Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

Daftar isi • 1. Hakim • 2. Jaksa • 3. Polisi • 4. Advokat • 5. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lembaga hukum merupakan lembaga atau institusi negara yang bertugas untuk menegakkan berbagai aturan, ketentuan serta hukum yang telah dibuat. Lembaga ini memiliki peranan khusus untuk menciptakan tidakan preventif dan represif dari berbagai upaya pelanggaran yang ada.

Berikut merupakan lembaga hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum serta aturan yang berlaku di suatu negara. 1. Hakim Hakim merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum serta ketentuan yang ada. Hakim memiliki andil yang penting dalam memberika keadilan dan juga mengambil keputusan terkait perkara yang disidangkan dalam proses peradilan. Proses peradilan yang berjalan akan diawali dengan pelimpahan perkara oleh pihak kepolisian.

Lalu, dari pihak peradilan akan memproses perkara yang dilimpahkan, dan hakim sebagai lembaga hukum tertinggi di peradilan berhak untuk memutuskan apakah terdakwa yang disangkakan bersalah atau tidaknya atas perkara yang dilaporkan ini. 2. Jaksa Jaksa merupakan pihak yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan. Dakwaan tersebut disampaikan terhadap orang yang telah diduga melakukan pelanggaran hukum tertentu.

3. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Polisi merupakan lembaga hukum yang bekerja dilapangan tkp secara langsung. Dimana polisi ini memiliki peranan sebagai penyidik suatu perkara yang sedang terjadi.

Barang bukti serta terduga pelaku yang akan didakwa akan diselidiki secara langsung oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi juga memiliki tugas untuk bisa mengumpulkan berbagai keterangan dari semuasumber yang ada. Baik didapatkan dari saksi peristiwa yang ada ataupun dari keterangan saksi ahli yang telah ditetapkan.

4. Advokat Advokat merupakan pihak yang bertugas untuk mewakili klien yang bersangkutan untuk menindaklanjuti kasus atau perkara yang sedang menyertainya. Perwakilan tersebut disampaikan berdasarkan sebuah surat kuasa yang diberikan untuk melakukan penuntutan atau pembelaan terkair acara persidangan yang akan berlangsung di pengadilan.

Secara umum, advokat ini lebih dikenal dengan julukan pengacara. 5. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan petugas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah ditetapkan sebagai pihak yang bersalah.

Petugas yang bekerja di lembaga kemasyarakatan ini akan menjalankan tugasnya di penjara ataupun lembaga permasyarakatan. tirto.id - Indonesia memiliki sejumlah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di tanah air. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum tersebut di antaranya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran aparat penegak hukum dalam kehidupan bernegara diharapkan mampu menjadi penjamin keadilan dan kedamaian. Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi norma hukum dapat ditindak. Dengan demikian, rasa damai dapat dirasakan oleh masyarakat dan kondisi keamanan cenderung stabil.

Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang terhimpun pada beberapa lembaga. Sekali pun lembaga-lembaga penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban yang berlainan, tetapi semuanya menjadi tumpuan dalam menjaga supremasi hukum di negara ini.

Baca juga: Pengertian Bela Negara, Konsep dan Dasar Hukumnya di Indonesia Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Mengutip modul PPKN Kelas XII (2020), berikut peran dari Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, tiga lembaga penegak hukum di Indonesia: 1.

Polri Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. Di samping itu, lembaga ini turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisinya dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002. Pada pasal tersebut dituliskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam pengertian tersebut, telah mencakup fungsi dan tugas dari kepolisian. Fungsi dari kepolisian yaitu menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, laman Polres Enrekang menuliskan bahwa tugas pokok kepolisian diatur pada Pasal 13 UU No.2 tahun 2002, yaitu: • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat • Menegakkan hukum • Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Baca juga: Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2.

Kejaksaan Kejaksaan menjadi lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lainnya. Lembaga ini menjadi pengendali proses perkara dan penegakan hukum.

Di tangan kejaksaan ditentukan bisa tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Pihak yang melakukan penuntutan disebut jaksa menjadi pihak yang melakukan penuntutan tersebut. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang dari undang-undang agar bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

Kejaksaan juga diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum. Dalam UU No.16 tahun 2004 dinyatakan, kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan harus merdeka.

Maknanya dari merdeka yaitu sewaktu menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kejaksaan harus bisa lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Aturan tersebut dibuat agar profesi jaksa mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Di samping itu, kejaksaan juga akan bekerja sama dengan badan penegak hukum lain dalam menjalankan pekerjaannya seperti KPK.

3. KPK KPK dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan pidana korupsi. KPK berdiri secara independen dan tidak dalam pengaruh kekuasaan mana pun ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga yang berdiri di tahun 2002 memiliki landasan hukum operasional melalui UU No. 30 Tahun 2002. KPK memiliki lima asas saat menjalankan tugasnya yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Pertanggungjawaban KPK diberikan kepada publik, dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala pada Presiden, DPR, dan BPK. Lembaga tersebut memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Cita-cita tersebut berusaha diraih melakukan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, dan menurunkan tingkat korupsi dengan koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, serta penindakan melalui peran serta semua elemen bangsa. Seperti halnya kepolisian, KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Bukan hanya itu, KPK juga mengupayakan agar tindak pidana korupsi bisa dicegah. KPK turut melakukan monitoring pada penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam pembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia.

Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Di mana hukum dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, maka diperlukan pula lembaga yang memiliki kekuatan hukum sebagai penegak (Baca : Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen).

Diharapkan dari adanya lembaga penegak hukum ini akan tercapai keadilan hukum sehingga tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu siapakah lembaga yang memegang peranan penting tersebut ? Baca juga : Cara Menanamkan Kesadaran Hukum Pada Warga Masyarakat Lembaga Hukum Indonesia Lembaga hukum berarti sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan hukum di meja pengadilan.

Ada beberapa lembaga penegak hukum. Perlu ditekankan lagi, menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang bulu. Di mata hukum semua golongan masyarakat memiliki kedudukan sama. Berbeda dengan yang hanya menjalankan, karena berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Berikut adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia (Baca juga : Fungsi Lembaga Peradilan) Kepolisian Negara RI Salah satu Anggota Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan adalah Kepolisian. Lembaga yang pertama ini sudah sangat familiar dengan masyarakat. Keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ada banyak unit yang berada dalam lembaga kepolisian RI.

Misalkan saja unit cyber crime yang melindungi masyarakat dari kejahatan pelanggaran hukum di dunia maya dan SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) yang mengatur mengenai kehidupan lalu lintas di jalanan umum (Baca : Peran Lembaga Pengendalian Sosial) Fungsi dari kepolisian sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berarti keberadaannya telah dijamin pula oleh pemerintah. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : Menyebutkan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Kepolisian Negara RI biasanya juga membantu keberlangsungan lembaga-lembaga pemerintahan lain.

Contohnya mengawal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal lain yang membutuhkan bantuan pengawalan hukum. Keberadaan kepolisian sudah merata mulai dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Baca juga : Tugas dan Fungsi TNI POLRI Di daerah, ada satuan kepolisian yang biasa disebut Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Satuan ini biasanya menegasi hukum dan ketertiban masyarakat agar kehidupan dalam bermasyarakat di daerah tersebut tetap aman dan tentram.

Yang sering diangkat oleh media massa adalah aksi Satpol PP yang seringkali menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) liar serta para GePeng (Gelandangan dan Pengemis) yang merusak tata kota dan kenyamanan umum (Baca : Tugas dan Fungsi Aparat Desa). Mahkamah Konstitusi MK atau Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Lembaga ini sangat berperan dalam penegakan hukum.

Alasannya sederhana saja, meja peradilan adalah ujung yang memutuskan suatu perkara akan ditindaklanjuti, terutama persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya. (Baca : Fungsi MK di Pemerintahan). Keberadaan Mahkamah Konstitusi baru disahkan mulai tahun 2003 dengan menuangkan poin mengenai Mahkamah Konstitusi ke dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan di bulan Agustus lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara tersebut mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami siapa saja subjek dari Mahkamah Konstitusi, silahkan simak uraian berikut : • Hakim Konstitusi Hakim yaitu orang yang memiliki wewenang menghakimi suatu perkara.

Hakim di Mahkamah Konstitusi boleh menyandang jabatan selama dua periode, di mana setiap periodenya memiliki jangka waktu 5 tahun (Baca : Wewenang Mahkamah Konstitusi ). Ada 9 orang hakim konstitusi yang masing-masing terdiri dari : • 3 orang pilihan dari Mahkamah Agung (MA) • 3 orang pilihan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) • 3 orang pilihan dari Presiden • Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah seseorang yang menjadi kepala dalam institusi MK.

Seorang Kepala MK dipilih oleh para hakim konstitusi untuk jabatan 3 tahun lamanya (Baca : Fungsi Mahkamah Konstitusi ). Mahkamah Agung MA yang mempunyai memiliki hirarki kedudukan tinggi dalam system peradilan di Indonesia.

MA akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Tugas dan fungsi MA juga bermacam-macam. Baca : Tugas Mahkamah Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Menurut Undang-Undang.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

Sementara itu, Ada beberapa tingkat peradilan seperti berikut : • Tingkat pertama : diadili oleh Pengadilan Negeri • Tingkat kedua : diadili oleh Pengadilan Tinggi • Tingkat kasasi : diadili oleh Mahkamah Agung Ruang lingkup Mahkamah Agung meliputi berbagai lingkup peradilan.

Mulai dari lingkup peradilan umum hingga militer. Dikarenakan kewenangannya yang melingkupi wilayah kasasi, Mahkamah Agung juga berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan rehabilitasi.

Adapun alur susunan dalam tubuh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut : • Calon Hakim Agung : Para calon Hakim Agung adalah kandidat hasil usulan Komisi Yudisial (KY) kepada DPR. Akan tetapi pengesahannya dilakukan oleh Presiden • Hakim Agung : berisikan maksimal 60 orang anggota yang dapat diambil berdasarkan karir kehakiman atau profesionalitas akademik. • Ketua Mahkamah Agung : Ketua Mahkamah Agung hanya berjumlah satu orang dari sekian anggota Hakim Agung.

Di samping itu, jabatan sebagai ketua dapat juga diusulkan oleh Presiden langsung yang diambil dari kalangan professional. Pengadilan Militer Ada beberapa tingkat di Pengadilan Militer. Sejatinya, pengadilan militer adalah representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.

Pembentukannya telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan Negara. Lingkungan peradilan militer juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat, sebagaimana berikut : • Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM • Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM Sementara itu, peradilan militer yang berjenjang memiliki hirarki sebagaimana berikut : Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa dari pengadilan ini adalah para prajurit dengan pangkat di atas mayor.

Ada 5 orang yang menjadi hakim dalam peradilan ini. (Baca : Wewenang Pengadilan Tinggi). • 1 orang ketua • 2 orang anggota • 1 orang oditur militer tinggi (oditur memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan kejaksaan di bidang penuntutan) • 1 orang panitera Pengadilan Militer Utama Di sini, perkara-perkara yang telah dihasilkan dari pengadilan militer tinggi dan dimintakan banding akan dilakukan. Singkatnya, pengadilan yang berada di bawah MA ini merupakan lanjutan dari Pengadilan Tinggi Militer.

Kedudukannya pun berada di ibukota Negara Indonesia. Susunan anggota sebagai berikut : • 1 orang ketua (pangkat minimal Brigjen atau Marsekal dan Laksamana Pertama) • 2 orang anggota (pangkat minimal Kolonel) • 1 orang panitera (pangkat Mayor – Kolonel) Sebenarnya masih banyak jenis peradilan lain yang sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.

Pakemnya adalah tingkat kedudukan lembaga peradilan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Misalkan saja pengadilan agama yang berkedudukan untuk lingkungan agama di kota atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di provinsi. Itulah 4 kunci lembaga penegak hukum di Indonesia beserta kewenangannya masing-masing. Kepolisian berada untuk menguak kasus dan membawa ke meja pengadilan yang akan dipegang lembaga kejaksaan.

Banyak para pemuda yang memiliki impian menegakkan hukum dengan cara masuk ke dalam salah satu institusi tersebut. Kepolisian atau kehakiman. Semoga kinerja dari kedua lembaga penegak hukum tersebut terus mengalami peningkatan. Apabila artikel ini bermanfaat silahkan di share ^_^. Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia - serupa.id Tutup • Donasi Pencarian untuk: Cari • Beranda • Seni • Fundamental Seni • Teori Seni • Praktik Seni • Desain • Sejarah • Aliran Seni Rupa • Sejarah Seni • Pendidikan • Filsafat • Informatika • Semua Kategori • Semua Artikel • Tentang • Kebijakan Privasi • Kontak Tutup 5.1 Artikel Terkait Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif.

Salah satu upayanya adalah dengan pembentukan lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

Bagaimana praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Berikut adalah berbagai pemaparan yang akan membahasnya, mulai dari hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bayangkan apa yang akan terjadi jika di negara tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, dan di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya?

Ya, kekacauan dan pengingkaran terhadap hukum akan terjadi. Oleh karena itu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan. Sebelum membahas bagaimana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, tentunya kita harus memahami konsep dari perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Berikut adalah pemaparan mengenai konsep-konsep tersebut. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum Perlindungan dan penegakan hukum merupakan dua istilah berbeda namun sangat berkaitan satu sama lain.

Untuk memahami keduanya dengan baik, ada baiknya kita mempelajarinya satu persatu dimulai dari makna perlindungan hukum terlebih dahulu yang akan dijelaskan lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara pemaparan di bawah ini.

Pengertian Perlindungan Hukum Apa itu perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah (dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 35) perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara itu Simanjuntak (dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 35) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini. • Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. • Jaminan kepastian hukum. • Berkaitan dengan hak-hak warga negara. • Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh Perlindungan Hukum Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa yang cukup akrab di telinga kita.

Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai ketidakadilan yang dapat diberikan oleh produsen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Terdapat pula perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri.

Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan undang-undangan, seperti: • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dsb. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

Hal ini diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang. Pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Adam berbagai macam bidang kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dengan kata lain, penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Contohnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan dan ditegakkan.

Tanpa penegakan hukum, maka hukum tidak berfungsi dan pelanggarnya akan terus mengulanginya tanpa efek jera. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 37) Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. • Tegaknya supremasi hukum Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan.

Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

• Tegaknya keadilan Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. • Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan.

Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Faktor Penunjang Keberhasilan Perlindungan dan Penegakan Hukum Lalu apakah ketika perlindungan dan penegakan dilakukan lantas akan langsung memberikan dampak yang baik dan berhasil? Tidak, banyak faktor lain yang menunjang keberhasilannya pula. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm.

38), keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, melainkan sangat bergantung pada beberapa faktor, yang di antaranya sebagai berikut.

• Hukumnya Hukum, peraturan atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, harus sesuai ketentuan konstitusi Negara, dan cocok dengan kebutuhan masyarakat. • Penegak hukum Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjadi panutan sehingga dapat dipercaya integritasnya oleh semua masyarakat. • Masyarakat Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan.

• Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Sarana atau fasilitas lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dsb. • Kebudayaan Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Berbagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat.

Lembaga-lembaga ini adalah pelaksana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga penegak hukum dan masing-masing perannya.

Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 41). Kewenangan Polri dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, memiliki kewenangan sebagai berikut.

• Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. • Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. • Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. • Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. • Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. • Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

• Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. • Mengadakan penghentian penyidikan. • Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. • Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

• Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati hak asasi manusia.

Peran Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan maksudnya adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang memang bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan minimal terdapat 2 (dua) orang saksi.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan: • supremasi hukum, • perlindungan kepentingan umum, • penegakan hak asasi manusia, dan • pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, sebagai berikut. Bidang Pidana Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. • Melakukan penuntutan.

• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan melalui kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. • Pengamanan kebijakan penegakan hukum. • Pengawasan peredaran barang cetakan. • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

• Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi: • badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, • Peradilan Agama, • Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan • sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kekuasaan Kehakiman Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berikut. • Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.

• Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

• Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa: • memberikan konsultasi hukum, • bantuan hukum, • menjalankan kuasa, • mewakili, • membela, • mendampingi, dan • melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Persyaratan Menjadi Advokat Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni sebagai berikut. • Warga NRI. • Bertempat tinggal di Indonesia. • Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d.

berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun. • Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hokum. • Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. • Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat. • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

• Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tugas Advokat Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dsb. Hak dan Kewajiban Advokat Dalam pelaksanaan tugasnya, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas.

Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang sebagai berikut. Hak Advokat Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. • Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

• Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. • Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

• Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

• Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Kewajiban Advokat Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat di antaranya adalah sebagai berikut.

• Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. • Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

• Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. • Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

• Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dan Tugas KPK Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. • Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. • Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK Untuk menyokong tugasnya, KPK memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. • Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara korupsi.

• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. • Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK perpedoman pada asas sebagai berikut.

• Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. • Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. • Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

• Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Dinamika Pelanggaran Hukum Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Berikut adalah pemaparan mengenai berbagai pelanggaran hukum dan penyebabnya. Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yakni: • pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan; • hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Berikut adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam lingkungan keluarga Contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga di antaranya: • mengabaikan perintah orang tua; • mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar; • ibadah tidak tepat waktu; • menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak; • nonton tv sampai larut malam; dan • bangun kesiangan.

Dalam lingkungan sekolah Pelanggaran di lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara sekah meliputi: • menyontek ketika ulangan; • datang ke sekolah terlambat; • bolos mengikuti pelajaran; • tidak memperhatikan penjelasan guru; dan • berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.

Dalam lingkungan masyarakat Pelanggaran norma di lingkungan masyarakat di antaranya adalah: • mangkir dari tugas ronda malam; • tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas; • main hakim sendiri; • mengonsumsi obat-obat terlarang; • melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain; • melakukan perjudian; dan • membuang sampah sembarangan.

Dalam lingkungan bangsa dan negara, Contoh pelanggaran yang terjadi pada lingkungan bangsa dan negara meliputi: • tidak memiliki KTP; • tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas; • melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dsb; • melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara; • tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum; dan • merusak fasilitas negara dengan sengaja.

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Meskipun begitu tujuannya masih sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut adalah sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. No. Norma Pengertian Contoh Sanksi 1.

Agama Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. • beribadah • tidak berjudi • suka beramal Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa) 2.

Kesusilaan Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan • berlaku jujur • menghargai orang lain Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu, dsb) 3.

Kesopanan Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat • menghormati orang yang lebih tua • tidak berkata kasar • menerima dengan tangan kanan Tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan 4.

Hukum Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan) • harus tertib • harus sesuai prosedur • dilarang mencuri Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk: • memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; • mempertahankan tertib hukum yang ada; dan • menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya: • disenangi oleh masyarakat pada umumnya; • tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain; • tidak menyinggung perasaan orang lain; • menciptakan keselarasan; • mencerminkan sikap sadar hukum; • mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku Patuh Terhadap Hukum Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam Kehidupan di Lingkungan Keluarga Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sikap yang mencerminkan kepatuhan hukum di antaranya: • Mematuhi perintah orang tua.

• Ibadah tepat waktu. • Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dsb. • Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Dalam Kehidupan di Lingkungan Sekolah Di dalam kehidupan di lingkungan sekolah, sikap yang mencerminkan kepatuhan hukum meliputi: • Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya.

• Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. • Tidak menyontek ketika ulangan. • Memperhatikan penjelasan guru. • Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Dalam Kehidupan di Lingkungan Masyarakat Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, sikap yang mencerminkan kepatuhan hukum di antaranya adalah: • Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat; • Bertugas ronda.

• Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. • Menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah. • Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya; • Membayar iuran warga. Dalam kehidupan di Lingkungan Bangsa dan Negara. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum meliputi: • Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.

• Memiliki KTP. • Memiliki SIM. • Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. • Membayar pajak. • Membayar retribusi parkir. Referensi • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artikel Terkait Batalkan balasan Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai * Komentar * Nama * Email * Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Beritahu saya akan tindak lanjut komentar melalui surel. Beritahu saya akan tulisan baru melalui surel. • Motivasi/Motivation dalam Manajemen (Teori-Praktik) • Directing (Pengarahan) – Pengertian, Prinsip-Prinsip & Jenis • Controlling, Pengendalian, atau Pengawasan & Evaluasi • Kepemimpinan: Pengertian, Unsur, Prinsip, Tingkat & Gaya • Staffing lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Actuating dalam Manajemen • Perilaku Organisasi: Pengertian, Sifat, Karakteristik & Pengembangan Trending • Model Pembelajaran Discovery Learning: Pembahasan Lengkap Semua Kategori • Aliran Seni Rupa (13) • Bahasa Indonesia (75) • Biografi (8) • Budaya (4) • Desain (20) • Filsafat (8) • Fundamental Seni (15) • Ilmu Pengetahuan Alam (33) • Ilmu Pengetahuan Sosial (37) • Informatika (29) • Inspirasi (21) • Linguistik (10) • Manajemen (10) • Metode Penelitian (11) • Pendidikan (73) • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (37) • Prakarya dan Kewirausahaan (19) • Praktik Seni (10) • Sastra (33) • Sejarah (16) • Sejarah Seni (25) • Seniman Indonesia (5) • Seniman Mancanegara (3) • Teori Seni (86) Langganan
SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

See our Privacy Policy and User Agreement for details. ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKATKEPOLISIANKEJAKSAANHAKIMKPK (pengertianUU yang mengaturtugas dan wewenangkewajibankode etik)) • 1. KD 2 PERAN ALAT PENEGAK HUKUM Lamria Agnes Meilani XII MIA 3 • 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Lambang Resmi Polri INFORMASI SINGKAT Didirikan 1 Juli 1946; 71 tahun lalu Dasar hukum UU No.2 Tahun 2002 Yurisdiksi Indonesia Slogan Rastra Sewakottama Pimpinan Kepala Jenderal Polisi Tito Karnavian Wakil Kepala Komisaris Jenderal PolisiSyafruddin Alamat Markas Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan Situs Web http://polri.go.id • 3. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayomandan pelayanan dalam rangka terpeliharanya keamanan  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  Menegakkan hukum  Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

• 4. 1. Melaksanakan pengaturan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3.

Membina masyarakat untuk taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5. Memelihara ketertiban lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara menjamin keamanan umum; 6.

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian kepentingan tugas kepolisian; 9. Melindungi keselamatan masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 10.

Melayani kepentingan warga 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • 5. 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 2.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 4.

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 9. Mencari keterangan dan barang bukti; 10.

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. • 6.  Pusat ☺Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)  Wilayah Provinsi ☺Kepolisian Daerah (Polda)  Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort ☺Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) ☺Kepolisian Resort Kota (Polresta) ☺Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)  Tingkat kecamatan Kepolisian sektor ☺Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) ☺Kepolisian Sektor (Polsek) • 7.

ADVOKAT adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hokumbaik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG ADVOKAT UU NO.

18 Tahun 2003 • 8. Pasal 2 ayat (1) UU Advokat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas Syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu.

Pasal 3 ayat (1) UU Advokat: a. warga negara Republik Indonesia b. bertempat tinggal di Indonesia c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) f.

lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat g.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi • 9.

Tugas advokat memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum TUGAS ADVOKAT HAK ADVOKAT a) Hak Independen / Kebebasan b) Hak Imunitas / Kekebalan c) Hak Meminta Informasi d) Hak Ingkar / Mengajukan Nota Keberatan e) Hak Memberikan Somasi KEWAJIBAN ADVOKAT a) Menjaga rahasia klien b) Mematuhi kode etik profesi • 10.

PRIBADIAN ADVOKAT  Menolak kasus yang bertentangan dengan hati nurani  Mengutamakan penegakkan hukumbukan imbalan  Bekerja bebas dan mandiri  Memegang teguh kesolidan sesame advokat  Wajib bersikap sopan dan hormat  Advokat yang merupakan pejabat negara tidak diizinkan membuka praktik DENGAN KLIEN  Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai  Tidak memberikan keterangan menyesatkan  Tidak memberi jaminan kemenangan  Tidak membebani lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara klien  Memegang rahasia klien DENGAN REKAN  Saling menghormati dan menghargai  Tidak merebut klien teman sejawat menangani perkara o Tidak menghubungi hakim tanpa jaksa penuntut o Tidak mempengaruhi saksi • 11.

Kejaksaan Republik Indonesia INFORMASI Didirikan 19 Agustus 1945 Slogan Satya Adhi Wicaksana Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang • 12.

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara & penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN TINGGI Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

KEJAKSAAN NEGERI Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. • 13. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : (1) Di bidang pidana, • Melakukan penuntutan • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat • Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengamanan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

• 14. PENGERTIAN Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh: • Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

• Mahkamah Konstitusi Terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Umum Perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman membuat Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim • 15. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman UU YANG MENGATUR TUGAS DAN WEWENANG ɣ Menetapkan hasil sidang ɣ Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting ɣ Mengemukakan pendapat dalam musyawarah ɣ Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan • 16.

PENGERTIAN Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ASAS 1. Kepastian hukum 2. Keterbukaan 3. Akuntabilitas 4. Kepentingan umum 5.

Proporsionalitas KPK INFORMASI Singkatan KPK Didirikan 2002 Dasar hukum pendirian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Sifat Independen • 17.

1. WNI 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Sarjana Hukum dan pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum,ekonomi, perbankan atau keuangan 5. Tidak terlibat narkobapidana dan korupsi 6. Tidak terikat hubungan darah dengan pegawai KPK atau Koruptor 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi 4.

Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

• 18. WEWENANG KPK • Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; • Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Soal Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal Modul PKN Kelas 12, XII KD 3.2 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal.

Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang materi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kunci Jawaban dan Pembahasan Rangkuman Materi Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Untuk memudahkan mengerjakan latihan, silahkan pahami ringkasan materi di bawah ini: Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang yang mengatur tentang lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soal Pilihan Ganda Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 1. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah ….

A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara B. PORLI C. Kejaksaan D. KPK E. MK 2. Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah …. A. UU No. 2 Tahun 2002 B. UU No. 20 Tahun 2003 C. UU No. 30 Tahun 2002 D. UU No. 16 Tahun 2004 E. UU No. 12 Tahun 2006 3. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah ….

A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara B. PORLI C. Kejaksaan D. KPK E. MK 4. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan executive ambtenaar yang mempunyai arti kejaksaan sebagai…. A. pengendali proses perkara pidana B. pengendali proses perkara perdata C. pengendali proses perkara pidana dan perdaata D. satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana E. satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata 5. Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah ….

A. ICW (Indonesia Coruption Watch) B. Kepolisian C. KPK D. Komnas HAM E. Intel Kunci Jawaban dan Pembahasan • B → Pembahasan: UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.

20 Tahun 2002 yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. • A → Pembahasan: Sudah jelas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., UU No.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. • C → Pembahasan: Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. • D → Pembahasan: Kejaksaan disebut juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) dan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

• C → Pembahasan: KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS PKN Kelas 12, XII SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!Sebagai negara hukumIndonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya.

Ada empat lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Militer.
KOMPAS.com – Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara suatu aturan hukum. Dilansir dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum (2018) karya Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, dijelaskan beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia beserta perannya, sebagai berikut: • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat.

Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Baca juga: Kekuasaan Kehakiman: Peran Lembaga Peradilan Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut, polisi berperan sebaga penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: • Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

• Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. • Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. • Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. • Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. • Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Baca juga: Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

Peran Lembaga Penegak Hukum




2022 www.videocon.com