Pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

• Afrikaans • Alemannisch • አማርኛ • Aragonés • العربية • ܐܪܡܝܐ • مصرى • অসমীয়া • Asturianu • Авар • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • বাংলা • Brezhoneg • Bosanski • Буряад • Català • Нохчийн • Cebuano • Chamoru • کوردی • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • Estremeñu • فارسی • Français • Frysk • Gaeilge • Kriyòl gwiyannen • Gàidhlig • Galego • Gaelg • Hausa • Hawaiʻi • עברית • हिन्दी • Fiji Hindi • Hrvatski • Kreyòl ayisyen • Հայերեն • Interlingua • Interlingue • Ilokano • Ido • Íslenska • Italiano • 日本語 • Patois • Jawa • ქართული • Қазақша • Kalaallisut • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Къарачай-малкъар • Kurdî • Kernowek • Кыргызча • Latina • Lëtzebuergesch • Limburgs • Ladin • Lombard • Lingála • ລາວ • Lietuvių pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah Latviešu • Madhurâ • मैथिली • Basa Banyumasan • Malagasy • Māori • Minangkabau • Македонски • മലയാളം • Монгол • मराठी • Bahasa Melayu • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • Эрзянь • नेपाली • नेपाल भाषा • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Nouormand • Chi-Chewa • Occitan • Oromoo • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • Piemontèis • پنجابی • پښتو • Português • Română • Armãneashti • Русский • Русиньскый • Саха тыла • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Sicilianu • Scots • سنڌي • Davvisámegiella • Srpskohrvatski / српскохрватски • ၽႃႇသႃႇတႆး • සිංහල • Simple English • Slovenščina • ChiShona • Shqip • Српски / srpski • Sunda • Svenska • Kiswahili • Sakizaya • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Tok Pisin • Türkçe • Xitsonga • Татарча/tatarça • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Vèneto • Tiếng Việt • Winaray • 吴语 • მარგალური • ייִדיש • Yorùbá • Vahcuengh • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 Bagian dari seri Politik Bentuk dasar dari pemerintahan Struktur kekuatan • Konfederasi • Federasi • Hegemoni • Kerajaan • Negara kesatuan Sumber kekuatan Demokrasi • Langsung • Perwakilan • Semi • lainnya Kerajaan • Mutlak • Konstitusi Oligarki • Aristokrasi • Junta militer • Kleptokrasi • Plutokrasi • Stratokrasi • Timokrasi Otokrasi • Otoritarianisme • Despotisme • Diktatur (Kediktatoran) • Totalitarianisme Lainnya • Anarki • Anokrasi • Khilafah • Kritarsi • Meritokrasi • Oklokrasi • Partikrasi • Republik • Teokrasi • Tirani Portal Politik Templat:Legendtable Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.

Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya. Meskipun semua jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah pemerintah sering kali digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen dan organisasi-organisasi di bawahnya.

Sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan yang lazim ditemui meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Aspek utama dari filosofi setiap pemerintahan adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh — dua bentuk utamanya adalah pemilihan umum dan suksesi turun-temurun.

Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Ilmu politik • 2.1 Klasifikasi • 2.2 Ambiguitas sosial-politik • 2.3 Bentuk dialektis • 3 Bentuk • 3.1 Autokrasi • 3.2 Aristokrasi • 3.3 Demokrasi • 3.3.1 Republik • 3.3.2 Federal • 4 Sistem ekonomi • 5 Peta • 6 Rujukan • 6.1 Catatan kaki • 6.2 Daftar pustaka • 7 Bacaan lanjutan • 8 Lihat Pula Sejarah Awal mula dan perkembangan fenomena pemerintahan manusia tidak diketahui dengan pasti; namun, sejarah mencatat terbentuknya pemerintahan awal.

Sekitar 5.000 tahun yang lalu, beberapa negara-kota kecil muncul. [1] Pada milenium ketiga hingga kedua SM, beberapa negara-kota ini berkembang menjadi wilayah pemerintahan yang lebih besar: Sumeria, Mesir Kuno, Peradaban Lembah Sungai Indus, dan Peradaban Sungai Kuning.

[2] Pembangunan proyek pertanian dan pengendalian air merupakan katalisator bagi perkembangan pemerintah. [3] Kadang kala, seorang kepala suku dipilih dengan berbagai ritual atau uji kekuatan untuk mengatur sukunya, terkadang melibatkan sekelompok orang yang lebih tua sebagai dewan. Kemampuan manusia untuk secara tepat mempelajari dan mengomunikasikan informasi abstrak memungkinkan manusia bertindak lebih efektif dalam bertani, [4] yang kemudian terus meningkatkan kepadatan populasi.

[1] Sejarawan David Christian menjelaskan bagaimana hal ini menghasilkan negara-negara bagian dengan hukum dan pemerintahan. Mulai akhir abad ke-17, bentuk pemerintahan republik bertumbuh. Revolusi Agung di Inggris, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis berkontribusi pada pertumbuhan pemerintahan yang berbentuk perwakilan. Uni Soviet adalah negara besar pertama yang memiliki pemerintahan komunis.

[5] Sejak runtuhnya Tembok Berlin, semakin banyak negara yang menggunakan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan mereka. [6] Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, terjadi peningkatan yang signifikan dalam ukuran dan skala pemerintahan di tingkat nasional, [7] termasuk pengaturan korporasi dan pembangunan negara kesejahteraan.

[6] Ilmu politik Klasifikasi Dalam ilmu politik, pembuatan tipologi atau taksonomi entitas politik telah lama dijadikan tujuan karena tipologi sistem politik tidak jelas. [8] Hal ini sangat penting dalam politik komparatif (bidang dalam ilmu politik) dan hubungan internasional. Seperti semua kategori bentuk pemerintahan, batasan klasifikasi pemerintah bisa berubah-ubah atau tidak jelas. Di permukaan, semua pemerintahan memiliki bentuk resmi atau ideal.

Amerika Serikat merupakan republik konstitusional, sedangkan bekas Uni Soviet merupakan republik sosialis. Namun identifikasi diri tidak objektif dan seperti yang dikatakan pakar ilmu politik Kopstein dan Lichbach, mendefinisikan rezim bisa jadi hal yang rumit.

[9] Misalnya, filsuf Prancis Voltaire berargumen bahwa " Kekaisaran Romawi Suci bukanlah Kekaisaran, bukan Romawi, dan bukan pula Suci". [10] Identifikasi suatu bentuk pemerintahan juga sulit dilakukan karena banyak sistem politik berasal dari gerakan sosial-ekonomi yang kemudian dibawa ke dalam pemerintahan oleh partai-partai yang menamakan diri mereka sendiri dari gerakan-gerakan tersebut; semuanya dengan politik-ideologi yang saling bersaing.

Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk-bentuk pemerintahan tertentu, dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri. Komplikasi lain termasuk ketidaksepakatan umum atau " distorsi atau bias" yang disengaja terhadap definisi teknis dari ideologi politik dan bentuk pemerintahan terkait akibat sifat politik pada era modern.

Misalnya arti " konservatisme" di Amerika Serikat hanya memiliki sedikit kesamaan dengan pendefinisian kata tersebut di tempat lain. Seperti yang dikatakan Ribuffo, "Apa yang oleh orang Amerika sekarang disebut konservatisme, oleh sebagian besar dunia disebut liberalisme atau neoliberalisme"; seorang " konservatif" di Finlandia akan diberi label " sosialis" di Amerika Serikat. [11] Ambiguitas sosial-politik Ada beragam pendapat pada setiap individu mengenai jenis dan sifat pemerintah yang ada.

"Nuansa abu-abu" adalah hal yang lumrah pada pemerintahan di dunia dan pada klasifikasinya. Bahkan, negara demokrasi yang paling liberal membatasi aktivitas politik saingannya sampai batas tertentu; sementara itu, kediktatoran paling tirani harus mengatur basis dukungan yang luas sehingga menciptakan kesulitan untuk "memisah-misahkan" pemerintah ke dalam kategori yang sempit.

Contohnya termasuk klaim Amerika Serikat sebagai negara plutokrasi alih-alih demokrasi karena beberapa pemilih AS percaya bahwa pemilu dimanipulasi oleh kelompok politik superkaya.

[12] Bentuk dialektis Filsuf Yunani Klasik Plato membahas lima jenis rezim: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Kelima rezim ini semakin merosot dimulai dengan aristokrasi di posisi paling atas dan tirani di bawah. Bentuk Salah satu metode untuk mengelompokkan pemerintah adalah melalui cara orang memiliki kewenangan untuk memerintah. Kewenangan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah bisa berupa satu orang (otokrasi, seperti monarki), sekelompok orang terpilih (aristokrasi), atau orang-orang secara keseluruhan (demokrasi, seperti republik).

Autokrasi Autokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol kerakyatan yang diatur pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah mungkin terhadap ancaman implisit dari kudeta atau pemberontakan massa). [13] Aristokrasi Aristokrasi (dari bahasa Yunani ἀριστοκρατία aristokratía, dari ἄριστος aristos "unggul atau istimewa", dan κράτος kratos "kekuasaan") adalah suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan kelas penguasa yang sedikit dan memiliki privilese atau hak istimewa.

[14] Banyak monarki merupakan aristokrasi, meskipun dalam monarki konstitusional modern, raja hanya memiliki sedikit kekuasaan. Istilah aristokrasi juga bisa merujuk pada kelas non-tani, non-pelayan, dan non-kota dalam sistem feodal.

Demokrasi Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang warga negaranya menjalankan kekuasaan dengan memberikan suara. Dalam demokrasi langsung, warga negara secara keseluruhan membentuk badan pemerintahan dan memberikan suara langsung pada setiap masalah. Dalam demokrasi perwakilan, warga memilih perwakilan dari antara mereka sendiri.

Perwakilan-perwakilan ini bertemu untuk membentuk badan pemerintahan, seperti badan legislatif. Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka demokrasi perwakilan, tetapi konstitusi membatasi mayoritas dan melindungi minoritas, biasanya melalui penjaminan hak tertentu bagi semua individu, misalnya kebebasan berbicara atau kebebasan berserikat.

[15] [16] Republik Republik adalah suatu bentuk pemerintahan dengan negara dianggap sebagai "urusan publik" ( bahasa Latin: res publica), bukan urusan pribadi atau milik para penguasa, yang pemerintah negaranya dipilih atau ditunjuk secara langsung atau tidak langsung alih-alih diwariskan. Rakyat, atau sebagian besar dari mereka, memiliki kendali tertinggi atas pemerintah dan jabatan negara dipilih atau ditunjuk oleh orang-orang terpilih.

[17] [18] Definisi umum yang disederhanakan dari republik adalah pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja.

[19] [20] Montesquieu menyatakan bahwa baik demokrasi (semua orang memiliki bagian dalam pemerintahan) maupun aristokrasi atau oligarki (hanya beberapa orang yang memerintah) sebagai bentuk pemerintahan republik. [21] Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan republik di antaranya republik demokratis, republik parlementer, republik semipresidensial, republik presidensial, republik federal, dan republik Islam.

Federal Federalisme adalah konsep politik ketika sekelompok anggota diikat bersama oleh kovenan dengan kepala perwakilan sebagai pengatur. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang kedaulatannya secara konstitusional dibagi antara otoritas pemerintahan pusat dan unit politik konstituen, yang bisa disebut negara bagian, provinsi, atau lainnya.

Federalisme adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan institusi demokrasi yang kekuasaannya untuk memerintah dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah provinsi/negara bagian, sehingga menciptakan apa yang sering disebut federasi.

Para pendukungnya sering disebut federalis. Sistem ekonomi Secara historis, sebagian besar sistem politik bermula dari ideologi sosial ekonomi. Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk pemerintahan tertentu dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.

Istilah Definisi Kapitalisme Sistem sosial-ekonomi dengan alat-alat produksi (mesin, perkakas, pabrik, dll.) berada di bawah pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah pribadi dan digunakan untuk memperoleh keuntungan. Komunisme Sistem sosial-ekonomi dengan alat-alat produksi dimiliki bersama-sama (baik oleh rakyat secara langsung, melalui komune atau oleh masyarakat komunis), dan produksi dilakukan untuk penggunaan, bukan untuk keuntungan.

[22] [23] Dengan demikian, masyarakat komunis tidak memiliki negara, tanpa kelas, tanpa uang, dan demokratis. Distributisme Sistem sosial-ekonomi dengan kepemilikan properti secara luas sebagai hak fundamental; [24] alat-alat produksi tersebar seluas mungkin alih-alih terpusat di bawah kendali negara ( sosialisme negara), beberapa individu ( plutokrasi), atau korporasi ( korporatokrasi).

[25] Distributisme pada dasarnya menentang sosialisme dan kapitalisme, [26] [27] yang oleh para penganut distributisme dianggap sama-sama cacat dan eksploitatif. Sebaliknya, distributisme berusaha menempatkan aktivitas ekonomi di bawah kehidupan manusia secara keseluruhan, pada kehidupan spiritual, kehidupan intelektual, dan kehidupan keluarga. [28] Feodalisme Sistem sosial-ekonomi kepemilikan tanah dan tugas. Di bawah feodalisme, semua tanah di kerajaan adalah milik raja. Namun, raja akan memberikan sebagian tanah itu kepada para bangsawan yang berjuang untuknya.

Hadiah tanah ini disebut manor. Kemudian para bangsawan memberikan sebagian tanah mereka kepada pengikut ( vassal). Para pengikut kemudian harus melakukan tugas untuk para bangsawan. Tanah para pengikut disebut wilayah fief. Sosialisme Sistem sosial-ekonomi dengan para pekerja, secara demokratis dan sosial memiliki alat-alat produksi [29] dan kerangka ekonomi dapat terencana, baik dengan didesentralisasi, didistribusikan, atau terpusat, atau dikelola sendiri dalam unit ekonomi otonom.

[30] Pelayanan publik biasanya dimiliki bersama, dimiliki kolektif, atau dimiliki negara, seperti layanan perawatan kesehatan dan pendidikan. Etatisme Sistem sosial-ekonomi yang memusatkan kekuasaan di negara dengan mengorbankan kebebasan individu. Di antara varian lainnya, istilah ini mencakup teokrasi, monarki absolut, Nazisme, fasisme, sosialisme otoriter, dan kediktatoran yang polos dan tanpa hiasan.

Varian-varian semacam ini berbeda dalam bentuk, taktik, dan ideologi. Negara kesejahteraan Sistem sosial-ekonomi dengan negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya.

Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak dapat mendapatkan batas minimal untuk kehidupan yang baik. Peta • ^ a b Christian 2004, hlm. 245. • ^ Christian 2004, hlm. 294. • ^ The New Encyclopædia Britannica (15th edition) • ^ Christian 2004, hlm. 146–147. • ^ Smelser & Baltes 2001, hlm. ?. • ^ a b Kuper & Kuper 2008, hlm. ?. • ^ Haider-Markel 2014, hlm.

?. • ^ Lewellen 2003, hlm.

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

?. • ^ Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order, Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach (eds.), 2nd ed, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521708400, p.

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

4. • ^ Renna, Thomas (Sep 2015). "The Holy Roman Empire was neither holy, nor Roman, nor an empire". Michigan Academician. 42 (1): 60–75. doi: 10.7245/0026-2005-42.1.60. • ^ Leo P. Ribuffo, "20 Suggestions for Studying the Right now that Studying the Right is Trendy," Historically Speaking Jan 2011 v.12#1 pp.

2–6, quote on p. 6 • ^ "Plutocrats – The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else" Diarsipkan 7 April 2014 di Wayback Machine. • ^ Paul M. Johnson. "Autocracy: A Glossary of Political Economy Terms". Auburn.edu. Diakses tanggal 2012-09-14. • ^ "Aristocracy". Oxford English Dictionary. December 1989. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 29, 2011. Diakses tanggal December 22, 2009. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Oxford English Dictionary: "democracy".

• ^ Watkins, Frederick (1970). "Democracy". Encyclopædia Britannica (dalam bahasa Inggris). 7 (edisi ke-Expo '70 hardcover). William Benton. hlm. 215–23. ISBN 978-0-85229-135-1. • ^ Montesquieu, The Spirit of the Laws (1748), Bk. II, ch. 1. • ^ "Republic". Encyclopædia Britannica. • ^ "republic". WordNet 3.0. Diakses tanggal 20 March 2009. • ^ "Republic". Merriam-Webster. Diakses tanggal 14 August 2010. • ^ Montesquieu, Spirit of the Laws, Bk. II, ch.

2–3. • ^ Steele, David Ramsay (September 1999). From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court. hlm. 66. ISBN 978-0875484495. Marx distinguishes between two phases of marketless communism: an initial phase, with labor vouchers, and a higher phase, with free access.

• ^ Busky, Donald F. (July 20, 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger.

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

hlm. 4. ISBN 978-0275968861. Communism would mean free distribution of goods and services. The communist slogan, 'From each according to his ability, to each according to his needs' (as opposed to 'work') would then rule • ^ Shiach, Morag (2004). Modernism, Labour and Selfhood in British Literature and Culture, 1890–1930.

Cambridge University Press. p. 224. ISBN 978-0-521-83459-9 • ^ Zwick, Mark and Louise (2004). The Catholic Worker Movement: Intellectual and Spiritual Origins pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah. Paulist Press. p. 156. ISBN 978-0-8091-4315-3 • ^ Boyle, David; Simms, Andrew (2009). The New Economics. Routledge. p.

20. ISBN 978-1-84407-675-8 • ^ Novak, Michael; Younkins, Edward W. (2001). Three in One: Essays on Democratic Capitalism, 1976–2000. Rowman and Littlefield. p. 152. ISBN 978-0-7425-1171-2 • ^ Storck, Thomas. "Capitalism and Distributism: two systems at war," in Beyond Capitalism & Socialism.

Tobias J. Lanz, ed. IHS Press, 2008. p. 75 • ^ Sinclair, Upton (1918). Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means If Possible.

Socialism, you see, is a bird with two wings. The definition is 'social ownership and democratic control of the instruments and means of production.' • ^ Schweickart, David. Democratic Socialism Diarsipkan 17 June 2012 di Wayback Machine. Encyclopedia of Activism and Social Justice (2006): "Virtually all (democratic) socialists have distanced themselves from the economic model long synonymous with 'socialism,' i.e. the Soviet model of a non-market, centrally-planned economy.Some have endorsed the concept of 'market socialism,' a post-capitalist economy that retains market competition, but socializes the means of production, and, in some versions, extends democracy to the workplace.

Some hold out for a non-market, participatory economy. All democratic socialists agree on the need for a democratic alternative to capitalism." • ^ "Democracy Index 2017 – Economist Intelligence Unit" (PDF). EIU.com. Diakses tanggal 17 February 2018. Daftar pustaka • Christian, David (2004). Maps of Time. University of California Press. ISBN 978-0-520-24476-4. • Friedrich, Carl J.; Brzezinski, Zbigniew K. (1965). Totalitarian Dictatorship and Autocracy (edisi ke-2nd).

Praeger. • Adam Kuper and Jessica Kuper, ed. (2008). The Social Science Encyclopedia. Routledge. ISBN 978-0-415-47635-5. • Haider-Markel, Donald P. (2014). The Oxford Handbook of State and Local Government. ISBN 978-0-19-957967-9. • Krader, Lawrence (1968). Formation of the state.

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. hlm. 118. • de Mesquita, Bruce Bueno; Smith, Alastair (2011). The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics. Random House. hlm. 272. ISBN 9781610390446. • Lewellen, Ted C. (2003).

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

Political Anthropology: An Introduction (edisi ke-3rd). ABC-CLIO. ISBN 978-0-89789-891-1. • Bueno de Mesquita, Bruce; Smith, Alastair; Siverson, Randolph M.; Morrow, James D. (2003). The Logic of Political Survival. The MIT Press. ISBN 978-0-262-63315-4. • William J. Dobson (2013). The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy. Anchor.

ISBN 978-0307477552. • Smelser, Neil J.; Baltes, Paul B. (2001). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier. ISBN 978-0-08-043076-8. Bacaan lanjutan • Krader, Lawrence (1968). Formation of the State, in Foundations of Modern Anthropology Series. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 118 pp. • Bruce Bueno de Mesquita and Alastair Smith (2011). The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics. Random House.

hlm. 272. ISBN 9781610390446. OCLC 701015473. • Friedrich, Carl J.; Brzezinski, Zbigniew K. (1965). Totalitarian Dictatorship and Autocracy (edisi ke-2nd). Praeger. • Bueno de Mesquita, Bruce; Smith, Alastair; Siverson, Randolph M.; Morrow, James D. (2003). The Logic of Political Survival. The MIT Press. ISBN 978-0-262-63315-4. • William J. Dobson (2013).

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy. Anchor. ISBN 978-0307477552. Lihat Pula • Pemerintah Indonesia • Pemerintah Daerah Kategori tersembunyi: • Halaman dengan argumen ganda di pemanggilan templat • Templat webarchive tautan wayback • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda MA • Halaman ini terakhir diubah pada 18 April 2022, pukul 03.21.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Definisi eksport menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010) ialah perbuatan menghantar atau mengirim barang-barang dagangan ke luar negara. Menurut Theng Kock Leing (2018), eksport juga boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu eksport nyata dan eksport tidak nyata.

Eksport nyata ialah kegiatan mengeksport barang-barang yang berbentuk fizikal seperti kelapa sawit, getah dan p etroleum manakala eksport tidak nyata merupakan kegiatan mengeksport perkhidmatan seperti pelancongan, pendidikan dan pengangkutan. Menurut Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia, eksport boleh ditakrifkan sebagai menghantar atau membolehkan penghantaran sesuatu barangan atau komoditi keluar daripada Malaysia secara sah melalui salah satu daripada cara berikut iaitu laut, udara atau darat dengan tujuan perdagangan.

(https://www.malaysia.gov.my/public/cms/article/page/24/ dicapai pada 21 Jun 2018) Eksport merupakan bahagian penting dalam perdagangan antarabangsa dan satu cara yang baik untuk mengembangkan perniagaan.

Pada era dunia tanpa sempadan, perdagangan antarabangsa adalah salah satu elemen yang penting dalam ekonomi Malaysia.

Dasar komersil dan perdagangan antarabangsa adalah antara cabang yang tertua dalam pemikiran ekonomi. Perdagangan antarabangsa di Malaysia sudah mempunyai akar umbi yang lama kerana Kepulauan Melayu telah terlibat secara aktif dalam perdagangan antarabangsanya lama sebelum ketibaan orang Eropah di rantau ini.

Selepas merdeka, perdagangan antarabangsa terus mendominasi pembangunan Malaysia sehingga kini dan telah menunjukkan kepentingannya dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dalam tahun 2018, eksport Malaysia pada April mencapai RM84.2 bilion, nilai eksport bulanan kedua tertinggi selepas RM84.5 bilion yang dicatatkan bulan sebelumnya. Prestasi cemerlang itu disokong oleh eksport lebih tinggi produk elektrik dan elektronik (E&E) serta petroleum, sekali gus mengatasi unjuran kebanyakan firma penyelidikan ekonomi.

Pertumbuhan kukuh itu juga disokong oleh peningkatan eksport ke Hong Kong, ASEAN, China, Kesatuan Eropah, Taiwan, Bangladesh dan Korea Selatan, demikian menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

" atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara sahaja sekarang pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.

(http://www.penerangan.gov.my/index.php/ms/ dilayari pada 25 Jun 2018) ASEAN telah ditubuhkan untuk memajukan kepentingan bersama di rantau ini, termasuk pecutan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, keamanan dan kestabilan serantau. Selaras dengan matlamat ini, pemimpin-pemimpin organisasi yang matan ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosio-Budaya ASEAN.

Kerjasama dan integrasi ekonomi serantau ASEAN adalah sebahagian daripada usaha Negara Anggota bagi merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan. Sumbangan ASEAN kepada keamanan serantau memupuk persekitaran stabil yang penting untuk pembangunan.

Negara ASEAN juga belajar d aripada satu sama lain dalam h al seperti latihan vokasional untuk generasi muda sebagai kaedah mengurangkan kadar kemiskinan. Bagi merealisasikan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC), 4 sasaran utama telah ditetapkan iaitu mewujudkan ASEAN sebagai pasaran tunggal dan pusat pengeluaran, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing, menjadikan ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang saksama dan, memastikan ASEAN terus diintegrasikan dengan ekonomi global.

Malaysia meraih pertumbuhan eksport memberangsangkan selepas memuktamadkan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015 dengan mencatatkan peningkatkan 8.21 peratus kepada RM230.93 bilion pada 2016 berbanding RM213.4 bilion pada 2014. Hasil kerjasama ekonomi ser antau itu turut membantu lebih banyak pengaliran aktiviti eksport Malaysia ke negara ASEAN memandangkan usahawan tempatan dapat menerima manfaat hasil pemansuhan beberapa halangan dagangan sebelum AEC dimuktamadkan.

Pengarah Unit ASEAN Bahagian Akses Pasaran dan Kerjasama Antarabangsa Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman berkata, AEC turut membantu memudahkan peniaga tempatan menjimatkan kos dagangan mereka di negara ASEAN yang lain kerana sebelum ini terdapat beberapa prosedur dagangan berbeza yang menyebabkan syarikat Malaysia perlu membuat pelaburan baru untuk memasuki pasaran di rantau ASEAN.

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah oleh Rizaudin Sahlan dan Muhd Ridhuan Bos Abdullah pada tahun 2007. Melalui kajian itu, hasil daripada analisis perdagangan Malaysia menunjukkan bahawa aliran dagangan Malaysia dengan negara negara dalam kumpulan NAFTA, EU dan ASEAN (AFTA) secara umumnya adalah agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain di dunia.

Keadaan ini menggambarkan bahawa peningkatan dagangan Malaysia sebahagian besarnya adalah disumbangkan oleh kedudukan atau prestasi negara rakan dagangan Malaysia dalam kumpulan ini; iaitu jika kedudukan atau prestasi negara ini baik, maka ini akan dapat mendorong w peningkatan dalam dagangan Malaysia. Malaysia juga seharusnya dapat memberikan komitmen yang lebih kepada CEPT dalam merealisasikan AFTA memandangkan dalam kajian ini pengaruh AFTA dalam jumlah dagangan Malaysia adalah positif.

Bela Balassa telah membuat satu kajian empirikal dengan menggunakan pendekatan Spearman Rank Correlation pada tahun 1989 yang bertajuk.

Menurut kajian tersebut, keputusan yang diperolehi menunjukkan bahawa 1 p eratus peningkatan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah pertumbuhan eksport akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0.05%. Maka beliau mendapati bahawa penggunaan intensif eksport mempunyai pengaruh yang kuat terhadap p ertumbuhan eko nomi. Justeru, promosi eksport hendaklah digalakkan di negara-negara membangun dan sedang membangun supaya pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat dicapai.
• Afrikaans • Aragonés • العربية • Asturianu • Azərbaycanca • Башҡортса • Bikol Central • Беларуская • Български • Català • Cebuano • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Galego • 客家語/Hak-kâ-ngî • עברית • Hrvatski • Magyar • Հայերեն • Interlingue • Ilokano • Íslenska • Italiano • 日本語 • Jawa • 한국어 • Ligure • Lietuvių • Bahasa Melayu • မြန်မာဘာသာ • Nederlands • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • Português • Română • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски • Slovenčina • Српски / srpski • Sunda • Svenska • தமிழ் • ไทย • Tagalog • Türkçe • Татарча/tatarça • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Українська • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • 吴语 • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 Situs web resmi www.apec.org Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik ( bahasa Inggris: Asia-Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC) adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik [2] yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdangangan lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa. [3] [4] [5] Bermarkas di Singapura, APEC diakui sebagai forum tertua dan blok multilateral tingkat tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, dan memberikan pengaruh global yang signifikan.

[6] [7] [8] [9] [10] [11] Pertemuan Pemimpin Ekonomi tahunan APEC dihadiri oleh kepala pemerintahan dari seluruh negara anggota APEC kecuali Taiwan (yang diwakilkan oleh pejabat level menteri yang dinamai Tionghoa Taipei sebagai kepala ekonomi). [12] Lokasi pertemuan ini dirotasi tiap tahun di antara negara anggota, dan sebagai tradisi, yang diikuti oleh hampir semua pertemuan, setiap kepala pemerintahan yang hadir mengenakan pakaian tradisional negara tuan rumah.

APEC memiliki tiga pengamat resmi: Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik.

[13] Laporan berita ABC dari pertemuan APEC pertama di Canberra, November 1989, menampilkan para delegasi yang menonton Piala Melbourne. Pada Januari 1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya kerja sama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, Canberra, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans.

Rapat ini dihadiri oleh menteri dari 12 negara, dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di Singapura dan Korea Selatan. [14] [3] Negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( ASEAN) menentang usulan awal, dan sebagai gantinya mengusulkan Kaukus Ekonomi Asia Timur yang tidak memasukkan negara non-Asia seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Usulan ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika, dan dikiritik dengan pedas oleh Jepang dan Amerika Serikat. Pertemuan pertama Pemimpin Ekonomi APEC diadakan pada tahun 1993 ketika Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Paul Keating, mengundang para kepala pemerintahan dari negara-negara anggota untuk menghadiri pertemuan di Pulau Blake. Clinton berharap bahwa hal ini akan melanjutkan negosiasi Uruguay Round yang sedang terhambat.

Dalam rapat tsb., beberapa pemimpin menyerukan untuk kelanjutan pengurangan batasan-batasan perdagangan dan investasi, dan menggagas visi sebuah komunitas di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mendorong kesejahteraan melalui kerja sama. Akhirnya, didirikanlah pusat Sekretariat APEC di Singapura untuk mengkoordinasi kegiatan dari organisasi tersebut.

Dalam pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, para pemimpin APEC mengadopsi Bogor Goals ( bahasa Indonesia: Tujuan Bogor) yang bertujuan mendorong perdagangan dan investasi terbuka di Asia-Pasifik dimulai tahun 2010 untuk ekonomi industri dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. [15] Tahun 1995, APEC mendirikan badan penasihat bisnis bernama APEC Business Advisory Council (ABAC), yang terdiri dari tiga eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota.

Pada April 2001, APEC, bekerja sama dengan lima organisasi internasional lainnya ( Eurostat, IEA, OLADE, OPEC dan UNSD) untuk meluncurkan Latihan Data Gabungan Minyak ( Joint Oil Data Exercise), yang pada tahun 2005 menjadi Joint Organization Data Initiative (JODI).

Lokasi pertemuan [ sunting - sunting sumber ] KTT APEC 2018 di Papua Nugini KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989. [3] APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

[15] Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu. [16] Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.

[17] Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC. [18] Tahun # Tanggal Negara Kota Pimpinan Tuan Rumah Ref. 1989 ke-1 6–7 November Australia Canberra Perdana Menteri Bob Hawke [3] 1990 ke-2 29–31 Juli Singapura Singapura Perdana Menteri Goh Chok Tong 1991 ke-3 12–14 November Korea Selatan Seoul Presiden Roh Tae-woo 1992 ke-4 10–11 September Thailand Bangkok Perdana Menteri Chuan Leekpai 1993 ke-5 19–20 November Amerika Serikat Pulau Blake Presiden Bill Clinton 1994 ke-6 15–16 November Indonesia Bogor Presiden Suharto [15] 1995 ke-7 18–19 November Jepang Osaka Perdana Menteri Tomiichi Murayama 1996 ke-8 24–25 November Filipina Subic Presiden Fidel Ramos [19] 1997 ke-9 24–25 November Kanada Vancouver Perdana Menteri Jean Chrétien [20] 1998 ke-10 17–18 November Malaysia Kuala Lumpur Perdana Menteri Mahathir Mohamad 1999 ke-11 12–13 September Selandia Baru Auckland Perdana Menteri Jenny Shipley 2000 ke-12 15–16 November Brunei Bandar Seri Begawan Sultan Hassanal Bolkiah [21] 2001 ke-13 20–21 Oktober Tiongkok Shanghai Presiden Jiang Zemin [22] 2002 ke-14 26–27 Oktober Meksiko Los Cabos Presiden Vicente Fox 2003 ke-15 20–21 Oktober Thailand Bangkok Perdana Menteri Thaksin Shinawatra 2004 ke-16 20–21 November Chili Santiago Presiden Ricardo Lagos [23] 2005 ke-17 18–19 November Korea Selatan Busan Presiden Roh Moo-hyun [24] 2006 ke-18 18–19 November Vietnam Hanoi Presiden Nguyễn Minh Triết [25] 2007 ke-19 8–9 September Australia Sydney Perdana Menteri John Howard [26] 2008 ke-20 22–23 November Peru Lima Presiden Alan Garcia Perez [27] 2009 ke-21 14–15 November Singapura Singapura Perdana Menteri Lee Hsien Loong 2010 ke-22 13–14 November Jepang Yokohama Perdana Menteri Naoto Kan [28] 2011 ke-23 12–13 November Amerika Serikat Honolulu Presiden Barack Obama [29] 2012 ke-24 9–10 September Rusia Vladivostok Presiden Vladimir Putin [30] 2013 ke-25 5–7 Oktober Indonesia Bali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [31] 2014 ke-26 10–11 November Tiongkok Beijing Presiden Xi Jinping [32] 2015 ke-27 18–19 November Filipina Pasay Presiden Benigno Aquino III [33] 2016 ke-28 19–20 November Peru Lima Presiden Pedro Pablo Kuczynski [34] 2017 ke-29 10–11 November Vietnam Da Nang Presiden Trần Đại Quang [35] 2018 ke-30 17–18 November Papua Nugini Port Moresby Perdana Menteri Peter O'Neill [36] 2019 ke-31 16–17 November Chili Santiago Presiden Sebastián Piñera 2020 ke-32 November Malaysia Kuala Lumpur Perdana Menteri Muhyiddin Yassin 2021 ke-33 November Selandia baru Auckland Perdana Menteri 2022 ke-34 Mendatang Thailand Bangkok Perdana Menteri 2023 ke-35 Mendatang Korea Selatan Mendatang Presiden Ekonomi anggota [ sunting - sunting sumber ] Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun dengan Perdana Menteri Jepang Pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah Abe dan Presiden Amerika Serikat George W.

Bush pada KTT APEC 2006 di Hanoi, Vietnam. Saat ini, APEC memiliki 22 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudera Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi yang terpisah, dibandingkan dengan sebuah negara. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota untuk merujuk pada anggota-anggotanya.

Salah satu hasil dari kriteria ini adalah keanggotaan forum ini termasuk Taiwan (secara resmi Republik Tiongkok, berpartisipasi dengan nama "Tionghoa Taipei") bersama Republik Rakyat Tiongkok (lihat Hubungan Lintas Selat), serta Hong Kong, yang memasuki APEC sebagai koloni Britania tetapi sekarang menjadi Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok.

APEC juga mencakup tiga pengamat resmi: ASEAN, Forum Kepulauan Pasifik dan Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik. [2] Ekonomi anggota Nama yang digunakan di APEC Tanggal diterima GDP (PPP) tahun 2017 (Juta Int$) Australia Australia November 1989 1,235,297 Brunei Brunei Darussalam November 1989 32,958 Kanada Kanada November 1989 1,763,785 Indonesia Indonesia November 1989 3,242,966 Jepang Jepang November 1989 5,405,072 Korea Selatan Republik Korea November 1989 2,026,651 Malaysia Malaysia November 1989 926,081 Selandia Baru Selandia Baru November 1989 185,748 Filipina Filipina November 1989 874,518 Singapura Singapura November 1989 513,744 Thailand Thailand November 1989 1,228,941 Amerika Serikat Amerika Serikat November 1989 19,362,129 Republik Tiongkok Tionghoa Taipei [a] November 1991 1,175,308 Hong Kong Hong Kong, Tiongkok [b] November 1991 453,019 Tiongkok Republik Rakyat Tiongkok November 1991 23,122,027 Meksiko Meksiko November 1993 2,406,087 Papua Nugini Papua Nugini November 1993 30,839 Chili Chili November 1994 452,095 Peru Peru November 1998 424,639 Rusia Rusia November 1998 4,000,096 Vietnam Viet Nam November 1998 643,902 Kemungkinan perluasan [ sunting - sunting sumber ] Mengumumkan minatnya untuk bergabung India telah meminta keanggotaan di APEC, dan menerima dukungan awal dari Amerika Serikat, Jepang, [37] Australia dan Papua Nugini.

[38] Para pejabat memutuskan untuk tidak mengizinkan India bergabung karena berbagai alasan, mengingat India tidak berbatasan dengan Samudera Pasifik, seperti yang dimiliki oleh semua anggota saat ini. [39] Namun, India diundang menjadi pengamat untuk pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah kalinya pada November 2011.

[40] Bangladesh, [41] Pakistan, [41] Sri Lanka, [41] Makau, [41] Mongolia, [41] Laos, [41] Kamboja, [42] Kosta Rika, [43] Kolombia, [43] [44] Panama, [43] dan Ekuador, [45] berada di antara belasan ekonomi lain yang telah mengajukan permohonan keanggotaan di APEC.

Kolombia mengajukan permohonan keanggotaan APEC pada awal tahun 1995, tetapi tawarannya dihentikan karena organisasi tersebut berhenti menerima anggota baru dari 1993 hingga 1996, [46] dan moratorium tersebut diperpanjang hingga 2007 akibat Krisis Keuangan Asia 1997.

Guam juga telah aktif mencari keanggotaan terpisah, mengutip contoh Hong Kong, tetapi permintaan tersebut ditentang oleh Amerika Serikat, yang saat ini mewakili Guam. Kritikan [ sunting - sunting sumber ] APEC telah dikritik karena mempromosikan perjanjian perdagangan bebas yang akan memberlakukan pembatasan pada undang-undang nasional dan lokal, yang mengatur dan memastikan hak-hak buruh, perlindungan lingkungan dan akses yang aman dan terjangkau untuk obat-obatan.

[47] Menurut organisasi ini, pertemuan ini adalah "forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik" yang didirikan untuk "lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk kawasan dan untuk memperkuat komunitas Asia-Pasifik".

[48] Efektivitas dan keadilan dari perannya telah dipertanyakan, terutama dari sudut pandang negara-negara Eropa yang tidak dapat mengambil bagian dalam APEC [49] dan negara-negara Kepulauan Pasifik yang tidak dapat berpartisipasi tetapi akan terpengaruh oleh keputusannya.

Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Mobilitas Universitas di Asia-Pasifik • Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN • Pertemuan Asia-Eropa • Basis Data Perjanjian Dagang Asia-Pasifik • Kaukus Ekonomi Asia Timur • Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur • Aliansi Pasifik • Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik Organisasi lain dari negara pantai • Inisiatif Teluk Bengal • Organisasi Kerja Sama Ekonomi Laut Hitam • Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudra Hindia • Uni Mediterania Catatan [ sunting - sunting sumber ] • ^ Karena kompleksitas hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok (ROC atau "Taiwan") tidak diwakili di bawah nama resminya "Republik Tiongkok" atau sebagai "Taiwan".

Sebaliknya, ia berpartisipasi dalam APEC dengan nama " Tionghoa Taipei". Presiden Republik Tiongkok tidak menghadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi tahunan APEC secara langsung.

Sebaliknya, umumnya diwakili oleh pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab untuk urusan ekonomi atau seseorang yang ditunjuk oleh presiden.

Lihat Daftar Perwakilan Tionghoa Taipei untuk APEC.

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

• ^ Hong Kong bergabung dengan APEC pada tahun 1991 selama administrasi Britania dengan nama "Hong Kong." Pada tahun 1997, Hong Kong menjadi sebuah daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok dan mengambil nama "Hong Kong, Tiongkok." • ^ APEC. Asia-Pacific Economic Cooperation (dalam bahasa Inggris) http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies.aspx. Diakses tanggal 24 September 2016. Teks "titleEconomies" akan diabaikan ( bantuan); Tidak memiliki atau tanpa -title= ( bantuan) • ^ a b Member Economies - Asia-Pacific Economic Cooperation.

Apec.org. Diakses tanggal 12 April 2014. • ^ a b c d "PECC - Back to Canberra: Founding APEC". www.pecc.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 November 2017. • ^ "History". www.apec.org (dalam bahasa Inggris). • ^ Elek, Andrew.

"CHAPTER 5 Back to Canberra: Founding APEC". Pacific Economic Cooperation Council (PECC) (dalam bahasa Inggris). • ^ "WHAT IS APEC AND WHAT CAN IT DO FOR BUSINESS ?" (PDF). National Center for APEC (dalam bahasa Inggris).

• ^ Chu, Shulong (NaN). "The East Asia Summit: Looking for an Identity". Brookings (dalam bahasa Inggris). Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) • ^ "Achievements and Benefits". www.apec.org (dalam bahasa Inggris).

• ^ "How Could The 2016 APEC Forum Affect The World Economy? - FXCM". FXCM Insights (dalam bahasa Inggris). 9 Januari 2017. • ^ Parreñas, Pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah Caesar (Januari 1998). "ASEAN and Asia‐Pacific economic cooperation". The Pacific Review (dalam bahasa Inggris). hlm. 233–248. doi: 10.1080/09512749808719255. • ^ Bamber, Greg J.

(2005). "What Context does the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) Provide for Employment Relations?" (PDF) (dalam bahasa Inggris). • ^ "Conditions not right for APEC attendance: Ma". The China Post (dalam bahasa Inggris). 27 Agustus pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah.

Diakses tanggal 12 April 2014. • ^ "Asia-Pacific Economic Cooperation -". www.apec.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 November 2017. • ^ "History". www.apec.org (dalam bahasa Inggris). • ^ a b c "Mengingatkan Kembali Bogor Goals di KTT APEC". Medcom.id. 12 November 2017.

Diakses tanggal 13 November 2017. • ^ "RCMP slammed in APEC report". CBC News (dalam bahasa Inggris). 7 Agustus 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 Oktober 2009. Diakses tanggal 22 Januari 2010. • ^ Spillius, Alex (16 Agustus 2003). "Captured al-Qa'eda man had Apec summit in his sights". The Telegraph (dalam bahasa Inggris).

Diakses tanggal 22 Januari 2010. • ^ "Chile frente al desafío mayor de la APEC" [Chile menghadapi tantangan terbesar APEC]. La Nación (dalam bahasa Spanyol). 22 November 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2014. Diakses tanggal 15 November 2014. • ^ Francisco, Katerina (12 November 2015). "Lookback: When a former US base hosted the 1996 APEC summit". Rappler (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 25 November 2015. • ^ "CBC Pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah Indepth:APEC".

CBC News (dalam bahasa Inggris). 19 November 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 November 2010. Diakses tanggal 26 November 2010. • ^ "APEC 2000". Situs web resmi APEC Brunei Darussalam 2000 (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2003-03-14. Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "APEC Meeting to Be Held in Shanghai as Scheduled". People's Daily (dalam bahasa Inggris). 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "APEC 2004". Situs web resmi APEC Chili 2004 (dalam bahasa Spanyol).

Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "APEC 2005". Situs web resmi APEC Korea Selatan 2005 (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-09-24. Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "APEC 2006". Situs web resmi APEC Vietnam 2006 (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-02-25. Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "APEC 2007". Situs web resmi APEC Australia 2007 (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "APEC 2008". Situs web resmi APEC Peru 2008 (dalam bahasa Inggris).

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-10-13. Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ "Japan to host 2010 APEC leaders meeting in Yokohama". The Black Ship (dalam bahasa Inggris).

25 Maret 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 Maret 2009. Diakses tanggal 29 Maret 2009. • ^ "Hawaii to Host APEC Summit in 2011" (dalam bahasa Inggris). East-West Center. East-West Center. 9 November 2009. Diakses tanggal 13 Januari 2017. • ^ "Putin proposes Russky Island venue for APEC-2012" (dalam bahasa Inggris).

Vladivostok: Vladivostok News. 31 Januari 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 Februari 2009. Diakses tanggal 11 Februari 2009. • ^ "Jimbaran Jadi Lokasi KTT APEC 2013".

Republika. 6 Januari 2011. Diakses tanggal 4 Maret 2011. • ^ Kaiman, Jonathan (10 November 2014). "Japan's Abe and China's Xi hold ice-breaking meeting as Apec starts". The Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 November 2014. • ^ "Palace defends Php10-B budget for 2015 APEC hosting". Philippines News Agency (dalam bahasa Inggris). Manila Bulletin. 13 November 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 November 2015.

Diakses tanggal 13 November 2015. • ^ "APEC Peru 2016 eyes quality growth, human development" (dalam bahasa Inggris). Shanghai Daily. Xinhua. 30 Januari 2016. Diakses tanggal 25 Mei 2016. • ^ "Deputy PM requests quicker preparations for APEC 2017" (dalam bahasa Inggris). Vietnam Net. 14 April 2016. Diakses tanggal 25 Mei 2016. • ^ Thomas, Andrew (25 Februari 2018).

"Papua New Guinea to host APEC, biggest event in its history". Al Jazeera (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 28 Februari 2018. • ^ 5 Minutes 10 Minutes (12 Januari 2007). "APEC 'too busy' for free trade deal, says Canberra" (dalam bahasa Inggris). Theaustralian.news.com.au.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-02. Diakses tanggal 4 November 2011. • ^ "Media Statement by the President of India upon the conclusion of his state visit to Papua New Guinea and New Zealand en route from Auckland to New Delhi". pib.nic.in (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 8 Oktober 2016. • ^ "AFP: West worried India would tip APEC power balance: official" (dalam bahasa Inggris).

Afp.google.com. 6 September 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2011. Diakses tanggal 4 November 2011. • ^ Lee, Matthew (20 Juli 2011). "Clinton urges India to expand influence". Associated Press (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 Februari 2015. • ^ a b c d e f "MACAU DAILY TIMES - No negotiations on APEC membership".

21 February 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 February 2013. Diakses tanggal 12 November 2017. • ^ Bhandari, Neena. "India Voice - India will have to wait for APEC membership". www.india-voice.com (dalam bahasa Inggris).

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-13. Diakses tanggal 12 November 2017. • ^ a b c Leff, Alex (22 Juni 2011).

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

"Costa Rica Inches Toward Coveted APEC Membership". Americas Quarterly (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 Juni 2011. • ^ "Peru, Colombia seek closer Central America, APEC trade ties –" (dalam bahasa Inggris). Dominicantoday.com. 29 Agustus 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Oktober 2007. Diakses tanggal 4 November 2011. • ^ english@peopledaily.com.cn (8 Oktober 2004). "People's Daily Online – Ecuador seeks APEC accession in 2007" (dalam bahasa Inggris). English.people.com.cn .

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

Diakses tanggal 4 November 2011. • ^ "People's Daily Online – Colombia seeks APEC membership in 2007: FM" (dalam bahasa Inggris). English.people.com.cn. 6 September 2006. Diakses tanggal 4 November 2011.

• ^ Gerhardt, Tina (11 November 2011). "America's Pacific Century?: APEC Summit in Hawaii Seeks to Implement Free Trade Agreement of the Asia Pacific Region". Commondreams (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-27.

Diakses tanggal 2018-11-21. • ^ "About APEC". Asia-Pacific Economic Cooperation (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 November 2010. • ^ "APEC—a pretty empty chatter". The Economist (dalam bahasa Inggris). 12 September 2007. Bacaan lebih lanjut [ sunting - sunting sumber ] • Fazzone, Patrick B.

(2012). "The Trans-Pacific Partnership—Towards a Free Trade Agreement of Asia Pacific?". Georgetown Journal of International Law (dalam bahasa Inggris).

43 (3): 695–743. ISSN 1550-5200. • Alkan, Abdulkadir (2014). "APEC 2014: Better diplomatic ties for better economic relations". Daily Sabah (dalam bahasa Inggris). Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik.

• (Inggris) Situs web resmi • (Inggris) Laporan Layanan Penelitian Kongres (CRS) mengenai APEC • Brasil–Rusia–India–Tiongkok–Afrika Selatan (BRICS) • Persemakmuran Bangsa-bangsa • Kolombia–Indonesia–Vietnam–Mesir–Turki–Afrika Selatan (CIVETS) • E7 • E9 • G4 • G7 • G8 • G8+5 • G20 • G24 • G77 • Forum Dialog India–Brasil–Afrika Selatan (IBSA) • Meksiko–Indonesia–Korea Selatan–Turki–Australia (MIKTA) • Next Eleven (N-11) • Gerakan Non-Blok (GNB) • Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) • Uniting for Consensus Global Kategori tersembunyi: • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter tanpa nama • Halaman dengan rujukan yang tidak memiliki judul • Halaman dengan rujukan yang memiliki URL kosong • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Galat CS1: tanggal • CS1 sumber berbahasa Spanyol (es) • Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters • Pranala kategori Commons ada di Wikidata • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda ISNI • Artikel Wikipedia dengan penanda VIAF • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda NKC • Artikel Wikipedia dengan penanda MA • Artikel Wikipedia dengan penanda SUDOC • Artikel Wikipedia dengan penanda WORLDCATID • Halaman ini terakhir diubah pada 28 Februari 2022, pukul 03.47.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah Statistik • Pernyataan kuki • • • English • Bahasa Indonesia • • • Sign in • Subscribe • Newsletter • Home • Newsletter • Introduction • News • Today's Headlines • News Columns • News Flash Indonesia • Trade Expos & Exhibitions • Projects • Government Development Plans • Public-Private Partnerships • Private Projects • Public Projects • Production House • Finance • Financial Columns • Indonesia Stock Exchange • Stocks & Bonds • Tax System • Macroeconomic Indicators • State Budget • Contacts • Business • Business Columns • Indonesian Pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah • Commodities • Industries & Sectors • Risks • Foreign Investment • Working & Living • Business Platform • Culture • Culture Columns • Business Visit • Politics • Economy • Religion • Population • Tourist Guide • About Us • Who We Are • Writers' Team • Contact • Join Us • Our Services • Home • Back • Home • Newsletter • Introduction • News • Back • News • Today's Headlines • News Columns • News Flash Indonesia • Trade Expos & Exhibitions • Projects • Back • Projects • Government Development Plans • Public-Private Partnerships • Private Projects • Public Projects • Production House • Finance • Back • Finance • Financial Columns • Indonesia Stock Exchange • Stocks & Bonds • Tax System • Macroeconomic Indicators • State Budget • Contacts • Business • Back • Business • Business Columns • Indonesian Companies • Commodities • Industries & Sectors • Risks • Foreign Investment • Working & Living • Business Platform • Culture • Back • Culture • Culture Columns • Business Visit • Politics • Economy • Religion • Population • Tourist Guide • About Us • Back • About Us • Who We Are • Writers' Team • Contact • Join Us • Our Services • Language Select language • Back • Bahasa Indonesia • Sign in • Subscribe • Newsletter • • • Indonesia Investments Report - March 2022 Edition • Subscriber Update - Biofuels in Indonesia • Subscriber Update - Taxation in Indonesia • Subscriber Update - Cryptocurrency in Indonesia • Announcement Indonesia-Investments (27-03-2013) • 20 April 2022 (closed) • Jakarta Composite Index (7,227.36) +28.13 +0.39% • USD/IDR (14,146) -6.00 -0.04% • EUR/IDR (17,335) +57.05 +0.33% • GDP Growth Q4 2021 5.02% (y/y) • Inflation March 2022 2.64% (y/y) • Central Bank BI 7-Day Reverse Repo April 2022 3.50% The monthly update of Indonesia Investments is a report written and published by Van Der Schaar Investments B.V.

The report informs the reader of the key political, economic and social developments that occur in Indonesia, and also touches upon those key international events that impact on Indonesia. Purchase the report › 2 / 8 > < Indonesia is not the easiest place to start an enterprise or, generally, to conduct business.

In this section the reader can find valuable information about Indonesia's investment climate, about how to set up a company or representative office, the risks that are involved in investing in Indonesia, analyses of commodities, listed companies and business sectors, and more.

Read more › 7 / 8 > < Indonesia is the world's fourth-most populous country, implying that significant cultural, ethnic, religious and linguistic diversity can be found within its boundaries. This section provides the reader background information about the people of Indonesia, its (political and economic) histories, religions, and more. Read more › 8 / 8 > < Indonesia Investments Indonesia Investments is a platform that helps foreign investors to engage in business in Indonesia.

In close cooperation with our network in Indonesia our services include market research (market intelligence), monthly reports on the Indonesian economy, politics and social developments, market entry strategies, the establishment of legal entities (local PTs, PT PMAs, and Representative Offices), finding Indonesian business partners or office/factory space, marketing strategies, and human resources recruitment. Energy Research Report; 2nd Edition To Be Released Soon The second edition of our flagship Energy Research Report is scheduled to be released in June 2022.

The second edition includes special focus on Indonesia's renewable energy potential.

pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah

Soon we will share more information about the upcoming release. HEADLINES & COLUMNS latest update: 8 day ago • News Consumer Price Index of Indonesia; Inflationary Pressures Start Growing in March 2022 • News Indonesia Investments Released March 2022 Report - A Blessed Ramadan • Business Trade Balance Indonesia: Exports Soar Thanks to Coal & Palm Oil Shipments, Imports Rebound • News Update on the Economy of Indonesia & COVID-19 Situation; Mudik Becomes Key Test Case Latest Articles • Mega-IPO on the Indonesia Stock Exchange: GoTo Gojek Tokopedia • Importance of Food Price Stability during the Ramadan & Idul Fitri Celebrations • Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement; Challenges & Opportunities • Wind Power Generation in Indonesia; What Are the Challenges & Opportunities?

• What Is Happening in Ukraine? What Is the Impact of the Russo-Ukrainian War on Indonesia? • Economy & Monetary Policy; How Is Indonesia Doing in the First Quarter of 2022? • 5 Tips on How to do Marketing and Advertising in Indonesia • Indonesia Investments Releases February 2022 Report • Indonesia Ends 2021 Better-than-Expected; Starts 2022 Weaker as Restrictions Are Tightened • Renewable Energy: the Challenges of Biomass Development in Indonesia • Indonesia’s Growing Crypto Industry • Trade Balance of Indonesia: Pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi yang paling tepat adalah Declines in Exports and Imports at the Start of 2022 Poverty MOST VIEWED ARTICLES THIS WEEK • Business Trade Balance Indonesia: Exports Soar Thanks to Coal & Palm Oil Shipments, Imports Rebound • News Update on the Economy of Indonesia & COVID-19 Situation; Mudik Becomes Key Test Case • Business 5 Tips on How to do Marketing and Advertising in Indonesia • News Wind Power Generation in Indonesia; What Are the Challenges & Opportunities?

Pertumbuhan Kinerja Ekonomi Indonesia




2022 www.videocon.com