Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Jumat pagi, waktu itu tidak membuat semua masalah selesai. Masa – masa awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada satu masalah besar disamping banyak masalah lainnya. Masalah tersebut adalah belum adanya pengakuan internasional yang luas atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Indonesia melakukan beberapa perjanjian dengan Belanda untuk mendapatkan pengakuan olehnya. Perjanjian tersebut antara lain : Perjanjian Linggarjati (15 November 1946 – 25 Maret 1947), Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948) dan Perjanjian Roem-Royen (14 April 1949 – 7 Mei 1949) dan yang terakhir adalah Koferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949).

Tindak lanjut Perjanjian Roem Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Deen Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin olah Van Maarseven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

• Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. • Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat.

• Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat. • Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942.

• Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. • Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. • Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda.

Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat, kecuali Irian Barat.Berikut wilayah Negara RIS Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.

Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Ir. Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Drs.

Moh. Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Drs. Muh. Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Yuliana.

Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovink dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX.

Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Ayo Menulis Pahamilah bacaan di atas! Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana! • Kapan peristiwa KMB terjadi? Tanggal 23 Agustus-2 November 1949 • Di manakah peristiwa KMB diadakan?

Di Den Haag, Belanda • Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseven. Delegasi BFO atau badan musyawarah negara-negara federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. • Apa hasil KMB?

1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.

5. Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. 6. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia.

7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. • Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Drs.

Muh. Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Yuliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovink dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. • Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia dan Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Ayo Berlatih Bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Apakah Republik Indonesia Serikat itu (RIS)? Carilah informasi mengenai RIS. Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut.

• Studi pustaka: mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. • Diskusi: dilakukan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas.

• Wawancara: melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti kepada Guru atau sejarahwan. Setelah informasi kamu dapatkan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda.

Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu • Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville. • Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat • Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur • R.

A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura • Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar • Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka • K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung • Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar • Dr.

R.V. Sudjito dari Jawa Tengah • Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur • Jamani dari Kalimantan Tenggara • A.P. Sosronegoro upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat Kalimantan Timur • Mr.

Djoemhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan • Radja Mohammad dari Riau • Abdul Malik dari Negara Sumatera Selatan • Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatera Timur Negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950 saat Mr. Assaat melepaskan jabatan kepada Soekarno dan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Breaking News • Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan • Jurusan Geografi Terbaik di Indonesia • Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Terbaik di Indonesia • Jurusan Perfilman di Indonesia • Jurusan Fotografi di Indonesia • Jurusan Teknik Geologi Terbaik di Indonesia • Jurusan Teknik Geofisika Terbaik di Indonesia upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat Twibbic Hari Pendidikan Nasional ( HARDIKNAS ) 2022 • Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia • Jurusan Teknik fisika Terbaik di Indonesia Table of Contents • Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda • • Kapan peristiwa KMB terjadi?

• Di manakah peristiwa KMB diadakan? • Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? • Apa hasil KMB? • Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi?

• Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia.

Apa saja peristiwa yang mengiringnya? Masih ingatkah kamu salah satu isi Perjanjian Roem Royen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Bagaimanakah hasil dari KMB? Bacalah bacaan berikut dengan saksama! Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda Tindak lanjut Perjanjian Roem Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB.

KMB dilaksanakan di Deen Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin olah Van Maarseven. Delegasi BFO atau Badan Musyawa rah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II.

Adapun hasil KMB sebagai berikut. • Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. • Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. • Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.

• Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. • Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. • Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. • Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat.

Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Ir.

Soekarno. Baca Juga : Jenis Pola Asuh Anak ( Parenting ) Akan Terlihat Jelas Di Kelas Pada tanggal 20 Desember 1949, Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Drs. Muh. Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Yuliana.

Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovink dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Ayo Menulis Pahamilah bacaan di atas! Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana! Kapan peristiwa KMB terjadi? tanggal 23 Agustus-2 November 1949 Di manakah peristiwa KMB diadakan? Denhag, Belanda Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Muhammad Hatta, pemimpin delegasi Indonesia.

Muhammad Roem, wakil pimpinan delegasi Indonesia. Supomo, Juanda Kartawidjaja, Johannes Leimena, dan Ali Sastroamidjojo, anggota dari delegasi Indonesia. Sultan Hamid II dari Pontianak, pimpinan delegasi BFO (negara federal bentukan Belanda) Apa hasil KMB?

Adapun hasil KMB sebagai berikut. • Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. • Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. • Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

• Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. • Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. • Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. • Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Baca Juga : Sejarah Komunikasi, Kelas 3 SD Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat.

Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Drs.

Muh. Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Yuliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovink dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia?

berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Apakah Republik Indonesia Serikat itu (RIS)? RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar : Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda.

Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri beberapa negara bagian (negara konstituen), yaitu: Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan.

Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun kita berada.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai * Komentar * Nama * Email * Situs Web Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Δ Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses. • Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 2 jam ago • Jurusan Geografi Terbaik di Indonesia 1 hari ago • Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Terbaik di Indonesia 2 hari ago • Jurusan Perfilman di Indonesia 4 hari ago • Jurusan Fotografi di Indonesia 5 hari ago • Jurusan Teknik Geologi Terbaik di Indonesia 1 minggu ago • Jurusan Teknik Geofisika Terbaik di Indonesia 1 minggu ago • Twibbic Hari Pendidikan Nasional ( HARDIKNAS ) 2022 1 minggu ago • Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia 2 minggu ago • Jurusan Teknik fisika Terbaik di Indonesia 2 minggu ago
Sesuai hasil KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia.

Di Negeri Belanda, delegasi Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat dipimpin oleh Moh. Hatta sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam.

Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Libanon, Saudi Arabia dan Afganistan, India, dan lain-lain. Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan oleh bangsa Indoensia.

Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian/daerah yang merupakan ciptaan Belanda, terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut. • Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946.

• Negara Sumatra Timur, terbentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Negara Sumatra Selatan, terbentuk atas persetujuan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948.

Daerahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah Abdul Malik. • Negara Pasundan (Jawa Barat). • Negara Jawa Timur, terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. • Negara Madura, terbentuk melalui suatu plebesit dan disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari 1948. Bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia. Proses kembalinya ke NKRI antara lain sebagai berikut. • Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan,Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh. • Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.

• Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik. • Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS-NIS-NST.

Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950. • Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh : RIS upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat Moh.

Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD. • Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950.

Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS. • Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. KOMPAS.com - Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, baik melalui perjuangan di medan tempur maupun negosiasi di meja perundingan. Empat tahun setelah proklamasi, Belanda akhirnya mengakui dan sepenuhnya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia.

Hari ini 72 tahun lalu, tepatnya 27 Desember 1949, dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta. Di Istana Dam, Amsterdam, penyerahan kedaulatan ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Mohammad Hatta. Mengutip Kompaspedia, dokumen itu berisi, antara lain, pernyataan menerima seluruh hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal yang sama, di Istana Rijswijk, Jakarta (sekarang Istana Negara) diadakan upacara penurunan bendera Belanda dan diganti dengan bendera Merah Putih. Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 Jalan terjal pengakuan kedaulatan Upaya diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui serangkaian perundingan dengan Belanda yang berlangsung antara 1946-1949.

Ada tiga perundingan penting yakni Perundingan Linggarjati (1946), Perundingan Renville (1947-1948), dan Konferensi Meja Bundar (1949).

Akan tetapi, upaya diplomasi sebelum Konferensi Meja Bundar tidak sepenuhnya berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Belanda melakukan Agresi Militer I yang berlangsung selama 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947.

Serangan itu merupakan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dicapai pada Perundingan Linggarjati, yakni pengakuan kedaulatan Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pasca-agresi militer, Indonesia meminta bantuan internasional untuk menengahi konflik berkepanjangan dengan Belanda dan pada akhirnya mencapai kedaulatan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lantas membentuk Komisi Tiga Negara yang berisi Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perundingan.

Perundingan Renville yang digelar di upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat peran USS Renville yang berlabuh di Jakarta menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan penambahan wilayah Belanda. Namun, hasil Perundingan Renville lebih banyak merugikan Indonesia yang harus kehilangan banyak wilayah strategis, seperti Perundingan Renville akhirnya juga berujung kegagalan, karena Belanda kembali melakukan serangan atau Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Kecelakaan LANSA Flight 508, 91 Tewas upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat Satu Selamat Babak akhir: Konferensi Meja Bundar Wikimedia Commons Tokoh Konferensi Meja Bundar (KMB).

Baris pertama (Delegasi Indonesia, dari kiri ke kanan): Drs Moh.Hatta (Ketua), Mr. Moh.Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr. J.Leimena, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Baris kedua (Delegasi Indonesia, dari kiri ke kanan): Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Kolonel T. B. Simatupang, dan Mr. Muwardi. Baris Ketiga (dari kiri ke kanan): Sultan Hamid II (BFO), Mr.

van Maarseveen (Belanda), Tom Critchley (UNCI).Agresi Militer II membuat Belanda menerima kecaman dari banyak negara di dunia. PBB merespons dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 67 pada 28 Januari 1949. Isi resolusi tersebut, antara lain, menyerukan penghentian pertempuran dan mendesak Belanda untuk memulai perundingan dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Indonesia dan Belanda kemudian mengadakan perundingan di Hotel Des Indes, Jakarta pada 14 April-7 Mei 1949 yang menghasilkan Perjanjian Roem-Royen.

Roem-Royen diambil dari nama masing-masing delegasi yang menjadi perwakilan, yaitu Mohammad Roem dari Indonesia dan Herman van Roijen (Royen) dari Belanda. Isi Pernjajian Roem-Royen antara lain pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, penarikan pasukan Belanda dari Yogyakarta, dan usulan untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. KMB atau De Ronde Tafel Conferentie (RTC) resmi dibuka pada 23 Agustus 1949.

Perundingan itu berjalan alot dan lambat. Akhirnya, pada 2 November 1949, Indonesia dan Belanda berhasil mencapai kesepakatan dan dilakukan penandatangan persetujuan KMB.

Isi persetujuan yang dihasilkan pada KMB adalah: • Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Desember 1949. • Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda. • Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang Hindia Belanda sebelum 1949. • Permasalahan Irian Barat (Papua) akan dirundingkan satu tahun setelah pengakuan RIS.

Pada 27 Desember 1949, dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta. Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Film Titanic Pertama Kali Dirilis Berita Terkait Hari Ini dalam Sejarah: Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 Hari Ini dalam Sejarah: Kecelakaan LANSA Flight 508, 91 Tewas dan Satu Selamat Hari Ini dalam Sejarah: Tsunami Selat Sunda Menewaskan 437 Orang Hari Ini dalam Sejarah: Pesawat dari London ke New York Meledak karena Bom, Semua Penumpang Tewas Hari Ini dalam Sejarah: Film Titanic Pertama Kali Dirilis Berita Terkait Hari Ini dalam Sejarah: Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 Hari Ini dalam Sejarah: Kecelakaan LANSA Flight 508, 91 Tewas dan Satu Selamat Hari Ini dalam Sejarah: Tsunami Selat Sunda Menewaskan 437 Orang Hari Ini dalam Sejarah: Pesawat dari London ke New York Meledak karena Bom, Semua Penumpang Tewas Hari Ini dalam Sejarah: Film Titanic Pertama Kali Dirilis UPDATE Corona 27 Desember 2021: Israel Uji Coba Dosis Keempat Vaksin Covid-19 https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/27/105700165/update-corona-27-desember-2021--israel-uji-coba-dosis-keempat-vaksin-covid https://asset.kompas.com/crops/Fc8Kx8iofjMTdm93FSJ2-6S0iUc=/0x0:780x520/195x98/data/photo/2021/09/15/6141804a40000.jpg
Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi.

Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan ini menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan, menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara Barat. Terdapat berbagai pro dan kontra ketika perubahan bentuk konstitusi ini terjadi, oleh karena itu pembahasan ini akan secara khusus memaparkan sejarah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) hingga berakhirnya sistem RIS.

Latar Belakang Terbentuknya Republik Indonesia Serikat Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia diselesaikan dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di Bijeenkomst voor Federaale Overleg (Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO).

Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO di Yogyakata (22 Juli 1949), dan Jakarta (1 Agustus 1949). Mereka sepakat mengenai aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Konferensi Meja Bundar di Den Haag KMB digelar pada 23 Agustus 1949, ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara BFO dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung.

Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda. Penandatangan piagam persatuan RIS Ketika KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebagai tindak lanjut perundingan di Yogyakata, dan Jakarta.

Tanggal 29 Oktober 1949, piagam persatuan RIS berhasil ditandatangi di Scheveningen oleh 16 perwakilan masng-masing wakil negara bagian dan daerah otonom. Akhirnya, setelah perundingan alot selama lebih dari dua bulan, KMB berakhir pada 2 November 1949.

Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB salah satunya menyebutkan kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dari hasil tersebut, banyak kalangan menilai, hasil KMB sangat menyimpang dari gerakan kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang tidak menginginkan kemerdekaan sebagai hadiah. Yang dituntut sebenarnya adalah pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan.

Hal ini diperparah dengan kewajiban Indonesia membayar hutang Hindia-Belanda sebesar 6, 5 milyar gulden, sebelum akhirnya disepakati menjadi 4, 5 milyar gulden. Terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom [1] dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.

Tangggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta. Hasil dari KMB perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang menjadi anggota RIS, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia Indonesia, dan semua negara-negara federal bentukan van Mook.

Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani konstitusi RIS. Sementara itu, sejak awal Desember 1949 di Yogyakarta KNIP mulai membahas hasil KMB. Ketika sidang pleno KNIP, banyak anggota yang sadar pembentukan RIS sebenarnya adalah penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan.

Meskipun demikian, KNIP menyadari tidak ada jalan lain, selain menerima segala naskah yang dibuat oleh KMB di Den Haag. Ditambah naskah kontitusi RIS, yang tidak dapat dirubah sediki pun. Sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkan saja. KNIP juga harus memilih seorang wakil bagi setiap 12 anggota KNIP, untuk duduk dalam dewan perwakilan RIS. Setelah satu minggu bersidang, diambil pemungutan suara untuk pengesahan seluruh hasil KMB dengan hasil, 236 suara menerima, dan 62 suara menolak hasil KMB.

Taggal 15 Desember 1949, KNIP meratifikasi hasil-hasil KMB. Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat RIS, KNIP juga menunjuk wakil-wakil Indonesia untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RIS.

Sama halnya dengan negara-negara anggota BFO, yang mengirim wakil untuk duduk di Senat dan DPR RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi presiden Indonesia Serikat pertama, dan peresmiannya dilakukan tanggal 17 Desemer 1949.

KNIP kemudian mengangkat Mr. Assaat Datuk Mudo, ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Indonesia. Dengan demikian, MR. Assaat de facto presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950.

DPR RIS kemudian memilih empat orang menjadi formatur kabinet, yaitu Mohammad Hatta, Anak Agung Gde Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sultan Hamid II. Pada 19 Agustus 1949 terbentuk lah kabinet RIS dengan susunan: Perdana Menteri : Mohammad Hatta Menteri Luar Negeri : Mohammad Hatta Menteri Pertahanan : Hamengku Buwono IX Menter Dalam Negeri : Ide Anak Agung Gde Agung Menteri Keuangan : Syafruddin Prawiranegara Menteri Perekonomian : Ir.

Juanda Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: Ir. H. Laoh Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Soepomo Menteri P dan K : dr. Abu Hanifah Menteri Kesehatan : dr. Josef Leimena Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo Menteri Sosial : Mr. Kosasih Purwanegara Menteri Agama : K. H. Wahid Hasyim Menteri Penerangan : Arnold Mononutu Menteri Negara : Sultan Hamid Alkadrie II Mr.

Mohammad Roem Dr. Suparno Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet(mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya), dan bukan kabinet koalisasi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat berlangsung bersamaan di dua tempat.

Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda. Perdana menteri RIS Mohammad Hatta atas nama pemerintah RIS, menerima kedaulatan dari Ratu Juliana, upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat di Jakarta, Wakil Perdana Menteri RIS, Hamengku Buwono IX menerima kedaulatan RIS dari wakil tinggi mahkota Belanda, A.

H. J. Lovink.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Republik Indonesia Serikat Pada masa sistem pemerintahan federal ini, kabinet Hatta disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perang kemerdekaan maupun masalah-masalah yang intern dengan kehidupan suatu negara muda. Sebagai akibat dari perang kemerdekaan banyak prasarana yang hancur, keadaan ekonomi yang buruk, dan terdapat pula kerusakan mental di masyarakat. Di bidang ekonomi sendiri masalah utama adalah munculnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja.

Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah menjalankan suatu kebijakan dalam bidang keuangan yaitu mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950, yang dikenal dengan kebijakan gunting Syafruddin.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2, 50 gulden atau Rp. 5 ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengah. Meskipun banyak pemilik uang yang terkena dampak peraturan ini, tetapi pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Di samping soal keuangan ini, ekonomi juga dapat diperbaiki, karena dengan meletusnya Perang Korea, perdagangan ke luar negeri meningkat, terutama untuk bahan mentah seperti karet.

Dengan meningkatnya ekspor, maka pendapatan negara juga ikut meningkat. Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah selesainya perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara yang tidak mendukung.

Mereka perlu mendapat penampungan bila pemerintah ingin melakukan program rasionalisasi. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan utuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat latihan yang memberi pendidikan keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karier sipil profesional.

Selain itu usaha transmigrasi juga dilakukan, meskipun demikian masalah kepegawaian belum dapat diselesaikan pemerintah RIS.

Dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya dari kalangan bekas anggota KNIL. Personil KNL yang akan dilebur ke dalam APRIS meliputi 33.000 orang dengan 30 perwira. Pembentukan APRIS menimbulkan kegoncangan psikologis bagi TNI.

Di satu pihak TNI keberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuh. Sebaliknya dari pihak KNIL terdapat tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan menolak masuknya TNI di negara tersebut. Gejala semacam ini tentunya menimbulkan konflik baru di dalam negeri, contohnya di Bandung berupa gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang mengirimkan ultimatum kepada Pemerintah RIS, dan Negara Pasundan serta menuntut diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak pembubaran negara tu.

Sementara itu, di Kalimantan Barat Sultan Hamid menolak masuknya TNI serta menolak untuk mengakui menteri pertahahan RIS dan menyatakan bahwa dia yang berkuasa di daerah tersebut.

Di Makassar muncul gerakan Andi Aziz di Ambon, dengan nama gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Keadaan ini sengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda, dengan tujuan mempertahankan kepentingan dan membuat kondisi RIS kacau.

Jika usaha ini berhasil, maka dunia Internasional akan menganggap RIS tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Selain disibukkan dengan suasana nasional yang tidak stabil akibat bom waktu yang sengaja ditinggalkan pihak kolonialis, pemerintah masih harus menghadapi pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

Kembali ke Bentuk Negara Kesatuan Wacana kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dimulai oleh keinginan Negara Indonesia Timur (NIT), dan pemerintah Negara Sumatra Timur (NST), yang menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada 8 April 1950 diadakan konferensi segitiga antara RIS-NIT-NST. Akhirnya, tanggal 12 Mei 1950 Kedua negara bagian tersebut memberikan mandatnya kepada perdana menteri RIS, Mohammad Hatta, untuk mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI.

Demonstrasi menuntut pembubaran Negara Pasundan Sementara itu, rakyat di negara-negara bagian umumnya juga menuntut agar wilayahnya dikembalikan kepada Republik Indonesia, seperti yang dilakukan rakyat Jawa Barat pada 8 Maret 1950.

Mereka berbondong-bondong melakukan demonstrasi di Bandung menuntut pembubaran Negara Pasundan, dan seluruh wilayahnya dikembalikan ke dalam RI. Kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah dua bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 19 Mei 1950.

Setelah itu diadakan pembahasan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan itu pun diterima dengan baik oleh Senat, Parlemen RIS, dan KNIP. Tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan momen kemerdekaan, presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).

UUDS sendiri mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan undang-undang dari konstitusi RIS. Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet, dan DPR.

Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, meskipun pada perkembangannya harus disahkan terlebih dahulu oleh DPR. Selain itu kabinet secara keseluruhan atau perseorangan, masih bertanggung jawab kepada DPR, yang mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet atau memberhentikan menteri. Dengan ditandanganinya rancangan UUDS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat, dan dibentuk kembali negara kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BIBLIOGRAFI Frederick, William H. 1984. Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES. Hutagalung, Batara R. 2010. Serangan Umum 1 Maret 1949: dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Yogyakarta: LKIS. Poesponegero, Marwati Djoened. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Ricklefs, M. C. 1991. A History of Modern Indonesia. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. [1] 7 negara bagian itu adalah Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Sumatra Selatan.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Sementara yang termasuk ke dalam 9 daerah otonom adalah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau. Similar Posts: • Mr Assaat: Sosok Pemimpin yang Terlupakan • Sikap Kasultanan Yogyakarta Pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 • Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Pencarian Search for: Kategori • Filsafat Sejarah (2) • Kebudayaan (16) • Kerajaan-Kerajaan di Indonesia (11) • Sejarah Agama-Agama (6) • Sejarah Dunia (97) • Sejarah Indonesia (86) • Sejarah Islam (77) Postingan Terbaru • Sepak Terjang Tentara Afrika di Hindia-Belanda • Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) Muhammadiyah • Kehidupan Buruh di Tambang Batu Bara Ombilin Masa Kolonial • Biografi Christiaan Eijkman (1858-1930) • Bandit-Bandit di Jawa Masa Kolonial
tirto.id - Meskipun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sudah dinyatakan sejak 17 Agustus 1945, namun Belanda justru ingin berkuasa lagi.

Sejarah pengakuan kedaulatan Indonesia baru terjadi beberapa tahun kemudian, itu pun setelah melalui jalan berliku, baik lewat konfrontasi maupun melalui meja diplomasi. Tanggal 27 Desember 1949, pukul 10.17 pagi waktu setempat, Ratu Juliana selaku penguasa Kerajaan Belanda menyerahkan akta pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia.

Momen ini terjadi dalam sebuah upacara di Istana Dam, Amsterdam. Seperti diketahui, Belanda telah menjajah Indonesia selama berabad-abad sampai akhirnya menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah dari Sekutu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Baca juga: • Sejarah Perjanjian Kalijati: Latar Belakang, Isi, & Tokoh Delegasi • Sejarah BPUPKI dan Kaitannya dengan Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat Negara Pancasila • Peristiwa Rengasdengklok: Sejarah, Latar Belakang, & Kronologi Latar Belakang Usai Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada akhir 1948, titik terang perundingan Indonesia dan Belanda mulai terlihat.

Hal ini dikarenakan Belanda mendapat kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk ultimatum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hendrikus Puji Rakhmat dalam penelitian bertajuk "Proses Penyelesaian Konflik Antara Republik Indonesia dengan Belanda 1947-1949" (1998), Dewan Keamanan PBB menggelar sidang di Paris, Perancis, pada 22 Desember 1948.

Forum yang tercetus berkat inisiatif Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dr. Philip C. Jessup, ini menghasilkan resolusi PBB.

Intinya, PBB meminta kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan konflik. Selain itu, PBB juga mendesak Belanda upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat melepaskan para pemimpin atau orang-orang Indonesia yang ditahan. Saat itu, Belanda masih enggan memenuhi tuntutan tersebut sehingga pembicaraan panjang terus dilakukan.

Baca juga: • Sejarah Agresi Militer Belanda I • Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 • Sejarah Agresi Militer Belanda II Di tengah upaya tersebut, terjadilah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dilakukan oleh angkatan perang Republik Indonesia. Serangan massal selama 6 jam itu adalah bukti bahwa Indonesia masih eksis.

Serangan Umum 1 Maret 1949 sontak menjadi pembicaraan di forum internasional dan memaksa Belanda agar bersedia duduk bersama dengan pihak Indonesia. Tanggal 14 April 1949, terjadi pertemuan di Jakarta antara Mr. Mohammad Roem selaku wakil Indonesia dengan Dr. J.H. van Roijen dari Belanda untuk membahas kelanjutan perundingan yang sempat tersendat. Dari pertemuan tersebut, pada 7 Mei 1949 dihasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Roem-Roijen.

Secara garis besar, hasil perundingan ini merupakan bentuk kemenangan politik Indonesia atas Belanda. Hasil Perjanjian Roem-Roijen juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda.

Baca juga: • Sejarah Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi • Sejarah Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tokoh, Hasil • Sejarah Perundingan Renville: Latar Belakang, Isi, Tokoh, & Dampak KMB dan Penyerahan Kedaulatan Dikutip dari buku Pernyataan Roem-Van Roijen (1995) karya Ide Anak Agung Gede Agung, Indonesia berharap perundingan yang akan dilanjutkan dengan KMB dapat menghasilkan kemenangan yang telah lama dicita-citakan.

KMB pun dimulai pada 23 Agustus 1949 di Gedung Ridderzal, Den Haag. Pada 1 November 1949 dihasilkan kesepakatan yang berisi 3 poin, yaitu: • Piagam penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia • Peraturan dasar Uni Indonesia-Belanda • Lampiran status Uni Indonesia-Belanda Tanggal 21 Desember 1949, Presiden Sukarno membentuk dua delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan dan satu delegasi menerima penggabungan RI ke Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga: • Fakta & Sejarah Bapak Pramuka Indonesia: Sultan HB IX • Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat • Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948: Latar Belakang & Tujuan Musso Mohammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai delegasi menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta, dan Dr. Abu Hanifah sebagai delegasi menerima penggabungan RI ke RIS.

Akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1949 di Istana, Dam, Amsterdam. Dalam penyerahan kedaulatan ini dilakukan penandatangan 3 dokumen yang telah disepakati pada 1 November 1949. Dengan penandatanganan tersebut, maka secara resmi Indonesia telah diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh serta menjadi bagian dari tatanan dunia internasional.Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah C.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada 23 Desember 1949, Wakil Presiden Mohammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Upacara penandatanganan ini dilangsungkan secara bersamaan baik di Indonesia maupun di Belanda dengan sebuah upacara pada 27 Desember 1949. Di Belanda, upacara penandatanganan penyerahan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Kerajaan Belanda. Para penandatangan yang hadir adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. .A. Sassen, dan Mohammad Hatta. Di Jakarta, Sultan Hamengku Buwono IX dan wakil tinggi mahkota A.H.J.

Lovink secara bersama-sama juga menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Pada tanggal yang sama juga di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.

upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah indonesia serikat

Di Yogyakarta, penyerahan Kedaulatan Rl kepada RIS dilakukan oleh Pejabat Presiden Mr. Asaat kepada A. Mononutu (Menteri Penerangan RIS).
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Salah satu hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah Belanda menyerahkan kedaulatan RIS sepenuhnya dan tak bisa dicabut.

Republik Indonesia Serikat (RIS) sendiri terdiri dari beberapa negara bagian, meniru sistem konstitusi di negara barat. Belanda kemudian menyerahkan kedaulatan ke RIS ini. Upacara penyerahan kedaulatan ini dilakukan bersamaan di 2 tempat, Jakata dan Amsterdam, Belanda.

Di Amsterdam, upacara penyerahan kedaulatan ini dilakukan di Paleis op de Dam. Perdana Menteri Mohammad Hatta menerima kedaulatan ini dari Ratu Juliana. Sementara itu, di Jakarta penyerahan kedaulatan ini dilakukan oleh wakil tinggi mahkota Belanda, A. H. J. Lovink. Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri RIS yang menerimanya. Baca: Ini yang Harus Dilakukan Peternak Sapi Jika ASI Indukan Tak Keluar Usai Melahirkan Banyak pihak yang tidak setuju dengan hasil KMB dan penyerahan kedaulatan ini.

Pihak ini tidak mau kemerdekaan dan kedaulatan itu diserahkan, namun direbut dan memaksa Belanda mengakuinya. Para pihak yang tidak setuju juga menyoroti hasil KMB, yang salah satunya RIS harus menanggung hutang Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar gulden. (bpc4)

Penyerahan Kedaulatan (Transfer Of Sovereignty) oleh Kerajaan Belanda Kepada Pemerintah Indonesia




2022 www.videocon.com