Yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

Yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu. A. Janji lisan Pembahasan Pengalihan daripada Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam halini akan haruslah diberikan bersamaan dengan dokumen terhadap pengalihan hak.

Segala macma bentuk dari pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam hal ini akan wajib untuk dilakukan pencatatan ke dalam sebuah Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada sebuah instansi yang berada pada Direktorat Jendral dengan cara mealkukan pembayaran dari biaya dalam hal ini akan diatur ke dalam Undang-Undang yang ada. Pengalihan daripada Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pula tidak akan dimasukkan ked alam sebuah Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak akan mengakibatkan hukum kepada pihak ketiga.

Pengalihan daripada Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terppadu dalam hal ini akan diumumkan ke dalam sebuah Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Permohonan dari permintaan Desain Tata Letak Sirkuti Terpadu akan diajukan kepada Direktorat Jendral. Pelajari lebih lanjut 1.

Materi tentang Mau Tanya nih bedanya display dengan processor apa ya ? display ane "Microsoft Basic Display Adapter" tapi processornya "Intel core I3" brainly.co.id/tugas/2765982 2. Materi tentang apa yang dimaksud dengan display brainly.co.id/tugas/1767000 3. Materi tentang apa yg dimaksud dengan display brainly.co.id/tugas/5194951 ----------------------------- Detil jawaban Kelas: 8 Mapel: PPKn Bab: Bab 3 - Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kode: 8.9.3 #AyoBelajar Made Sukses mendapatkan data biaya untuk memproduksi 1.000 unit kerajinan sebagai berikut :- Biaya Bahan Baku Rp 20.000.000- Biaya Tenaga Kerja Langsu … ng Rp 10.000.000- Biaya Overhead Rp 2.000.000- Biaya Marketing Rp.

3.000.000.Apabila made sukses mengharapkat profit margin sebesar 20%, hitunglah harga jual/unit.​ Berikut ini merupakan informasi pada PT Mitra Karya pada tahun 202X : 1.

Sediaan produk dalam proses, 1 Jan 202X Rp 40.000.000 2. Sediaan produk dalam … proses, 31 Des 202X Rp 15.000.000 3. Kos bahan baku Rp 125.000.000 4.

Kos tenaga kerja langsung Rp 140.000.000 5. Kos overhead pabrik Rp 75.000.000 6. Sediaan produk jadi, 1 Jan 202X Rp 25.000.000 7. Sediaan produk jadi, 31 Des 202X Rp 70.000.000 8. Penjualan Rp 500.000.000 9.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

Biaya pemasaran dan administrasi Rp 20.000.000 Berapakah total kos produksi (buat dalam format laporan kos produksi)??​ Setelah mempelajari materi di sesi ini, kita dapat memahami pentingnya proses komunikasi bagi perusahaan bisnis dalam upaya mencapai tujuannya. Oleh k … arenanya, pebisnis perlu tahu cara berkomunikasi yang tepat dan efektif kepada target pasar, melalui berbagai sarana atau alat yang digunakan.

Apabila kita mengamati apa yang berkembang dewasa ini, komunikasi dengan menggunakan teknologi internet semakin populer, bahkan mendominasi dalam kegiatan bisnis. Menurut Anda, apakah proses komunikasi melalui internet dapat menggantikan secara penuh proses komunikasi secara konvensional di suatu perusahaan bisnis? Ungkapkan pandangan anda beserta alasannya di forum ini!

Catatan: Jangan lupa ya teman-teman….dalam berdiskusi perhatikan hal-hal berikut: Hindari plagiasi, karena pendapat atau ulasan yang sifatnya plagiasi tidak akan kami beri nilai dalam memberikan pendapat jangan hanya menyampaikan kata "saya setuju dengan pendapat …." tanpa diberi penjelasan mengapa setuju, yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu pendapat seperti itu tidak akan kami nilai forum diskusi adalah tempat untuk berdiskusi antar peserta tuton, oleh karena itu jangan menyampaikan pendapat dalam file tersendiri, karena akan mengurangi nilai Anda bila mengutip dari buku atau sumber lain, tulis sumber kutipan, kemudian aplikasikan tulisan yang Anda kutip dalam kegiatan nyata yang telah Anda lakukan atau pernah Anda saksikan, tidak semata-mata hanya mengutip dari sumber lain, karena bila hanya semata-mata mengutip maka nilai tidak bisa maksimal SOAL KASUS A: Catatkan Pengiriman Lebih dari 1 Juta Paket Per Hari Berdiri sejak tahun 2014, SiCepat Ekspres sebagai perusahaan ekspedisi Tanah Air te … lah memasuki usianya yang ke-7 tahun.

Di momen pertambahan usia kali ini, SiCepat Ekspres telah mencatatkan kinerja baik selama tahun 2020 dengan pengiriman paket lebih dari 1 juta paket per hari dan kenaikan transaksi lebih dari Rp 3,5 triliun atau tumbuh sekitar 194% dari tahun sebelumnya.

Pertanyaan Soal Kasus A: Jelaskan manfaat dilakukannya perencanaan pemasaran SiCepat Ekspres, kaitkan dengan teori/konsep relevan! Terdapat perbedaan antara perencanaan pemasaran dengan perencanan perusahaan. Berdasarkan kasus A di atas, identifikasi mana data di kasus tersebut yang mencerminkan perencanan pemasaran SiCepatEkspres!

(Dalam menjawab harap mendasarkan pada konsep/teori relevan)! SOAL KASUS B: PUMA Running: Segmen Perempuan Adalah Masa Depan Olahraga Lari Banyak cara yang bisa dilakukan oleh para merek untuk menjaga dan memperpanjang daur hidup produk mereka. Salah satu cara yang paling umum adalah melakukan diversifikasi atau meremajakan produk yang sudah ada. Melakukan segmentasi pun juga penting. Termasuk memetakan ulang target segmen yang dituju. Pertanyaan Soal Kasus B: Berdasarkan kasus B di atas, berikan analisis lingkungan dari target pasar Puma Running berdasar aspek demografi.

Jelaskan juga aspek kebutuhan dan keinginan target pasar! Berdasarkan kasus di atas, jelaskan dasar segmentasi pasar Puma Runnning dengan mengidentifikasi siapa yang membeli (berdasar aspek demografi, gaya hidup) dan mengapa mereka membeli (berdasar aspek manfaat yang diinginkan)! READY Jwbn EKMA4569 only 40k.

InsyaAllah amanah, jwbn gak ngasal. Cuss WA nol dlapan lima satu - enam tiga satu sembilan - sembilan tiga empat sembilan (Ora Saru) 100% Terpercaya. Menu • Home • Kelas 10 • Simulasi dan Komunikasi Digital • Fisika • Kimia • Komputer dan Jaringan Dasar • Pemprograman Dasar • Kelas 11 • Teknologi Jaringan Berbasis Luas • Administrasi Infrastuktur Jaringan • Teknologi Layanan Jaringan • Produk Kreatif dan Kewirausahaan • Kelas 12 • Teknologi Jaringan Berbasis Luas • Administrasi Infrastuktur Jaringan • Teknologi Layanan Jaringan • Produk Kreatif dan Kewirausahaan • Blogging • Internet • Game Soal Pilihan Ganda!

1. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-undang No ? A. 31 Tahun 2000 B. 32 Tahun 2000 C. 33 Tahun 2000 D.34 Tahun 2000 E.

35 Tahun 2000 2. Yang tidak termasuk Pengalihan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu yaitu? A. Pewaris B. Hibah C. Wasiat D. Janji Lisan E. Perjanjian tertulis 3. Penciptaan dalam bentuk peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terintegrasi dan peletakan tiga dimensi yang dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

Definisi dari? A. Desain tata letak B. Sirkuit terpadu C. Obyek dan Perlindungan D. Hak-Hak Pemegang DTLST E. Prosedur untuk Mengajukan Permohonan Pendaftaran 4. Sebutkan 3 jenis konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi. A. Konsepsi iman, konsepsi ilmu, konsepsi sosial B.

Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum C. Konsepsi internal, konsepsi eksternal, konsepsi umum D. Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi Average E. Semua salah 5. Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, di mana ada berbagai unsur dan setidaknya satu unsur adalah unsur aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling terkait dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan.

untuk menghasilkan fungsi elektronik. Arti dari ? A. Prosedur untuk Mengajukan Permohonan Pendaftaran B. Sirkuit terpadu C. Desain tata letak D. Obyek dan Perlindungan E. Hak-Hak Pemegang DTLST 6. Sebutkan 3 jenis konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi. A. Konsepsi iman, konsepsi ilmu, konsepsi sosial B. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum C. Konsepsi internal, konsepsi eksternal, konsepsi umum D.

Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi Average E. Semua salah 7. Hukum yang mengatur varietas tanaman adalah . A. UU No. 29 tahun 2000 B. UU No. 14 tahun 2001 C. UU No. 19 tahun 2002 D. UU No. 15 tahun yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu E.

UU No. 31 tahun 2000 8. Penerapan bioteknologi untuk mendapatkan varietas unggul mengarah pada . A. Menambah jenis hama tanaman B.

Peningkatan keragaman genetik C. Peningkatan keanekaragaman ekologis D. Mengurangi kualitas produk pertanian E. Mengurangi kualitas lingkungan 9. Di bawah ini adalah tujuan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, kecuali: A. Dorong Kreativitas B. Produsen VT memperoleh hak ekonomi C. Memotivasi berbagai pihak untuk menghasilkan varietas unggul D. Hanya mencakup produk-produk VT (bagian dari pertanian) E. Mendorong Inovasi di bidang pertanian 10. Di bawah ini adalah undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual.

A. UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tumbuhan B. UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten C. Undang-undang 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta D. A, B, dan C benar E. A dan B benar 11. Sebutkan 3 jenis konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi.

A. Konsepsi iman, konsepsi ilmu, konsepsi sosial B. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum C. Konsepsi internal, konsepsi eksternal, konsepsi umum D. Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi Average E. Semua salah • ▼ 2020 (10) • ► August (1) • ► June (1) • ► May (2) • ▼ April (6) • Materi Standar Komunikasi • Materi Proses Komunikasi pada Jaringan Komputer da.

• Materi Teknologi Layanan dan Jaringan Kelas 11 • Contoh Soal dan Jawaban PKK tentang Sikap dan Peri. • Contoh Soal dan Jawaban PKK tentang Hak Atas Kekay. • Materi Keragaman Komunikasi Lengkap
Soal Pilihan Ganda! 1. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-undang No ? A. 31 Tahun 2000 B. 32 Tahun 2000 C. 33 Tahun 2000 D.34 Tahun 2000 E.

35 Tahun 2000 2. Yang tidak termasuk Pengalihan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu yaitu? A. Pewaris B. Hibah C. Wasiat D. Janji Lisan E. Perjanjian tertulis 3.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

Penciptaan dalam bentuk peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terintegrasi dan peletakan tiga dimensi yang dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Definisi dari? A. Desain tata letak B. Sirkuit terpadu C. Obyek dan Perlindungan D. Hak-Hak Pemegang DTLST E. Prosedur untuk Mengajukan Permohonan Pendaftaran 4. Sebutkan 3 jenis konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi. A. Konsepsi iman, konsepsi ilmu, konsepsi sosial B. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum C. Konsepsi internal, konsepsi eksternal, konsepsi umum D.

Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi Average E. Semua salah 5. Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, di mana ada berbagai unsur dan setidaknya satu unsur adalah unsur aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling terkait dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan.

untuk menghasilkan fungsi elektronik. Arti dari ? A. Prosedur untuk Mengajukan Permohonan Pendaftaran B. Sirkuit terpadu C. Desain tata letak D. Obyek dan Perlindungan E. Hak-Hak Pemegang DTLST 6. Sebutkan 3 jenis konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi. A. Konsepsi iman, konsepsi ilmu, konsepsi sosial B. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum C. Konsepsi internal, konsepsi eksternal, konsepsi umum D. Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi Average E.

Semua salah 7. Hukum yang mengatur varietas tanaman adalah . A. UU No. 29 tahun 2000 B. UU No. 14 tahun 2001 C. UU No. 19 tahun 2002 D. UU No. 15 tahun 2001 E. UU No. 31 tahun 2000 8. Penerapan bioteknologi untuk mendapatkan varietas unggul mengarah pada .

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

A. Menambah jenis hama tanaman B. Peningkatan keragaman genetik C. Peningkatan keanekaragaman ekologis D. Mengurangi kualitas produk pertanian E. Mengurangi kualitas lingkungan 9. Di bawah ini adalah tujuan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, kecuali: A. Dorong Kreativitas B. Produsen VT memperoleh hak ekonomi C. Memotivasi berbagai pihak untuk menghasilkan varietas unggul D. Hanya mencakup produk-produk VT (bagian dari pertanian) E. Mendorong Inovasi di bidang pertanian 10.

Di bawah ini adalah undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual. A. UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tumbuhan B. UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten C. Undang-undang 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta D. A, B, dan C benar E. A dan B benar 11. Sebutkan 3 jenis konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi.

A. Konsepsi iman, konsepsi ilmu, konsepsi sosial B. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum C. Konsepsi internal, konsepsi eksternal, konsepsi umum D. Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi Average E. Semua salah • Seksi yang mengatur ruangan tata letak hasil karya yang dipamerkan adalah • Di bawah ini yang merupakan aplikasi pengolah tata letak adalah • Prinsip menggambar yang memiliki arti yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu atau tata letak suatu objek adalah • Tata usaha merupakan unsur administrasi, kegiatan yang dilakukan dalam bagian tata usaha meliputi • Pengaturan tata letak dokumen dapat dilakukan melalui menu • Gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat disebut • Salah satu contoh hasil dari seni desain grafis atau desain komunikasi visual adalah • Tata is new member of teratai english club she introduced herself tata ladies and gentlemen • Tata is a new member of teratai english club.

she introduced herself tata ladies and gentlemen • Berikut yang tidak termasuk dalam tahapan pembuatan desain adalah • Berikut ini yang tidak termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji • Berikut ini yang tidak termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah • Yang tidak termasuk dalam tata krama komunikasi asinkron adalah • Berikut yang yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah • Sistem latihan sirkuit diperkenalkan oleh morgan dan adamson pada tahun • Latihan sirkuit untuk melatih daya tahan kekuatan kelincahan kelentukan dengan model • Bentuk-bentuk latihan sirkuit training biasanya disusun dalam bentuk • Gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan cerita bersambung disebut • Suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan menanggulangi masalah kurang protein disebut • Suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan menanggulangi masalah kurang kalori disebut
PENGERTIAN Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Subjek dari Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain • Dalam hal Pendesaian terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama/kecuali jika diperjanjikan lain • Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas • Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pemegang memiliki hak sebagai berikut. • Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Mendapat Perlindungan.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

(Pasal 1 Ayat 2)
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan sebab Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. UU 32 tahun 2000 tentang DTLST diundangkan Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244 dan Penjelasan Atas UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu erat kaitannya dengankemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

Sehingga negara perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Oleh karena itu, ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disusun dalam Undang-Undang ini agar perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diberikan oleh negara apabila diminta melalui Permohonan oleh Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dalam hubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Persetujuan TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Latar Belakang Pertimbangan UU 32 tahun 2000 tentang DTLST adalah: • bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; • bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dasar Hukum Dasar hukum UU 32 tahun 2000 tentang DTLST adalah: • Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Penjelasan Umum UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir. Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dalam hubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Persetujuan TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty).

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang aktivitas kreatif Pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal.

Oleh karena itu, ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disusun dalam Undang-Undang ini agar perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diberikan oleh negara apabila diminta melalui Permohonan oleh Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak Tanggal Penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Isi UU DTLST Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), bukan format asli: UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan : • Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

• Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

• Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. • Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

• Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. • Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

• Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. • Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

• Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.10.Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

• Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. • Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

• Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

• Hari adalah hari kerja. BAB II LINGKUP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Bagian Pertama Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Mendapat Perlindungan Pasal 2 • Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu Terpadu yang orisinal.

• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain. Bagian Kedua Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Tidak Mendapat Perlindungan Pasal 3 Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 4 • Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. • Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

• Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. • Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Bagian Keempat Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 5 • Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

• Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 6 • Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

• Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Bagian Kelima Lingkup Hak Pasal 8 • Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

• Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Bagian Pertama Umum Pasal 9 Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar Permohonan. Pasal 10 • Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

• Permohonan harus memuat: • tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; • nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain; • nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; • nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan • tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan. • Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan: • salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya; • surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; • surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; • surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.

• Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. • Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.

• Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 12 • Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

• Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Pasal 13 Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Bagian Kedua Waktu Penerimaan Permohonan Pasal 14 Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan, dengan syarat Pemohon telah: • mengisi formulir Permohonan; • melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan; dan • membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 15 • Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut.

• Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon. Pasal 16 • Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

• Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Bagian Ketiga Penarikan Kembali Permohonan Pasal 17 Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Keempat Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Pasal 18 Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 19 Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan. Bagian Kelima Pemberian Hak dan Pengumuman Pasal 20 • Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 terhadap Permohonan. • Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11, Direktorat Jenderal memberikan hak atas Permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana lain.

Pasal 21 Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 22 • Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

• Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB IV PENGALIHAN HAK DAN LISENSI Bagian Pertama Pengalihan Hak Pasal 23 • Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan: • pewarisan; • hibah; • wasiat; • perjanjian tertulis; atau • sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. • Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

• Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

• Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 24 Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Bagian Kedua Lisensi Pasal 25 Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 26 Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 27 • Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

• Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. • Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 28 • Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). • Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. BAB V PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Bagian Pertama Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Pasal 29 • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak.

• Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut.

• Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: • Pemegang Hak; • penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; • pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. • Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Kedua Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan Pasal 30 • Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada Pengadilan Niaga. • Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Gugatan Pasal 31 • Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. • Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. • Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

• Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. • Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. • Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. • Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

• Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. • Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

• Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. Pasal 32 Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Pasal 33 • Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

• Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

• Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). • Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

• Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

• Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

• Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

• Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. • Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. • Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

• Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu

• Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 34 Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Keempat Akibat Pembatalan Pendaftaran Pasal 35 Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Yang tidak termasuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 36 • Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

• Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada Pemegang Hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Hak yang sebenarnya. BAB VI BIAYA Pasal 37 • Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, permintaan salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. • Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 38 • Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa: • gugatan ganti rugi; dan/atau • penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. • Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 39 Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 40 Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 41 • Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

• Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: • melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; • melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; • meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; • melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; • melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain; • melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau • meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

• Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. • Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 42 • Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

• Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

• Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Â Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 Â PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 Â SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI Â [ Foto A opened GBIC of the Manufacter Finisar (P/N: FTR-8519P-5A).

Oleh Lukas Brinias Side - Karya sendiri, CC BY-SA 2.5, Pranala ] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST)

Kelompok 6 Hki tentang DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?




2022 www.videocon.com