Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

• • BERITA • AGENDA • LEGISLASI • Prolegnas 2020 - 2024 • Prolegnas Prioritas • JDIH • Tentang • UUD 1945 • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Keputusan Presiden • Instruksi Presiden • Peraturan DPR • Peraturan Bersama • Peraturan Sekjen DPR • DAFTAR ANGGOTA • ALAT KELENGKAPAN • Pimpinan DPR • Badan Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan • Persidangan Paripurna • Komisi • Badan Legislasi • Badan Anggaran • B.U.R.T • B.K.S.A.P • B.A.K.N • Mahkamah Kehormatan Dewan • Panitia Khusus • TENTANG DPR • Sejarah • Tata Tertib • Keanggotaan • Fraksi • Kode Etik • Tahun Sidang • Tugas dan Wewenang • Hak DPR RI • Hak dan Kewajiban Anggota • Pembuatan Undang-Undang • Penetapan APBN • Pengambilan Keputusan • OPEN PARLIAMENT • Glosarium Keparlemenan Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh KPK merupakan diksi hukum yang mempunyai definisi sangat jelas terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan KPK.

Akan tetapi, menjadi tidak elok jika OTT dilakukan bukan berdasarkan posisi tertangkap tangan melainkan dijebak atau sudah dikondisikan lebih dulu pelaku OTTnya.

" Memang kita juga sempat memberikan analisa secara kritis. Kenapa KPK cenderung melakukan OTT dengan basis yang namanya penyadapan pendahuluan. Yang ingin kita sampaikan dan sudah mencermati, dengan melakukan perbandingan di beberapa negara kalau dalam konteks melakukan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan fungsi supervisi, kita juga mengharapkan ada suatu kesepahaman bahwa OTT itu betul-betul OTT.

Artinya.yang bersangkutan dalam posisi tertangkap tangan, bukan dikondisikan dan bahasa kasarnya bukan dijebak," kata politisi Partai PDI Perjuangan. " Semuanya, tidak hanya di KPK, tetapi juga di Kejaksaan dan Kepolisian juga. Hasilnya memang kita melihat gaung penindakan itu memang besar, tetapi tidak pernah terpikirkan oleh kita tujuan sebenarnya adalah menekan angka korupsi ke dalam suatu batas yang paling minimal, sehingga nanti korupsi ini korupsi itu menjadi kecil.

Itu sebenarnya tujuan penegakan hukum kita," tegasnya. Lebihl anjut Syaifuddin mengatakan, oleh karenanya orientasinya sebenarnya bukan pada penindakan tapi pada pencegahan. Makin besar penindakan dan kita merasa bangga berhasil kita menangkap sedemikian orang. Sebenarnya itu adalah menunjukkan kegagalan kita sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia. " Kita ingin ada usaha harus lebih. Jadi gaung dan seluruh sumber daya kita diarahkan kepada pencegahan ini, agar memang angka korupsi itu kecil.

Jadi ukuran keberhasilan Polda, Kejaksaan, bukan berapa banyak dia menangkap orang karena korupsi, tetapi menekan angka korupsi itu. Begitu juga KPK, semakin lama bisa semakin membina agar tidak terjadi korupsi. Harapan kami penegakan hukum berarah kepada pencegahan bukan kepada penindakan," tutup Syaifuddin. (ndy,mp) Foto: Nadya/od.

BERITA • Berita Paripurna • Berita Pimpinan • Berita Ketua • Berita Wakil Ketua Korpolkam • Berita Wakil Ketua Korekku • Berita Wakil Ketua Korkesra • Berita Wakil Ketua Korinbang • Berita Badan Musyawarah • Berita Komisi • Berita Badan Legislasi • Berita Badan Anggaran • Berita B.U.R.T • Berita B.K.S.A.P • Berita B.A.K.N • Berita Mahkamah Kehormatan Dewan • Berita Panitia Khusus • Berita Reformasi Birokrasi • Berita Open Parliament • Berita Lain-Lain Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Fenomena perdagangan perempuan dan anak sudah lama berkembang di berbagai negara, seperti; Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong Taiwan, Singapura dan termasuk juga Indonesia.

Tidak ada Negara yang kebal terhadap trafficking, setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perermpuan dan anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional [1]. Report dari pemerintahan AS memperkirakan lebih dari seperuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual [2].

Menurut PBB perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan 9,5 juta US$ dalam pajak tahunan menurut intelijen AS. Perdangan manusia juga merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang ( money laundring), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyeludupan manusia.

Hal ini merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan perdagangan ini tidak lagi terbatas pada batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas. Pola perdagangannyapun mengalami perubahan, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindikat terorganisir yang disinyalir memiliki kegiatan illegal lainnya seperti penjualan obat-obatan adiktif dan senjata.

Bertambah maraknya masalah perdagangan Perempuan dan Anak-anak yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainya telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, khususnya perserikatan bangsa-bangsa. Lahirnya Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children) sebagai salah satu protocol yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi ( United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo [3], merupakan instrument internasional yang sangat membantu dalam pencegahan dan memerangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban [4].

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka. Mereka ditempatkan dalam kondisi seperti perbudakan, tidak lagi memiliki hak untuk menemukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Bahkan kadang diperburuk oleh keadaan ketika dia tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga mereka takut meminta bantuan keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan pihak yang berwenang karena takut diusut dan dideportasi.

Juga status sosial mereka menyebabkan mereka dilecehkan oleh majikan. Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah petanggaran hak asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Sementara itu, perdagangan perempuan clan anak-anak telah dianggap sebagai "kenikmatan" bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang bergerak di dalam industri seks, prostitusi, perdagangan perempuan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan bisnis. Pada dasarnya, perdagangan perempuan dan anak-anak ini merupakan bentuk kekerasan seksual dan menempatkan perempuan dan anak-anak dalam suatu kondisi fisik clan mental yang sangat merusak dan tergradasi.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada saat proses perekrutan, transpotasii saat sampai di negara tujuan, dan saat proses perdagangan. Pelanggaran yang terjadi berupa [5] : penipuan, penyekapan, ancaman dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan pemutusan akses dengan keluarga dan/atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacurkondisi kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya/agama, penolakan akses kebangsaan, pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

penahanan dan dipenjara/penahanan illegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan.

Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja.

Pada dasarnya, perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun : orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia; anakanak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih [6].

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan.

Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barangbarang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan [7]. Korban yang direkrut di bawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya.

Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk ke luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali.

Di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan “tebusan” dari agen atau calo yang membawanya.

Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban [8]. Di Indonesia praktik perdagangan perempuan sebagaimana juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak adalah : buruh migran, pekerja Seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, pekerja anak, pekerja di jermal, pengemis, pembantu rumah tangga, adopsi, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornognafi, pengedar obat terlarang dan dijadi korban pedofilia [9].

Maraknya Trafficking di Indonesia dikarenakan Indonesia itu tidak hanya sebagai negara sumber, transit, maupun penerima, akan tetapi juga menjadi negara yang termasuk bagian dari sindikat Internasional. Kadang-kadang meningkatnya perdagangan perempuan dan anak ini dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu adanya "permintaan dan penawaran" dari pihak yang ingin menikmati, menggunakan, maupun mendapatkan keuntungan dari korban, di sampimg itu tidak menutup kemungkinan kondisi dan situasi dari korban itu sendiri yang menyebabkan timbulnya kejahatan perdagangan perempuan dan anak Latar belakang terjadinya perdagangan perempuan dan anak merupakan multi faktor, dan dapat dikatakan bukanlah masalah yang sederhana, sehingga diperlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi aparat penegak hukum.

Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Beberapa faktor latar belakang terjadinya perdagangan tersebut dapat disebutkan, yaitu karena : (1) Kemiskinan; (2) Pendidikan rendah; (3) Pengangguran; (4) Migrasi keluar desa dan keluar negeri; (5) Ketahanan keluarga yang rapuh; (6) Faktor ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya patriarkhi; (7) Konsumerisme; (8) Meningkatnya permintaan; (9) Pornografi di media massa; (10) Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan consisten; (11) Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafficking belum memadai [10].

Dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima income dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Seperti halnya bisnis narkoba yang beromzet besar dan sangat menguntungkan serta bebas pajak pula, perdagangan orang pada dasarnya adalah bagian dari shadow economy: berjalan dengan tak terlihat, Sangay menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang ada seperti itu, diperlukan komitmen Pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000.

Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang yaitu : (a) . the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation.

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. (“. rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk ekspolitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. “ Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (trafficker) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan – perempuan dan anak - dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.

terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim merupakan obyek ekploitasi.

Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang [12]. Menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) trafficking adalah :"Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transpotasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan .seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan utuk ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan, tekanan untuk lilitan hutang pertama kali.

Ruth Rosenberg [13], mengusulkan definisi perdagangan perempuan adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan atau pengiriman orang perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominant, penjeratan utang, penipuan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain".

Pengertian perdagangan perempuan tersebut mengandung arti penting, karena keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan disoroti tidak hanya proses perekturan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga, kondisi eksploitatif terkait ke mana orang diperdagangkan.

Menurut Global Survival Network dalam Laporan PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak ada empat jenis situasi yang mengakibatkan perempuan dan anak perempuan terlibat dalam perdaganan seks, yang juga dapat diterapkan pada bentuk-bentuk kerja yang lain yang menyebabkan perempuan bermigrasi atau diperdagangkan: (1) Mencakup perempuan yang ditipu mentah-mentah dan dipaksa dengan kekerasan.

Mereka tidak mengetahui sama sekali kemana mereka akan pergi atau pekerjaan apa yang akan mereka lakukan; (2) Perempuan yang diberitahu separoh kebenaran oleh orang yang merekrut mereka rnengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan kemudian ; dipaksa bekerja untuk apa yang sebelumnya tidak mereka setujui dan rnereka hanya mempunyai sedikit atau tidak ada samasekali pilihan lainnya; (3) Perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan.

Walaupun mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan semacam itu, mereka tidak melihat adanya pilihan ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan; (4) Perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan, tidak keberatan untuk mengerjakannya.

Pada kelompok yang ke empat ini tidak ada kondisi mengenai pekerjaan yang tidak diketahui sehingga tidak termasuk dalam perdagangan perempuan [14]. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengertian Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perdagangan orang dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi [15]. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut Rosenberg sebagai dikutip Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dalam Penghapusan Perdagangan Orang ( Trafficking in Person) di Indonesia [16]Pelaku perdagangan orang ( trafficker) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang : v Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calo-calonya di daerah adalah trafficker manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.

v Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun). v Orang tua dan sanak saudara adalah trafficker manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya.

Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.

Dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional untuk memberantas perdagangan orang, terutama perempuan dan anak melalui instrumen intenasional sejak tahun 1904.

Usaha penghapusan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional perdagangan manusia pertama kali, yakni konferensi mengenai perdagangan wanita atau ”trafficking in women” diadakan di Paris tahun 1895.

Sembilan tahun kemudian pada tahun 1904, di kota yang sama, 16 negara kembali mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan internasional pertama menentang Perdagangan Budak Berkulit Putih yang dikenal dengan istilah Intenational Agreement the Supresssion of White Slave Traffic. Kesepakatan tersebut menentang dipindahkannya perempuan ke luar negeri dengan tujuan pelanggaran kesusilaan. Konvensi awal ini membatasi diri pada penentangan bentuk pemaksaan dalam perdagangan perempuan, tetapi sama sekali tidak mempermasalahkan tiadanya bukti pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perekrutannya.

[17] Kesepakatan tersebut dalam prakteknya tidak berjalan efektif karena gerakan anti perdagangan manusia pada saat itu lebih didorong karena adanya ancaman terhadap kemurnian populasi perempuan kulit putih. Pada sisi lain, kesepakatan tersebut juga lebih banyak memfokuskan perhatian kepada perlindungan korban daripada menghukum pelaku kejahatannya [18], sehingga tepat enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1910 disetujui Internasional Convention for the Supression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948) [19].

Konvensi tersebut kemudian mewajibkan negara untuk menghukum siapa pun, yang membujuk orang lain, baik dengan cara menyelundupkan atau dengan menggunakan kekerasan, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan cara lain dalam memaksa, mengupah, menculik atau membujuk perempuan dewasa untuk tujuan pelanggaran kesusilaan.

[20] Dalam perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatanganilah Convention on the Supression of Traffic in Women and Children pada tahun 1921 (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947) dan International Convention of the Supression of Traffic in Women of Full Age di tahun 1933 (Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947).

[21] Keempat konvensi tersebut kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Dalam konvensi ini juga disebutkan bahwa negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur.

Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan orang-orang lain. 31 Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini kemudian ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna pengahapusan sesegera mungkin perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.

[22] Dalam Preambule Protokol, Negara Peserta ( States Parties) menyatakan tindakan efektif (effective action) untuk mencegak dan memerangi perdagangan wanita dan anak memerlukan pendekatan internasional komprehensip di negara-negara asal, transit, tujuan ( the countries of origin, transit, and destination) termasuk upaya-upaya untuk mencegah perdagangan, menghukum pelakunya ( trafficker), dan melindungi korbanya termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

[23] Indonesia telah mengesahkan protocol ini pada tanggal 5 Maret 2009 dengan UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

[24] Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak lakilaki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Selanjutnya, dalam Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak sanksi yang dieberikan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maupun organisasi non-pemerintah dalam menghadapi perdagangan perempuan dan anak.

Strategi tersebut dibutuhkan atau dilakukan baik bersifat preventif maupun represif, yaitu penguatan pada kebijakan migrasi serta hukum pidana untuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban, serta diupayakan penanganan sebagai korban tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai perempuan dan anak.

Selain upaya memalui pembuatan instrumen hukum, yang mengatur secara umum maupun khuhsus tentang perlindungan hukum terhadap perdagangan perempuan dan anak seperti yang terakhir diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia juga membuat Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Peremnpuan dan Anak (RANP3A)yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2002.

RANP3A ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Dalam Hukum Nasional Indonesia, sebelum lahirnya UU 21 Tahun 2007 dan UU Nomor 14 Tahun 2009, upaya-upaya perlindungan hukum untuk mencegah dan menangani kejahatan perdagangan perempuan dan anak didasarkan pada ketentuan KUHP. Peraturan yang lain adalah UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Ratifkasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak dan lain-lainnya.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga lakilaki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP.

Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adposi ilegal anak dan bayi [25].

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pasal 297 KUHP adalah tentang batas usia belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa.

Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini. Sementara itu, menurut Burgerligh Wetbook (BW), usia belum dewasa adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undangundang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah ‘orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin’. Disini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 18 tahun yang sudan kawin berarti tidak masuk kategori ‘anak’ lagi.

Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan yang tegas agar hanya ada satu pengertian. b) Pengaturan tentang korban perempuan dan anak lebih bersifat general, sehingga dianggap belum sesuai dengan kebutuhan yang memerlukaan aturan yang lebih spesifik.

Tidak adanya hukum yang khusus yang mengatur tentang masalah perdagangan perempuan dan anak, mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus perdagangan dan lemahnya penegakan hukumnya. Aturan yang diberlakukan sementara ini adalah berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002, maupun UU Nomor 23 Tahun 2004. “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Tetapi dalam undang-undang ini, cakupannya hanya terbatas pada anak sehingga pelaku perdagangan orang dengan korban yang bukan anak-anak, tidak dapat dikenakan Undang-undang ini. Di dalam ketiga UU tersebut, tidak adanya definisi resmi tentang perdagangan orang baik dalam KUHP, Undang-undang No.

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di dalam praktek pasal-pasal tersebut sulit untuk digunakan. Pihak Kepolisian juga melaporkan, bahwa pelaku perdagangan orang sering kali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada setiap tahapan perdagangan orang seperti misalnya orang yang merekrut berbeda dengan orang yang mengantar atau membawa korban, dan lain lagi orang yang menampung atau menyerahkan korban kepada pengguna.

Sehingga jika ia tertangkap oleh pihak berwajib, paling hanya bisa dikenakan tuduhan penipuan atau perlakuan tidak menyenangkan yang ancaman hukumannya ringan tidak sepadan dengan penderitaan. Di dalam konvensi ILO 182 dinyatakan bahwa penjualan dan perdagangan anak adalah "Suatu bentuk perbudakan atau praktek serupa perbudakan yang pada hakekatnya sama saja dengan perbudakan itu sendiri ". Karena itu penjualan dan perdagangan anak termasuk salah satu bentuk terburuk Perburuhan Anak.

Konvensi ILO No. 182 ini menekankan pentingnya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk Perburuhan Anak. Oleh karena itu negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini berkewajiban untuk menuangkannya daiam bentuk peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya melalui program-program aksi yang ditujukan untuk memberantas dan mencegah bentuk-bentuk terburuk Perburuhan Anak.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendidikan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan pengawasan. Peningkatan pendidikan dan penyebarluasan informasi merupakan faktor yang sangata penting. sebagaimana dilaporkan Rosenberg, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya.

Peningkatan pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak dan terutama ditujukan kepada anak-anak keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan sekolah dari keluarga miskin, anak jalanan, dan juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

Selanjutnya, mengenai penyebarluasan informasi pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun yang peduli dengan masalah perdagangan orang dan ditujukan kepada khalayak luas baik dalam rangka memberikan informasi agar mereka mengetahui masalah perdagangan orang, maupun dalam rangka mengajak mereka berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam upaya-upaya penghapusannya.

Kampanye tentang kasus-kasus perdagangan orang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) dalam rangka pengembangan opini, keberpihakan, dan dukungan massa. Sementara peningkatan pengawasan, terutama ditujukan terhadap para pekerja migrant. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dalam merekrut, menampung, melatih, menyiapkan dokumen dan memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Upaya ini didukung oleh masyarakat melalui DPR RI sehingga beberapa undang-undang telah ditetapkan: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Penindakan hukum kepada trafficker, sesuai dengan kewenangannya diselenggarakan oleh yang berwajib (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), akan tetapi mengingat perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi diam-diam, kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM, disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasi adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan itu.

Pihak Kepolisian di seluruh wilayah telah membuka hot-line yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan, dan pihak Kepolisian akan segera menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diberikan Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional.

Kejahatan lintas batas ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia karena korbannya: pria, wanita dan anak-anak diperjual-belikan dengan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak mempedulikan akibat kejiwaan dan penyakit yang dapat menimpa korbannya.

Sebagai bagian dari transnational organized crime, perdagangan orang tidak dapat diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara.

Negara-negara yang anti perbudakan dan berniat melindungi kehidupan warganegaranya harus bersatu padu bekerjasama memerangi perdagangan orang. Kerjasama antar Pemerintah (G-to-G) antar LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas kejahatan teroganisir tersebut.

Kerjasama penindakan hukum antara Pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dan negara tujuan lainnya sudah lama dibina seperti misalnya dengan Pemerintah Australia dan Hong Kong yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ( Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters), dan Undang-undang No.

1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri ( Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders). Kerjasama dengan negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura sangat penting dilakukan.

Komitmen bersama antara aparat penegak hukum Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengatasi perdagangan orang sebagaiman telah menjadi tujuan dari Konferensi Penegakan Hukum Internasional tentang Perdagangan Orang, di Batam bulan Februari 2004, yang dihadiri 50 orang aparat penyidik dari Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Konferensi ini dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Indonesia yang mengajak penyidik Kepolisian negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan orang ( trafficker) dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan hukuman seberat-beratnya. Amerika Serikat yang ditengarai sebagai negara tujuan perdagangan orang, memberikan dukungan kuat kepada negara-negara lain sebagai daerah sumber atau sebagai daerah transit, termasuk kepada Indonesia. Sejak awal tahun 2005, Amerika Serikat menyatakan penguatan komitmen dukungannya melalui keterikatan kerjasama Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Serikat senilai US$ 9 juta dalam periode waktu empat tahun, dalam rangka memerangi perdagangan orang lintas batas dari dan ke Indonesia, dan juga yang terjadi di dalam negeri Indonesia.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Kerjasama tersebut ditujukan untuk: pencegahan perdagangan orang melalui pendidikan dan cara lainnya; memberikan bantuan, perlindungan dan reintegrasi korban perdagangan orang; serta memperkuat upaya-upaya penegakan hukum untuk menghentikan pelaku perdagangan orang ( trafficker).

Sebagai executing agencies adalahLSM internasional dan badan-badan seperti Save the Children-AS, American Center for International Labor Solidarity (ACILS), International Catholic Migration Commision (ICMC), dan International Organization for Migration (IOM) bekerja sama Instansi Pemerintah Indonesia, kelompok masyarakat madani Indonesia, dan komunitas lokal. Patut diakui bahwa walaupun sudah ada peningkatan upaya penindakan dan pencegahan perdagangan orang termasuk pemberian informasi kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap perdagangan orang mengenai hak-hak mereka (seandainya menjadi korban) seperti misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah negara setempat dan dari Perwakilan RI di luar negeri, namun masih banyak korban yang belum memahami layanan yang seharusnya dan sewajarnya mereka dapatkan, ketimbang perlakuan Pemerintah setempat yang lebih cenderung menganggapnya sebagai kriminal, migran ilegal atau undocumented migrant.

Pada perkembangannya, perdagangan perempuan dan anak atau Traficking di Indonesia hingga tahun 2009 ini bisa dikatakan masih belum ada titik terang. Masalah trafficking keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Indonesia sebagai Negara Peserta United Nations Convention Against Transnational Organized Crime beserta Negara Peserta lainnya mempunyai tanggungjawab secara`moral dan hukum untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seorang manusia.

Sebagaimana m enurut Deklarasi Hak Asasi Manusia serta beberapa instrument Internasional lainnya. Pemerintah bertanggungjawab dengan menegakkan hukum untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangan, wajib bertindak secermat-cermatnya untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelanggaran HAM dan memberikan penyembuhan dan ganti rugi kepadakorban pelanggaran. Pencegahan trafficking melalui pembuatan instrumen hukum, penyebarluasan informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan pendidikan, pembetukan badan khusus dan penindakan oleh aparat penegak hukum sampai dengan perlindungan bagi para korban, pada kenyataannya trafficking perempuan dan anak, di masyarakat masih banyak dapat disaksikan.

Hal ini dapat dilihat di kota-kota besar dengan adanya praktek eksploitasi terhadap anak yang dijadikan pengemis, pengamen jalanan, pekerja anak, pekerja seks komersial, diperdagangkan dan sebagainya. Upaya kerja sama pemerintah dengan organisasi internasional dan local keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Negara lain, kuhusnya dengan Negara tetangga dalam p emberantasan perdagangan orang, tampak masih belum berhasil optimal.

Kompleknya permasalahan trafficking perempuan dan anak menuntut upaya ekstra dari pemerintah, lebih-lebih bila dicermati bahwa pelaku trafficking perempuan dan anak itu terorganisasi dengan rapi baik dalam jaringan nasional maupun internasional. Keseriusan melalui tindakan ektra dari pihak pemerintah dalam menangani kasus trafficking, maka dapat dipastikan akan dapat meminimalisasikan terjadinya trafficking perempuan dan anak baik dalam tingkat nasional maupun internasional.
nama : novianti kelas : 2eb21 npm : 25210076 1.

PENGERTIAN HUKUM SECARA UMUM Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

HUKUM MATERIIL. Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

HUKUM PUBLIK. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah.atau Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat. HUKUM PERDATA. Hukum Perdata adalah Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum.

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

HUKUM FORMAL. Hukum Formal adalah hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat.

Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. HUKUM PIDANA. Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.

Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. HUKUM TATA NEGARA. Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya.

dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut. HUKUM INTERNASIONAL. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Yaitu hukum internasional yang mengatur negar ayang satu dengan engara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara). Misalnya, hukum tentang tata cara diplomatik, konsul, penerimaan tamu negara asing, hukum perang, dan hukum damai. Hukum publik internasional ini sering disebut sebagai hukum internasional dalam arti sempit.

http://hakimsimanjuntak.blogspot.com/2010/11/pengertian-hukum-secara-umum.html 2. Tujuan hukum dan Sumber hukum Tujuan hukum Diposkan oleh velanthin di 06:06 Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari : a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat b.

Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin c. Sebagai sarana penggerak pembangunan d. Sebagai fungsi kritis 2. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sbb : a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan.

Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin – Hukum mempunyai cirri memerintah dan melarang – Hukum mempunyai sifat memaksa – Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis Kaena hukum mempunyai cirri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

c. Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju.

d. Fungsi keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan hukum Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H dalam bukunya pengantar ilmu hukum, hal 155 mengatakan : “Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya”.

3. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik Agar fungsi hukum terlaksana dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemapuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya : – Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan psisi masing-masing – Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan kecakapan dan ketrampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

C. TUJUAN HUKUM 1. Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H Dalam bukunya “ Perbuatan Melanggar Hukum”. Mengemukakan bahwa tujuan Hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.

Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan supaya segala kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara barbagai macam kepentingan anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari.

Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum, maka hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam hubungan masyarakat. 2. Prof. Subekti, S.H. Menurut Prof. Subekti SH keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu.

Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“. 3. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Untuk mencapai kedamaian Hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbanagn antara kepentingan yang keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori tujuan hukum, Teori Etis dan Utilitis. 4. Aristoteles. Dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini buku mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeene Regels”(Peratuaturan atau ketentuan-ketentyuan umum.

Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian Hukum, meskipun pad asewktu-waktu dadapat menimbulkan ketidak adilan. 5. Jeremy Bentham Dalam Bukunya “Introduction to the morals and negismation”, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah pada orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Disini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari Hukum.

6. Mr. J.H.P. Bellefroid. Bellefroid menggabungkan 2 pandangn ekstrim tersebut. Ia menggabungkan dalam bukunya “Inleiding tot de Rechts wetenshap in Nederland” bahwa isi hukum harus ditentukan menurut 2 asas, ialah asas keadilan dan faedah. http://velanthin.blogspot.com/2011/03/tujuan-hukum.html Sumber hukum Diposkan oleh velanthin di 06:07 Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan.

Peraturan tersebut biasanya bersifat memaksa. Sumber-sumber Hukum ada 2 jenis yaitu: 1.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif. 2. Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat dan doktrin Undang-Undang ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu dan sebagainya Kebiasaan ialah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.

Keputusan Hakim (jurisprudensi) ialah Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam UU Traktat ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.

sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. sumber hukum dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi materiil dan formil. 1. sumber hukum materiil sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas: 1.

pendapat umum 2. agama 3. kebiasaan 4. politik hukum dari pemerintah sumber hukum materiil, yaitu tempat materi hukum itu diambil. sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. 2. sumber hukum formil sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.

http://velanthin.blogspot.com/2011/03/sumber-hukum.html 3. Kodifikasi umum Diposkan oleh velanthin di 06:09 Yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adlah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis). Aliran-aliran (praktek) hukum setelah adanya kodifikasi hukum 1. Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan diluar undang-undang tidak ada hukum.

2. Aliran Freie Rechslehre, yang berpenapat bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat. 3. Aliran Rechsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan aliran Freie Rechtslehre.

Aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Kodifikasi hukum di Perancis dianggap suaru karya besar dan dianggap memberi manfaat yang besar pula sehingga diikuti oleh negara-negara lain.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Maksud dan tujuan diadakannya kodifikasi hukum di Perancis ialah untuk mendapatkan suaru kesatuan dan kepastian hukum (rechseenheid dan rechszekerheid). yang dihasilakan dari kodifikasi tersebut ialah code Civil Prancis atau Code Napoleon. Aliran hukum yang timbul karena kodifikasi adalah aliran legisme. Kodifikasi hukum di Indonesia antara lain KUHP, KUH Perdata, KUHD dan KUHAP. http://velanthin.blogspot.com/2011/03/kodifikasi-hukum.html 4.

Kaidah atau Norma Posted by nur avik on Oktober 12, 2011 keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. • Kaidah adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat, sehingga berlakunya kaidah tersebut dapat dipertahankan.

(kaidah dalam pengertian ini berarti hukum) • Macam-macam kaidah dan norma keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Kaidah • Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia 1) Kaidah kepercayaan/agama Bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman (Purnadi Purbacaraka 1974 : 4). Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya adalah ajaran-ajaran kepercayaan/agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan, Misalnya : – Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Al Isra’ : 32).

– Hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selamat (Kitab Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V). 2) Kaidah kesusilaan Bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani.

Merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insan kamil). Sumber kaidah ini adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga, Misalnya : – Hendaklah engkau berlaku jujur.

– Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia. Dalam kaidah kesusilaan tedapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama misalnya : – Hormatilah orangtuamu agar engkau selamat diakhirat – Jangan engkau membunuh sesamamu • Kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi 1) Kaidah Kesopanan Bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, misalnya : – Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua – Janganlah meludah dilantai atau disembarang tempat.

– Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis dll (terutama wanita tua, hamil atau membawa bayi) 2) Kaidah Hukum, Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Merupakan peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara Misalnya, “Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya”.

• Norma [1] • Norma hukum • Aturannya pasti (tertulis) • Mengikat semua orang • Memiliki alat penegak aturan • Dibuat oleh penegak hukum • Bersifat memaksa • Sangsinya berat • Norma sosial • Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis • Ada/ tidaknya alat penegak tidak pasti (kadang ada, kadang tidak ada) • Dibuat oleh masyarakat • Bersifat tidak terlalu memaksa • Sangsinya ringan.

• Sumber kaidah dan norma Dari Masyarakat Untuk Masyarakat • Sanksi kaidah dan norma [2] A. Pelanggaran Norma 1. Cara ( usage) – Tidak Disenangi Orang 2. Kebiasaan ( Folkways) – Dianggap Aneh 3. Adat istiadat ( Custom) – Kebijakan Ketua Adat 4. Norma kesusilaan – Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi). 5. Norma kebiasaan – Pelanggaran terhadap norma ini berakibat celaan, kritik, sampai pengucilan secara batin.

6. Norma kesopanan – Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat, yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta di permalukan. 7. Norma agama – Pelanggar norma agama mendapatkan sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggarnya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. NB: dalam tulisan lain – Norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya.

http://nuravik.wordpress.com/2011/10/12/kaidah-dan-norma/ 5. Pengertian hukum ekonomi PENGERTIAN HUKUM EKONOMI Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Ada beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain : a.

E. M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman sebagai penguasa-penguasa dalam melakukan tugasnya. b. Immanuel Kant Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

c. S. M. Amin, S,H. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara d. M. H. Tirto Atmidjaya, S.H. Hukum adalah semua aturan (Norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

B. Unsur-unsur Hukum Dari pengertian hukum yang dikemukakan ahli dapat disimpulkan bawa unsur-unsur hukum meliputi : a. Peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia dalam pergaulan masyarakat. b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. Peraturan itu bersifat keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan d. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut tegas, berupa hukum C. Ciri-Ciri Hukum Hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a. Adanya perintah atau larangan b. Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang c. Pelanggarnya dikenakan sanksi. D. Sifat Hukum Hukum bersifat memaksa dan mengatur terhadap subyek hukum, yaitu manusia yang bertempat tinggal diwilayah hukum tersebut.

Sifat memaksa dan mengatur sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Diposkan oleh vhinta anugraini putri utami di 06:31 http://vhinta.blogspot.com/2011/04/pengertian-hukum-ekonomi.html Cari untuk: • Tulisan Terakhir • Tulisan 4 pilpres 2014 • Tugas 12 makalah MANAJEMEN RISIKO DAN KEUANGAN matakuliah akuntansi internasional • Tugas 11 Perpajakan akuntansi internasional • Tugas 10 PENETAPAN HARGA TRANSFER matakuliah akuntansi internasional • Tulisan 3 • Komentar Terbaru Mr WordPress pada Hello world!

• Arsip • Juli 2014 • Juni 2014 • Mei 2014 • Maret 2014 • November 2013 • Oktober 2013 • Juni 2013 • Mei 2013 • April 2013 • November 2012 • Oktober 2012 • Juni 2012 • Mei 2012 • April 2012 • Maret 2012 • November 2011 • Oktober 2011 • April 2011 • Maret 2011 • Januari 2011 • November 2010 • Oktober 2010 • September 2010 • Kategori • Uncategorized • Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com Aspek pencegahan dan penindakan terhadap praktik penipuan berkedok investasi atau yang kerap dikenal dengan investasi ilegal (bodong) memerlukan peran serta dan sinergitas dari setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Hal ini tentu saja bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari dampak investasi ilegal yang merugikan, memulihkan kepercayaan publik, dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam berinvestasi.

Untuk tahap awal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM), Endah Lestari menekankan pentingnya pencegahan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari pelaku investasi ilegal.

Endah mengingatkan dampak investasi ilegal yang akan sangat dirasakan oleh masryarakat. Untuk itu, BKPM oleh Permendag No.96/M-DAG/PER/12/2014 jo. No.10/M-DAG/PER/11/2015 telah memiliki keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL). BKPM sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah pencegahan terhadap praktik investasi ilegal.

Endah Lestari mengatakan, sebagai preemtif, BKPM ikut bergabung ke dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Hal ini dilakukan BKPM melalui tindakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, BKPM juga mendukung rencana Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk menerbitkan Investor Alert Portal. Melalui portal ini, OJK membangun komunikasi kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap bentuk-bentuk investasi bodong. Posisi BKPM di sini adalah memberi masukan atas penerbitan daftar investasi ilegal.

(Baca Juga: Skema Ponzi, Jerat Penipuan Investasi dengan Korban Bernilai Triliunan) Sementara sebagai tindakan preventif, BKPM ikut terlibat dalam mekanisme penerbitan SIUPL melalui presentasi yang dilakukan oleh perusahaan investasi dihadapan BKPM, Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) secara bersamaan. Selanjutnya, sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi, BKPM ikut serta dalam pembahasan berkala atas temuan atau laporan yang diterima oleh satgas.

Tindak lanjutnya adalah dengan menentukan langkah-langkah pencegahan dan atau penanganan. "BPKM juga berperan melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dan melakukan pembinaan penanaman modal," kata Endah. Berikut Kasus-kasus pelanggaran Perizinan Usaha Investasi yang ditangani oleh BKPM: a.

PT Travel Venture International PT Travel Venture International (TVI) Express adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa biro perjalanan wisata dengan nomor Izin Usaha: 01963/1/PPM/PMA/2010 Tanggal 24 September 2010. Namun pada kenyataannya PT TVI Expressmelakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang diizinkan oleh BKPM. Pada tanggal 24 Agustus 2011 Kepala BKPM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/C/VIII/PMA/2011 tentang Pencabutan Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Non PMA/PMDN menjadi PMA atas nama PT TVI Express b.

PT. Gold Bullion Indonesia PT Gold Bullion Indonesia(GBI) adalah perusahaan PMA di bidang usaha perdagangan besar, dengan kegiatan melakukan distributor utama barang dagangan berupa emas batangan dan perhiasan dari emas. Saham perusahaan, dikuasai investor asing asal Malaysia sebesar 90% dan oleh investor Indonesia sebesar 10%namun GBI belum memiliki izin usaha. Pada kenyataannyaGTIS melakukan penjualan emas langsung ke konsumen dengan sistem Multi Level Marketing(MLM)disertai dengan janji keuntungan bulanan yang cukup tinggi (melebihi bunga bank), kegiatan tersebut tidak sesuai dengan bidang usaha yang diizinkan oleh BKPM.Maka dari itu BKPM telah mengirimkan surat peringatan nomor 28/B.2/A.9/2013 tanggal 26 Maret 2013 kepada GBI yang pada intinya meminta agar GBI menghentikan semua kegiatannya, mengembalikan dana masyarakat yang diperoleh perusahaan dan mengajukan permohonan izin usaha atas kegiatan usaha yang diizinkan.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kepala BKPM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37/C/VII/2015 tentang Pencabutan Izin Penanaman Modal atas nama PT.Gold Bullion Indonesia. c. PT. Golden Traders Indonesia Syariah PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) adalah perusahaan di bidang usaha perdagangan besar, dengan kegiatan melakukan impor dan distributor utama barang dagangan berupa perhiasan emas, berlian dan perak sesuai Izin Usaha Nomor 262/1/IU/PMA/PERDAGANGAN/2012 tanggal 16 April 2012.Pada kenyataannyaGTIS melakukan penjualan emas langsung ke konsumen dengan sistem Multi Level Marketing(MLM)disertai dengan janji keuntungan bulanan yang cukup tinggi (melebihi bunga bank), kegiatan tersebut tidak sesuai dengan bidang usaha yang diizinkan oleh BKPM.

Maka dari itu BKPM telah mengirimkan surat peringatan nomor 33/B.2/A.9/2013 tanggal5 April 2013 kepada GTIS terkait beberapa pelanggaran terhadap izin yang dimiliki GTIS. Berdasarkan surat tersebut, GTIS menghentikan sementara kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan emas ke costumer dan membenahi administrasi perusahaan serta melengkapi semua perizinan.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Pada tanggal 3 Maret 2015 Kepala BKPM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 33/C/VII/2015 tentang Pencabutan Izin Penanaman Modal atas nama PT Golden Traders Indonesia Syariah. d. PT. Boss Venture PT Boss Venture(BV) telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal BKPM No.

2144/1/PPM/I/PMA/2012 tanggal 6 September 2012 yang telah disetujui untuk berusaha di bidang usaha portal web dan kegiatan konsultasi manajemen dengan lokasi di Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh BKPM, BV telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menjadi reseller dengan membeli license minimal 250 Dollar dan menjanjikan memberikan keuntungan sampai dengan 1,5% per hari serta mendapat diskon 100% apabila belanja di www.bossventure.com serta melakukan kegiatan dengan cara Multi Level Marketing (MLM).

Oleh karena Perusahaan melakukan kegiatan usaha di luar bidang usaha yang telah disetujui BKPM, maka BKPM mengirimkan surat peringatan nomor 17/B.2/A.9/2014 tanggal 19 Februari 2014 kepada BV yang pada intinya meminta agar BV menghentikan kegiatan menghimpun dana masyarakat, tidak melakukan kegiatan usaha MLM serta mengembalikan dana masyarakat yang telah diperoleh perusahaan.

Pada tanggal 9 Januari 2015 Kepala BKPM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/C/VII/2015 tentang Pencabutan Izin Penanaman Modal atas nama PT Boss Venture. e. PT Asian Gold Concept Merupakan perusahaan PMA yang bergerak dibidang usaha perdagangan besar sektor perdagangan dan reparasi. Perusahaan ini memperoleh izin dari BKPM (komoditi emas mulia). Tetapi pada kenyataannya di lapangan, perusahaan menjual emas langsung kepada konsumen dengan sistem menyerupai Multi Level Marketing (MLM ) disertai dengan janji keuntungan bulanan yang cukup tinggi (melebihi bunga bank).

Oleh karena Perusahaan melakukan kegiatan usaha di luar bidang usaha yang telah disetujui BKPM, maka BKPMmengirimkan surat peringatan nomor 78/B.2/A.9/2013 tanggal 12Juli2013 kepada AGCyang pada intinya meminta agar AGC menghentikan kegiatan usahanyaterkait dengan beberapa pelanggaran dan memperingatkan agar perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha secara eceran.Pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BKPM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38/C/VII/2015 tentang Pencabutan Izin Penanaman Modal atas nama PT Asian Gold Concept.

f. PT. Gold en Shine PT GoldenShine(GS) adalah perusahaan di bidang usaha perdagangan besar, dengan kegiatan melakukan impor dan distributor utama barang dagangan antara lain emas, berlian dan perak. Saham perusahaan, dikuasai peserta asing asal Malaysia sebesar 80% dan oleh peserta Indonesia sebesar 20%namun GS belum memiliki izin usaha.

Maka dari itu BKPM telah mengirimkan surat peringatan nomor 40/B.4/A.9/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada GS yang pada intinya meminta agar GSmenghentikan kegiatan usahanyaterkait dengan beberapa pelanggaran dan memperingatkan agar perusahaan tidak melakukan secara eceran.Pada tanggal 4 Maret 2015 Kepala BKPM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 36/C/VII/2015 tentang Pencabutan Izin Penanaman Modal atas nama PT Golden Shine.

g. PT. Golden Makmur Citra Sejahtera PT. Golden Makmur Citra Sejahtera sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi perdagangan emas dengan konsep kontrak transaksi yang memberikan imbalan bagi hasil sampai periode tertentu. Perusahaan ini beroperasi hanya dengan menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Namun PT. GMCS tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh BKPM. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM terkait bidang penanaman modal, BKPM dimintakan keterangannya oleh polisi terkait perkara kepailitan dengan Perkara Nomor: 2/PAILIT/2015/PN.JKT.PST yang menimpa PT GMCS, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BKPM nomor 13/B.6/A.3/2015 tertanggal 11 Maret 2015.

h. PT Exist Assetindo PT Exist Assetindo adalah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan produk promissory notes (Surat Sanggup Bayar)yang digunakan untuk jual beli properti dengan konsep repo properti yaitu jual beli properti dengan memberikan opsi kepada pihak penjualan properti untuk membeli kembali pada harga dan jangka waktu yang disepakati bersama.

Namun PT. EA tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh BKPM. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM terkait bidang penanaman modal, BKPM dimintakan keterangannya oleh POLDA METRO JAYA terkaittindak pidana penggelapan dan/atau penipuan terkait PT EA, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BKPM Nomor: 78/B.6/A.3/2014 tanggal 04 November 2014.

i. PT Mas Alam Semesta PT Mas Alam Semesta (MAS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha ( direct selling) berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM Nomor 92/1/IP/PMDN/2015 dengan lokasi di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari laman website PT MAS serta pengaduan masyarakat bahwa telah melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan, yakni beroperasi secara komersial tanpa izin SIUPL Sementara maupun SIUPL Tetap.

Hal ini dibuktikan dengan adanya laman ww.kliklm.net dan www.kliklm.comdimana laman tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2012. Dalam laman tersebut konsumen bahkan dijanjikan bisa mendapat mobil hanya dalam waktu 6 (enam) bulan yang mana hal tersebut merujuk kepada tindak pidana money game. PT MAS telah mendapatkan surat peringatan dari BKPM dengan Nomor 13336/A.9/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Aspek Penindakan Gagalnya upaya pencegahan terhadap potensi timbulnya kejahatan dimasyarakat, seringkali ditandai dengan terjadinya penyimpangan yang berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku.

Dalam situasi ini, stakeholder penindakan memiliki peran utama ubntuk melakukan penegakan hukum/law enforcment. (Baca Juga: Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal) Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri, Wawan Muliawan, dalam Seminar APLI beberapa waktu lalu memaparkan beberapa kondisi yang melatar belakangi munculnya tindak penipuan berkedok investasi.

Menurut Wawan, terdapat 4 hal yang melatarbelakangi, pertama, keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan masyarakat Indonesia yang dari hari ke hari semakin konsumtif. Hal ini menjadi penyebab semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat semakin pintar. Kemudahan dalam mengakses ilmu dan informasi menyebabkan keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan semakin cerdas sehingga mampu melakukan inovasi-inovasi baru termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Ketiga, masih dari efek informasi, masyarakat dengan mudah membangun jejaring lebih luas. Kita tahu, dukungan jaringan merupakan faktor penting dalam bisnis investasi. Kemudian yang keempat, adalah ingin cepat kaya.

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya perbahan pola kejahatan di masyarakat. Menurut Wawan Muliawan, Kejahatan investasi ilegal harus segera ditangani karena memiliki dampak sistemik. Korban yang ditimbulkan oleh tindakan investasi ilegal dari polanya selalu meluas. Tidak hanya satu dua orang, tapi masyarakat luas bisa menjadi korban langsung dari praktik penipuan berkedok investasi ini. (Baca Juga: Belajar dari Kasus Pandawa, Mari Kenali Kriteria Perusahaan Investasi Ilegal) Selain jumlah korban yang meluas, kerugian yang ditimbulkanpun tidak main-main.

Apli mencatat selama 4 Dasawarsa (1975-2015) di Indonesia, uang yang berhasil dihimpun oleh bisnis haram tersebut senilai Rp 126 Triliyun.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Hal ini tentu saja akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pengalaman Albania bisa menjadi contoh betapa dampak investasi bodong terhadap gangguan kamtibmas begitu besar. Sedangkan yang terakhir adalah tentu saja sangat merugikan perekonomian negara.

Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung, Andi Muhammad Taufik pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa proses penindakan terhadap investasi ilegal memerlukan kesamaan mindset dan pola tindakdiantara seluruh aparat penegak hukum. Hal ini bertujuanuntuk menciptakan kerjasama yang harmonis dan sinergis diantara para stakeholders. Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Andi, meningkatkanya modus operandi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi illegal yang sering berkedok sebagai money game, multi level marketing, investasi mas, koperasi maupun arisan berantaiikut menyita perhatian Kejaksaan.

“Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum tentunya mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat,”terangnya. Menurut Andi, Kerjaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam menjalankan fungsi pengendali utama perkara (dominus litis) mempunyai peranan yang sangat sentral dalam melakukan upaya penindakan tindak pidana investasi ilegal, tindakannyameliputi tahapanpra penuntutan, penuntutan dan eksekusi secara professional dan bertanggung jawab.

Kejaksaan telah mengkategorikan tindak pidana investasi illegal yang berkaitan dengan usaha perbankan sebagai salah satu perkara penting yang penanganannya mendapatkan atensi.

Hal ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana investasi illegal yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab demi penegakan hukum yang berkeadilan. Secara umum proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana investasi ilegal tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Konten Terkait • Ekonomi Syariah: Efektif atau Kontraproduktif?

• Rivalitas Tiki Taka vs Gegenpressing Mana yang Lebih Unggul • Manajer Sukses Vs Manajer Efektif, Anda Mau Jadi yang Mana? • Agama dan Sains, Mana Lebih Penting? • Tarawih vs Promo Lebaran, Lebih Ramai Mana?

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

• BLT Minyak Goreng dari Pemerintah Efektif atau Tidak? Kinerja harus terukur dan terencana dengan dengan baik. Tidak ada pembenaran dalam kamus manajemen apapun yang membiarkan kinerja organisasi berjalan seperti tukang bakso. Harus ada rencana, strategi, target, sistem dan metoda dalam mencapai tujuan organisasi dan pertanggungjawaban kepada public. Bangunan organisasi mempunyai batasan dan antara pelaksana, pendukung dan manajemen.

Semua harus berjalan linier sebagaimana jarum jam, bergerak dari sistem yang kecil menggerakan yang lebih besar dan terus menggerakan agar putaran jarum jam dari detik, menit, jam sampai pergantian hari dengan sistem yang tidak menyimpang satu dengan yang lain. Gerakan tersebut terukur dan sesuai dengan tujuan yang dapat dilihat hasil oleh orang lain dengan mekanisme dan norma yang benar.

Polisi mempunyai organisasi yang besar, yang tersusun dari tingkat top manager sampai pada level pelaksana yang merajut di akar rumput Babinkamtibmas. Organisasi besar yang tersebar sampai ke plosok bumi pertiwi demi satu tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.

Pola Kinerja Polisi Organisasi polisi tersusun secara sistematis, terlembaga dan mengakar pada tujuan dalam pemerliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Susunan organisasi terfragmentasi pada unit pelaksana dari tingkat atas sampai pada grass root dalam kapasitas yang sama. Polisi sebagai aktor bukan ditengah masyarakat tidak lagi melihat symbol dalam pangkat ataupun klasifikasi dalam eselon.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Masyarakat menilai kinerja polisi dari kapasitas kebutuhan masyarakat dan rasa nyaman dalam hak-haknya dalam lingkup sebagai warga negara. Karena dalam warga negara hak-hak sipil mempunyai jaminan perlindungan dan pelayanan dari Negara sebagaimana digariskan.

Secara filosofi penggunaan symbol dalam pangkat polisi sudah memikul tugas dan tanggungjawab yang sama, membawa keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang berada dalam satu posisi bahu yang sama.

Tinggal bagaimana polisi mengatur dan membagi tanggungjawab dalam kapasitas organisasi yang terfragmentasi dalam unit-unit kecil sebagai ujung tombak mendekatkan pelayanan secara langsung ditengah kebutuhan masyarakat.

Polisi secara organisatoris telah menggunakan organisasi moderan, dalam organisasi modern menggunakan berbagai konsep-konsep dan teknik-tekniknya dikembangkan dari multidisiplin. Tujuannya adalah untuk memberikan sintesa yang menyeluruh kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan semua bidang untuk mengembangkan organisasi agar diterima secara umum.

Dalam organisasi modern mekankan pada keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan dan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh dengan pembagian tugas secara profesional. Dalam lingkup organisasi kekinian, susunan organisasi yang terstruktur tidak lagi menjadi pedoman yang diunggulkan, tetapi organisasi lebih bersifat flat. Dimana dalam organisasi tersebut dibutuhkan tingkat profesionalitas yang terukur dari implementor.

Sehingga ukurannya adalah kesesuaian antara kebutuhan dan harapan. Kinerja polisi dapat dilihat dari dua kacamata besar yang mengangga dalam setiap celah kebutuhan masyarakat. Dimana polisi berada ditengah masyarakat yang independen, tidak melihat dimana posisi seorang polisi berdiri tetapi melihat dalam kacamata polisi harus membawa dua ranah warga negara yang berlawanan satu dengan yang lain.

Polisi berada diantara sampah kehidupan masyarakat. Polisi harus bekerja menyenangkan dua orang bertikai secara seimbang. Begitu juga polisi harus berdiri diantara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan negara. Sebagai polisi yang professional perbaikan masyarakat dan rasa aman masyarakat menjadi harga mati yang harus dipertahankan. Dimana pembangunan masyarakat selalu diawali dengan cermin polisi yang berada dilingkungan teresebut.

Karenanya kinerja polisi diukur bukan banyaknya kasus yang diungkap tetapi bagaimana embrio kejahatan tersebut mati sebelum berkembang. Preventif Approach Sebagai payung hukum operasional kepolisian menempatkan ayat 1 dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 dengan wewenang polisi dengan mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih awal dari penegakkan hukum berkaca pada problem solving sebagai solusi.

Begitu juga dalam struktur organisasi yang digunakan saat ini polisi mengedepankan fungsi pencegahan dan pemerilaharaan lebih dominan dari pada fungsi penindakan.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

Artinya bahwa polisi berada ditengah masyarakat bukan didominasi oleh pertimbangan hukum tetapi lebih mengedepankan pencegahan dan pemecahan permasalahan di tengah masyarakat. Prosentase penindakan atau penegakkan hukum lebih kecil dibandingkan dengan pencegahan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, oleh karennya mind set atau prilaku polisi dilapangan juga mengikuti alur pemikiran tersebut.

Melihat keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan tersebut polisi sebagai warga negara dan sebagai aparatur harus dapat menempatkan diri secara apik. Karena polisi harus berada di depan dari pola pemikiran warga negara yang lain. Sebagai pemelihara, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pelayan serta sebagai sebagai penegak hukum, maka kondisi polisi sebagai implementor harus berada di depan keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan segala aspek kebutuhan masyarakat.

Karena posisi polisi sebagai implementor kebijakan, polisi akan menjadi tempat mengadu dan mencarikon solusi dalam berbagai segmen kebutuhan masyarakat. Dengan keadaan tersebut, maka polisi harus mampu mengisi dirinya berbagai kebutuhan baik infomasi, pengetahuan maupun pengalaman empiric dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat. Sir Robert Peel (1828) yang pertama mendirikan pelayanan polisi kepada masyarakat dan membedakan sisi tugas polisi dengan militer di London Inggris.

Dasar tersebutlah kemudian dengan berbagai tugas kepolisian yang mengedepankan sisi humanis menjadikan kinerja polisi sebagai bagaian dari aparatur yang melindungi dan menyayangi masyarakat. Sebagai bagian integral dari aparatur pemerintah bersama dengan komponen yang lain polisi mempunyai kewajiban yang lebih banyak menangani berbagai persoalan sosial.

Polisi kekinian mendasari konsep tersebut mengembangkan tugas melindungi dan menyayangi masyarakat dengan konsep wewenang polisi dalam undang-undang dengan pemerilaharaan kamtibmas. Konsep yang saat ini dikembangkan dan dilaksanakan oleh polisi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan dengan mendekatkan hubungan polisi dengan masyarakat. Â Mendekatkan seluruh masyarakat dengan polisi dalam berbagai kebutuhan.

Ketika masyarakat membutuhkan polisi maka polisi ada diantara mereka dengan segala atributnya. Dari kondisi tersebut maka polisi harus ada ditengah masyarakat dalam wujud, symbol dan kebutuhan.

Sehingga masyarakat terlindungi dan terayomi dengan sesungguhnya. Dengan pendekatan pencegahan akan gangguan kamtibmas, maka ada dua kegiatan yang harus selalu dilakukan oleh polisi. Kegiatan pertama adalah melekatkan polisi dengan masyarakat dan yang kedua melalui pendeteksian setiap embrio kejahatan. Secara konseptual Friedman R (1998) Community Policing; Comparative and Prospect dalam konsepnya menyatakan community policing adalah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (fear of crime), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.

Pendapat Robert Blair dalam Kratcosky dan Duane Dukes (1991:86) menyatakan community policing “ as a philoshopy of policing it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing or ideas that guide the structure of policing to ward goal attainment” Artinya bahwa konsep community policing sebagai sebagai sebuah strategi dan filosofi perpolisian untuk mencapai tujuan organisasi kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu apa implementasi community policing secara membumi yang dilakukan oleh polisi?. Bagaimana pelaksanaanya?. Sudahkan berjalan secara optimal, bagiamana outcame-nya dan banyak pertanyaan lain dibenak masyarakat. Saat ini polisi yang melakukan tugas dilingkungan warga masyarakat dan selalu melakukan deteksi dan menjadi problem solving dalam persoalan yang terjadi dilingkungan warga masyarakat.

Setiap hari setelah petugas tersebut melakukan door to door ke lingkungan warga masyarakat untuk melakukan perlindungan secara melekat dalam berbagai aspek keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan masyarakat. Pola pencegahan dengan lebih mendekatkan kepada kebutuhan masyarakat belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana secara gradual, tetapi sedikit banyak akan menambah pengetahuan warga masyarakat tentang pentingnya pengamanan diri sendiri.

Bangunan tersebut bukan tanpa arah tetapi lebih mendewasakan warga masyarakat tentang pentingnya rasa aman. Hal tersebut menjadi bagian yang harus diyakini oleh warga masyarakat betapa keamanan menjadi kebutuhan yang sekunder sebelum melakukan kegiatan atau akativitas lainnya. Represif Approach Dalam kegiatan polisi selalu mengedepankan pendekatan yang lebih persuasive.

Hal tersebut diyakinkan bahwa siapapun warga masyarakat pada dasarnya tidak ingin melakukan kegiatan yang merugikan orang lain dalam bentuk materill maupun imateriil. Filosofi tersebut di amini oleh semua pihak. Karena manusia adalah mahluk sosial yang mempunyai kesamaan untuk dapat hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain. Banyak tindakan kepolisian yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai bagian dari pertanggungjawaban ke public.

Namun hal tersebut tidak selalu menjadikan tindakan polisi sebagai tindakan yang menguntungkan semua pihak, tetapi juga merugikan pihak tertentu. Sebagai contoh; dalam sebuah kasus pencurian pasal 363 KUHP dengan unsur mengambil barang orang lain, sebagian atau seluruhnya, tanpa diketahui oleh pemiliknya dan tentu saja hal tersebut merugikan pihak yang menjadi korban.

Lalu, kemudian dengan laporan korban yang dirugikann tersebut polisi mampu menangkap pelaku kejahatan tersebut. Alhasil tersangka di tangkap dan diproses hukum dan dijatuhkan vonis oleh pengadilan. Selama dalam tahanan terpidana adalah orang biasa dan mempunyai anak istri adik dan kaka serta keluarga lainnya. Mereka akan merasa kehilangan keluarga tersebut, lebih-lebih terkait dengan tanggungjawab sebagai kepala keluarga.

Secara otomatis bahwa kerugian perbuatan yang dilakukan oleh satu orang akan menjadi beban sekian orang. Itulah yang terjadi dalam tindakan polisi dengan pendekatan represif. Polisi sebagai aparatur pemerintah pelayan dan pelindung masyarakat juga sebagai penegak hukum yang aktif. Artinya disamping mempunyai tugas dan tanggung jawab penegakan hukum, polisi jug mempunyai tanggungjawab memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

pada akhirnya proses pendekatan dengan represif juga akan menjadi beban bagi warga masyarakat lainnya. Pendekatan ini tentu akan menjadi bagian yang akan menimbulkan persoalan sosial disisi yang lain.

Harapan besar bahwa persoalan sosial diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan baru dan dapat dapat diterima oleh semua pihak dengan wins solution. Ini harus diciptakan dan dibudayakan. Harapan yang besar adalah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terwujud secara merata di semua tingkatan sosial. Dengan demikian maka tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan ekonomi akan semakin berkurang. Karena pola preventif dan represif yang dilakukan polisi lebih bersifat edukasi dan untuk warga masyarakat itu sendiri.

##. (mn)
Universitas Gadjah Mada Faculty of Economics and Business Toggle navigation • About • At a Glance • History • Vision & Mission • Ethical Values • School Leadership • School Memberships • Campus & Culture • Visual Identity • Academic Programs • Undergraduate Program • Master Program • Doctoral Program • Profession Program • Summer Program • Executive & Certified Program • Academics Calendar • Faculty & Research • International Networks • School Accreditation • Faculty Members • Published Journal • Published Research • Studies Center • Supporting Unit • Room & Event • Channel of Knowledge • Student • Student Community • Student Services • Student Housing • Admission EBNEWS - Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas ekonomi berkembang semakin pesat, baik dari sisi ragam maupun intensitasnya.

Meski di negara maju sekalipun, komputer baru dinikmati rumah tangga di tahun 1970-an, dan internet dalam bentuknya yang paling sederhana digunakan di universitas-universitas di tahun 1980-an. Meski demikian, saat ini, baik di negara maju maupun berkembang, komputer dan internet sudah merupakan barang kebutuhan yang sulit dinafikkan keberadaannya. Keberadaan internet membawa kemudahan orang untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Namun tidak disanggah bahwa lewat internet pula kejahatan seksual terhadap anak-anak, plagiarisme, bullying, penipuan via email hingga pencucian uang justru semakin mudah dilakukan.

Hal serupa terjadi pada keberadaan telepon genggam. Di satu sisi, telepon genggam mempermudah komunikasi, di sisi lain, HP sering digunakan untuk praktik penipuan, dan praktik gendam. Tentu saja jika kita hidup 20-30 tahun lalu, kita tidak akan pernah berfikir munculnya berbagai aktivitas kejahatan tersebut yang memanfaatkan kemajuan teknologi informatika tersebut.

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh langsung terhadap ragam dan intensitas kegiatan ekonomi baru. Namun demikian, kecepatan munculnya jenis aktivitas ekonomi baru ini sering kali kurang diimbangi oleh upaya pengaturan pemerintah untuk meminimasi potensi kejahatan yang mungkin timbul.

Fenomena ini tentunya bukanlah hal yang mengherankan, karena diperlukan waktu bagi pemerintah untuk mengkaji dampak buruk dari penyalahgunaan perkembangan teknologi. Terlepas dari perkembangan teknologi, kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional tetap terjadi di masyarakat. Pencurian, perampokan, penyelundupan dan penggunaan narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan, me-rupakan hal yang sering kita baca atau dengar beritanya di berbagai media massa. Di saat yang bersamaan muncul berbagai inovasi di bidang kejahatan, misalnya fenomena adanya makelar pajak maupun makelar kasus/hukum.

Perkembangan demokrasi di Indonesia yang kurang diikuti dengan praktik good governance, ter-nyata justru menyuburkan makelar anggaran. Beberapa inovasi kejahatan yang terakhir tumbuh subur di Indonesia dan belum tentu dapat ditemui di negara lain, meski di negara berkembang lain seperti India, misalnya.

Makelar kasus atau yang popular disebut Markus, ternyata tidak ditemui di India, meski tingkat korupsi di negara tersebut tidak bisa dibilang rendah. Berbagai fenomena yang terjadi di ranah hukum, seringkali memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil.

Kerugian ekonomi eksplisit aki-bat tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan Mahkamah Agung (MA) dari tahun 2001-2009 sebesar Rp73,07 triliun (harga tahun 2008). Meski demikian, total nilai hukuman finansial yang dijatuhkan kepada para koruptor adalah Rp5,32 triliun, sehingga implikasinya kerugian akibat korupsi yang tidak ditanggung koruptor adalah senilai Rp67,75 triliun yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dalam pembayarannya (Pradiptyo, 2009; 2010).

Setiap tindak kejahatan selalu memiliki implikasi ekonomi. Hal serupa juga terjadi di ranah hukum perdata. Kasus Temasek menunjukkan bahwa meski penurunan surplus konsumen akibat praktik bisnis Temasek mencapai Rp14 triliun.

Namun, Temasek hanya dijatuhi denda Rp25 miliar saja. Di Indonesia, jenis hukuman yang diterapkan terhadap narapidana cenderung masih konvensional. Hukuman penjara, denda, pembayaran uang pengganti, adalah beberapa contoh jenis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana. Namun demikian belum ada studi di Indonesia dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukuman-hukuman tersebut efektif menurunkan tindak pidana maupun membuat jera pelaku kejahatan.

Ekonomika Kriminalitas Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa fenomena hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi. Ekonomika Kriminalitas atau Crime Economics atau Law and Economics adalah cabang ilmu ekonomika yang menitikberatkan analisis ekonomika pada bidang hukum dan regulasi.

Cakupan pembahasan di Ekonomika Kriminalitas tidak saja terbatas pada tindak pidana yang terkait langsung dengan aspek ekonomi (misalnya korupsi, pencucian uang, fraud, dll), namun juga berbagai tindak kejahatan konvensional lain (misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan dll) dan kejahatan terorganisasi (misalnya perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, prostitusi anak-anak, dll).

Ekonomika Kriminalitas juga membahas fenomena yang terjadi di hukum perdata, misalnya terkait dengan persaingan usaha, perceraian, peradilan pajak, dan lain sebagainya. Analisis tentang kriminalitas dan upaya penanggulangannya telah menjadi diskusi sejak terbitnya tulisan Montesquieu (1748) yang kemudian diikuti oleh Cesare Beccaria (1767) dan Jeremy Bentham (1789). Meski demikian perkembangan studi ini mengalami stagnasi dan baru muncul kembali setelah terbitnya seminar paper dari Gary S Becker (1968) yang kemudian mengantarkan beliau mendapatkan hadiah Nobel.

Sejak terbitnya seminal paper tersebut perhatian para ekonom terhadap analisis ekonomi mengenai fenomena hukum menjadi meningkat pesat. Secara umum terdapat dua pendekatan utama di Ekonomika Kriminalitas, yaitu adalah pendekatan decision theory dan game theory.

Pendekatan game theory dimulai dari terbitnya artikel karya George Tsebelis (1989, 1990, 1991, 1992, 1993) yang menciptakan polemik panjang diantara para ekonomi dan game theorists. Tsebelis (1989) menyatakan bahwa jika teori Becker (1968) dianalisis dengan menggunakan game theory, maka setiap upaya peningkatan intensitas hukuman atau pelaksanaan penanggulangan kejahatan, justru akan menurunkan probabilitas polisi dalam menangani kejahatan dan tidak menurunkan probabilitas pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan.

Berbagai pro dan kontra bermunculan di kalangan para ekonom menanggapi artikel kontroversial karya Tsebelis tersebut. Sebagian besar ekonom menunjukkan bahwa dengan metoda permainan yang berbeda, maka solusi yang ditawarkan Tsebelis (1989) belum tentu berlaku.

Pradiptyo (2007) melakukan penyempurnaan ( refinement) terhadap inspection game yang diajukan oleh Tsebelis (1989) dan menunjukkan bahwa sebenarnya konstruksi game yang diajukan Tsebelis berbeda dengan konstruksi analisis yang dikemukakan oleh Becker (1968).

Pradiptyo (2007) menunjukkan bahwa jika struktur game disetarakan dengan struktur analisis Becker (1968), maka teori yang dikemukakan oleh Tsebelis (1989) tidak berlaku. Lebih lanjut Pradiptyo (2007) mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam hal solusi yang ditawarkan decision theory dan game theory di bidang penanggulangan dan pencegahan kejahatan, selama analisis dikonstruksikan secara tepat.

Menurut Becker (1968) keputusan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan didasarkan pada perhitungan manfaat-biaya ( benefit-cost analysis) dari tindak kejahatan itu sendiri. Jika expected benefit suatu tindak kejahatan melebihi expected cost-nya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindak kriminal. Sebaliknya, jika perhitungan dari seorang individu menunjukkan bahwa expected cost melebihi expected benefits dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Didasarkan pada mekanisme tersebut, menurut Becker (1968), tindak kriminalitas dapat diminimasi dengan cara menciptakan aturan hukum yang menyebabkan expected cost dari tiap individu untuk melakukan kejahatan lebih tinggi daripada expected benefit-nya. Implikasinya, pemerintah memiliki dua alternatif pilihan kebijakan yaitu: • Menentukan hukuman yang berat dengan probabilitas penangkapan kecil, atau • Menentukan hukuman yang ringan namun dengan probabilitas penangkapan yang besar.

Semakin berat suatu hukuman diberikan, semakin besar biaya yang ditanggung oleh wajib pajak. Untuk hukuman keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan, diperlukan berbagai sumber daya untuk memungut denda. Hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa untuk setiap £1 denda yang mampu dipungut, diperlukan tak kurang dari 11%-44% untuk biaya pengumpulannya.

Biaya social service juga tidak murah, yaitu kira-kira £3500 per tahun per narapidana. Sebagian besar dari biaya tersebut adalah digunakan untuk biaya pengawasan ( policing cost). Biaya untuk memenjarakan seseorang terbukti paling mahal, yaitu sekitar £30.000 per tahun per pesakitan (Bowles and Pradiptyo, 2005). Perlu dicatat bahwa biaya ini hampir sama dengan gaji seseorang yang baru lulus mendapatkan gelar PhD dan kemudian bekerja sebagai dosen di universitas di Inggris.

Seperti layaknya analisis ekonomi di sektor lain (misalnya kesehatan, pendidikan dan lingkungan) ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk meminimasi pelanggaran.

Pemberian hukuman dipandang sebagai salah satu metoda untuk mengurangi kejahatan. Di sisi lain, ekonom percaya bahwa tindak kejahatan bisa diminimasi dengan pemberian kompensasi kepada individu untuk tidak melukan tindak kejahatan. Pada umumnya pelaku kejahatan konvensional berasal dari keluarga miskin, meski hal ini tidak berlaku pada pelaku kejahatan korupsi dan pencucian uang. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada individu diharapkan mampu menurunkan hasrat seseorang untuk melakukan tindak kejahatan karena semua kebutuhan pokoknya tercukupi.

Dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah menempuh reformasi birokrasi melalui peningkatan standar gaji, akuntabilitas dan standar kinerja pegawai negeri. Reformasi birokrasi diharapkan akan mengurangi hasrat pegawai negeri melakukan korupsi akibat ketidaklayakan gaji yang diterima.

Namun demikian, reformasi birokrasi tidak akan efektif menurunkan korupsi yang disebabkan oleh dorongan keserakahan para aparat. Berbagai kebijakan atau program di atas disebut dengan crime prevention atau pencegahan tindak kriminalitas.

Dalam praktiknya, crime prevention seringkali tidak dilaksanakan dengan memberikan subsidi dalam bentuk uang, namun dalam bentuk berbagai program yang ditujukan kepada individu-individu yang beresiko besar terlibat dalam kejahatan. Salah satu contoh dari program dalam pencegahan tindak kejahatan adalah the safer school partnership di Inggris. Program ini dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah di Inggris yang murid-muridnya tinggal di daerah kumuh dengan tingkat kejahatan yang tinggi.

Seorang polisi dibantu oleh minimal dua pekerja sosial, bertugas di sekolah yang rawan terjadi tindak kejahatan. Tidak saja tim ini bertugas memberikan penyuluhan kepada para siswa, menjaga keamanan sekolah, namun juga menyalurkan bakat siswa dalam berbagai kegiatan positif (misalnya: kursus motocross, berkuda, memperbaiki motor, dll). Hasil evaluasi program ini menunjukkan peningkatan prestasi akademik dari sekolah-sekolah yang mengikuti program ini.

Tingkat insiden kejahatan di sekolah-sekolah tersebut juga turun drastis sejalan dengan keberadaan polisi dan petugas sosial yang bekerja di sekolah tersebut (Youth Justice Board, 2005). Berbeda dengan penanggulangan terorisme maupun pencucian uang, program pencegahan kejahatan yang fokusnya ke anak-anak dan generasi muda seringkali bukan dianggap program yang kurang prestisius oleh para penegak hukum.

Namun demikian, mengingat manfaat jangka panjang dari program pencegahan tindak kejahatan, program-program seperti inilah yang sebenarnya harus mendapatkan perhatian di masa datang. Secara teoritis, Pradiptyo (2007) membuktikan secara matematis bahwa program pencegahan kejahatan ternyata lebih efektif dibandingkan upaya untuk meningkatkan intensitas hukuman dengan tujuan meningkatkan efek jera. Kasus di Indonesia Ekonomika kriminalitas adalah cabang ilmu ekonomi yang relatif baru di Indonesia dan belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para ekonom maupun juga para ahli dan praktisi hukum.

Berbagai proses dan keputusan hukum di Indonesia hanya mempertimbangkan aspek hukum semata dan belum mempertimbangkan aspek ekonomi. Lebih jauh lagi, di Indonesia, penyusunan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi hukum, sistem insentif maupun penyusunan pembentukan lembaga baru yang dituangkan dalam undang-undang, seringkali lebih berat mempertimbangkan aspek hukum dibandingkan aspek ekonomi.

Sanksi hukum di Indonesia seringkali tidak menciptakan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Di UU Tipikor disebutkan bahwa maksimum denda kepada koruptor adalah Rp1 miliar, berapapun nilai uang yang berhasil dikorupsi oleh koruptor tersebut. Penetapan hukuman maksimal di dalam undang-undang mungkin rasional ditinjau dari Ilmu Hukum, meski dari perspektif Ilmu Ekonomi, khususnya di Game Theory dan Behavioural Economics, hal tersebut justru cenderung mendorong pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Implikasi dari penetapan hukuman maksimal di dalam UU yang cenderung rendah bagi koruptor, menyebabkan munculnya mekanisme subsidi rakyat kepada para koruptor! Seperti dijelaskan di awal, bahwa nilai kerugian negara yang harus ditanggung oleh pembayar pajak adalah Rp67,75 triliun.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa negara, melalui UU Tipikor, justru menciptakan sistem subsidi dari rakyat kepada para koruptor. Permasalahan menjadi semakin ironis, ketika karakteristik koruptor umumnya adalah tingkat pendidikan tinggi, berkedudukan tinggi di masyarakat dan seringkali memiliki kekayaan di atas keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan. Jika subsidi dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu disebut derma atau sedekah, mungkin perlu diciptakan satu kosakata baru untuk mengakomodasi fenomena orang miskin mensubsidi koruptor yang notabene orang kaya.

Permasalahan serupa terjadi pula di ranah hukum perdata. Kasus Temasek adalah bukti yang menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia akibat penetapan sangsi yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas pelaku pelanggar ketentuan. Lewat investasinya di PT Indosat, Temasek dinyatakan bersalah melanggar 10 tuntutan berdasarkan undang-undang persaingan usaha.

Sesuai dengan UU nomor 5/1999, untuk setiap kasus yang terbukti bersalah, Temasek didenda Rp 25 miliar sehingga total denda adalah Rp 250 miliar. Meski angka ini terlihat besar. Namun, jika dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh Temasek dari investasi di Indosat maka angka tersebut tidaklah berarti. Perhitungan dari pihak KPPU menunjukkan bahwa besarnya consumer surplus yang hilang akibat praktik dagang Temasek adalah sebesar Rp 14 triliun. Jika kita menggunakan asumsi konservatif bahwa 50% dari consumer surplus yang hilang tersebut bisa dinyatakan sebagai profit perusahaan, itu berarti keuntungan Temasek adalah Rp 7 triliun.

Dibandingkan dengan besarnya denda, maka keuntungan Temasek tersebut adalah 28 kali besarnya total denda yang harus dibayar Temasek. Implikasinya, UU no 5/1999 memberikan hak kepada Temasek untuk melanggar UU persaingan usaha sebanya 27 kali lagi!!! Sejauh ini, upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia masih belum terfokus pada upaya mencegah tindak kejahatan. Tawuran pelajar adalah fenomena yang sejak tahun 1980-an sering kita dengar terjadi di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.

Meski demikian, upaya sistematis untuk meredam tawuran pelajar belumlah optimum. Hal yang sama juga terjadi dengan penanggulangan bullying di sekolah-sekolah. Studi yang dilakukan oleh Bowles dan Pradiptyo (2004) menunjukkan bahwa anak pelaku bullying umumnya pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya (entah itu di rumah maupun di sekolah serta lingkungan hidupnya).

Problem menjadi serius, ketika ternyata baik pelaku maupun korban bullying memiliki kecenderungan tinggi me-lakukan tindak kejahatan di masa datang. Penutup Saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita untuk mengembangkan Ekonomika Kriminalitas di Indonesia.

Di saat negara kita banyak menghadapi permasalahan korupsi, penyelundupan narkoba, praktik pencucian uang dan juga terorisme, adalah saat yang tepat bagi para ahli dibidang hukum, ekonomi, ilmu sosial dan budaya untuk bertukar pikiran menanggulangi masalah tersebut bersama. Adalah bukan waktunya lagi untuk menjunjung egosentris cabang keilmuan karena hal inilah yang menyebabkan para ahli terkotak-kotak dan tidak mampu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi bersama.

Daftar Pustaka Andreozzi, L. (2004) Rewarding Policemen Increases Crime. Another Surprising Result from the Inspection Game, Public Choice, 121: 69-82. Beccaria C, (1774) An Essay on Crimes and Punishment. Translated by H Paolucci: Indianapolis: Prentice Hall 1963. Becker, G.S. (1968) Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 70: 1-13. Bentham J, (1789) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London, Pickering.

Bianco WT, PC Ordeshook and G Tsebelis (1990). Crime and Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Are One- Shot, Two-Person Games Enough? American Political Science Review, 84: 569-586. Bowles, R., F. Gordon, R. Pradiptyo, C. McDougall, A.

Perry, and R. Swaray. (2004) Costs and Benefits of Sentencing Options, Report to the Home Office, mimeo, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York. Bowles R A and Pradiptyo R (2005) Young Adults in the Criminal Justice System: Cost and Benefit Considerations, Barrow Cadbury Trust. Bowles, R. and R. Pradiptyo (2004) An Economic Approach to Offending, Sentencing and Criminal Justice Interventions, Report to Esmee Fairbairn Foundation, Esmee Fairbairn Foundation, London.

Hirshleifer J and E Rasmusen (1992). Are Equilibrium Strategies Unaffected by Incentives? Journal of Theoretical Politics, 4:353-367. Pradiptyo R (2007) Does Punishment Matter? A Refinement of the Inspection Game, Review of Law and Economics, Vol. 3 : Iss. 2, Article 2. Tsebelis G (1993). Penalty and Crime: Further Theoretical Considerations and Empirical Evidence.

Journal of Theoretical Politics, 5:349-374. Tsebelis G (1992). Are Sanctions Effective? A Game-Theoretic Analysis. Journal of Conflic Resolution, 34: 3-28. Tsebelis G (1991).

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

The Effects of Fines on Regulated Industries: Game Theory vs. Decision Theory. Journal of Theoretical Politics, 3: 81-101. Tsebelis G (1990). Penalty Has No Impact on Crime? A Game Theoretical Analysis. Rationality and Society, 2: 255-286. Tsebelis G (1989). The Abuse of Probability in Political Analysis: The Robinson Crusoe Fallacy. The American Political Science Review, 83:77-91. Weissing F and E Ostrom (1991). Crime and Punishment: Further Reflections on the Counter Intuitive Results of Mixed Equilibria Games.

Journal of Theoretical Politics, 3: 343-350. Youth Justice Board (2005). Monitoring and Evaluating the Safer School Partnership Programme. Youth Justice Board for England and Wales, http://www.youth-justiceboard.gov.uk/Publications/Scripts/prodView.asp?idProduct=269&eP=YJB, London: Youth Keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan Board.

--- Artikel Dosen: Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi Dimuat pada majalan EBNEWS Edisi 9 Tahun 2011Suasana seleksi wawancara calon pimpinan KPK.

Foto: RES. Enam calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mengenai adanya persepsi penindakan di KPK lebih menonjol ketimbang pencegahan. Hal itu disampaikan keenam calon saat menjalani wawancara terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK di Gedung Kemenkumham, Kamis (9/10).

I Wayan Sudirta misalnya. Advokat sekaligus mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan Indonesia harus bersih dari korupsi dalam waktu 30 tahun. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, KPK harus memperkuat kerja sama kelembagaan, supervisi, dan meningkatkan pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama ini, Wayan merasa KPK lebih dominan di bidang penindakan dibanding pencegahan.

Wayan mencatat dalam rentang waktu 10 tahun, ada sekitar 3000 anggota DPRD/DPR, 19 Gubernur, 330 Bupati, dan 1800 PNS yang terjerat kasus korupsi. “Namun, kalau pencegahan tidak ditingkatkan, akan ada 3000 Bupati lagi yang korupsi,” katanya.

Ia mencontohkan negara Singapura yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih tinggi dari Indonesia. Hal itu dikarenakan Singapura mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran lebih banyak untuk pencegahan ketimbang penindakan. Semakin berhasil pencegahan, maka penindakan akan semakin kecil.

keberadaan hukum lebih pada aspek penindakan atau pencegahan

“Jadi, seharusnya anggaran dan SDM KPK secara bertahap presentasenya dialihkan ke pencegahan, sehingga anggaran dan SDM pencegahan lebih banyak dari pada penindakan. Tapi, bukan berarti penindakan tidak ditingkatkan. Ibaratnya, kalau penindakan ditingkatkan 10 persen, pencegahannya 1000 persen,” ujarnya. Senada, Roby Arya Brata juga ingin KPK lebih fokus pada pencegahan. Pegawai Sekretariat Kabinet (Setkab) ini berpendapat, keberhasilan KPK bukan diukur dari banyaknya menangkap menteri atau penyelenggara negara.

KPK berhasil jika ke depan tidak ada lagi penangkapan karena para penyelenggara negara sudah berintegritas tinggi. “Menangkap menteri, tapi sistemnya tidak diperbaiki ya percuma. Kelemahan KPK sekarang ada di pencegahan. Semua pimpinan KPK orang hukum. Orang hukum di penindakan terus. Belum ada yang fokus di pencegahan. Padahal, kalau mau dilihat, justru pakar anti korupsi dunia itu bukan orang hukum,” tuturnya.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN PIDANA TERORISME




2022 www.videocon.com