Ppkm darurat jawa bali

Telkom University has a commitment in providing quality education. Ppkm darurat jawa bali was proved by the achievement of A Accreditation or Excellence from the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT) and International Accreditation for several study programs. Moreover, the Ministry of Education and Culture (Kemenristekdikti) has named Telkom University as the Best Private University in Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) di wilayah Jawa-Bali sampai 4 April 2022. Total ada 39 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang kini berada di wilayah PPKM level 3.

"Jumlah daerah pada Level 3 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 66 daerah menjadi 39 daerah," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal dikutip dari siaran persnya, Selasa (22/3/2022).

Di sisi lain, dia menyebut daerah berstatus PPKM level 4 yang sebelumnya berjumlah 7 kabupaten/kota, saat ini sudah dihapus. Sementara itu, jumlah daerah yang ada di kategori PPKM level 2 dan 1 alami kenaikan. "Untuk daerah pada Level 2 mengalami kenaikan dari 55 daerah menjadi 83 daerah," ujarnya. "Begitu juga dengan daerah yang berada pada PPKM Level 1, di mana saat ini sudah terdapat 6 daerah dari yang sebelumnya belum ada sama sekali," sambung Safrizal.

Berikut daftar daerah yang berstatus PPKM level 3, sebagaimana dikutip dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 tahun 2022: 1. Banten: Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang 2. Jawa Barat: Cirebon, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang 3.

Jawa Tengah: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Batang 4. Daerah Istimewa Yogyakarta: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul 5.

Jawa Timur: Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Bangkalan
Berita Terpopuler • Daftar Tanggal Merah Desember 2022: Libur Natal • 10 Potret Liburan Ayu Ting Ting dan Keluarga ke Jogja, Ayah Rozak Hits • 10 Potret Baby Ameena dalam Berbagai Ekspresi, Gemasnya Kebangetan • Kamu Workaholic?

Waspadai 7 Tanda Kamu Terlalu Keras ke Diri Sendiri • Hamas Mulai Bangkit, Menkeu Israel: Ini Semua Kesalahan Netanyahu • 10 Fakta Elon Musk, Orang Terkaya di Dunia yang Baru Membeli Twitter • Menko Muhadjir: Biaya Pasien Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan • 9 Potret Atta Halilintar di Singapura, Berlibur sambil Momong Anak! • 10 Momen Nagita Slavina Masak Makan Malam buat Teman-teman Artisnya • Hari Keberuntungan Tiap Zodiak di Bulan Mei 2022, Mohon Dicatat ya!

Artikel ini mendokumentasikan suatu kebijakan pihak berwenang terkait pandemi COVID-19 terkini. Informasi mengenai hal itu dapat berubah dengan cepat jika informasi lebih lanjut tersedia; laporan berita dan sumber-sumber primer lainnya mungkin tidak bisa diandalkan. Pembaruan terakhir untuk artikel ini mungkin tidak mencerminkan informasi terkini mengenai kebijakan pihak ppkm darurat jawa bali terkait pandemi COVID-19 ini untuk semua bidang.

Artikel ini menjelaskan PPKM secara umum dan peristiwanya. Untuk peristiwa sebelum PPKM, lihat pembatasan sosial berskala besar di Indonesia, Untuk pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia, lihat pandemi koronavirus di Indonesia. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bagian dari Pandemi COVID-19 di Indonesia Penyekatan di jalan raya menuju Jakarta semasa PPKM Tanggal 11 Januari 2021 - sekarang Lokasi Indonesia Sebab Pandemi Covid-19 di Indonesia Tujuan Penanggulangan pandemi Metode Pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massal Status Sedang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia ppkm darurat jawa bali awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Daftar isi • 1 Latar belakang • 2 Pelaksanaan • 2.1 Ringkasan • 2.2 PPKM jilid pertama • 2.3 PPKM jilid kedua • 2.4 PPKM berbasis mikro • 2.5 PPKM Darurat • 2.6 Tingkatan PPKM • 3 Tanggapan • 4 Lihat pula • 5 Referensi • 6 Bacaan lanjutan Latar belakang [ sunting - sunting sumber ] Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021.

PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat.

[1] Wakil Ketua KPCPEN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam. [2] Pelaksanaan [ sunting - sunting sumber ] Ringkasan [ sunting - sunting sumber ] Tabel berikut ini berisi ringkasan pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro yang terdiri atas beberapa tahap. Kebijakan Tahap Mulai Hingga Dasar Ppkm darurat jawa bali Ref PPKM I 11 Januari 2021 25 Januari 2021 Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 7 provinsi ( DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali) [3] II 26 Januari 2021 8 Februari 2021 Instruksi Mendagri No.

2 Tahun 2021 ppkm darurat jawa bali provinsi [4] PPKM mikro I 9 Februari 2021 22 Februari 2021 Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 7 provinsi [5] II 23 Februari 2021 8 Maret 2021 Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 7 provinsi [6] III 9 Maret 2021 22 Maret 2021 Instruksi Mendagri No.

5 Tahun 2021 10 provinsi (tambahan: Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) [7] IV 23 Maret 2021 5 April 2021 Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021 15 provinsi (tambahan: Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) [8] V 6 April 2021 19 April 2021 Instruksi Mendagri No.

7 Tahun 2021 20 provinsi (tambahan: Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, Papua) [9] VI 20 April 2021 3 Mei 2021 Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2021 25 provinsi (tambahan: Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung) [10] VII 4 Mei 2021 17 Mei 2021 Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021 30 provinsi (tambahan: Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat) [11] VIII 18 Mei 2021 31 Mei 2021 Instruksi Mendagri No.

11 Tahun 2021 30 provinsi [12] IX 1 Juni 2021 14 Juni 2021 Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021 Nasional (tambahan: Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat) [13] X 15 Juni 2021 28 Juni 2021 Instruksi Mendagri No. 13 Tahun 2021 Nasional [14] XI 22 Juni 2021 5 Juli 2021 Instruksi Mendagri No.

14 Tahun 2021 Nasional [15] XII 6 Juli 2021 20 Juli 2021 Ppkm darurat jawa bali Mendagri No. 17 dan No. 20 Tahun 2021 Nasional [16] — 21 Juli 2021 25 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 Nasional [17] PPKM darurat — 3 Juli 2021 20 Juli 2021 Instruksi Mendagri No.

15, No. 16, No. 18, dan No. 19 Tahun 2021 P. Jawa dan Bali [18] — 12 Juli 2021 20 Juli 2021 15 wilayah luar Jawa–Bali [19] PPKM level 1–4 — 21 Juli 2021 25 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 22 dan No. 23 Tahun 2021 Sejumlah provinsi [20] — 26 Juli 2021 2 Agustus 2021 Sejumlah provinsi [21] PPKM jilid pertama [ sunting - sunting sumber ] PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yakni Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Sejumlah kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi diprioritaskan untuk melaksanakan PPKM. [3] Terdapat empat unsur yang digunakan sebagai parameter bagi provinsi, kabupaten, atau kota dalam penerapan PPKM, yaitu memiliki (1) tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, (2) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, (3) tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan (4) tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk intensive care unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%.

Pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yaitu • membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; • melaksanakan kegaitan belajar mengajar secara daring; • sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; • melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: • kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan • pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai pukul 19.00 WIB; • mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; • mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; PPKM jilid kedua [ sunting - sunting sumber ] Pemerintah memperpanjang PPKM melalui Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021.

PPKM jilid kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Pada tahap kedua ini, jam operasional pusat perbelanjaan/mall diubah menjadi hingga pukul 20.00 WIB. Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan terhadap 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan PPKM, sebanyak 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi, 41 kabupaten/kota berada di zona risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota sisanya berada di zona risiko rendah.

[4] PPKM berbasis mikro [ sunting - sunting sumber ] Bagian ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. Setelah dilaksanakan selama dua jilid dan hasilnya tidak efektif, PPKM diubah menjadi PPKM berbasis mikro sejak tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Sama seperti sebelumnya, PPKM mikro diberlakukan di sejumlah wilayah di tujuh provinsi.

Namun, berbeda dengan PPKM, pada PPKM mikro ada pengaturan tentang pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, [22] jam operasional pusat perbelanjaan/mall diatur dengan lebih longgar yaitu hingga pukul 21.00 WIB, serta pembatasan perkantoran yang lebih longgar yaitu 50% kerja dari kantor dan 50% kerja dari rumah.

[23] Pada PPKM mikro, pembatasan dilakukan hingga pada tingkat rukun ppkm darurat jawa bali (RT)/ rukun warga (RW). Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, terdapat empat zona pengendalian wilayah persebaran Covid-19 di masing-masing RT. • Zona hijau — tidak terdapat kasus penularan Covid-19 dalam satu wilayah RT.

Skenario pengendalian: surveilans aktif, pengetesan seluruh suspek, dan pemantauan kasus secara rutin dan berkala. • Zona kedua — terdapat 1 hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.

Skenario pengendalian: menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. • Zona oranye (jingga) — terdapat 6 hingga 10 rumah yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.

Skenario pengendalian: • menemukan kasus supek dan pelacakan ppkm darurat jawa bali erat, serta isolasi mandiri pada pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, • menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, selain untuk sektor esensial yang masih diperbolehkan ppkm darurat jawa bali beroperasi.

• Zona merah — terdapat lebih dari sepuluh rumah yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian: • menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, • melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat, • menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, • melarang kerumunan lebih dari tiga orang, • membatasi keluar masuk wilayah RT maksimum hingga ppkm darurat jawa bali 20.00 WIB, dan • meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Setelah dilaksanakan selama dua pekan, pemerintah memperpanjang PPKM mikro berkali-kali. Pada 7 Juni 2021, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito melakukan evaluasi PPKM Mikro, belajar dari lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah. [24] PPKM Darurat [ sunting - sunting sumber ] Suasana objek wisata Pantai Padang di Padang, Sumatra Barat yang ditutup saat PPKM. PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 25 Juli 2021, yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10 ribu kasus per hari.

Program ini diberlakukan pada 136 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan membedakan tingkat penanganan berdasarkan nilai asesmen melalui menggunakan pendekatan antara indikator tingkat penularan dan kapasitas respons, termasuk pula tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

[25] [26] Pengetatan aktivitas yang dilakukan meliputi: [27] [28] • 100% kerja dari rumah untuk sektor ppkm darurat jawa bali • Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring; • Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf kerja dari kantor (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum WFO dengan protokol kesehatan.

(Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor; cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman ppkm darurat jawa bali penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari; untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; • Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup; • Restoran dan rumah makan tidak menerima makan di tempat; • Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; • Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak menyelenggarakan ibadah secara berjemaah/bersama-sama (kongregasi) ditempat, [29] ibadah dilakukan di rumah/tempat tinggal masing-masing; • Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara; • Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara; • Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan daring) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; • Resepsi pernikahan tidak boleh dilaksanakan; [30] • Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimum vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya; • Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3; • Penguatan 3T ( testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan.

Pengujian perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, dan perlu terus ditingkatkan sampai tingkat positivitas kurang dari 5%, serta perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat; penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi dan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.

Setelah diidentifikasi, kontak erat harus segera diperiksa dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi.

Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina. Perawatan perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan. • Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021 Mulai 3 Juli 2021, 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali memberlakukan PPKM Darurat yang terdiri atas 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 (zona merah), serta 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 (zona oranye).

[31] Sementara itu, sejak tanggal 12 Juli terdapat tambahan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang turut menerapkan PPKM Darurat hingga batas waktu yang sama dengan pemberlakuan di Jawa-Bali. [32] Provinsi Nilai Ppkm darurat jawa bali Level 4 Nilai Ppkm darurat jawa bali Level 3 Banten • Kota Serang • Kota Tangerang • Kota Tangerang Selatan • Lebak • Serang • Tangerang • Kota Cilegon DKI Jakarta • Kepulauan Seribu • Kota Jakarta Barat • Kota Jakarta Pusat • Kota Jakarta Selatan • Kota Jakarta Timur • Kota Jakarta Utara N/A Jawa Barat • Bekasi • Karawang • Purwakarta • Kota Bandung • Kota Banjar • Kota Bekasi • Kota Bogor • Kota Cimahi • Kota Cirebon • Kota Depok • Kota Sukabumi • Kota Tasikmalaya • Bandung • Bandung Barat • Bogor • Ciamis • Cianjur • Cirebon • Garut • Indramayu • Kuningan • Majalengka • Pangandaran • Subang • Sukabumi • Sumedang Jawa Tengah • Banyumas • Grobogan • Kebumen • Klaten • Kudus • Pati • Rembang • Sukoharjo • Kota Magelang • Kota Salatiga • Kota Semarang • Kota Surakarta • Kota Tegal • Banjarnegara • Batang • Blora • Boyolali • Brebes • Cilacap • Demak • Jepara • Karanganyar • Kendal • Magelang • Pekalongan • Pemalang • Purbalingga • Purwrejo • Semarang • Sragen • Tegal • Temanggung • Wonogiri • Wonosobo • Kota Pekalongan DI Yogyakarta • Bantul • Sleman • Kota Yogyakarta • Gunungkidul • Kulonprogo Jawa Timur • Lamongan • Madiun • Sidoarjo • Tulungagung • Kota Batu • Kota Blitar • Kota Kediri • Kota Madiun • Kota Malang • Kota Mojokerto • Kota Surabaya • Bangkalan • Banyuwangi • Blitar • Bojonegoro • Bondowoso • Gresik • Jember • Jombang • Kediri • Lumajang • Magetan • Malang • Mojokerto • Nganjuk • Ngawi • Pacitan • Pamekasan • Pasuruan • Ponorogo • Sampang • Situbondo • Trenggalek • Tuban • Kota Pasuruan • Kota Probolinggo Bali N/A • Badung • Bangli • Buleleng • Gianyar • Klungkung • Jembrana • Kota Denpasar Sumatra Utara • Kota Medan N/A Sumatra Barat • Kota Bukittinggi • Kota Padang • Kota Padang Panjang N/A Kepulauan Riau • Kota Batam • Kota Tanjungpinang N/A Lampung • Kota Bandar Lampung N/A Kalimantan Barat • Kota Pontianak • Kota Singkawang N/A Kalimantan Timur • Berau • Kota Balikpapan • Kota Bontang N/A Nusa Tenggara Barat • Kota Mataram N/A Papua Barat • Manokwari • Kota Sorong N/A Tingkatan PPKM [ sunting - sunting sumber ] Sebuah pos penyekatan PPKM Level 4 di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Pada 21 Juli 2021, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia mengumumkan istilah baru mengenai mekanisme PPKM dengan skala mulai dari tingkat pertama hingga keempat. Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah dapat memberlakukan PPKM berdasarkan laju penularan serta jumlah kasus aktif Covid-19 di suatu wilayah. Semua kasus dihitung per 100.000 penduduk per minggu. ppkm darurat jawa bali [34] Tingkatan Kasus terkonfirmasi Rawat inap Korban meninggal Tingkatan risiko I Kurang dari 20 orang Kurang dari 5 orang Kurang dari 1 orang Rendah II 20–50 orang 5–10 orang Kurang dari 2 orang Menengah III 50–100 orang 10–30 orang 2–5 orang Tinggi IV Lebih dari 150 orang Lebih dari 30 orang Lebih dari 5 orang Sangat tinggi Tanggapan [ sunting - sunting sumber ] Pada Februari 2021, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai pemberlakukan PPKM masih kurang efektif.

Ia berpendapat bahwa tingkat efektivitas PPKM saat itu masih kurang dari 30 persen. Hal ini merupakan akibat dari lemahnya pengawasan dan penerapan 3T ( test, tracing, dan treatment) di wilayah zona oranye dan merah. [35] Yordan Khaedir, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dalam tulisannya di Media Indonesia menyarankan penerapan aplikasi pelacak Covid-19 seperti Google Data untuk mengawasi mobilisasi masyarakat di wilayah tertentu.

Hal ini dianggapnya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efetivitas pembatasan sosial. [36] Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga menjadi masalah dalam menangani pandemi.

Dalam artikel yang sama, Tri Yuni Miko Wahyono menganggap perubahan dari PSBB, kenormalan baru, hingga PPKM merupakan salah satu tanda tidak konsistennya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

[35] Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, menilai pemberlakuan PPKM mikro "membingungkan dan kontraproduktif". Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang kembali menerapkan pembatasan skala RT dan RW meskipun hal itu sudah terbukti tidak efektif.

[37] Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyarankan pihak kepolisian untuk bersikap adil dan konsisten dalam menegakkan aturan. Ia juga mengomentari cara penegakan aturan PPKM di sebuah warung makan di Kudus, Jawa Tengah. [38] Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith, dan Laura Navika Yamani, epidemiolog dari Universitas Airlangga, mengapresiasi penerapan PPKM mikro yang dilakukan oleh pemerintah.

Keduanya menilai pembatasan ini sebagai salah satu upaya yang lebih baik daripada tidak ada kebijakan sama sekali. Ppkm darurat jawa bali demikian, keduanya menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan jalannya isolasi pada kasus Covid-19. [39] Pada Juni 2021, Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, menekankan kewajiban pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari "penyakit dan atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan".

[40] [41] Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, menilai penerapan pembatasan seperti PSBB dan PPKM merupakan salah satu opsi pemerintah untuk menghindari kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok seperti yang diatur dalam UU Kekarantinaan.

Pada kesempatan yang berbeda, Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik, juga mempertanyakan penamaan PPKM penebalan dan PPKM darurat, meskipun undang-undang menyebutnya karantina.

[42] Beberapa pedagang dan pengusaha menganggap PPKM Darurat yang diberlakukan mulai 3 Juli 2021 cukup memberatkan mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, khawatir PPKM Darurat akan mengganggu arus kas beberapa perusahaan dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Wakil Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia, Emil Arifin, mengungkapkan bahwa larangan makan di tempat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya biaya operasional restoran.

Hal ini karena layanan take away rata-rata hanya berkontribusi terhadap 10 hingga 20 persen pendapatan. [43] [44] Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarijowan, melaporkan penurunan omzet pedagang pasar sebesar 55 hingga 60%. Ia juga menyatakan bahwa pengurangan jam operasional dan penutupan pasar tradisional menyebabkan naiknya beberapa komoditas pokok.

[45] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Karantina di Indonesia • Pembatasan sosial berskala besar • Pembatasan sosial berskala besar di Indonesia Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "PSBB Diganti PPKM, Prioritas di Ibu Kota Tujuh Provinsi". Jawa Pos. 8 Ppkm darurat jawa bali 2021. Diakses tanggal 20 Februari 2021. • ^ Arbar, Thea Fathanah (4 Februari 2021). "Sudah ada PPKM, Luhut: Kita tidak akan ppkm darurat jawa bali PSBB Lagi!". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 20 Februari 2021.

• ^ a b "Daftar 7 Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota yang Berlakukan PPKM". CNN Indonesia. 11 Januari 2021. Diakses tanggal 20 Februari 2021. • ^ a b Arnani, Mela (26 Januari 2021). "PPKM Jilid 2 Dimulai Hari Ini, Simak Begini Aturan Pembatasannya Halaman all".

Kompas. Diakses tanggal 20 Februari 2021. • ^ "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Tingkat Desa & Kelurahan". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-02-08. Diakses tanggal 2021-05-05.

• ^ "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai Perpanjangan PPKM Mikro dan Pengoptimalan Posko COVID-19 Tingkat Desa & Kelurahan". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-02-21. Diakses tanggal 2021-05-05. • ^ Mediatama, Grahanusa (2021-03-07). "PPKM mikro diperpanjang hingga 22 Maret, ini kata pengusaha". kontan.co.id. Diakses tanggal 2021-05-05.

• ^ "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 15 Provinsi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-03-20. Diakses tanggal 2021-05-05. • ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 20 Provinsi".

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-04-06. Diakses tanggal 2021-05-05. • ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 25 Provinsi".

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-04-21. Diakses tanggal 2021-05-05. • ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 30 Provinsi".

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-05-04. Ppkm darurat jawa bali tanggal 2021-05-05. • ^ "Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 31 Mei dan Lakukan Pengetatan 3T". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-05-10. Diakses tanggal 2021-06-29.

• ^ "Pemerintah Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi Mulai 1 Juni". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-05-24. Diakses tanggal 2021-06-29. • ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap X". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-06-15. Diakses tanggal 2021-06-29.

• ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Terkait Pengetatan PPKM Mikro". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-06-23 .

Diakses tanggal 2021-07-01. • ^ "Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten/Kota". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-07-06. Diakses tanggal 2021-07-25. • ^ "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 - Regulasi". covid19.go.id.

Diakses tanggal 2021-07-25. • ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi tentang PPKM Darurat Jawa-Bali". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-07-02. Diakses tanggal 2021-07-25.

• ^ "Berlaku Mulai 12 Juli, PPKM Darurat Diberlakukan di 15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-07-09. Diakses tanggal 2021-07-25. • ^ "Mendagri Terbitkan Aturan Mengenai Perpanjangan PPKM Mikro".

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-07-21. Diakses tanggal 2021-07-25. • ^ "Resmi PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 2 Agustus 2021, Ini Aturan dan Wilayahnya Halaman all". Kompas.

2021-07-25. Diakses tanggal 2021-07-25. • ^ Times. "Jokowi Sidak PPKM Mikro, Lurah Jamin Makan Isoman". Times.id. Diakses tanggal 2021-06-25. • ^ "PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM?".

Kompas. 9 Februari 2021. Diakses tanggal 22 Februari 2021. • ^ "Fungsi PPKM Mikro di Kudus Lemah, Ketua Satgas Covid-19 Evaluasi". Times ID. Diakses tanggal 2021-06-08. • ^ Indonesia, C. N. N. "Daftar Lengkap Kabupaten/Kota PPKM Darurat Versi Luhut". nasional. Diakses tanggal 2021-07-02. • ^ BeritaSatu.com. "Masuk Kriteria Level 3 dan 4, Ini Daerah yang Menerapkan PPKM Darurat". beritasatu.com. Diakses tanggal 2021-07-02. • ^ "Mal Ditutup Selama PPKM Darurat Jawa-Bali 3–20 Juli, Ini Aturan Lengkapnya".

Berita Satu. 1 Juli 2021. Diakses tanggal 1 Juli 2021. • ^ Media, Kompas Cyber (2021-07-01). "Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, Berlaku 3-20 Juli 2021 Halaman all".

KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-07-02. • ^ https://nasional.tempo.co/read/1482061/revisi-ppkm-darurat-tempat-ibadah-tak-ditutup-dan-resepsi-dilarang • ^ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210710141206-20-665843/aturan-direvisi-resepsi-pernikahan-dilarang-di-ppkm-darurat • ^ LIVE: Keterangan Pers Menko Kemaritiman dan Investasi terkait PPKM Darurat, Jakarta, 1 Juli 2021diakses tanggal 2021-07-02 • ^ "Berlaku Mulai 12 Juli, PPKM Darurat Diberlakukan di 15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali".

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. ppkm darurat jawa bali. Diakses tanggal 2021-07-18. • ^ "PPKM Darurat akan Diganti Jadi PPKM Level 1-4". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2021-07-21. • ^ "Oh Ternyata, Ini Beda PPKM Level 1 Sampai Level 4 - Halaman 2". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2021-07-21. • ^ a b Priyanka, Adinda (2021-02-01). "Epidemiolog Sebut Efektivitas PPKM Hanya 30 Persen". Republika Online. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ Khaedir, Yordan (2021-02-09). "Menguji Efektivitas PPKM Skala Mikro".

mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ "Pemerintah Tidak Konsisten, PPKM Mikro Cuma Bikin Rakyat Bingung". www.jpnn.com. 2021-02-10. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ Maharani, Tsarina (2021-07-06). "Polisi Diminta Bijaksana dan Konsisten Saat Tegakan Aturan PPKM Darurat". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-07-14.

• ^ Alika, Rizky (2021-05-28). "Menakar Efektivitas PPKM Mikro di Seluruh Indonesia Menekan Covid-19 - Nasional Katadata.co.id". katadata.co.id. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ Simanjuntak, Rico Afrido (2021-06-19). "Soal Lockdown, Legislator PKS Ingatkan UU Kekarantinaan Kesehatan". SINDOnews.com. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan" (PDF). • ^ Alam, Bachtiarudin (2021-07-01). "Pilih PPKM Dibanding Lockdown, Pemerintah Dinilai Mau Hindari Kewajiban Bansos".

merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ "Pengusaha soal Skenario PPKM Darurat 6 Minggu: Berat!". ekonomi. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ Sandi, Ferry. "PPKM Darurat! Pengusaha Resto Teriak, Omzet Drop Tersisa 10%". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2021-07-14. • ^ Waseso, Ratih (2021-07-12).

"Seminggu pelaksanaan PPKM Darurat, pedagang pasar keluhkan omzet menurun". kontan.co.id. Diakses tanggal 2021-07-14. Bacaan lanjutan [ sunting - sunting sumber ] • Agustino, Leo (24 Agustus 2020). "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia". Jurnal Borneo Administrator. 16 (2): 253–270. doi: 10.24258/jba.v16i2.685. ISSN 2407-6767. • Pemerintah Indonesia (6 Januari 2021), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PDF), Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [ pranala nonaktif permanen].

• Pemerintah Indonesia (22 Januari 2021), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PDF), Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [ pranala nonaktif permanen].

• Pemerintah Indonesia (5 Februari 2021), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (PDF), Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [ pranala nonaktif permanen].

• Pujaningsih, N.N.; Sucitawathi, I.G.A.A.D. (2020). "Penerapan Kebijakan Pembatasan Ppkm darurat jawa bali Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar".

Moderat. 6 (3): 458–470. doi: 10.25157/moderat.v6i3.3537. • Ristyawati, Aprista (1 Juni 2020). "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". Administrative Law and Governance Journal.

3 (2): 240–249. doi: 10.14710/alj.v3i2.240-249. ISSN 2621-2781. • Halaman ini terakhir diubah pada 5 Januari 2022, pukul 05.50. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Anggota geng Mara Salvatrucha dan Barrio 18 ditahan di penjara di Ciudad Barrios, El Salvador, pada 28 Maret 2022.

El Salvador mengumumkan keadaan darurat nasional setelah meningkatnya angka kekerasan geng yang terjadi akhir pekan lalu dengan 87 orang dilaporkan tewas sejak Jumat (25/3). ©EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE/AFP 1 Bukan Karena Menikah, Ini 6 Hal yang Buat Berat Badan Pria Melonjak Cepat 2 Oplas Dinilai Berhasil, 5 Potret Lucinta Luna di Malaysia Dipuji Bak Boneka Barbie 3 4 Cara Mudah untuk Mengawali Hari dengan Lebih Bugar dan Bertenaga 4 Dibegal 9 Orang di Jalan, 2 Prajurit TNI Lakukan Perlawanan 1 Pelaku Diamankan 5 Innalillahi Waina Ilaihi Rajiun, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama Berduka Selengkapnya
Untuk penjelasan PSBB secara umum, lihat pembatasan sosial berskala besar.

Untuk peristiwa setelah PSBB, lihat Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. Untuk pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia, lihat pandemi koronavirus di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah ppkm darurat jawa bali persetujuan Kementerian Kesehatan, dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Daftar isi • 1 Latar belakang • 2 Dasar hukum • 3 Wilayah dengan status PSBB • 3.1 Daerah Khusus Ibukota Jakarta • 3.2 Jawa Barat • 3.3 Banten • 3.4 Riau • 3.5 Sulawesi Selatan • 3.6 Jawa Tengah • 3.7 Sumatra Barat • 3.8 Kalimantan Selatan • 3.9 Kalimantan Utara • 3.10 Jawa Timur • 3.11 Gorontalo • 3.12 Kalimantan Tengah • 3.13 Sulawesi Tengah • 3.14 Sumatra Selatan • 4 Kronologi pengajuan • 5 Lihat juga • 6 Referensi Latar belakang [ sunting - sunting sumber ] Kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan 2 warga Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dinyatakan positif mengidap virus penyebab penyakit tersebut.

[1] Pada 15 Maret, Indonesia mengumumkan 117 kasus yang terkonfirmasi dan Presiden Joko Widodo menyerukan kepada penduduk Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pembatasan sosial, sementara beberapa pemimpin daerah di Jakarta, Banten dan Jawa Barat sudah menutup sekolah dan tempat-tempat umum.

[2] Keesokan harinya, Joko Widodo menyampaikan bahwa ia tidak akan melakukan karantina wilayah atau penguncian ( bahasa Inggris: lockdown). [3] Pada 27 Maret, Dedy Yon Supriyono, Wali kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa kota yang dipimpinnya akan menerapkan tindakan penguncian lokal, menutup beberapa titik akses ke dan dari kota, dan menjadi lokasi pertama yang melakukannya di Indonesia.

[4] Dasar hukum [ sunting - sunting sumber ] Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap COVID-19, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto).

Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga ditandatangani, yang menyatakan pandemi koronavirus sebagai bencana nasional.

Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk PSBB. [5] [6] [7] Wilayah dengan status PSBB [ sunting - sunting sumber ] Daerah Khusus Ibukota Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Provinsi pertama yang menerapkan kebijakan ini, dengan usulan disetujui pada 6 April 2020 dan diterapkan empat hari kemudian.

[8] [9] Pembatasan ini berlaku selama dua minggu hingga 23 April. [10] Selama penerapan kebijakan ini, seluruh Transportasi publik yakni KRL Commuter Line, MRT Jakarta, dan Transjakarta dibatasi jumlah penumpangnya hingga sekitar 50 persen, serta dibuka hanya pada pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. [11] Ojek daring dilarang mengangkut penumpang, sedangkan kegiatan sekolah, kampus, dan kantor dilakukan dari rumah.

[12] Jawa Barat [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Jawa Barat Pada 8 April, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan lima kota dan kabupaten yaitu Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi mengajukan kebijakan ini. [13] Pada 11 April, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan PSBB dari Jawa Barat dan diumumkan keesokan harinya akan diberlakukan sejak 15 hingga 28 April.

[14] [15] Kemudian menyusul wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang diajukan melakukan PSBB oleh Pemprov Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April 2020 serta disetujui oleh Menteri Kesehatan pada keesokan harinya.

[16] [17] Untuk pemberlakuan efektif akan dilakukan sesuai kesepakatan Gubernur Jawa Barat dengan bupati/walikota di wilayah Bandung Raya yaitu pada tanggal 22 April 2020. [18] Banten [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Ppkm darurat jawa bali koronavirus di Banten Pada 7 April, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta tiga kota dan kabupaten yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mengajukan kebijakan ini. [19] Pada 12 April, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan PSBB dari Banten dan diumumkan keesokan harinya akan diberlakukan sejak 18 April hingga 1 Mei.

[20] [21] Riau [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Riau Pada tanggal 13 April 2020, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan PSBB dari Kota Pekanbaru. [22] PSBB berlaku mulai tanggal 17 April 2020. [23] Kemudian menyusul Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai dengan persetujuan PSBB tertanggal 12 Mei 2020.

[24] Sulawesi Selatan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Sulawesi Selatan Kota Makassar ialah wilayah pertama di Sulawesi yang mendapat persetujuan PSBB dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April 2020.

Adapun sebelumnya pemerintah kota setempat mengajukan PSBB ke pemerintah pusat pada tanggal 14 April 2020. [25] PSBB berlaku mulai tanggal 24 April 2020. [26] Ppkm darurat jawa bali menyusul Kabupaten Gowa mendapat persetujuan PSBB dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 April 2020.

[27] Jawa Tengah [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Sumatra Barat Sumatra Barat merupakan provinsi pertama setelah DKI Jakarta yang menerapkan PSBB.

Menteri Kesehatan memberikan izin pelaksanaan PSBB pada tanggal 17 April 2020 setelah diusulkan oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. [30] PSBB diterapkan pada 22 April hingga 5 Mei 2020. [31] Kalimantan Selatan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Kalimantan Selatan Pengajuan PSBB di Kota Banjarmasin pada tanggal 17 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 19 April 2020.

Sehingga seluruh perbatasan kota akan diberi pos penjagaan. [32] [33] Adapun menyusul wilayah penyangga Kota Banjarmasin juga melakukan pengajuan PSBB yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru yang disetujui pada tanggal 11 April 2020. [34] Kalimantan Utara [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Kalimantan Utara Pengajuan PSBB di Kota Tarakan pada tanggal 18 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 19 April 2020, bersamaan dengan Kota Banjarmasin.

PSBB diajukan sebab terjadi peningkatan dan penyebaran kasus penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang signifikan. ppkm darurat jawa bali Jawa Timur [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Jawa Timur PSBB di Jawa Timur disetujui pada tanggal 21 April 2020 oleh Menteri Kesehatan untuk wilayah Kota Surabaya dan dua kabupaten yang berbatasan langsung yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

[36] Sebelumnya pimpinan ketiga daerah ini diminta oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menerapkan PSBB dalam sebuah diskusi resmi.

{INSERTKEYS} [37] Untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, PSBB akan dilaksanakan di 14 kecamatan, [38] sementara Kabupaten Gresik memberlakukan PSBB di 8 kecamatan. [39] Kemudian Menteri Kesehatan juga mengizinkan PSBB untuk wilayah Malang Raya ( Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) pada tanggal 11 Mei 2020 karena terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan.

[40] Gorontalo [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Kalimantan Tengah Pengajuan PSBB di Kota Palangkaraya telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 7 Mei 2020 dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Mei 2020. [43] Adapun sebelumnya pengajuan PSBB di daerah ini sempat ditolak. [44] Sulawesi Tengah [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Sulawesi Tengah Pengajuan PSBB di Kabupaten Buol telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 April 2020.

[45] Adapun pengajuan PSBB oleh Pemerintah Kabupaten Buol itu lantaran terjadi lonjakan jumlah kasus positif di daerah itu yang menyebabkan Buol menjadi wilayah dengan kasus positif Covid-19 terbanyak dibanding daerah lain di Sulawesi Tengah.

[46] Sumatra Selatan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pandemi koronavirus di Sumatra Selatan Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua wilayah berstatus PSBB yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih, dengan surat persetujuan Menteri Kesehatan secara terpisah yang bertanggal 12 Mei 2020.

Adapun kedua wilayah ini terdapat transmisi lokal atau penularan satu wilayah. [47] [48] [49] Kronologi pengajuan [ sunting - sunting sumber ] No. Wilayah Provinsi Status Tanggal penetapan Tanggal mulai Ref 1 Provinsi DKI Jakarta Disetujui 6 April 2020 10 April 2020 [8] 2 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur Ditolak 11 April 2020 - [44] 3 Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok Jawa Barat Disetujui 12 April 2020 15 April 2020 [14] 4 Kota Pekanbaru Riau Disetujui 12 April 2020 17 April 2020 [23] 5 Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang Banten Disetujui 12 April 2020 18 April 2020 [20] 6 Kota Sorong Papua Barat Ditolak 12 April 2020 - [44] 7 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Ditolak 15 April 2020 - [50] 8 Kota Makassar Sulawesi Selatan Disetujui 16 April 2020 24 April 2020 [51] 9 Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang Jawa Barat Disetujui 17 April 2020 22 April 2020 [18] 10 Kota Tegal Jawa Tengah Disetujui 17 April 2020 23 April 2020 [52] 11 Provinsi Sumatra Barat Disetujui 17 April 2020 22 April 2020 [31] 12 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Disetujui 19 April 2020 24 April 2020 [53] 13 Kota Tarakan Kalimantan Utara Disetujui 19 April 2020 26 April 2020 [33] [54] 14 Kota Gorontalo Gorontalo Ditolak 19 April 2020 - [55] 15 Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik Jawa Timur Disetujui 21 April 2020 28 April 2020 [36] [56] 16 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Disetujui 22 April 2020 29 April 2020 [27] 17 Provinsi Gorontalo Disetujui 28 April 2020 4 Mei 2020 [42] 18 Provinsi Jawa Barat Disetujui 1 Mei 2020 6 Mei 2020 [57] 19 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Disetujui 7 Mei 2020 11 Mei 2020 [43] 20 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Disetujui 9 Mei 2020 TBA [45] 21 Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu Jawa Timur Disetujui 11 Mei 2020 17 Mei 2020 [40] [58] 22 Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Disetujui 11 Mei 2020 16 Mei 2020 [59] 23 Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai Riau Disetujui 12 Mei 2020 15 Mei 2020 [60] 24 Kota Palembang Sumatera Selatan Disetujui 12 Mei 2020 27 Mei 2020 [48] [61] 25 Kota Prabumulih Sumatera Selatan Disetujui 12 Mei 2020 27 Mei 2020 [49] [61] 26 Banten Disetujui September 2020 7 September 2020 [62] 27 Jakarta Disetujui 9 September 2020 14 September 2020 [63] Lihat juga [ sunting - sunting sumber ] • Karantina di Indonesia • Pembatasan sosial berskala besar • Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "BREAKING: Jokowi announces Indonesia's first two confirmed COVID-19 cases".

The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 2 March 2020 . Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ "Jokowi calls for 'social distancing' to stem virus spread". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 15 March 2020 . Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ "Jokowi: Indonesia Tidak Perlu Lockdown". KOMPAS.tv.

16 March 2020 . Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ "Jadi Kota Pertama di Indonesia, Tegal Lockdown Selama 4 Bulan". Suara Jateng. 26 March 2020 . Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ "Kebijakan PSBB Harus Mendapat 'Restu' Pemerintah Pusat". hukumonline.com. 1 April 2020 . Diakses tanggal 15 April 2020. {/INSERTKEYS}

• ^ "Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah". KOMPAS.com. 1 April 2020. Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ "PP Nomor 21 Tahun 2020" (PDF). Government of Indonesia.

Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ a b Hakim, Rakhmat Nur (7 April 2020). Kuwado, Fabian Januarius, ed. "Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020". Kompas. Diakses tanggal 7 April 2020. • ^ Umasugi, Ryana Aryadita (8 April 2020). Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, ed. "PSBB di Jakarta Mulai Berlaku pada 10 April Pukul 00.00 WIB". Kompas. Diakses tanggal 8 April 2020.

• ^ Sari, Nursita (8 April 2020). Carina, Jessi, ed. "Ini Arahan Lengkap Anies Terkait PSBB Jakarta Mulai Jumat, 10 April?page=all". Kompas. Diakses tanggal 8 April 2020. • ^ "KRL, MRT, Ppkm darurat jawa bali, dan Transjakarta Kembali Ubah Jadwal Operasional, Catat Perubahannya". Pikiran Rakyat Depok. Diakses tanggal 10 April 2020. • ^ "PSBB Berlaku, GoRide & GrabBike Menghilang dari Aplikasi".

CNBC Indonesia. Diakses tanggal 10 April 2020. • ^ Ramdhani, Dendi (8 April 2020). Gabrillin, Abba, ed. "Ridwan Kamil Sebut 5 Daerah di Jabar Ajukan Status PSBB". Kompas. Diakses tanggal 8 April 2020.

• ^ a b Ihsanuddin (11 April 2020). Meiliana, Diamanty, ed. "Kemenkes Setujui PSBB Depok, Bogor, dan Bekasi". Kompas. Diakses tanggal 11 April 2020. • ^ Ramdhani, Dendi (12 April 2020).

Belarminus, Robertus, ed. "Ridwan Kamil: PSBB di Bogor, Depok, Bekasi Dimulai 15 April Selama Dua Pekan". Kompas. Diakses tanggal 12 April 2020. • ^ Maulana, Yudha. "PSBB Bandung Raya Ppkm darurat jawa bali Diajukan Hari Ini".

detiknews. Diakses tanggal 17 April 2020. • ^ Riyandi, Rizma (17 April 2020). "Menkes Setujui PSBB Bandung Raya". AyoBandung.com. Diakses tanggal 17 April 2020. • ^ a b "PSBB di Bandung Raya Disetujui Dimulai 22 April". CNN Indonesia. 17 April 2020. Diakses tanggal 17 April 2020.

• ^ Nazmudin, Acep (7 April 2020). Ika, Aprillia, ed. "Gubernur Banten Ingin PSBB Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel Gabung dengan Jakarta". Kompas. Diakses tanggal 7 April 2020. • ^ a b Wiryono, Singgih (12 April 2020). Gatra, Sandro, ed. "Menkes Tetapkan Status PSBB Wilayah Tangerang Raya".

Kompas. Diakses tanggal 12 April 2020. • ^ Irfan, Achmad (13 April 2020). Salim, Agus, ed. "Kota Tangerang usul PSBB diterapkan mulai Sabtu (18/4)". Antara. Diakses tanggal 13 April 2020. • ^ Nugraheny, Dian Erika (13 April 2020). Meiliana, Diamanty, ed. "Kemenkes Setujui PSBB di Pekanbaru".

Kompas. Diakses tanggal 13 April 2020. • ^ a b "Setelah Bodebek, Pemberlakuan PSBB Pekanbaru Mulai 17 April 2020". Liputan 6. 14 April 2020. Diakses tanggal 14 April 2020. • ^ "Disetujui Menkes, 5 Wilayah di Riau Siap-siap Terapkan PSBB". Sehat Negeriku. 13 Mei 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ Nugraheny, Dian Erika (16 April 2020). Meiliana, Bayu Galih, ed. "Pemerintah Kabulkan Permohonan PSBB Kota Makassar". Kompas. Diakses tanggal 16 April 2020.

• ^ Antony, Noval Dhwinuari. "Diawali Sosialisasi-Uji Coba, PSBB Makassar Berlaku 24 April hingga 7 Mei". detiknews. Diakses tanggal 17 April 2020. • ^ a b "Menkes Setujui Gowa Terapkan PSBB". Fajar Online. 22 April 2020. Diakses tanggal 22 April 2020. • ^ Wismabrata, Michael Hangga (18 April 2020). "Menyoal PSBB Kota Tegal, Sempat Ditolak Kemenkes hingga Tanggapan Ganjar". KOMPAS.com. Diakses tanggal 18 April 2020. • ^ "Berlaku 23 April Mendatang, Begini Skenario PSBB di Kota Tegal".

KOMPAS. Diakses tanggal 18 April 2020. • ^ Ikhsanudin, Arief. "Menkes Setujui Usulan PSBB Sumbar". detiknews. Diakses tanggal 18 April 2020. • ^ a b "PSBB di Sumbar mulai diterapkan 22 April 2020 - ANTARA TV". Ppkm darurat jawa bali News.

Diakses tanggal 18 April 2020. • ^ Arfian, Andy (19 April 2020). "PSBB Disetujui, Perbatasan Kota Banjarmasin Dijaga Ketat dan Sanksi Bagi yang Melanggar". Kanal Kalimantan. Diakses tanggal 20 April 2020. • ^ a b "Banjarmasin dan Tarakan Disetujui Terapkan PSBB Corona". CNN Indonesia. 20 April 2020. Diakses tanggal 20 April 2020. • ^ "Menkes Setujui PSBB 3 Daerah di Kalsel".

Sehat Negeriku. 11 Mei 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ Mandala, Arya (20 April 2020). "PSBB Tarakan Disetujui Menkes Terawan". Industry.co.id (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 20 April 2020. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link) • ^ a b Medistiara, Yulida (21 April 2020).

"Menkes Setujui PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik". detiknews. Diakses tanggal 21 April 2020. • ^ Ppkm darurat jawa bali, Kukuh S. (19 April 2020). "Gubernur Jatim Minta Surabaya, Sidoarjo, Gresik Terapkan PSBB". Tempo. Diakses tanggal 21 April 2020. • ^ Liputan6.com (20 April 2020). "Ada 14 Kecamatan di Sidoarjo Bakal Terdampak Rencana Penerapan PSBB".

liputan6.com. Diakses tanggal 21 April 2020. ppkm darurat jawa bali ^ Setiono, Deni Ali (21 April 2020). "Ini 8 Kecamatan di Gresik Diberlakukan PSBB - beritajatim.com". beritajatim. Diakses tanggal 21 April 2020. • ^ a b "3 Daerah di Jatim Disetujui Menkes Terapkan PSBB". Sehat Negeriku. 11 Mei 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ "Terawan Setujui PSBB di Gorontalo". kumparan.

28 April 2020. Diakses tanggal 29 April 2020. • ^ a b Khalid, Ajis. "Gubernur Gorontalo: PSBB Berlaku 4 Mei, 3 Hari Awal Sosialisasi Dulu". detiknews. Diakses tanggal 2020-05-02. • ^ a b Kholid, Idham (9 May 2020). "PSBB Palangka Raya Berlaku Sejak 11 Mei Selama 14 Hari". detiknews. Diakses tanggal 10 May 2020. • ^ a b c "Menkes Tangguhkan PSBB yang Diajukan Sorong, Palangkaraya, dan Rote Ndao". KOMPAS.com. 13 April 2020.

Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ a b "Menkes Setujui Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah". liputan6.com. 10 May 2020. Diakses tanggal 10 May 2020. • ^ Egeham, Lisza (10 Mei 2020).

"Menkes Setuju di Kabupaten Buol Sulteng Diterapkan PSBB". merdeka.com. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ Tanjung, Chaidir Anwar (15 Mei 2020). "Menkes Setujui PSBB Palembang dan Prabumulih, Gubernur Sumsel Gelar Rapat Hari Ini". KOMPAS.com. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ a b "PSBB Kota Palembang Disetujui Menkes". Sehat Negeriku.

13 Mei 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ a b "Menkes: PSBB Kota Prabumulih Bisa Segera Diterapkan". Sehat Negeriku. 13 Mei 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ "Menkes Tolak Permohonan PSBB di Bolaang Mongondow".

Republika. 15 April 2020. Diakses tanggal 15 April 2020. • ^ Antony, Noval Dhwinuari. "Menkes Setujui PSBB di Makassar". detiknews. Diakses tanggal 16 April 2020. • ^ Purbaya, Angling Adhitya. "Pertama di Jateng, Menkes Setujui PSBB Kota Tegal".

detiknews. Diakses tanggal 18 April 2020. • ^ Haswar, Andi Muhammad (23 April 2020). "Diterapkan Mulai Besok, Ini Aturan Lengkap PSBB Kota Banjarmasin Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 23 April 2020. • ^ Paturusi, Samir (23 April 2020). "Uji Coba PSBB Mulai Hari Ini di Tarakan".

Tribun Kaltim. Diakses tanggal 24 April 2020. • ^ Hukmana, Siti Yona (20 April 2020). "PSBB Kota Gorontalo Ditolak, Ini Alasannya". Media Indonesia. Diakses tanggal 20 April 2020. • ^ "PSBB di Surabaya". 24 April 2020. Diakses tanggal 24 April 2020.

• ^ Media, Kompas Cyber. "Ridwan Kamil: PSBB Jawa Barat Disetujui Kemenkes, Berlaku Mulai 6 Mei". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-05-02. • ^ Persada, Syailendra (14 Mei 2020). "PSBB Malang Raya Mulai 17 Mei, Diklaim Lebih Ketat dari Surabaya". Tempo. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ Haswar, Andi Muhammad (14 Mei 2020).

"PSBB 3 Daerah Penyangga Banjarmasin Serentak Berlaku 16 Mei 2020". KOMPAS.com. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ Tanjung, Chaidir Anwar (15 Mei 2020). "PSBB 5 Daerah di Riau Mulai Berlaku hingga 28 Mei, Warga Diimbau Ikuti Aturan". detiknews. Diakses tanggal 16 Mei 2020. • ^ a b "PSBB Kota Palembang dan Prabumulih Diterapkan 27 Mei". CNN Indonesia. 13 Mei 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2020.

• ^ "Gubernur Banten keluarkan SK PSBB di seluruh wilayah Banten". Antara. 7 September 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 September 2020. Diakses tanggal 11 September 2020.

Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ "Anies tarik rem darurat, Jakarta PSBB total". Ppkm darurat jawa bali Indonesia. 9 September 2020.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 September 2020. Diakses tanggal 11 September 2020. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Halaman ini terakhir diubah pada 5 Agustus 2021, pukul 23.23. • Teks tersedia ppkm darurat jawa bali bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Ppkm darurat jawa bali seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •• Home • TRENDING • Kasus Hepatitis Misterius • Mudik Lebaran 2022 • Kontroversi Medina Zein • Video Mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka • Jedar Melahirkan Anak Kedua • Tudingan Caisar Nyabu Saat Live Tiktok • BERITA • UMUM • HIBURAN • Hiburan / Infotainment • Lirik lagu • Galeri Foto • Korea dan K-Pop • Artikel • HITSfluencer • Get Healthy WowKeren - Pemerintah hingga saat ini masih terus menerapkan kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Pada kali ini, pemerintah kembali memperpanjang PPKM berdasarkan level di wilayah Jawa-Bali. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pada perpanjangan PPKM saat Ramadhan ini mayoritas kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali sudah berada di level 1 dan 2.

Sebagian kecil masih berada di level 3, namun sudah tidak ada lagi yang menerapkan PPKM Level 4. Lebih lanjut, Luhut menerangkan bahwa situasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah terkendali. Ia lantas berkaca pada penurunan kasus positif yang kini sudah menurun hingga 97 persen dibanding dengan puncak kasus varian Omicron. Luhut memaparkan kasus aktif menurun hingga 83 persen, sehingga kini telah berada di bawah 100 ribu kasus secara nasional. Menurutnya, kasus aktif ini sendiri dalam jumlah pasien yang masih dirawat atau isolasi mandiri (isoman).

Sementara untuk jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, kata Luhut, sudah turun 85 persen, sehingga saat ini tingkat keterisian rumah sakit hanya 6 persen. Ia pun mengklaim bahwa kasus kematian menurun tajam hingga 88 persen dibanding dengan lonjakan kasus sebelumnya. Berdasarkan data-data itu lah, Luhut mengatakan pemerintah menarik simpulan bahwa kondisi COVID-19 varian Omicron di Indonesia saat ini pada posisi yang terkendali. Sementara mengenai penurunan jumlah kasus COVID-19 hingga 97 persen itu disebut terjadi dalam kurun waktu tiga bulan.

Mengingat pemerintah telah memberikan pelonggaran aturan, maka Luhut menyampaikan bahwa mobilitas masyarakat meningkat. Maka dari itu, ia meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meski kondisi COVID-19 di Indonesia semakin membaik.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan PPKM Jawa-Bali mulai 22 Maret hingga 4 April 2022. Pada periode ini, diketahui sebanyak 39 kabupaten/kota berada di level 3, kemudian 83 kabupaten/kota berada di level 2, dan 6 kabupaten/kota berada di level 1.

(wk/tiar)
Jakarta: Pemerintah mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Tidak ada lagi wilayah dengan status PPKM level 4. "93 persen wilayah di Jawa dan Bali sudah di level 1 dan 2. Tersisa sembilan kabupaten/kota yang masih di level 3," kata Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam telekonferensi di Jakarta, Senin, 4 April 2022. Luhut mengeklaim capaian itu tak lepas dari penanganan covid-19 yang kian moncer.

Kasus konfirmasi, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit covid-19, dan tingkat kematian di Jawa Bali menurun. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? • Happy • Inspire • Confuse • Sad Baca: Kasus Covid-19 Nasional Turun 97% dari Puncak Omicron "Penurunan kasus di Jawa Bali mulai dari 96 hingga 98 persen dibanding puncak Omicron," papar dia.

Luhut menyebut detail level PPKM wilayah di Jawa Bali akan segera diterbitkan. Hal itu bakal diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

"Inmemdagri akan keluar sore ini," ujar dia.
Google Translate Bahasa Jawa- Bingkaiberita.com melihat salah satu Terjemah yang banyak dicari adalah Terjemah dari bahasa Jawa ke bahasa indonesia Terjemah bahasa JawaIni sangat cocok bagi anda yang tidak menggunakan google translate tapi fungsi dan kegunaan dari translate ini bisa dibilang sama dengan google translate yaitu menterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Google translate memiliki ppkm darurat jawa bali bahasa untuk diterjemahkan mulai dari bahasa indonesia sampai dengan bahasa Inggrispun google mampu menterjemahkan. Bahasa merupakan salah satu alternatif ppkm darurat jawa bali untuk berkomunikasi, Karena tidak mungkin seseorang yang saling berkomunikasi tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan. Daerah satu dengan daerah yang lain mempunyai karakter bahasa Masing-masing begitupula dengan bahasa jawa antara bahasa yang digunakan untuk daerah jawa tengahpun memiliki ragam bahasa kalau biasa yang digunakan untuk daerah tegal terlalu kasar berbeda dengan daerah yogyakarta yang mempunyai bahasa yang relatif halus.

Orang yang lahir di bandung dengan menggunakan bahasa Sunda tidak akan mengerti dan nyambung dengan Orang yang lahir di daerah jawa.

Walaupun masih dalam satu Pulau yaitu kepulauan Jawa akan tetapi memiliki ragam Bahasa Yang berbeda beda dan untuk menyatukan itu semua diperlukan bahasa pemersatu bangsa yakni Bahasa Indonesia.

Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fakultas Komunikasi menyediakan Alat untuk pembelajaran bahasa Jawa ke bahasa Indonesia unttuk itu mari kita lihat bagaimana penggunaan transletrasi dari bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia dengan benar. Lihat Google translate bahasa Jawa dibawah ini: Terjemahan Bahasa Jawa Semoga dengan Transletrasi Dari Aplikasi diatas bisa membantu anda dalam belajar Bahasa Jawa dengan baik dan benar sehingga anda dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang jawa yang memakai bahasa jawa meskipun anda orang sunda yang memakai bahasa Sunda atau mungkin orang yang ingin bisa bahasa Jawa menggunakan google translate bahasa Jawa atau terjemahan bahasa Jawa Other articles you might like; • Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi • Ppkm darurat jawa bali Tanggal Dan Jadwalnya, Pendaftaran CPNS dibuka 2 Minggu lagi.

Related Posts • Biaya Transfer Antar Bank Turun Jadi 2.500 Bingkaiberita.com – Pemerintah menurunkan biaya transfer pengiriman uang antar bank yang berbeda dengan tarif 2.500 untuk. • Penyebab Sertifikat Vaksin Tak Muncul di Aplikasi Peduli, Apa Solusinya Bagaimana cara lapor sertifikat vaksin yang tak muncul di aplikasi pedulilindungi walaupun sudah selesai vaksin? Mungkin. • Pajak Kendaaran di Masa PPKM Darurat. Bayar Pajak Kendaraan Lewat Sistem Aplikasi Samsat Online Nasional Bingkaiberita.com – PPKM Darurat resmi diberlakukan hari ini di pulau jawa dan bali, selama masa PPKM darurat.

• Syarat Membuat NPWP Online Pribadi/PNS/CPNS/ Melamar Pekerjaan/CV/PT/Firma TA 2022-2023 Bingkaiberita.com – NPWP merupakan kependekan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagai warga negara yang taat aturan. • Arti Nama Bayi Anak Islami Keren Nan, Modern Ta 2022,2023,2024 Dan Artinya Bingkaiberita.com- Arti nama seorang anak yang keren modern dan islami adalah salah satu cara orang tua.