha, terkait kesiapan jumlah tenaga kerja lokal yang dapat diserap dengan adanya investasi ini. Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus bidang Ekonomi Makro BKPM Eka Sastra menjelaskan bahwa BKPM memiliki tugas untuk memfasilitasi investasi yang akan masuk ke Indonesia, baik investasi asing maupun dalam negeri.

Dalam hal ini, BKPM akan mengajak pihak swasta dan BUMN untuk berkolaborasi agar semakin banyak investasi yang masuk dan berkualitas, sehingga sektor industri dapat berkembang lebih baik.

“Saya menyampaikan arahan dari Kepala BKPM, agar rencana investasi ini tidak berhenti di MoU saja. Tapi bisa dijalankan dengan baik, dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki,” ucap Eka.

Indonesia dipilih sebagai lokasi yang tepat untuk membangun industri tersebut karena dinilai memiliki keunggulan lokasi yang strategis sebagai akses pasar untuk memenuhi kebutuhan gula dan garam dalam negeri, ASEAN, maupun pasar global. Selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan sertifikasi halal dari Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia untuk memasuki pasar Timur Tengah.

Direktur Utama PT Dinamika Utama Jaya Group Zaenal Aziz menjelaskan bahwa kerja sama ini dilakukan dengan pembahasan yang cukup panjang. Zaenal menyampaikan harapannya untuk terus mendapatkan dukungan dari BKPM untuk merealisasikan investasi ini. “Akan ada beberapa hal lain yang kami perlu dukungan dari BKPM. Semoga investasi ini berjalan lancar dan menjadi investasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. BKPM bisa memonitor perkembangan investasi ini 1-2 bulan ke depan, karena ini sifatnya pengembangan, jadi sudah jalan,” jelas Zaenal.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Zaenal Aziz, Direktur Operasional dan Overseas TMM PT Kingsford Art Queen Int Yanvi Alex mengungkapkan terima kasih atas dukungan BKPM. “Secara prinsip, saya siap sebagai kurir. Izinkan industrinya berjalan. Mohon di-support, secara administratif pengurusan,” ujar Yanvi. Penandatanganan nota kesepahaman melibatkan PT Pos Logistik Indonesia dengan 6 (enam) perusahaan investor asal Thailand, yaitu Dinamika Utama Jaya Group, Angkasa Jet Terminal Bandung, PT Kingsford Art Queen Int, PT Qiana Sugar Inathai, PT Indira Garam Inathai, PT Yanvira ASSET Inathai.

Industri gula dan garam dari Thailand memang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Oleh karena itu kehadiran investor dalam bidang pengolahan gula dan garam tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dalam rantai pasok global. (*) Jakarta, 11 Oktober 2020 – Menanggapi teks yang beredar dalam pesan berantai Whatsapp mengenai program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendorong investasi besar bermitra dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi mengatakan bahwa informasi yang disampaikan bukan merupakan pernyataan resmi dari BKPM.

BKPM memang memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang salah satunya adalah kemitraan antara investor asing atau pengusaha besar nasional dengan pengusaha di daerah dan UMKM di lokasi usahanya. Hal ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo. Saat ini, program kemitraan UMKM masih dalam tahap identifikasi pelaku UMKM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dikolaborasikan dengan investor Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), juga dengan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BKPM akan menyeleksi dan meminta kepada perusahaan-perusahaan besar dan para pelaku UMKM untuk dimitrakan sesuai dengan bidang usahanya. “Kami masih menyiapkan program tersebut agar dapat optimal. Rencananya kami akan melibatkan seluruh pengusaha di berbagai provinsi di Indonesia, yang tentunya terdaftar dalam OSS (Online Single Submission). Oleh karena itu, kami perlu waktu untuk mematangkan konsep dan pelaksanaannya. Memang tidak mudah meminta para Pengusaha Besar bekerjasama dengan UMKM namun arahan Pak Kepala jelas bahwa investasi harus dapat memberikan kemanfaatan sebesar-sebesarnya di daerah” jelas Imam Soejoedi.

BKPM memastikan keberpihakan negara untuk melindungi UMKM, terutama setelah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini menjamin UMKM, mulai dari penyederhanaan perizinan UMKM, peningkatan kualitas UMKM, serta penguatan UMKM dari sektor informal ke formal, sehingga UMKM dapat memiliki akses permodalan ke bank. Keberadaan UMKM adalah cara membuka lapangan pekerjaan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), juga merupakan masa depan Indonesia.

“BKPM berkomitmen akan mendorong hal tersebut. Namun, tunggu waktunya. Kami sedang kebut untuk segera diselesaikan, sehingga tercipta kemitraan-kemitraan baru,” ujar Imam. BKPM mendata perusahaan-perusahaan besar dan UMKM melalui pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui OSS. Kemudian, data tersebut akan diverifikasi dan disurvey agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Setelah validitas identitas kedua belah pihak dipastikan, maka BKPM akan mempertemukan kedua pihak dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan.

(*) Jakarta, 9 Oktober 2020 – Di akhir bulan Oktober 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merilis data capaian realisasi investasi triwulan III 2020. Capaian investasi ini diprediksi akan menarik karena bisa merefleksikan dinamika ekonomi Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Pandemi di Indonesia telah berlangsung selama delapan bulan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu yang menjadi andalan yaitu arus investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Oleh karena itu, penting bagi BKPM untuk mengawal proyek-proyek yang sudah masuk hingga realisasi investasinya terlaksana. “Pada triwulan II 2020, nilai realisasi investasi memang terkontraksi 4,3% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun di kuartal ini, sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala BKPM, kami yakin nilai tersebut akan naik karena ekonomi kita sudah mulai berjalan kembali, walaupun belum sepenuhnya normal,” ujar Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi.

BKPM mengadopsi strategi-strategi menjaga iklim investasi, yaitu dengan cara memfasilitasi perusahaan existing yang sudah beroperasi, memfasilitasi potensi perusahaan existing yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, dan memberikan insentif bagi perusahaan existing yang melakukan ekspansi. LKPM ini sangat penting, tidak hanya untuk melihat potret nilai kemajuan realisasi investasi perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, namun juga untuk memberikan ruang bagi perusahaan apabila ada permasalahan dan kendala dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan proyeknya di lapangan.

Imam Soejoedi mengharapkan para pelaku usaha dapat bekerja sama dengan menyampaikan LKPM sampai dengan batas waktu yang ditentukan. “BKPM tetap optimis target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp817,2 triliun dapat tercapai. BKPM terus komitmen melakukan pengawalan investasi, mulai dari proses perizinan sampai dengan produksi komersial perusahaan. Kami harus lakukan cara-cara di luar kebiasaan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kami harap para pelaku usaha dapat bekerja sama dengan memenuhi kewajibannya menyampaikan LKPM,” ucap Imam.

Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, setiap pelaku usaha diwajibkan membuat LKPM dan menyampaikannya ke BKPM.

Seluruh pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM, kecuali perusahaan di bidang jasa keuangan dan migas, serta perusahaan yang izin penanaman modalnya sudah tidak aktif (termasuk Izin Prinsip (IP), Pendaftaran Penanaman Modal (PI), dan/atau Izin Usaha).

Penyampaian LKPM Triwulan III (Juli—September) tahun 2020 dilakukan secara daring melalui https://lkpmonline.bkpm.go.id atau https://oss.go.id, dengan periode pelaporan 1—10 Oktober 2020.

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan investor belum juga memenuhi kewajibannya, maka BKPM akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin yang telah diberikan. (*) Jakarta, 5 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/ IPC. Kunjungan dilakukan untuk meninjau aktivitas bongkar muat barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jumat pagi (2/10).

Kepala BKPM ingin memastikan bahwa aktivitas kepelabuhanan tetap dapat berjalan walaupun mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Dalam kunjungan ini, Kepala BKPM diterima oleh Direktur Utama IPC Arif Suhartono. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan peran strategis IPC bagi investasi, yaitu dalam hal kemudahan arus barang impor dan ekspor bagi proses produksi sebuah perusahaan.

“Saya mendengar dari Pak Dirut IPC. Walaupun arus barang ekspor impor mengalami penurunan akibat pandemi, arus barang domestik justru mengalami eskalasi. Ini sinyal yang bagus. Artinya ada ketahanan ekonomi lokal di Indonesia. Harus didukung itu,” ujar Bahlil. Bahlil menilai bahwa sinyal positif ekonomi di daerah yang masih bergeliat, harus direspon oleh pemerintah dan diberikan dukungan berupa kemudahan seperti insentif fiskal. Selain itu, BKPM juga akan mendorong upaya IPC untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di masa pandemi ini.

Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah menggalakkan program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di perusahaan.

“Masa pandemi ini dapat menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan TKDN dan mengembangkan industri lokal. Mari kita bangun optimisme dan kreativitas agar kita tidak terpengaruh banyak dari pandemi ini,” pungkas Bahlil. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama IPC Arif Suhartono menyambut baik kunjungan Kepala BKPM. Momen ini menjadi kesempatan IPC untuk menunjukkan komitmen perusahaan mendukung perekonomian nasional dengan tetap memberikan pelayanan kepelabuhanan tanpa terganggu pandemi.

“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Kepala BKPM. Selama masa pandemi dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), IPC selalu siap untuk memberikan pelayanan aktivitas pelabuhan yang terbaik. Ini merupakan bagian dari peran kami sebagai tulang punggung konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia. Kami juga mempercepat proses transformasi digital di seluruh lini kegiatan dan proses bisnis, khususnya pada aktivitas perdagangan,” ujar Arif Suhartono.

Kegiatan ekspor impor merupakan penyumbang utama bagi pendapatan pelabuhan, dan situasi pandemi global ini mengakibatkan perlambatan arus barang di seluruh dunia, tidak terkecuali ekspor impor Indonesia. IPC sendiri mengelola 12 pelabuhan dengan total pendapatan usaha pada tahun 2019 mencapai Rp12 triliun. Arus ekspor impor barang secara keseluruhan mengalami dampak negatif dari pandemi.

Penurunan yang cukup dalam terjadi pada periode akhir semester pertama tahun 2020. Diharapkan dengan mulainya kegiatan ekonomi di negara Asia bisa membawa dampak meningkatnya arus ekspor impor di Indonesia yang mayoritas melayani Intra Asia. Pada periode Januari hingga Agustus 2020 arus petikemas di seluruh terminal peti kemas kelolaan IPC mengalami penurunan hingga 9,9% atau sekitar 4,45 juta TEUs bila dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,95 juta TEUs.

Arif Suhartono juga menjelaskan bahwa IPC sedang membangun kawasan Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat seluas 200 hektare.

Rencananya area terminal pelabuhan dibangun seluas 70 hektare, sementara 130 hektare lainnya dipergunakan untuk kawasan industri. Terminal Kijing merupakan bagian dari perluasan Pelabuhan Pontianak yang akan menjadi gerbang utama ekspor impor barang dari dan ke Kalimantan.

“Kami minta bantuan pemerintah menerbitkan aturan soal lokasi, khususnya lahan industri, di dekat pelabuhan agar tidak ada perumahan (seperti di Tanjung Priok). Progres Kijing saat ini mencapai hampir 70% dan sudah ada industri yang masuk,” ungkap Arif.

Kunjungan Kepala BKPM ke lokasi Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat terus menjaga sinergi antara pemerintah dan IPC untuk saling memberikan dukungan terhadap program pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. BKPM terus berkomitmen memberikan kemudahan usaha dan pengawalan investasi bagi perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan nasional atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

(*) Jakarta, 28 September 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 23 – 24 September 2020 dalam rangka menindaklanjuti sejumlah rencana investasi perusahaan asal Korea Selatan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia berdiskusi dengan beberapa perusahaan Korea untuk menindaklanjuti minat investasi ke Indonesia. Erick menyampaikan bahwa meskipun di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia terus agresif untuk mendatangkan investasi.

"Kita harus terus optimistis. Memang situasi sekarang penuh tantangan. Tapi percayalah Pemerintah terus berusaha. Dan keberangkatan kami ke Korea Selatan ini karena memang ada minat serius dari beberapa perusahaan Korea.

Artinya Indonesia memiliki daya tarik. Dan kita tindaklanjuti itu," ujar Erick. Minat investor Korea memang tercermin dalam data hasil realisasi investasi asal Negeri Ginseng tersebut pada triwulan II (April-Juni) tahun 2020, dengan total investasi mencapai US$552,6 juta atau melonjak sebesar 340% dari total investasi Korea Selatan pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2020 sebesar US$130,4 juta.

Bahlil menjelaskan karena itulah Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keseriusan dalam menjemput investor dari Korea. “Ini sinyal positif. Indonesia masih dilirik oleh investor di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita harus serius memfasilitasi sampai jadi. Sesuai arahan Presiden, investasi yang kita dorong adalah yang mendukung transformasi ekonomi, ada nilai tambah. Dan tentu juga investasi padat karya. Indonesia butuh lapangan kerja dan investasi solusinya,” ucap Bahlil.

Jika dilihat berdasarkan periode semester I (Januari-Juni) tahun 2020, realisasi investasi dari Korea Selatan pun mengalami peningkatan sebesar 25% dengan total sebesar US$683,0 juta, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu dengan nilai investasi sebesar US$548,4 juta. Bahlil juga menjelaskan bahwa BKPM akan berusaha menarik investor Korea Selatan untuk terus berinvestasi di Indonesia, khususnya kepada perusahaan di bidang industri hilirisasi.

“Untuk mendorong realisasi investasi, kami bersama Menteri BUMN ke Korea Selatan untuk membahas hilirisasi EV (Electric Vehicle) battery,” pungkas Bahlil. Sejak tahun 2015, Korea Selatan menjadi negara asal investasi terbesar ke-7 di Indonesia, setelah Singapura, Jepang, Tiongkok, Hongkong, Malaysia, dan Belanda.

Korea Selatan membukukan total investasi mencapai US$7,7 miliar. Berdasarkan data yang ada di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, investasi dari Korea Selatan pada periode tahun 2016 sampai semester I tahun 2020 didominasi oleh sektor Listrik, Gas, dan Air (US$944,3 juta); Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Medis, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam Tangan (US$902,5 juta); Industri Kimia dan Farmasi (US$749,6 juta); Industri Barang Kulit dan Alas Kaki (US$552,0 juta); dan Industri Lainnya (US$528,7 juta).

Berdasarkan lokasi, investasi Korea Selatan mayoritas berada di Jawa (US$4,5 miliar). Kemudian disusul oleh Kalimantan (US$1,0 miliar), Sumatera (US$372,4 juta), Papua (US$246,8 juta), dan Maluku (US$226,3 juta). (*) Jakarta, 26 September 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 23-24 September 2020.

Kunjungan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti sejumlah rencana investasi perusahaan asal Negeri Ginseng tersebut di Indonesia. Kabar menggembirakan yang dibawa Delegasi Indonesia saat tiba di tanah air adalah bertambahnya satu perusahaan Korea Selatan yang relokasi pabrik ke Indonesia.

Perusahaan tersebut adalah PT Sejin Fashion Indonesia. Sejin adalah anak perusahaan Parkland Co., Ltd. yang sudah 15 tahun menjalankan investasinya di Indonesia di bidang industri alas kaki. PT Sejin Fashion Indonesia merelokasikan pabriknya dari Dalian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Pati, Jawa Tengah.

Perusahaan ini bergerak di bidang industri garmen berorientasi ekspor. Nilai total investasi perusahaan diperkirakan sebesar US$35 juta. “Ini kabar gembira. Sesuai arahan Presiden, kami diminta terus aktif mengejar perusahaan yang merelokasi usahanya dari Tiongkok dan beberapa negara lain. Setelah kunjungan ke Korea kemarin, ada satu lagi perusahaan akan relokasi ke Indonesia dari Tiongkok.

Ini industri padat karya, bisa menambah lapangan kerja baru sampai 4.000 orang. Kami harap dapat membantu perekonomian di masa pandemi seperti ini,” ujar Bahlil. Selain menambah lapangan kerja, investasi PT Sejin Fashion Indonesia juga akan meningkatkan devisa negara karena 100 persen hasil produksinya akan diekspor.

Oleh karena itu, PT Sejin Fashion Indonesia meminta dukungan pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat proses relokasi ke Indonesia agar dapat segera beroperasi. Beberapa dukungan yang diharapkan, diantaranya terkait dengan percepatan proses pemeriksaan teknis (survei) terhadap mesin Barang Modal Tidak Baru (BMTB) yang akan direlokasi dari pabrik di Tiongkok, pengajuan permohonan penetapan lokasi pabrik sebagai Kawasan Berikat (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat/ PDKB), dukungan dalam mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ahli selama masa pandemi COVID-19, serta fasilitasi pengajuan permohonan insentif Tax Allowance.

“Sesuai komitmen BKPM, investor akan terus difasilitasi dan dikawal. Sebagian permohonan perusahaan sudah difasilitasi. Dalam kunjungan ini saya sekaligus menyampaikan persetujuan insentif Tax Allowance yang Sejin minta.

Sudah beres. Terkait perizinan yang masih dalam proses, sudah ada Tim Khusus yang akan mengurus. Perusahaan tinggal tunggu beres saja,” loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Bahlil. Persetujuan insentif Tax Allowance PT Sejin Fashion Indonesia menjadi Tax Allowance pertama yang BKPM terbitkan, sejak adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI). BKPM akan terus mendorong agar Sejin dapat memenuhi target produksi komersial di kuartal IV 2020.

CEO Parkland Myeong-gyu Park optimistis bahwa anak perusahaan mereka dapat berkembang baik di Indonesia. Kegiatan usaha Parkland di Indonesia selama ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Inilah yang melatarbelakangi perusahaan merelokasi pabrik ke Indonesia. “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala BKPM dan Tim yang telah membantu kami dalam melakukan relokasi investasi ke Indonesia.

Kami semakin yakin dan percaya, investasi kami dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Hal ini tentunya juga karena dukungan Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Indonesia, khususnya BKPM,” ujar Myeong-gyu Park.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Sejin Fashion Indonesia Ho-jung Park menyampaikan apresiasi yang tinggi atas segala fasilitasi yang dilakukan oleh BKPM atas permohonan dukungan investasi mereka ke Indonesia. “Saya cukup kaget dengan respon cepat dari Kepala BKPM dan Tim.

Kami sangat terbantu dengan segala dukungan yang diberikan. Kami akan berusaha dengan baik agar dapat segera merealisasikan investasi kami di Indonesia. Terima kasih,” ucap Ho-jung Park. Parkland Co., Ltd. merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang didirikan sejak tahun 1973 di Busan, Korea Selatan. Salah satu investasi Parkland di Indonesia, adalah PT Parkland World Indonesia yang telah memiliki beberapa pabrik di Indonesia sejak tahun 2005, antara lain di Serang-Banten, Jepara, Rembang, dan Pati.

Perusahaan memproduksi alas kaki/ sepatu olah raga untuk merk New Balance, Adidas, Reebok, dan lain-lain. (*) Jakarta, 17 September 2020 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Kemenkop UKM Teten Masduki dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara daring pada Kamis pagi (17/9) di kantor masing-masing.

"Langkah ini sebagai landasan bagi para pihak untuk mensinergikan program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kerjasama kemitraan antara penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar dengan pelaku UMKM serta koperasi.

Kami menyediakan data dan informasi terkait profil pelaku UMKM serta koperasi yang potensial untuk dapat bermitra dengan penanam modal," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi; fasilitasi kemitraan penanaman modal; dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK). Dalam hal pertukaran data dan informasi, BKPM diharapkan dapat menyediakan data dan informasi profil penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar, yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKMK.

Di samping itu, BKPM juga dapat menyediakan data berupa izin usaha pada sektor UMKM yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, lanjut Teten, sinergi itu juga meliputi konsultasi dan pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

"Khususnya, pada aspek pembiayaan, teknologi dan legalitas kepada pelaku UMKM serta koperasi melalui forum workshop, Klinik OSS, sosialisasi dan bimbingan teknis atau seminar penanaman modal yang dilaksanakan kedua belah pihak," pungkas Teten. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik kerja sama dan kolaborasi dengan Kemenkop UKM yang dilakukan dalam momentum yang tepat. Kerja sama antara kedua lembaga memang sudah terjalin sejak lama, namun saat ini dilakukan dengan lebih intensif dan diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengeksekusi arahan Presiden. Sekarang, setiap investor yang masuk ke Indonesia, wajib hukumnya melakukan kemitraan dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal setempat. Tidak bisa ditawar lagi itu,” jelas Bahlil. Melalui kerja sama ini, pemerintah memberikan ruang kepada UMKM untuk lebih berperan banyak dalam perekonomian bangsa melalui tiga hal, yaitu perizinan yang tidak berbelit-belit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha; Key Performance Indicator (KPI) BKPM yang mewajibkan investasi besar dari dalam maupun luar negeri menggandeng UMKM; dan kesempatan mengembangkan entrepreneurship melalui UMKM.

“Setiap investasi yang masuk pada sebuah daerah tidak hanya harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bisa menumbuhkan pengusaha yang baru,” tegas Bahlil. Nota Kesepahaman ini mengatur diantaranya kegiatan fasilitasi kemitraan antara Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) skala besar dengan pelaku UMKM.

Fasilitasi tersebut mencakup kegiatan matchmaking seperti penyelenggaraan seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi/delegasi instansi pemerintah negara, perusahaan asing maupun UMKM. Selain melakukan fasilitasi kemitraan, Kemenkop UKM dan BKPM juga berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) pelaku UMKMK terkait prosedur dan peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha. (*) Jakarta, 16 September 2020 – Menggembirakan!

Jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dicatatkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) di bulan Agustus 2020 melonjak 165,9 persen dibandingkan bulan Juli 2020, yaitu sebanyak 126.878 permohonan. Hal ini menjadi kabar sangat baik karena di masa pandemi COVID-19, pengajuan NIB terendah pernah terjadi pada bulan Mei 2020 dengan jumlah 28.562 pemohon.

Berdasarkan data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat KOPI BKPM), pencapaian Agustus ini belum pernah terjadi sebelumnya, dimana NIB yang diterbitkan belum pernah melebihi jumlah 100 ribu dalam satu bulan sepanjang 2020. Yang lebih menarik lagi, BKPM mencatat peningkatan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah yang paling signifikan di antara jenis usaha lainnya. Di bulan Agustus 2020 sebanyak 82,2 persen dari NIB berasal dari sektor Usaha Menengah Kecil (UMK), yakni sebesar 104.240 pemohon.

“Lonjakan pemohon NIB untuk UMK memang menjadi kabar sangat baik. Jumlah pengajuan di bulan ini dua kali lipat dari rata-rata per bulan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut periode Januari – Agustus 2020, bahkan angka ini lebih besar dari sebelum pandemi.

Sektor UMK yang rata-rata perbulannya 64,3 persen dari total NIB, di bulan Agustus ini mencapai 82,2 persen,” ujar Juru Bicara BKPM Tina Talisa sore ini (16/9). Sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi semasa krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, UMKM juga turut terdampak signifikan. Namun melihat tren peningkatan NIB UMK yang melonjak tajam di bulan ini memberikan harapan bagi ketahanan ekonomi Indonesia. “Memang luar biasa. Cepat sekali pasar merespon kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemulihan UMKM.

Kami harap ini menjadi sinyal positif di tengah tekanan ekonomi masa pandemi. Banyak UMKM yang lahir dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat memutar roda perekonomian bangsa,” imbuh Tina. Total pengajuan NIB di bulan Agustus 2020 mencapai 126.878 pemohon. Setelah sektor UMK yang mendominasi, jumlah pengajuan usaha Non-Perseorangan merupakan terbesar kedua, yaitu mencapai 20.161 NIB. Kemudian, pengajuan bagi usaha Perseorangan sebesar 2.436 dan pengajuan pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebesar 42 pemohon.

(*) Jakarta, 15 September 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan diskusi dengan British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) melalui video conference pada Senin (14/9) sore. Pertemuan ini membahas kebijakan investasi di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Bahlil meyakinkan para pengusaha yang tergabung dalam BritCham tersebut tentang Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUUCK) atau Omnibus Law yang akan menjadi solusi bagi investor dalam percepatan perizinan investasi di Indonesia nantinya.

“Perizinan teknis di daerah saat ini masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena belum disahkannya Omnibus Law. Nantinya kewenangan perizinan ini akan ditarik ke pemerintah pusat dan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) beserta aturannya.

Jadi nanti akan jelas waktunya,” ujar Bahlil. Bahlil juga menegaskan bahwa BKPM saat ini telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan dari 22 kementerian dan lembaga lain, termasuk insentif fiskal seperti Tax Allowance dan Tax Holiday. Hal tersebut sebagaimana diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM juga menyinggung terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masih dalam tahap pembahasan saat ini.

“DNI akan dibuka kecuali untuk 6 sektor, seperti perjudian, nuklir, tidak terkecuali untuk UMKM,” ujar Bahlil. DNI merupakan salah satu poin yang diatur dalam Omnibus Law bagian investasi.

Terkait hal tersebut, Kepala BKPM juga menyatakan harapan agar Omnibus Law dapat disahkan dalam waktu dekat. Vice Chairman BritCham Harun Reksodiputro menyampaikan bahwa BritCham berharap dapat berdiskusi langsung dengan BKPM secara rutin membahas isu-isu yang dianggap penting oleh investor Inggris di Indonesia, misalnya terkait sistem OSS (Online Single Submission) dan sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus dari BritCham seperti energi terbarukan, pendidikan serta real estat.

“Kami harap bisa bertemu dengan Kepala BKPM setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk menyampaikan hal-hal penting terkait investasi di Indonesia,” ungkap Harun. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala BKPM, investor tidak perlu ragu untuk meminta fasilitasi dari BKPM. BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi segala permasalahan investor dari tahap awal hingga realisasi investasinya di Indonesia. Selama periode 2015 - Semester I 2020, Inggris berada di peringkat 10 negara asal investor terbesar di Indonesia dengan total investasi USD 2,08 miliar dari 3.068 proyek.

Sektor tertinggi dari investasi Inggris dalam kurun waktu tersebut adalah Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar USD642,1 juta. Lokasi investasi Inggris terbanyak berada di wilayah Sumatera sebesar USD 643,6 juta. (*) Jakarta, 1 September 2020 - Kemarin pagi (31/8) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman bertemu dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Agus Andrianto di Kompleks Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.

Ikmal didampingi oleh Direktur Wilayah II BKPM Rita dan Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen. Pertemuan berlangsung hangat membahas implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019 mengenai pendelegasian wewenang pemberian izin operasional bidang usaha jasa pengamanan kepada Kepala BKPM.

Ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM membawa pesan Kepala BKPM untuk melakukan sinergi pengawalan perizinan dan pengamanan bagi proyek-proyek investasi di seluruh Indonesia.

“BKPM dan Polri sudah memiliki kerja sama yang baik selama ini. Setelah adanya Inpres Nomor 7/2019, kerja sama diperluas tidak hanya untuk pengamanan investasi, namun juga di proses percepatan perizinan bagi bidang usaha jasa pengamanan,” ujar Ikmal dalam keterangannya.

Tugas BKPM saat ini semakin menantang dengan adanya target mendatangkan perusahaan-perusahaan asing untuk merelokasi kegiatan usahanya ke Indonesia. Untuk itu, perizinan dan jaminan pengamanan investasi menjadi perhatian utama. “Kami membutuhkan dukungan Polri untuk membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hal ini sangat penting bagi investor. Oleh karena itu, kami perlu meyakinkan mereka, terutama saat ‘merayu’ agar merelokasikan investasinya ke Indonesia,” tambah Ikmal. Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan bahwa Polri tunduk dan patuh menjalankan Inpres 7/2019. Bahkan Kapolri telah menindaklanjutinya dengan membuat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019. "Saya perintahkan semua perizinan terkait jasa pengamanan di Korbinmas Polri diserahkan ke BKPM, termasuk proses SIO BUJP (Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan), karena semua proses izin kan sudah diurus dari wilayah.

Karena perintah dari Bapak Kapolri sudah seperti itu, masa kita bawahannya mau melawan perintah pimpinan tertinggi di Polri," kata Komjen Pol Agus.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Kabaharkam Polri menegaskan bahwa Polri akan selalu mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinan berusaha. "Polri mendukung penuh program pemerintah untuk menjadikan BKPM satu-satunya tempat pengelolaan perizinan karena salah satu fungsi pemerintah adalah mensejahterakan rakyat," ungkap Komjen Pol Agus. BKPM dan Polri sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta pada 20 Februari 2020.

Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor. (*) Jakarta, 31 Agustus 2020 – Saat mengunjungi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan & Lawe-Lawe di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat siang (28/8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sekaligus memastikan komitmen kepatuhan pada aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha.

Didampingi oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina International (KPI) Ignatius Tallulembang, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Narendra Widjajanto dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming, Kepala BKPM meninjau pembangunan kilang yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Bahlil berharap komitmen KPI dan KPB dalam memenuhi penggunaan komponen dalam negeri terus dijaga. “BKPM ingin memastikan komitmen komponen TKDN jangan hanya di atas kertas, namun juga dilaksanakan. BKPM akan mendukung sebagai garda terdepan jika ada masalah selama proses pembangunan proyek ini. Ke depannya kita harus transparan dan berkolaborasi. Mana yang bisa dilakukan oleh Pertamina dan mana yang tidak bisa dilakukan, mari kita diskusikan bersama-sama,” ujar Bahlil.

Sebagaimana semangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha nasional di daerah, Kepala BKPM juga mengingatkan hal yang serupa. “Mohon juga dilibatkan pengusaha lokal. Adalah wajib investor asing maupun dalam negeri yang melakukan usaha di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah.

Yang penting pengusaha daerah yang memenuhi syarat serta memiliki kompetensi yang sesuai. Pengusaha daerah diberi kesempatan mengambil bagian, supaya kita sama-sama besar. Ingat, dalam konteks yang positif, bukan negatif!” jelas Bahlil.

TKDN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Direktur Utama PT KPI Ignatius Tallulembang menyampaikan bahwa Pertamina sebagai Agent loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Development turut berperan dalam mendorong perekonomian dalam negeri.

Tahun 2019 lalu, Pertamina berhasil meningkatkan penyerapan TKDN yang mencapai 43,16 persen, dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 38,17 persen. Ini mengacu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Sementara pada Triwulan I tahun 2020 ini, penyerapan TKDN mencapai 52,20 persen. “Kami mengedepankan penggunaan TKDN sesuai arahan pemerintah. Secara keseluruhan, diharapkan TKDN pada megaproyek RDMP dan GRR Pertamina ditargetkan mencapai 30-70 persen.

Untuk di Balikpapan dan Lawe-Lawe kami targetkan 30-35 persen saat proyek selesai di tahun 2023,” ujar Ignatius. Direktur Utama PT KPB Narendra Widjajanto menambahkan bahwa khusus untuk PT KPB memiliki target penyerapan TKDN sebesar 35 persen sampai dengan Juli 2020 lalu. Sedangkan, untuk Outside Battery Limit (OSBL) - Inside Battery Limit (ISBL) telah mencapai 38 persen dan bahkan telah mencapai 41 persen apabila termasuk Early Works.

“Salah satu hambatan yang kami hadapi yaitu terkait rencana penyerapan TKDN. Namun, dengan upaya dan tekad yang kuat, kami dapat mengelola hambatan tersebut dengan baik. Terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan atas dukungan nyata dan kerja samanya,” kata Narendra. Terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) PT KPB di RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe, Pemerintah Pusat dan Daerah terus melakukan pengawalan untuk memfasilitasi kendala yang dihadapi perusahaan sampai dengan tuntas.

Proyek RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe adalah proyek terbesar Pertamina dengan nilai mencapai USD6,5 miliar. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas kilang, memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga pokok produksi BBM. Produk yang dihasilkan nantinya akan memiliki standar Euro V yang mampu bersaing dengan produk internasional. Ke depan, proyek ini akan menurunkan impor BBM dan diharapkan akan mendorong peningkatan devisa dan penerimaan pajak.

(*) Jakarta, 31 Agustus 2020 – Saat mengunjungi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan & Lawe-Lawe di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat siang (28/8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sekaligus memastikan komitmen kepatuhan pada aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha.

Didampingi oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina International (KPI) Ignatius Tallulembang, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Narendra Widjajanto dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming, Kepala BKPM meninjau pembangunan kilang yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini. Bahlil berharap komitmen KPI dan KPB dalam memenuhi penggunaan komponen dalam negeri terus dijaga.

“BKPM ingin memastikan komitmen komponen TKDN jangan hanya di atas kertas, namun juga dilaksanakan. BKPM akan mendukung sebagai garda terdepan jika ada masalah selama proses pembangunan proyek ini.

Ke depannya kita harus transparan dan berkolaborasi. Mana yang bisa dilakukan oleh Pertamina dan mana yang tidak bisa dilakukan, mari kita diskusikan bersama-sama,” ujar Bahlil. Sebagaimana semangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha nasional di daerah, Kepala BKPM juga mengingatkan hal yang serupa.

“Mohon juga dilibatkan pengusaha lokal. Adalah wajib investor asing maupun dalam negeri yang melakukan usaha di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah. Yang penting pengusaha daerah yang memenuhi syarat serta memiliki kompetensi yang sesuai. Pengusaha daerah diberi kesempatan mengambil bagian, supaya kita sama-sama besar. Ingat, dalam konteks yang positif, bukan negatif!” jelas Bahlil. TKDN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Utama PT KPI Ignatius Tallulembang menyampaikan bahwa Pertamina sebagai Agent of Development turut berperan dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Tahun 2019 lalu, Pertamina berhasil meningkatkan penyerapan TKDN yang mencapai loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut persen, dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 38,17 persen.

Ini mengacu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Sementara pada Triwulan I tahun 2020 ini, penyerapan TKDN mencapai 52,20 persen.

“Kami mengedepankan penggunaan TKDN sesuai arahan pemerintah. Secara keseluruhan, diharapkan TKDN pada megaproyek RDMP dan GRR Pertamina ditargetkan mencapai 30-70 persen. Untuk di Balikpapan dan Lawe-Lawe kami targetkan 30-35 persen saat proyek selesai di tahun 2023,” ujar Ignatius.

Direktur Utama PT KPB Narendra Widjajanto menambahkan bahwa khusus untuk PT KPB memiliki target penyerapan TKDN sebesar 35 persen sampai dengan Juli 2020 lalu. Sedangkan, untuk Outside Battery Limit (OSBL) - Inside Battery Limit (ISBL) telah mencapai 38 persen dan bahkan telah mencapai 41 persen apabila termasuk Early Works. “Salah satu hambatan yang kami hadapi yaitu terkait rencana penyerapan TKDN. Namun, dengan upaya dan tekad yang kuat, kami dapat mengelola hambatan tersebut dengan baik.

Terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan atas dukungan nyata dan kerja samanya,” kata Narendra. Terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) PT KPB di RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe, Pemerintah Pusat dan Daerah terus melakukan pengawalan untuk memfasilitasi kendala yang dihadapi perusahaan sampai dengan tuntas.

Proyek RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe adalah proyek terbesar Pertamina dengan nilai mencapai USD6,5 miliar. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas kilang, memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga pokok produksi BBM.

Produk yang dihasilkan nantinya akan memiliki standar Euro V yang mampu bersaing dengan produk internasional. Ke depan, proyek ini akan menurunkan impor BBM dan diharapkan akan mendorong peningkatan devisa dan penerimaan pajak.

(*) Jakarta, 26 Agustus 2020 – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo bersama dengan Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jepang atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo menyelenggarakan Indonesia-Japan Virtual Investment Forum 2020 dengan tema “Indonesia in the New World Economic Paradigm: Your Best Investment Destination” kemarin siang (25/8).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara kunci dalam forum tersebut. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa investasi sudah tersebar rata, tidak hanya fokus di pulau Jawa, terutama pada pembangunan hilirisasi industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan pariwisata.

"Ini adalah hasil pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya yang sudah mulai terasa saat ini," ucap Bahlil. Pada masa COVID-19, BKPM menerapkan strategi di luar kelaziman yaitu mendatangi investor satu per satu dan memberikan pelayanan end-to-end.

Dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai sebesar Rp195,6 triliun atau 48,6% dari total keseluruhan realisasi investasi Semester I 2020, rata-rata adalah investasi yang sudah dikerjakan tahun 2018/2019 dan direncanakan diselesaikan tahun 2020.

“Kalau kita biarkan mereka mengerjakan sendiri, kami yakin ngga akan bisa tercapai. Oleh karena itu kami turun tangan. Kami coba melakukan komunikasi terbaik dengan membentuk tim khusus di BKPM, lalu kolaborasi dengan swasta dan pemerintah.

Kepentingan swasta agar menyelesaikan proyeknya, sementara kepentingan pemerintah agar terwujudnya realisasi investasi yang memberikan cipta lapangan kerja,” ujar Bahlil. Dalam paparannya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan strategi Indonesia menghadapi COVID-19 termasuk memitigasi dampaknya terhadap perekonomian.

Pemerintah telah menyiapkan stimulus fiskal sebesar Rp695,2 triliun untuk 6 (enam) sektor yaitu kesehatan, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jaring pengaman sosial, pembiayaan korporasi serta sektor khusus dan pemerintahan daerah.

"Selama ini, kami benar-benar hati-hati dalam mengelola fiskal kami. Pada kesempatan COVID-19, kami melakukan banyak reformasi terutama di bidang kesehatan dan industri farmasi,” kata Luhut.

Terkait investasi, Luhut juga menyampaikan Pemerintah Indonesia menyiapkan 2 (dua) aturan pendukung kemudahan berusaha melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Perpajakan. Pembahasan UUCK sudah dalam tahap akhir, ditargetkan untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat. “UUCK diharapkan dapat menyederhanakan perizinan untuk meningkatkan investasi.

Pada segi pajak pendapatan, pemerintah telah merencanakan untuk mengurangi pajak perusahaan dari 25% ke 22% tahun 2022 dan menuju ke 20% pada tahun 2023,” imbuh Luhut. Dalam forum ini, dua pengusaha senior dari perusahaan bergengsi di Jepang yaitu Mitsubishi Corporation dan Marubeni memberikan testimoni berusaha di Indonesia.

Chairman Mitsubishi Corporation Ken Kobayashi menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia dalam tiga hal yaitu penanganan COVID-19, iklim investasi yang kondusif dan kegiatan Mitsubishi di Indonesia.

"Indonesia telah berupaya keras dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengeluarkan kebijakan, khususnya bagi dunia usaha melalui insentif pajak untuk perusahaan asing yang dimanfaatkan dengan baik oleh investor Jepang. Pemerintah Jepang akan membantu pembangunan Indonesia dengan didukung oleh teknologi Jepang dan penguatan global supply chain.

Mari kita menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam keadaan krisis COVID-19 ini," ucap Ken Kobayashi. Sementara Chairman Marubeni Fumiya Kokubu menyampaikan terima kasih adanya kesempatan berharga untuk berpartisipasi dalam forum yang diprakarsai KBRI dan IIPC Tokyo. “Saat ini kita menghadapi krisis yang sama akibat pandemi COVID-19, tetapi Indonesia merupakan mitra yang penting bagi Jepang.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Perusahaan kami telah menjadi investor di Indonesia sejak 1958, selama perjalanan kami sampai sekarang dapat dipastikan kepastian hukum di Indonesia dan diharapkan tetap dipegang teguhnya transparansi dalam bidang hukum," ujar Fumiya.

Realisasi investasi asal Jepang menduduki posisi kedua di Indonesia senilai USD22.537,7 juta sepanjang periode 2015-2019. Selama Semester I 2020, realisasi investasi Jepang sebesar USD1.212,9 juta dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 33.318 orang.

Lokasi investasi Jepang mayoritas berada di Jawa Tengah sebanyak 36% dengan nilai USD436,8 juta. Sementara sektor yang mendominasi adalah Listrik, Gas dan Air sebesar USD429,7 juta; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar USD175,5 juta; dan Industri Lainnya sebesar USD138 juta. (*) Jakarta, 25 Agustus 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Investasi Republik Filipina (Board of Investment of the Republic of the Philippines) tentang Kerja Sama Promosi Penanaman Modal.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman, mewakili Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, melakukan penandatanganan MoU secara paralel dengan Wakil Kepala dan Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo secara virtual pada Selasa pagi (25/8) di Kantor BKPM, Jakarta. BKPM menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini, dengan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kerja sama antar kedua negara akan semakin baik. “Selanjutnya kedua negara dapat melakukan sesuatu yang lebih bersinergi dan bisa memanfaatkan competitive advantage serta comparative advantage masing-masing negara yang tentunya loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut karakteristik yang berbeda,” ujar Ikmal saat melakukan penandatanganan.

Ikmal menambahkan bahwa dengan adanya kerja sama ini, Filipina dapat melengkapi Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Demikian pula sebaliknya, Indonesia dapat membantu Filipina dalam meningkatkan masuknya investasi asing ke negaranya. Wakil Kepala dan Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan penandatanganan MoU ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan MoU ini. Kami berharap dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik yang akan semakin memperkuat hubungan negara kita,” imbuh Ceferino.

Ceferino menyatakan bahwa ini adalah bukti nyata adanya kerja sama promosi investasi antara BKPM dan Badan Investasi Republik Filipina, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat dengan Indonesia. Cakupan kerja sama yang diatur dalam MoU ini, antara lain pertukaran informasi di bidang penanaman modal seperti kebijakan, peraturan dan prosedur perizinan penanaman modal serta peluang penanaman modal potensial, termasuk realisasi investasi luar negeri dari masing-masing negara; promosi dan fasilitas penanaman modal dari Filipina ke Indonesia dan sebaliknya; serta bekerja sama dalam melaksanakan pertemuan bisnis, seperti seminar, roadshow dan pertemuan.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak. Penandatanganan MoU ini juga merupakan pelaksanaan komitmen kedua pihak dalam forum bilateral antar kedua negara, di mana terdapat pengakuan bahwa promosi dan fasilitasi penanaman modal memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya MoU ini, kedua lembaga ini rencananya akan mengadakan pertemuan secara berkala sedikitnya sekali dalam setahun.

Pertemuan bertujuan untuk membahas rencana kerja pada tahun berikutnya oleh kedua pihak dalam mengimplementasikan cakupan kerja sama. Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) di BKPM, sepanjang periode semester I tahun 2020, realisasi investasi Filipina di Indonesia sebesar US$128,3 ribu.

Investasi negara Filipina, antara lain mencakup sektor Hotel dan Restoran (US$104,2 ribu); Industri Makanan (US$22,8 ribu); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$0,7 ribu); dan Perdangangan dan Reparasi (US$0,6 ribu). Provinsi DKI Jakarta masih menjadi lokasi utama untuk realisasi investasi Filipina, disusul oleh Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Banten. (*) Jakarta, 25 Agustus 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang investor asal Eropa, khususnya dari Republik Federal Jerman untuk melakukan relokasi investasi ke Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam webinar yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin (KBRI Berlin) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan BKPM kemarin (24/8) dengan tema “Indonesia Investment Opportunities in Light of COVID-19: Prospects of Relocation”. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen serius untuk menarik investor melakukan relokasi usaha ke Indonesia.

“BKPM memiliki Satuan Tugas (Satgas) khusus yang berdedikasi untuk memfasilitasi dan memberikan layanan end-to-end bagi investor yang akan melakukan relokasi. Kami siap bekerja sama dengan KBRI Berlin untuk membantu fasilitasi investor ke Indonesia,” jelas Ikmal. Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan kawasan-kawasan ekonomi yang memudahkan investor untuk melakukan relokasi investasi, diantaranya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Free Trade Zone (FTZ), dan 10 "Bali Baru".

Berbagai insentif dan kemudahan pun ditawarkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi negara tetangga, termasuk insentif seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Import Duty dan kemudahan lainnya untuk mendukung relokasi investasi ke Indonesia. Ikmal menegaskan Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk melakukan relokasi investasi.

Potensi pasar domestik dan akses terhadap pasar regional yang menjanjikan juga menjadi daya tarik Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. “Investor Jerman silakan bawa teknologinya, bawa investasinya dan mesin-mesinnya. Kami siap memfasilitasi”, pungkas Ikmal. Sebagai pembicara kunci, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan keseriusan pemerintah Indonesia mengundang investor, terutama dengan adanya kemudahan berbisnis dan penyediaan lahan.

Salah satunya dengan membangun kawasan industri di Jawa Tengah seperti KIT Batang yang harga lahannya bersaing dengan negara lain. “Pemerintah menyediakan KIT Batang agar investor tidak perlu membeli lahan. Infrastruktur juga disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Baru setelah lima tahun, investor membayar sewa,” ujar Luhut. Pemerintah Indonesia terus mengawal rencana investasi tujuh perusahaan yang sudah diumumkan oleh Presiden RI di Batang, Jawa Tengah pada 30 Juni 2020.

Nilai investasinya diperkirakan mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun, dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Diperkirakan penyerapan tenaga kerja di wilayah-wilayah tersebut mencapai 30.000 orang.

(*) Jakarta, 18 Agustus 2020 - Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah terus digenjot demi memenuhi minat investor-investor yang akan membuka pabriknya di lokasi tersebut. Pekan lalu (13/8) Tim Satuan Tugas Relokasi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (Satgas BKPM) sudah membawa satu calon investor asal Korea Selatan yang siap menanamkan modalnya di Indonesia. Jakarta, 14 Agustus 2020 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus menjajaki potensi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi ke Indonesia.

Salah satu perusahaan yang saat ini tengah berkoordinasi secara intensif adalah perusahaan asal Korea Selatan yang berencana membuka pusat produksi ke wilayah yang ditawarkan pemerintah Indonesia, yaitu Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Kemarin (13/8), Tim Satuan Tugas (Satgas) BKPM mendampingi calon investor tersebut berkunjung ke KIT Batang untuk memastikan kesiapan kawasan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan antara lain kesiapan lahan dan ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk suplai gas dan listrik.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa minat serius yang ditunjukkan perusahaan Korea Selatan ini langsung ditanggapi Tim Satgas Relokasi Investasi dengan cepat. Perusahaan ini berminat melakukan diversifikasi usaha industri pengolahan bahan galian non logam ke Indonesia untuk mensuplai perusahaan afiliasinya di bidang otomotif yang sedang konstruksi di Indonesia.

“Meskipun kebutuhan produk yang nantinya akan dihasilkan perusahaan di Indonesia sudah dapat dipenuhi oleh pemain yang ada.

Namun alasan kami tetap mendukung perusahaan ini adalah karena hasil produksinya nanti 80% akan diekspor dan 20% sisanya menyuplai perusahaan afiliasi yang sudah lebih dahulu datang ke Indonesia.

Jadi tidak akan mengganggu pasar yang ada,” ujar Bahlil. Rencana investasi yang akan digelontorkan perusahaan asal Korea Selatan ini akan mencapai USD350 juta dan akan dilakukan dalam dua tahap. Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja Indonesia diperkirakan mencapai 1.300 orang.

Walaupun masih dalam keterbatasan mobilisasi akibat pandemi COVID-19, BKPM tetap memberikan pendampingan secara penuh kepada perusahaan. “Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia akan memenuhi kebutuhan perusahaan untuk dapat segera merealisasikan rencana investasinya ke Indonesia.

Dalam kunjungan ini, kami melibatkan konsorsium pembangunan KIT Batang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama atas pentingnya investasi ini segera direalisasikan,” jelas Bahlil.

Setelah kunjungan kemarin, perwakilan perusahaan akan segera melaporkan hasilnya ke kantor pusatnya di Korea Selatan. Jika berjalan sesuai rencana, dalam waktu dekat konsorsium pengembang KIT Batang dan perusahaan akan menandatangani kesepakatan untuk pembuatan rencana pengembangan kawasan dan utilitas pendukung utama.

KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan.

Terobosan ini diharapkan dapat menjawab tantangan daya saing dengan negara lain, terutama dari sisi harga lahan.(*) Jakarta, 13 Agustus 2020 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pidato kunci dalam kegiatan Sarasehan Peradaban Indonesia Sesi II yang mengusung tema “Merajut Harapan” pada Rabu siang (12/8). Kegiatan daring ini dilakukan dalam rangka memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.

Bahlil menyampaikan bahwa perekonomian global dalam kondisi sangat tidak menguntungkan akibat pandemi COVID-19. Dampak yang dirasakan pada perekonomian Indonesia antara lain terkontraksinya pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 sampai dengan 5,32% dan meningkatnya angka pengangguran sebanyak 7 juta orang. Selain itu juga berdampak pada penurunan Foreign Direct Investment (FDI) global sebesar 30-40%.

“Angka ini memang meleset dari perkiraan kami, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa di angka minus 3%. Tapi ternyata penurunannya sampai dengan minus 5,32%,” ujar Bahlil. Indonesia akan memperoleh banyak keuntungan dari hadirnya FDI di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, di antaranya peningkatan jumlah modal asing, peningkatan lapangan kerja, peningkatan tabungan, peningkatan pendidikan dan latihan, peningkatan penelitian, pengembangan dan teknologi, peningkatan infrastruktur dan peningkatan pasar besar yang mendukung harga barang semakin murah.

“Inilah yang harus kita dorong, agar negara kita mendapatkan multiplier effect. Karena dana yang ada di negara kita saja tidak loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita agar bisa naik,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa BKPM telah berhasil mengeksekusi investasi mangkrak sebesar Rp410 triliun dari total Rp708 triliun. Adapun kendala investasi yang dihadapi yaitu permasalahan birokrasi, permasalahan lahan, dan upah tenaga kerja yang cukup tinggi. “Alhamdulillah kita sudah bisa selesaikan Rp410 triliun. BKPM tidak hanya menyelesaikan investasi besar saja, tetapi investasi yang kecil-kecil 10-20 juta pun kita bantu fasilitasi.

Karena mereka juga bagian yang memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja,” ujar Bahlil. Menurut Bahlil, solusi mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang masih dalam proses finalisasi saat ini. Dengan pengimplementasian UU CK ini, maka permasalahan perizinan baik di daerah maupun pusat yang prosesnya terkatung-katung, bisa segera diselesaikan melalui perintah khusus Presiden RI.

Perizinan daerah akan ditarik ke pusat dan didelegasikan kembali ke daerah beserta dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terukur oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, perizinan di Kementerian/ Lembaga (K/L) juga akan ditarik kepada Presiden dan didelegasikan kembali dengan Peraturan Pemerintah. “Jadi jelas semua perizinan ada jangka waktunya.

Jangan seperti sekarang, waktunya tidak jelas,” imbuh Bahlil. Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK akan memberikan perlakuan istimewa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Dengan UU ini, negara wajib hadir untuk membeli produk UMKM dan negara juga dapat mengawinkan perusahaan besar dengan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh kembang,” tambah Bahlil. Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) di BKPM, sepanjang Januari hingga Juni 2020, pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang paling dominan dengan persentase 57,6 persen adalah permohonan usaha mikro dan kecil sebanyak 189.188 dari total 328.409 NIB yang diajukan.(*) Jakarta, 12 Agustus 2020 - Sejak kemarin (11/8) permohonan insentif pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk bidang usaha dan daerah tertentu atau tax allowance sudah melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Tertentu.

Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa menyampaikan aturan baru ini tidak mengubah persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas Tax Allowance. Titik berat dari perubahan PMK ini terletak pada pendelegasian kewenangan fasilitas Tax Allowance, dari sebelumnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, menjadi dilaksanakan oleh Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

“Dalam PMK ini, permohonan Tax Allowance dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Proses insentif Tax Allowance dari mulai pengajuan permohonan melalui OSS, verifikasi dokumen permohonan sampai dengan penerbitan SK Pemberian Fasilitas, semuanya oleh BKPM,” ujar Tina Talisa.

Tax Allowance adalah salah satu bentuk insentif yang ditawarkan kepada para investor yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang-bidang tertentu atau di daerah tertentu. Proses perizinan dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dalam satu pintu di BKPM, diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan percepatan eksekusi investasi di lapangan. “Yang perlu diingat oleh investor adalah pengajuannya dilakukan sebelum produksi komersial dilakukan.

Jangan sampai terlewat. Prosedur baru ini adalah inovasi dalam birokrasi perizinan investasi. Harus cepat dan memudahkan. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” tegas Tina. PMK Nomor 96/PMK.010/2020 yang resmi merevisi PMK Nomor 11/PMK.010/2020 diundangkan pada 27 Juli 2020 dan mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Fasilitas Tax Allowance tersedia untuk 166 bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan untuk 17 KBLI di berbagai wilayah sesuai sesuai Lampiran I dan Lampiran II PP Nomor 78 Tahun 2019. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau kegiatan operasional perusahaan-perusahaan di tengah pandemi COVID-19 pekan lalu (21/7).

Ada dua perusahaan industri padat karya yang dikunjungi, yaitu PT Taekwang Industrial Indonesia (TKII) di Subang, Jawa Barat dan PT Asahimas Flat Glass Tbk di Karawang, Jawa Barat. TKII merupakan perusahaan Korea Selatan yang bukan pemain baru di industri alas kaki di Indonesia.

Perusahaan ini telah berdiri sejak 9 November 2011 dan memiliki nilai investasi sebesar US$160 juta. Tak heran jika saat ini TKII mampu menghasilkan sekitar 2 juta pasang sepatu per bulan yang 100% hasilnya untuk ekspor.

Penghasilan dari penjualan sepatu saat ini dapat mencapai US$350 juta per tahun. TKII mempekerjakan 25.000 tenaga kerja Indonesia yang semuanya masih bekerja selama pandemi COVID-19. Kepala BKPM mengapresiasi TKII karena tetap mempekerjakan karyawannya selama COVID-19. “Silahkan tetap berproduksi, tetapi tetap dijaga betul protokol kesehatan. Kita harus mensiasati agar kesehatan selamat dan bisnis tetap jalan.

Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalau perusahaan kesulitan beroperasi, ayo bicara dengan BKPM. Kita cari solusinya. Kita bicarakan dengan pemerintah pusat, daerah, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten. Pokoknya tidak boleh ada PHK,” tegas Bahlil dalam kunjungannya.

Presiden Direktur PT. Taekwang Industrial Indonesia Lee Young Suk menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini dan berterima kasih atas dukungan BKPM, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Subang atas kenyamanan kegiatan usaha yang diberikan.

“TKII melakukan strategi. Walaupun mengalami masa sulit dengan merubah hari dan jam kerja, tidak ada satu karyawan pun yang kami PHK. Ini dapat terjadi berkat manajemen bisnis kami yang selalu mengutamakan maju bersama dengan masyarakat sekitar,” ujar Lee Young Suk dalam pernyataannya. TKII memiliki luas lahan pabrik sebesar 44 ha lebih tetapi baru dibangun sekitar 27 ha. TKII memprediksikan sampai tahun 2025, investasinya akan bertambah sebanyak US$100 juta.

“Saat ini produksi kami sebanyak 2 juta pasang sepatu per bulan, akan kami tambahkan menjadi 4 juta pasang sepatu per bulan. Jadi kami berencana untuk mewujudkan tempat kerja yang baik untuk karyawan yang akan berjumlah 40 ribu orang,” imbuh Lee. Pada hari yang sama, Bahlil melanjutkan agendanya menuju pabrik PT Asahimas Flat Glass Tbk (Asahimas) di Karawang, Jawa Barat. Perusahaan asal Jepang ini sudah lama terkenal sebagai loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kaca terkemuka di dunia.

Bahkan mampu memenuhi pasokan sebesar 43% akan kebutuhan kaca nasional. Pihak Asahimas mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan kapasitas produksi terpasang 630.000 ton secara signifikan untuk kaca lembaran, 5.800.000 meter persegi untuk kaca pengaman dan 2.400.000 meter persegi untuk cermin. Kapasitas tersebut menunjukkan eksistensi Asahimas sebagai produsen kaca terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara.

"Arahan Presiden pada era COVID-19, BKPM tidak hanya melayani investasi baru, namun juga investasi yang sudah ada dan yang akan melakukan ekspansi. Maka dari itu, tujuan BKPM ke sini untuk menindaklanjuti kendala-kendala dalam proses perluasan investasi Asahimas,” tegas Bahlil sore itu (21/7).

Bahlil juga mengapresiasi konsistensi Asahimas yang terus produktif dalam masa pandemi COVID-19. Kegiatan investasi yang terus berjalan membantu Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami apresiasi atas dukungan dan layanan BKPM kepada perusahaan yang semakin membaik serta lebih responsif. Kami berharap pemerintah terus mendukung Asahimas sebagai pemain lama dalam produsen kaca dan dalam proses perluasan usaha ini,” ucap Wakil Presiden Direktur PT Asahimas Flat Glass Tbk Emanuel David Satria Soetedja.

Asahimas tercatat dalam sistem perizinan OSS (Online Single Submission) memiliki nilai investasi sebesar Rp3,7 triliun (sekitar USD254 Juta) dan telah mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 3.000 orang. (*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode April – Juni (Triwulan II) Tahun 2020 yang mencapai Rp 191,9 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari - Juni (Semester I) Tahun loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut yang mencapai Rp 402,6 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang sistemik, masif dan terstruktur terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi sepanjang 2020 ini.

Meskipun demikian, BKPM optimis dalam tahun 2020 realisasi investasi akan mencapai setidaknya Rp 817,2 triliun atau sekitar 92,2% dari target awal sebesar Rp 886,0 triliun. “Target ini akan tercapai apabila Pemerintah terus melakukan konsolidasi internal yang intensif dalam melakukan upaya maksimal yang berorientasi pada pencarian solusi,” tegas Bahlil. Realisasi investasi selama Triwulan II 2020 mengalami perlambatan sebesar 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 200,5 triliun).

Meskipun demikian, capaian investasi pada periode semester I ini menyumbang 49,3% terhadap target tahun 2020 yang telah disesuaikan menjadi Rp 817,2 triliun serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 566.194 orang.

Berdasarkan capaian investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup siginifikan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 94,3 triliun atau 49,1% dari total capaian dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 145.311 orang atau 55,2% dari total penyerapan tenaga kerja Indonesia. Berikutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (18,8%), sedangkan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di DKI Jakarta (18,9%).

“Besarnya proporsi realisasi investasi PMDN yang hampir menyamai Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu tendensi yang positif bahwa PMDN kita memiliki ketahanan uji terhadap dampak pandemik COVID-19. Lebih menggembirakan lagi apabila kita melihat angka penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi PMDN yang melampaui penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi PMA.” ujar Bahlil.

Dalam periode yang sama, realisasi PMA adalah sebesar Rp 97,6 triliun atau 50,9% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 117.798 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Listrik, Gas dan Air (21,6%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,9%). PMA yang menyumbangka realisasi terbesar berasal dari negara Singapura (28,8%).

Apabila dilihat dari persebarannya, persentase realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai 52,4% dengan nilai investasi sebesar Rp 100,6 triliun. Sedangkan persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 47,6% dengan nilai investasi sebesar Rp 91,3 triliun. Secara kumulatif sepanjang periode Januari – Juni tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp402,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 195,6 triliun dan PMDN sebesar Rp 207,0 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 566.194 orang tenaga kerja Indonesia.

Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - Juni 2020 tersebut, terlihat kontribusi terbesar berasal dari PMDN sebesar Rp 207,0 triliun atau 51,4% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 296.477 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (26,7%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (18,6%).

Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMA memberikan kontribusi sebesar Rp 195,6 triliun atau 48,6% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 269.717 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (21,0%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (16,7%).

Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar dari Singapura (34,4%). Apabila dilihat dari persebarannya, kontribusi realisasi investasi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar Rp 208,9 triliun loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut 51,9% dari total capaian sedangkan realisasi investasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp 193,7 triliun atau 48,1% dari total capaian.

Realisasi Investasi PMDN- PMA Triwulan II Tahun 2020 Terjadi penurunan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan II Tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 1,4%, yaitu dari Rp 95,6 triliun menjadi Rp 94,3 Triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan II Tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 turun sebesar 6,9%; yaitu dari Rp 104,9 Triliun menjadi Rp 97,6 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan II Tahun 2020: 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 17,7 triliun); Konstruksi (Rp 11,8 triliun); Industri Makanan (Rp 10,8 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 9,4 triliun); dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 8,7 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 23,0 triliun atau 24,4% dari total PMDN. Sedangkan, lima realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: DKI Jakarta (Rp 17,9 triliun); Jawa Timur (Rp 11,9 triliun); Jawa Barat (Rp 8,5 triliun); Banten (Rp 7,7 triliun) dan Riau (Rp 7,2 triliun). 2. Realisasi Investasi PMA Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,5 miliar); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,3 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 0,7 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,5 miliar); dan Industri Makanan (US$ 0,5 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,0 miliar atau 43,6% dari total PMA. Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,4 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US$ 0,8 miliar); Jawa Timur (US$ 0,5 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 0,4 miliar); dan Banten (US$ 0,4 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,0 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,2 miliar); R.R.

Tiongkok (US$ 1,1 miliar); Jepang (US$ 0,6 miliar) dan Korea Selatan (US$ 0,6 miliar). 3. Sebaran Lokasi Proyek Pada Triwulan II Tahun 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 100,6 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 91,3 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 7,6% dan investasi di Luar Jawa sebesar 0,4%. 4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II Tahun 2020 mencapai 263.109 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 145.311 orang dan proyek PMA sebanyak 117.798 orang.

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – Juni 2020 1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 55,4 triliun); Konstruksi (Rp 25,9 triliun); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 19,0 triliun); Industri Makanan (Rp 18,1 triliun); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 16,7 triliun).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 42,8 triliun atau 20,7% dari total PMDN.

Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp 38,4 triliun); Jawa Barat (Rp 25,2 triliun); DKI Jakarta (Rp 24,8 triliun); Jawa Tengah (Rp 18,8 triliun); dan Riau (Rp 14,9 triliun). 2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 2,9 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 2,3 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,5 miliar); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (US$ 1,1 miliar); dan Industri Kimia dan Farmasi (US$ 0,9 miliar).

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 6,0 miliar atau 44,4% dari total PMA.

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US$ 2,3 miliar), DKI Jakarta (US$ 1,8 miliar); Maluku Utara (US$ 1,0 miliar); Jawa Timur (US$ 0,9 miliar); dan Sulawesi Tengah (US$ 0,8 miliar). Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US$ 4,7 miliar), R.R Tiongkok (US$ 2,4 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,8 miliar); Jepang (US$ 1,2 miliar); Malaysia (US$ 0,8 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek Pada periode Januari – Juni 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 208,9 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 193,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 4,2 % dan terjadi peningkatan investasi di Luar Jawa sebesar 9,1 %. 4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari – Juni Tahun 2020 mencapai 566.194 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 296.477 orang (52,2%) dan proyek PMA sebanyak 269.717 orang (47,8%).

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Juni tahun 2020 adalah: a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 97,4 triliun (24,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 51,3 triliun dan PMA sebesar US$ 3,2 miliar. b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 208,9 triliun (51,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 118,8 triliun dan PMA sebesar US$ 6,3 miliar.

c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 33,6 triliun (8,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 20,5 triliun dan PMA sebesar US$ 0,9 miliar. d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 34,2 triliun (8,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 10,5 triliun dan PMA sebesar US$ 1,6 miliar. e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 10,2 triliun (2,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 4,9 triliun dan PMA US$ 0,4 miliar.

f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 18,3 triliun (4,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 1,1 triliun dan PMA sebesar US$ 1,2 miliar. Satu per satu rencana investasi yang disampaikan oleh tujuh perusahaan yang memutuskan relokasi investasi ke Indonesia mulai terwujud. Pagi ini (21/7) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Subang Ruhiyat menghadiri langsung peresmian groundbreaking PT Meiloon Technology Indonesia (MTI) di Subang, Jawa Barat.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hari ini sangat istimewa karena di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, ada perusahaan yang datang untuk membuka lapangan pekerjaan. MTI memiliki komitmen yang kuat dan merealisasikan relokasi pabriknya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Indonesia.

“Kita tahu jika kata kunci dari penciptaan lapangan kerja yaitu investasi. MTI akan merekrut tenaga kerja dari Subang, dan suplai produksi semaksimal mungkin dari pengusaha Jawa Barat. Ini adalah momentum tepat untuk mendorong pengusaha lokal nasional atau UMKM di daerah.

Tidak hanya di Jakarta saja yang paling hebat,” tambah Bahlil. Bahlil menegaskan bahwa tidak saatnya lagi pemerintah menghalangi masuknya investor asing ke Indonesia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama membangun pertumbuhan ekonomi di daerah. “Saya ingat betul arahan Bapak Presiden untuk tidak ada yang menghambat izin. Semua harus dipercepat, tentu dengan aturan yang ada. Pemerintah Daerah Subang ini dapat menjadi contoh baik dalam percepatan investasi,” tegas Bahlil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa gembira dengan hadirnya MTI di wilayah Jawa Barat.

Jawa Barat siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kawasan Subang ini merupakan kawasan emas di masa depan, dengan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitasnya. “Saya ingin ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya yakin kalau ini berhasil, ekonomi Jawa Barat akan melompat. Tentunya ekonomi Indonesia akan tergerek luar biasa. Investor juga harus memaksimalkan partnership nya dengan pengusaha Jawa Barat. Sukses buat Meiloon, dan semoga ini menjadi awal kebangkitan Subang, Jawa Barat, dan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini,” tegas Ridwan.

Sebagai tuan rumah lokasi investasi, Bupati Subang Ruhiyat mengungkapkan rasa terima kasih kepada BKPM karena sudah mengawal investor datang ke Subang, Jawa Barat. Diharapkan ini dapat menumbuhkan optimisme dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Subang.

“Dengan investasi Meiloon sebesar USD90 juta ini, tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi masyarakat Subang. Ini harus menjadi bagian dari perputaran ekonomi di Indonesia. Dari rencana 8000 tenaga kerja yang akan terserap, kami harap 80% berasal dari Kabupaten Subang. Kami akan bersinergi untuk melatih untuk meningkatkan kapasitas keahlian dalam bekerja sehingga tahap ekonomi masyarakat secara otomatis juga akan meningkat,” ujar Ruhiyat.

Chief Financial Officer (CFO) Meiloon Group Eva Kuo turut menyampaikan apresiasi atas fasilitasi BKPM dalam melancarkan proses perizinan relokasi investasi perusahaan. Tahap konstruksi MTI rencananya selesai pada November 2020 nanti dan akan mulai berproduksi sebelum akhir semester 2 tahun 2020. “Pada bulan Februari 2020 lalu, kami hampir putus asa mengurus izin. Namun, setelah bertemu dengan BKPM, kami mendapatkan asistensi yang luar biasa dalam mengurus perizinan pusat dan daerah,” ungkap Eva.

Meiloon merupakan produsen speaker asal Taiwan yang merelokasi pabriknya di Suzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Subang, Jawa Barat. Nilai investasi dari relokasi tersebut sebesar USD90 juta dan akan menyerap kurang lebih 8.000 tenaga kerja di Indonesia. Hasil produksi nantinya akan diekspor 100%.

MTI merupakan anak perusahaan dari Meiloon di Taiwan yang telah berdiri sejak tahun 1973 dan telah terdaftar di bursa Taiwan Stock Exchange sejak tahun 2001. Selain MTI, enam perusahaan lain yang telah merelokasi pabriknya ke Indonesia adalah PT Sagami Indonesia (Jepang)PT CDS Asia (Alpan Lighting) (Amerika Serikat), PT Kenda Rubber Indonesia loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, PT Denso Indonesia (Jepang), PT Panasonic Manufacturing Indonesia (Jepang), dan PT LG Electronics Indonesia (Korea Selatan).

Rencana investasi tujuh perusahaan diperkirakan mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun. Penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 30.000 tenaga kerja dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu lalu (15/7).

Kunjungan singkat ini langsung dilakukan setelah Kepala BKPM menghadiri Peresmian Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Tengah. Bahlil ingin memastikan realisasi dan eksekusi investasi di Kawasan Industri Morowali tetap berjalan dalam masa kenormalan baru dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Walaupun pandemi COVID-19 belum juga usai, BKPM berharap kegiatan perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Morowali tidak terhenti dan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. “Kami datang kesini sebagai bagian dari upaya pengawalan investasi. Ini (pandemi COVID-19) masa sulit bagi seluruh pihak, baik itu pemilik modal maupun pekerjanya. Oleh karena itu, harus ada rasa empati di antara kita. Jangan sampai ada yang mempersulit investasi.

Kita sudah punya kesepakatan dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Jangan sampai ada aparat yang malah persulit investor di lapangan,” jelas Bahlil. Kawasan Industri Morowali didirikan pada tahun 2013 di atas lahan seluas 2000 hektare. Kawasan ini telah menyerap investasi sekitar US$126,5 juta yang memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 40 ribu tenaga kerja Indonesia dan sekitar 4 ribu tenaga kerja asing. Berdasarkan pengamatan BKPM, beberapa kegiatan produksi terus berjalan dengan baik di kawasan ini.

Terdapat 21 perusahaan yang berada di kawasan ini, diantaranya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt. Dalam kunjungannya ke Morowali ini, Kepala BKPM berkesempatan melihat maket rencana proyek laterit nikel dengan metode hidrometalurgi di PT Huayue Nickel Cobalt.

Proyek ini merupakan pengolahan dan pemurnian laterit nikel dengan metode hidrometalurgi pertama di Indonesia, dengan luas lahan 188 hektare. “Izin proyek ini sebentar lagi akan masuk ke BKPM. Pemerintah daerah dan aparat setempat juga harus mendukung dan sama-sama menjaga investasi di sini.

Apalagi ini merupakan magnet serapan tenaga kerja bagi daerah,” ujar Bahlil. Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi.

Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$345 juta (sekitar Rp4,9 triliun) dengan 72 proyek.(*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali membawa kabar gembira. Setelah pada 30 Juni 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya tujuh perusahaan yang memastikan relokasi investasi ke Indonesia, satu dari tujuh perusahaan tersebut akan melakukan groundbreaking pekan depan.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19, BKPM menerapkan strategi-strategi untuk tetap memastikan jalannya kegiatan investasi, salah satunya mengawal eksekusi relokasi investasi dari tujuh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

“Minggu depan ini setelah Presiden mengumumkan soal relokasi investasi di tanggal 30 Juni, sudah mulai ada perusahaan yang groundbreaking,” ujar Tina dalam acara talkshow yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 siang tadi (17/7). Tina menjelaskan bahwa groundbreaking yang akan dilakukan pekan depan menunjukkan kerja keras BKPM untuk menarik investor dan mengawal investasinya. "Jadi kita berusaha bahwa mengawal ini ngga sekadar sampai izinnya, tapi kita kawal terus sampai mulai tahap konstruksi, dan nanti selanjutnya tahap produksi," terang Tina.

BKPM terus berupaya menjaga iklim investasi agar mampu menciptakan lapangan kerja, terutama di masa pandemi yang memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi. "Kita itu kan pertumbuhan ekonomi masih didukung mayoritas oleh sektor konsumsi. Orang bisa belanja kalau punya pendapatan. Orang punya pendapatan kalau kerja. Nah, tugas investasi adalah menciptakan lapangan kerja itu," kata Tina. Rencana investasi tujuh perusahaan yang memastikan merelokasi usahanya di tahap pertama ini diperkirakan mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap diprediksi hingga 30.000 orang. Selain itu, BKPM telah memetakan 17 perusahaan yang dalam proses penjajakan untuk merelokasi investasi dan 119 perusahaan yang potensial. Dari data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2020 tercatat total investasi mencapai Rp210,7 triliun, naik 8,0% dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar Rp195,1 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp98,0 triliun.

Selama periode Triwulan I Tahun 2020, terserap sebanyak 303.085 tenaga kerja. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah hari ini untuk menghadiri Peresmian Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Peresmian dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Baco Daeng Palabbi. Di Indonesia, baru ada 2 (dua) provinsi yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Pertama adalah DKI Jakarta, dan kemudian Sulawesi Tengah menjadi provinsi kedua. Sedangkan untuk kawasan Indonesia Timur, MPP Provinsi Sulawesi Tengah adalah pelopor yang pertama.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menyampaikan bahwa MPP ini juga menghadirkan inovasi dalam pemberian layanan.

“MPP ini adalah inovasi pertama di Indonesia untuk menggabungkan layanan dari pemerintah provinsi dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal. Kami memberikan lebih dari 300 layanan di dalam gedung dengan 4 lantai ini,” ujar Christina. Layanan yang diberikan dalam MPP Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kemudahan perizinan bukan hanya berkaitan dengan layanan Pemprov saja, melainkan juga ada instansi lain, diantaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Sulteng. Dalam sambutannya, Kepala BKPM mengapresiasi Pemprov Sulawesi Tengah atas kegigihan dalam mewujudkan berdirinya MPP ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya. “Inisiatif ini contoh penguatan kelembagaan yang akan dinilai dalam menurut Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 24 Tahun 2020.

Kepala BKPM sebagai ketua tim untuk memberikan penilaian terhadap kementerian/lembaga dan kepala daerah terhadap perizinan yang dikeluarkan dan ada sanksinya. Kalau ada gubernur, bupati yang menghalangi investasi, sanksinya adalah dana transfer daerah bisa dikurangi atau ditahan,” ujar Bahlil. Dalam kunjungannya ke Palu kali ini, Kepala BKPM juga mengadakan pertemuan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Agenda yang dibahas diantaranya optimalisasi peran DPMPTSP dalam percepatan kemudahan berusaha di daerah serta mendorong upaya pengawalan investasi agar bisa menjaga roda ekonomi Sulawesi Tengah di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi.

Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$345 juta (sekitar Rp4,9 triliun) dengan 72 proyek. (*) Kepala Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali mengikuti pertemuan dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Rapat Kerja secara virtual pada pagi ini (14/7).

Topik yang dibahas adalah gambaran investasi tahun 2020 serta manfaatnya bagi daerah, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Bahlil menyampaikan bahwa pandemi global ini memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Realisasi investasi di triwulan II tahun 2020 juga diprediksi mengalami penurunan. “Adanya persoalan kesehatan (COVID-19) ini berdampak ke permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, kita perlu inovasi dan pemikiran out-of-the-box dalam meningkatkan investasi,” tegas Bahlil dalam sesi paparannya. Salah satu strategi BKPM ialah membentuk Satuan Tugas (Satgas) realisasi investasi yang telah berhasil mengawal 7 perusahaan asing merelokasi investasinya ke Indonesia.

Saat ini, tim Satgas sedang membantu proses relokasi 17 perusahaan lagi serta berusaha menarik 119 perusahaan potensial asing lainnya. Bentuk upaya lainnya dari BKPM yaitu pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, yang telah berlaku penuh terkait proses perizinan, dimana terdapat 23 kementerian/lembaga yang telah mendelegasikan kewenangan perizinannya ke BKPM. Komite IV DPD RI mengapresiasi langkah BKPM dalam bertugas mengawal permasalahan investasi di daerah dan menarik peluang investasi dampak relokasi perang dagang Amerika Serikat-Republik Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Tiongkok (RRT) ke Indonesia.

Dalam prosesnya, BKPM didorong melakukan sosialisasi intensif dengan pemerintah daerah terkait kebijakan di bidang investasi. Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengingatkan agar BKPM melakukan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 serta meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP di daerah dalam isu-isu terkait perizinan. “Kami berterima kasih kepada BKPM, khususnya kepada Pak Bahlil yang responsif terhadap permasalahan di daerah,” ujar Elviana.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dari Kepala BKPM adalah perlunya kerja sama yang baik antara segala elemen di daerah, baik pemerintah daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pengusaha, khususnya dalam mengawal investasi dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.

“Salah satu KPI (Key Performance Indicator) BKPM adalah kolaborasi investor luar maupun dalam negeri dengan pengusaha di daerah. Jadi BKPM ingin agar investasi berdampak bagi pengusaha di daerah atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kalau tidak, rasio gini Indonesia akan melebar. Untuk apa investasi di daerah kalau orang di daerah tidak bisa memanfaatkannya,” tegas Bahlil. Sebagai penutup, BKPM bersama Komite IV DPD RI sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Hal ini untuk menciptakan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan sistem investasi agar ada sinkronisasi regulasi dan tidak saling tumpang tindih.(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi narasumber dalam Pekan Orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI kemarin (9/7).

Acara dihadiri oleh 32 calon Duta Besar LBBP RI yang telah dinominasikan untuk bertugas di negara-negara sahabat, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Thailand, dan Belanda. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon Dubes LBBP RI mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia guna mendukung penguatan dan peningkatan diplomasi Indonesia. Kepala BKPM menyampaikan paparan dengan tema “Upaya Menarik Investor Asing ke Indonesia Pascapandemi COVID-19”.

"Maka yang kita dorong adalah siapapun dan negara manapun, selama tidak menabrak aturan dan konsep investasinya win-win akan menguntungkan negara tujuan dan asal investasi, akan kita layani dengan baik.

Bapak ibu tolong cari investornya. Urusan izinnya, begitu masuk ke Soekarno Hatta, BKPM urus izinnya.

Persoalan izin di pemerintah provinsi atau kabupaten/kota biar BKPM yang urus," janji Bahlil. Kementerian Luar Negeri dan BKPM menjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin erat sebagai mitra strategis dalam menarik investasi asing. Para dubes di setiap perwakilan adalah promotor utama dalam melakukan diplomasi ekonomi, khususnya investasi. BKPM melalui 8 kantor perwakilan di seluruh dunia akan siap membantu para dubes dalam mempromosikan investasi.

Hal-hal yang selama ini dianggap sebagai penghambat investasi juga telah diperbaiki oleh pemerintah, seperti persoalan lahan dan perizinan.

“Indonesia harus banyak belajar kepada negara tetangga yang memiliki iklim investasi yang menarik bagi investor. Salah satunya adalah pemerintah harus hadir dalam mengawal kebijakan dan implementasinya. Tinggal bagaimana cara menyesuaikan konteksnya,” ujar Bahlil. Kepala BKPM juga menjelaskan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah yang siap menjadi primadona baru bagi investor.

Kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya harga lahan yang dijamin di bawah Rp1 juta per meter persegi dan aksesilibilitas yang memadai dengan keberadaan jalan tol, rel kereta api, dan pelabuhan. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Kepala BKPM di Kantor Kemlu hari Jumat lalu (3/7), Menlu Retno Marsudi telah menegaskan kesiapan seluruh jajaran Kemlu untuk bersinergi dengan BKPM dalam memfasilitasi keinginan investasi asing ke Indonesia.

"Amanat Bapak Presiden bahwa Kemlu harus berada di garis depan, bukan lagi untuk promosi, melainkan menarik investasi. Kita semua kawal terus, agar keinginan investasi ini “menetas”, artinya ada hasilnya," jelas Retno.

(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara dalam acara CEO Talk yang diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) pada Selasa malam (7/7). Diskusi ini membahas tentang Tantangan dan Peluang Pengusaha di Era New Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, dan secara khusus juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur strategi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan dalam paparannya tentang kondisi ekonomi global dan investasi di Indonesia, khususnya dalam masa pandemi ini. Penurunan terjadi di berbagai negara dan hal ini berdampak pada penurunan penanaman modal asing (PMA).

“Di tengah kondisi pandemi, tidak ada satu negara pun yang terkena COVID-19 ini pertumbuhan ekonominya baik-baik saja,” jelas Bahlil. BKPM menyambut baik adanya gagasan terkait perlunya edukasi PPI dalam menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Bahlil mengajak anggota PPI untuk berkolaborasi dengan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut BKPM di luar negeri.

“BKPM punya 9 kantor perwakilan di luar negeri. PPI bisa menyiapkan proposal kerja sama, agar kita bisa sekaligus edukasi. Teman-teman bisa magang, mendapatkan loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut langsung. Disesuaikan saja dengan negara terdekatnya. Nanti kita kolaborasi,” ujar Bahlil dalam sesi diskusi interaktif. Kepala BKPM juga menjelaskan salah satu Key Performance Indicator (KPI) BKPM adalah bagaimana membuat kolaborasi investasi besar dengan UMKM.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, BKPM harus mendorong investor dalam negeri, khususnya UMKM untuk dapat bermitra dengan investor besar. “Misalnya, saya sudah minta pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah untuk mengalokasikan 100 Hektare dari total 4.300 Hektare lahan yang ada untuk UMKM.

Nanti bagaimana UMKM yang bagus, PPI coba bantu. Kalau ada UMKM yang siap, kita kawinkan dengan investor besar,” tegas Bahlil. Bahlil menegaskan bahwa generasi muda saat inilah yang nantinya akan membangun Indonesia dan karenanya membutuhkan anak-anak muda yang memiliki optimisme bahwa negara akan menjadi lebih baik.

“Saya punya keyakinan yang bisa merubah bangsa adalah orang yang memiliki ilmu. Manfaatkanlah ilmu teman-teman untuk berpikir tentang pembangunan bangsa.

Ayo menjadi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan saling bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” ucap Bahlil mengakhiri sesi diskusi. (*) Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Selasa lalu (30/6), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung menindaklanjuti arahan Presiden agar pengembangan KIT Batang diselesaikan dalam waktu 6 bulan.

Kemarin (6/7) Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN untuk membahas rencana dan langkah konkretnya.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman yang hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius. “Kepala BKPM langsung berkoordinasi dengan Menteri BUMN, kementerian/lembaga serta BUMN terkait kemarin. Sudah ada langkah-langkah konkret yang ditetapkan.

Minggu ini kami targetkan penyelesaian master plan KIT Batang,” ujar Ikmal. Penyusunan Masterplan KIT Batang akan dibagi ke dalam 2 tahap pengembangan. Tahap 1 adalah pengembangan 450 hektare lahan, kemudian tahap selanjutnya meliputi keseluruhan wilayah seluas 4.300 hektare.

Untuk upaya percepatan ini, telah dibentuk tim kecil yang terdiri dari pihak pemerintah dan BUMN, diantaranya BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jasa Marga dan PT Waskita Toll Road. KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah.

Infrastruktur meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan. KIT Batang akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara. Tentunya ini sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung. Di samping itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, KIT Batang harus mengalokasikan minimal 5% dari luas lahan untuk klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat keberadaan rantai pasok dalam areanya.

Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad menyampaikan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah menyediakan lahan-lahan yang potensial untuk investor.

“Dengan dibentuknya tim kecil ini akan mempercepat proses kajian kawasan yang sedang kita lakukan secara komprehensif yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyiapan lahan. Pengembangan kawasan ini akan mengusung konsep “The Smart & Sustainable Industrial Estate”. Konsep pengembangan tersebut memiliki 3 (tiga) Basic Principles (Smart Society, Smart Environment & Infrastructure serta Smart Economy) dan 2 (dua) Design Intervention (Smart Experience dan Smart Planning).

Pengembangan Kawasan Industri Batang dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi, yaitu Zona Industri Ringan & Sedang, Zona Inovasi & Ekonomi Kreatif serta Zona Manufaktur & Logistik," ujar Novel Arsyad. Penyediaan kawasan industri ini perlu disegerakan karena selain 7 perusahaan yang sudah memastikan relokasi ke Indonesia, masih ada 17 perusahaan lainnya yang sedang dijajaki.

Adanya kawasan industri yang memadai akan memudahkan upaya mendapatkan investor-investor tersebut. Sampai dengan saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Selanjutnya BKPM akan terus melakukan pendekatan secara agresif kepada 17 perusahaan yang loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut berniat merelokasi.

(*) Menindaklanjuti donasi 20 alat bantu pernafasan (ventilator) yang diberikan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 18 Juni 2020 lalu, Kepala BKPM menyerahkan 2 ventilator dari Hyundai kepada Bupati Batang Wihaji dalam kunjungannya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah minggu lalu (30/6). Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengungkapkan bahwa selain misi investasi yang digencarkan, BKPM juga memiliki kepedulian terhadap wilayah-wilayah dimana investasi dilakukan.

Hal ini yang selalu disampaikan oleh BKPM kepada para investor, bahwa disamping memiliki motif ekonomi, perusahaan juga diharapkan perhatian dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar lokasi usahanya.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para investor yang sudah membantu Indonesia di masa pandemi COVID-19, khususnya kepada Hyundai yang telah menyumbang 20 ventilator kepada pemerintah Indonesia. BKPM selanjutnya mendistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan.

Kami harap donasi ini dapat membantu penanganan pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Batang,” ucap Tina yang juga hadir saat penyerahan donasi. Pendistribusian alat ventilator ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Batang. “Kami terima kasih karena ini bagian penting dari fasilitas rumah sakit yang memberikan penanganan pasien COVID-19. Walaupun di Batang alhamdulillah sudah mulai membaik dan tingkat kesembuhan tinggi, tetapi alat ini masih dibutuhkan,” ujar Bupati Batang Wihaji.

Ketersediaan alat ventilator menjadi sangat penting di tengah pandemi COVID-19, yaitu untuk membantu pernapasan pasien COVID-19 dengan gangguan pernapasan yang dapat digunakan dari usia bayi hingga lanjut usia. Ventilator portable tipe MTV 1000 yang didonasikan oleh Hyundai telah memiliki standar internasional dan dibuat oleh Korea Selatan.

Ukurannya yang compact dengan berat sekitar 8 kg memudahkan penggunaan alat ventilator ini dibawa kemana saja.(*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil menarik 7 (tujuh) perusahaan asing melakukan relokasi investasi ke Indonesia.

Salah satunya adalah PT CDS Asia (Alpan Lighting) asal Amerika Serikat. Perusahaan yang bergerak di bidang industri lampu tenaga surya ini memutuskan memindahkan pabriknya dari Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Indonesia dikarenakan tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat yang lebih kompetitif dibandingkan dengan RRT.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman meyakini bahwa Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dalam menarik investor asing melakukan relokasinya ke Indonesia.

“Alpan Lighting merelokasi pabriknya dari RRT ke Indonesia karena tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat 0%. Jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif impor 25% dari RRT ke Amerika Serikat. Ini tentunya menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bisa bersaing dengan RRT. Kami optimistis, kedepannya akan banyak investor asing lain yang akan merelokasi investasinya ke Indonesia,” ujar Ikmal.

Pada awalnya Alpan Lighting sempat mempertimbangkan negara lain sebagai tujuan relokasinya. Namun BKPM sangat agresif melakukan pendekatan dan memberikan fasilitasi berbagai kemudahan dalam hal pengurusan perizinan. loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dengan yang disampaikan Bapak Kepala BKPM bahwa di tengah kondisi COVID-19, kita harus berpikir di luar kebiasaan dan melakukan inovasi-inovasi dengan penyesuaian kondisi saat ini,” tambah Ikmal.

Nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan hingga mencapai US$14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Pabrik akan didirikan di Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Jawa Tengah. Saat ini, Alpan Lighting sudah pada tahap konstruksi dan rencananya akan memulai produksi pada semester 2 tahun 2020.

Nantinya seluruh hasil produksi di Indonesia ditujukan untuk diekspor. President & CEO Alpan Lighting Danny Sooferian menyampaikan apresiasi atas kemudahan proses perizinan perusahaan.

“BKPM telah menjadi mitra yang sangat baik sehingga proses pendirian perusahaan kami berjalan lancar. Perusahaan akan memulai tahap operasional pada akhir 2020, menggantikan mayoritas fasilitasi produksi dari RRT ke Indonesia,” ucap Danny.

BKPM terus berupaya meningkatkan investasi, baik dari perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia maupun investor baru. Hal ini belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana tidak ada satupun perusahaan asing yang merelokasi investasinya ke Indonesia pada saat terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRT tahun 2019 lalu. Untuk mendapatkan investasi tersebut, BKPM membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang mempunyai 3 (tiga) tugas utama.

Pertama, mengidentifikasi potensi investor asing yang berencana merelokasi investasinya dan melakukan pendekatan langsung. Kedua, melakukan diplomasi dan negosiasi langsung agar bisa mendatangkan investor. Ketiga, memfasilitasi perizinan investor dari tingkat pusat dan daerah. Sampai dengan saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$850 juta (sekitar Rp11,9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang.

Selanjutnya, BKPM akan mengejar 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi.(*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) menyelenggarakan kegiatan Market Sounding proyek-proyek PT Angkasa Pura II (Persero) dalam rangka mempersiapkan pembukaan kembali ekonomi pada kondisi kenormalan baru.

Kegiatan diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) pada Selasa, 30 Juni 2020. Market Sounding ini merupakan tahapan awal dalam penyiapan 7 (tujuh) proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan publik serta mencari mitra strategis dalam pengembangan bisnis proyek infrastruktur yang ditawarkan tersebut.

Plt. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ichwan mengapresiasi PT Angkasa Pura II (Persero) atas semangatnya melakukan sosialisasi peluang investasi yang dimilikinya pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. BKPM mendukung penuh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Sebagai pemilik dan pengelola bandara-bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura II (Persero) tidak hanya memiliki visi menjadi fasilitas yang melayani penerbangan, tetapi juga ingin menjadikan bandara di Indonesia sebagai bandara masa depan dengan infrastruktur yang nyaman dan terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya.

“Kami mendukung kegiatan ini karena pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Ini sudah dibuktikan ketika pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi khususnya peningkatan investasi di Indonesia Timur semakin baik.

Sehingga apapun yang kita lakukan, infrastruktur harus hadir lebih dulu sebelum bisnis-bisnis lainnya hadir,” jelas Nurul. Pada kesempatan ini, PT Angkasa Pura II (Persero) menjabarkan 7 (tujuh) proyek infrastruktur yang ditawarkan yaitu: 1.

4 Stars Hotel at Soekarno Hatta Airport International Terminal; kerja sama pengelolaan hotel sampai dengan 20 tahun. 2. Aeroland City Development Project at Tangerang; kerja sama pengembangan lahan untuk Business Park, Service Apartment, residential, sekolah, dan pergudangan. 3. Retail Area Management for AP II Airports; kerja sama pengelolaan retail area di 17 Airport AP II.

4. Concession Agreement for Advertising Management for AP II Airports; kerja sama pengelolaan periklanan pada 17 Bandara AP II, termasuk Bandara Soekarno Hatta. 5. Sky City at Soekarno Hatta Airport; kerja sama pembangunan dengan konsep TOD (Transit Oriented Development), Convention Center, dan Service Apartment.

6. Airport City at Kualanamu International Airport; kerja sama pembangunan perumahan lokal dan gedung komersial (theme park, logistic park, dan factory outlet) di lahan 200 Ha.

7. Airport City at Supadio International Airport; kerja sama pembangunan leisure mall, condotel, sport club, dan entertainment dalam satu kawasan. “Kita berharap dari 7 (tujuh) proyek yang ditawarkan tersebut, ketika ada investornya, maka kita akan lihat adanya multiplier effects yang diciptakan.

Sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah Nurul. Direktur Komersial PT Angkasa Pura II (Persero) Ghamal Peris Aulia menyampaikan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) mengelola 19 bandara di seluruh Indonesia. Penyediaan 7 (tujuh) proyek infastruktur ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa bandara serta menciptakan customer experience yang baik, efektifitas dan efisiensi sistem operasi, serta model bisnis yang kompetitif.

Sejalan dengan proyeksi akan membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri penerbangan dan kebandaraan diyakini akan kembali bergairah. Hal ini juga didukung dengan regulasi pemerintah untuk industri penerbangan.

“PT Angkasa Pura II (Persero) loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pengelola bandara terbesar di Indonesia, yang juga salah satu bandara tersibuk di Kawasan Asia dan dunia, yaitu Bandara Internasional Soekarno Hatta yang melayani penumpang sebanyak 54,2 juta pada tahun 2019 dan secara korporasi sebanyak 94 juta, tentunya dihadapkan pada tantangan bagaimana membuat akselerasi dalam dinamika bisnis. Sebagai gambaran, potensi Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai Primary Internasional Hub dan Regional Hub adalah proyeksi pertumbuhan pergerakan angkutan udara untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Semoga kesempatan baik yang difasilitasi oleh BKPM ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peserta Market Sounding dan bisa memberikan nilai tambah dalam kerja sama di kemudian hari,” ujar Ghamal.

Mengacu pada potensi pengembangan bisnis di industri kebandaraan yang semakin dinamis, salah satu upaya akselerasi bisnis yang akan dilakukan adalah dengan melakukan program kemitraan dengan investor yang kredibel di bidangnya, untuk 7 (tujuh) proyek tersebut dengan total nilai Rp16 triliun atau lebih dari USD1 miliar. Kerja sama dilakukan secara jangka panjang, sampai dengan 25 tahun, agar memberikan balik modal yang menjanjikan bagi investor walaupun dalam masa pandemi COVID-19.

Kegiatan Market Sounding diikuti oleh lebih dari 250 partisipan dari Indonesia dan luar negeri, yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, pengembang/developer, pengelola bandara, ritel, periklanan, logistik, aviasi, pengelola kawasan, lembaga keuangan, konsultan, dan asosiasi usaha. (*) Di tengah pandemi COVID-19 ini, Indonesia memanfaatkan momentum atas hengkangnya perusahaan-perusahaan asing dari RRT dan negara lainnya dengan memfasilitasi relokasi investasi mereka ke Indonesia.

Sebanyak 7 perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia. Ini adalah hasil dari upaya negosiasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jakarta, 29 Juni 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan bahwa investasi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan tetap berjalan.

Tahap konstruksi proyek senilai USD1,55 miliar ini bahkan mampu melampaui target yang direncanakan. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi atas komitmen para investor, terutama dari Korea Selatan, dalam merealisasikan investasinya. Dan sejalan dengan itu, BKPM memastikan juga komitmennya dalam melakukan pengawalan investasi, diantaranya memfasilitasi perizinan, bahan baku, dan menangani persoalan lahan.

“Saya selalu berusaha menyelesaikan permasalahan investasi dengan tangan saya secara langsung. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia menjaga hubungan baik dengan investor dari Korea Selatan.

Kita sudah mulai dampingi dari tanda tangan Nota Kesepahaman sampai dengan tinjau lokasi langsung. Presiden Jokowi juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Hyundai yang tetap merealisasikan investasi di tengah COVID-19 ini,” jelas Bahlil.

Presiden Hyundai Asia Pacific Lee Young Tack menyampaikan bahwa saat ini perkembangan pembangunan pabrik HMMI sudah mencapai 22%. Ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam melebihi target, karena rencana konstruksi semestinya baru 20% pada tahap sekarang. “Kami berterima kasih atas bantuan pemerintah Indonesia, khususnya BKPM dalam memfasilitasi investasi kami di Indonesia.

BKPM sangat mendorong kami untuk tetap beroperasi selama masa COVID-19 dan juga telah meminta kepada pemerintah daerah mendukung investasi Hyundai agar tetap berjalan. Pembangunan pabrik kami bisa melebihi target saat ini karena adanya bantuan yang diberikan oleh BKPM,“ ungkap Lee Young Tack.

Selanjutnya, Hyundai akan mengimpor mesin-mesin produksi serta mendatangkan tenaga ahli dari Korea Selatan untuk pembangunan pabriknya. Untuk loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Hyundai, BKPM terus melakukan koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia.

“Kami dibantu oleh BKPM untuk kemudahan proses rekomendasi visa dan izin impor mesin-mesin. Kami akan menjadwal ulang rencana ground-breaking yang semula akan diadakan pada bulan April 2020, namun ditunda karena adanya pandemi COVID-19,” jelas Lee Young Tack.

Profil PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan merupakan anak perusahaan Hyundai Motor Company yang memproduksi kendaraan roda empat dan didirikan di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Berlokasi di Kota Delta Mas, Cikarang Tengah, Jawa Barat, nilai total rencana investasi PT HMMI mencapai USD1,55 miliar hingga tahun 2030 nanti. PT HMMI berencana memulai produksi komersialnya pada akhir tahun 2021, dengan kapasitas produksi 150.000 unit/tahun atau dapat mencapai kapasitas produksi maksimal sebanyak 250.000 unit/tahun.

Selain memasok pasar lokal Indonesia, PT HMMI juga akan mengekspor produk Hyundai ke kawasan ASEAN lainnya, termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen memperkuat sinergi dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terungkap dalam pertemuan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di Kantor BKPM selasa kemarin (22/6). BKPM sebagai pengelola pusat perizinan nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS) memiliki data para pelaku UMKM yang mengurus izin usahanya.

Data ini dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM untuk menggandengkan UMKM dengan proyek-proyek investasi besar yang masuk ke Indonesia. “Pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak berat bagi pengusaha, apalagi UMKM. BKPM siap bantu Kemenkop UKM untuk memudahkan UMKM agar tetap hidup. Kami memiliki data proyek-proyek investasi di OSS yang dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM,” jelas Bahlil. BKPM juga secara konsisten mewajibkan investasi besar untuk menggandeng pelaku UMKM.

“Saya selalu pegang pesan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Koperasi UKM agar selalu mendorong UMKM dan memberikan kesempatan kepada pelaku usahanya agar dapat naik kelas. Seluruh investor, baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), agar bekerja sama dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah,” jelas Bahlil.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 telah banyak strategi yang diciptakan untuk membantu pelaku UMKM bertahan. Salah satunya adalah dengan membuka akses-akses permodalan baru, termasuk dari kerja sama dengan para investor. Menurutnya, UMKM perlu didorong untuk dapat bermitra dengan investor asing maupun lokal, namun perlu diciptakan model bisnis baru untuk melindungi UMKM itu sendiri.

“Saya mengajak BKPM untuk menggandengkan investasi dengan pengusaha UMKM. Kami ingin menyiapkan konsep atau business model yang dapat diterapkan kepada UMKM-UMKM yang akan tumbuh, namun kita perlu rumuskan dulu konsepnya bersama-sama,” ujar Teten. Data Pusat KOPI (Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi) BKPM menunjukkan bahwa 60% dari total NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan OSS sepanjang tahun 2020 adalah pelaku UMK.(*) Jakarta, 22 Juni 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus di BKPM untuk memfasilitasi investor yang akan relokasi investasi dari Republik Rakyat Tiongkok.

Seperti yang ramai diberitakan, di tengah pandemi COVID-19 berdampak sistemik, masif, dan terstruktur terhadap ekonomi berbagai negara, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di RRT mengambil langkah keluar dari negeri tirai bambu tersebut, diantaranya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima donasi 20 alat bantu pernafasan (ventilator) senilai Rp5,4 miliar dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Young Tack Lee kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kantor BKPM siang ini (18/6). Donasi ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19, terutama perawatan pasien kritis yang membutuhkan ventilator.

Ventilator selanjutnya akan didistribusikan kepada rumah-rumah sakit yang membutuhkan. Kepala BKPM mengungkapkan apresiasi kepada pihak Hyundai atas kontribusi dan persahabatannya. “Saya mewakili Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pandemi ini terjadi di hampir semua negara dan karena itu memang harus saling membantu. Donasi ventilator dari Hyundai ini sangat bermanfaat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan alat kesehatan, terutama ventilator,” ucap Bahlil.

BKPM menilai komitmen positif yang ditunjukkan Hyundai didasari hubungan Indonesia loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Korea Selatan yang sangat baik. "Kedua negara ini bersahabat. Dan kami yakin Indonesia dan Korea Selatan akan terus memiliki hubungan yang makin baik ke depan," terang Bahlil.

Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Young Tack Lee menyampaikan bahwa Hyundai akan selalu berkomitmen menjadi perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab secara sosial, serta terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. “Kami menyadari betapa pentingnya kehadiran ventilator untuk perawatan pasien COVID-19, maka kami bekerja sama dengan Good Neighbors untuk menyediakan peralatan ini.

Kami harap donasi ini dapat bermanfaat dan tentunya kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas komitmennya dalam memfasilitasi investasi kami di Indonesia,” ujar Young Tack Lee. Donasi ini bukanlah yang pertama kali diberikan oleh Hyundai kepada Pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Selama bulan April 2020, Hyundai telah melakukan serangkaian donasi, diantaranya memberikan 50.000 Alat Pelindung Diri (APD) melalui BNPB; membantu pemerintah Jawa Barat melaksanakan tes cepat COVID-19 dengan metode drive-thru di Tambun, Bekasi; serta bekerja sama dengan Armada Khusus Transportasi Grab dalam menyediakan mobil listrik Hyundai IONIQ Electric sebagai bantuan transportasi untuk petugas kesehatan di tiga rumah sakit rujukan di Jakarta.

Layanan transportasi ini masih tersedia hingga saat ini dan telah mengangkut petugas kesehatan dengan total 3.200 orang. Profil PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan merupakan anak perusahaan Hyundai Motor Company yang memproduksi kendaraan roda empat dan didirikan di Indonesia pada tahun 2019 lalu.

Berlokasi di Kota Delta Mas, Cikarang Tengah, Jawa Barat, nilai total rencana investasi PT HMMI mencapai US$1,55 miliar hingga tahun 2030 nanti. PT HMMI berencana memulai produksi komersialnya pada akhir tahun 2021, dengan kapasitas produksi 150.000 unit/tahun atau dapat mencapai kapasitas produksi maksimal sebanyak 250.000 unit/tahun. Selain memasok pasar lokal Indonesia, PT HMMI juga akan mengekspor produk Hyundai ke kawasan ASEAN lainnya, termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan di Jawa Tengah hari Sabtu dan Minggu (6-7 Juni 2020). Ini dilakukan untuk memastikan iklim investasi dalam situasi kenormalan baru atau new normal. “Kita ingin pastikan bahwa di era new normal ini, kegiatan investasi kembali berjalan normal seperti sedia kala,” ujar Bahlil.

Bahlil mengunjungi sejumlah kawasan yaitu Kawasan Industri Brebes, areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX Batang, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Dalam kunjungannya, Kepala BKPM juga melakukan koordinasi dengan Bupati Batang Wihaji untuk pengembangan industri dan investasi di wilayah tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa secara umum realisasi investasi di daerah-daerah mulai berjalan lancar, setelah sebelumnya kegiatan industri dan investasi sempat tertunda selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita pantau kegiatan investasi mulai berdenyut. Pekerjaan konstruksi di lapangan sudah berjalan dengan baik,” ujar Bahlil.

Kepala BKPM juga selalu mengingatkan agar kegiatan pelaku usaha di lapangan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. “Tadi saya cek langsung di PLTU Batang, standardisasi COVID-19 bahkan dia sudah pakai teknologi yang otomatis mampu mendeteksi suhu tubuh karyawan yang masuk ke kawasan pembangkit,” ucap Bahlil.

PLTU ini menelan investasi sebesar Rp60 triliun. Nantinya pembangkit ini akan membantu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah suplai listrik Jawa-Bali sebesar 5,7%. “Selain itu, kita harapkan akan memasok listrik untuk kebutuhan industri di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Pekalongan, Kendal, dan Semarang.

Apalagi, kita lihat kawasan ini semakin tumbuh dengan pesat, kebutuhan listriknya juga otomatis bertambah,” ujar Bahlil. Dalam kunjungan ini Kepala BKPM didampingi Bupati Batang Wihaji, Staf Khusus Kepala BKPM Eka Sastra, Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan, Komite Investasi BKPM Rizal Calvary Marimbo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Ratna Kawuri, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) Tio Handoko.

Saat ini Jawa Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut merupakan salah satu destinasi favorit investasi dalam negeri maupun asing. Bahlil mengatakan, iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif dan menjadi daya saing tersendiri bagi wilayah ini. “Suasananya yang tenang, tidak ribut-ribut, infrastruktur tersedia dengan baik, dan keramahan masyarakat yang membuat daya saing investasi Jawa Tengah kian membaik,” ujar Bahlil. Jawa Tengah berada pada rangking 4 (empat) realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode triwulan I 2020 dengan nilai Rp19,3 triliun (9,1%) dari total realisasi investasi.

Investasi PMDN jauh mendominasi senilai Rp14,6 triliun, sementara investasi PMA sebesar US$321 juta (Rp4,7 triliun). (*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui kantor perwakilan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra (KBRI Canberra) dan asosiasi pengusaha Australia Indonesia Business Council (AIBC) menyelenggarakan diskusi daring (dalam jaringan) bertema “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) Amidst Covid-19” pada Kamis pagi waktu Indonesia (4/6).

Acara yang diselenggarakan menjelang implementasi perjanjian IA-CEPA pada 5 Juli 2020 ini diikuti oleh 241 peserta dari Indonesia dan Australia. Dari kantor BKPM Jakarta, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo yang menjadi pembicara kunci menyampaikan bahwa realisasi investasi triwulan I tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang baik meskipun di tengah pandemi Covid-19. Australia merupakan investor terbesar ke-10 pada periode Januari-Maret 2020 dengan total investasi sebesar USD86 juta (sekitar Rp1,2 T) dengan jumlah 324 proyek investasi.

“Strategi untuk meningkatkan realisasi investasi, diantaranya tetap melakukan pendekatan kepada investor Penanaman Modal Asing (PMA) yang berminat melakukan investasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital seperti video conference; berkoordinasi langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait kendala perizinan perusahaan; dan perlakuan yang sama kepada semua negara,” ucap Wisnu. Wisnu juga menekankan pentingnya IA-CEPA yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan investasi di kedua negara selama fase pemulihan Covid-19 ini.

“Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong penyebaran investasi yang lebih merata ke seluruh Indonesia. Selain itu, IA-CEPA juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha daerah untuk memasarkan produknya ke Australia dan juga berkolaborasi sebagai mitra lokal bagi investor Australia yang berinvestasi di Indonesia,” jelas Wisnu.

Sementara di Australia, Duta Besar RI Kristiarto S. Legowo dalam pidato sambutan menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini masih terjalin dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Saat ini, Indonesia dan Australia sedang menyiapkan implementasi IA-CEPA yang tentunya akan menguntungkan kedua negara. Early outcomes IA-CEPA mencakup beberapa sektor penting seperti layanan keuangan, inovasi makanan, desain mode dan perhiasan, standar makanan dan obat, produk herbal dan spa,” jelas Kristiarto.

Direktur IIPC Sydney Henry Rombe menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi dunia yang belum kembali pulih, implementasi IA-CEPA merupakan salah satu jalan/solusi untuk membangkitkan kembali aktivitas di sektor ekonomi, khususnya dalam hal investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia.

“Sebagai perwakilan BKPM di Australia, adanya IA-CEPA memberikan peluang kerja sama dalam investasi lebih besar bagi kedua negara. Dan tidak hanya sekedar investasi, namun juga meningkatkan competitiveness dan skill tenaga kerja Indonesia,” jelas Henry. Sementara itu, pemerintah maupun pebisnis Australia menyatakan antusiasme besar menyambut berlakunya IA-CEPA. Stephanie Fahey CEO AUSTRADE mengemukakan komitmen Australia terhadap IA-CEPA.

Rencana kegiatan 100 hari setelah berlakunya Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sudah disiapkan, diantaranya Minister-led business delegation dari Australia untuk Indonesia; Economic, Trade and Investment Minister’s Meeting by Senior Economic Officials; dan CEO Roundtable Meeting. “Dalam konteks IA-CEPA, AUSTRADE memiliki fokus investasi dalam bidang edukasi, business investment, dan juga inovasi.

Edukasi merupakan fokus utama karena melihat kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya. Selain itu, beberapa kampus Australia juga sudah memulai rancangan ekspansinya ke Indonesia,” ujar Stephanie.

Bryan Clark, Director Trade and International Affairs Australian Chamber of Commerce and Industry menekankan manfaat IA-CEPA harus dirasakan kedua negara, tidak boleh berat sebelah. “Penting untuk mengingat aspek ‘Comprehensive’ dalam kerja sama ini.

Artinya kedua pihak, Australia dan Indonesia, memiliki peran dan keunggulan di masing-masing sektor yang dapat saling melengkapi, khususnya sektor ekonomi digital,” ungkap Bryan Clark. Tentang IA-CEPA IA-CEPA ditandangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan Australia pada tanggal 4 Maret 2019. IA-CEPA diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 28 Februari 2020. Perjanjian ini mencakup sektor perdagangan barang yang meliputi aspek tarif dan nontarif, ketentuan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi; perdagangan jasa yang meliputi ketenagakerjaan, jasa keuangan, telekomunikasi, dan jasa profesional; investasi; perdagangan elektronik; kebijakan daya saing; kerja sama ekonomi; serta pengaturan kelembagaan dan kerangka kerja.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan halal bihalal daring (dalam jaringan) sekaligus konsolidasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 34 provinsi se-Indonesia Rabu siang (3/6).

Momen ini menjadi ajang silaturahmi dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah serta diskusi perkembangan investasi di masing-masing daerah, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut Kepala BKPM menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi atas pencapaian realisasi investasi triwulan I tahun 2020 dan tidak lupa mengingatkan persiapan realisasi investasi triwulan II tahun 2020 yang akan dilakukan bulan depan.

“Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu Kepala DPMPTSP Provinsi. Saya juga ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyukseskan realisasi investasi triwulan I 2020 lalu yang mencapai Rp210,7 triliun atau tumbuh 8% dibandingkan tahun lalu,” ucap Bahlil.

Kepala BKPM menyampaikan bahwa adanya pandemi Covid-19 akan berdampak sistemik. Realisasi investasi triwulan II 2020 dipastikan akan menurun. Demikian juga target realisasi investasi tahun 2020 akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu BKPM dan DPMPTSP Provinsi serta Kabupaten/Kota harus terus berkonsolidasi untuk mendorong realisasi investasi.

“Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi Covid-19 akan berlalu. Kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan ini. BKPM akan melakukan revisi target realisasi investasi triwulan II 2020 ini. Nanti akan kami informasikan lagi. Dengan kondisi saat ini, kita harus melakukan hal-hal di luar kelaziman. Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwa saat ini ekonomi turun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Solusi untuk menciptakan lapangan kerja yaitu melalui investasi,” ucap Bahlil.

Para Kepala DPMPTSP Provinsi menyambut antusias kesempatan bertatap muka secara virtual dengan Kepala BKPM di masa pandemi Covid-19. Pada sesi diskusi yang berlangsung akrab, diceritakan perkembangan investasi semasa pandemi Covid-19 dari masing-masing daerah. Kegiatan fasilitasi investor dan memproses perizinan juga tetap berjalan untuk menjaga produktifitas kerja, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan.

Seperti diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondro. “Dalam kondisi ini, kami telah menerapkan tatanan normal baru produktif, mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Terkait OSS, kami harap akan ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya terkait implementasi setelah adanya Omnibus Law,” ucap Christina.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Syamsuardi menyampaikan bahwa dirinya tetap optimistis di masa pandemi ini. Namun memang terdapat tantangan, khususnya menjelang realisasi investasi triwulan II 2020. “Banyak perusahaan yang belum sadar akan kewajiban mengisi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Kalau kesadaran meningkat, akan membantu capaian realisasi investasi. Bagaimana pun juga, saya tetap optimis investasi jalan terus!” ujar Syamsuardi disambut tepuk tangan meriah dari peserta halal bihalal.

Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Rina Rahdianawati melaporkan secara singkat tindak lanjut pengawalan investasi terhadap 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Jawa Barat. “Kami sudah membahas 11 PSN ini dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dan kami baru bertemu dengan 6 perusahaan. Masih ada 5 perusahaan lagi yang belum bisa kami hubungi. Kiranya kami mohon bantuan Bapak Kepala BKPM untuk memfasilitasi hal ini, sehingga bisa kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Rina.

Menutup silaturahmi, Bahlil mengajak seluruh Kepala DPMPTSP untuk selalu semangat. "Saya yakin kita bisa kalau Bapak Ibu Kepala Dinas terus semangat. Kita kawal terus investasi ya!" tegas Bahlil.(*) Pertamina dan CPC Taiwan sepakat menindaklanjuti kerjasama pengembangan Kompleks Industri Petrokimia Terintegrasi di Balongan, Jawa Barat dengan investasi mencapai USD 8 Miliar.

Tindak lanjut kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan President & CEO CPC Corporation Taiwan yang secara simbolis diwakili Mr.

Ming-Huei Chen Vice President CPC Corporation, di Jakarta dan Taipei, Jumat siang (5/6). Ikut menyaksikan penandatanganan ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin serta Komisaris Pertamina Condro Kirono. Sebelumnya, pembicaraan terkait proyek ini telah diinisiasi Pertamina dan CPC Taiwan sejak akhir 2018 dan diikuti penandatanganan Framework Agreement serta studi kelayakan bersama sejak medio 2019. BKPM menaruh perhatian khusus atas proyek Balongan dan bersyukur di tengah pandemi Covid-19 bisa dilakukan penandatanganan HoA.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan akan mengawal investasi ini. “Kerja sama ini terbentuk atas proses negosiasi yang panjang dan mendalam.

Oleh karena itu, kami mengapresiasi upaya Pertamina dan CPC. Proyek ini adalah prioritas pemerintah. Kami akan support habis. Konfirmasi tax holiday telah kami berikan kemarin. Saya hanya titip kalau proyek ini sudah berjalan, agar dapat melibatkan pengusaha di daerah dan juga UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” ujar Bahlil dalam sambutannya. Nicke Widyawati menegaskan, sebagai perusahaan migas nasional, Pertamina berkomitmen untuk mewujudkan industri petrokimia yang kuat di Indonesia.

Sehingga bisa memenuhi kebutuhan domestik dan membantu mengurangi impor produk petrokimia. “Proyek ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat portofolio bisnis petrokimia sehingga dalam 10 tahun kedepan Pertamina dapat menjadi pemain utama bisnis petrokimia di kawasan Asia Pasifik,” ujar Nicke.

Diharapkan, dengan pengalaman dan keahlian CPC di bidang petrokimia, dapat membantu Pertamina untuk mempercepat pengembangan bisnis petrokimia yang terintegrasi dengan megaproyek RDMP dan GRR. Nicke menyampaikan apresiasi kepada CPC atas kerjasama yang telah terjalin dan optimis akan terus berlanjut sebagai mitra strategis Joint Venture dalam proyek pengembangan Kompleks Petrokimia Balongan. Terima kasih juga disampaikan Nicke kepada Pemerintah atas dukungan yang diberikan, termasuk dalam memberikan insentif investasi dan fasilitas yang akan membantu penyelesaian proyek sesuai dengan target sehingga bisa mendukung pengembangan ekonomi nasional.

“Ke depan, Pertamina bersama Pemerintah dan CPC Taiwan akan terus memperkuat kerja sama untuk menyelesaikan proyek yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026 ini, ” pungkas Nicke.** Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret lalu menjadi momen tepat untuk melakukan refleksi serta mereformasi strategi pembangunan ketahanan kesehatan masyarakat ke depan, termasuk industri kesehatan di dalamnya. Sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada 30 April 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB).

Ini dilakukan untuk memetakan peluang serta kekuatan industri alat-alat kesehatan dan laboratorium (alkeslab) di tanah air. BKPM sudah melakukan 4 (empat) kali pertemuan dengan GAKESLAB untuk membahas peta jalan (road map) pengembangan ekosistem alkeslab.

Kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi dalam membangun industri alkeslab. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan daya saing industri alkeslab di Indonesia dengan memastikan kemudahan perizinan, menyusun rencana fasilitas yang dapat diberikan, infrastruktur hingga hak paten produk-produk yang dihasilkan. “Kita duduk dan berpikir bersama untuk membangun pengembangan ekosistem industri alkeslab.

Jangka pendek tentunya terkait penanganan Covid-19; jangka menengah terkait industri yang sudah siap membangun pabrikan di Indonesia sejak 5-10 tahun yang lalu; dan jangka panjang tentang bagaimana pengusaha dapat bersinergi dengan peneliti dan akademisi dari universitas serta lembaga penelitian agar hasil penelitian bisa dikembangkan ke skala industri,” ucap Tina Talisa Juru Bicara BKPM.

Sekjen GAKESLAB Randy H. Teguh mengapresiasi langkah BKPM untuk mengawal pengembangan industri alkeslab tanah air. Bagi GAKESLAB, tujuan yang ingin dicapai adalah kemandirian kesehatan nasional secara bertahap sampai tahun 2024 dengan mengedepankan keamanan, mutu, dan kinerja alkeslab.

“GAKESLAB sedang menyusun lebih detail soal produk-produk apa saja yang siap diproduksi pengusaha nasional, termasuk produk-produk apa yang dapat dikembangkan oleh perusahaan besar atau Penanaman Modal Asing (PMA) agar bisa menarik investor berproduksi di Indonesia.

Kami juga menginventarisir jumlah dan kesiapan industri, agar para pengusaha yang semula adalah importir dan distributor dapat berubah menjadi produsen,” jelas Randy.(*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat perkembangan pembebasan lahan proyek pembangunan kompleks kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur sudah mencapai 92% dari total 841 hektar. Kemajuan penyelesaian investasi mangkrak ini merupakan berita gembira di tengah pandemi Covid-19 di tanah air. Proyek investasi di Tuban termasuk dalam daftar Rp708 triliun investasi mangkrak yang dicatatkan oleh BKPM.

Sejak kerja sama antara Pertamina dan Rosneft terbentuk di tahun 2017, proyek pembangunan tertunda lama yang salah satunya disebabkan kendala pembebasan lahan. Nilai proyek yang mangkrak ini tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar Rp211,9 triliun. Proyek Kilang Minyak Tuban dimiliki oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, yang merupakan usaha patungan antara Pertamina (55 persen) dan Rosneft PJSC (Rusia) (45 persen).

Proyek ini bagian dari New Grass Root Refinery (NGRR) yang dibangun Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi. Pembangunan kilang minyak masuk dalam proyek infrastruktur prioritas sejak masa kabinet pertama Presiden Jokowi, baik dalam bentuk kilang baru (NGRR) maupun pengembangan kilang minyak yang ada (Refinery Development Master Project / RDMP). Namun berbagai kendala menghadang seperti pembebasan lahan, perizinan hingga penyelesaian kontrak.

Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 18 April 2019 bahkan telah memberikan arahan tegas untuk memfasilitasi investor di sektor petrokimia untuk dapat diberikan insentif investasi tax holiday.

Hal ini menandakan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan mimpi membangun kilang minyak sendiri. Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi menyampaikan hal ini ditangkap oleh BKPM dengan sangat serius.

BKPM telah melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif sejak tahun kemarin dan perizinan-perizinan yang menyandera proyek ini hingga mangkrak. Masih ada beberapa PR (pekerjaan rumah) kecil terkait beberapa perizinan yaitu izin-izin lingkungan. Saat ini sedang dalam proses percepatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kepala BKPM turun langsung dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Pertamina.

Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri di dalam negeri sehingga Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor, ketergantungan akan impor minyak dan dapat membangun ketahanan industri nasional,” ujar Imam.

Kepala BKPM membentuk tim khusus dalam internal BKPM untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban.

Di awal bulan Februari 2020, Kepala BKPM telah mengunjungi lokasi proyek untuk menyelesaikan negosiasi dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan karena proyek ini akan memberikan dampak positif secara langsung, diantaranya penyerapan hingga 20.000 tenaga kerja pada saat konstruksi dan 2.500 pekerja dalam tahap operasional. “Alhamdulilah, kami sempat ke sana (Tuban) sebelum adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini.

Kepala BKPM menaruh perhatian sangat besar pada proyek Tuban. Beliau membentuk tim khusus untuk mengawal investasi ini sampai jadi, bahkan tidak segan untuk turun langsung.

Di samping nilai investasinya yang besar mencapai Rp211,9 triliun, keberhasilan proyek ini akan memberikan manfaat sangat besar bagi anak bangsa. Oleh karena itu, wajib dikawal! Targetnya 2026 sudah bisa beroperasi,” ujar Imam dalam keterangannya di BKPM pagi ini. Sementara itu, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) Pertamina Ignatius Tallulembang menyatakan bahwa GRR Tuban adalah salah satu proyek yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019 yang lalu. Saat ini Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED) tengah berjalan. “Dengan dukungan semua pihak, pembangunan kilang diharapkan berjalan lancar dan selesai sesuai waktu yang ditargetkan, sehingga kita bisa berdaulat secara energi,” pungkas Ignatius dalam keterangan persnya di tempat terpisah.(*) Sektor manufaktur mengalami tantangan sekaligus lompatan yang besar di era kemajuan teknologi digital dan internet, atau kerap kali disebut era industri 4.0.

Presiden RI Joko Widodo bahkan telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 di tahun 2018 yang menjadi acuan strategi dan arah revitalisasi sektor manufaktur.

Ada 5 (lima) sektor industri yang menjadi tulang punggung Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman (mamin), tekstil dan pakaian, otomotif, kimia serta elektronik. PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara virtual disaksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Nota kesepahaman bertujuan untuk mengkaji peluang bisnis, hubungan kerja sama, dan pelaksanaan kegiatan bersama dalam industri minyak dan gas di Indonesia, secara khusus pada kegiatan Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit Pengolahan II Dumai.

Penandatanganan dilakukan dalam jaringan (daring) melalui konferensi video kemarin siang (20/5). Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero) oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang; PT Nindya Karya (Persero) oleh Direktur Utama Haedar Karim; dan konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co.

Ltd. Jung Sam Seung. Kepala BKPM menyampaikan inisiatif kerja sama ini diprakarsai saat kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun 2019. Seusai kunjungan, Kepala BKPM berusaha ‘mengawinkan’ ketiga pihak agar terjadi kesepakatan dalam pengelolaan proyek.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang mewujudkan inisiatif ini, dari Pertamina, Nindya Karya, dan konsorsium Korea Selatan. Ini merupakan ‘buah’ dari inisiatif yang kita bangun bersama sejak tahun lalu.

Meskipun saat ini dunia menghadapi pandemi Covid-19, para pihak tetap menjaga komitmennya untuk menindaklanjuti rencana kerja sama. Saya harap investasi dapat memiliki makna strategis di mana saat ini harga minyak lagi turun,” ucap Bahlil dalam sambutannya. Bahlil menilai bahwa proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai ini penting karena merupakan salah satu dari beberapa RDMP prioritas PT. Pertamina. “Proyek dengan nilai USD 1,5 miliar ini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri, sehingga akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depannya.

Semoga dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan multiplier effect terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,“ lanjut Bahlil. Penandatanganan nota kesepahaman sejalan dengan upaya mendukung percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut.

“Pemerintah akan hadir bersama dengan Pertamina untuk membantu memfasilitasi dan memastikan proyek dapat berjalan dengan aman. Begitu penandatanganan dilakukan, kita bisa langsung masuk masa percepatan. Kami akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah sehingga terjadi kolaborasi.

Kami juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya. Tidak perlu ada keraguan. BKPM akan bantu proyek ini,” tegas Bahlil. Pihak Pertamina yang diwakili oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang juga menyampaikan bahwa proyek ini memang menjadi prioritas untuk cepat diselesaikan. “Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi strategic partner bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading Kilang Dumai.

Pertamina berharap Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai," jelasnya. Nindya Karya sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi menyambut dengan serius kerja sama ini dan akan melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan timeline yang disepakati. “Kami dukung penuh. Mengingat proyek-proyek ini merupakan proyek strategis dengan nilai investasi yang cukup besar, yang juga merupakan roadmap negara kita untuk mewujudkan program ketahanan energi.

Sekali lagi, Nindya Karya akan melaksanakan dengan mempersiapkan sumber daya terbaik dari perusahaan, sehingga proyek besar ini akan dapat berhasil sesuai harapan kita bersama,” ujar Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim. Dalam kesempatan yang sama, konsorsium perusahaan Korea yang loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut oleh Chairman DH Global Holdings Co.

Ltd. Jung Sam Seung juga merasa terhormat dan bersyukur atas penandatangan nota kesepahaman ketiga pihak di tengah banyak kesulitan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19. "Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia yang telah menginisiasi konsep konsorsium tiga pihak hingga penandatanganan nota kesepahaman ini, mendorong masing-masing pihak, dan memberikan dukungan yang amat baik.

Nota kesepahaman ini adalah langkah pertama dan landasan bagi keberhasilan penyelesaian proyek. Sebuah pencapaian bersejarah dalam proyek pengolahan kilang Dumai, di mana DH Group menjadi salah satu pihak terlibat selain perusahaan-perusahaan Korea lainnya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan proyek dengan sukses dan mohon dukungannya,” jelas Jung Sam Seung dalam keterangan persnya.

(***) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara dalam diskusi virtual bertemakan “Investasi di masa Pandemi” yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Rabu malam (13/5). Diskusi ini menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap investasi di Indonesia. Jakarta, 13 Mei 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menerima bantuan dari investor dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Kali ini, PT Eagle Indo Pharma melalui Yayasan Cap Lang Peduli memberikan sumbangan berupa 9.936 botol hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sumbangan juga didukung oleh PT Harumi Indonesia yang merupakan distributor produk-produk PT Eagle Indo Pharma. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima bantuan tersebut yang diserahkan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Cap Lang Peduli Yusron Ihza Mahendra dan CEO PT Eagle Indo Pharma Susanti Halim di Kantor BKPM, Jakarta kemarin siang (12/5).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi peran yang ditunjukkan oleh PT Eagle Indo Pharma. “Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tentunya produk hand sanitizer yang diberikan akan berguna bagi pencegahan penularan COVID-19. Menyangkut izin perusahaan adalah kewajiban BKPM untuk membantu,” ujar Bahlil. Yusron Ihza Mahendra menyampaikan terima kasih atas kecepatan layanan perizinan BKPM.

Sebelumnya, produk hand sanitizer yang di produksi PT Eagle Indo Pharma ditargetkan untuk diekspor. Akan tetapi, untuk membantu pemerintah memerangi COVID-19, perusahaan memproses izin edar di dalam negeri melalui sistem Online Single Submission (OSS) BKPM yang telah terintegrasi dengan sistem di Kementerian Kesehatan, sehingga hand sanitizer yang diproduksi dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Oleh karena itu, kami datang ke BKPM untuk meminta bantuan perizinan dan akhirnya dapat diselesaikan permasalahannya. Kita akhirnya bisa memberikan suplai pasar dan juga memberikan donasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dan BKPM,” ungkap Yusron Ihza Mahendra yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang. PT Eagle Indo Pharma merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas percepatan izin kesehatan yang dilakukan oleh BKPM.

Seperti yang kita ketahui bersama, pada awal virus COVID-19 ada di Indonesia awal Maret lalu, hand sanitizer menjadi salah satu barang langka bagi masyarakat. Kelangkaan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum utuk melakukan penimbunan dan penjualan dengan harga tinggi. Mengatasi hal tersebut, BKPM mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksinya sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan produk dan harga jual kembali normal. BKPM akan terus memfasilitasi investor-investor yang ingin berpartisipasi membantu pemerintah mengatasi virus COVID-19, baik dalam kemudahan perizinan maupun pendistribusian donasi.(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi narasumber dalam Webinar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan topik “Mempertahankan Momentum Investasi: Strategi Peningkatan Investasi Pasca COVID-19” kemarin sore (6/5).

Acara ini diikuti oleh 34 Kepala Perwakilan RI di seluruh dunia antara lain dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Rusia, KBRI di Uni Emirat Arab, KBRI di Jerman, KBRI di Tiongkok, KBRI di Italia, KBRI di Belgia merangkap Luksemburg dan Uni Eropa, serta KBRI di Turki.

Dua bulan setelah wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, iklim berusaha di tanah air masih menunjukkan sentimen positif. Dirilis dari data Pusat KOPI BKPM (Komando Operasi dan Pengawalan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal) hari ini (5/5), jumlah pemohon Izin Operasional/ Komersial (IOK) periode 1-30 April 2020 mencapai 23.487 dimana ada kenaikan hingga 26,5% dari bulan Maret yang tercatat sebesar 18.561.

Nilai IOK ini bahkan tertinggi sejak bulan Januari 2020. Agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada hari ini (30/3) di kantor Kementerian BUMN.

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh para pejabat dari masing-masing kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN melalui konferensi video. Nota Kesepahaman ditujukan agar kedua pihak dapat saling membantu dan saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Seluruh BUMN di Indonesia menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari Nota Kesepahaman. Kerja sama yang dapat dilakukan antara BUMN dengan BKPM antara lain berupa pertukaran informasi dan data untuk peningkatan realisasi investasi, percepatan perizinan berusaha, kegiatan promosi bersama (joint promotion) serta fasilitasi investasi perusahaan BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Saat ini, wabah Covid-19 telah menyebabkan resesi ekonomi dunia sebagaimana dikatakan oleh Direktur International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva dalam kutipan Jumat lalu (27/3). Resesi ekonomi ini tentunya juga dirasakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan BKPM ingin agar Nota ini menjadi simbol sinergi antar instansi pemerintah yang dapat membangun rasa optimisme publik di tengah krisis yang terjadi.

Erick Thohir tidak mengelakkan kalau penyebaran virus ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, namun juga ekonomi negara. Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam. “Berbagai elemen pemerintah, termasuk BUMN, akan berupaya untuk meminimalkan dampak ekonomi yang terjadi. Salah satunya kami dorong untuk tetap beroperasi dan bisa memanfaatkan fasilitasi perizinan serta data-data investasi yang ada di BKPM,” pungkas Erick Thohir.

Tanpa ragu, gagasan ini pun didukung oleh Kepala BKPM. Sejak Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (Inpres 7/2019), seluruh proses perizinan yang ada di Kementerian dan Lembaga Lainnya telah efektif berjalan di BKPM. BUMN yang mengelola berbagai kegiatan usaha tentunya juga harus mengurus perizinannya ke BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Inilah yang harus dimanfaatkan juga oleh perusahaan milik negara. Jangan hanya teman-teman pengusaha swasta saja yang mendapat kemudahan, tapi BUMN juga harus,” tegas Bahlil. Nota Kesepahaman ini adalah yang pertama bagi Kementerian BUMN dan BKPM. Harapannya Nota ini dapat ditindaklanjuti oleh para BUMN dengan membuat kerja sama dengan BKPM sesuai dengan lingkup usaha dan keperluannya masing-masing.

(*) Di tengah upaya turut mencegah penyebaran Covid-19, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Command Center atau populernya disebut dengan Pusat Kopi BKPM pada pagi ini (23/3) di kantor BKPM, Jakarta. Pusat Kopi adalah singkatan dari Pusat Komando & Pengawalan Investasi. Disiapkan sejak tahun 2019 lalu, Pusat Kopi ini ditujukan sebagai pusat komando/monitoring untuk pembuatan keputusan dalam mendukung respon suatu kejadian-kejadian penting.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona di Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersepakat untuk memberikan percepatan perizinan bagi perusahaan penyedia peralatan kesehatan (alkes).

Hal ini disampaikan oleh Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Yuliot dalam keterangan persnya hari ini (20/3/2020). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melalukan lawatan kerja ke Jawa Timur mulai hari ini hingga besok (14-15 Maret). Agenda kunjungan kerja Kepala BKPM ke Jawa Timur yang kedua kalinya adalah untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Gresik serta berkunjung ke kawasan industri JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate).

Dalam rangka meningkatkan harmonisasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Sistem OSS dengan Sistem Indonesia-Batam OSS (IBOSS) dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada hari Senin (9/3) siang di Kantor BKPM, Jakarta.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan dengan Pejabat Penghubung Kementerian/Lembaga (K/L) yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor BKPM, Jakarta dalam rangka implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Meski diterpa wabah corona, animo investor mendatangi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak berkurang. Hari ini, Kamis (5/3), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima delegasi dan misi investasi perusahaan besar asal Korea Selatan di Kantor BKPM, Jakarta Selatan.

Delegasi ini menyatakan minatnya berinvestasi di bidang cold storage dan industri aspal di Indonesia Timur. “Kepala BKPM menyampaikan bahwa di tengah ancaman wabah Covid-19 di dunia, rencana investasi ini menunjukan bahwa Indonesia masih menjadi maskot bagi perusahaan asing dan dalam negeri terus melakukan investasi di Indonesia.

Sinyal ini memberikan optimisme akan capaian realisasi investasi tahun 2020 meskipun wabah Covid-19 sudah melanda Indonesia,” ujar Imam Soejoedi Direktur Promosi Sektoral BKPM yang mendampingi Kepala BKPM dalam pertemuan. Sebagaimana diketahui, baik Korea Selatan dan Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman wabah Korona. Meski demikian, minat dari investor untuk melakukan kunjungan terkait investasi di kedua negara belum mengalami penurunan.

Imam mengatakan, investor Korea Selatan mengincar pembangunan cold storage maupun industri aspal di wilayah Indonesia Timur. “Rencana investasi cold storage ini sangat berdampak tidak hanya bagi industri makanan dan minuman serta industri perikanan, namun juga bagi para nelayan dan petani. Fasilitas cold storage yang akan dibangun akan menggunakan teknologi pendinginan paling mutakhir dengan suhu minus 150°C. Sehingga akan sangat membantu produk-produk menjadi lebih awet.

Di samping itu, teknologi ini juga ramah lingkungan sehingga tidak merusak wilayah sekitarnya,” ucap Imam. Sementara itu, untuk investasi aspal di Kawasan Timur Indonesia tentunya akan bermanfaat bagi neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, sebesar 80 persen produk aspal nasional masih diimpor.

Investasi ini tidak hanya membuka lapangan kerja namun juga merupakan substitusi produk impor. “Nilai manfaat yang diberikan dari investasi ini akan berlipat-lipat. Inilah yang harus kita kupas dari sebuah minat investasi. Tidak hanya angka investasinya, namun juga kualitasnya, bagaimana manfaatnya kepada masyarakat,” pungkas Imam.

Terkait investasi ini, BKPM melalui Direktur Promosi Sektoral Imam akan mengawal rencana investasi ini hingga terealisasi. Imam memastikan bahwa kedua rencana investasi tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah (multiplier effect) yang tinggi, namun juga akan memberdayakan ekonomi lokal.

BKPM akan meminta kepada perusahaan untuk bermitra dengan pengusaha nasional di daerah. “Kita dorong bermitra. Daerah tentu bisa menjadi bagian dari supply chain-nya,” tegas Imam.

(*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut prihatin atas ancaman pandemi global Virus Corona (Covid-19). Penyebaran Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian global terutama dari sisi industri, perdagangan, investasi dan pariwisata. Indonesia yang merupakan bagian dari rantai suplai global tentunya tidak terlepas dari gejolak tersebut.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merevitalisasi investor-investor lama yang selama ini kurang mendapat perhatian. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Jakarta hari ini (3/3) dalam keterangannya mengatakan, potensi rencana investasi dari investor lama saat ini sangat besar. “Sesuai arahan dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kita tidak boleh hanya fokus pada investor-investor baru. Sebab investor-investor lama peran mereka besar dalam mendorong investasi selama ini.

Sebab mereka masuk disaat negara mengalami keterbatasan fasilitas dan infrastruktur,” ujar Rizal. Sebab itu, BKPM akan merevitalisasi kontribusi dan peran investor lama baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir, Kepala BKPM telah mulai menyelesaikan hambatan-hambatan investasi yang dialami oleh investor lama. “Satu-satu masalah mereka mulai diurai dan dieksekusi langsung oleh Pak Kepala dan timnya.

Yang mangkrak-mangkrak banyak. Ada masalah lahannya diserobot, ada yang minta insentif fiskal, ada masalah Amdal, ada yang terbentur regulasi. Jadi mereka mau reinvestasi tapi kendalanya banyak. Kita bantu selesaikan investasinya yang mangkrak-mangkrak itu,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, gagasan revitalisasi investor lama ini muncul dari para investor lama itu sendiri. “Jadi investor lama dan besar-besar ini datang sendiri menjumpai Kepala BKPM.

Mereka bilang kita mau investasi ulang, kita mau ekspansi ulang. Kita sudah lama tanam duit disini. Kita lihat Bapak tidak banyak-banyak teori-teori, tidak makro-makro, praktis, dan berani langsung eksekusi.

Ini yang kita tunggu. Kebijakan perizinan juga semakin tersentralisasi. Tidak dipingpong lagi sana-sini. Kata mereka, kami optimistis sekali. Ada dari Indofood, Toyota, Malindo, Agung Sedayu, Lippo Group dan sebagainya pokoknya banyak,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, para investor lama juga siap bermitra dengan pengusaha-pengusaha di daerah guna memberdayakan pengusaha dan ekonomi daerah dimana investasi mereka beraktifitas.

“Salah satu persyaratannya mereka akan bermitra dengan pengusaha-pengusaha daerah. Dan mereka tidak keberatan bahkan ada yang siap membina pengusaha-pengusaha lokal, dengan catatan pemerintah benar-benar melindungi dan memudahkan investasi mereka,” pungkas Rizal. (*) Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menanggulangi wabah COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, LG berinisiatif memberikan bantuan diagnostic kit sebanyak 50.000 buah dari Korea Selatan.

Bantuan alat tes COVID-19 ini merupakan donasi dari 4 (empat) perusahaan di bawah naungan LG yaitu LG Electronics, LG Chem, LG Innotek, dan LG International Indonesia.

Keterangan ini disampaikan oleh Lee Chang Hyun, Presiden Direktur LG International Indonesia mewakili keempat perusahaan tersebut, melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (29/3). Data WHO menunjukkan pandemi global telah terjadi di lebih dari 190 negara. Korea Selatan juga diterpa wabah yang disebabkan oleh virus corona ini, namun telah melewati fase puncak penyebarannya. COVID-19 kini tengah mewabah di Indonesia.

Karena itu LG menyampaikan simpati kepada bangsa Indonesia. "Seiring dengan semangat kemitraan strategis khusus, saling berbagi dan saling mendukung, kami merasa terpanggil dan peduli untuk dapat berpartisipasi di dalam memerangi wabah tersebut," jelas Presiden Direktur LG International Indonesia Lee Chang Hyun.

Rencananya diagnostic test kit ini akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia secara bertahap mulai minggu depan. Merespon bantuan yang diberikan oleh LG, BKPM sangat mengapresiasi kontribusi yang diberikan kepada bangsa Indonesia. BKPM akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mendistribusikannya.

“Kami sangat berterima kasih atas donasi alat tes COVID-19 yang saat ini memang sangat dibutuhkan. Di sini kita bisa melihat bahwa LG tidak hanya sebagai investor, melainkan juga sahabat bagi Indonesia. Tentunya ke depan kita berharap penguatan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang selama ini telah terjalin baik,” ucap Tina Talisa Juru Bicara BKPM. LG merupakan grup usaha dari Korea Selatan yang memiliki beberapa bidang usaha di Indonesia.

Perusahaan yang telah lama beroperasi antara lain LG Electronics yang telah berinvestasi di Indonesia selama sekitar 30 tahun, LG Chem yang telah membuka cabang di Indonesia untuk melakukan usaha trading di bidang petrokimia, LG Innotek yang memproduksi digital tuner dan suku cadang elektronik, serta LG International Indonesia yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, dan energi terbarukan.

Berdasarkan data yang ada di BKPM, investasi Korea Selatan sepanjang tahun 2019 lalu berada pada peringkat 7 dengan total investasi sebesar US$ 1,07 miliar. (*) Indonesia Investment Promotion Center Badan Koordinasi Penanaman Modal (IIPC BKPM) di Tokyo, Jepang melaporkan realisasi investasi Jepang ke Indonesia 2014-2019 mencapai US$ 25,2 miliar atau senilai Rp 365,4 triliun.

Dengan akumulasi tersebut, dalam periode 2014-2019, investasi Jepang selalu bertengger di posisi kedua terbesar setelah Singapura. Menanggapi pencapaian tersebut, BKPM mengapresiasi kerja keras IIPC di Tokyo, Jepang. “Kita sangat mengapresiasi kerja keras IIPC di Tokyo.

Sebab dalam segala keterbatasan dana dan sebagainya, pengawai BKPM di sana tetap bekerja keras mempromosikan investasi Indonesia di Jepang,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Jakarta hari ini dalam keterangannya. Rizal mengatakan, mempertahankan Jepang sebagai salah satu investor terkemuka di Indonesia tidaklah mudah.

Pasalnya, persaingan antar negara dalam merebut investasi Jepang juga berjalan sangat ketat. “Banyak negara membuka karpet merah bagi investor dengan memperbaiki diri secepat mungkin.

Dulu kita masih rangking teratas sebagai negara tujuan investasi Jepang. Sekarang tidak lagi. Kita mungkin sudah digeser Vietnam dan Thailand,” ujar Rizal.

Tak hanya itu, disisi lain, negara asal investor yang masuk ke Indonesia juga kian kuat persaingannya. Salah satu negara yang bakal menjadi pesaing kuat Jepang adalah China. “Fenomena China ini saya kira akan menjadi cacatan teman-teman kita di IIPC BKPM Tokyo. Bahwa Jepang mendapatkan lawan yang tangguh ke depan,” ucap Rizal. Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya, China merebut posisi negara kedua terbesar yang berinvestasi di Indonesia, mendahului Jepang yang saat ini menempati posisi ketiga pada 2019.

China tercatat menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai US$ 4,7 miliar pada 2019. Sedangkan Jepang tercatat menanamkan investasi dengan nilai US$ 4,3 miliar. Sedangkan untuk peringkat pertama tetap dimiliki oleh Singapura dengan nilai investasi sebesar US$ 6,5 miliar. BKPM sendiri mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sepanjang 2019 mencapai Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut.

423,1 triliun. Angka tersebut berkontribusi 52,3% dari total nilai investasi pada 2019 yang mencapai Rp. 809,6 triliun. Rizal mengatakan, Kebijakan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sangat inklusif terhadap negara manapun yang berinvestasi di Indonesia.

Tidak ada perlakuan secara ekslusif kepada negara manapun. “BKPM sangat inklusif. Tidak ada prioritas kepada investasi manapun. Siapa cepat dia dapat.

Mungkin China lebih agresif dan lebih risk taker,” ujar Rizal. Dikatakannya, saat ini BKPM tengah memperkuat layanan terintegrasi Online Single Submission (OSS) guna menjalankan mandat Inpres No 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pada dasarnya Inpres ini mewajibkan sentralisasi dan pelimpahan wewenang perizinan terkait investasi di BKPM.

“Ada 22 Kementerian/Lembaga melimpahkan perizinannya ke BKPM. Kita harapkan sentralisasi ini akan mempermudah bagi investor untuk mengurus berizinan. Jadi, BKPM yang memulai, BKPM juga yang akan mengakhiri. Investor jangan ditawaf lagi ke berbagai kementerian teknis terkait,” ujar Rizal. (*) Peningkatan realisasi investasi asing di Provinsi Maluku Utara cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2017, realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi Maluku Utara mencapai US$0,2 miliar dan berada pada peringkat 22 dibandingkan provinsi lainnya, kemudian tahun 2018 realisasi investasinya meningkat menjadi US$0,36 miliar dan naik ke peringkat 18. Di tahun 2019 terjadi lonjakan tajam realisasi investasi di Provinsi Maluku Utara dengan nilai US$1,0 miliar yang menjadikannya berada di peringkat 8 lokasi PMA terbesar.

Realisasi investasi pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 kembali didominasi oleh investasi dari negara Singapura dengan total investasi sebesar US$2,7 miliar atau 40% dari total investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2020, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp98,0 triliun dan Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun dengan total realisasi investasi mencapai Rp201,7 triliun atau 23,8 % dari target realisasi investasi tahun 2020 yaitu Rp886 triliun.

Jakarta, 28 April 2020 – Sebagai tindak lanjut dari donasi Grup CJ Indonesia dalam rangka penanganan wabah COVID-19, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mendistribusikan bantuan 75.000 paket makanan bergizi ke rumah sakit, puskesmas, dan komunitas terdampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini.

Pendistribusian paket donasi telah mencapai 15 tahap yang dimulai tanggal 14 April 2020 hingga hari ini (28/4). Sebanyak 5.000 paket dibagikan setiap hari ke lokasi yang berbeda-beda Jakarta, 27 April 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merilis data realisasi investasi triwulan I 2020 dalam konferensi pers digital kepada publik hari Senin lalu (20/4).

Dari data tersebut, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menerima investasi tertinggi dengan nilai Rp49,3 triliun atau 23,4% dari total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode triwulan I 2020.

Peringkat pertama ini bertahan dari tahun sebelumnya, di mana sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi juga menjadi yang tertinggi dengan Rp139 triliun atau 17,2 % dari total realisasi investasi sepanjang tahun 2019 Jakarta, 23 April 2020 – Realisasi investasi di Indonesia pada periode Triwulan I tahun 2020 ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 303.085 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan I tahun 2020 yang dilakukan secara daring pada awal pekan ini (20/4).

Total penyerapan TKI dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan data yang seimbang, yaitu 151.166 TKI dari PMDN dan sebanyak 151.919 TKI dari PMA. Bahlil menjelaskan bahwa terjadi peningkatan penyerapan TKI dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 lalu yang menyerap TKI sebanyak 235.041 pekerja.

“Jika kita amati data Triwulan IV setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, penyerapan TKI cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan banyak merekrut tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya di akhir tahun. Harapannya, pada Triwulan IV tahun 2020 ini realisasi investasi dapat menyerap lebih dari 400.000 TKI, sehingga kita dapat menciptakan lebih dari 1,3 juta lapangan pekerjaan,” ujar Bahlil menanggapi pertanyaan dari rekan media.

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong sektor manufaktur yang memberikan nilai tambah dan sektor padat loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, dimana output dari realisasi investasi yaitu penciptaan lapangan kerja. “Seperti yang kita ketahui, 60% pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan kepastian pendapatan.

Maka dari itu, penciptaan lapangan pekerjaan jelas menjadi kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia,” tambah Bahlil. Tidak dapat dipungkiri, adanya wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan penerimaan tenaga kerja secara masif. Namun pemerintah terus menghimbau perusahaan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. “Pemerintah juga memberikan stimulus-stimulus bagi pengusaha seperti penurunan PPh badan, PPN kita tunda bayar, dan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kredit pokok tambah bunga ditunda pembayarannya selama 6 bulan,” ungkap Bahlil.

Sesuai dengan data BKPM, realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2020 mencapai Rp201,7 Triliun, artinya naik 8,0% dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp195,1 triliun. Realisasi investasi pada triwulan pertama ini sudah mencapai 23,8% dari target investasi tahun 2020 sebesar Rp886,1 triliun. (*) Jakarta, 22 April 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna melakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk kerja sama dalam rangka meningkatkan investasi asing langsung, dan mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di mana Bank DBS dan afiliasi beroperasi.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan dalam jaringan (daring) melalui konferensi video siang ini (22/4). Bahlil menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, BKPM tetap berkomitmen memfasilitasi kebutuhan investor sehingga investasi tetap berjalan dengan baik dan dapat mendukung perekonomian bangsa.

Walaupun dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, tidak menghalangi kerja BKPM dalam melakukan pengawalan investasi. “Kami ucapkan terima kasih atas gagasan kerja sama ini. Sudah pasti dengan adanya Covid-19 saat ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. Walaupun realisasi investasi di Triwulan I tahun 2020 ini tumbuh, tapi terjadi penurunan Penanaman Modal Asing (PMA).

Adanya kerja sama dengan DBS ini, kami harap kita dapat bersinergi, saling bertukar informasi untuk mendukung percepatan investasi di Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya. Melalui kesepakatan bersama ini, investor dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain informasi terkait kebijakan, peraturan penanaman modal, serta edukasi layanan perbankan yang diperlukan oleh investor.

Investor juga akan difasilitasi dalam proses perizinan, persyaratan peraturan, hingga aktivasi perbankan, termasuk penanganan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan investasinya. “Sebagai salah satu bank besar di Asia, kami memiliki jangkauan regional dimana kami yakin dapat berperan aktif tidak hanya dalam melakukan promosi investasi, namun juga memfasilitasi penanaman modal asing ke Indonesia dan sebaliknya penanaman modal dari pelaku bisnis nasional ke berbagai negara dimana DBS beroperasi,” ujar Paulus Sutisna, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia.

Selain itu, investor akan dibekali dengan wawasan ekonomi seperti pembaruan pasar atau industri setiap triwulan secara rutin dari para ekonom Bank DBS, juga saran pengaturan perbankan yang meliputi pembaruan rutin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga peraturan dan persyaratan Bank Sentral.

Kerja sama BKPM dan Bank DBS Indonesia juga mencakup ekosistem yang di dalamnya terdapat konektivitas rantai pasokan untuk mempromosikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal.

Bahlil menyampaikan bahwa kesepakatan bersama ini dilakukan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya nasabah Bank DBS di luar negeri, BKPM berharap Bank DBS menarik investor masuk dan selanjutnya kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan investor, melakukan percepatan perizinan, memberikan informasi yang diperlukan terkait penanaman modal.

“Ini pertama kalinya saya meneken kerja sama dengan perbankan. Ini tidak sebatas teken-teken saja, tapi juga segera kita berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Bahlil menanggapi pertanyaan dari media. Dengan adanya kerja sama ini, Bank DBS Indonesia akan menyediakan layanan-layanan kepada investor, seperti pembukaan akun dengan aplikasi yang melalui satu pintu, solusi perbankan transaksional seperti solusi digital, layanan perdagangan, dan manajemen kas.

Dalam kerja sama ini mencakup kegiatan promosi dan pengembangan layanan perbankan yang tersedia di Bank DBS Indonesia. “Kerja sama BKPM dan Bank DBS Indonesia sejalan dengan tujuan kami untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui promosi bersama ini, Bank DBS selaku mitra terpercaya bisnis, ingin memberikan layanan perbankan yang terdepan dan terpercaya bagi nasabah dan calon investor dengan memberikan fasilitas layanan dan produk yang memudahkan bisnis dalam berinvestasi. Kami berharap dapat berperan sangat aktif guna mendukung pengembangan bisnis nasabah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi negeri melalui tumbuh pesatnya pengembangan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia,” ucap Paulus Sutisna, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia.(*) Jakarta, 22 April 2020 – Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Indonesia (Garda Indonesia) telah menerima bantuan paket makanan bergizi dari CJ Indonesia.

Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut donasi yang telah diberikan CJ Indonesia senilai Rp 4 miliar melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) minggu lalu (13/4) dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.

Bantuan yang dikirimkan kepada komunitas Garda Indonesia sudah hampir sebanyak 2.000 paket yang setiap paketnya berisi 2 buah produk roti dan 2 kotak susu cair. Distribusi sudah dilakukan dua kali yaitu Selasa, 14 April 2020 sebanyak 996 paket dan Sabtu, 18 April 2020 sebanyak 1.000 paket. Tina Talisa Juru Bicara BKPM menyampaikan donasi CJ Indonesia dibagikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Selain itu juga disalurkan kepada komunitas terdampak COVID-19.

"Semoga bantuan ini dapat melengkapi kebutuhan asupan gizi para pengemudi ojek online. Di masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pengemudi ojek online termasuk yang terkena dampak dan perannya dibutuhkan masyarakat untuk layanan belanja atau pengiriman barang," ucap Tina Talisa.

Igun Wicaksono selaku Ketua Garda Indonesia menyampaikan bahwa pendistribusian paket donasi berjalan lancar dan kondusif, serta dapat menjangkau komunitas-komunitas ojek daring di wilayah Jakarta, Bekasi dan Depok. "Alhamdulillah, kami telah menyampaikan amanah ini kepada para pengemudi, termasuk teman-teman kami yang disabilitas fisik dan tunarungu.

Pendistribusiannya berjalan lancar. Semoga bisa menambah semangat teman-teman," ujar Igun Wicaksono. Sebagian besar anggota komunitas ojek online menyampaikan penurunan penghasilan sebesar 70-90% sejak pandemi COVID-19 terjadi. Dede anggota Garda Indonesia wilayah Kampung Rambutan menyampaikan “Mewakili teman-teman ojek online dari Kampung Rambutan, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan baru awal,” ujar Dede.

Pengemudi ojek online tunarungu Maliki juga turut menyampaikan apresiasinya. “Terima kasih BKPM dan CJ Indonesia atas bantuannya yang sangat membantu kami melakukan aktivitas agar selalu fit dan sehat,” ujar Maliki. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, BKPM melakukan koordinasi dengan investor-investor asing yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.

Terbukti dari hubungan persahabatan antara Korea Selatan dan Indonesia yang terjalin selama ini, telah disampaikan bantuan dari CJ Indonesia dan sebelumnya dari empat perusahaan di bawah naungan LG Group.(*) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2020, dengan total investasi mencapai Rp 210,7 triliun, naik 8,0% dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar Rp 195,1 triliun.

Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 112,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 98,0 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2020, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 303.085 tenaga kerja Indonesia. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa nilai realisasi investasi triwulan pertama tersebut sudah mencapai 23,8% dari target investasi tahun 2020 sebesar Rp 886,1 triliun.

Capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2020 dapat terealisasi. Dibandingkan tahun 2019, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2020 meningkat sebesar 29,3%, dari Rp 87,2 triliun di Triwulan I Tahun 2019 ke Rp 112,7 triliun. Sedangkan, investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2020 tersebut melambat 9,2% dibanding Triwulan I Tahun 2019 yang sebesar Rp 107,9 triliun menjadi Rp.

98,0 triliun. ”Mengacu data Triwulan I Tahun 2020 realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 tumbuh sebesar 29,3% dan dibandingkan Triwulan IV Tahun 2019 tumbuh sebesar 9,5%. Kami melihat tren positif meskipun ditengah terjadinya pandemi covid-19, BKPM bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan pengawalan investasi.” demikian Bahlil Lahadalia menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 20 April 2020.

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Timur (Rp 31,4 triliun, 14,9%); Jawa Barat (Rp 29,9 triliun, 14,2%); DKI Jakarta (Rp 20,1 triliun, 9,6%); Jawa Tengah (Rp 19,3 triliun, 9,1%); dan Riau (Rp 12,8 triliun, 6,0%). ”Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 19,3% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2019.

Peningkatan realisasi ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya peningkatan hilirisasi industri hasil tambang mineral pasca pelarangan ekspor bijih nikel.” disampaikan Bahlil. Pada periode Triwulan I Tahun 2020 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 102,4 triliun meningkat 19,3% dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp 85,8 triliun. Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 49,3 triliun, 23,4%); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 24,5 triliun, 11,6%); Listrik, Gas dan Air (Rp 18,0 triliun, 8,6%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 17,8 triliun, 8,4%), serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 17,2 triliun, 8,2%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,7 miliar, 40,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,3 miliar, 18,9%); Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 9,3%); Jepang (US$ 0,6 miliar, 8,9%) dan Malaysia (US$ 0,5 miliar, 7,1%).

“Peningkatan capaian realisasi investasi seiring dengan dilaksanakan Program “Eksekusi Realisasi Investasi Besar” yang merupakan pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan, seperti: masalah perizinan dan pengadaan lahan.

Hal ini dilakukan guna mempercepat eksekusi realisasi investasi besar yang selama ini terhambat. Selain itu, BKPM juga melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan pajak impor barang modal ” jelas Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam acara tersebut.

Jakarta, 17 April 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat permohonan Izin Operasional/ Komersial (IOK) Kementerian Kesehatan meningkat sangat signifikan di dua minggu pertama April 2020. Tercatat sebanyak 4.042 IOK Kementerian Kesehatan telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 1-14 April 2020. Jakarta, 16 April 2020 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero)/ IPC untuk mendistribusikan donasi COVID-19 yang diberikan oleh Grup CJ Indonesia.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Anggota Komite BKPM Yukki Nugrahawan Hanafi, dan dihadiri Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Akbar Djohan serta Ketua Umum DPW ALFI Adil Karim.

Setelah kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke beberapa pabrik perusahaan penyedia Alat Pelindung Diri (APD) hazmat suit asal Korea Selatan pada minggu pertama April 2020, BKPM menerima laporan menggembirakan bahwa per hari ini (6/4) sebanyak 927.500 APD dari konsorsium yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan garmen Korea Selatan di Jawa Barat telah dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat kunjungan ke PT GA Indonesia dan PT Daedong Internasional di Bogor, Kepala BKPM mendapatkan informasi kesulitan meningkatkan produksi karena kelangkaan bahan baku.

Karena itu, BKPM berkomitmen membantu akses pengangkutan bahan baku yang diimpor dari Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengatakan bahwa keenam perusahaan Korea Selatan ini benar-benar serius berupaya meningkatkan produksi demi memenuhi kebutuhan dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, BKPM langsung berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan hambatan pengiriman bahan baku. “Kepala BKPM bukan hanya sekali bertemu dengan konsorsium ini.

Terus dimonitor agar jika ada hambatan, bisa segera dicarikan solusi. Kalau produksi ingin naik, maka bahan bakunya harus dikawal ketersediaannya,” ujar Tina Talisa. Pada hari ini, konsorsium garmen Korea Selatan telah mengirimkan total hampir 1 juta APD ke BNPB. "Padahal saat kami kunjungi 4 April, baru mengirimkan 500 ribu APD dan tidak sampai 2 minggu sudah berhasil produksi hampir 500 ribu lagi,” cerita Tina dalam keterangan pers tertulis sore ini.

Direktur Utama PT GA Indonesia Song Sung Wook sebagai perwakilan konsorsium menyampaikan apresiasi atas keseriusan BKPM. “Terima kasih atas respon cepat dan betul-betul turun langsung memastikan koordinasi ketersediaan bahan bakunya,” ujarnya via telepon. Konsorsium 6 perusahaan garmen Korea Selatan yang berlokasi di Jawa Barat tergabung dalam Yayasan Indonesia Korea Network (IKN) dan Korean Association Bandung. Konsorsium ini bekerja sama untuk mengejar percepatan pemenuhan kebutuhan baju APD bagi Indonesia.

Kerja sama ini berjalan atas bantuan dan dukungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan yang mengizinkan pemakaian bahan baku Korea Selatan untuk membuat baju APD bagi Indonesia.

(*) Jakarta, 13 April 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerima sumbangan dari Grup CJ Indonesia untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Donasi senilai Rp 4 miliar ini diberikan dalam bentuk alat kesehatan (rapid test kit dan hand sanitizer) dan produk makanan serta minuman bergizi berupa roti dan susu.

Selanjutnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan Puskesmas Kebayoran Baru, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) Igun Wicaksono, perwakilan pengemudi Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dan Grab hari ini (13/04) di BKPM.

Jakarta, 9 April 2020 - Di tengah upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19, optimisme pelaku usaha di triwulan pertama 2020 terpantau masih terjaga. Dari data yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem Online Single Submission (OSS), jumlah pemohon Usaha Menengah Kecil (UMK) sejak bulan Januari 2020 tetap konsisten. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menerima bantuan penanggulangan wabah COVID-19 dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Korea Selatan.

Kali ini bantuan datang dari PT Cheil Jedang Indonesia (CJ Indonesia). CJ Indonesia Grup memberikan donasi senilai Rp 4 miliar berupa alat kesehatan yang terdiri dari rapid test kit, hand sanitizer dan produk makanan serta minuman bergizi berupa roti dan susu, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Kabar gembira ini diterima oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam surat yang disampaikan oleh Shin Hee Sung Presiden Direktur PT Cheil Jedang Indonesia tanggal 3 April 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerima sumbangan bantuan penanggulangan wabah COVID-19 dari LG untuk pemerintah Indonesia.

Sebanyak 50.000 buah PCR (polymerase chain reaction) diagnostic test kit telah tiba di Indonesia kemarin (5/4) langsung dari Korea Selatan. Siang ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan secara simbolis donasi tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Inspektur Utama BNPB Tetty Saragih di Kantor BKPM.

LG merealisasikan janjinya untuk memberikan bantuan penanggulangan wabah COVID-19 kepada pemerintah Indonesia. Sebanyak 50.000 buah PCR (polymerase chain reaction) diagnostic test kit siap diterbangkan dari Korea Selatan dan akan diterima oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia besok 5 April 2020.

Di tengah kondisi pandemik COVID-19 ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen memberikan dukungan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) melalui percepatan permohonan perizinan. BKPM terus memonitor dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mengalami kendala, terutama terkait perizinan. Jakarta, 1 April 2020 – Setelah percepatan izin sektor kesehatan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19, beberapa perusahaan sudah langsung memanfaatkan fasilitas tersebut.

Di tengah pengurangan mobilisasi kegiatan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyempatkan diri berkunjung langsung ke pabrik PT Multi One Plus di Gunung Putri, Bogor untuk memastikan peningkatan produksi alat kesehatannya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri pembukaan High Level Meeting (HLM) on Green Investment Blueprint for Papua and West Papua tanggal 26-27 Februari 2020 di Sorong, Papua Barat pagi ini.

Kegiatan ini turut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibdjo.

Forum ini memberikan pandangan lebih jauh akan potensi investasi hijau kepada pelaku usaha dan masyarakat. Skema investasi hijau sangat menjanjikan karena terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan masyakarat. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain pengembangan tanaman kopi, pala, dan coklat yg dapat dikelola oleh petani-petani menengah ke bawah. Bagaimana peran Gubernur Papua Barat dalam mengembangkan potensi produk pertanian ini.

Pada intinya dari sisi investasi semua sepakat untuk kesejahteraan rakyat Papua. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Sorong, Papua Barat kemarin malam (26/2) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rangka menghadiri High Level Meeting (HLM) on Green Investment Blueprint for Papua and West Papua tanggal 26-27 Februari 2020.

Setibanya di Sorong, Kepala BKPM langsung melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat, serta beberapa perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat. Walaupun hari sudah larut, Kepala BKPM tidak menyia-nyiakan kesempatan mendengarkan secara langsung cerita di lapangan, khususnya kendala investasi yg dihadapi oleh perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat. BKPM melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah perwakilan investor di wilayah tersebut di Kota Sorong.

Pertemuan dipimpin oleh Plt. Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani, didampingi oleh Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen dan Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo. Hal tersebut diutarakan Komite Investasi Rizal Calvary Marimbo di Hotel The Belagri, Kota Sorong. “Kita serap berbagai masalah yang dihadapi investor. Ada delapan masalah utama di sini,” ujar Rizal dalam keterangannya. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Gedung DPR/MPR RI sore ini (24/2/2020). RDP ini adalah pertama kalinya sejak struktur baru kedua lembaga ini terbentuk.

Alasan dipanggilnya BKPM ini cukup sederhana yaitu BKPM perlu menjabarkan roadmap investasi lima tahun mendatang (2020-2024) karena selama ini anggota Komisi VI DPR RI hanya melihat kegiatan-kegiatan BKPM melalui pemberitaan media massa. Oleh karena itu, Kepala BKPM didampingi pejabat Eselon I dan II hadir untuk menjelaskan program kerja yang akan dilakukan.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 tanggal 20 Februari 2020 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Presiden Jokowi hadir membuka acara dan memberikan sambutan didepan 2000 peserta terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya investasi untuk membangun sebuah negara. Investasi memberikan arus modal masuk, terutama ke daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan usaha. Modal tersebut akan menggerakkan perekonomian daerah. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD yang porsinya hanya 23% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Sisa 77%-nya ya digerakkan oleh pengusaha, investor,” ujar Jokowi. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan arahan langsung kepada Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut diselenggarakan di Ritz Carlton - Pacific Place, Jakarta pagi ini (19/2).

"Ini adalah pertemuan pertama saya dengan Bapak/Ibu Kepala DPMPTSP seluruh Indonesia sejak dilantik menjadi Kepala BKPM," ucap Bahlil membuka acara tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa forum ini akan fokus pada membangun sinergi antara BKPM dengan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kegiatan ini akan dibuka secara resmi besok (20/2) oleh Bapak Presiden Jokowi. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Jelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 tanggal 20 Februari 2020, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kumpulkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam kegiatan “Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi” hari ini (19/2), Kepala BKPM ingin mendengarkan ‘curhatan’ dari seluruh peserta sebanyak 750 orang tentang kegiatan investasi, khususnya masalah-masalah yang terjadi di masing-masing daerah.

“Pandangan hari ini akan dirumuskan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden besok. Ngga mungkin kita kuat kalau kita ngga kompak. Hilangkan arogansi pusat, provinsi, kabupaten. Kita tidak mungkin sukses kalau ngga kerjasama,” ucap Bahlil membuka acara pagi ini (19/2).

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) kembali bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) menyelenggarakan Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia tahun 2020 di Kantor BKPM, Jakarta (17/02/20).

Gelaran tahunan yang telah berlangsung ke-4 kalinya ini mengusung tema “kemudahan berusaha di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian”. Selain untuk memproyeksikan potensi ekonomi dan investasi tahun 2020, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan upaya-upaya perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik seluruh upaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti halnya dengan EuroCham yang mewakili pebisnis Eropa di Indonesia. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi untuk periode Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2019 yang mencapai Rp 208,3 triliun, meningkat sebesar 12,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 330.539 orang sehingga secara total tahun 2019 menyerap 1.033.835 orang. Selama Triwulan IV tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 103,0 triliun (naik 18,5%) dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,3 triliun (naik 6,4%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menandatangani Nota Kesepahaman antara BKPM dengan PT BEI untuk mengintegrasikan investasi riil dan investasi portfolio di pasar modal dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan investasi nasional, pada pagi ini (28/01) di Main Hall BEI, Jakarta.

Acara diawali dengan pembukaan perdagangan saham oleh Kepala BKPM, dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Peningkatan Investasi antara BKPM dengan BEI tentang Peningkatan Pemahaman Pasar Modal dan Penanaman Modal serta Sinergi Informasi Perusahaan di Indonesia.

Bahlil menyampaikan bahwa melalui sinergi antara BKPM dengan BEI, diharapkan perusahaan yang sudah tercatat di BEI dan memiliki rencana pengembangan, serta perluasan usaha, dapat difasilitasi secara maksimal oleh BKPM, baik dari sisi perizinan berusaha maupun fasilitas investasi.

“Dengan adanya kerja sama antara BKPM dengan BEI, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk mengembangkan dan memperluas usahanya dengan memanfaatkan alternatif pendanaan melalui pasar modal, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat”, ujar Bahlil. Di sisi lain, BEI juga akan memberikan bimbingan bagi perusahaan yang terdaftar di BKPM untuk dapat segera melaksanakan Initial Public Offering (IPO) dan akan bekerjasama dalam menyampaikan data, serta informasi perusahaan yang telah melakukan outbound investment kepada BKPM.

Inarno Djajadi menyampaikan, “Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, kami harapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut itu, Nota Kesepahaman juga dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.” Berdasarkan data perizinan terintegrasi secara elektronik/OSS, sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 668.228 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdaftar, dengan rincian 642.309 Perusahaan PMDN dan 25.919 Perusahaan dalam rangka PMA.

Perusahaan yang terdaftar di BKPM tersebut memiliki prospek untuk lebih berkembang, namun terkendala ketersediaan pendanaan dengan biaya modal yang lebih rendah di dalam negeri, terutama bagi perusahaan PMDN dengan skala usaha kecil dan menengah, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut perusahaan start-up. Untuk meningkatkan skala usaha perusahaan tersebut, pembiayaan melalui pasar modal yang sahamnya dimiliki masyarakat dapat menjadi alternatif.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima Senior Managing Executive Officer Teiji Teramoto di Davos, Swiss, Selasa, 21 Januari 2020.

Kepada Teramoto, Bahlil berterima kasih atas kesiapan Mizuho untuk membiayai proyek-proyek investasi di Indonesia. "Saya gembira dengan rencana atau minat Mizuho untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek investasi di Indonesia," ujar Bahlil. Tak hanya itu, Teramoto menyatakan tertarik membiayai sebanyak 70 pelabuhan Pertamina yang ditawarkan BKPM.

"Kami mencoba mengkaji lebih dalam peluang ini, apalagi bila dimitrakan dengan swasta. Kita jumpa lagi di Jakarta," ujar Teramoto. Bahlil mengatakan, pihaknya dan tim di BKPM siap menindaklanjuti minat Mizuho tersebut. Dikatakannya, Mizuho bukan perusahaan baru di Indonesia. Sebab perusahaan asal Jepang ini telah beroperasi di Tanah Air. Namun, BKPM berharap agar perusahaan ini dapat berperan lebih banyak dalam pembiayaan investasi di berbagai proyek pemerintah.

70 pelabuhan laut tersebut merupakan milik Pertamina. Dulunya pelabuhan-pelabuhan ini digunakan untuk berbagai kepentingan eksplorasi dan distribusi bahan bakar minyak loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut. Pelabuhan-pelabuhan ini akan direvitalisasi untuk mendukung kebutuhan fasilitas impor minyak dan gas. Kapasitas pelabuhan-pelabuhan ini akan ditingkatkan. Saat ini sebanyak 70 persen pembiayaan Mizuho di Indonesia ditujukan untuk perusahaan Jepang baik berskala besar maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kepada Mizuho, Kepala BKPM kembali memperkenalkan terobosan kebijakan dalam berinvestasi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Di dalam Inpres ini kementerian sektoral mendelegasikan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi terpusat di BKPM. Pada bagian lain, pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law atau penyederhanaan hukum.

"Tujuannya untuk memperbaiki iklim investasi," ujar Bahlil. Sementara itu, Direktur Promosi Sektoral Imam Soejoedi mengatakan, Mizuho merupakan jaringan perbankan dan retail yang terintegrasi dibawah kendali Mizuho Financial Group. Mizuho Financial Group merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Jepang dengan total aset sebesar USD 1,8 triliun.

Mizuho memiliki 505 cabang di Jepang dan di 38 negara. (*) Delegasi Indonesia membawa kehangatan dan keramahan nusantara dalam Indonesia Night dalam ajang World Economic Forum (WEF) Davos semalam (22/1/2020).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara bersama dengan Founder WEF Klaus Schwab. Di malam kedua rangkaian acara WEF, loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut peserta WEF dapat bersantai dan networking sambil menikmati hidangan tanah air dengan koki yang langsung dibawa dari Indonesia.

Menko Luhut menyampaikan terima kasih kepada WEF atas undangan kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, setelah pertemuan khusus dengan Prof Klaus Schwab disiang harinya, Pemerintah Indonesia menyambut penyelenggaraan WEF on ASEAN and Indo-Pacific di Jakarta pada bulan Juli 2020. “Malam ini saya tidak akan bercerita panjang lebar lagi tentang Indonesia, karena sudah banyak sesi-sesi formal yang mempromosikan Indonesia.

Jadi malam ini, silahkan pengunjung menikmati hidangan dan hiburan yang disajikan,” ucap Luhut yang mengenakan pakaian adat Rote NTT seperti Menteri-Menteri Lainnya. Kepala BKPM terkesan dengan antusiasme pengunjung yang hadir ke Indonesia Paviliun dan Indonesia Night malam ini. “Ini kali pertama saya hadir di WEF. Luar biasa dari pagi sampai malam kota ini tiada matinya.

Malam ini, banyak sekali orang yang datang ke Indonesia Night dan suka makanan Indonesia,” ucap Bahlil. Klaus Schwab, Founder WEF, juga hadir ditengah-tengah acara Indonesia Night. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan sangat menghargai pertemanan dan kerjasama dengan Indonesia yang sudah terjalin bertahun-tahun.

“Saya berterima kasih Presiden Jokowi telah mengirimkan Menteri-Menteri terbaik untuk hadir ke Davos kali ini,” ujarnya dengan semangat. “Tidak lupa, saya juga mengundang para hadirin untuk ikut berpartisipasi dalam acara WEF on ASEAN and Indo-Pacific yang akan diselenggarakan tanggal 7-9 Juli 2020 di Jakarta,” imbuh Schwab. Indonesia Night menyajikan makanan khas Indonesia seperti Ikan Roa, Ikan Sambal Matah, Nasi Goreng Andaliman, dan Sate Tahu Tempe yang habis sekejap dinikmati pengunjung. Selain makanan, pengunjung juga dikejutkan dengan penampilan gamelan dari orang-orang Swiss yang memakai batik dan blankon.

Selain Indonesia Night, Delegasi Indonesia juga mendirikan Paviliun Indonesia selama tanggal 21-24 Januari 2020. Perusahaan besar seperti Astra, Lippo Group, Indofood, Indika, April, Traveloka, Tokopedia, Gojek dan WIR Group turut memberikan dukungannya di Paviliun Indonesia. Paviliun ini diinisiasi oleh BKPM dengan dukungan dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN dan Perwakilan RI di Swiss.

(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss, 19-23 Januari 2020. Selain menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, Bahlil juga berjumpa sebanyak delapan pimpinan korporasi global. Salah satunya, Bahlil melakukan one-on-one meeting dengan Chairman Yili Group Pan Gang, Rabu (22/01/2020).

"Saya sangat menghargai upaya Yili Group untuk berinvestasi di Indonesia. Saya mengundang Yili untuk masuk ke Indonesia. Sebab saat ini sudah banyak kemudahan yang diberikan pemerintah bagi investor," ujar Bahlil.

Selain dikenal sebagai perusahaan susu terbesar di Asia, Yili juga merupakan produses minuman dan makanan terbesar di RRT. Yili telah memiliki jaringan suplly chain global, sistem inovasi dan jaringan pemasaran di Asia, Eropa dan Oseania. "Produk utama Yili adalah berbahan dasar susu seperti susu instan, es krim, bubuk milk tea, susu steril, dan susu organik.

"Jika ada kemungkinan, itu adalah kehormatan besar bagi kami untuk mengembangkan dan meneliti di Indonesia," ujar Gang. Mendengar tawaran BKPM, Yili menyatakan siap menjadikan Indonesia basis investasi utama produk susu dan makanannya di ASEAN. Tak tanggung-tanggung, perusahaan tersebut siap membangun industri es krim terbesar di Indonesia.

“Atas rayuan Bapak Kepala, kami akan banyak kulkas untuk mendukung penjualan es krim. Yili sendiri merupakan penjual es krim nomor satu di RRT. "Saat ini kami sudah beli lahan di Indonesia. Mendengar godaan Bapak Kepala BKPM atas kebijakan perizinan yang sudah tersentralisasi, kami jadi semangat berinvestasi di Indonesia," ujar dia.

Tak hanya es krim, pihaknya juga akan memproduksi Yoghurt dan pusat penelitian. Ke depan, Indonesia sangat penting, sebab Yili menargetkan akan menjadi pemain lima besar dunia di industri susu. Yili juga siap menjalankan arahan BKPM agar bermitra dengan pengusaha-pengusaha lokal serta melakukan transfer teknologi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Siemens Cedrik Neike di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Selasa (21/01/2020).

Selain mendengarkan ketertarikan Siemens berinvestasi di ibu kota baru, Bahlil juga mendengarkan perkembangan proyek investasi pembangkit listrik Siemens sebesar 55 MW di Aceh. Cedrik mengatakan, saat ini Siemens tengah mengembangkan pembangkit sebesar 55 MW.

Namun proyek tersebut masih ditangguhkan sementara. Sebab belum mendapatkan Power Purchase Agreement (PPA) dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

"Kami sudah rapat dengan berbagai pihak, namun tindak lanjutnya masih belum secepat yang diharapkan," ujar Cedrik. Mendengarkan keluhan Siemens, BKPM berencana akan mempertemukan dengan PLN. “Nanti kita pertemukan dengan PLN," ujar Bahlil. BKPM akan berkoordinasi dengan Direktur Utama PLN guna memastikan investasi ini.

“Tidak boleh investor digantung begini. Harus ada kepastian tindak lanjut proyek ketenagalistrikan," ucap Bahlil. Sebelumnya Siemens juga telah mengoperasikan mobile power plant sebesar 360 MW.

Kepala BKPM mengatakan, kepada investor pihaknya harus menjamin adanya kepastian, kemudahan, dan efisiensi dalam berusaha. "Ini merupakan tiga hal terpenting yang dicari investor, " ujar Bahlil. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kepada BKPM, Siemens juga berminat berpartisipasi di ibu kota baru. Pertemuan dengan Siemens merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala BKPM ke World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss, 19-23 Januari 2020. Selain akan menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, Bahlil dijadwalkan berjumpa sebanyak delapan pimpinan korporasi global.

(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak Siemens Group memperluas investasinya hingga ke Luar Pulau Jawa di Ibu Kota baru.

Hal itu terungkap saat Chief Executive Officer Siemens Cedrik Neike menemui Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Davos, Swiss, Selasa (21/01/2020). "Saya menghargai kontribusi Siemens dalam berinvestasi di Indonesia. Dan pemerintah terbuka bila Siemens ingin berpartisipasi di ibu kota baru," ujar Bahlil di Davos, Swiss, Sabtu (21/01/2020). Pertemuan dengan Siemens merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala BKPM ke World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss, 19-23 Januari 2020.

Selain akan menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, Bahlil dijadwalkan akan berjumpa sebanyak delapan pimpinan korporasi global. Kepada Bahlil, Cedrik mengatakan, produk Siemens sudah dikenal di masyarakat Indonesia. Saat ini Siemens juga memiliki proyek power plant terkait proyek Belt Road Initiative (BRI) mobile power plant 360 MW.

Pihak Siemens sudah kerja sama dengan PT PLN (Persero). Tak hanya itu, terkait industri 4.0 Siemens telah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Ekonid untuk kerja sama pelatihan vokasional. Terakhir, Siemens ingin berperan lebih besar dalam pembangunan Ibukota baru terkait dengan smart city. "Jerman (Siemens) ingin punya kerja sama dengan Indonesia, seperti halnya pernah dengan Vietnam dan Mesir," ujar Cedrik. Menanggapi harapan itu, Bahlil mengatakan, Indonesia masih sangat terbuka dengan berbagai pihak dan negara untuk berpartisipasi dalam pengembangan ibukota baru.

"Kalau Siemens serius, maka akan jadi salah satu deliverables di Hannover Messe. Siemens akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Saya harap Siemens bentuk tim kecil dengan BKPM untuk merealisasikan perannya di Ibu Kota baru," ucap Bahlil. Siemens merupakan perusahaan asal Jerman yang berpusat di Munich.

Siemens sangat berpengaruh dibidang elektrikfikasi, otomatisasi, dan digitalisasi. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss, 19-23 Januari 2020. Selain akan menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, Bahlil dijadwalkan akan berjumpa sebanyak delapan pimpinan korporasi global.

Setelah sebelumnya dengan jaringan hotel Jumeirah Group dan Amazon Web Service (AWS), kali ini, Bahlil jumpa Mitsubishi Chemical. Selain Kepala BKPM, turut mendampingi Dubes RI untuk Swiss Muliaman D. Hadad. Bersama Mitsubishi, Kepala BKPM membahas rencana perluasan investasi pabrik baru di Cilegon sebesar Rp 2,1 triliun atau USD 150 juta. Bahlil mengatakan, perusahaan asal Jepang ini membutuhkan insentif tax holiday.

"Perizinan investasi dan insentif semua sudah terpusat di BKPM. Kami akan kawal investasi baru Anda sampai jadi di Indonesia. Ada masalah apa, hubungi saya saja," ujar Bahlil kepada CEO Mitsubishi Chemical Holdings Corporation Hitoshi Ochi di Davos, Swiss, Selasa (21/01/2020).

Kepala BKPM didampingi Direktur Promosi Sektoral Imam Soejoedi, Komite Investasi Yuki Hanafi, dan Rizal Calvary Marimbo. Pihak Mitsubishi sangat berterima kasih atas respon cepat BKPM. “Kami ucapkan terima kasih. Respon Bapak Kepala sangat cepat dan konkrit. Kami akan memenuhi semua persyaratan yang diminta Kepala BKPM. Utamanya kemitraan dengan pengusaha domestik," ujar Hitoshi Ochi. Mitsubish Chemical merupakan perusahaan kimia terbesar Jepang yang berdiri sejak tahun 2005. Mitsubishi Chemical mengarap lini bisnis yakni otomotif dan dirgantara, IT (elektronik dan display), kesehatan (pangan dan bioproduct), lingkungan/energi, pengemasan, label dan film.

Bahlil mendorong Mitsubishi Chemical meningkatkan investasinya di Indonesia. "Agar semakin mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan produk substitusi impor," ujar Bahlil. Bahlil menyambut baik rencana perluasan investasi Mitsubishi Chemical sebesar USD 150 Juta.

"Saya gembira dengan rencana investasi ini," ucap Bahlil.(*) Nasi kuning tumpeng menjadi andalan untuk menyambut tamu-tamu yang mengunjungi Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF) 2020 di Davos, Swiss. Paviliun Indonesia secara resmi dibuka hari ini (21/1/2020) oleh Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berbagai kegiatan mulai dari forum diskusi, networking, serta mencicipi kuliner khas Indonesia akan dilakukan di Paviliun Indonesia. Kepala BKPM melihat pentingnya Indonesia hadir di tengah kegiatan WEF 2020 bukan hanya sebagai ajang promosi minuman dan makanan khas Indonesia, namun membuka wawasan kepada dunia akan sektor-sektor usaha yang menjanjikan di Indonesia. “Davos kan menjadi magnet para petinggi dunia saat ini.

Mereka semua punya agenda padat dan meeting sana-sini walaupun dengan udara dingin macam ini. Supaya relax kita tawarkan makan nasi kuning, lalu minum kopi Indonesia. Kita ajak ngobrol-ngobrol soal Indonesia saat mampir ke Paviliun. Disinilah relasi akan terjalin,” ujar Bahlil. Dengan karakter kegiatan WEF yang lebih menjadi ajang networking antar peserta, BKPM tidak langsung berharap deal investasi besar.

“Beda kalau disini. Ngobrol-ngobrol dulu sambil ngopi. Ceritakan investasi Indonesia itu bagaimana. Bagaimana Pak Jokowi ingin memberikan karpet merah kepada investor, terutama setelah Inpres No 7/2019 dibuat, karena banyak yang sama sekali masih belum familiar dengan Indonesia. Dari situ pintu masuk kita menjalin trust,” ungkap Bahlil menceritakan rencananya selama di Davos.

Tidak lupa Bahlil juga meyakinkan bahwa negara akan hadir bagi investor, mendampingi proyeknya hingga eksekusi. “Negara akan hadir. Kalau menghadapi masalah BKPM akan mendampingi hingga menemukan solusinya. Saat ini Indonesia sudah lebih baik, lebih cepat dan lebih pasti,” ujar Bahlil menutup sambutannya dalam diskusi bersama Menko Kemaritiman dan Investasi. Perusahaan besar seperti Astra, Lippo Group, Indofood, Indika, April, Traveloka, Tokopedia, Gojek dan WIR Group turut memberikan dukungannya di Paviliun Indonesia yang dibuka selama WEF berlangsung tanggal 21-24 Januari 2020.

Paviliun ini diinisiasi oleh BKPM dengan dukungan dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN dan Perwakilan RI di Swiss. (*) Setelah mengeksekusi proyek PLTA, kini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengawal investasi untuk Proyek Light Rail Transit (LRT) Bandara.

BKPM diwakili oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ikmal Lukman menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Nindya Karya (Persero) dengan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan Korea Rail Network Authority (KRNA) tentang rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Terminal Satelit Jineng di Kantor BKPM sore ini (21/1).

“Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu tindak lanjut MoU antara BKPM dengan KIND pada kunjungan kami ke Korea Selatan di bulan September tahun lalu", ungkap Ikmal dalam keterangannya setelah proses penandatanganan MoU. BKPM juga menghimbau investor untuk bermitra dengan UKM setempat sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Melalui MoU ini, rencananya pembangunan LRT Bandara I Gusti Ngurah Rai sepanjang 4,78 KM akan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 - 2 tahun dengan nilai investasi sebesar Rp 5 Triliun.

LRT ini akan memiliki 4 stasiun di antara terminal satelit Jineng dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. “Proyek saat ini merupakan langkah awal yang nantinya akan berlanjut dalam Pengembangan green city dan juga TOD di daerah seminyak dan Kuta, dalam kesempatan kali ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada BKPM yang terus membantu dan mengawal realisasi dari investasi-investasi yang kami lakukan”, ujar Plt.

Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A Karim. Pembangunan LRT Bandara I Gusti Ngurah Rai bertujuan untuk memfasilitasi pengguna dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara terminal satelit Jineng di Kuta dengan Bandara Ngurah Rai. Selain itu juga LRT dapat menjadi alternatif moda transportasi menuju bandara yang mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar bandara. Penandatangan MoU ini adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A.

Karim, Executive Director KIND Lim Han Gyu dan Executive Director KRNA Son Byeong Doo serta disaksikan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dan Attache Representative Korean Embassy Jakarta Kim Dong Jin (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss, 19-23 Januari 2020.

Selain akan menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, Bahlil dijadwalkan akan berjumpa sebanyak delapan pimpinan korporasi global. Salah satunya dengan jaringan hotel Jumeirah Group yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada kesempatan tersebut Bahlil menawarkan Jumeirah berinvestasi di Raja Ampat (Papua Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Labuan Bajo-Pulau Komodo (NTT).

Bahlil mengatakan, Jumeriah merupakan perusahaan perhotelan yang bermarkas di Dubai. "Jumeirah tengah gesit-gesitnya melakukan ekspansi jaringan hotelnya ke berbagai negara," ujar Bahlil usai menerima Chief Brand & Communication Officer Jumeirah Group Florence Dubois di Pavilion Indonesia di Davos, Swiss Selasa (21/01/2020).

Jumeirah Group misalnya baru saja merilis Jumeirah Nanjing berkapasitas 212 kamar serta 49 suite. Ini adalah hotel kedua Jumeirah di Tiongkok, setelah Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai. Kepada Dubois, Bahlil menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengawal investasi Jumeirah lebih besar lagi ke Indonesia. "Sebab itu kita tawarkan dia masuk ke Raja Ampat, Wakatobi, dan Labuan Bajo," ucap Bahlil. Jumeirah juga baru saja resmi mengoperasikan Jumeirah Living di Guangzhou dan Jumeirah Saadiyat Island Resort di Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab.

Semetara itu, Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi mengatakan, saat ini Jumeirah tengah menyesaikan sebanyak tujuh hotel baru, salah satunya adalah Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa, yang menyediakan 90 kamar dan 13 vila. "Di Indonesia, dia membangun Jumeirah Bali di kawasan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Selatan yang dikembangkan bersama PT Asia Pasifik Properti, yang berada dalam naungan PT Anggada Putra Rekso Mulia (Rekso Group)," ucap Imam.

Selain menyediakan 80 suite, resor mewah yang berdiri di atas lahan seluas 11 hektar itu juga menyajikan 25 vila eksklusif. Jumeirah Bali menelan investasi hingga US$ 150 juta. Menanggapi penawaran BKPM, Dubois berjanji akan menindaklanjuti. Sebab loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pasar Indonesia sangat besar.

(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 20-23 Januari 2020. Selain akan menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, Bahlil dijadwalkan akan berjumpa sebanyak 8 pimpinan korporasi global.

“Ada beberapa agenda penting Bapak Kepala BKPM, diantaranya akan berjumpa dengan sekitar 8 korporasi global,” ujar Farah Ratnadewi Indriani, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM di Jakarta hari ini dalam keterangannya (19/1/2020).

Farah mengatakan, Kepala BKPM akan melakukan one on one meeting dengan pimpinan Jumeirah Hotel, Amazon, Grab, Traveloka, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Mizuho, Yili Group, dan Siemens Group. “Pada intinya, Kepala BKPM akan meminta korporasi atau multinational company (MNC) ini meningkatkan investasinya di Indonesia bagi yang sudah investasi.

Existing-nya ditambahlah kira-kira gitu. Bagi yang belum, Kepala BKPM akan undang cepat-cepat masuk Indonesia. Jangan ketinggalan. Buruan gitu. Bagi lembaga keuangan, pemerintah mengajak masuk Ke Badan Pengelola Dana Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF),” ujar Farah. Farah mengatakan, selain itu, kunjungan Kepala BKPM kali ini sangat penting untuk mendorong investasi dari negara-negara Uni Eropa.

“Saat ini investasi nasional kita loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut oleh negara-negara Asia seperti Singapura, Jepang, Tiongkok, Hongkong, dan Korea Selatan. Kita tantang Eropa, jangan kalah dong sama negara-negara Asia. Kita akui memang negara-negara Eropa jauh lebih berhati-hati,” ucap Farah. Data BKPM menunjukan, hanya dua negara Eropa yang masuk 10 besar investor di Indonesia.

Yakni Belanda dan Inggris. Realisasi investasi Eropa pada kuartal ke-3 2019 sebesar USD 2,768 miliar. Meningkat dibandingkan periode sebelumny 2018 sebesar USD 2,321 miliar. Jumlah proyek Eropa antara 2015 sampai kuartal ke-3 2019 sebanyak 15.770 proyek. Sebagian besar (61%) investasi Eropa masuk ke Pulau Jawa, disusul Sumatera (19%), Bali dan Nusa Tenggara (11%), Sulawesi (4%), Papua (1%), dan Maluku (0,4).

“Pak Kepala saya kira akan mendorong investasi negara-negara eropa ke luar Jawa. Apalagi infrastruktur di luar Jawa semakin kompetitif,” pungkas Farah. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali mengeksekusi investasi sebesar Pembangkit Listrik Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Air (PLTA) Maung. Setelah mangkrak puluhan tahun, Bahlil Lahadalia bersama dengan Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Hariyanto akhirnya menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) PT Indonesia Power (IP) dengan PT Nindya Karya (Persero) dan salah satu perusahaan energi Korea Selatan tentang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maung.

Dengan MoU ini keduanya bersama-sama berkoordinasi dan kerjasama untuk melakukan studi dan pengembangan PLTA Maung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Rencananya, pembangunan PLTA Maung akan memakan waktu selama kurang lebih 4 tahun dengan nilai investasi sebesar US$ 650 juta. Rencananya pembangunan bendungan oleh PT Nindya Karya akan memakan waktu kurang lebih 2 tahun yang dilanjutkan dengan pembangunan PLTA oleh PT Indonesia Power. “MoU ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja kami ke Korea Selatan bulan lalu.

Semoga setelah MoU ini investasinya segera berjalan dan tidak mangkrak lagi. Jika menemui kendala dalam realisasi, segera lapor ke kami supaya bisa cepat direalisasikan," ungkap Bahlil dalam keterangannya setelah proses penandatanganan MoU di BKPM malam ini (17/1). MoU ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Indonesia Power M. Ahsin Sidqi, Plt. Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim, dan salah satu pejabat perusahaan energi Korea Selatan.

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan PLTA Maung sudah dimulai sejak dilakukan Feasibility Study (FS) oleh PLN pada tahun 1980-an. Namun pembangunannya terhenti karena belum adanya kejelasan pendanaan. Pada tahun 2012, PLN menugaskan IP untuk melaksanakan pengembangan PLTA Maung. Tertunda puluhan tahun, BKPM kemudian memfasilitasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepala BKPM dan Kementerian ESDM. Setelah menemui solusi, proyek ini kemudian dapat dilanjutkan oleh investor.

PLTA Maung yang rencananya akan menghasilkan listrik sebesar 230 MW ini bertujuan memenuhi kebutuhan bauran listrik energi baru dan terbarukan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2018 loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut 2027 sebesar 23%.

Selain itu, PLTA ini juga bertujuan untuk mengurangi sedimentasi di Waduk Mrica. Waduk Mrica sendiri merupakan bendungan dari Sungai Serayu dan saat ini sudah memiliki PLTA Panglima Besar Soedirman dengan kapasitas terpasang 180 MW (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Jakarta siang ini (9/1).

Bahlil meminta seluruh Duta Besar (Dubes) Indonesia di Luar Negeri menjadi corong untuk menarik investasi ke Indonesia. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam Inpres No.7 Tahun 2019, BKPM diminta untuk melakukan percepatan investasi. “Saat ini BKPM hanya memiliki 8 perwakilan di luar negeri, dan 1 kantor di RRT sedang akan dibuka, jadi sulit untuk menjangkau semua negara.

Saat ini tugas BKPM mengurus perizinan ke Kementerian/Lembaga dan ke daerah, sampai mengurus masalah tanah.

Bapak/Ibu Dubes bisa bantu untuk menarik investasi” ungkap Bahlil. Bahlil optimis target investasi tahun ini sebesar Rp 792 triliun akan terpenuhi, bahkan mungkin sedikit melebihi target. Selanjutnya, BKPM akan terus mengawal investasi yang masuk ke Indonesia. “Kalau investasi bisa mencapai Rp 1.000 triliun lebih, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diatas 5%. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita berharap pada konsumsi, yang didukung penciptaan lapangan kerja, yang berarti investasi harus meningkat,” pungkas Bahlil.

Senada dengan Kepala BKPM, Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pentingnya investasi ke Indonesia khususnya untuk sektor ESDM di sektor migas. Turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, kasus gagal bayar yang melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Menurutnya kasus Jiwasraya adalah murni kriminal terkait penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Bahlil mengatakan, kasus Jiwasraya itu adalah urusannya mengenai kriminal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo melanjutkan penjelasan Kepala BKPM.

“Pertama, iklim investasi sepenuhnya dikelola oleh negara (state) dan pemerintahan yang cakupannya jauh lebih besar dan luas, sedangkan investasi Jiwasaraya hanya oleh entitas perusahaan (enterprise). Pengelolaan negara saat ini sangat pruden. Sedangkan di Jiwasaraya ada praktik yang tidak pruden secara mikro. Jadi, terlalu jauh bila dikaitkan dengan iklim investasi,” ujar Rizal dalam keterangannya. Kedua, investasi di Jiwasaraya hanya di industri asuransi dan keuangan.

Itupun tidak berdampak sistemik di industri asuransi itu sendiri. Sedangkan investasi yang dikelola oleh BKPM di sektor riil dan secara langsung (direct investment) baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). “Jadi, risikonya langsung dikontrol oleh yang punya modal, berbeda dengan investasi di asuransi, pasar modal dan keuangan, serta obligasi lainnya,” ucap Rizal.

Ketiga, untuk bisa dianggap mengganggu iklim investasi, kasus Jiwasaraya harus punya daya ganggu sistemik baik ke situasi moneter, keuangan, maupun pengelolaan makro ekonomi nasional. Faktanya, pengelolaan makro, keuangan dan situasi moneter kita sangat bagus. Bahkan, Bapak Kepala BKPM berkali-kali menegaskan meski tengah digoncang oleh situasi global, daya tarik investasi Indonesia masih sangat besar. “Saat ini ada sekitar Rp 708 triliun investasi yang pipelined atau siap masuk atau menanti realisasi dan eksekusi lebih lanjut,” ucap Rizal.

Keempat, iklim investasi Indonesia semakin membaik. Kepercayaan kalangan investor dan pengusaha akhir-akhir ini semakin meningkat menyusul sejumlah gebrakan kebijakan pemerintah dan ketegasan Kepala BKPM dalam menjaga kepercayaan tersebut. Terbitnya sentralisasi kewenangan perizinan di BKPM melalui Inpres No.7 Tahun 2019, omnibus law, dan kepemimpinan kolektif pemerintah yang kuat terkait investasi menimbulkan harapan baru bahwa investasi nasional akan berlari semakin kencang ke depan sebab pemerintah secara serius menyelesaikan hambatan domestik (domestic bottleneck).

“Bahkan Bapak Kepala BKPM turun tangan langsung menyelesaikan dan melakukan asistensi kepada investor-investor yang mengalami masalah dilapangan.

Begitu juga deputi, direktur di BKPM wajib turun tangan langsung ke lapangan membantu investor yang mengalami masalah dilapangan. Kepala BKPM perintahkan, tidak boleh ada yang cuma duduk-duduk dibelakang meja,” tutur Rizal. Keempat, saat ini iklim investasi Indonesia dapat digambarkan sedang dikejar-kejar oleh investor dalam maupun luar negeri dengan segala daya tariknya. Sedangkan kasus Jiwasaraya berurusan dengan nasabah dan aparat hukum.

“Untuk peringkat kemudahan memulai bisnis di Indonesia dalam lima tahun ke depan ditargetkan masuk ke dalam 50 besar dunia dengan daya cipta lapangan kerja sebesar-besarnya,” ujar Rizal.(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir menutup acara China Business Forum - Enhancing the Power of Indonesia Capital di Bursa Efek Indonesia, Jakarta sore ini (8/1).

Forum ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan Indonesia China Chamber of Commerce (INACHAM). Melalui forum bisnis ini, diharapkan perusahaan RRT di Indonesia dapat berpartisipasi dalam mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Bahlil berharap agar para investor RRT yang sudah melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia dapat berpartisipasi masuk ke dalam pasar modal di Indonesia.

“Dengan adanya listing perusahaan RRT di Indonesia menandakan hubungan Indonesia dengan RRT semakin membaik”, ucap Bahlil. Seperti yang kita ketahui, salah satu fokus Presiden Jokowi adalah pada transformasi ekonomi, dimana pintu masuknya adalah datangnya investasi ke Indonesia.

Bahlil optimis bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini akan jauh lebih baik. “Saya yakin ke depan pertumbuhan investasi di Indonesia akan terus meningkat, termasuk investasi RRT ke Indonesia”, tambah Bahlil.

Selama 5 tahun terakhir (2014-Q3 2019), investasi RRT merupakan sumber investasi terbesar ke-3 di Indonesia, setelah Singapura dan Jepang, dengan total realisasi investasi sebesar US$ 13,1 miliar. “Tapi yang penting, yang kita butuhkan investasi dapat berkolaborasi dengan pengusaha nasional. Jadi setiap investasi sekarang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja. Boleh berinvestasi tapi harus memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal.

Harus ada azas kebersamaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak” tegas Bahlil saat door stop dengan media. Proses perizinan masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan BKPM untuk mengkoordinasikan percepatan perizinan, sehingga dapat memberikan iklim investasi yang positif. “BKPM selalu meyakinkan bahwa dibawah Pemerintahan saat ini, kita akan mempermudah perizinan dan memberikan kepastian dan insentif bagi investor”, ucap Bahlil. Saat ditanya mengenai pengaruh permasalahan di Natuna terhadap investasi RRT di Indonesia, Bahlil menegaskan bahwa Natuna dengan investasi merupakan hal yang berbeda.

“Natuna itu kalau ada pelanggaran, biarlah aparat penegak hukum yang menyelesaikan. Sedangkan investasi adalah kewajiban BKPM untuk meyakinkan investor RRT dimana pun bahwa iklim kondisi investasi sudah ada perubahan dan akan jauh lebih baik ke depan”, tegas Bahlil kepada rekan media (*).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri (KI) Brebes, Jawa Tengah pagi ini (7/1) di Kantor BKPM. KI Brebes ini dibangun untuk memberikan kepastian dan kemudahan investasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Percepatan pembangunan KI Brebes ini merupakan tindak lanjut Perpres No 79 tahun 2019. Bahlil mengungkapkan banyak mendapat masukan dari asosiasi dan pelaku usaha yang mengeluhkan harga tanah di KI yang melonjak tinggi. "Sesuai dengan arahan Presiden, pembangunan ini tidak boleh dihambat-hambat. Jangan mempersulit perizinannya dan harga tanah tidak boleh lebih dari Rp 200ribu/m2,” ucap Bahlil membuka rapat tersebut.

Salah satu faktor banyaknya perusahaan RRT yang pindah ke Vietnam yaitu karena harga tanah yang murah dan adanya kepastian insentif investasi. “Permasalahan harga tanah yang tinggi akan mempengaruhi daya saing investasi Indonesia", ujar Ikmal Lukman, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM.

Untuk mengatasi melonjaknya harga tanah, maka perlu segera disiapkan site plan dan master plannya sehingga dapat dilakukan penetapan lokasi (penlok). "Saya harap semua lokasi yang ada sudah dalam penlok agar harganya tidak naik. Kami juga akan terus monitor dan fasilitasi persiapan percepatan KI Brebes ini,” ujar Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN.

Kementerian BUMN telah menunjuk PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebagai pengelola KI Brebes, Jawa Tengah ini. PT KIW merupakan salah satu dari 6 (enam) BUMN yang ditunjuk untuk mengelola KI di Indonesia. KI Brebes diharapkan nantinya akan menjadi Engine of Growth khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami membutuhkan support Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan KI Brebes ini", ungkap Rachmadi Nugroho, Direktur Utama PT KIW.

(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bergerak cepat mengadakan Rapat Pembahasan Percepatan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Kantor Kementerian LHK siang ini (7/1).

Izin Lingkungan merupakan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah dalam inisiatif penyederhanaan proses perizinan investasi. Sebenarnya inisiatif memudahkan perizinan LHK sudah dilakukan dengan penempatan pejabat Kementerian LHK di PTSP Pusat BKPM. Namun bagi Kepala BKPM, yang dahulunya juga pengusaha, fungsi Pejabat LHK di BKPM masih perlu dimaksimalkan.

“Misalnya silahkan Ibu Menteri menempatkan pejabat yang langsung dapat memberikan keputusan izin. Sebagai tuan rumah, saya akan berikan karpet merah bagi Pejabat ini,” ucap Bahlil. BKPM mengusulkan Izin Usaha dan Izin Komersil terkait LHK yang saat ini berjumlah 52 izin dapat dipangkas menjadi 34 izin melalui penggabungan ataupun penghapusan izin. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi bagi para investor di Indonesia dimana peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia saat ini masih pada posisi 73 dari 190 negara.

Menteri LHK Siti Nurbaya yang didampingi juga oleh jajaran Pejabat Eselon 1 dan 2 nya menyambut baik usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BKPM mengenai rencana percepatan perizinan yang akan dilakukan.

“Kami tidak keberatan untuk menggabungkan atau menghapuskan izin-izin yang ada sekarang selama tidak menyalahi ataupun melanggar Undang-Undang. Tinggal dibahas secara teknis oleh Pihak BKPM dan KLHK untuk implementasinya,” ungkap Siti. Seperti diketahui bahwa Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi resmi kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendorong peningkatan investasi.

Instruksi tersebut tertuang dalam beleid Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Presiden meminta BKPM untuk mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan peringkat EODB. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertemu dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk membahas partisipasi UKM dalam kegiatan investasi Indonesia.

Pertemuan dilakukan di Kantor Kementerian KUKM pada hari ini (6/1). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Teten Masduki melihat bahwa investasi bagi UKM adalah sebuah kesempatan. “Namun kita juga harus melindungi UKM dari persaingan usaha yang tidak fair. UKM harus didukung agar bisa naik kelas, tumbuh dan berkembang,” tegas Teten. Kepala BKPM langsung mendatangi Kantor Kementerian KUKM karena melihat pentingnya peranan UKM dalam memberikan nilai tambah dari hadirnya investasi di Indonesia.

“Bapak Presiden berpesan agar BKPM jangan hanya berfokus pada investasi yang nilainya besar-besar baik dari dalam atau luar negeri. Juga harus melihat UKM agar bisa tumbuh. Karena itu saya datang berkoordinasi dengan Pak Menteri,” ujar Bahlil. Kami merumuskan langkah-langkah strategis agar UKM bisa besar.

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Ada dua pola yang bisa kembangkan. Satu pola kemitraan, suntikan biaya dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pola lainnya harus ada negara hadir memberikan ruang pada UKM agar dapat memainkan peran ditengah-tengah gempuran investor asing. “Salah satu langkah strategis adalah bagaimana Omnibus Law memberikan suatu ruang dalam bentuk aturan agar UKM bisa mengembangkan usahanya.

Termasuk mengalihkan dari ‘negative list’ menjadi ‘positive list’,” pungkas Bahlil. Aturan DNI baru atau sekarang disebut Daftar Prioritas Investasi tetap didorong agar memberikan perlindungan bagi UKM. Tim kecil BKPM dan Kemenkop UKM dibentuk untuk menyisir hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi UKM.(*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melihat persoalan Natuna tidak akan berpengaruh terhadap investasi RRT di Indonesia.

Hal ini dinyatakan Kepala BKPM di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) malam ini (6/1). “Kalau berbicara persoalan Natuna dan investasi adalah dua hal yang berbeda.

Investasi adalah investasi, hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Sementara kalau Natuna adalah urusan kedaulatan,” ujar Bahlil.

Penyelesaian persoalan Natuna adalah dalam tataran hubungan diplomasi yang baik. Tentunya hubungan diplomasi yang baik akan mendukung proses investasi kedua pihak. “Tugas saya adalah bagaimana meyakinkan mereka (investor) bagaimana Indonesia adalah tempat yang positif bagi investasi,” tegas Bahlil. Bahlil meyakinkan bahwa realisasi investasi tahun 2019 akan melampaui target sebesar Rp 792 triliun.

“Kita tunggu saja rilisnya di akhir bulan ini di BKPM,” ucapnya menutup doorstop dengan wartawan. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kantor BKPM pagi ini (6/1). Kepala BKPM akan memfasilitasi permasalahan investasi yang dihadapi oleh PT STM. PT STM menyampaikan perkembangan studi kelayakan proyek eksplorasi tambang mineral bawah tanah dan panas bumi yang berlokasi di wilayah Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

PT STM menghadapi beberapa tantangan dalam studi kelayakan tersebut, diantaranya regulasi atas aktivitas pertambangan bawah tanah dalam wilayah hutan lindung tidak boleh berefek pada ketinggian permukaan tanah, serta periode studi kelayakan yang sudah mau usai. Sampai dengan saat ini, realisasi investasi PT STM sudah mencapai USD 122 juta dan telah menyerap sekitar 300-400 orang tenaga kerja.

Bahlil menyampaikan bahwa BKPM siap mendampingi investor untuk menyelesaikan permasalahan investasinya. “Apa yg kami loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut bantu untuk percepatan dan kepastian (investasi), Bapak/Ibu bisa datang langsung ke BKPM. Kami akan berusaha untuk memastikan apa yang bisa kami pastikan. Tapi jika urusannya merupakan wewenang kementerian lain, kami akan dampingi untuk urusan percepatan”, tegas Bahlil. Perpanjangan periode studi kelayakan untuk proyek dimaksud merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terkait pelaksanaan aktivitas pertambangan dibawah tanah dalam wilayah hutan lindung merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). BKPM siap untuk menjembatani permasalahan ini. “Saya besok siang (7/1) akan bertemu dengan Menteri LHK, dan akan mencari solusi atas hal ini”, tegas Bahlil. “Selama ini kami bekerja sama sangat baik dengan PT Aneka Tambang (Antam), semua berjalan dengan positif. Saat ini kami membutuhkan saran dan rekomendasi dari BKPM untuk melanjutkan studi kelayakan proyek kami”, ujar Bede Berresfords Evans, Presiden Direktur PT STM.

PT STM ini telah menyelesaikan divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan komposisi saat ini 51% dimiliki oleh PT Antam dan 49% dimiliki oleh Eastern Star Resources. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut bersimpati atas musibah banjir yg dialami warga di beberapa wilayah. Untuk itu, Keluarga Besar Korpri BKPM mendirikan Posko Bencana Banjir di salah satu wilayah yang terkena dampak parah banjir di Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Posko didirikan sejak tanggal 3 Januari 2020 hingga hari ini. Bantuan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan, makanan minuman siap saji, pakaian bayi dan dewasa serta alat-alat kebersihan. Sejak Posko didirikan, Warga di Villa Nusa Indah 2 maupun sekitarnya banyak berdatangan memanfaatkan keberadaan Posko.

Warga sangat memerlukan layanan kesehatan karena sejak didirikan tidak pernah henti orang berdatangan meminta bantuan. Mulai dari obat gatal, cek tekanan darah hingga menjahit luka-luka yang dialami akibat banjir.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sangat prihatin atas musibah banjir ini. Oleh karena itu Beliau langsung menginstruksikan agar BKPM terjun langsung membantu korban banjir. “Posko BKPM ini semoga dapat meringankan beban warga yang masih harus membersihkan rumahnya. Kami lihat warga sangat memerlukan bantuan kesehatan dan makanan bersih terutama untuk anak kecil. Jangan sampai sakit dan kelaparan,” ujar Bahlil. Tidak hanya di wilayah Bogor tersebut, bantuan juga diberikan oleh Dharma Wanita BKPM kepada korban banjir di wilayah Kampung Melayu.

Penasehat Dharma Wanita BKPM Sri Suparni Bahlil bersama anggota Dharma Wanita langsung datang ke Kampung Melayu kemarin untuk menengok para korban. “Semoga warga disekitar Kampung Melayu bisa tabah melalui cobaan ini. Sedikit bantuan yang kami berikan diharapkan bisa membantu para warga,” ungkap Penasehat Dharma Wanita BKPM yang juga istri dari Kepala BKPM.

Posko BKPM hingga saat ini masih beroperasi untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Rumah-rumah di Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Villa Nusa Indah 2 masih banyak yang belum bersih dari lumpur dan genangan sisa banjir.

Oleh karena itu, bantuan-bantuan masih sangat diperlukan oleh warga. (*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara saat Halaqah Nasional Pesantren di Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta pagi ini, Sabtu (4/1/2020).

Beliau menyampaikan pentingnya Pesantren dan Santri untuk memiliki semangat enterpreneuship di era 4.0. “Para Santri harus bisa menjadi bagian integral dari keseluruhan upaya komponen bangsa untuk membangkitkan kemampuan ekonomi Indonesia dengan mengembangkan kemampuan berwirausaha yang didukung oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal sebagaimana diajarkan dalam Islam,” ujar Bahlil di depan para pemimpin pesantren, santri, dan alumni dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa saat ini terjadi ketidakpastian dalam perekonomian global. Selain investasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga penting bagi Indonesia karena sudah terbukti menyelamatkan perekonomian Indonesia saat terjadi krisis di tahun 1998.

Karena itu, salah satu fokus BKPM saat ini adalah mendorong kerjasama investasi besar dengan UMKM di daerah. “Sekarang investor yang masuk kita minta untuk bekerja sama dengan UKM di daerah. Bisa melalui penyediaan makanan untuk karyawannya, penyediaan bahan baku, dan pendukung lainnya,” ujar Bahlil. Selain itu, Bahlil Lahadalia juga menyampaikan pentingnya penguasaan teknologi bagi santri yang menjadi santripreneur.

Dengan perkembangan teknologi dan tumbuhnya e-commerce, saat ini memulai usaha sudah jauh lebih mudah. “Saya sudah minta kepada para pelaku e-commerce terutama yang unicorn untuk mendorong produk-produk UKM lebih banyak dijual di platform mereka sehingga produk dalam negeri dapat lebih bersaing,” pungkas Bahlil.

BKPM juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sinergi antara investasi dan pondok pesantren melalui pendirian balai latihan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang programnya diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 silam.

Salah satu program yang sudah berjalan adalah kerjasama antara Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) dan Pondok Pesantren Qomaruddin di Jawa Timur. Acara Halaqah Nasional Pesantren yang bertepatan dengan Haul ke-31 KH Ali Maksum, Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama tahun 1980-1984 ini dilaksanakan pada hari Sabtu (4/1/2020) di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Acara turut dihadiri KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pesantren Nahdatul Ulama dan Hindun Anisah selaku Ketua Harian Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan theme park dan water park Banyuwangi, Jumat (03/01/2020), di Banyuwangi, Jawa Timur.

Namun Bahlil mengatakan, investasi di sektor pariwisata susah berkembang dengan baik sebab terlilit oleh aturan. “Banyak investor mengincar sektor pariwisata, tapi terlilit oleh regulasi yang aneh-aneh,” ujar Bahlil usai peresmian wahana tersebut. Bahlil mencontohkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, Banyuwangi berencana membangun cable car.

Namun, izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum juga turun. Padahal, wahana tersebut akan mampu menyedot wisatawan lebih banyak lagi ke Banyuwangi. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan theme park dan water park Banyuwangi, Jumat (03/01/2020), di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahlil mengingatkan agar tak ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya investasi di suatu daerah. “Saya mengingatkan, sesuai arahan Presiden, jangan ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya investasi di suatu daerah. Kita loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut ada MoU dengan Kejaksaan, nanti dengan Polri, agar investor merasa terlindungi.

Jangan ada pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan dengan tujuan mengganggu investor. Akan kami hadapi,” ujar Bahlil saat memberikan sambutan pada peresmian tersebut. Bahlil mengatakan, pemerintah akan mengejar realisasi investasi yang lebih kencang ke depan guna mengantisipasi dampak pelemahan perekonomian dan mendorong daya cipta lapangan kerja. Sebab itu, pemerintah tidak akan segan menindak siapapun loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sengaja mengganggu jalannya invetasi di daerah.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan theme park dan water park Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (3/1/2020). Theme park dan water park ini berlokasi di Area Komersial Banyuwangi Residence dengan lahan seluas 5 ha. Dibangun oleh PT. Duta Insani Bangun Perkasa, proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp.

150 miliar dan diproyeksi menyerap tenaga kerja lokal hingga 200 orang. Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan peletakan batu pertama ini merupakan peristiwa penting dalam perkembangan pariwisata dan investasi di Indonesia. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman Penyelesaian Permasalahan antara PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dengan PT Krakatau Steel (KS) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kantor BKPM siang ini (13/12).

Poin permasalahan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan antara lain terkait tanah dan beberapa perizinan lainnya. Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim, Presiden Direktur PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Priyo Budianto dan Direktur Utama PT Lotte Chemical Indonesia Kim Yong Ho. Kesepakatan ini merupakan hasil nyata dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo bulan lalu ke Busan, Korea Selatan.

Saat kunjungan, Presiden bertemu dengan pimpinan Lotte Group yang menyatakan komitmen menyelesaikan isu ini. Pembangunan industri petrokimia adalah salah satu fokus utama presiden karena dapat mengurai ketergantungan impor.

Menurut Bahlil, Nota Kesepahaman menjalankan amanah yang diberikan Presiden. Ini merupakan sinyal positif bahwa Pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan investasi yang dihadapi oleh investor. “Nota ini menjadi landasan hukum penyelesaian masalah PT LCI dan PT KS yang dihadapi selama 3 (tiga) tahun, yang merupakan win-win solution bagi negara dan investor.

Investasi ini juga memberikan manfaat sebagai substitusi impor yang diharapkan dapat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan,” jelasnya dalam keterangan resmi kepada media.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Pendiri Blockchain Global, Shanghai, China, Sam Lee mendatangi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu petang, (11/12/2019). Ada apa?

Hal tersebut diutarakan Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM di Jakarta hari ini, dalam keterangannya. “Betul, Sam datang bersama Bapak Dubes Indonesia untuk Republik Rakyat Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Djauhari Oratmangun, kemarin,” ujar Rizal. Rizal mengatakan, selain bersama Dubes, Sam juga datang bersama para investor dan pengusaha asal Negara Tirai Bambu.

“Sam dibawa oleh Bapak Dubes. Sam datang diskusi dengan Pak Kepala BKPM. Kepala BKPM sampaikan pemerintah selalu terbuka kepada teknologi apa saja yang sifatnya konstruktif bagi percepatan pengembangan ekonomi dan investasi,” ujar Rizal.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan pengusaha Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dalam rangka pengembangan dan pemecahan permasalahan Industri TPT di Indonesia.

“Hari ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti pertemuan kita dengan Bapak Presiden pada 21 November 2019 lalu, dimana ada 3 poin penting yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden untuk menindaklanjuti, yaitu 1) persoalan bahan baku hulu, terutama untuk di Kalimantan dan di Jawa, dimana harga kita kurang kompetitif, karena kita diserbu dengan produk dari luar negeri; 2) meminta kehadiran pemerintah dalam rangka peremajaan mesin dan investasi; 3) bagaimana agar produk ini jangan dulu dibuka secara terbuka, sehingga kita tidak mendapatkan penetrasi pasar dari luar” ujar Bahlil mengawali pertemuan tersebut.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berangkat langsung mengunjungi perusahaan di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau kemarin (8/12).

Kunjungan ini untuk memastikan bahwa perusahaan dapat segera merealisasikan rencananya membangun industri gula dengan sumber dari perkebunan tebu di lahan seluas 150,000 Ha. Kunjungan juga dilakukan ke Pabrik Gula PT. Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) yang sudah dibangun. Menurut Kepala BKPM lokasi perkebunan sangat strategis karena berdekatan dengan pusat perindustrian di Kota Dumai.

“Ya kami harus turun langsung untuk mengecek apakah perusahaan benar serius memiliki lahan perkebunan. Karena kalau mau bikin perusahaan gula kan harus punya perkebunannya,” ujar Bahlil. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Pelaku bisnis Amerika Serikat menyambut baik gebrakan Kabinet Indonesia Maju dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut diutarakan sejumlah pengusaha AS dalam forum “Indonesia Investment Coffee Talk: New Directions in Indonesia’s Investment and Tax Policies” di New York, AS, 5 Desember 2019.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia Investment Coordinating Board (IIPC) New York ini bermaksud menyampaikan perkembangan terkini arah kebijakan investasi di Indonesia melalui acara networking dengan suguhan kopi asal Indonesia.

Forum ini juga didukung penuh oleh konsultan multinasional Ernst & Young (EY) dan American Indonesian Chamber of Commerce (AICC). Untuk mendukung prioritas Presiden Jokowi tahun 2019-2024, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyusun enam arah kebijakan investasi, diantaranya memperbaiki kemudahan berusaha, memfasilitasi realisasi proyek investasi besar dan strategis dalam pipeline, serta menyebar investasi berkualitas terutama di luar Pulau Jawa.

“Dalam dua bulan pertama masa kerja Kabinet Indonesia Maju, setidaknya sudah dua kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, yaitu Inpres 7/2019 dan PP 78/2019,” ungkap Muchammad Iqbal, Pejabat Promosi Investasi IIPC New York. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menginginkan investasi mengalir ke Papua.

Saat ini investasi di Papua sangat tertinggal jauh dari wilayah lainnya di Indonesia. Padahal, daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam dan lahan yang mencukupi.

Sebab itu, Bahlil memboyong delegasi pejabat Papua mengunjungi sejumlah investor strategis di RRT pada tanggal 4-6 Desember 2019. Tampak dalam rombongan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cendrawasi Mayor Jenderal TNI Herman Asarihab, Ketua DPRD Papua Johny Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa.

Dari BKPM sejumlah pejabat mendampingi Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Nurul Ichwan, Anggota Komite Investasi Eka Sastra, Umar Lessy dan Rizal Calvary Marimbo. “Kita ingin investasi di Papua semakin meningkat. Apalagi Papua sangat strategis dan sumber daya alamnya melimpah,” ujar Bahlil dalam keterangannya. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala BKPM Bahlil memboyong delegasi pejabat Papua mengunjungi sejumlah investor strategis di RRT pada tanggal 4-6 Desember 2019.

Tampak dalam rombongan Kepala BKPM, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Pangdam Cendrawasi Mayor Jenderal TNI Herman Asarihab, Ketua DPRD Papua Johny Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Dari BKPM sejumlah pejabat mendampingi, antara lain Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Nurul Ichwan, Anggota Komite Investasi BKPM Eka Sastra, Umar Lessy, dan Rizal Calvary Marimbo. Selama di RRT, Kepala Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut memimpin delegasi berkunjung ke Shanghai, kota industri dan manufaktur Wenzhou, dan Tongxiang di Provinsi Zhejiang.

Rombongan bertemu dengan para investor dan sejumlah pabrik dan pemerintah daerah di Kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang. Selain mengunjungi pabrik-pabrik petrokimia dan baterai, delegasi juga melakukan tatap muka dan pembicaraan dengan pendiri dan top manajemen Huafon Group dan Tsingshan Group serta Walikota Wenzhou.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU Pengembangan Kawasan Jogja Agro Techno Park (JATP) pada hari Kamis (5/12) di Kantor BKPM.

“Sebagai negara agraris, Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung peran strategis sektor pertanian dalam ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani“, ujar Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM, Heldy Satrya Putera dalam sambutannya. Kawasan JATP akan dikembangkan sebagai pusat inkubasi pertama di Indonesia dengan melalui skema KPBU.

Lokasi JATP terletak di jalur utama dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo menuju Wisata Candi Borobudur. Proyek Pengembangan Kawasan JATP ini merupakan program prioritas Gubernur DIY dalam rangka mengatasi permasalahan alih fungsi lahan pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan ketahanan pangan.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Para investor dan pengusaha Chongqing, Sichuan, RRT, berharap Indonesia segera membuka kantor loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut (Konsulat Jenderal) di Kota Chongqing.

Tujuannya agar investasi dari daerah tersebut lebih cepat lagi mengalir ke Indonesia. Tak hanya itu, kerjasama perdagangan, pariwisata dan kebudayaan wilayah ini dengan Indonesia diramalkan bakal melonjak. Hal tersebut diutarakan Walikota Chongqing Tang Liangzhi kepada Duta Besar Indonesia untuk RRT Djauhari Oratmangun pada jamuan makan malam Senin (2/12).

Hadir pula sejumlah pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman, Anggota Komite Investasi Umar Lessy dan Rizal Calvary Marimbo serta Direktur Pusat Analisa Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad.

“Kami sangat merindukan kehadiran Konjen RI di kota kami,” ujar Tang. Dalam jamuan tersebut Walikota Tang menghibur tamu-tamu dari Indonesia loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sajian vokal grup anak-anak Kota Chongqing yang membawakan nomor lagu asal Tanah Batak, Sing-Sing So.

Tak mau kalah, Dubes mengajak dua Komite Investasi BKPM Umar Lessy dan Rizal Calvary Marimbo menghibur Walikota dan jajarannya dengan nomor lagu Sio Mama’e, lagu asal Ambon, Maluku.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan investasi ke investor di Kota Chongqing, Provinsi Sichuan, RRT, Senin (2/12), senilai USD 91,1 miliar yang termasuk dalam Belt and Road Initiative (BRI). “Ini peluang yang baik bagi investor di sini (Chongqing).

Sebab, Indonesia saat ini mengembangkan BRI”, ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Lukman di depan 100 pengusaha dan investor di Provinsi Chongqing, RRT, kemarin (2/12) pada Indonesia-China (Chongqing) Business Forum on Trade, Tourism, and Investment, yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing bersama dengan Kementerian Perdagangan.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. BKPM, selain melakukan pendampingan rangkaian kegiatan Presiden Jokowi menghadiri ASEAN-ROK Commemorative Summit di Busan, mengadakan kegiatan Working Lunch Presiden Jokowi dengan 10 pengusaha besar Korea Selatan dan berhasil meyakinkan investasi Hyundai Motor Group ke Indonesia, juga menemui sekitar 100 pengusaha Korea Selatan dan anggota asosiasi usaha pada Business Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan yang diselenggarakan di Busan tanggal 27 November.

Forum Bisnis yang dibuka oleh Duta Besar RI untuk Republik Korea Selatan Umar Hadi dan penyampaian pidato kunci oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang baru saja dilantik pada bulan Oktober yang lalu ini mengangkat tema “Strengthening Trade, Investment and Economic Partnership”.

BKPM, yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Soejoedi, Direktur Promosi Sektoral, menyampaikan kembali beberapa hal yang merupakan arahan Presiden RI pada beberapa kesempatan termasuk arahan yang disampaikan pada Working Lunch bersama group perusahaan besar Korea Selatan kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menjadikan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut sebagai lembaga yang menjadi pintu utama bagi perusahaan-perusahaan dan investor Korea Selatan yang berminat melakukan investasi di Indonesia atau mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya.

Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM menyampaikan sehari sebelumnya bahwa BKPM memiliki visi untuk tidak saja mengejar investasi asing, namun juga akan mengejar investasi domestik yang diharapkan semakin menguat untuk mengimbangi investasi asing yang masuk dan bekerjasama satu sama lain.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) didaulat sebagai narasumber di depan sekitar 100 pengusaha di Busan Business Forum, Rabu, (27/11/2019). Ini bocorannya! “Tadi kami sampaikan BKPM akan fokus pada 6 (enam) KPI (Key Performance Indicators).

Masing-masing meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, mengeksekusi investasi besar dan strategis, mendorong kemitraan investor asing dengan pengusaha lokal, penyebaran investasi yang berkualitas dan memperbaiki strategi promosi investasi terfokus pada sektor dan negara loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut meningkatkan investasi domestik khususnya pengusaha kecil dan menengah,” ujar Imam Soejoedi, Direktur Promosi Sektoral, dalam keterangannya di Busan, Korea Selatan hari ini.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Korea Selatan, Tiongkok, dan negara di Eropa berminat berinvestasi baterai lithium di Indonesia. Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia usai mendampingi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan pihak BASF, perusahaan kimia terbesar dunia di Ludwigshafen, Jerman. BASF merupakan perusahan kimia terbesar dunia. BASF telah menjadi pemasok utama bahan-bahan kimia baik bagi industri makanan, otomotif, hingga infrastruktur.

“Kita berharap akan ada pembangunan industri baterai litium di Indonesia. Ada beberapa investor potensial yang akan masuk ke Indonesia yakni dari Korea Selatan, Tiongkok dan Eropa.

Ini merupakan hal yang baik dan strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang aman,” ujar Bahlil, Kantor Pusat BASF di Ludwigshafen, Jerman, pada hari Kamis lalu (28/11/2019). Hadir pula dalam kesempatan itu, Dubes RI di Berlin Arief Havas Oegroseno; Konjen RI di Frankfurt Toferry Soetikno; Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan; Pejabat Promosi Investasi IIPC London Aditia Prasta; Chairman Zhejiang Huayou Cobalt Xuehua Chen; dan perwakilan BASF yakni Vice President BASF Battery Material Europe Daniel Schoenfelder; Vice President BASF Battery Material Asia Jay Yang; & Senior Vice President BASF Precious & Base Metal Services Matthias Dohrn.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Hyundai Motor Company (HMC) mengumumkan rencana investasinya sebesar US$1,549 Miliar (Rp21,8 triliun) di Indonesia yang nantinya sebagian akan digunakan untuk memproduksi kendaraan berteknologi listrik selain rencana membangun R&D center (pusat penelitian dan pengembangan) pada tahap kedua investasinya. Nominal ini 50% lebih besar dari prediksi awal yaitu sebesar US$ 1 Miliar.

Hal ini diumumkan pada kegiatan kunjungan Presiden RI ke Pabrik Hyundai Motor Company (HMC) di Ulsan, Korea Selatan pada 26 November 2019. Pengumuman ini disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dengan Hyundai Motor Company yang ditandatangani oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Presiden & CEO Hyundai Motor Company Won Hee Lee, dan disaksikan oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, jajaran menteri pendamping lainnya, serta Executive Vice President Hyundai Motor Company.

Realisasi investasi Hyundai Motor Company di Indonesia direncanakan akan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu tahun 2019–2021 dan tahun 2022–2030. Pada fase pertama Hyundai akan berfokus pada investasi pabrik pembuatan mobil Hyundai yang akan berlokasi di Jawa Barat dan akan mengekspor setidaknya 50% dari total produksi.

Fase kedua akan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai akan diekspor sebanyak 70%. Hyundai akan mulai berproduksi pada tahun 2021, dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun, termasuk mobil listrik ke depannya.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) rencana investasi dengan Presiden & CEO Hyundai Motor Company (HMC) di pabrik HMC di Ulsan, Korea Selatan pada hari Selasa sore, (26/11).

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung. "Investasi Hyundai senilai Rp 21,8 triliun siap masuk ke Indonesia," ujar Bahlil kepada wartawan usai penandatanganan nota tersebut.

Bahlil mengatakan, HMC akan berinvestasi sebesar US$1,549 miliar (Rp21,8 triliun) di Indonesia. Investasi tersebut sebagian akan digunakan untuk memproduksi kendaraan berteknologi listrik. "Investasi ini 50% lebih besar dari prediksi awal yaitu sebesar US$ 1 miliar," tegas Bahlil.

Penandatanganan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan Presiden RI ke Pabrik HMC di Ulsan, Korea Selatan pada 26 November 2019. Turut menyaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Luar Negeri Retno Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri lunch meeting bersama 10 top manajemen dan Chief Executive Officer (CEO) dari korporasi kakap Korea, Senin (25/11) hari ini di Hotel Lotte, Busan, Korea Selatan. Sejalan dengan itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan mendampingi Presiden.

“Insya Allah, Bapak Kepala BKPM akan mendampingi Bapak Presiden besok,” ujar Imam Soejoedi, Direktur Promosi Sektoral BKPM di Busan, kemarin (24/11), dalam keterangannya. Imam mengatakan, selain itu, turut mendampingi sejumlah menteri loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut antara lain Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Tohir.

Imam mengatakan, BKPM mengundang sebanyak 10 top manajemen dan CEO dari korporasi-korporasi kakap Korea yakni dari Lotte Corporation, Posco, Hankook Technology Group, SK E&C, CJ Group, LG Chem, GS Global, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Doosan Corporation, dan The Export-Import Bank of Korea (KEXIM).

“Semua menyatakan siap hadir,” tegas Imam. Agenda tersebut merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kepala BKPM mendampingi Presiden sebelum Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Tingkat Tinggi 30th ASEAN-ROK Commemorative Summit yang berlangsung tanggal 25-26 November 2019. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. BKPM bersama-sama KBRI Beijing terus mendorong masuknya investasi ke Indonesia guna menggenjot pertumbuhan ekonomi RI yang lebih mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan forum skala internasional Bloomberg New Economy Forum (NEF) 2019 yang diadakan di Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibiton Center (ICE), Beijing, RRT dan dihadiri oleh lebih dari 500 pemimpin pemerintah, politik, dan bisnis terkemuka.

Indonesia melalui BKPM dan KBRI Beijing diundang untuk mengisi salah satu breakout session dalam rangkaian kegiatan Bloomberg NEF 2019 dengan tema Building Asia: Spotlight on Indonesia and its next generation industries and talents dan dipandu oleh Haslinda Amin, news anchor Bloomberg untuk Kawasan Asia Tenggara.

“Bapak Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, H.E. Djauhari Oratmangun, memaparkan sejumlah arah kebijakan investasi di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo periode kedua, khususnya soal pelimpahan wewenang kepada BKPM terkait proses dan penerbitan izin Kementerian/Lembaga serta penentuan kelayakan investor yang mendapatkan Tax Holiday dan Tax Allowance. Diharapkan ini memberikan kepastian yang lebih besar kepada para investor sehingga realisasi investasi dapat berjalan dengan cepat ke depannya”, ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Beijing, RRT, Jumat (22/11/2019).

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan pengurusan perizinan mengenai investasi dikembalikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi ruwetnya perizinan di berbagai kementerian dan lembaga selama ini.

Gebrakan kebijakan ini langsung menggema di New Economic Forum yang berlangsung di Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center (ICE), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis malam (21/11).

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Chairwoman Brilliant Dream International Culture Development Co. Sophia Liu, mendatangi Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, RRT, Rabu (20/11).

Bersama para direksinya, Sophia diterima oleh Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan. “Tadi, kita menawarkan Pulau Kura-Kura di Bali. Sebab, Pulau ini sangat mendukung bagi wisata e-sport,’ ujar Nurul dalam keterangan resmi kepada media, Beijing, RRT, Kamis (21/11). Nurul mengatakan, Brilliant Dream juga tengah mencari mitra strategis untuk berinvestasi di Bali. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan menerima Pendiri dan Chairman Jumore E-Commerce Eric Lu, di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, RRT, Rabu (20/11).

Jumore E-Commerce sedang mencari mitra atau ‘jodohnya’ untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. “Kita siap carikan jodohnya di Indonesia. Tetapi tadi kita minta kriteria-kriterianya apa saja,” ujar Nurul dalam keterangan resmi pada media, Beijing, China, Kamis (22/11). Nurul didampingi Anggota Komite Investasi BKPM Rizal Calvary Marimbo.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Sebanyak 200 pengusaha asal Shandong, RRT, membidik investasi ke Batang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap pada pembicaraan one-on-one meeting antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Asosiasi Pengusaha Wood and Wood Product Shandong di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, RRT, Rabu (20/11). “Tim BKPM dibawah pimpinan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Nurul Ichwan mewakili Kepala BKPM, menerima delegasi dari Shandong.

Mereka menyatakan sedang membidik Batang, Jawa Tengah sebagai destinasi investasi di bidang perkayuan dan furniture,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Rizal Calvary Marimbo di Beijing, RRT (21/11).

Nurul didampingi Anggota Komite Investasi Eka Sastra dan Rizal Calvary Marimbo. Pihak pengusaha Shandong dipimpin oleh Presiden Asosiasi Pengusaha Wood and Wood Product Shandong Yang Yulu dan Sekretaris Eksekutif Xu Baochuan. Pertemuan ini terlaksana berkat dukungan Duta Besar RI untuk Indonesia. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Investasi di Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya PMA maupun PMDN dengan porsi yang semakin seimbang.

Namun, masih ada tantangan yang menghadang untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia, di antaranya adalah peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa, investasi yang belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, serta masalah perizinan yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan perbaikan aspek jaminan kepastian hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

Demikian pula, perlunya pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa dan pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mesti membangun sinergi harmonis.

Institusi ini mesti menjadi satuan tugas (satgas) strategis yang dapat mengeliminasi hambatan-hambatan investasi. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Banyak investor yang antri masuk ke Indonesia.

Sayangnya, tak sedikit pula yang kembali ke negara asalnya. Saat ini, ada 24 perusahaan sudah pipeline masuk ke Indonesia sebesar Rp 708 trliun investasi. Namun terhambat merealisasikan investasinya, sebab tersandung berbagai kasus investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hingga saat ini terdapat sebanyak 190 kasus investasi.

Kasus ini bermunculan disebabkan oleh berbagai faktor penghambat antara lain masalah perizinan, pengadaan lahan, dan regulasi/kebijakan. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan melakukan kunjungan kerja ke RRT, Korea Selatan, dan Jerman mulai tanggal 20 hingga 29 November 2019. "Kepala BKPM akan meyakinkan calon investor di RRT dan Korea Selatan," ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya di Jakarta hari ini (19/11).

Rizal mengatakan, Bahlil akan berjumpa dengan pengusaha setempat secara one-on-one di Beijing, RRT pada tanggal 20-22 November 2019. Setelah itu, Sabtu (23/11), Kepala BKPM akan bertemu sejumlah investor di Seoul, Korea Selatan. Minggu hingga Selasa (24-26/11), Kepala BKPM akan berada di Seoul dan Busan, Korea Selatan. Selama tiga hari, Kepala BKPM akan bergabung dengan rombongan Presiden Joko Widodo dan para Menteri lainnya untuk mengikuti Forum ASEAN-Republic of Korea CEO Summit di Busan.

“Kepala BKPM juga direncanakan akan meneken nota kesepahaman dengan Hyundai Motor Company (HMC) di kompleks pabrik Hyundai yang berlokasi di Ulsan, Korea Selatan,” ucapnya. Selanjutnya, Rabu hingga Sabtu (27-30/11) tim Kepala BKPM akan bertolak ke Munich, Jerman.

Di Jerman, Kepala BKPM bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan one-on-one meeting dengan perusahaan asal Jerman BASF dan VW Wolfsburg. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya akan pertumbuhan investasi di Indonesia pada Business Forum on Trade, Tourism, and Investment in Indonesia di New York, Amerika Serikat.

“Terdapat sekitar Rp 700 triliun investasi (baik PMA maupun PMDN) yang siap dieksekusi dan rencana investasi senilai hampir Rp 1.000 triliun yang siap masuk ke Indonesia,” ungkapnya meyakinkan investor AS melalui video.

Oleh karena itu, untuk mempercepat realisasi investasi, Presiden telah meminta agar semua perizinan kementerian dan lembaga didelegasikan kepada BKPM, termasuk insentif pajak.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan “Di tengah perang dagang antara AS dengan Tiongkok, Indonesia loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut menjadi alternatif sumber produk dan tujuan investasi bagi AS.

Indonesia menargetkan peningkatan total perdagangan dengan AS sebesar dua kali lipat dalam lima tahun”. Untuk itu, di bawah koordinasi KBRI Washington DC, Indonesia telah mengidentifikasi sejumlah produk utama untuk ditingkatkan perdagangannya dalam waktu dekat mencakup tekstil, produk karet, alas kaki, mesin elektronik, dan furnitur.

Sementara itu, beberapa produk potensial seperti produk kimia, mainan anak, dan kertas, serta produk strategis seperti mesin, produk plastik, dan suku cadang kendaraan membutuhkan investasi untuk ditingkatkan daya saing dan produksinya. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, situasi global sedang bergejolak.

Namun, Indonesia belum mampu meraih manfaat dari situasi itu, utamanya untuk investasi. Ini penyebabnya! “Negara kita belum menjadi surga bagi investasi, sehingga larinya ke Vietnam,”ujar Bahlil di depan sebanyak 123 peserta rapat koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi seluruh Indonesia di Hotel Sangri-La, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Bahlil mengatakan, kondisi global yang sedang bergejolak tak selamanya merugikan. Namun justru membawa untung bagi Indonesia.

Pasalnya, destinasi-destinasi investasi dunia sedang bergolak saat ini di berbagai belahan dunia. “Amerika Latin ada gejolak Evo Morales, di Eropa ada ketidakpastian, ada masalah Brexit. Di Asia ada masalah Hongkong, di China ada perang dagang dengan Amerika. Ekspor akhirnya bermasalah. Tetapi ini kabar baik bagi investasi. Banyak yang lari dari negara-negara itu,”ujar Bahlil. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kebijakan Investasi Nasional bertempat di Hotel ShangriLa, Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia serta Kepala KPBPB dan KEK untuk melakukan pembahasan dan diskusi terkait arah kebijakan investasi Indonesia bersama dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, khususnya pasca ditetapkanya Kabinet Indonesia Maju.

Kepala BKPM menyampaikan pembukaan dengan topik menjadikan Indonesia surga investasi. Hal ini diwujudkan melalui perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi investor, peningkatan peran usaha dalam negeri (PMDN) khususnya UMKM dalam perekonomian.

Kepala BKPM juga menekankan pada kondisi perekonomian global saat ini yang tidak terlalu menggembirakan antara lain, krisis ekonomi dan politik di Amerika Latin, isu Brexit di Eropa serta perang dagang antara RRT dan Amerika Serikat.

“Kunci pertumbuhan ekonomi saat turunnya ekonomi global adalah investasi” ujar Kepala BKPM. Saat ini neraca perdagangan Indonesia defisit karena ekspor yang dilakukan sebagian besar berupa bahan baku, serta besarnya impor migas. Kontribusi ekspor kepada pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 16% dan belanja pemerintah sekitar 20% sehingga yang masih bisa didorong adalah investasi. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, setiap investasi yang masuk ke daerah-daerah harus melibatkan pengusaha lokal, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena merekalah pengusaha sejati.

“Setiap investasi harus menjadi berkah bagi UMKM. Mereka sudah teruji bertahun-tahun, dan merekalah yang tahan uji terhadap setiap turun-naiknya gelombang perekonomian,” kata Bahlil di hadapan para Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan para pimpinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (18/11). Acara ini merupakan rangkaian diskusi panel “Menjadikan Indonesia Surga Investasi” yang diselenggarakan BKPM bekerja sama dengan Bisnis Indonesia dan Jogja International Writing Academy (JIWA), di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (18/11).

Hadir sebagai pembicara adalah ekonom Universitas Brawijaya Malang Prof Ahmad Erani Yustika, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, dan Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan/BeritaSatu Group Aditya Laksamana Yudha. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tengah bekerja keras mengembalikan kepercayaan Jepang meningkatkan investasinya di Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Rizal Calvary Marimbo di Tokyo, Jepang, Kamis (14/11/2019), usai bertemu dengan Direktur Eksekutif Japan Indonesia Association (Japinda) Norio Yamazaki. “Saya tadi banyak mendengar saja keluhan pengusaha Jepang. Memang ada luka batin mendalam. Ada kekecewaan. Sebab terlanjur cinta Indonesia,” ujar Rizal dalam keterangannya hari ini.

Rizal mengatakan, Kepala BKPM sudah menangkap kekecewaan Jepang. Sebab itu, Bahlil langsung mengundang Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Senin (11/11/2019) lalu di Kantor BKPM di Jakarta. Tak hanya itu, Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Investasi ke Jepang kemudian bertolak ke Jepang, menemui sejumlah pihak terkait, utamanya para pelaku usaha.

Rizal mengatakan, Kepala BKPM serius mengembalikan kepercayaan Jepang di Tanah Air. “Pesan Kepala BKPM, bahwa Indonesia sangat serius mengembalikan kepercayaan Jepang. Itu yang kami sampaikan tadi ke perwakilan para pengusaha disini,” ucap Rizal. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan animo investor asing masuk ke Indonesia tidak menurun.

Saat ini, sebanyak Rp 700 triliun investasi siap antri masuk ke Indonesia. Hanya saja, investasi itu terkendala berbagai masalah domestik.

“Animo investor masuk ke negara kita tidak menurun. Sangat tinggi,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta hari ini saat menerima Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Kantor BKPM Gatot Subroto, Jakarta.

Bahlil mengatakan, nilai investasi tersebut dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). “FDI ini sudah didepan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri. Sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan,” ucap Bahlil.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Dalam rangka meningkatkan investasi, khususnya loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kawasan industri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo bersama Ketua Umum HKI Indonesia Sanny Iskandar, menandatangani Nota Kesepahaman antara BKPM dan HKI tentang Kerja Sama Peningkatan Penanaman Modal di Kawasan Industri di Kantor BKPM, Jakarta pagi ini (12/11).

“BKPM terus melakukan segala upaya untuk meningkatkan investasi, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA)” ujar Wisnu Soedibjo. Kerja sama antara BKPM dan HKI ini mencakup pelaksanaan kegiatan pertukaran data dan informasi, yaitu kebijakan, prosedur, dan peraturan terkait penanaman modal, serta informasi terkini Kawasan Industri di seluruh Indonesia seperti kesediaan lahan, dan sarana prasarana yang dimiliki Kawasan Industri.

Selain itu, BKPM dan HKI berkomitmen untuk melakukan kegiatan promosi bersama, seperti seminar/ forum bisnis, market sounding, serta melakukan fasilitasi penanaman modal dalam kegiatan pelayanan perizinan, penyelesaian permasalahan dan capacity building terkait prosedur dan peraturan perizinan penanaman modal. “Kami akan melakukan pengawalan investasi secara langsung, untuk membantu investor dalam penyelesaian masalah, serta mendorong realisasi investasi” tegas Wisnu Soedibjo.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan rapat fasilitasi mengundang perusahaan di sektor pertambangan dan pengolahan nikel untuk kembali meminta komitmen para pengusaha mendukung kebijakan ekspor komoditas nikel yang berlaku di Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman memimpin langsung rapat yang dihadiri oleh 47 perusahaan dari perusahaan tambang yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I).

Kepala BKPM Bahlil ingin memediasi kegaduhan yang terjadi setelah rapat mengenai nikel sebelumnya yang diadakan tanggal 28 Oktober yang lalu. Ekspor nikel tetap dihimbau untuk dihentikan sekarang. Beberapa faktor yang menjadi alasan adalah untuk menjaga cadangan nikel di tanah air, penyediaan bahan baku bagi perusahaan smelter nikel yang mulai beroperasi di Indonesia, dan adanya indikasi pelanggaran implementasi relaksasi ekspor nikel ore.

”Dapat saya tekankan bahwa saya tidak bermaksud menganulir atau membatalkan Permen ESDM (mengenai relaksasi ekspor nikel), namun atas dasar rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyepakati keputusan ini,” ujar Bahlil. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Kerja untuk mengupayakan perlindungan dan keamanan investasi bagi dunia usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada tahun 2016.

Kegiatan di Maluku sekaligus menutup dari rangkaian 7 sosialisasi di kota-kota besar seluruh Indonesia. Seperti di daerah lainnya, kali ini Unit Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalaks) BKPM bekerjasama dengan POLRI, Pemerintah Provinsi Maluku serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Maluku.

Dengan dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari kalangan POLRI, Asosiasi, dan pelaku usaha, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi dan bertukar informasi kegiatan proyek-proyek investasi yang sedang berjalan dan memerlukan dukungan, khususnya dalam bidang keamanan investasi. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI sore ini membahas rencana kerja BKPM.

Bahlil memaparkan, pihaknya akan mengejar realisasi investasi yang berkualitas ke depan. "Target kita ke depan adalah mengejar realisasi investasi. Tapi investasi yang berkualitas," ujar Bahlil di depan Komisi VI DPR-RI di Jakarta hari Kamis malam (7/11). Selain Kepala BKPM, hadir pula Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi G.Sadikin, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi VI Faizol Riza berlangsung sejak Pukul 16.00 WIB. Bahlil memaparkan enam strategi mencapai realisasi investasi yang optimal ke depan.

Namun, dikatakannya, target investasi tak hanya masuk dalam jumlah yang besar. Lebih dari itu, investasi harus lebih berkualitas. "Investasi harus menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal, dan memberikan nilai tambah (value added), bagi perekonomian," ujar Bahlil.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak ingin melihat investor dipersulit dan terlantar ketika masuk ke Indonesia.

Untuk itu, Bahlil berjanji akan mendampingi setiap investasi yang potensial masuk ke dalam negeri. “Kita harus membuka karpet merah buat investor. Kalau tidak, kita akan semakin ketinggalan dari Vietnam,” ujar Bahlil dihadapan para investor pada Talkshow Central Java International Business Forum (CJIBF) di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang. Bahlil mengatakan, minat investor untuk masuk ke Indonesia sangat tinggi. Sayangnya, realisasi investasi tidak optimal. Sebab, banyak sekali kendala yang menghadang investor saat masuk dan berinvestasi di dalam negeri. Untuk itu, BKPM akan membentuk Satgas (Satuan Tugas) untuk mempercepat realisasi investasi dilapangan.

“Nanti akan saya pimpin sendiri. Satu-satu ada kendala dilapangan kita selesaikan,” pungkas Bahlil. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menginginkan agar investor benar-benar mendapat ‘karpet merah’ ketika berinvestasi di Tanah Air. Selain tak dipersulit dan tidak diterlantarkan, Bahlil juga menyiapkan enam jurus atau strategi. “Pertama, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB). Kemudian berbisnis kita sempat membaik.

Tahun ini stagnan diperingkat 73. Berikutnya, kita target masuk 50 besar. Peringkat Indonesia pun sempat naik signifikan 19 peringkat ke posisi 72. Tetapi turun tahun lalu ke posisi 73,” ujar Bahlil pada dihadapan para investor asal China pada Talkshow Central Java International Business Forum (CJIBF) di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Prioritas pemerintah saat ini yaitu meningkatkan daya saing furnitur Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri.

Salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan industri furnitur yaitu dengan pembentukan klaster industri furnitur di Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah pengusaha furnitur asal RRT telah menyatakan minatnya untuk merelokasi pabriknya, terutama yang terkena dampak perang dagang AS-Tiongkok. Memanfaatkan momen tersebut, BKPM memfasilitasi kunjungan 59 pengusaha furnitur asal Shandong, RRT, ke provinsi Jawa Tengah, setelah sebelumnya menghadiri “Business Forum on Furniture Industries” di Hotel Bidakara, Jakarta (5/11).

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengapresiasi minat 59 pengusaha tersebut untuk berinvestasi di industri furnitur di Indonesia. “Investasi asing yang masuk dapat bermitra dan meningkatkan daya saing industri furnitur dalam negeri sehingga menjadi ekspor unggulan. Sebagian besar UKM kita memang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar sehingga membutuhkan dukungan investasi asing” ujar Bahlil.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Akhir-akhir ini daya saing investasi Indonesia dikalahkan oleh Vietnam. Banyak pabrik yang semua mengincar Indonesia kemudian melirik Vietnam. Meski demikian, belakangan ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru Bahlil Lahadalia bekerja keras dan membuat terobosan membenahi iklim investasi di dalam negeri. "Kuncinya kita bantu investor eksekusi sampai pabriknya jadi. Semua harus turun ke lapangan," ujar Bahlil Lahadalia menanggapi sebanyak 59 investor asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang akan merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah hari ini di Jakarta.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Jawa Tengah kini menjadi primadona investasi dari berbagai negara. Iklim investasi yang sangat tenang dan ditopang oleh kemajuan pembangunan infrastruktur, membuat daya saing investasi Jateng kian membaik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2019 ke-15 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta dengan tagline “Trust us to invest, realize your dream”.

Dalam CJIBF 2019, sebanyak 59 investor dan pengusaha asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari sektor industri kayu dan furnitur hadir berpartisipasi serta berencana akan melakukan relokasi industri mereka ke Provinsi Jawa Tengah. CJIBF 2019 menawarkan peluang investasi di dua sektor unggulan Jawa Tengah (Jateng) yaitu sektor pariwisata dan manufaktur.

Kedua sektor tersebut diharapkan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, selain di sektor lainnya diantaranya properti, infrastruktur, energi dan agrikultur. Selengkapnya klik tautan di bawah ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima Letter of Intent (LoI) dari Presiden Asosiasi Kayu dan Produk Kayu dari Provinsi Shandong RRT (China Shandong Wood and Wood Products Circulation Association) Yang Yuelu. Minat dinyatakan resmi pada saat penyelenggaraan Business Forum on Furniture Industry (BFFI) di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 5 November 2019. Minat asosiasi Provinsi Shandong dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) yang berisi komitmen membangun kawasan industri furnitur dan produk kayu berbasis ekspor di Jawa Tengah.

Kawasan industri ini nantinya akan diisi oleh usaha pengolahan produk kayu, pergudangan, jasa perdagangan serta industri-industri pendukung lainnya. Perusahaan yang akan membangun kawasan industri ini termasuk dari bagian 59 delegasi yang akan berkunjung ke Jawa Tengah setelah kegiatan BFFI 2019. Dalam sambutannya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan amanat Presiden Jokowi untuk meningkatkan realisasi investasi dengan nilai tambah bagi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemitraan dengan UMKM.

“Atas usaha keras Pemda Jawa Tengah dengan BKPM, kita mampu merelokasi pabrik dari RRT ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia dan kita paketkan dengan pengusaha lokal,” ujar Bahlil. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Industri furnitur merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dalam upaya untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta menekan defisit neraca perdagangan.

Pengembangan industri furnitur tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas produksi pelaku industri yang sudah ada, namun juga untuk mendorong investasi asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. BKPM menyelenggarakan “Business Forum on Furniture Industries (BFFI)”, pada hari Selasa, 5 November 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Sebanyak 60 pelaku usaha furnitur dalam dan luar negeri termasuk perusahaan furnitur asal provinsi Shandong, RRT hadir dalam bisnis forum ini.

Industri furnitur ditargetkan kepada investor yang terkena dampak perang dagang AS-Tiongkok dan diharapkan investor tersebut dapat bermitra dengan UMKM atau menjadi bagian dari rantai pasok industri furnitur. “BKPM akan mendorong investasi besar yang masuk untuk bermitra dengan UMKM” ujar Bahlil.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Pada tanggal 4 November 2019, para anggota Partnership dari Indonesia dan Australia bertemu di Bali, Indonesia untuk pertemuan kedelapan Kemitraan Indonesia Australia untuk Ketahanan Pangan di Sektor Daging Merah dan Sapi (Partnership). Co-chair Wisnu Wijaya Soedibjo dan Jodie McAlister menyambut para anggota ke Bali dan mencatat bahwa selama dua belas bulan terakhir Partnership telah menyelesaikan Dokumen Desain Program, melatih lebih dari 74 orang Indonesia dalam pembiakan dan manajemen sapi, serta mengembangkan perangkat lunak dan alat untuk membantu calon investor merencanakan bisnis sapi.

Selain itu, sebagaimana diusulkan dalam Dokumen Desain Program, lima Kelompok Referensi yang dipimpin oleh industri telah dibentuk untuk memandu kegiatan Partnership di masa yang akan datang. Kelima Kelompok Referensi tersebut adalah: Investasi; Rantai Pasok; Inovasi dan Ekspor; Pengembangan Kapasitas; dan Komunikasi. Kedua Co-chair mencatat bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan langsung para anggota Kelompok Referensi untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas masa depan dan memfasilitasi dialog strategis antara industri dan pemerintah kedua negara tentang bagaimana industri merespon tranformasi digital di sektor ini.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Kantor BKPM, Senin (04/11). Bahlil mengatakan, pihaknya siap turun langsung ke lapangan di berbagai daerah untuk membantu investor mempercepat realisasi investasi. “Banyak masalah di daerah. Itu kami akui. Oleh sebab itu, tugas kami mempermudah investor masuk ke Indonesia.

Tugas Pak Dubes membawa investor masuk ke sini. Saya siap membantu sampai investasi itu terealisasi. Sampai bangun pabriknya,” ujar Bahlil. Selengkapnya klik tautan di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi periode Triwulan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut (Juli-September) tahun 2019 yang mencapai Rp 205,7 triliun, meningkat sebesar 18,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang. Selama triwulan III tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (naik 18,9%) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, terdiri dari 109.475 orang pada proyek PMDN dan 103.106 orang pada proyek PMA.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Dalam upaya mempercepat realisasi investasi dan menjaga keberlanjutan operasi industri pengolahan dan pemurnian logam (smelter) di Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengundang 35 perusahaan smelter.

Melalui pertemuan tersebut, para pengusaha dapat menyampaikan kendala dan permasalahan di lapangan, sehingga BKPM dapat mengambil langkah konkrit untuk mempercepat realisasi investasi di bidang smelter. Bahlil menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi perusahaan smelter sangat beragam, mulai dari perizinan, lahan, infrastruktur, bahan baku, dan perpajakan. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan bahan baku. Keterbatasan bahan baku berupa bijih tambang (ore) disebabkan adanya kegiatan ekspor bahan mentah ilegal, seperti bijih nikel, sehingga para pengusaha smelter bersaing memperebutkan bahan baku yang jumlahnya semakin berkurang.

Selengkapnya klik link di bawah ini. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka membuka peluang bisnis dengan investor luar negeri. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama kedua belah pihak di Muamalat Tower, Jakarta (Jumat, 25/10). Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, BKPM merupakan pintu gerbang investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak BKPM berkolaborasi agar terjalin pertukaran informasi terkait peluang investasi yang potensial. Apalagi Bank Muamalat merupakan bank devisa dan satu-satunya bank syariah yang memiliki kantor cabang penuh (full branch) di luar negeri.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Untuk menarik investor furnitur besar dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berorientasi ekspor, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan pengusaha-pengusaha furnitur nasional melakukan “jemput bola” bertemu langsung dengan para pengusaha furnitur dari wilayah Guangzhou, Foshan dan Shandong.

Upaya promosi proaktif ini dilakukan Kepala BKPM dalam rangka mengambil momentum perang dagang Amerika dan RRT yang membuat dunia usaha RRT akan melakukan relokasi ke Kawasan Asia Tenggara. Mengingat kultur bisnis investor RRT sangat tergantung restu dari Pemerintah-nya, Kepala BKPM bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Provinsi Guangdong Ouyang Weimin dan Wakil Walikota Foshan Tan Ping untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang khususnya mendorong investasi perusahaan furnitur mereka ke Indonesia.

Disamping itu, telah dilakukan pertemuan one-on-one dengan para pengusaha besar industri furnitur serta kegiatan Forum Bisnis yang dihadiri 150 pengusaha besar furnitur dari wilayah Provinsi Shandong dan Provinsi Guangdong yaitu dari Dongguan, Foshan, Shenzen dan Guangzhou.

Antusiasme para pengusaha RRT ini sangat tinggi dengan menanyakan berbagai detail regulasi, kesiapan rantai pasok industri dan bahan baku serta lokasi yang ditawarkan. Selengkapnya klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Singkawang, menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat, di Jakarta (Senin, 07/10).

Proyek Bandar Udara Singkawang bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian di berbagai sektor dan membuka akses Kota Singkawang ke kota-kota lain di Indonesia dan mancanegara. Selain itu, diharapkan akan mendatangkan multiplier effect meningkatkan pembangunan daerah, khususnya di Kota Singkawang dan Kalimantan Barat secara umum.

Kepala BKPM Thomas Lembong dalam sambutannya menyampaikan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sesuatu yang harus loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut di tengah kompetisi regional yang terus meningkat, dimana negara-negara tetangga sangat agresif dalam memacu pembangunan infrastruktur. Contohnya, Thailand saat ini tengah gencar membangun Eastern Economic Corridor melalui pembangunan jaringan kereta cepat yang menghubungkan wilayah selatan Thailand.

Pembangunan tersebut melibatkan pihak-pihak swasta dari negara lain, di antaranya Tiongkok, Jepang dan investor Eropa yang menunjukkan pembangunan infrastruktur semakin melibatkan pelaku usaha internasional serta bersifat multilateral. Selengkapnya klik link di bawah ini. Jakarta, 4 Oktober 2019 – Untuk mendorong peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dan investasi ke seluruh daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperbarui konten informasi potensi investasi pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) yang dapat diakses melalui www.regionalinvestment.bkpm.go.id.

Hal ini dikarenakan pada situs SIPID sebelumnya, informasi terbatas dan sebagian besar daerah belum melakukan update data, sehingga informasi yang ada tidak bisa dijadikan referensi oleh investor. Kepala BKPM Thomas Lembong loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut, “Informasi yang diperlukan investor dalam memutuskan investasi di daerah harus mudah diakses dan komprehensif dalam satu situs.

Kemudian akan dijawab oleh Potensi Investasi Regional yang berbasiskan geospasial dengan update data host to host dengan Kementerian/Lembaga dan Asosiasi Usaha, seperti Himpunan Kawasan Industri atau HKI," Jelasnya dalam keterangan resmi pada media, Jakarta, (Kamis, 04/19).

Selengkapnya klik link di bawah ini. Untuk membangun komunikasi dan interaksi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan PMA/PMDN di Indonesia, BKPM mengadakan Forum Investor 2019 “Pengawalan Investasi” di Hotel Fairmont, Jakarta (Kamis, 03/19). Melalui acara tersebut, diharapkan dapat memberi masukan terhadap usaha-usaha pengawalan penanaman modal, seperti debottlenecking yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani menyatakan, tema “pengawalan Investasi” dipilih mengingatkan kita terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. “Kita fokus pada peningkatan iklim investasi di Indonesia, yaitu melalui terobosan-terobosan untuk menyederhanakan perizinan, penghapusan sejumlah izin, hingga digitalisasi perizinan menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Hal ini telah berhasil meningkatkan jumlah izin berusaha di Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi kepada media, Jakarta (Kamis, 03/10). Selengkapnya klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi merilis saluran podcast untuk publik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tujuan dibuatnya podcast untuk menyebarkan informasi terkait iklim investasi, kebijakan investasi, isu-isu serta peluang-peluang investasi di Indonesia dalam bentuk audio yang lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Uji coba podcast perdana dalam channel Bahasa Inggris “Invest Indonesia” telah dilakukan pada 6 Agustus 2019 kemarin dengan topik Realisasi Investasi Q2 2019.

Kali ini, Kepala BKPM Thomas Lembong kembali mengisi podcast dalam Bahasa Indonesia channel “Investasi Indonesia” untuk menjelaskan keluhan-keluhan yang sering dihadapi investor dan mengapa belakangan ini Presiden RI Joko Widodo giat mengajak rapat para menteri untuk membahas isu Investasi. Selengkapnya klik link di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka mewakili Presiden Republik Indonesia menjadi pembicara kunci pada “The 20th World Knowledge Forum (WKF)” tanggal 26 September 2019.

Pada sesi eksklusif Yulchon “Your Business Belongs to Asia: Where and Why to Invest in the Region”, Tom Lembong, sapaan akrabnya, menyampaikan 3 alasan mengapa dunia usaha internasional akan kehilangan momentum menguntungkan bila tidak memprioritaskan berinvestasi di negara-negara ASEAN. Tiga alasan tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemajuan masyarakat dan gaya hidup.

Pertama-tama, setiap negara ASEAN diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dimasa mendatang. Dengan kombinasi skala jumlah populasi yang sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi dalam kondisi ketidakpastian perekonomian dunia saat ini, peluang bisnis di ASEAN masih sangat menjanjikan.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Bagaimana tren penanaman modal di Indonesia saat ini? Bagaimana sebaran lokasinya di Indonesia? Bidang usaha apa saja yang sedang meningkat saat ini?

Di mana bisa mengambil data-data tersebut untuk pengambilan keputusan? Berbagai pertanyaan tersebut menjadi topik utama dari kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data untuk DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Surabaya, Jawa Timur (Rabu, 25/09).

Acara ini merupakan rangkaian terakhir yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bandung dan Medan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki sumber data yang sama dan akurat terkait penanaman modal untuk digunakan dan diolah lebih lanjut tanpa harus mengajukan permohonan permintaan data ke BKPM.

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM Siti Romayah (Maya) menyampaikan bahwa saat ini kemudahan dan kecepatan mengakses data memiliki peranan penting bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan, sehingga harus didukung dengan analisis dari data yang tepat dan akurat.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Indonesia mendapat kehormatan menjadi Country of Honour untuk kedua kalinya pada acara The 16th China–ASEAN Expo (CAEXPO 2019) yang diselenggarakan di kota Nanning, China (20-24/9). Pada kesempatan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM. Di sela-sela rangkaian acara tersebut, Kepala BKPM menjadi pembicara pada 3 forum terpisah antara lain “Roundtable Meeting on Investment Cooperation”, “Indonesia Trade and Investment Forum”, dan “RMB Internationalization and ASEAN Local Currency Settlement Forum”.

Dalam keterangan persnya, Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa sebagai Lembaga Promosi Investasi, kita harus menyikapi tren perlambatan ekonomi (slow down) sebagai hal yang lumrah dalam siklus ekonomi global. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi, koreksi, dan perbaikan bersama.

Salah satu tugas lembaga promosi adalah meyakinkan ekosistem bisnis bahwa peluang investasi tetap terbuka terutama pada sektor teknologi dan digitalisasi. Lembaga Promosi di ASEAN harus terus memperkuat koordinasi dan berintegrasi untuk menanggapi berbagai tantangan globalisasi. Selengkapnya klik link di bawah ini. "Kini, saatnya investasi first class Korea Selatan (Korsel) masuk ke Indonesia.

Bukan lagi investasi kelas dua yang hanya mengimpor bahan mentah dari Indonesia," tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut B. Pandjaitan saat menyampaikan pidato kunci pada forum bisnis "Invest Indonesia" di Seoul, Korsel (Jumat, 20/9). Menurutnya, investasi 'first class' adalah yang mengandalkan teknologi maju, ada proses alih teknologi dan peningkatan nilai tambah atas produk yang dihasilkan.

Investasi itu juga harus bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia, sebagaimana visi Presiden RI Joko Widodo di periode kedua. Beberapa peluang investasi di sektor hilir domestik yang memiliki nilai tambah tinggi, antara lain pengolahan mineral nikel, bauksit, dan mangan.

Saat ini, Pemerintah tengah membangun kawasan industri terpadu pengolahan nikel di Morowali yang mencakup smelter, stainless steel, dan carbon steel. Dengan volume ekspor nikel sebesar USD 612 juta per tahun (19,25 juta ton).

Jika sudah diolah menjadi stainless steel nilainya berlipat 10,2 kali lipat, mencapai USD 6,24 miliar. Selengkapnya klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan salah satu langkah aktif untuk meningkatkan arus investasi dari Korea Selatan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dalam bidang kerjasama infrastruktur dan pembangunan wilayah perkotaan.

Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan dapat mempermudah promosi dan kerjasama di kedua belah pihak untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Vice President KIND Han Kyu Lim pada perhelatan Business Forum: Invest Indonesia di Seoul, (Jumat, 20/09).

Turut menyaksikan penandatanganan tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan, Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi dan Chairman Korea-Indonesia Economic Cooperation Committee yang berada di bawah Korea Chambers of Commerce and Industry (KCCI) Yoon Chun-sung. Pada acara business forum hadir 150 orang pelaku usaha dan lebih dari 80 perusahaan Korea Selatan dari berbagai sektor. Selengkapnya klik link di bawah ini.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap memfasilitasi perluasan investasi di Indonesia yang disampaikan salah satu perusahaan terbesar asal Jepang, yaitu Mitsubushi Chemical Corporation (MCC).

Melalui anak perusahaannya, PT. MC PET Film Indonesia (MFI) akan membangun fasilitas baru untuk meningkatkan kapasitas produksi polyester film, sesuai dengan meningkatnya permintaan pada bidang industri polyester film terutama di Eropa. Rencananya perluasan akan selesai pada akhir tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar USD 130 juta. MCC telah memproduksi polyester film untuk aplikasi optik, industri dan pengemasan pada lima fasilitas produksi berlokasi di Jepang, Cina, Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan penamaman modal dan juga pelayanan kepada investor terus dilakukan. Hal ini merupakan kerja nyata yang dilakukan oleh seluruh jajaran di BKPM dalam menjalankan visi Presiden RI Joko Widodo untuk melayani investor baik asing maupun domestik secara lebih baik.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meraih penghargaan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut pada periode 2014-2018.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala BKPM Thomas Lembong di Gedung Dhanapala, Jakarta (Kamis, 12/09). Kepala BKPM Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Lembong menyampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan BKPM selama lima tahun berturut-turut menunjukkan upaya BKPM untuk terus menyelenggarakan pengelolaan anggaran yang lebih baik setiap tahunnya.

Ia juga berterima kasih kepada seluruh jajaran di BKPM yang telah bekerja keras mempertahankan prestasi tersebut. Tentunya BKPM tidak berhenti sampai disini, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Dalam rangka persiapan implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan sosialisasi/public hearing OSS versi 1.1 pada tanggal 24 Juni-2 Juli 2019 di Kantor BKPM, Jakarta, dengan peserta pejabat dan karyawan BKPM, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian/lembaga terkait, juga pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota dan para pelaku usaha.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Asisten Deputi Pengembangan Investasi dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang turut memberikan sambutan.

Selengkapnya klik link di bawah ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengunjungi Jepang untuk menindaklanjuti rencana investasi dari beberapa perusahaan Jepang yang saat ini sudah berjalan di Indonesia dan koordinasi kondisi ekonomi pasca pemilu.

Dalam kunjungannya selama empat hari, tercatat tindak lanjut rencana investasi di bidang infrastruktur, industri kimia, real estate, start-up dan kerjasama perbankan. Selama lima tahun terakhir Jepang telah menjadi investor kedua terbesar di Indonesia dengan mayoritas proyeknya di sektor infrastruktur, transportasi, serta listrik, gas dan air.

“Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pada pemerintah Pak Jokowi, dan selama itu pula Jepang telah menjadi investor besar bagi pembangunan tersebut,” jelas Kepala BKPM Thomas Lembong dalam acara Grant Thornton Seminar, Tokyo (24/05). Selengkapnya klik link di bawah ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mendatangi langsung beberapa perusahaan besar di Korea Selatan untuk merealisasikan rencana investasi yang sudah dibidik sejak beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan kali ini, Kepala BKPM bertemu dengan beberapa perusahaan di bidang industri baja, otomotif, kimia dasar, logistik, bioskop dan hiburan, dan pembangkit listrik.

Kunjungan kerja dilakukan sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden RI ke Korea Selatan pada September 2018, yang bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan realisasi investasi perusahaan-perusahaan tersebut.

“Banyak peluang investasi besar dari investor-investor di Korea, salah satunya Hyundai yang akan membangun pabrik otomotif. Selain mobil-mobil SUV maupun MPV, ke depan mereka akan bangun eco-friendly car, yang bahan bakarnya menggunakan baterai litium. Kita punya banyak biji nikel, itu yang nantinya bisa dibuat menjadi baterai litium.

Lalu, ada dari Posco juga yang sudah memasuki pembangunan pabrik bajanya tahap dua,” jelas Thomas dalam keterangan resmi kepada media, Seoul (Kamis, 16/05). Selengkapnya klik link di bawah ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan peningkatan sistem untuk meningkatkan penanaman modal asing maupun dalam negeri. Salah satunya melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang Integrasi Sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Penanaman Modal.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F.

Sompie di kantor BKPM, Jakarta (09/05). Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana menyampaikan bahwa semangat dari penandatanganan nota kesepahaman adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan efektivitas integrasi sistem antar lembaga khususnya BKPM dan Kemenkumham. “Diharapkan sistem online pemerintah semakin kuat dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” jelas Husen dalam keterangan resmi kepada media.

Selengkapnya klik link di bawah ini Badan Koordinasi Penanaman Modal, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Infrastruktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan: Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Jakarta, Selasa (30/04).

Dalam kegiatan ini Kementerian Perhubungan menyampaikan rencana kerjasama untuk Proyek-proyek Infrastruktur Terminal Penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan pihak ketiga.

Adapun tujuan rencana kerjasama proyek-proyek infrastruktur dimaksud dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan Terminal Penumpang Tipe A yaitu: Terminal Tirtonadi Kota Surakarta, Terminal Tawang Alun Kab.

Jember, Terminal Harjamukti Kota Cirebon, Terminal Mangkang Kota Semarang, Terminal Ciakar Kab. Sumedang, dan Terminal A. Sanusi Kota Sukabumi. Total estimasi nilai investasi Terminal Penumpang Tipe A sebesar Rp. 1,1 Trilyun. Sedangkan untuk UPPKB terdapat 134 UPPKB yang berpotensi untuk dikerjasamakan. Selengkapnya klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018yaitu sebesar Rp 185,3 triliun.

Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia. Selengkapnya klik link di bawah ini.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018yaitu sebesar Rp 185,3 triliun.

Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia. Selengkapnya klik link di bawah ini. Di sela-sela rangkaian 2nd Belt and Road Forum 2019, Kepala BKPM menjadi pembicara pada Thematic Forum dengan judul “Economic and Trade Cooperation Zone Promotion”.

Acara tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan 2nd Belt & Road Forum for International Cooperation (BRFIC) yang diselenggarakan dari tanggal 25-27 April 2019 di Beijing, RRT. Dalam rangkaian acara ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi serta Kepala BKPM.

Turut hadir sebagai pembicara pada Thematic Forum tersebut antara lain Minister of Commerce RRT, Minister of Agriculture and Rural Affairs of China dan Chairman of all-China Federation of Industry and Commerce selaku Host Country, Wakil Perdana Menteri Georgia mewakili negara Eropa, Menteri Keuangan Etiopia mewakili negara Afrika, Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia mewakili negara Timur Tengah, dan State Secretary of the Agricultural Industry of The Ministry of Production and Labor Argentina mewakili wilayah benua Amerika.

Selengkapnya klik link di bawah ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui kantor Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney didukung oleh KBRI di Canberra dan Konsul RI di Darwin memfasilitasi kerjasama antara calon potensial investor Australia di bidang edukasi, Global Labour Solutions (GLS) dengan Pemerintah Kota Ambon melalui program Pelatihan dan Penempatan kerja tenaga perawat dari Ambon di Aged Care Australia.

Program ini salah satu wujud Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang ditandatangani 4 Maret 2019 lalu. Pada tahap awal, akan diberangkatkan 50 tenaga perawat panti Jompo ke Australia. Pejabat Promosi Investasi IIPC Sydney Sri Moertiningroem pada acara penandatanganan MOU antara Walikota Ambon dengan Global Labour Solution (26/03) lalu di Ambon menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan merupakan salah satu bentuk implementasi IA-CEPA, yang salah satu sektor prioritasnya adalah kesehatan dan pendidikan.

Selengkapnya, klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat tren pertumbuhan realisasi investasi selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Tercatat selama kurun waktu 2015-2018, realisasi investasi mencapai Rp 2.572,30 triliun melampaui target dalam rencana strategis BKPM sebesar Rp 2.558,10 triliun.

Meskipun positif, pemerintah mencatat perlunya pengawalan investasi yang lebih intensif untuk semakin meningkatkan arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi salah satu poin utama Rakornas Investasi tahun ini. Dengan tema “Investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat” yang difokuskan pada pengembangan kegiatan investasi yang berkualitas sehingga diharapkan membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa di dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selengkapnya, klik link di bawah ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode tahun 2018 yang mencapai Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017.

Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp 765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%. Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 328,6 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 262,3 triliun.

Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun. Menjadi bagian dari beberapa diskusi dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2019, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dengan perumpamaan “pelan tapi pasti” serta diprediksi berlipat ganda setiap 14 tahun.

Di tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,07% dan mencapai USD 1 Triliun, mencapai tonggak sejarah baru untuk bergabung dengan the Trillion-Dollar-Club, yang hanya bisa diraih 16 negara. “Hal ini merupakan salah satu momen bersejarah ekonomi bangsa di loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut kepemimpinan Presiden Jokowi” ujar Thomas dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (27/1).

Pemerintah Indonesia kali kedua menyelenggarakan Indonesia Pavilion di sela-sela gelaran World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2019 tanggal 22-25 Januari 2019 sebagai sarana memberikan citra positif dan diplomasi ekonomi melalui penyebaran informasi perkembangan-perkembangan terbaru Indonesia.

Sektor-sektor yang diangkat khususnya di sektor ekonomi digital dan lifestyle, industry 4.0, industri pariwisata serta peluang-peluang lain yang sedang dipromosikan oleh Indonesia.

Dua minggu berselang setelah pelayanan berusaha secara elektronik atau biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) dilimpahkan ke BKPM, Presiden Joko Widodo mengecek efektifitas layanan yang merupakan terobosan untuk memberikan kemudahan bagi investor tersebut.

Layanan OSS tersebut juga diharapkan berdampak positif dan mengurangi praktik korupsi. Presiden Joko Widodo tiba pukul 08.50 di Gedung Ismail Saleh BKPM dan langsung disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Thomas Lembong.

Presiden RI juga didampingi oleh Mensesneg Pratikno saat meninjau layanan OSS di BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU: Pengembangan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Jawa.

Proyek ini merupakan revitalisasi UPPKB dengan total investasi sekitar Rp 330,6 Miliar. Dalam acara yang digelar di Ruang Nusantara, BKPM, hadir sekitar 90 peserta yang meliputi investor di bidang terkait, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Proyek Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Proyek ini merupakan pembangunan Proving Ground berupa fasilitas pengujian kendaraan bermotor di luar ruangan yang dapat mensimulasikan pengujian sebagaimana kondisi jalan yang sebenarnya dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp 1.7 Triliun serta Internal Rate Return (IRR) sekitar 15%.

Pemerintah akan menyediakan pembiayaan atas ketersediaan layanan (Availability Payment) dan penjaminan (Government Guarantee) selama masa konsesi bagi pengembang terpilih untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan ditambah keuntungan yang wajar. Badan Koordinasi Penanaman Modal menggelar forum yang mempertemukan langsung perusahaan pemula (Start-Up Companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura untuk memfasilitasi SuC memanfaatkan pembiayaan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber alternatif lainnya.

Isu permodalan merupakan aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC dalam pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di Indonesia. Berawal dari curhatan “emak-emak” yang juga merupakan salah satu pegiat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di akun pribadinya yang menyampaikan kendalanya terkait persoalan online single submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Badan Koordinasi Penanaman Modal hadir untuk memfasilitasi kendala yang dialami tersebut.

Hal ini bermuara pada pertemuan dengan komunitas UMKM di Kota Semarang mulai dari Perwakilan WomenPreuneur Community (WPC), Kadin Kota Semarang, GenPi, serta Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan langkah aktif dan awal untuk upaya agar pengusaha-pengusaha UMKM yang masih belum begitu paham mengenai OSS dapat memahami kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia tak henti-hentinya dilakukan di wilayah selatan Amerika Serikat.

Pada Jum’at, 30 November 2018, KJRI Houston bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal sukses menggelar seminar Indonesia Business Forum. Seminar tersebut dihadiri oleh 100 orang pengusaha di Houston, Texas, Amerika Serikat. Hadir sebagai pembicara dalam Houston Indonesia Business Forum 2018 adalah Bapak Nurul Ichwan, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM; Dr. H. Iwa Karniwa, SE.Ak, MM, CA, PIA, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Maurits Mantiri, Wakil Walikota Bitung; dan Hendrik Warokka, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Manado.

Melalui para pembicara tersebut, kalangan bisnis dan pengusaha Houston mendapatkan informasi mengenai perkembangan kebijakan investasi Indonesia, serta potensi investasi daerah yang tersebar dari Jawa Barat, Bitung, hingga Manado.

Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU): Pembangunan/Revitalisasi Pasar Ciputat. Proyek ini merupakan pengembangan bangunan pasar serta penataan prasarana penunjang lainnya dengan kebutuhan total investasi sebesar sekitar Rp.

250 miliar. Untuk pengembalian investasi berasal dari user tariff yang terdiri dari biaya sewa kios, retribusi, serta pengelolaan parkir, toko, foodcourt, dan gedung lainnya selama masa konsesi 20 tahun. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong melantik empat pejabat eselon I di BKPM. Pelantikan pejabat eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 137/TPA Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2018.

Empat pejabat eselon I tersebut adalah Sekretaris Utama Andi Maulana SE. MM., Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ir. Ikmal Lukman MBA, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ir. Farah Ratnadewi Indriani MBA serta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Husen Maulana S.IP., M.Si. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 173,8 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,6% apabila dibandingkan dengan periode Triwulan III Tahun 2017 (Rp 176,6 triliun).

Namun demikian realisasi investasi selama Januari – September Tahun 2018 untuk PMDN dan PMA (Rp. 535,4 triliun), naik 4,3% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 513,2 triliun). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Market Sounding kedua Tahapan Persiapan Pra-Kualifikasi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi hasil Final Business Case dan mendapatkan konfirmasi keikutsertaan perusahaan berpartisipasi dalam tahap prakualifikasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dalam rangka mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia untuk merealisasikan visi Pemerintahan Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia menyelenggarakan Infrastructure Forum sebagai bagian dari Parallel Events IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 di Ayana Hotel & Resorts, Jimbaran, Bali. Forum ini menjadi wadah bagi para investor untuk berkomunikasi dengan Pemerintah terkait berbagai peluang investasi infrastruktur di Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 peserta yang terdiri dari investor, corporate banking clients, private banking consumers dan fund management companies.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali pada 11 Oktober 2018 mendatang sebagai parallel event IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 dalam rangka mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan bahwa BKPM senantiasa mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU: Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo. Proyek ini merupakan pengembangan Bandar Udara Komodo melalui skema KPBU dengan kebutuhan total investasi sebesar sekitar Rp. 3 Triliun, yang terdiri dari Rp 1,17 Triliun biaya Capital Expenditure (CAPEX) dan Rp 1,83 Triliun biaya Operational Expenditure. Untuk pengembalian investasinya berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi 25 tahun.

Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. BKPM merilis kesepakatan bisnis yang merupakan hasil dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Korea Selatan senilai USD 6,2 miliar (setara dengan Rp 81,7 triliun dengan asumsi kurs APBN 2018 Rp 13.400 per dolar AS).

Kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi juga merupakan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Indonesia November tahun lalu. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P.

Roslani dan Wakil Ketua Kadin Shinta Kamdani. Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menyelenggarakan acara investor forum dalam rangka Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-POLRI tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia.

Dalam acara ini para pemangku kepentingan menyebarluaskan informasi terkait dengan jaminan keamanan kegiatan investasi sesuai pedoman kerja antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang ditandatangani tanggal 19 September 2016 di Jakarta. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus aktif menawarkan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU dalam kegiatan Market Sounding kepada 90 investor Tiongkok.

Kegiatan yang dilakukan di kota Guangzhou pada 23 Agustus 2018 merupakan kegiatan Market Sounding di Tiongkok yang ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan di Shanghai (3 Agustus 2018) dan Beijing (8 Agustus 2018).

Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan pelimpahan pelaksanaan sosialisasi Online Single Submission (OSS). Setelah melakukan Sosialisasi OSS kepada investor Korea Selatan beberapa waktu lalu, kini giliran investor Jepang yang mendapatkan sosialisasi tentang OSS.

Acara yang dilakukan pada hari Selasa,tanggal 14 Agustus 2018 di kantor BKPM tersebut, dihadiri oleh 325 peserta. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 176,3 triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,1% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 (sebesar Rp 170,9 triliun).

Realisasi investasi tersebut menyerap 289.843 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama Januari – Juni tahun 2018 mencapai angka Rp 361,6 triliun. Terlihat kecenderungan terjadinya perlambatan pertumbuhan realisasi investasi menjadi 3,1% (triwulan II tahun 2018 dibanding triwulan II tahun 2017), dari sebelumnya 11,8% (triwulan I tahun 2018 dibanding triwulan I tahun 2017) dan 12,7% (triwulan II tahun 2017 dibanding triwulan II tahun 2016).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melaksanakan Market Sounding proyek-proyek infrastruktur skema KPBU di Shanghai (3 Agustus 2018) dan Beijing (8 Agustus 2018) bekerja sama dengan KJRI Shanghai dan KBRI Beijing serta didukung oleh China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure). Tiongkok dipilih menjadi negara tempat pelaksanaan Market Sounding infrastruktur skema KPBU dengan pertimbangan tingginya minat dari para pelaku bisnis Tiongkok di bidang infrastruktur.

Investor yang berminat sebagian besar merupakan perusahaan global yang telah mengembangkan bisnisnya di banyak negara karena keunggulan teknologi yang dimiliki serta kemampuan keuangan yang besar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal menyambut positif perusahaan ritel Timur Tengah, Max perusahaan ritel fashion yang resmi membuka gerai pertama di Jakarta, Sabtu (4/8) pekan lalu.

Ekspansi bisnis Max yang merupakan jaringan dari Landmark Group yang berasal dari Bahrain tersebut seakan menunjukkan bahwa pasar ritel di Indonesia tetap menarik di tengah maraknya bisnis peritel daring (online). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong melantik dua pejabat eselon I di BKPM.

Pelantikan pejabat eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88/TPA Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2018. Dua pejabat eselon I tersebut adalah Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Andi Maulana SE.

MM, serta Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Ir. Wisnu Wijaya Soedibjo, MM. Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU: Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie.

Proyek ini merupakan pengembangan proyek rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan provinsi (tipe B) dengan kebutuhan investasi sekitar Rp. 841,8 miliar dan IRR sebesar 15,69%. Adapun mekanisme pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dengan masa konsesi 20 tahun.

Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus mendorong daerah dalam memberikan standar pelayanan yang lebih baik kepada investor di Indonesia dengan Penganugerahan Investment Award kepada PTSP Terbaik Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota/KEK/KPBPB.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengumumkan dan menganugerahkan Investment Award kepada 20 PTSP Terbaik untuk tingkat Kabupaten, 10 PTSP Terbaik tingkat Kota/KEK/KPBPB dan 10 PTSP Terbaik tingkat Provinsi setelah melakukan survey terhadap 565 PTSP. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank of China (Hong Kong Limited) cabang Jakarta menandatangani nota kesepahaman di kantor BKPM pada tanggal 9 Juli 2018.

Tujuan penandatanganan nota kesepahaman adalah untuk meningkatkan investasi serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan serta kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba P.

Hutapea dan Country Manager Bank of China (Hong Kong Limited) Cabang Jakarta Zhang Chao Yang. Dalam rangka pemetaan profil kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) daerah, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah serta upaya mendorong peningkatan kualitas layanan kepada investor di daerah, yang sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No.

91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka pada tahun 2018, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan kualifikasi Pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) daerah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 21 Juni 2018, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sesuai pasal 107 dalam PP 24/2018 ini, maka berbagai aturan yang ada di dalamnya juga mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. “Mulai saat ini, izin-izin berusaha yang diajukan sebelum berlakunya PP ini dan belum diterbitkan izinnya, akan diproses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (Online Single Submission),” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Sosialisasi Peluncuran Sistem OSS yang dihadiri oleh berbagai K/L yang terkait perizinan, Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II serta beberapa loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut pengusaha.

Dalam rangka transisi perizinan berusaha secara nasional ke Sistem OSS (Online Single Submission), BKPM hari ini, Jum’at 29 Juni 2018, telah menghentikan segala pemrosesan izin dan penerbitan izin untuk sementara waktu.

Pemrosesan izin dan penerbitan izin akan berjalan kembali dalam waktu dekat (hemat info dari Menteri Koordinator Perekonomian, dalam hitungan hari) di Kementerian Koordinator Perekonomian dengan sistem OSS, setelah sistem OSS telah resmi di-luncurkan (di-Launching). Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) menyelenggarakan kegiatan Market Sounding II Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi Pemerintah di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (06/06).

Kegiatan Market Sounding ini dihadiri oleh 200 investor loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut berminat dan bergerak di bidang perusahaan VSAT perusahaan operator satelit, operator telekomunikasi, lembaga keuangan, dan mitra dagang Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapatkan penghargaan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 Pada Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Sekretaris Utama BKPM Anhar Adel di kantor BPK RI, hari ini (5/6).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka mendorong ekonomi digital di Provinsi DKI Jakarta.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kemudahan Berusaha bagi Perusahaan Bidang Ekonomi Digital di Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sore hari ini (04/05) di Balai Kota, Jakarta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I (periode Januari-Maret) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 185,3 triliun, meningkat 11,8% dari periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 165,8 triliun.

Realisasi investasi tersebut menyerap 201.239 tenaga kerja Indonesia. Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama di tiga sektor prioritas yakni capital market, ekonomi digital, dan pariwisata serta infrastruktur pendukungnya. Ini merupakan salah satu poin kesepakatan dalam 2nd Indonesia-Singapura Business Council Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kadin Indonesia bekerjasama dengan Economic Development Board (EDB) Singapura dan Singapore Business Federation (SBF).

Perhatian investor asing maupun domestik tertuju pada dua sektor investasi utama di Indonesia. Dua sektor tersebut adalah sektor lifestyle dan pariwisata yang ditampilkan dalam perhelatan Regional Investment Forum 2018 (RIF). Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui kantor perwakilan Indonesia Investment Promotion Center Sydney bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra dan Konsulat Jenderal RI di Sydney serta ITPC Sydney dan Atase Perdagangan mengadakan acara matchmaking yang bertujuan untuk mendorong kemitraan perusahaan startups/UKM Indonesia dengan investor Australia.

Tercatat 30 perusahaan calon investor dari Australia mengikuti kegiatan temu bisnis tersebut. Dari forum temu bisnis tesebut tercatat 23 letter of intent ditandatangani oleh pelaku usaha startups Indonesia dengan investor Australia. Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Republik Vanuatu Kristiarto Legowo menyampaikan bahwa LOI tersebut merupakan refleksi dari potensi besar kemitraan dagang dan investasi kedua negara.

"Kami akan terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk secara nyata meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara," ujarnya dalam keterangan resmi kepada pers, Selasa (13/2). Unduh berita lebih lanjut. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan IV (periode Oktober-Desember) Tahun 2017 yang mencapai angka sebesar Rp 179,6 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 159,4 triliun.

Realisasi investasi tersebut menyerap 350.399 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA sepanjang tahun 2017 (Januari – Desember) menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Pariwisata menawarkan proyek pariwisata di destinasi prioritas senilai USD 2,9 miliar atau setara dengan Rp 39 triliun dengan nilai kurs Rp 13.500 per dolar AS dalam Regional Investment Forum (RIF) di Padang 15-17 Oktober 2017.

Tiga destinasi prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur dan Tanjung Kelayang. Destinasi pariwisata prioritas akan menjadi daya tarik utama dalam kegiatan Regional Investment Forum (RIF) 2017 di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15-17 Oktober 2017 mendatang. Forum promosi investasi tersebut digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal didukung oleh Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal meminta PT Talk Fusion Indonesia untuk segera menghentikan segala kegiatan penjualan produk karena belum memiliki izin usaha. Perusahaan baru memiliki izin prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dengan bidang usaha Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan klos pasar lainnya yang dilakukan melalui skema penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (direct selling/multilevel marketing).

Rasio loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut investasi terhadap komitmen investasi yang masih sangat rendah menjadi alasan utama Badan koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan reorientasi dan restrukturasi organisasi. Kedeputian Bidang Kerjasama Penanaman Modal yang sebelumnya berorientasi pada kegiatan kerjasama luar negeri diubah menjadi berorientasi pada kegiatan kerjasama di dalam negeri khususnya daerah.

Reorientasi tersebut berdampak pada perlunya restrukturasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan kegiatan Market Sounding Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Pirngadi Kota Medan. Berdasarkan studi yang dilakukan JICA total investasi yang diperlukan untuk pengembangan proyek tersebut mencapai Rp 546 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya brosur yang menyebutkan dirinya dan Presiden Joko Widodo akan menjadi pembicara dalam 13thIndonesia Investment Week (IIW) pada tanggal 6 September 2017.

Informasi yang disampaikan dalam brosur tersebut tidak benar. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang logonya dipasang beserta kementerian dan instansi lainnya bukan merupakan penyelenggara dari kegiatan yang dibuat oleh Profex (PT Profajar Eksibit Internasional).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bersepakat untuk melakukan integrasi pertukaran data terkait proses penerbitan perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kerjasama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono serta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM), Lestari Indah. Arahan Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki layanan investasi direspons aktif oleh pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Salah satunya adalah dengan menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk melakukan digitalisasi layanan investasi terutama terkait izin prinsip yang dibutuhkan oleh investor asing maupun domestik. Kerjasama tersebut dipayungi dalam penandatanganan antara Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara di BKPM, Kamis (13/7). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan Regional Investment Forum yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-17 Oktober 2017.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan hal ini dalam Rapat Koordinasi Persiapan yang dilakukan di Padang, Rabu (19/7). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan kedua (periode April - Juni) Tahun 2017 yang menembus angka sebesar Rp 170,9 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 151,6 triliun.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, Turki membuahkan hasil salah satunya berupa kesepakatan investasi senilai USD 520 juta (setara dengan Rp 6,7 triliun dengan asumsi kurs Rp 13.000 per USD). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong yang turut mendampingi rombongan Presiden menyampaikan bahwa angka tersebut diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman antara BUMN perkapalan Indonesia PT PAL dengan Karadeniz Holding, perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan kapal pembangkit listrik senilai USD 320 juta dan kesepakatan PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry senilai USD 200 juta.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, Turki membuahkan hasil salah satunya berupa kesepakatan investasi senilai USD 520 juta (setara dengan Rp 6,7 triliun dengan asumsi kurs Rp 13.000 per USD). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong yang turut mendampingi rombongan Presiden menyampaikan bahwa angka tersebut diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman antara BUMN perkapalan Indonesia PT PAL dengan Karadeniz Holding, perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan kapal pembangkit listrik senilai USD 320 juta dan kesepakatan PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry senilai USD 200 juta.

Koordinasi intensif yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berbuah manis. Pekan depan, penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dapat diajukan secara online setelah Kementerian Perhubungan dan BKPM berhasil melakukan integrasi pertukaran data.

Badan Koordinasi Penanaman Modal kehilangan salah seorang tokoh yang pernah memimpinnya. Sanyoto Sastrowardoyo, meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, pukul 23.50 WIB, di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Almarhum merupakan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Periode 1993-1998 pada Kabinet Pembangunan VII era Presiden Soeharto.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan pertama (periode Januari-Maret) tahun 2017 yang menembus angka sebesar Rp 165,8 triliun, meningkat 13,2% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 146,5 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 194 ribu tenaga kerja. Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi triwulan pertama tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong beserta jajaran pejabat eselon I dan eselon II BKPM secara langsung menyampaikan bukti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2016 kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat menularkan kepatuhan pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai perundang-undangan.

Sebanyak 25 Chief Executive Officer (CEO) dari perusahaanperusahaan Perancis berkunjung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal pagi ini (29/3). Kunjungan 25 CEO perusahaan papan atas Perancis tersebut merupakan bagian dari kunjungan Presiden Perancis Francois Hollande yang siang hari ini bertemu dengan Presiden Joko Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut di Istana Negara, Jakarta.

Perusahaan-perusahaan asal Perancis tersebut menyampaikan apreasiasinya terhadap iklim investasi serta beberapa concerns terutama terkait stabilitas regulasi dan pentingnya kebijakan perdagangan dan investasi yang saling mendukung. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan langkah proaktif untuk mencapai target investasi nasional tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Salah satunya adalah dengan melakukan konsolidasi dengan Kepala Dinas Penamanan Modal dan PTSP di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur.

Konsolidasi tersebut dilakukan dengan harapan aparat penanaman modal di daerah dapat bersikap pro aktif untuk membantu investor dalam merealisasikan investasinya di daerah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa pada tanggal 15-22 Maret 2017.

Salah satu hasil dari kunjungan tersebut adalah minat investasi dua perusahaan asal Jerman yang menyatakan minatnya bekerja sama dengan BUMN pertambangan Indonesia untuk menanamkan modal di proyek investasi smelter nickel senilai USD 800 juta (setara dengan Rp 10,4 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dolar AS).

Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang atraktif bagi perusahaan Eropa. Beberapa negara yang dikunjungi di antaranya Jerman, Perancis Swedia, Inggris dan Denmark. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan KBRI Paris menyelenggarakan kegiatan kunjungan kerja promosi investasi di Paris, Perancis pada tanggal 17 Maret 2017. Pada kunjungan tersebut, Kepala BKPM melakukan pertemuan dengan Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dan berpartisipasi pada Economic Cooperation and Development (OECD) Informal Reflection Group on Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali mencatatkan komitmen investasi produsen alat musik asal Jepang dengan nilai investasi mencapai USD 43,4 juta (setara dengan Rp 568,54 miliar) melalui layanan izin investasi 3 jam dan memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Investasi tersebut dilakukan untuk memproduksi piano akustik, piano elektrik/digital, biola serta komponen loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut. Hasil produksi dari investasi tersebut akan dipasarkan 99% untuk pasar ekspor.

Minat investasi negara-negara Timur Tengah mulai bermunculan. Setelah kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi, kini giliran 33 pengusaha berasal dari Oman yang berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia. Pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha tersebut melakukan kunjungan ke BKPM dan dipertemukan dengan kurang lebih 50 pengusaha yang merupakan anggota Kadin Indonesia dalam Business Forum Indonesia-Oman yang digelar di BKPM, Jakarta, Rabu (8/3).

loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut

Sektor ekonomi kreatif akan menjadi salah satu unggulan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dari Korea Selatan dalam Indonesia Korea Business Summit pekan depan. Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama salah satu media utama Korea Selatan, Chosunilbo akan menjadi host bersama dalam Indonesia Korea Business Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta pada tanggal 14 Maret 2017.

Acara tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 500 peserta terdiri dari 365 peserta Korea dan 150 peserta dari Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali mencatatkan komitmen investasi produsen alat musik asal Jepang dengan nilai investasi mencapai USD 43,4 juta (setara dengan Rp 568,54 miliar) melalui layanan izin investasi 3 jam dan memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Investasi tersebut dilakukan untuk memproduksi piano akustik, piano elektrik/digital, biola serta komponen piano. Hasil produksi dari investasi tersebut akan dipasarkan 99% untuk pasar ekspor.

Pemerintah terus melakukan terobosan dan inovasi layanan investasi untuk memberikan kemudahan bagi investor. Salah satunya dilakukan dengan meluncurkan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 jam terkait infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM3J). Peluncuran layanan investasi 3 jam di sektor energi dan sumber daya mineral tersebut dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PUSAT, BKPM.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis realisasi investasi Triwulan IV (Oktober-Desember) 2016 sebesar Rp 159,4 triliun, meningkat 9,6% dibandingkan periode yang sama Tahun 2015.

Realisasi PMDN mencapai Rp 58,1 triliun, meningkat 25,8% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu, sedangkan PMA mencapai Rp 101,3 triliun atau tumbuh 2,1%. Pemerintah terus berupaya merajut kebhinekaan yang ada dengan menggelar forum kebangsaan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong besok (26/01) dijadwalkan menjadi salah satu panelis dalam dialog bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri.

Acara yang dilaksanakan bekerjasama dengan Persatuan Solidaritas Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) tersebut berupaya untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini merekatkan bangsa. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menyelenggarakan kegiatan “Indonesia Dialogue” di Hotel Morosani Schweizerhof, Davos, Swiss pada tanggal 18 Januari 2017.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Indonesia Night tersebut dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari CEO dan pimpinan perusahaan maupun pejabat tinggi Pemerintahan lain. Di antaranya hadir Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia kemudian Menteri Kerjasama Internasional Mesir. Perhelatan World Economic Forum (WEF) 2017 dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan reformasi dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

Kemarin (18/1), dalam satu sesi Indonesia Night 2017, pemerintah menyelenggarakan Indonesia Dialogue yang membahas secara khusus mengenai Implikasi Bisnis dari Revolusi Mental yang merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dengan panelis antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Anthony Fernandes (CEO Air Asia), Kartika Wirjoatmodjo (CEO Bank Mandiri) dan John Riady (Executive Director Lippo Group).

Akhir pekan ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Salah satu agendanya, yaitu membahas hubungan bilateral kedua negara yang diharapkan berdampak positif terhadap semakin banyaknya investasi dari Jepang ke Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Jepang sebagai negara kedua terbesar investor di Indonesia. Sebagian besar investor Jepang menanamkan modalnya di sektor infrastruktur. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam suatu proyek investasi dilakukan dalam suatu periode tertentu terutama di awal proses konstruksi investasi.

Penggunaan TKA tersebut cukup penting untuk menjamin kelangsungan proyek investasi yang akan dilakukan oleh investor. Kekhawatiran terkait penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan dan tidak proporsional dinilai kontra produktif terhadap upaya pemerintah untuk menarik investor asing.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan bahwa penciptaan lapangan kerja melalui Investasi di tahun 2016 akan mencapai target 1,25 juta tenaga kerja Indonesia (TKI).

Capaian tersebut berdasarkan penciptaan lapangan kerja yang dicatatkan dalam periode Januari-September 2016, yang telah menyerap 958 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut. Lapangan kerja baru tersebut diciptakan oleh 21.843 proyek dengan total realisasi investasi sebesar Rp 453,4 triliun, atau 76,2% dari target realisasi investasi sepanjang 2016. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memastikan jalannya realisasi investasi perusahaan-perusahaan asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini dilakukan dengan mengunjungi secara langsung perusahaan asal NTT, Senin (19/12). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan realisasi investasi yang telah berjalan di perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk mendukung target investasi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, kawasan industri Suryacipta yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat meluncurkan pelayanan terpadu satu pintu yang akan melayani perizinan para investor sekaligus menjadi pusat informasi yang pertama kali dilakukan oleh kawasan industri di Indonesia.

Layanan terpadu tersebut diharapkan dapat mendukung capaian target investasi yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun 2017 mencapai Rp 678,8 triliun. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan bahwa kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap tinggi.

Kehadiran kurang lebih 400 pemimpin usaha dunia dalam acara Forbes Global CEO Conference menjadi salah satu indikator terhadap minat investor global terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka acara tersebut di Hotel ShangriLa pada Selasa, (29/11).

Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan langkah aktif untuk meningkatkan investasi dari luar negeri. Salah satu negara yang dibidik adalah Australia. Meskipun Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunda kunjungannya ke Sydney dan Canberra yang salah loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut adalah temu bisnis, namun tidak menyurutkan antusiasme para investor dan pelaku usaha di Australia untuk bertemu dengan Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan dalam acara Afternoon Tea dan Business Gathering “State of The Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Update on Trade and Investment in Indonesia” yang diadakan pada tanggal 7 November 2016 di Intercontinental Hotel, Sydney.

Minat investasi perusahaan Korea Selatan di sektor properti di Indonesia semakin meningkat. Dari laporan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Seoul, salah satu perusahaan properti besar di Korsel berencana untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Identifikasi minat tersebut muncul dalam ketika Kepala Badan Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Penanaman Modal Thomas Lembong menjadi Special Guest Speaker pada acara Posco EFI Forum 2016 tanggal 31 Okt - 2 November 2016 di Korea Selatan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada triwulan ketiga (Juli-September) tahun 2016 tercatat sebesar Rp 155,3 triliun, meningkat 10,7% dibandingkan periode yang sama Tahun 2015. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 55,6 triliun, meningkat 16,3% dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 99,7 triliun atau tumbuh 7,8%.

Jerih payah pemerintah Indonesia memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business, EODB) berbuah manis. Bank Dunia mengumumkan hasil survei EODB 2017 hari ini (26/10) dan merilis Indonesia sebagai Negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator yaitu starting a business, getting electricity, registering property, getting credit, paying taxes, trading across border dan enforcing contracts.

Dalam masa dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus melakukan kerja nyata di bidang investasi terutama terkait perbaikan pelayanan investasi kepada investor. Perbaikan layanan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menggelar kegiatan Trade Tourism Invesment (TTI) Seminar yang akan digelar back to back dengan Trade Expo Indonesia.

Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terutama Paket Kebijakan Ekonomi yang berperan penting dalam upaya untuk meningkatkan arus Perdagangan, Pariwisata dan Investasi ke Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah aktif untuk meningkatkan arus penanaman modal ke Indonesia. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Australia Indonesia Business Council (AIBC) dengan Banten Global Development (BGD) di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (10/10).

Acara tersebut disaksikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, Senior Trade Comissioner AUSTRADE, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten.

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi melakukan reformasi yang menyentuh enam area di antaranya investasi, industri, logistik, pariwisata, ekspor dan daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dalam kegiatan Diplomatic and Chamber of Commerce International Gathering dengan tema Sustaining Confidence, Strengthening Partnersip yang digelar oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong hari ini (23/9) dijadwalkan akan menghadiri kegiatan Ministerial Meeting Plenary dari Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT yang merupakan kerjasama ekonomi sub regional yang meliputi 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Wilayah Indonesia yang masuk dalam kerjasama ini adalah 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapatkan penghargaan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2016.

Kepala BKPM Thomas Lembong turut hadir dalam arahan yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada 22 pimpinan Kementerian dan Lembaga serta 15 pemerintah daerah di Istana Negara, Selasa (20/9).

Hari ini, Senin, 19 September 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara investor forum dengan mengusung tema "Jaminan Keamanan Berinvestasi". Acara ini adalah merupakan wujud yang lebih konkrit dari kesepakatan kerjasama antara BKPM dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang sebelumnya sudah ditandatangani di depan Presiden Joko Widodo.

Dalam acara ini, BKPM yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Polri yang diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan menandatangani pedoman kerja tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia. Presiden Jokowi memanfaatkan rangkaian kunjungan dalam rangka forum G-20 Summit di Tiongkok yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk menyampaikan potensi perekonomian dan peluang investasi di Indonesia.

Dalam acara Indonesia Business Forum Sabtu (3/9), Presiden Jokowi didaulat menjadi pembicara utama. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 1.000 partisipan termasuk diantaranya 170 peserta di level Chairman dan 280 peserta di level CEO perusahaan Tiongkok.

Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memanfaatkan kunjungan kerja ke Busan, Korea Selatan untuk menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam forum bisnis (26/8) yang dihadiri oleh 100 peserta (CEO/President, Director dan Executive officer) dari 75 perusahaan Korea Selatan, Kepala BKPM menyampaikan rencana perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan.

Peserta yang hadir antara lain Chairman Kukdong Corporation, Vice Chairman Parkland, Chairman Steel Flower, Chairman World Power Tech, dan COO & Executive Vice President SK Shipping. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan komitmen pemerintah untuk all out mendukung kemitraan PT Krakatau Steel dan Posco dalam upaya membangun pabrik baja berkapasitas 10 juta ton pada 2025. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Kick Off Meeting Government Task Force Team in Supporting Steel Industry yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (23/8).

Upaya pemerintah untuk mendorong industri substitusi impor dan orientasi ekspor dalam rangka meningkatkan daya saing mulai menunjukkan hasilnya.

Hal ini ditandai dengan ekspansi yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. di Cilegon, Provinsi Banten senilai US$ 460 juta (setara Rp 6,2 triliun dengan kurs per dolar AS Rp 13.500).

Ekspansi yang dilakukan adalah pembangunan pabrik kedua Hot Strip Mill 2 yang akan menambah jumlah produksi baja lembaran panas atau Hot Rolled Coil (HRC) sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat untuk melanjutkan kerjasama promosi investasi yang telah ada.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Promosi Bersama dan Pelayanan Jasa Perbankan Terkait dengan Kegiatan Penanaman Modal oleh Thomas Trikasih Lembong, Kepala BKPM, dan Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hari ini (9/08) di BKPM, Jakarta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat untuk melanjutkan kerjasama terkait penyediaan data dan informasi statistik yang valid dan reliable. Data dan Informasi statistik di bidang penanaman modal menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk mengembangkan investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong hari ini di Jakarta menyatakan optimismenya bahwa realisasi investasi pada tahun 2016 akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 594,8 Triliun. Hal tersebut disampaikan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat mengumumkan realisasi investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) selama periode Triwulan II (April - Juni) sebesar Rp 151,6 triliun dan kumulatif Januari – Juni sebesar Rp 298,1 triliun.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, hingga akhir Juni ini, sudah 52 perusahaan yang memanfaatkan layanan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK).

Dari sejumlah perusahaan tersebut, tercatat nilai investasi yang telah difasilitasi adalah Rp 65,86 triliun dengan luasan lahan kawasan industri yang dimanfaatkan mencapai 806,5 hektar yang tersebar di sembilan kawasan industri. Salah satu perusahaan penyedia alat penunjang perkapalan terbesar asal Inggris, menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Produk perusahaan yang mencakup propellers (baling-baling), stern loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut (gigi buritan) dan hardware kapal lainnya telah digunakan oleh berbagai industri perkapalan di kawasan Eropa dan Asia.

Pemerintah terus berupaya untuk melindungi kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di Jakarta, hari ini (22/6).

Loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani hari ini (17/6) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan 10 perusahaan di Shanghai, Tiongkok. Kunjungan ke Shanghai akan menutup serangkaian pertemuan roadshow yang dilakukan di tiga kota utama di Tiongkok yakni Qingdao, Hangzhou dan Shanghai. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani kembali memaparkan reformasi layanan investasi dalam forum bisnis di Montreal, Kanada, kemarin (25/5).

Kepala BKPM menyampaikan paparan dihadapan lebih 100 calon investor dalam acara Indonesia Business Forum: Opportunities in The Making yang digagas oleh KBRI Ottawa. Hadir memberikan sambutan Duta Besar RI untuk Kanada Teuku Faizasyah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani yang sedang dalam kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat menyampaikan optimismenya terkait telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) akhir pekan lalu tepatnya pada tanggal 18 Mei 2016.

Rencananya kunjungan tersebut akan ahdir Hakim Agung MA Syamsul Ma’arif, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Eko Rizanoordibyo, Kepala Divisi Komersial PLN Benny Marbun.

Delegasi juga akan didampingi oleh perwakilan KBRI Washington. Upaya untuk menarik investasi dari Jepang juga dilakukan oleh pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri. Dalam acara Business Forum: Investment Opportunities in Indonesia Economic Zonesyang digelar oleh BKPM bekerjasama dengan KJRI Osaka kemarin (13/5), tercatat empat pengelola kawasan ekonomi loyalitas tertinggi warga negara terhadap bangsa dan negaranya disebut (KEK) dan tiga pengelola kawasan industry menawarkan peluang investasi di masing-masing kawasan di hadapan 130 perusahaan investor potensial asal Jepang.

Perusahaan asal Korea Selatan saat ini dalam proses konstruksi untuk merealisasikan investasinya di sektor tekstil dan sepatu senilai US$ 120 Juta. Berdasar laporan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perusahaan menargetkan pada bulan September 2016, dapat melakukan tahap produksi komersial.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengakhiri kunjungan kerjanya ke Selandia Baru dan Australia (10/6). Selain berhasil menjaring minat investasi di Selandia Baru, BKPM juga mencatat setidaknya 12 perusahaan Australia yang secara langsung menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia kepada Kepala BKPM.

Melanjutkan kegiatan pemasaran investasi dari Selandia Baru, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani kemarin (8/5) tiba di Melbourne Australia. Mengawali kegiatan di Australia, Kepala BKPM bertemu dengan Masyarakat Indonesia di Australia, serta Asosiasi of Indonesia Journalis in Australia (AIJA). Badan Koordinasi Penanaman Modal terus berupaya untuk menarik minat investasi dari Australia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani yang melakukan kegiatan lanjutan dari Selandia Baru, hari ini (9/5) memaparkan kemudahan layanan investasi ke 100 investor yang berasal dari negeri Kanguru tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengakhiri kunjungan kerjanya di Selandia Baru, hari ini (8/5). Dalam kunjungannya selama 2 hari di negara tersebut, Kepala BKPM juga berhasil mengidentifikasi minat investasi perusahaan Selandia Baru di tiga sektor utama yakni, sektor jasa pendukung kesehatan, sektor infrastruktur pengolahan air bersih berbasis energy terbarukan dan sektor pertanian dalam hal ini peternakan sapi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani melihat bahwa ruang kerjasama investasi Indonesia dengan Selandia Baru masih sangat terbuka lebar. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Indonesia-New Zealand Investment Forum, yang diselenggarakan KBRI Wellington bekerjasama dengan BKPM di Auckland, hari ini (6/5).

Geliat investasi sector industry merupakan salah satu motor yang mendorong pertumbuhan realisasi investasi triwulan pertama tahun 2016. Lima sector teratas realisasi investasi adalah bagian dari sector industry dengan kontribusi realisasi investasi mencapai Rp 85,9 triliun atau mencapai 58,6% dari total realisasi investasi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengidentifikasi satu perusahaan farmasi Korea Selatan tertarik untuk membuka pabrik bahan baku obat sekaligus membangun pusat riset dan pengembangan di Indonesia. Nilai investasi dari pabrik bahan baku obat dan pusat riset tersebut diperkirakan mencapai US$ 95 juta (setara dengan Rp 1,1 triliun dengan kurs Rp 12.500 per dolar AS). Masuknya minat investasi Jepang di bidang peralatan berat menambah variasi sektor usaha dari negara Matahari Terbit.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengidentifikasi adanya minat investasi baru dari investor Jepang sebesar US$ 5 juta (setara dengan Rp 62,5 miliar dengan kurs Rp 12.500) untuk tahap awal. Perusahaan memilih Jabodetabek sebagai lokasi usahanya. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatatkan kenaikan signifikan dalam jumlah proyek investasi di luar Pulau Jawa hingga dua kali lipat.

Dari data yang dimiliki oleh BKPM, jumlah proyek dari realisasi investasi tahun 2015 mencapai 7.506 proyek meningkat 119% dari periode tahun sebelumnya sebanyak 3.421 proyek. Badan Koordinasi Penanaman Modal mengawal proyek investasi sebanyak 200 perusahaan dalam tahap konstruksi sepanjang tahun 2015.

Hingga kini, tercatat proyek-proyek yang telah direalisasikan dalam dua daftar tersebut mencapai Rp 264,7 Triliun atau 51,4% dari total rencana investasi 200 perusahaan tersebut sebesar Rp 512,6 Triliun.

Perusahaan BUMN gas Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan BUMD Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerjasama dan mengembangkan beberapa proyek di antaranya 202 kilometer jaringan gas di Sumaetera Selatan dan 118 kilometer jaringan gas di Bali dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dengan rencana investasi senilai US$ 1,1 miliar (setara dengan Rp 15,2 triliun dengan kurs dolar Rp 13.900).

Kepala BKPM Franky Sibarani langsung bergerak cepat dengan mengkomunikasikan dua terobosan kemudahan layanan investasi langsung konstruksi (KLIK) dan layanan izin investasi 3 jam untuk bidang infrastruktur kepada 100 investor Korea dalam acara Korea Business Dialogue hari ini (23/2) yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus proaktif mendorong investor untuk segera melakukan realisasi investasi di Belitung. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi pertengahan tahun lalu yang meminta BKPM untuk mengarahkan investor untuk menanamkan modalnya ke Belitung. Pulau Sumatera merupakan salah satu pilihan lokasi investasi yang berkontribusi positif pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini ditandai dengan realisasi investasi selama kurun 2015 sebesar Rp 84 triliun atau naik 19% dari tahun sebelumnya dan menyerap tenaga kerja sebesar 264.895 orang yang juga meningkat 13% dari periode tahun 2014.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mulai membidik investor Timur Tengah sebagai salah satu sektor kawasan prioritas asal investasi. Realisasi investasi negara-negara Timur Tengah di Indonesia periode 2010-2015 tercatat Rp 6,7 triliun atau setara dengan 11% relatif kecil dari komitmen yang diajukan dalam periode yang sama yang mencapai Rp 61,2 triliun.

Presiden Rusia Tak Henti Tertawa Usai Dengar Nama Indonesia Disebut, Ini Penyebabnya




2022 www.videocon.com