Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Pada pasal 1 angka 1 UU No.

39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan kewajiban seorang warga negara diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Mengenai hak dan kewajiban juga diatur dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia, telah terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Melalui adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila silanya, tercermin adanya penghargaan yang sangat tinggi terhadap hak dan kewajiban asasi manusia.

Hal ini menggambarkan Pancasila menjamin dan selalu mengedepankan keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satunya dalam sila ke-1 yang menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Karena tanpanya, pelaksanaan hak kewajiban tidak bisa berlaku seimbang dan dikhawatirkan mengakibatkan ketidakadilan bagi satu pihak.

Hak dan kewajiban dilakukan seimbang artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus menerus, namun mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkesinambungan. Dalam KBBI, Hak (rights) adalah sesuatu yang benar, milik, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh UU. Sedangkan Kewajiban (obligation) adalah segala sesuatu yang harus dan wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan bertanggung jawab diperlukan agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan tentram.

Sebagai warga negara tidaklah etis jika menuntut hak lebih banyak daripada kewajiban yang dilakukan. Jika ingin mendapatkan hak yang sesuai, maka sebagai warga negara kita harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Bisa dibayangkan jika hak seseorang warga negara dirampas, padahal ia sudah melaksanakan kewajibannya.

Hal ini tentu saja akan meinumbulkan ketidakadilan. Sedangkan orang lain tidak mau melaksanakan kewajibannya, tetapi selalu menuntut haknya. Jika terus dibiarkan tentu saja beresiko menimbulkan perpecahan. Menurut saya, untuk menerapkan konsep hak dan kewajiban warga negara, bisa dimulai dengan lingkungan terdekat kita, yaitu sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. Mahasiswa juga berhak untuk menggunakan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.

Namun, sebagai mahasiswa pun memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dan ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan ketertiban perguruan tinggi yang bersangkutan Jakarta - Hak dan kewajiban warga negara secara umum terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara. Kehidupan akan tertib jika tiap orang menerima hak dan melaksanakan kewajiban sesuai porsinya.

Tidak sulit melakukan identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Apalagi tiap aturan turunan di Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baca juga: 28 Contoh Sikap Pancasila Sila 1 sampai 5 dan Penjelasan, Sudah Tahu?

Daftar hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila Dikutip dari emodul Kemdikbud Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara ada xx hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila.

Daftar lengkap bisa dibaca di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII modul tema 12, yang ditulis R Abdurrakhim Abubakar, S Pd, Euis Laelasari, M M Pd. I. Hak dan kewajiban warga negara sila ke-1 Bunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa A.

Hak 1. Hak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila agama sesuai dengan keyakinan masing-masing 2. Hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing 3.

Hak bekerjasama antar umat beragama. B. Kewajiban 1. Memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga sekitar dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing 2. Saling bekerjasama dan Tidak mengganggu tetangga, dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam menyelenggarakan hari besar keagamaan 3. Tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga sekitar atau pun orang lain 4.

Kewajiban menghormati semua umat beragama. II. Hak dan kewajiban warga negara sila ke-2 Bunyi: Kemanusian yang Adil dan Beradab A. Hak 1. Hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan keseharian 2. Hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia 3. Hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. B. Kewajiban 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, mau pun tingkat pendidikan ketika bergaul dan bermain 2.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Membantu teman yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa mengharapkan imbalan atau balasan atas kebaikan yang kita berikan 3. Tidak berbuat semena-mena kepada orang lain seperti memotong jalur antrian orang lain tanpa alasan yang dapat diterima, tidak menganggu hak milik orang lain, senang melakukan perbuatan kemanusiaan.

4. Kewajiban menerapkan sikap tenggang rasa dan tepo sliro. III. Hak dan kewajiban warga negara sila ke-3 Bunyi: Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Indonesia A. Hak 1. Hak ikut serta dalam pembelaan negara 2. Hak hidup dan bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan 3. Hak kerja sama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. B. Kewajiban 1. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, di antaranya kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa membedakan status 2.

Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan taat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 4. Kewajiban berkerjasama tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikutnya hak dan kewajiban sesuai sila keempat Pancasila
Table of Contents • Contoh Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Sila 1 Pancasila • Hak Asasi Manusia dalam Sila 2-5 Pancasila • Undang-Undang yang Menjamin HAM di Indonesia • Video yang berhubungan Dikutip dari modul PPKn Harmonisasi dan Hak Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila (2020: 18), hak asasi manusia merupakan hak dasar dari masing-masing individu yang ada di dunia sebagai seorang manusia, tanpa melihat latar belakang suku bangsa, agama, ras, maupun golongan.

Karena bersifat universal, hak-hak ini sudah ada semenjak seorang individu lahir, sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau diberikan dalam bentuk apa pun. Di dalam Pancasila, terkandung tiga kategori nilai yang masing-masing melindungi hak asasi manusia secara universal, yang terdiri dari nilai ideal atau nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

Nilai dasar atau nilai ideal di Pancasila dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 dan lima sila yang ada di Pancasila. Nilai dasar juga bersifat kekal dan tetap, yang memiliki arti bahwa nilai-nilai tersebut melekat pada kehidupan bermasyarakat. Nilai instrumental merupakan bentuk penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.

Artinya, nilai instrumental memiliki penjabaran secara spesifik dan khusus terkait hak-hak yang ada di masyarakat. Selain itu, nilai instrumental dijadikan pedoman dari pelaksanaan sila-sila di Pancasila. Nilai praksis merupakan pengimplementasian dari penjabaran nilai-nilai instrumental dan penetapan nilai-nilai dasar pada nilai ideal.

Selain itu, nilai praksis lebih bersifat fleksibel, artinya, nilai praksis dapat berkembang dan berubah menyesuaikan dengan zaman. Contoh Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Sila 1 Pancasila Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai ideal atau dasar Pancasila sila 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa" berkaitan erat dengan jaminan akan hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.

Daftar hak asasi manusia dalam nilai ideal sila 1 Pancasila: 1. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing; 2. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing; 3. Hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Sementara Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila 1 Pancasila berkaitan dengan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara terkait dengan sila 1 Pancasila antara lain sebagai berikut: 1.

Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup; 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 3.

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Hak Asasi Manusia dalam Sila 2-5 Pancasila Setiap sila memiliki keterkaitan perlindungan HAM.

Hubungan HAM, hubungan HAM dengan sila lainnya dalam Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut: Hubungan HAM dengan sila ke-2 di Pancasila memiliki kaitan terhadap kedudukan masyarakat Indonesia di hadapan hukum.

Pada sila ini, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Pada sila ke-2 juga menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak berupa jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Hubungan HAM dengan sila ke-3 yaitu mengandung makna penempatan akan kesatuan, kepentingan, atau pun keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hubungan HAM dengan sila ke-4 digambarkan sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut sistem secara demokratis. Artinya, pada kehidupan bernegara, pemerintahan, bermasyarakat, semuanya memiliki hak yang sama tanpa adanya memprioritaskan kepentingan suatu golongan atau individu tertentu.

Hubungan HAM dengan sila ke-5 berkaitan dengan adanya pengakuan terkait hak-hak sosial yang ada adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila lingkup masyarakat yang dilindungi oleh negara, seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

Undang-Undang yang Menjamin HAM di Indonesia Sebagai pelindung hukum yang dapat menjamin hak asasi manusia dapat diklaim dan dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat, Undang-undang yang mengatur penjaminan hak asasi manusia terdiri dari: • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A – 28J tentang Hak Asasi Manusia.

• Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. • Ketentuan dalam Undang-undang organik yang mengatur perundang-undangan akan penjaminan hak asasi manusia • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

• Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindugnan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM yang berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat. • Ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres, yaitu: Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keputusan Pesiden Nomor 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi, Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM.

Baca juga: • Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila • Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila Baca juga artikel terkait PANCASILA atau tulisan menarik lainnya Marhamah Ika Putri (tirto.id - mip/yan) Penulis: Marhamah Ika Putri Editor: Yantina Debora Kontributor: Marhamah Ika Putri Subscribe for updates Unsubscribe from updates A.

Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Makna Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Makna Kewajiban Asasi Manusia Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga Negara maupun bukan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Faktor Internal Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. b. Faktor Eksternal Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM.

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut antara lain Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 (empat) orang mahasiswa tewas. D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM: Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pembentukan Instrumen HAM.

Pembentukan Pengadilan HAM Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia: a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diantara upayanya adalah dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. b. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Diantara caranya adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. (Telah dilihat: 53.808 kali) Gerakan olahraga senam Lantai adalah gerakan yang diiringi dengan a waktu b.

cuaca C. musik D. suara Senam merupakan salah satu jenis cabang olahraga yang dapat dilakukan secara berkelompok atau individual. Terdapat beberapa jenis senam, salah satunya senam irama.Senam irama adalah salah satu jenis .

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Apabila Anda telaah UUD NRI Tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya.

Ketentuan tersebut dapat Anda identifi kasi mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. a. Hak atas Kewarganegaraan Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara.

Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena.

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat (1) merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam undang-undang agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak d.

Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini, terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya f. Kemerdekan Memeluk Agama Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama. g. Pertahanan dan Keamanan Negara Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tecermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) ditegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

i. Kebudayaan Nasional Indonesia Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, dalam Pasal 32 ayat (2), disebutkan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. j. Perekonomian Nasional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional.

Pasal 33 terdiri atas lima ayat, yaitu sebagai berikut. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi siensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Ketentuan Pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. k. Kesejahteraan Sosial Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34.

Pasal ini terdiri atas empat ayat, yaitu sebagai berikut. (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang mempengaruhi jiwa dan memberi kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah syarat menjadi warga negara Indonesia memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai individu.

Apa saja hak dan kewajiban seorang warga berdasarkan nilai-nilai Pancasila? 1. Sila Pertama: Nilai Ketuhanan Contoh penerapa sila pertama ini menjamin seluruh warga Indonesia untuk memeluk agama yang dipercayainya. Ada 5 agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu. Dalam menjalankan nilai Ketuhanan ini, seluruh warga memiliki hak: • Memeluk agama yang diyakininya.

• Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan kewajibannya adalah: • Tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. • Menghormati keyakinan orang lain. • Menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. 2. Sila Kedua: Nilai Kemanusiaan Sila kedua mencerminkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Dengan sila kedua ini warga mempunyai hak: • Mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama.

• Mendapat kesempatan mendapat kehidupan layak yang sama. Sedangkan kewajibannya adalah: • Mengakui persamaan hak setiap peran warga negara indonesia dalam proses pembangunan tanpa memandang suku, keturunan, jenis kelamin, agama dan sebagainya. • Memupuk sikap saling mencintai sesama manusia tanpa memandang bulu.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

• Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Sila Ketiga: Nilai Persatuan Sila ketiga mempunyai nilai bahwa walau suku dan agama berbeda-beda namun bangsa Indonesia tetap bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak yang dimiliki oleh warga dari nilai sila ketiga ini adalah: • Mengembangkan seni dan budaya daerah dengan niat memperkaya seni dan budaya nasional.

• Mendapat perlakuan yang sama walau berada jauh dari kampung halamannya. Sedangkan kewajibannya adalah: • Menjunjung tinggi kebersamaan. • Selalu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

• Rela berkorban jiwa dan raga demi terciptanya keutuhan NKRI. 4. Sila keempat: Nilai Kerakyatan Sila keempat ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan juga kekuasaan berada ditangan rakyat. Dimanan semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hak yang menyertai sila keempat adalah: • Rakyat bebas mengeluarkan pendapat yang bersifat membangun dan bertanggung-jawab.

• Mendapat jaminan untuk berpolitik secara demokratis yang diwujudkan dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi Adapun kewajibannya adalah: • Tidak memaksakan pendapat pribadi atau golongan kepada pihak lain.

• Selalu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain dengan bijak. • Mengutamakan musyawarah dalam setiap masalah yang dihadapi. 5. Sila kelima: Nilai Keadilan Wujud nilai dari sila kelima ini adalah keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Seseorang bisa disebut adil ketika ia bisa bersikap adil pada dirinya sendiri dan orang lain.

Selalu menyeimbangakan antara perbedaan hak dan kewajiban dan menghargai kerja keras orang lain. Dan hak yang mencakup sila kelima adalah: • Mendapat perlakuan adil dalam seluruh aspek kehidupan yang melingkupi ekonomi, politik dan budaya.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

• Mendapat kesempatan hidup yang sama dengan orang lain. Sedangkan kewajibannya adalah: • Mempertahankan sikap gotong royong dilingkungannya. • Hidup sederhana tidak berlebihan, hemat dan tidak boros. Demikian nilai-nilai Pancasila yang mengandung hubungan hak dan kewajiban, se yogyanya Pancasila harus menjadi dasar pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia agar tercapai kehidupan yang aman dan sejahtera.
tirto.id - Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar pancasila penting untuk dipelajari.

Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, merupakan ideologi yang menjunjung nilai-nilai hak dan kewajiban asasi manusia. Setiap sila yang tertuang dalam Pancasila berisi antara hak serta kewajiban yang perlu dijunjung bangsa Indonesia. Hak asasi manusia (HAM) sendiri merupakan hak paling mendasar yang harus didapatkan oleh setiap manusia.

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia. HAM tidak lain merupakan anugrah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.

HAM meliputi serangkaian hak-hak termasuk hak untuk hidup, hak untuk bergama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Pelanggaran atas HAM akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sejalan dengan pengamalan hak asasi, terdapat pula kewajiban yang perlu dijunjung sama pentingnya. Melaksanakan kewajiban sama dengan mendukung diperolehnya hak orang lain. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan Hak serta kewajiban asasi manusia.

Menurut "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" yang diterbitkan oleh Kemendikbud, berikut hubungan antara setiap sila dalam Pancasila dengan hak serta kewajiban asasi manusia. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila, Sila pertama Sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sila ini berhubungan dengan hak manusia adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

Disisi lain, sila ini juga menempatkan kewajiban manusia untuk menghormati hak manusia lainnya, yaitu dengan menghormati pilihan serta perbedaan agama masing-masing individu. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila pertama yaitu: - beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dipercayai; - saling menghormati pilihan agama, kepercayaan, serta kebebasan beribadah antar masyarakat; - bekerjasama antar masyarakat untuk membangun lingkungan yang rukun; - tidak memaksakan kepercayaan maupun agama yang dianggap benar pada orang lain.

Infografik SC Hubungan Pancasila dengan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. tirto.id/Fuad Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila, Sila kedua Sila kedua Pancasila berbunyi " Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Hubungan sila ini dengan hak asasi manusia adalah dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama dimata hukum artinya setiap orang berhak mendapat jaminan serta perlindungan hukum.

Sila ini sekaligus menempatkan kewajiban masyarakat untuk senantiasa beradab, taat hukum, dan senantiasa menjunjung keadilan. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila kedua yaitu: - mendapatkan keadilan di mata hukum - bersikap adil dan membela kebenaran; - mengakui dan diakui sederajat sebagai sesama manusia; - menjunjung tinggi kemanusiaan dan tenggang rasa. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila, Sila ketiga Sila ketiga Pancasila berbunyi "Persatuan Indonesia." Sila ini menjamin bahwa setiap manusia berhak bergaul dan bersatu dengan semangat persaudaraan.

Hal ini kemudian diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang dimaksud meliputi saling membantu, menghormati, serta menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau kelompok.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila ketiga yaitu: - sikap rela berkorban untuk bangsa; - bergaul dengan sesama manusia; - menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau kelompok; - selalu menjunjung tinggi persatuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila, Sila keempat Sila keempat Pancasila berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Sila ini menempatkan hak setiap warga negara Indonesia untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat.

Sila ini pula menjamin masyarakat Indonesia untuk terlibat di kehidupan bernegara serta bermasyarakat secara demokratis. Di lain hal, sila keempat Pancasila juga mengamanatkan masyarakat untuk senantiasa bertindak demokratis dan bijaksana, tanpa menekan maupun memaksa pihak lain. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila keempat yaitu: - berpendapat serta menghormati pendapat orang lain; - tidak memaksakan pendapat pribadi; - mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan keputusan dalam kepentingan bersama; - bertanggungjawab atas setiap keputusan musyawarah.

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila, Sila kelima Sila keempat Pancasila berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini mengakui hak milik perorangan warga negara Indonesia.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Artinya, setiap kepemilikan perorangan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Disisi lain, hak tersebut dibatasi oleh hak milik orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila kelima yaitu: - memiliki sesuatu secara perorangan serta menghormati orang lain melakukan hal serupa; - senantiasa bekerja keras dan menjauhi sifat boros atau bermegah-megah (hedonisme); - saling menghargai hasil adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila orang lain; - memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan.

Baca juga: • Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila Undang-Undang yang Menjamin HAM di Indonesia Sebagai pelindung hukum yang dapat menjamin hak asasi manusia dapat diklaim dan dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat, Undang-undang yang mengatur penjaminan hak asasi manusia terdiri dari: • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A – 28J tentang Hak Asasi Manusia.

• Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. • Ketentuan dalam Undang-undang organik yang mengatur perundang-undangan akan penjaminan hak asasi manusia • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

• Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindugnan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM yang berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat. • Ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres, yaitu: Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keputusan Pesiden Nomor 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi, Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM.Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia.

identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila? • Sila Persatuan Indonesia • Sila Ketuhanan Yang Maha Esa • Sila Keadilan sosial bagi seluruh raktyat Indonesia • sila kemanusiaan yang adil dan beradab, • Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Jawaban: C.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh raktyat Indonesia Dilansir dari Encyclopedia Britannica, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila sila keadilan sosial bagi seluruh raktyat indonesia.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Apakah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia menjamin kebedaan hak dan kewajiban asasi manusia?

Pancasila selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam sila-sila Pancasila tercermin adanya penghargaan yang sangat tinggi terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” menunjukkan dan menegaskan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kedudukan manusia. Pancasila menjamin keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Lalu apa hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar pancasila? Berikut jawaban dan penjelasannya. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila Nilai dasar merupakan nilai asli bukan tiruan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri.

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar tidak berubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar pancasila terkandung di dalam kelima sila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Berikut hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. • Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. • Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. • Persatuan Indonesia mencerminkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ditunjukkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa tekanan, paksaan, maupun intervensi.

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut tentang nilai dasar tersebut.

Oleh karena terikat oleh wkatu, keadaan, tempat, atau nilai membutuhkan perubahan untuk menyesuaikan kondisi masyarakat.

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila

Dengan adanya perubahan diharapkan nilai dasar ini tetap relavan dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Nilai instrumental bersifat khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila.

Berikut peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila Nilai praksis merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Nilai praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari.

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Baca juga: Makna Hak Asasi Manusia (HAM) Nah, itulah jawaban mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila beserta penjelasannya.

Demikian artikel yang dapat kami bagikan tentang salah satu materi dalam pelajaran PKN, sekian dan semoga bermanfaat.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban




2022 www.videocon.com