Gempa sibolga hari ini

gempa sibolga hari ini

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingg lebat pada Jumat (11/3). "Waspada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat menyebabkan banjir dan longsor di wilayah pegunungan, lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara," demikian pernyataan peringatan dini BMKG yang dilansir di laman resminya di Medan pada Jumat.

BMKG memprediksi cuaca pada pagi hari di seluruh wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Menjelang siang hari, beberapa wilayah diguyur hujan ringan kecuali di Kabupaten Toba, Karo, diprakirakan akan diguyur hujan sedang. Sedangkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kabupaten Padang Lawas, masih cerah berawan. Gempa sibolga hari ini malam hari, lima wilayah di Sumatera Utara akan diramal akan diguyur hujan lebat, yakni Kabupaten Toba, Karo, Simalungun, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Labuhanbatu.

Baca Juga: • Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Ingatkan Warga Sumut soal Hujan Lebat Berpotensi Banjir Sementara, di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padanglawas, dan Kota Sibolga, berawan. Beranjak dini hari, hujan di seluruh wilayah di Sumatera Utara diprakirakan akan berhenti, kecuali di Kepulauan Nias yang diguyur hujan ringan.

(mar8/jpnn) BERITA TERKAIT • BMKG Minta Warga Sumut Waspadai Potensi Hujan Lebat dan Longsor • Peduli Pelanggan, PLN Sediakan Posko Mudik Lebaran di Jalur Sumut-Riau • Ayah Biadab Tega Bunuh Anaknya yang Masih Balita, Motifnya Bikin Geleng-geleng • Jelang Lebaran, 2,3 Juta Warga Diperkirakan Mudik ke Sumut • Jelang Lebaran, Harga Minyak Goreng Curah di Sumut Masih Mahal • Detik-detik Rugun Manalu Tewas Tersambar Petir Saat Memasak Makanan Babi • Acèh • العربية • Azərbaycanca • تۆرکجه • Basa Bali • Беларуская • Български • Català • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Cebuano • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • English • Esperanto • Español • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Nordfriisk • Bahasa Hulontalo • 客家語/Hak-kâ-ngî • हिन्दी • Ilokano • Italiano • 日本語 • Jawa • ქართული • 한국어 • Lietuvių • Madhurâ • Basa Banyumasan • Malagasy • Minangkabau • മലയാളം • मराठी • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk bokmål • Kapampangan gempa sibolga hari ini Polski • پنجابی • Português • Română • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски • Soomaaliga • Српски / srpski • Sunda • Svenska • ไทย • Türkçe • Українська • اردو • Tiếng Việt • Winaray • 吴语 • 中文 • Bân-lâm-gú • 粵語 Daftar • 0732 — Curup (Kabupaten Rejang Lebong) • 0736 — Kota Bengkulu — Lais (Kabupaten Bengkulu Utara) • 0737 — Arga Makmur (Kabupaten Bengkulu Utara) — Mukomuko (Kabupaten Mukomuko) • 0738 — Muara Aman (Kabupaten Lebong) • 0739 — Bintuhan (Kabupaten Kaur) — Kota Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan) Kode ISO 3166 ID-BE Pelat kendaraan BD Kode Kemendagri 17 DAU Rp 1.350.729.863.000,- ( 2020) [5] Rumah adat Pusako Bubung Limo Senjata tradisional Rudus Flora resmi Bunga bangkai raksasa Fauna resmi Beruang madu Situs web bengkuluprov .go .id Bengkulu ( bahasa Inggris: Bencoolen, Aksara Ulu: ꥏꤷꥍꤰꥈꤾꥈ adalah sebuah provinsi yang berada di pulau Sumatera, Indonesia.

gempa sibolga hari ini

Ibu kota provinsi Bengkulu ada di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung di wilayah sekitarnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa/km².

[2] [6] Daftar isi • 1 Geografi • 1.1 Batas wilayah • 2 Sejarah • 3 Politik dan pemerintahan • 3.1 Daftar kabupaten gempa sibolga hari ini 3.2 Daftar kecamatan, desa, dan kelurahan • 3.3 Daftar gubernur • 3.4 Perwakilan • 4 Demografi • 4.1 Suku bangsa • 5 Seni dan budaya • 5.1 Makanan tradisional • 5.2 Tari tradisional • 5.3 Seni musik • 5.4 Wisata alam • 5.5 Wisata budaya dan peninggalan sejarah • 5.6 Objek wisata andalan • 6 Lihat pula • 7 Referensi • 8 Keterangan • 9 Bacaan lanjutan • 10 Pranala luar Geografi [ sunting - sunting sumber ] Batas wilayah [ sunting - sunting sumber ] Berikut merupakan batas wilayah Provinsi Bengkulu: Utara Sumatera Barat Timur Jambi dan Sumatera Selatan Selatan Lampung Barat Samudera Hindia Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Sejarah Bengkulu Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang.

Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi vazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inderapura semenjak abad ke-17. British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada.

Bencoolen/ Coolen yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan.

Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut. Sejak tahun 1713, dibangun benteng Marlborough (selesai 1719) yang hingga sekarang masih tegak berdiri.

Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi. Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/ Singapura dan Pulau Belitung).

[7] Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit. Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Sukarno. Pada masa inilah Sukarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Bengkulu dahulu juga meliputi Kawedanan Krui yang meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat saat ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil plebisit pada tahun 1951, Krui menjadi bagian dari Lampung [8]. Pada tanggal 18 November 1968 Bengkulu menjadi provinsi Indonesia ke-26 (termuda sebelum Timor Timur). Politik dan pemerintahan [ sunting - sunting sumber ] Daftar kabupaten [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Bengkulu Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten, 1 kotamadya, 128 kecamatan, 172 kelurahan, dan 1.341 desa.

Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.962.044 jiwa dengan total luas wilayah 19.919,33 km². [10] gempa sibolga hari ini [12] No.

Kode Kemendagri Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km2) Penduduk (jiwa) 2017 Kecamatan Kelurahan Desa 1 17.01 Kab. Bengkulu Selatan 1.186,10 164.237 11 16 142 2 17.09 Kab. Bengkulu Tengah 1.223,94 108.889 10 1 142 3 17.03 Kab.

Bengkulu Utara 4.324,60 279.223 19 5 215 4 17.04 Kab. Kaur 2.369,05 125.768 15 3 gempa sibolga hari ini 5 17.08 Kab. Kepahiang 665,00 147.677 8 12 105 6 17.07 Kab.

Lebong 1.921,82 113.677 12 11 93 7 17.06 Kab. Muko-muko 4.036,70 174.742 15 3 148 8 17.02 Kab. Rejang Lebong 1.639,98 275.640 15 34 122 9 17.05 Kab. Seluma 2.400,44 207.587 14 20 182 10 17.71 Kota Bengkulu 151,70 364.604 9 67 TOTAL 19.919,33 1.962.044 128 172 1341 Daftar gubernur [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar gubernur Bengkulu No Foto Gubernur [13] Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd.

Ket. Wakil Gubernur 1 Ali Amin 1968 1974 1 — 2 Abdul Chalik 1974 1979 2 — 3 Suprapto 1979 1984 3 M. Sofyan Yusuf gempa sibolga hari ini Razie Yahya (1986–89) 1984 1989 4 4 Razie Yahya 1989 1994 5 R. Usup Supriyadi (1990–95) Iskandar Ramis (1996–2001) 5 Adjis Ahmad 1994 1999 6 — Andi Djalal Bachtiar 1999 1999 — [ket. 1] 6 Hasan Zen 1999 2004 7 — Seman Widjojo 2004 2005 — [ket.

2] — 7 Agusrin Maryono Najamuddin 29 November 2005 29 November 2010 8 Muhammad Syamlan 29 November 2010 17 April 2012 9 Junaidi Hamsyah — Junaidi Hamsyah 17 Mei 2012 17 Desember 2012 [ket. 3] — 8 17 Desember 2012 1 Desember 2015 Sultan Bachtiar Najamudin — Suhajar Diantoro 1 Desember 2015 12 Februari 2016 — [ket. 4] — 9 Ridwan Mukti 12 Februari 2016 21 Juni 2017 10 [14] Rohidin Mersyah — Rohidin Mersyah 22 Juni 2017 10 Desember 2018 [ket.

5] 10 10 Desember 2018 12 Februari 2021 Dedy Ermansyah — Hamka Sabri 12 Februari 2021 18 Februari 2021 — [ket. 6] — — Robert Simbolon 18 Februari 2021 25 Februari 2021 [ket. 7] (10) Rohidin Mersyah 25 Februari 2021 Petahana 11 Rosjonsyah Syahili Catatan Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu DPRD Provinsi Bengkulu beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan gempa sibolga hari ini terbanyak.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Muhammad Idroes, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Komposisi anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana PDI Perjuangan dna Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 7 kursi.

[16] [17] [18] [19] Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam dua periode terakhir. [20] [21] [22] [23] Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode 2014-2019 2019-2024 PKB 4 4 Gerindra 5 6 PDI-P 7 7 Golkar 5 7 NasDem 4 5 PKS 3 3 PPP 3 1 PAN 5 2 Hanura 2 3 Demokrat 6 5 PKPI 1 0 Perindo (baru) 2 Jumlah Anggota 45 45 Jumlah Partai 11 11 Demografi [ sunting - sunting sumber ] Suku bangsa [ sunting - gempa sibolga hari ini sumber ] Seorang pria suku Enggano memperagakan tarian perang.

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang heterogen dari segi suku bangsa. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Suku-suku asli Bengkulu meliputi suku Suku Rejang [a], Serawai, Minang Mukomuko, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal dan Bengkulu. Di antara suku-suku asli, Rejang dan Serawai adalah dua suku dengan populasi tertinggi, masing-masing dengan persentase 20,6% dan 18,9%.

[26] Ada pula masyarakat pendatang meliputi Suku Jawa dengan persentase 22,6% sekaligus sebagai populasi etnis tunggal terbesar di Provinsi Bengkulu, [26] Sunda, suku-suku asal Sumatra Selatan, Batak, Tionghoa, Minangkabau non-Mukomuko, dan lainnya. [27] Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Bengkulu: [27] No Suku Jumlah 2010 % 1 Asal Bengkulu* 942.027 55,07% 2 Jawa 387.281 22,64% 3 Asal Sumatra Selatan 144.197 8,43% 4 Minangkabau 71.472 4,18% 7 Sunda 52.517 3,07% 5 Melayu 48.331 2,82% 6 Batak 32.972 1,93% 7 Lampung 6.258 0,36% 8 Bali 4.323 0,25% 9 Bugis 3.687 0,22% 10 Jambi 3.413 0,20% 11 Suku Lainnya 14.219 0,83% Provinsi Bengkulu 1.710.697 100% Catatan:* Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, suku Sumatra lainnya sudah termasuk suku bangsa di Bengkulu, seperti suku Rejang, Serawai, Minang Mukomuko, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal, dan lainnya.

Seni dan budaya [ sunting - sunting sumber ] Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Bab atau bagian ini akan dihapus bila tidak tersedia referensi ke sumber tepercaya dalam bentuk catatan kaki atau pranala luar. Gaya atau nada penulisan bagian ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia.

Bantulah memperbaikinya berdasarkan panduan penulisan artikel. ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Tiga wanita Belanda berpakaian sarong kebaya jalan-jalan di depan Fort Marlborough (awal abad ke-20). Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik besurek, yakni kain batik yang dihiasi huruf-huruf Arab gundul dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagi salah satu bagian warisan budaya Republik Indonesia serta turut memperkaya khazanah budaya di Indonesia.

Kebudayaan Bengkulu sangat kental bercirikan dengan budaya Pribumi di Bengkulu yang memiliki beberapa ciri berbeda karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda yakni kebudayaan Rejang, Serawai, Kaur, Mukomuko, Pekal dan Lembak. Budaya tabut merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal gempa sibolga hari ini Islam Syiah secara kultural. Makanan tradisional [ sunting - sunting sumber ] Makanan tradisional dari Bengkulu antara lain: • Bay Tat • Godok-godok • Kelicuk • Keripik ikan beledang • Lema • Pendap Tari tradisional [ sunting - sunting sumber ] Tari-tarian tradisional dari Bengkulu antara lain: • Tari Tombak Kerbau • Tari Gandai • Tari Putri Gading Cempaka • Tari Pukek • Tari Andun • Tari Kejei • Tari Penyambutan • Tari Bidadari Menimang Anak Seni musik [ sunting - sunting sumber ] Seni musiknya adalah: • Geritan, cerita sambil berlagu.

• Serambeak, seni yang berupa patatah-petitih. • Andei-andei, seni sastra yang berupa nasihat.

gempa sibolga hari ini

• Sambei, seni vokal khas suku Rejang yang biasanya untuk pesta perkawinan. Wisata alam [ gempa sibolga hari ini - sunting sumber ] • Pantai Panjang Lokasi pantai Panjang sekitar 3 km dari kota Bengkulu. Sekitar 7 km panjang pantai dengan 50 meter lebar dari jalan raya. Banyak transportasi umum yang menuju ataupun pergi dari Pantai Panjang. Pohon cemara yang rindang menghiasi sepanjang pantai. Hotel dan restoran juga banyak terdapat di sana. Pantai ini juga memiliki fasilitas area parkir, kolam renang, cottage dan lainnya yang mendukung wisata di sana.

• Pantai Pasir Putih Pantai ini terletak di arah selatan bagian Pantai Panjang. Ada patung Gajah Putih yang menandai daerah ini. banyak hotel dan penginapan yang tersedia.

Jarak sekitar 19 km dari pusat kota Bengkulu. Kondisi jalan menuju kesana sangat baik. Bisa melewati jalan Jenggalu Lingkar Barat. Tempat ini dapat dicapai dengan kendaraan roda empat jenis apapun. Kondisi pantai sangat bersih dengan pasir pantainya yang putih dan pohon cemara yang tumbuh di sekitarnya.

gempa sibolga hari ini

• Pantai Laguna Samudra Pantai yang berlokasi di ujung selatan provinsi Bengkulu menjelang perbatasan dengan Lampung. Lokasi ini bisa ditempuh melalui Jalan Lintas Barat Sumatra yang menghubungkan Lampung dan Bengkulu hingga Sumatra Barat. Tepatnya terletak di desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Pantai yang memiliki laguna sangat luas ini berkonsep hutan pantai. Pengunjung bisa berenang dengan aman hingga berperahu di dalam laguna ini.

• Pulau Tikus Pulau ini terdiri dari satu pulau induk dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya yang mengitari dan dengan karang-karang yang indah. Pulau tikus sangat cocok untuk wisata laut. Pulau ini dapat dicapai sekitar 1 jam dari kota Bengkulu dengan menggunakan kapal boat. • Danau Dendam Tak Sudah Danau Dendam Tak Sudah Danau ini dikelilingi oleh perbukitan kecil, dengan bukit barisan sebagai latar belakangnya. Jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota Bengkulu.

Anggrek air Vanda Hookeriana tumbuh sepanjang danau. Ketika musim bunga anggrek tersebut membuat danau menjadi indah dan lebih sejuk. • Tapak Padri dan Pantai Jakat Terletak sangat dekat gempa sibolga hari ini Benteng Marlborough dengan pemandangan laut yang indah. Tapak Padri dataran yang cukup tinggi sehingga kita dapat melihat matahari terbenam. • Taman Hutan Hujan Tropis (Tahura) Lokasinya sekitar 16 km dari pusat kota Bengkulu yang dapat dicapai oleh berbagai jenis kendaraan roda empat.

gempa sibolga hari ini

Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk area observasi dan tempat kemah dengan keadaan alam yang indah. • Taman Berburu Seblat Terletak di wilayah kabupaten Bengkulu Utara, taman berburu ini merupakan tempat ideal bagi kita yang hobi berburu. Adapun hewan buruan yaitu babi, kancil, kelinci, kijang, tupai, rusa, dll. Selain hewan tersebut ada juga hewan-hewan lain yang hidup di sana antara lain monyet dan kera.

• Taman Wisata Konak Taman terpadu dengan konsep alami dan modern yang berlokasi di wilayah Kepahiang. Taman ini memiliki banyak koleksi satwa berukuran kecil hingga sedang serta memiliki banyak wahana permainan keluarga. • Danau Tes Danau terbesar di Bengkulu, danau yang memiliki pemandangan dengan latar bukit bukit yang menghijau.

Di tengah danau terletak persawahan penduduk dan sebuah gunung pasir. • Danau Gedang dan Bukit Menghijau Danau yang masih sangat asri di wilayah Bengkulu Utara. • Danau Mas Harun Bastari Terletak di kecamatan Selupu Rejang, Rejang Lebong. Danau yang unik dengan pulau kecil dari rerumputan liar di tengahnya.

Danau ini telah memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap dan bagus. • Danau Musi Danau di kabupaten Kepahiang yang terletak di sekitar Suro Ilir.

• Taman Nanua Taman ini berada di pulau terluar Indonesia, yakni Enggano. Ini merupkan taman burung dan reptil mini. • Tanah Lot Lais Formasi batu-batu karang di pinggir pantai Lais, Bengkulu Utara yang sungguh gempa sibolga hari ini.

gempa sibolga hari ini

Cocok untuk melihat sunset yang indahnya luar biasa,karena keindahannya itulah tempat ini dinamai Tanah Lot Lais karena mirip dengan Tanah Lot yang asli di Bali • Danau Picung Ialah danau disekitar Tubei,ibu kota kabupaten Lebong. Danau ini terletak di pusat kota dengan akses akomodasi yang lancar. Rumah dinas bupati juga menghadap kedanau indah ini. Pinggiran danau dibuka gempa sibolga hari ini umum sebagai wilayah pemancingan • Taman Wisata Dio Bagite Ialah kebun binatang mini dengan koleksi cukup banyak satwa.

Taman ini terletak sangat strategis dipenggkolan jalan Curup-Lubuk Linggau. • Danau Tujuh Warna Terletak di daerah Rimbo Pengadang, ialah telaga dengan 7 kawah yang masing-masing berbeda warnanya. Gempa sibolga hari ini kawah berwarna putih, biru dan lainnya. Jalan menuju kesana cukup baik, bisa menggunakan roda empat.

Namun alangkah menariknya kalau dilakkan dengan berjalan kaki secara beramai-ramai. Pada saat akan menuju kawah, kita pertama kali akan menjumpai kawah biru dan harus melewati jalan setapak yang cukup terjal.

Banyak pepohonan yang berdiameter satu meter lebih yang menghiasi pemandangan di kiri kanan jalan setapak. Matahari akan terlihat cahayanya saja karena terhalang pepohonan. Suhu yang cukup tinggi sehingga bisa untuk memasak telur atau menanak nasi. Beberapa kawah bersuhu 70 derajat celsius cocok untuk terapi penyakit kulit dan reumatik. Wisata budaya dan peninggalan sejarah [ sunting - sunting sumber ] • Benteng Marlborough Benteng Marlborough dibangun oleh perusahaan india timur di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Callet.

The fort constitutes the strong fort, Benteng Marlborough berdiri menghadap selatan dan memiliki luas 44,100 meter persegi.

gempa sibolga hari ini

Benteng ini mempunyai bentuk bangunan abad 18, menyerupai kura-kura. Pintu utamanya dikelilingi parit yang luas dan dapat dilalui oleh jembatan. Menurut masyarakat di sekitar benteng itu juga terdapat pintu keluar bawah tanah yang dulu digunakan pada waktu perang. • Rumah Pengasingan Bung Karno Pada zaman koloni Belanda(1939-1942), Soekarno (Yang kemudian menjadi Presiden RI yang pertama) pernah diasingkan di Bengkulu. Selama dalam pengasingan Soekarno tinggal di rumah yang beralamat di Anggut Atas dan sekarang dikenal dengan jalan Soekarno-Hatta.

Beberapa gempa sibolga hari ini, sepeda, perpustakaan buku-buku, dan yang lainnya yang pernah dimiliki oleh soekarno disimpan di dalam rumah ini. Selama tinggal di Bengkulu, Soekarno mendesain masjid, yang sekarang dikenal dengan Masjid Jamik (Jamik Mosque). • Parr and Hamilton Monuments Parr Monuments terletak di depan Pasar Barukoto diseberang benteng Marlborough, sedangkan Hamilton Monuments terletak di Jalan Gempa sibolga hari ini. Monument ini dibangun oleh Inggris untuk memperingati kekalahan mereka di Bengkulu.

• Museum Provinsi Bengkulu Museum Bengkulu terletak di bagian selatan dari jalan utama kota Bengkulu, yaitu di jalan Pembangunan. Disini kita dapat melihat berbagai macam benda benda bersejarah.

dan juga baju batik buatan Bengkulu yang dinamakan kain Besurek. • Rejang Lebong Air Panas dan Air Terjun Suban. Terletak 6 km dari Curup yang dihubungkan oleh jalan aspal dan terdapat air panas serta dua air terjun. oleh pemerintah dibangun berbagai macam fasilitas umum untuk menunjang pariwisata di sana.

• Danau Pematang Terletak 16 km dari Curup dan dapat dicapai dengan mudah dengan transportasi umum. Danau ini dikelilingi oleh perbukitan. Bukit Kabal Terletak 19 km dari Curup dengan jalan aspal yang menghubungkannya. Dengan tinggi sekitar 1,936 m di atas permukaan laut dengan keindahan alam yang menakjubkan. • Danau Tes Terletak 51 km dari Curup di Kecamatan Lebong Selatan, Danau ini adalah danu terbesar di provinsi Bengkulu dengan jarak 3 km.

dan digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Tempat ini juga biasanya sebagai tempat peristirahatan bagi turis untuk melihat panorama yang indah dan matahari terbenam. • Kolam Renang Tabarena Terletak 4 km dari Curup yang dihubungkan oleh jalan aspal. Tabarena adalah kolam renang alam yang berada di sungai dengan airnya yang bersih dan dingin.

• Air Terjun Kepala Curup Terletak 29 km dari Curup dengan tinggi 100 meter dengan airnya yang segar dan sering dikunjungi oleh wisatawan. • Sungai Air Putih Terletak di Tambang Sawah, sekitar 15 km dari Muara Aman atau 80 km dari Curup, sungainya terdiri dari air panas dan air dingin. • Makam Sentot Alibasyah Terletak di Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu. Sentot Alibasyah merupakan salah satu Panglima Pangeran Dipenegoro yang dikirim ke Bonjol sewaktu Perang Padri.

• Pusat Pelatihan Gajah Terletak di Seblat, kecamatan Napal Putih - Bengkulu Utara. • Gunung Kaba Terletak di Curup, Gunung ini dijadikan tempat rekreasi alam terfavorit bagi pendaki baik dari wilayah Bengkulu, Sumatra Selatan, dan sekitarnya.

• Suban Curup, Tempat pemandian air panas ini terletak d kaki gunung kaba. Disini anda bisa mandi dengan air panas yang asli dari alam dan anda juga bisa menikmati keindahan alam yang masih alami dan segar. Objek wisata andalan [ sunting - sunting sumber ] • Padma Raksasa Pada masa pemerintahan Inggris, bunga ini dipopulerkan secara ilmiah oleh Sir Thomas Raffles dan Dr.

Arnoldy pada tahun 1818 di wilayah hutan yang lokasinya terletak di antara Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Tengah. Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia dengan diameter 100 cm.

Bunga ini membutuhkan 6 sampai 8 bulan untuk tumbuh dan 15 hari setelah itu untuk berbunga. Keunikan dari bunga ini adalah tidak adanya akar, daun dan batang. Tumbuhan ini termasuk parasit kerena tidak adanya klorofil dan haustoria. Bunga ini sering tumbuh dan ditemukan di Taba Penanjung I dan Taba Penanjung III ( Bengkulu Tengah), daerah di wilayah kabupaten Kepahiang, dan daerah di wilayah kabupaten Rejang Lebong.

• Bunga Kibut (Amorphopalus Titanuum) Bunga ini sangat menarik dan cantik. Tidak memiliki batang dengan tetapi memiliki bunga yang tinggi sekitar 3 m dan kuat. Bunga ini tumbuh di sekitar Gempa sibolga hari ini Lebong mengelilingi Kepahiang, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan. • Anggrek Air Vanda Hookeriana Berdasarkan ahli tanaman yang datang ke Bengkulu, anggrek air ini hanya terdapat di Danau Dendam Tak Sudah yang terletak sekitar 5 km dari kota Bengkulu.

Beberapa macam anggrek liar dan alami lainnya dapat pula ditemukan di Provinsi Bengkulu. • Kekayaan Hutan Berbagai macam kekayaan hutan yang dapat ditemukan di Bengkulu seperti Kayu Medang, Meranti, Rattan, Damar.

Tanaman lainnya yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah Minyak sawit, getah karet, kopi, durians, jeruk, sayuran, dan lainnya. • Fauna Beberapa macam hewan seperti macan, kijang, gajah, monyet, rangkong adalah hewan yang menempati hutan di provinsi Bengkulu. • Upacara Tabut Tabut adalah upacara tradisional tentang kepahlawanan Hasan dan Husen, Mereka mati dalam peperangan melawan orang-orang Yazid. Perayaan pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada abad ke 15.

Syekh Burhanuddin (Imam Senggolo) Menikah dengan wanita Bengkulu kemudian anak mereka, gempa sibolga hari ini mereka dan keturunan mereka disebut sebagai keluarga pewaris Tabut.

upacara ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharam (berdasar kalender Islam) setiap tahun. • Upacara Lainnya yang mengiringi Tabut Upacara Mengambil Tanah, dilakukan malam 1 Muharram. Duduk Penja, 4 dan 5 Muharram. Menjara, 5 sampai 6 of Muharram. Anak Jari-Jari dan Seroban, 7 sampai 8 Muharam. Arak Gedang, 9 Muharam. Tabut Tebuang, 10 Muharam. • Taman Laut Taman ini terletak sekitar pulau Enggano. • Taman Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Terletak di Kecamatan Seblat sekitar 100 km dari kota Bengkulu.

Taman Nasional lainnya terletak di Selatan Kaur, 80 km dari Manna. Taman ini merupakan bagian dari Taman Nasional Sumatra Selatan(TNSS I). Berbagai macam hewan dapat dijumpai di sana. • Taman Berburu Gunung Nanu'ua, hutan yang masih alami yang terletak di Pulau Enggano. Hewan yang dapat diburu adalah banteng liar, babi hutan, kijang, dan beberapa jenis lainnya. Semidang Bukit Kaba, terletak di Taba Penanjung dengan luas area 15.300 hektare.

• Elephant Training Center (ETC) di Seblat Terletak di sebelah sungai Seblat, Putri Hijau, Bengkulu utara. Tempat latihan ini adalah salah satu dari tempat latihan yang ada di Indonesia(Way Kambas ETC, Lampung; Lhokseumawe ETC, Aceh; Sebangau ETC, Riau; Sebokor ETC, Sumatra Selatan).

Untuk mencapai ke sini dapat menggunakan kendaraan roda empat. Terletak 132 km dari Bengkulu atau sekitar 3 jam perjalanan. Kita dapat melalui: Simpang Air Muring ke Desa Suka Maju, kemudian berjalan kaki sekitar 5 km.

Dan Simpang Desa, Kota Bani, Suka Merindu, dan Suka Baru. Sayang sekali, jalur ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Pulau Enggano Referensi gempa sibolga hari ini sunting - sunting sumber ] • ^ "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 29 Oktober 2021.

• ^ a b "Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2021" (pdf). www.bengkulu.bps.go.id. hlm. 9, 62. Diakses tanggal 10 Maret 2021. • ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Provinsi Bengkulu". www.sp2010.bps.go.id. Diakses tanggal 10 Maret 2021. • ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2021". www.bps.go.id. Diakses tanggal 26 November 2021. • ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam Gempa sibolga hari ini T.A 2020" (PDF).

www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 10 Maret 2021. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) • ^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual).

gempa sibolga hari ini

www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 17 September 2021. • ^ Roberts, Edmund (1837). Embassy to the Eastern Courts of Cochin-China, Siam, gempa sibolga hari ini Muscat.

New York: Harper & Brothers. hlm. 34. • ^ Sejarah Daerah Lampung. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1997-01-01. • ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia".

www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-09. • ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. • ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Gempa sibolga hari ini Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. • ^ "Perka BPS no.55 tahun 2017" (PDF).

Diakses tanggal 12 Juni 2018. • ^ "50 Tahun Bengkulu, Ini 13 Nama Yang Pernah Duduk di Kursi Gubernur Bengkulu". Bengkulu Today. 11 April 2018. Diakses tanggal 6 Februari 2019. • ^ Sutrisno, Elvan Dany (21 Juni 2017). "Golkar: Ridwan Mukti Mundur dari Gubernur Bengkulu". detikNews. Diakses tanggal 22 Juni 2017. • ^ Prakoso, Amriyono (21 Juni 2017).

Aco, Hasanudin, ed. "Rohidin Mersyah Resmi Jadi Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu". detikNews. Diakses tanggal 22 Juni 2017. • ^ Diskominfo Provinsi Bengkulu (02-09-2019). "DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024 DilantikIni Harapan Gubernur Rohidin". Pemprov Bengkulu. Diakses tanggal 21-09-2019. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ "KPU Bengkulu Tetapkan 45 Caleg Terpilih, PDIP Kembali Pimpin DPRD Provinsi".

gempa sibolga hari ini

rri.co.id. 09-08-2019. Diakses tanggal 21-09-2019. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ Tri Yulianti Imran (02-09-2019). "45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024 Dilantik". RMOL BENGKULU. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-27 .

gempa sibolga hari ini

Diakses tanggal 21-09-2019. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ Anggi Mayasari (02-09-2019). Musriadi, ed. "Ini daftar 45 anggota dewan Provinsi Bengkulu yang dilantik".

antaranews.com. ANTARA BENGKULU. Diakses tanggal 21-09-2019. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ "45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024 Dilantik Awal September". bengkulutoday.com. 11-08-2019. Diakses tanggal 21-09-2019.

Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ "Ini Dia Calon Penantang Rohidin Pada Pilgub Nanti". radarbengkuluonline.com. 13-05-2019. Diakses tanggal 21-09-2019. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ "Agustus, 45 Dewan Provinsi Terpilih Dilantik".

bengkuluekspress.com. 12-05-2014. Diakses tanggal 21-09-2019. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ "Hari Ini 45 Anggota DPRD Bengkulu Dilantik". beritasatu.com. SUARA PEMBARUAN. 01-09-2014. Diakses tanggal 21-09-2019.

gempa sibolga hari ini

Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ Sejarah Daerah Bengkulu (PDF) (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. hlm. 22. Parameter -first1= tanpa -last1= di Authors list ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link) • ^ Hamidy, Badrul Munir (2004).

Gempa sibolga hari ini dan Berkembangnya Islam di Daerah bengkulu. Bunga Rampai Melayu Bengkulu. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. hlm. 1. • ^ a b "BPS: Jawa, Rejang, Serawai Tertinggi". Radar Bengkulu Online. Diakses tanggal 4 Desember 2020. • ^ a b "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Bahasa 2010" (PDF). demografi.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. 2010. hlm. 23, 36–41. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-07-12. Diakses tanggal 22 Oktober 2021.

Keterangan [ sunting - sunting sumber ] • ^ Suku ini diakui sebagai salah satu penduduk asli Bengkulu [24] dan dianggap sebagai penghuni pertama atau suku tertua. [25].

gempa sibolga hari ini

Bacaan lanjutan [ sunting - sunting sumber ] • (Inggris) Miller, C. 1777. "An Account of The Island of Sumatra". Philosophical Transactions of the Royal Society of London pp. 160–179. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • (Indonesia) Situs web resmi pemerintah provinsi • (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Bengkulu • (Indonesia) Sejarah singkat Bengkulu [ pranala nonaktif permanen]. Rujukan untuk bagian Sejarah. • (Indonesia) ANTARANews Bengkulu.

Rujukan untuk portal berita online terupdate Bengkulu. • (Indonesia) Live Indonesia. ID, informasi soal komunitas dan kearifan lokal Bengkulu • (Indonesia) www.jelajahhutan.com Diarsipkan 2017-12-12 di Wayback Machine., informasi seputar gempa sibolga hari ini, kuliner, sosial dan budaya di Bengkulu (Inggris) History of Bengkulu, blog berisi informasi sejarah pendudukan Bengkulu oleh EIC.

• (Inggris) A. J. Stockwell. Britons in south-east Asia, Oxford Dictionary of National Biography, online edn., Oxford University Press, May 2007. Samudra Hindia Sumatra Barat Jambi Samudra Hindia Sumatra Selatan Bengkulu Samudra Hindia Lampung Lampung • Kota Banda Aceh • Kota Langsa • Kota Lhokseumawe • Kota Sabang • Kota Subulussalam • Kota Binjai • Kota Gunungsitoli • Kota Medan • Kota Padang Sidempuan • Kota Pematangsiantar • Kota Sibolga • Kota Tanjungbalai • Kota Tebing Tinggi • Kota Bengkulu • Kota Jambi • Kota Sungaipenuh • Kota Dumai • Kota Pekanbaru • Kota Bukittinggi • Kota Padang • Kota Padang Panjang • Kota Pariaman • Kota Payakumbuh • Kota Sawahlunto • Kota Solok • Kota Lubuklinggau • Kota Pagar Alam • Kota Palembang • Kota Prabumulih • Kota Bandar Lampung • Kota Metro • Kota Pangkal Pinang • Kota Batam • Kota Tanjungpinang Suku bangsa Kategori tersembunyi: • Halaman dengan argumen formatnum non-numerik • Galat CS1: tanggal • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Galat CS1: tidak memiliki penulis atau penyunting • Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui • Halaman yang menggunakan multiple image dengan pengubahan ukuran gambar otomatis • Pages using infobox settlement with no coordinates • Artikel yang tidak memiliki referensi Maret 2022 • Semua artikel yang tidak memiliki referensi • Artikel yang membutuhkan perubahan gaya gempa sibolga hari ini • Artikel dengan pranala luar nonaktif • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen • Templat webarchive tautan wayback • Koordinat di Wikidata • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda VIAF • Artikel Wikipedia dengan penanda NKC • Artikel Wikipedia dengan penanda MusicBrainz area • Artikel Wikipedia dengan penanda WorldCat-VIAF • Halaman dengan peta • Halaman ini terakhir diubah pada 27 Maret 2022, pukul 08.03.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Baca Juga: • FF Diseret ke Jalan, Dianiaya, Dilindas Motor “Dari H-3 sampai H+3.

Seluruh tim gabungan menjaga keamanan di dalam dan luar kawasan. Maksudnya, ada yang di dalam sirkuit, sekitar wilayah sirkuit, serta di luar kawasan misalnya untuk pengamanan lalu lintas,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto dalam satu acara belum lama ini.

Artanto menjelaskan bahwa bantuan keamanan juga berdatangan dari Pulau Jawa, khususnya Jakarta. “Kami juga dapat bantuan dari BKO (bawah kendali operasi), TNI, Sabhara, Brimob, dan Polair,” ujarnya.

Baca Juga: • Mabuk Berat, Wanita Ini Enggak Terasa Diperkosa di Ruangan Karaoke, Berkali-kali Kepala Staf Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Sudarwo Aris Nurcahyo menyatakan personel bersinergi dengan kepolisian dalam menjamin keamanan dan kenyamanan penonton MotoGP Mandalika.

“Kami menerjunkan sekitar 300 personel saat ajang itu,” kata dia. BERITA TERKAIT • Anak Usia 14 Bulan Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Dekat Rumah • Bunga Dipaksa Begituan di Warung Pinggir Jalan, Begini Ceritanya • KM Permata Asia Pengangkut Ribuan Ton Semen Diduga Karam, 18 ABK Dievakuasi • Pertamina Penuhi Kewajiban Sesuai Kontrak dengan MRTI • Cekcok dengan Kekasih, Pemuda Ini Nekat Gantung Diri di Pohon Mangga • Tepergok Cium BH Curian dari Jemuran, Muh Babak Belur Diamuk Warga, Tuh Lihat Pebalap Red Bull Max Verstappen mengalahkan rival utamanya Charles Leclerc dari tim Ferrari demi memenangi balap perdana Grand Prix Miami di Amerika Serikat pada Minggu (Senin WIB) dan memangkas jarak dari sang pemuncak klasemen.

Duet Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz gagal memanfaatkan posisi start baris terdepan yang mereka kunci setelah kualifikasi dan harus puas melengkapi podium di tempat kedua dan ketiga, demikian laman resmi F1. Sekitar 47 persen kendaraan yang mudik belum kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang diperkirakan akan terjadi kepadatan arus balik pada hari ini.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2022, jumlah pergerakan penumpang angkutan umum, pada Sabtu (7/5) atau H+4 kemarin, tercatat sebanyak 1.037.409 penumpang dan menjadi jumlah yang tertinggi sejak H-7 lalu. Dwigol yang dicetak Eddie Nketiah membantu Gempa sibolga hari ini mengalahkan Leeds United 2-1 dalam laga pekan ke-35 Liga Premier Inggris di Stadion Emirates, London, Minggu. Nketiah mencetak dua golnya hanya dalam kurun waktu sepuluh menit sejak sepak mula, sementara Leeds yang sejak menit ke-27 harus main dengan 10 pemain lantaran kartu merah Luke Ayling sempat memperkecil ketertinggalan melalui Diego Llorente.
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkirakan sebanyak 2,3 juta orang akan pulang kampung (mudik) ke Sumetera Utara, pada perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 ini.

Angka pemudik itu terbilang tinggi, karena antusias warga yang sudah dua tahun tidak mudik akibat pandemi Covid-19. “Diperkirakan, puncak arus mudik terjadi pada H-2 atau 30 April 2022, dan puncak arus balik diprediksi H+5 atau 8 Mei 2022,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Alfi Syahriza, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Ganjar Pranowo Imbau Pemudik Lebaran Tak Gunakan Motor Dikatakannya, untuk menjaga arus mudik berjalan aman, Dishub Sumut telah mendirikan posko-posko pengamanan. Selain itu, untuk memastikan moda transportasi umum dalam kondisi laik jalan, Dishub juga telah melakukan Ramp Check (Inspeksi Keselamatan) pengemudi/awak, sarana dan test urine pengemudi di terminal dan Pool Bus AKAP/AKDP.

"Jumlah penumpang masa Lebaran untuk angkutan jalan diprediksi 29.792 penumpang/hari, angkutan penyeberangan 1.891 kendaraan/hari, angkutan kereta api 11.976 penumpang/hari, angkutan laut 1.198 penumpang/trip dan untuk angkutan udara diprediksi 16.192 penumpang /hari," bebernya.

Baca: Jelang Mudik Lebaran, 514.448 Tiket Kereta Jarak Jauh Ludes Terjual Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, Dishub Sumut telah menyiapkan 250 PO Bus, 4 relasi + 40 KA, 8 Kapal Ferry penyeberangan di Kawasan Danau Toba dan 6 Kapal Ferry penyeberangan di Kepulauan Nias. Untuk moda transportasi laut disiapkan KM Kelud dan Doro Londa kapasitas 2.607 seat/trip dan transportasi udara untuk Bandara KNO 19 rute, Bandara Silangit 5 rute, Bandara Binaka 5 rute, Bandara Sibolga 1 rute dan Bandara Aek Godang-Lasondre 3 rute.

Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, juga akan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan Medan-Berastagi, Pematangsiantar-Parapat-Porsea, kecuali kendaraan pengangkut BBM, ternak, pupuk, sembako dan sepeda motor mudik. "Kepada pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan bila terjadi kemacetan panjang hendaknya menggunakan jalur alternatif. Bagi masyarakat yang melakukan mudik untuk tetap menjaga prokes," tukasnya.
Total ada 30 ribu paket sembako yang dibagikan di Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Padang Lawas Utara.

Paket sembako yang terdiri dari beras dan gula pasir itu disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 sekaligus menjelang Lebaran.

Baca Juga: • PAN DKI Salurkan 200 Ribu Paket Sembako Murah, di Sini Lokasinya Martin berharap bantuan sembako itu dapat meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya belum pulih akibat pandemi. "Semoga juga dapat membantu saudara-saudara kita yang akan menyambut lebaran tahun ini," kata ketua DPP Partai NasDem itu. Bantuan sembako itu disalurkan oleh Tim Martin Manurung Centre (MMC) bersama serta pengurus DPD Partai NasDem yang di tiap kabupaten dan kota. Baca Juga: • Ssst, Penyidik KPK Temukan Bukti Ini pada Kasus Ade Yasin “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Martin Manurung.

Sudah sangat sering bantuan dari Pak Martin itu turun ke kampung kami," ujar Herdin Sitorus, warga Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba pada Sabtu (30/4). Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan juga menyampaikan terima kasih atas bantuan sembako yang dikirimkan Martin untuk warganya. BERITA TERKAIT • Briptu Hasbudi Jalankan Bisnis Ilegal, Irjen Daniel Diminta Sikat Polisi yang Terlibat • Polisi Bongkar Bisnis Ilegal Briptu Hasbudi, Sahroni Memberi Apresiasi • Dukung Program Pendidikan Antikorupsi KPK, Sahroni: NasDem Siap Hadir • Larangan Eskpor CPO Bikin Harga TBS Sawit Morat-marit, PKS Usul Begini • Soal Temuan Kasus Hepatitis Akut Misterius, Legislator PKS Merespons, Tegas • Puan Terharu Mendengar Ceramah Ustaz Arrazy Hasyim, Nih SebabnyaBerita Sumut • Istana Maimun Medan dipadadati pengunjung 4 jam lalu • Penumpang arus balik di Kualanamu membludak 4 jam lalu • Wakapolda Sumut cek pos pengamanan Operasi Ketupat Toba 4 jam lalu • DPR RI apresiasi Polda Sumut atasi kemacetan di Jalinsum saat libur lebaran 10 jam lalu • Wali kota hadiri perayaan Paskah Oikumene di Tebing Tinggi 10 jam lalu • Kapolresta Deliserdang dampingi Kapolda Sumut gempa sibolga hari ini kedatangan Irwasum Polri 11 jam lalu • Korban banjir di Kecamatan Air Putih terima bantuan sembako 11 jam lalu • Antisipasi tindak kriminal, Polres Batubara lakukan pengamanan di objek wisata 12 jam lalu • Pemkab Samosir peroleh PAD Rp243 juta selama masa libur Lebaran 2022 15 jam lalu • BMKG: Sebagian wilayah di Sumatera Utara berpotensi hujan malam hari 15 jam lalu Infografik Dominasi Indonesia di Piala Dunia Panjat Tebing 2022 2022-05-08 14:11:37 Pemkab Asahan raih kembali opini WTP Kamis, 28 April 2022 22:09 Anak korban kebakaran Desa Sei Apung Jaya diberi motivasi Tingkatkan PAD PPJ, Bupati Asahan jalin kerjasama dengan PLN Anggota DPR apresiasi Polres Asahan laksanakan "restorative justice" PWI Asahan sampaikan 3S di acara bakti sosial Ramadhan Bupati Dairi tinjau pos pengamanan lebaran Senin, 2 Mei 2022 9:27 14 penyandang disabilitas di Dairi terima bantuan kaki palsu Pemkab Dairi-USU kerja sama pembuatan buku Ulos Silahisabungan Pemkab Dairi kembali raih predikat WTP dari BPK Desa Kalang Simbara Binaan PKK Kabupaten Dairi untuk "Hatinya PKK" Takbiran menggema di halaman kantor Wali Kota Padang Sidempuan Minggu, 1 Mei 2022 22:44 Dukung pemerintah, HKTI Padang Sidempuan bantu suplay pasokan ikan AMK salurkan tali asih kepada anak yatim di Padang Sidempuan Wali Kota Padang Sidempuan beri pesan untuk wartawan Kapolres Padang Sidempuan kunjungi Kodim 0212/TS Pasar malam di Panyabungan bawa berkah bagi para pedagang Rabu, 4 Mei 2022 19:52 Cari butiran emas, 12 orang di Madina tewas tertimbun tanah Gubsu tinjau korban lumpur SMGP Situasi terkini pasca semburan lumpur di PLTP Sorik Marapi Mandaililing Natal Dalam waktu dekat tenaga honorer di Madina akan gajian Polres Simalungun informasikan situasi arus mudik lebaran melalui medsos Jumat, 6 Mei 2022 18:33 Polres Simalungun informasikan situasi Idulfitri melalui medsos untuk pemudik Simalungun zona hijau Polres Simalungun salurkan bingkisan Lebaran kepada wartawan unit Ketupat, rejeki tahunan Idul Fitri warga Karang Rejo Simalungun PWI Tanjungbalai buka puasa bersama, Waris: Pemkot butuh kritikan wartawan Jumat, 29 April 2022 0:21 Danlanal TBA apresiasi dukungan media publikasikan kinerja BPJS Kesehatan : Layanan peserta JKN-KIS dijamin aman selama mudik lebaran Jelang mudik, tim nakes TNI AL Lanal TBA gelar vaksinasi Peduli ummat, HIPAKAD Tanjungbalai berbagi takjil Petugas gabungan amankan objek wisata Danau Toba Jumat, 6 Mei 2022 0:22 Pemkab Samosir kembali raih WTP kelima kali dari BPK Bupati dan Ketua PKK Toba bangga Lusiana terima penghargaan sebagai perempuan berjasa dan berprestasi pada Hari Kartini Tanah longsor menyebabkan satu anak meninggal di Kabupaten Toba Pemkab Toba adakan jamuan makan malam dalam rangka pengantar alih tugas Ketua PN Balige Kapolresta Deliserdang dampingi Kapolda Sumut sambut kedatangan Irwasum Polri Minggu, 8 Mei 2022 21:17 Kampung narkoba di Deliserdang digerebek polisi, bandar sabu berhasil lolos Kabur ke Binjai usai bunuh abang kandung, pelaku menyerahkan diri Adik bunuh abang kandung di Deliserdang hanya karena hal sepele Adik diduga bunuh abang kandung di Deliserdang Aksi heroik ayah di Purbatua Taput, "rangkul" sumber api selamatkan anak istri Sabtu, 30 April 2022 13:24 Perayaan Paskah di Rutan Tarutung, Satika: Pakai hati dan kasih Warga Tapanuli Utara Sumut tewas disambar petir Rutan Tarutung bantu warga dan pelaku UMKM, bersih-bersih hingga skrining kesehatan napi Usai Napi dibekali ilmu budidaya ikan dan sayuran, giliran petugas tambah energi Polisi bebaskan nenek pembawa sabu ke Lapas Kotapinang, dianggap 'mens rea' Jumat, 6 Mei 2022 12:39 Kapolres Labuhanbatu: Pengedar sabu terancam hukuman 20 tahun penjara Kapolres Labuhanbatu ajak Kapolsek percepat vaksinasi 17 pengurus Pertina daerah Sumut sepakat laksanakan Musprov luar biasa Pemkab Labuhanbatu peduli kesehatan warga binaan Korban banjir di Kecamatan Air Putih terima bantuan sembako Minggu, 8 Mei 2022 20:51 Antisipasi tindak kriminal, Polres Batubara lakukan pengamanan di objek wisata Turun ke jalan atur arus mudik, ini imbauan Kapolres Batubara kepada pemudik Cegah tawuran dan balapan liar di Batubara, petugas gabungan patroli lokasi rawan Cek Pos Pam Ketupat Toba 2022, Ini arahan Kapolres Batubara kepada anggota Satresnarkoba Polres Langkat tes urine 44 pengemudi, hasilnya tiga positif sabu-sabu Jumat, 6 Mei 2022 14:48 Kapolda Sumut instruksikan pengamanan jalur mudik Jalinsum Kepadatan lalin terjadi di penyeberangan Sei Ular Secanggang Kemacatan panjang terjadi di Jalinsum Stabat Ribuan warga padati Kota Stabat di malam takbiran Pemkab Sergai apresiasi PMI dirikan Posko Siaga Lebaran 2022 Kamis, 28 April 2022 18:11 Komplotan spesialis bobol gudang ban dan toko grosir sembako ditangkap Pemkab Serdang Bedagai-Jepang jajaki kerja sama Pemkab Serdang Bedagai kembali raih WTP dari BPK Pemkab Sergai larang ASN gunakan mobil dinas untuk mudik Wali kota hadiri perayaan Paskah Oikumene di Tebing Tinggi Minggu, 8 Mei 2022 21:54 Irwasum Polri monitoring arus balik di pintu tol Tebing Tinggi Lalu lintas tol Tebing Tinggi aman dan lancar Polres Tebing Tinggi siaga antisipasi arus balik lebaran Lebaran hari ketiga, tidak ada kemacetan lalin di Tebing Tinggi Tiga penumpang kapal terjaring razia BNNK Gunungsitoli Jumat, 29 April 2022 5:20 Tanah longsor timbun jalan di Gunungsitoli Barat Pemkot Gunungsitoli operasi pasar antisipasi kelangkaan minyak goreng Ketua Apindo Sumut kunjungi kantor PLN UP3 Nias Menkumham resmikan Kapal Wira Nauli beroperasi di Pelabuhan Gunungsitoli AMPI apresiasi Polres Tapsel amankan pelaku pungli wisata Aek Sijorni Minggu, 8 Mei 2022 15:20 Nekat pungli, Juru parkir kawasan wisata Aek Sijorni diamankan petugas Seminggu sudah Tapsel nihil kasus baru COVID-19 Wisata Aek Sijorni Tapsel berkah buat pedagang Petugas Satpol PP Tapsel kawal arus balik Lebaran dan objek wisata
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 39 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 51 TAHUN 2022 20 April 2022 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 34 TAHUN 2022 25 Maret 2022 Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Corona Virus Disease 2019 NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PJ 101 TAHUN 2021 15 Maret 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 15 TAHUN 2022 18 Februari 2022 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 565 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 170-03 (Advisory Circular Part 170-03) Pembuatan Rencana Kontigensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia (Indonesia Air Traffic Management Conttigency Plan) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 262 Tahun 2021 13 Februari 2022 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 576 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.11 (Staff Instruction 8900-2.11) Tentang Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan Untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri (Certification Or Renewal Or Amendment Of CASR Part 145 For Domestic Approved Maintenance Organization (AMO)) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2021 11 Februari 2022 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 529 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 276 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 529 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP 758 TAHUN 2021 29 Desember 2021 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 103 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 107 TAHUN 2021 9 Desember 2021 Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 230 TAHUN 2021 6 Desember 2021 Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Protocol 6 Railways Border And Interchange Stations Of The Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Protocol 6 Afafgit) (Protokol 6 Stasiun Kereta Api Perbatasan Dan Stasiun Perpindahan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Gempa sibolga hari ini Pemberian Kemudahan Terhadap Gempa sibolga hari ini Angkutan Barang Antarnegara) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 106 TAHUN 2021 4 Desember 2021 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 103 TAHUN 2021 30 November 2021 Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Spanyol Mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (Air Transport Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Spain Relating Scheduled Air Services) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 461 TAHUN 2021 18 November 2021 Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko (Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 194 TAHUN 2021 18 November 2021 Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kegiatan World Superbike Tahun 2021 Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika Tahun Anggaran 2021 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 192 TAHUN 2021 18 November 2021 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pt Multi Tambang Jaya Utama Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 228 TAHUN 2021 18 November 2021 Persetujuan Kepada BPTD Wilayah XII Provinsi Bali Dan Provinsi NTB Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Yang Berlokasi Di Nusa Ceningan Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 211 TAHUN 2021 17 November 2021 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Gempa sibolga hari ini 359 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2021 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 225 TAHUN 2021 17 November 2021 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM gempa sibolga hari ini Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Gempa sibolga hari ini Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 224 TAHUN 2021 17 November 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2021 4 November 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 93 TAHUN 2021 31 Oktober 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 76 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 78 TAHUN 2021 22 September 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi _Corona Virus Disease 2019 _(Covid 19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 80 TAHUN 2021 22 September 2021 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 70 TAHUN 2021 15 September 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 62 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 69 TAHUN 2021 15 September 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 66 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 72 TAHUN 2021 15 September 2021 Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Transportasi Tingkat III Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Pelatihan Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan 26 Agustus 2021 Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Pelatihan Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan 26 Agustus 2021 Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Gempa sibolga hari ini Hospitality 26 Agustus 2021 Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Hospitality Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.

18/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat III 26 Agustus 2021 Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.

18/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat III Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.19/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat IV 26 Agustus 2021 Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.19/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2021 24 Agustus 2021 Pedoman Penunjukan Penggunaan Barang Milik Negara Dan Pengembalian Barang Milik Negara Oleh Pegawai Yang Akan Mutasi Dan/Atau Diberhentikan Dari Kedinasan Dan/Atau Memasuki Masa Pensiun Di Lingkungan Kementerian Perhubungan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2021 23 Agustus 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2021 23 Agustus 2021 Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tenau Gempa sibolga hari ini PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JANGKA PENDEK KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 16 Agustus 2021 PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/ TARUNI PADA PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.2/BPSDMP 2OI8 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 16 Agustus 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.2/BPSDMP 2OI8 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH BIDANG PELAYARAN PADA PERGURUAN TINGGI, SEKOLAH, BALAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16 Agustus 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 65 TAHUN 2021 12 Agustus 2021 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Gempa sibolga hari ini Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi _Corona Virus Disease 2019_ (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 54 TAHUN 2021 19 Juli 2021 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 53 TAHUN 2021 19 Juli 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Menggunakan Transportasi Laut pada Massa Pandemi _Corona Virus Disease 2019_ (COVID-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 3 Tahun 2021 16 Juli 2021 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 171 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (Staff Instruction CASR 21-02) tentang Sertifikat Kelaikudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 50 TAHUN 2021 10 Juli 2021 Perubahan Atas Gempa sibolga hari ini Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE 49 TAHUN 2021 10 Juli 2021 Persetujuan Kepada PT Grace Rich Marine Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Tahap II Yang Berlokasi Pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Grace Rich Marine Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 326 TAHUN 2021 16 Juni 2021 Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To The Convention On International Civil Aviation/Article 3 BIS (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional/Pasal 3 BIS) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 113 TAHUN 2021 16 Juni 2021 Persetujuan Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 138 TAHUN 2021 16 Juni 2021 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (General Cargo) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 108 TAHUN 2021 11 Juni 2021 Gempa sibolga hari ini Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 107 TAHUN 2021 28 April 2021 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 193 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Belawan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2021 23 April 2021 Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Terminal Gempa sibolga hari ini A Di Pulau Sumatera, Jawa, Dan Kalimantan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 357 TAHUN 2020 23 April 2021 Persetujuan Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 76 TAHUN 2021 23 April 2021 Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) Pelabuhan Pengumpan Regional Dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Gempa sibolga hari ini, DKI Jakarta Dan Sulawesi Selatan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP 936/DJPL/2020 16 April 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 Tentang Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Gempa sibolga hari ini Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Gempa sibolga hari ini INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2021 14 April 2021 Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 51 TAHUN 2021 17 Maret 2021 Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 49 TAHUN 2021 17 Maret 2021 Persetujuan Kepada PT Bintan Alumina Indonesia Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang Berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Desa Galang Batang kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 27 TAHUN 2021 17 Maret 2021 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 134 Tahun 2020 Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Commuter Indonesia Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Bidang Pelayaran Pada Perguruan Tinggi, Sekolah, Balai dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 17 Maret 2021 Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu Di Perairan Di Luar Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Yang Berfungsi Untuk Kegiatan Berlabuh Jangkar Di Perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 25 TAHUN 2021 17 Maret 2021 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Perkeretaapian Sub Bidang Perawatan Jalur Kereta Api Dengan Kontruksi Balas(Ballasted) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2021 17 Maret 2021 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Gempa sibolga hari ini Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Perparkiran Sub Bidang Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street Parking) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2021 16 Maret 2021 Gempa sibolga hari ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 48 TAHUN 2021 25 Februari 2021 Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Darat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) PERNYATAAN KEHENDAK ANTARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN INNOVAM, NIEUWEGEIN, THE NETHERLANDS NOMOR: HK.201/1/18 Set.BPSDMP-2020 28 Januari 2021 Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perkeretaapian NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL, DAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : PJ 85 TAHUN 2020 28 Januari 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 26 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 6 TAHUN 2021 23 Januari 2021 Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu Di Perairan DiLuar Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Gempa sibolga hari ini Kepentingan Pelabuhan Yang Berfungsi Untuk Kegiatan Lay Up Anchorage Di Perairan Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 241 TAHUN 2020 13 Januari 2021 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 479 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Pelabuhan Sambu Bekerjasama Dengan PT 4848 Global System Untuk Mengembangkan Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) Dan Alih Muat Barang Dari Kapal Ke Kapal (Ship To Ship Transfer) Di Perairan Selat Durian KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 150 TAHUN 2020 13 Januari 2021 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK MENCEGAH _CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)_ SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 26 TAHUN 2020 6 Januari 2021 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan orang Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 31 Tahun 2020 2 Januari 2021 Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 270 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2020 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 266 Tahun 2020 2 Januari 2021 Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 270 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Kegiatan Gempa sibolga hari ini Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2020 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 270 Tahun 2019 2 Januari 2021 Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2020 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 217 Tahun 2020 2 Januari 2021 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Aktivitas Kebandarudaraan Subbidang Operasi Dan Pelayanan Darat Di Bandar Udara (Ground Operation And Service) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 328 TAHUN 2020 30 Desember 2020 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Gempa sibolga hari ini Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Labuan Bajo, Wae Kelambu, Dan Perlintasan Taman Nasional Komodo KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 321 TAHUN 2020 30 Desember 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Amanah Anugerah Adi Mulia Di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 319 TAHUN 2020 30 Desember 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Bahari Alam Ceria Di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 304 TAHUN 2020 29 Desember 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Gempa sibolga hari ini SE 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Selama Masa Natal 2020 Dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2020 23 Desember 2020 Pemberian Gempa sibolga hari ini Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Di Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Repentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 301 TAHUN 2020 7 Desember 2020 Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Muara Sampara Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Yang Berlokasi Di Perairan Terminal Khusus PT Pelabuhan Muara Sampara Di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 305 TAHUN 2020 7 Desember 2020 Perpanjangan Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Batu Bara PT.

Bukit Asam Transpasific Railways Dari Bangko Tengah, Tanjung Enim Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Srengsem Di Provinsi Lampung KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 230 TAHUN 2020 7 Desember 2020 Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 199 TAHUN 2020 25 November 2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 387 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pembangunan Transit Oriented Development (Tod) Terminal Polris Plawad, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 215 TAHUN 2020 4 November 2020 Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 269 TAHUN 2020 2 November 2020 Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Pulau Sumatera Dan Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 191 TAHUN 2020 2 November 2020 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 214 TAHUN 2020 26 Oktober 2020 Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 266 TAHUN 2020 TENTANG Penetapan Lokasi Pelabuhan Kadatua Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara 23 Oktober 2020 Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 243 TAHUN 2020 23 Oktober 2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 382 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) Di Perairan Muara Jawa Dan Muara Berau, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 260 TAHUN 2020 23 Oktober 2020 Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 161 TAHUN 2020 21 Oktober 2020 Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 261 TAHUN 2020 19 Oktober 2020 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Gempa sibolga hari ini Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 237 TAHUN 2020 15 Oktober 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Untuk Melayani Kepentingan Umum Pertambangan Batu Bara Di Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 225 TAHUN 2020 15 Oktober 2020 Keselamatan Pesepeda Di Jalan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR 162/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT, KOMPETENSI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI 17 September 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR 162/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT, KOMPETENSI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 222 TAHUN 2020 15 September 2020 Penetapan Indikator Kinerja Keselamatan (_Safety Performance Indicator_ (SPI)) dan Tingkat Kinerja Keselamatan yang dapat Diterima (_Acceptable Level of Safety Performance_ (ALoSP)) Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara pada Operator Penerbangan _Air Operator Certificate_ (AOC) 121 dan 135 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 23 Tahun 2020 14 September 2020 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 120-07 gempa sibolga hari ini Circular 120-07) tentang Kebijakan Pengesahan Rating PEsawat Bagi Pilot Menggunakan Level ‘D’ Simulator (Type Rating Endorsement Policy for Pilots Using Level ‘D’ Simulator) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 47 Tahun 2020 14 September 2020 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 120-CSEA 001 (Advisory Circular Part 120-CSEA 001) tentang Panduan untuk Operator Pesawat Udara tentang Program Pelatihan Penggunaan Terrain Awareness and Warning System (TAWS) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 36 Tahun 2020 14 September 2020 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 120-06 (Advisory Circular Part 120-06) tentang Program Pelatihan Controlled Flight Into Terrain (CFIT) dan Approach and Landing Accident Reduction (ALAR) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 62 Tahun 2020 12 September 2020 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-06 (Advisory Circular Part 19-06) Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 41 Tahun 2020 11 September 2020 Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170-05 (Manual of Standard Part 170-05) Pedoman Penyusunan Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)) antar Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (ATS Unit) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 132 TAHUN 2020 11 September 2020 Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.149/BPSDMP-2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN ANTI KORUPSI PADA DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 7 September 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.149/BPSDMP-2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN ANTI KORUPSI PADA DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SELAKU KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN NOMOR SK.150/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA OPERATOR MOORING/UNMOORING 3 September 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SELAKU KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN NOMOR SK.150/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA OPERATOR MOORING/UNMOORING KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SELAKU KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN NOMOR SK.151/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA OPERATOR MOORING/UNMOORING 3 September 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SELAKU KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN NOMOR SK.151/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI Gempa sibolga hari ini STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA OPERATOR MOORING/UNMOORING KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.130/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.130/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER Gempa sibolga hari ini MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.129/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.129/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.128/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG UMUM 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.128/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG UMUM KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.127/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA BAGI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.127/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA BAGI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.126/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.126/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.125/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG BANDAR UDARA 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.125/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG BANDAR UDARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.124/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG ANGKUTAN UDARA 19 Agustus 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SK.124/BPSDMP-2020 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA SUB BIDANG ANGKUTAN UDARA PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.02/BPSDMP-2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.04/BPSDMP-2014 TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG PENERBANGAN 12 Agustus 2020 PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.02/BPSDMP-2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.04/BPSDMP-2014 TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG PENERBANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2020 3 Agustus 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adapatasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2020 27 Juli 2020 Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Belawan Provinsi Sumatera Utara KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 202 TAHUN 2020 16 Juli 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Marunda Grahamineral Di Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 174 TAHUN 2020 14 Juli 2020 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 173 TAHUN 2020 14 Juli 2020 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Bau-Bau/Murhum Pro Vinsi Sulawesi Tenggara Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 172 TAHUN 2020 14 Juli 2020 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 170 TAHUN 2020 14 Juli 2020 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 822 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Gempa sibolga hari ini Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan Batubara PT Lianganggang Cemerlang KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 168 TAHUN 2020 14 Juli 2020 Penetapan Terminal Khusus PT.

Well Harvest Winning Alumina Refinery Di Dusun Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 163 TAHUN 2020 14 Juli 2020 Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Sirtu Alam Makmur PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK 1/BPSDMP-2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR PK.2/BPSDMP 2018 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 10 Juli 2020 PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK 1/BPSDMP-2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR PK.2/BPSDMP 2018 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 31 TAHUN 2020 10 Juli 2020 Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong PERATURAN KEPALA BPSDM PERHUBUNGAN NOMOR PK.

2/BPSDMP-2020 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 6 Juli 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Swarnadwipa Dermaga Jaya Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 136 TAHUN 2020 2 Juli 2020 SURAT EDARAN KEPALA BPSDMP NOMOR SE NO.

04/BPSDMP-2020 PENYESUAIAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN NOMOR SK. 82 /BPSDMP-2020 TENTANG TIM SELEKSI PROGRAM RINTISAN PENDIDIKAN GELAR PASCASARJANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 30 Juni 2020 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM Gempa sibolga hari ini NOMOR SK. 82 /BPSDMP-2020 TENTANG TIM SELEKSI PROGRAM RINTISAN PENDIDIKAN GELAR PASCASARJANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PERHUBUNGAN NOMOR SK.97/BPSDMP-2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA JALUR NON REGULER PADA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020 30 Juni 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2020 23 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit Beserta Industri Pengolahannya PT Agro Nusa Abadi Di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 125 TAHUN 2020 10 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Gempa sibolga hari ini Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Batubara PT Rmk Energy Di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 124 TAHUN 2020 10 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Sarana Bina Semesta Alam Di Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 123 TAHUN 2020 10 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Batubara PT Binuang Jaya Mulia Di Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 122 TAHUN 2020 10 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (Cpo) PT Pacific Indopalm Industries Di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 120 TAHUN 2020 10 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batubara Ksu Cipta Karya Tani Di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 117 TAHUN 2020 10 Juni 2020 Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 113 TAHUN 2020 5 Gempa sibolga hari ini 2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 109 TAHUN 2020 5 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Industri Barang Kimia (Amonium Nitrat) PT Black Bear Resources Indonesia Di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Gempa sibolga hari ini, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 100 TAHUN 2020 5 Juni 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bara Pagmer Jaya Di Sungai Telang, Desa Karang Anyar Dan Desa Sritiga, Kecamatan Sumber Marga Talang, Kabupaten Banyuasin, Provins1 Sumatera Selatan, Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 75 TAHUN 2020 5 Juni 2020 Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2020 5 Juni 2020 Petunjuk Operasional Transportasi Darat Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan _Corona Virus Disease 2019_ (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 11 Mei 2020 Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona _Virus Disease_ 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 20 Tahun 2020 tentang Pemberian Dispensasi Masa Penumpukan Petikemas (container yard) di Lapangan Penumpukan Lini 1 Selama Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 11 Mei 2020 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pangandaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 18 Tahun 2020 tentang Dispensasi Perizinan/Persetujuan Bidang Kepelabuhanan, Pekerjaan Pengerukan, Gempa sibolga hari ini Reklamasi, Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai serta Evaluasi Pelimpahan Kembali, Endorsement Sertifikat Pandu, Verifikasi Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal Selama Masa Status Keadaan Tertentu Gempa sibolga hari ini Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia 22 April 2020 Dispensasi Perizinan/Persetujuan Bidang Kepelabuhanan, Pekerjaan Pengerukan, Pekerjaan Reklamasi, Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai serta Evaluasi Pelimpahan Kembali, Endorsement Sertifikat Pandu, Verifikasi Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal Selama Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 6 TAHUN 2020 14 April 2020 Persetujuan Kepada PT Multimas Nabati Asahan Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Provinsi Banten KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 72 TAHUN 2020 8 April 2020 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Gorontalo Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan International Air Transport Association (IATA) 7 April 2020 Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran _Coronavirus Disease_ (COVID-19) di bidang Transportasi Darat Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan (Contingency Plan) untuk Pelaut dan Pemilik Kapal / Operator Kapal Akibat Covid-19 28 Maret 2020 Langkah Siaga Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulanagan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 28 Maret 2020 Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulanagan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Persebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 27 Maret 2020 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pengelolaan Kayu Akasia PT Lambung Karang Sakti Di Sungai Telang, Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 4 TAHUN 2020 16 Maret 2020 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Samudera Batulicin Dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Stagen Kotabaru Serta Jalur Perlintasan Selat Laut KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR Gempa sibolga hari ini 41 TAHUN 2020 16 Maret 2020 Petunjuk Teknis Standarisasi Perawatan Peralatan Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada Distrik Navigasi KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN NOMOR SK.

229/BPSDMP-2019 TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PERHUBUNGAN 11 Maret 2020 Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Kementerian Perhubungan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2020 17 Februari 2020 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Di Provinsi Papua Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 240 TAHUN 2019 10 Februari 2020 Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.

176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal Berbendera Indonesia 7 Februari 2020 Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.

205/1/2/DJPL/2020 tentang Penyelenggaraan Fungsi Intelijen di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3 Februari 2020 Penetapan Inspektur Navigasi Penerbangan Tahun 2019 Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan NOMOR: HK.201/1/1 Set.BPSDMP-2020 23 Januari 2020 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 064 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (Staff Instruction Part 8900-6.9_) tentang Prosedur _Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (_Auditing and Surveillance Procedure For Approved Maintenance Organizations Holders_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 263 Tahun gempa sibolga hari ini 20 Januari 2020 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (_Staff Instruction 8900-6.3_) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (_Auditing And Surveillance Procedure For Air Operator Certificate _ (AOC) _Holders_) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 20 Januari 2020 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-12.01 (_Staff Instruction Part 8900-12.01_) tentang Pengenalan dan Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (_Small Unmanned Aircraft Registration and Identification_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2019 20 Januari 2020 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 65-01 (_Staff Instruction 65-01_) Prosedur Pemberian Sertifikasi Kecakapan Personel Ahli Perawatan Pesawat Udara (_Aircraft Maintenance engineer Licensing Procedures_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 153 Tahun 2019 20 Januari 2020 Standar Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (_Manual of Standard CASR Part 13_9) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (_Heliport_) Adendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan Dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: PJ 34 Tahun 2014 20 Januari 2020 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3372/PR.301/DRJD/2019 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP.3713/AJ.005/DRJD/2019 17 Januari 2020 Melaksanakan Ketentuan Pasal 22 PM Phb Nomor 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan PM 63 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Perhubungan 20 November 2019 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Indominco Mandiri Di Tanjung Meranggas Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 215 TAHUN 2019 7 November 2019 Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 7 Tahun 2019 Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan Pt Kereta Cepat Indonesia China Nomor Pj.100 Tahun 2019 28 Oktober 2019 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal 23 Oktober 2019 Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan The Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 202 TAHUN 2019 23 Oktober 2019 Persetujuan Kepada PT Lotte Chemical Indonesia Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Provinsi Banten KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 193 TAHUN 2019 10 Oktober 2019 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Gempa sibolga hari ini Penunjang Angkutan Bidang Transportasi Multimoda Subbidang Pengurusan Pengangkutan, Subbidang Penanganan Konsolidasi, Dan Subbidang Pengurusan Pergudangan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 163 TAHUN 2019 24 September 2019 Persetujuan Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional Kepada PT Krakatau Argo Logistics Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda Di Negara Angggota Asean Gempa sibolga hari ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.

205/8/13/DJPL/2019 tentang Pedoman Gempa sibolga hari ini Kriteria Penempatan Kapal Negara Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 11 September 2019 Persetujuan Kepada PT Grace Rich Marine Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 54 TAHUN 2019 30 Agustus 2019 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Dwi Guna Laksana, Tbk Di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP.2145/AJ.501/DRJD/2019 28 Agustus 2019 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bina Insan Sukses Mandiri Di Kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manoor Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 150 TAHUN 2019 27 Agustus 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 136 TAHUN 2019 30 Juli 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (_Advisory Circular CASR PART 139-25_) Kendaraan Gempa sibolga hari ini Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (_Guidelines For Technical Specifications of Airport Rescue and Fire Fihting Services_-ARFFS) Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor INST 02 Tahun 2019 16 Juli 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR-139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliports) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 111 TAHUN 2019 15 Juli 2019 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wanci (Pangulobelo) Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Wakatobi KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 81 TAHUN 2019 23 Mei 2019 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jinato Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 76 TAHUN 2019 23 Mei 2019 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sibolga KEPDIRJEN HUBLA NOMOR : KP.

431/DJPL/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA DAN KAPAL PENANGKAP IKAN 20 Mei 2019 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama Di Tanjung Awar-Awar Desa Remen Dan Tasikhardjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE. 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Statutory Kapal Pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran 7 Mei 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2019 24 April 2019 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.

222/DJPL/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PELAYARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT gempa sibolga hari ini April 2019 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 72 TAHUN 2019 29 Maret 2019 Penetapan Lokasi Pelabuhan Salisingan Di Desa Balabalakang, Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Nota Kesepahaman Antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkedudukan Di Jakarta Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Menteri Perhubungan Berkedudukan Di Jakarta Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kementerian Perhubungan 18 Maret 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 432 TAHUN 2017 15 Maret 2019 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Uppkb) Di Pulau Sumatera Dan Pulau Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 12 TAHUN 2019 11 Maret 2019 Ketertiban, Keamanan dan Kelancaran dalam Pelayanan Penerbangan dalam Masa Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.

103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 5 Maret 2019 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Sarana Bina Semesta Alam Di Desa Rantau Hempeng, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 45 TAHUN 2019 27 Februari 2019 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wasior Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 14 Februari 2019 Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 14 Februari 2019 Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT.

Sawit Kaltim Lestari Di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 13 Februari 2019 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare Kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 13 Februari 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2018 24 Januari 2019 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4898/KP.102/DRJD/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.

4898/KP.102/DRJD/2018 16 Januari 2019 Pelaksanaan Penggunaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Batik Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.5520/AJ.104/DRJD/2018 11 Januari 2019 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 125 TAHUN 2018 8 Januari 2019 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP: KP 547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (_Advisory Circular CASR Part 139-25_) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (_Guidelines for Technical Specifications of Airport Gempa sibolga hari ini and Fire Fighting Service_-ARFFS) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 375 Tahun 2018 18 Desember 2018 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 462 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 8900-2.10 (_Staff Instruction 8900-2.10_) tentang Prosedur Sertifikasi Persyaratan Operasi dan Pengawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (_Certification, Operating Requirement and Continuing Surveillance for Training Center_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 462 Tahun 2013 18 Desember 2018 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-2.10 (_Staff Instruction Part 8900-2.1_0) tentang Prosedur Sertifikasi Persyaratan Operasi dan Pengawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (_Certification, Operating Requirement and Continuing Surveillance for Training Center_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 358 Tahun 2018 18 Desember 2018 edoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-02 (_Advisory Circular 47-02_) Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang tidak Dapat dicabut Kembali (_Irrevocable Deregristration and Export Request Authorisation_/IDERA) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 347 Tahun 2018 18 Desember 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-02 (_Staff Instruction CASR PART 47-02_) Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (_Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation_/IDERA) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/166/VII/2009 18 Desember 2018 Petunjuk Keselamatan (Staff Instruction) SI Nomor 47-02 tentang Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA)) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 115 TAHUN 2018 17 Desember 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-06 (_Staff Instruction Part 19-06_) tentang Penerimaan (_Acceptance_) Sistem Manajemen Keselamatan (_Safety management System_) Penyelenggara Navigasi Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 324 Tahun 2018 23 November 2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (_Airport Emergency Plan_) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IM 14 TAHUN 2018 12 November 2018 Rute Dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2018 Keputusan Menteri Perhubungan KM 92 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pemberian Tanda Penghargaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan 11 Oktober 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900–3.325 (_Staff Instruction Part 8900 – 3.325_) tentangEvaluasi dan Pengesahan Manual Operasi Darat (_Evaluation and Acceptance Of Ground Operation Manual_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 161 Tahun 2018 24 September 2018 Petunjuk Teknis Bagian 8900-5.3 (Staff Instruction 8900-5.3) Standar Manuver Dan Kinerja Yang Dipersyaratkan Untuk Uji Kecakapan Awak Pesawat Udara (Required Maneuvers And Performance Standards For Flight Crew Proficiency Checks) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 162 Tahun 2018 19 September 2018 Petunjuk Teknis Bagian 8900-6.10 (Staff instruction 8900-6.10) Evaluasi Kegiatan Di Dalam Gempa sibolga hari ini Pesawat Udara Selama Penerbangan Bagi Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Carrier's Or Operator's Cabin En Route Evaluation) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 160 Tahun 2018 19 September 2018 Petunjuk Teknis Bagian 8900 - 6.15 (_Staff Instruction 8900 -6.15_) Pemeriksaan Pekerjaan Fasilitas Pangkalan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara 121 Dan 135 (_Station Facilities Operations Inspection For Air Operator Certificate_ (AOC) 121 And 135) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 159 Tahun 2018 19 September 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.13 (Staff Instruction Part 8900-6.13) Tentang Inspeksi Pencatatan Operasi Dan Penerbangan (Perjalanan) (Operations And Flight (Trip) Record Inpections) Peraturan Gempa sibolga hari ini Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 158 Tahun 2018 19 September 2018 Tata Cara Prosedur Pemberian Alokasi _System Area Code_ (SAC), _System Identification Code_ (SIC) dan _Interrogator Identifier_ (II) Code, Kode _Secondary Surveillance Radar Mode-S (SSR Mode-S)_ dan Kode _Emergency Locator Transmitter (ELT)_ 406 MHz pada Pelayanan Navigasi Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 243 Tahun 2014 8 September 2018 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.

41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flig PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.3795/AJ.804/DRJD/2018 21 Agustus 2018 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (Bpljskb) Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 386 TAHUN 2018 13 Agustus 2018 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 1021 TAHUN 2018 13 Agustus 2018 Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.7 (_Staff Instruction 8900-3.7_) Evaluasi Pesawat Udara Asing yang Dioperasikan Oleh Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Evaluasi Perusahaan Angkutan Udara Gempa sibolga hari ini yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia (_Evaluate Foreign Register Aircraft Operate By Indonesian AOC And Evaluate Foreign Aoc Operating Indonesian Registered Aircraft_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 154 Tahun 2018 10 Agustus 2018 Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.10 (_Staff Instruction 8900-3.10_) Tata Organisasi dan Administrasi Bagi Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (_Organization Management And Administration For Approved Maintainance Organization (AMO) Holder_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 155 Tahun 2018 10 Agustus 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.8 (_Staff instruction 8900-3.8_) tentang Evaluasi Perjanjian Kontrak Perawatan Pesawat Udara untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (_Evaluate Maintenance Contractual Arrangement For Air Operator Certificate Holder_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Gempa sibolga hari ini 144 Tahun 2018 10 Agustus 2018 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 68 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Corrective Action Plan (Cap) Icao Universal Safety Oversight Audit Programme Continous Monitoring Approach (Usoap - Cm A) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 585 TAHUN 2017 8 Juni 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.18 (Staff Instruction 8900-3.18) tentang Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Operasi, dan Gempa sibolga hari ini Operasional (Air Operator Certificate, Operating Certificate, and Operations Specification) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 049 Tahun 2018 8 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5.14 Amandemen Pertama Edisi Kedua (_Staff Instruction Part 8900-5.14 Amandment 01 Edition 02_) tentangPengujian Kecakapan Bahasa Inggris(_English Language Proficiency Testing_) KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 7 Mei 2018 Pedoman Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-28 (_Advisory Circular Part 139-28_) tentang Tata Cara dan Prosedur Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) dan Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan (SMS Manual) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 077 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-7.1 (_Staff Instruction 8900-7.1_) tentang Proses Umum untuk Penanganan Investigasi Kecelakaan/Insiden Pesawat (_The General Process For Handling Aircraft Accident/Incident Investigation_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 068 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 8900-6.6 (_Staff Instruction 8900-6.6_) tentang Evaluasi Analisis Berkelanjutan dan Program Pengawasan Operator PesawatUdara (_Evaluate Of Air Operator’s Continuing Analysis and Surveillance Program_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 067 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.5 (_Staff Instruction 8900-6.5_) tentang Inspeksi Program Pelatihan Dan Rekam Pelatihan untuk Anggota Perawatan(_Training Program And Training Records Inspection ForMaintenance Personnel_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 065 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (_Staff Instruction 8900-6.9_) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (_Auditing and Surveillance Procedures For Approved Maintenance Organizations Holders_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 063 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900 - 2.2 (_Staff Instruction 8900 - 2.2_) tentang Petunjuk Teknis Program Bagasi Tercatat dan Pengoperasian Kargo(_Carry On Bagage Program and Cargo Operations_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 066 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 8900-1.2 (_Staff Instruction 8900-1.2_) tentang Tanggung Jawab,Administrasi, Etika dan Perilaku Inspektur Direktorat JenderalPerhubungan Udara (_DGCA Inspectors Responsibilities, Administration, Ethics And Conduct_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 062 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.327 (_Staff Instruction 8900-3.327_) tentang Evaluasi Terhadap Program Perawatan Operator Pesawat Udara(Evaluation Of Air Operator’s Maintenance Program (MP) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 061 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.4 (_Staff Instruction 8900-6.4)_ tentang InspeksiProgram Pelatihan dan Rekam Pelatihan untuk Anggota Kru Penerbangan, Flight Operation Officer dan Pramugari (_Training Program And Training Records Inspection For Flight Crew Member, Flight Operation Officer And Flight Attendant_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 057 Tahun 2018 7 Mei 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (_Staff Instruction 8900-6.3_) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara(_Auditing And Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 056 Tahun 2018 7 Mei 2018 Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare Kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2018 26 April 2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (_Flight Approval_) untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari dan/atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2018 24 April 2018 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri Dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34 TAHUN 2011 20 April 2018 Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadw PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2012 16 Maret 2018 Pelayanan Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Berbasis Elektronik Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk NOMOR : PJ. 13 Tahun 2018 9 Maret 2018 Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada Rute Penerbangan yagn belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 344 Tahun 2017 4 Maret 2018 Rute dan Penyelenggaraa Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2018 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 282 Tahun 2017 4 Maret 2018 Third Meeting of The Working Group on The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data Communication Implementation (AIDC) Implementation Guidance Document (APA IGD WG/3) dan Third Meeting of The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data-Link Communication Implementation Task Force (APA TF/3) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 20 Tahun 2017 4 Maret 2018 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-45 (Advisory Circular21-45) Persetujuan Kelaikudaraan Peralatan Airbone Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) (Airworthiness Approval of Airbone Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Equipment) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 277 Tahun 2017 4 Maret 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-05 (Staff Instruction 19-05) tentang Petunjuk Teknis (Panduan) Safety Management System (SMS) untuk Para Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Operator Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 294 Tahun 2017 4 Maret 2018 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147-01 (Staff Instruction 147-01) Sertifikasi atau Perpanjangan atau Perubahan dan Pengawasan untuk Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat udara Bedasarkan PKPS Bagian 147 (Certification or Renewal or Amandement and Surveillance of A CASR PART 147 Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 267 Tahun 2017 4 Maret 2018 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Staff Instruction 141-01) tentang Prosedur Sertifikasi, Persyaratan Operasi dan Pengawasan untuk Sekolah Penerbang Certification, Operating Requirement and Countinuing Surveilance For Pilot Schools) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 252 Tahun 2017 4 Maret 2018 Amatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction Part67-01) Subbagian tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (Aviation Medical Examination Procedur) Perjanjian Kerja Bersama Antara Inspektorat jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: Hk.201/1/9/Itjen-2018 2 Maret 2018 Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.13 (Staff Instruction 8900-2.13) Prosedur Sertifikasi Dan Pengakuan Organisasi Perawatan Gempa sibolga hari ini Udara Di Luar Negeri (Certification or Recognition For Foreign Approved Maintenance Organization (AMO)) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 235 Tahun 2017 2 Maret 2018 Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TENTANG PEMANFAATAN LAYANAN MINI ATM UNTUK TRANSAKSI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SECARA ELEKTRONIK NOMOR : PJ.

04 TAHUN 2017 20 Februari 2018 Pemanfaatan Layanan Mini Atm Untuk Transaksi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Secara Elektronik PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TENTANG FASILITAS PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI NOMOR : PJ.

03 TAHUN 2017 20 Februari 2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6474/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang Pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 120 TAHUN 2017 9 Januari 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 100 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 38 TAHUN 2017 22 Desember 2017 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.5370/KP.108/DRJD/2017 19 Desember 2017 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 (Civil Aviation Safety Regulations Part 147) Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0) INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IM 20 TAHUN 2017 14 Desember 2017 Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kepada Para Kepala Balai Gempa sibolga hari ini Transportasi Darat Untuk Evaluasi dan Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN PT.

PELITA AIR SERVICE NOMOR : HK. 201/3/3/ BPSDMP-2017 30 November 2017 Pembentukan Tim Kajian Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN Gempa sibolga hari ini KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: PJ.

8 TAHUN 2017 14 November 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safetyregulations P Art 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.

4303/AJ.002/DRJD/2017 2 Oktober 2017 Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2017 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 153 TAHUN 2017 25 September 2017 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 287 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-01 (Advisory Circular Part 69-01) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 224 TAHUN 2017 25 September 2017 Petunjuk Teknis PEraturan KEselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-4.10 (_Staff Instruction 8900-4.10_) tentang Penerbitan dan Pengawasan untuk Otorisasi Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) (_Issuance and Surveillance for Reduced Vertical Separation Minimum (RCVM) Authorizations_) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 216 TAHUN 2017 25 September 2017 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.324 (_Staff Instruction 8900-3.324_) tentang Prosedur Persetujuan dan Inspeksi terhadap Manual Pengoperasian PEsawat Udara (_Approval and Inspection of Operation Manual_) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Gempa sibolga hari ini KP 214 TAHUN 2017 25 September 2017 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (_Staff Instruction CASR 21-02_) tentang Sertifikat Kelaiudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (_Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products_) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 158 TAHUN 2017 25 September 2017 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 65 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 65) SERTIFIKASI AHLI PERAWATAN PESAWAT UDARA (LICENSING OF AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER) EDISI 1 AMANDEMEN 0 (EDITION 1 AMENDMENT 0) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 231 Tahun 2017 8 September 2017 Indikator Kinerja Keselamatan (_Safety Perfomance Indicator _(SPI)) untuk Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Kinerja Keselamatan yang dapat diterima (_Acceptable Level of Safety Perfomance_(ALoSP)) untuk Penyediaan Jasa Penerbangan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 91 TAHUN 2014 8 September 2017 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 TAhun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 tentang Rancang Bangun Standar Kelakan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 50 TAHUN 2014 8 September 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun gempa sibolga hari ini Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2014 8 September 2017 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) Tentang Pemberitahuan Dan Pelaporan KEcelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara S PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 8 September 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 55 TAHUN 2016 7 September 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34 TAHUN 2017 7 September 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Gempa sibolga hari ini Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service Providers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2017 31 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 159 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 131 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regualtion Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 94 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Gempa sibolga hari ini 129 (Civil Aviation Safety Regulations Part 129) Tentang Validasi Dan Pengawasan Perusahaan Angkutan Udara Asing Dan Operator Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia (Validation And Surveillance Of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 89 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amendement 1) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 62 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR Gempa sibolga hari ini 49 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhause Emission Requirement For Turbin Engine Powered Airplanes) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 786 TAHUN 2017 30 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certificate And Operating Requirements: Domestics, Flag, And Supplemental Air Carriers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 38 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 _(Civil Aviation Safety Regulatin Part 830)_ Tentang Pemberitahuan Dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius PEsawat Udara Sipil PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 13 TAHUN 2015 30 Agustus 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2017 28 Agustus 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, International dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 63 TAHUN 2017 28 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2016 25 Agustus 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 48 TAHUN 2016 25 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 _(Civil Aviation Safety Regulations Part 69)_ Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2016 25 Agustus 2017 Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.

008/62/11/DJPL-17 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan Periode 2016 - 2018 22 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 650 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69-01 (Staff Instruction Part 69-01) Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 113 Tahun 2017 21 Agustus 2017 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.11/BPSDMP-2014 TENTANG POLA PENGASUHAN TARUNA/I DIKLAT PEMBENTUKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2017 7 Agustus 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DENGAN PT.

MERATUS LINE, NOMOR: HK 201/2/13 BPSDMP-17 20 Juni 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 24 TAHUN 2017 13 April 2017 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 353 Tahun 2016 tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR PP 6 TAHUN 2017 29 Maret 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADANPENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DENGAN RMIT TRAINING PTY LTD 21 Maret 2017 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR-139) Gempa sibolga hari ini II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliports) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2017 14 Maret 2017 Kewajiban Memberikan Pelayanan Pada Hari Libur Nasional Dalam Rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Gempa sibolga hari ini Wakil Walikota Tahun 2017 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DENGAN PENGURUS BESAR PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA, NOMOR: HK gempa sibolga hari ini 15 BPSDMP 2017 10 Maret 2017 Petunjuk Tekns HRD-01.1 (_Staff Instruction HRD-01.1_) Pengembangan Sumber Daya Manusia Personel Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (_Human Resources Development of Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations Personnel_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 619 Tahun 2015 8 Februari 2017 Petunjuk Teknis Bagian 8900–2.1 (_Staff Instruction 8900–2.1_) Prosedur Penerbitan, Perpanjangan atau Perubahan Sertifikat Operator Pesawat Udara Bagian 121 Dan Bagian 135 (_Certification Or Renewal Or Amendment Of A CASR Part 121 and Part 135 Air Operator Certificate _(AOC)) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 611 Tahun 2015 8 Februari 2017 Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.11 (_Staff Instruction 8900-2.11_) Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara dalam Negeri (_Certification or Renewal or Amendment Of a CASR Part 145 For Domestic Approved Maintenance Organization (AMO)_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 575 Tahun 2015 8 Februari 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (_Civil Aviation Safety Regulation Part 67_) Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 571 Tahun 2015 8 Februari 2017 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (_Advisory Circular CASR Part 139-25_) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (_Guidelines For Technical Specifications Of Airport Rescueand Fire Fighting Services-ARFFS_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 546 Tahun 2015 7 Februari 2017 Petunjuk Teknis Bagian 8900-4.4 (Staff Instruction 8900-4.4) tentang Prosedur Untuk Pembuatan, Evaluasi dan Pengesahan terhadap Minimum Equipment List (MEL) dan Configuration Deviation List (CDL) (Proceduresfor The Development Review and Approval Ofa Minimum Equipment List (MEL) and Configuration Deviation List (CDL)) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 522 Tahun 2015 7 Februari 2017 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 129-01 (_Staff Instruction Casr 129 - 01_) tentang Validasi Dan Pengawasan Perusahaan Angkutan Udara Asing (_Validationand Surveillance Of Foreign Air Operators_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 470 Tahun 2015 7 Februari 2017 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11 (_Advisory Circular CASR Part 139-11_), Lisensi Personel Bandar Udara Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 7 Februari 2017 Pedoman Teknis Operasional Bagian 175-03 (_Advisory Circular Part 175-03_) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (_Implementation Safety Management System (SMS) In Aeronautical Information Service Provider_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 389 Tahun 2015 7 Februari 2017 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 183-04 (_Staff Instruction Casr 183-04_) tentang Administrasi (Evaluasl) Untuk Perwakilan Penguji Teknisi Perawatan Pesawat Udara Yang Ditunjuk (_Administration (Evaluation) Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representatives_ (Dameer)) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 275 Tahun 2015 7 Februari 2017 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (_Staff Instruction CASR 21-02_) tentang Sertifikat Kelaikudaraan Untuk Pesawat Udara Dan Persetujuan Yang Berkaitan (_Airworthiness Certification Ofaircraftand Related Products_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 274 Tahun 2015 7 Februari 2017 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-4.10 tentang Penerbitan Dan Pengawasan Untuk Otorisasi RVSM (_SI 8900-4.10 Issuance And Surveillance For Reduced Vertical Separation Minimums Authorizations_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 273 Tahun 2015 7 Februari 2017 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/130/VI/2009 Tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (_Manual Of Standard Casr Part 173_) Standar Pelaksanaan Ketentuan Perancangan Prosedur Penerbangan Gempa sibolga hari ini (_Standards Applicable To Provision Of Instrument Flight Procedure Design_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 103 Tahun 2015 7 Februari 2017 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-23 (_Advisory Circular CASR Part 139-23_), Pedoman Program Pemeliharaan Konstruksi Perkerasan Bandar Gempa sibolga hari ini (_Pavement Management System_) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 93 Tahun 2015 7 Februari 2017 Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (_Manual of Standard CASR Part 139_) Volume IV, Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 94 / IV /98 3 Februari 2017 PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-04 (MANUAL OF STANDARD PART 175-04) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA(AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE PROVIDER) KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: 05/MEN-KP/KB/XI/2016 gempa sibolga hari ini PJ229 TAHUN 2016 2 Februari 2017 Uraian Kegiatan Organisasi di Lingkungan DIrektorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENKEU, KEM ESDM, KEM BUMN, KEMHUT, KEMHUB, KEM LH, KEMDAGRI, BPN, SKK USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PLN SERTA UKP BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 31 Januari 2017 PENYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.04/BPSDMP-2014 TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA DI BIDANG PENERBANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.03/BPSDMP-2016 SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR SE.01/BPSDMP-2017 31 Januari 2017 PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.

008/93/16/DJPL-16 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan 30 Januari 2017 Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 Tentang Kurikulum Dan Silabus Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dan Teknis Lainnya Di Bidang Penerbangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP-2016 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 87 TAHUN 2017 23 Januari 2017 Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor Di Jalan Tol Purwakarta - Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi) Dan Jalan Nasional Sadang - Purwarkarta - Padalarang Serta Pengaturan Operasional Kendaraan Gempa sibolga hari ini Barang Pada Masa Libur Tahun Baru 2017 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 153 TAHUN 2016 29 Desember 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 126 Tahun 2016 21 November 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 472 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900 - 5.2 (_STAFF INSTRUCTION_ 8900 - 5.2) TENTANG PROSEDUR PERSONIL LISENSI DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTUR OPERASI PENERBANGAN (_PERSONNEL LICENSING PROCEDURE AND FLIGHT INSPECTOR TASKS AND RESPONSIBILITIES_) PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 143 TAHUN 2016 10 Oktober 2016 PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900 - 3.552 [_STAFF INSTRUCTION_ 8900 - 3.552) TENTANG ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PENGELASAN PESAWAT UDARA DAN UJI TAK RUSAK gempa sibolga hari ini (_ADMINISTRATION AND CONTROL OF AIRCRAFT WELDING AND NON DESTRUCTIVE TESTING_ (NDT) PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 130 TAHUN 2016 10 Oktober 2016 ETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 1 3 9 -1 0 (_STAFF INSTRUCTION CIVILAVIATION SAFETY REGULATION PART_ 139-10), TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 128 TAHUN 2016 10 Oktober 2016 PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 8900 - 3.552 (_ADVISORYCIRCULAR_ 8900 - 3.552) TENTANG ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PENGELASAN PESAWAT UDARA DAN UJI TAK RUSAK (UTR) [_ADMINISTRATION AND CONTROL OF AIRCRAFT WELDING AND NON DESTRUCTIVE TESTING _(NDT) PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 79 TAHUN 2016 6 Oktober 2016 Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan HK.

103/2/14/DJPL_16 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 16 Agustus 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 560 TAHUN 2015 3 Agustus 2016 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tida PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2013 27 Juli 2016 Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.06/BPSDMP-2015 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.06/BPSDMP-2015 4 Mei 2016 Pedoman Teknis Operasional Bagian 8900-2.1 (_Advisory Circular 8900-2.1_) Prosedur Penerbitan, Perpanjangan Atau Perubahan Sertifikat Operator Pesawat Udara Bagian 121 Dan Bagian 135 (_Certification Or Renewal Or Amendment of A CASR Part 121 And Part 135 Air Operator Certificate_ (AOC)) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor: PJ.6 Tahun 2015 4 Mei 2016 Tentang Kerjasama Peminjaman Fasilitas Ruang Kerja di Gedung Lama Milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat untuk Pengembangan Data Center Kementerian Perhubungan Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT.

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: HK.107/01/12/OP.TPr-15 4 Mei 2016 Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-11 (_Advisory Circular CASR 21-11_) Tentang Persyaratan, Mutu, Dan Identifikasi Produk Aeronautika Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Barang Pengganti (_Eligibility, Quality And Identification of Approved Aeronautical Replacement Parts_) Kesepakatan Bersama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Perhubungan Nomor: PJ.100 Tahun 2015 4 Mei 2016 Agen Pengurus Persetujuan Terbang (_Flight Approval_) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Gempa sibolga hari ini Udara Sipil Asing Ke Dan Gempa sibolga hari ini Dan/Atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia SURAT EDARAN NOMOR : SE.04/AJ.201/DRJD/2016 4 Mei 2016 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Goverment Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 16 Maret 2016 Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 1 Gempa sibolga hari ini Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 131 TAHUN 2016 1 Maret 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik _(Publik Service Obligation) _ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.6303/AJ.401/DRJD/2015 17 Februari 2016 Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri HK.

103/1/9/DJPL-16 tentang Standar Auditor (Supervisor), Pendidik, Penguji dan Praktisi Medis (Medical Practitioners) Di Bidang Kepelautan Serta Pengukuhannya 11 Februari 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan HK.

103/1/4/DJPL-16 Tentang Pengakuan Sertifikat Keterampilan (Certificate of Proficiency) Yang Diterbitkan Oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Negara Lain 22 Januari 2016 Pengakuan Sertifikat Keterampilan (Certificate of Proficiency) Yang Diterbitkan Oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Negara Lain HK.

103/1/2/DJPL-2016 Tentang Pemutakhiran Pelaut Yang Tidak Memiliki Masa Layar Dalam Rangka Sertifikasi International Convention On Standard Of Training Certification And Watchkeeping For Seafarers (STCW) 1978 Amandemen 2010 22 Januari 2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 51 TAHUN 2015 5 Januari 2016 Penerbitan Dokumen Kapal Terhadap Kapal Penangkap Ikan Yang Telah Dilakukan Verifikasi Atau Pengukuran Ulang UM.

008/86/20/DJPL-15 Tentang Penanggungjawab Dan Petugas Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Sistem Akuntansi (SAI) Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2015 24 November 2015 Penanggungjawab Dan Petugas Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Sistem Akuntansi (SAI) Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2015 UM.

008/87/17/DJPL-15 Tentang Penanggungjawab Dan Petugas Pelaksanaan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi (SAI) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2015 24 November 2015 Penanggungjawab Dan Petugas Pelaksanaan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi (SAI) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2015 UM.

008/87/1/DJPL-15 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Penyusunan Dokumen Persyaratan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pada Direktorat Kenavigasian 24 November 2015 Pembentukan Tim Penyempurnaan Penyusunan Dokumen Persyaratan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pada Direktorat Kenavigasian UM.

008/81/18/DJPL-15 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Upacara Pengangkatan Menteri Perhubungan Sebagai Anggota Kehormatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 24 November 2015 Pembentukan Panitia Penyelenggara Upacara Pengangkatan Menteri Perhubungan Sebagai Anggota Kehormatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut UM. 008/73/11/DJPL-15 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Upacara Pengangkatan Menteri Perhubungan Sebagai Anggota Kehormatan dan Sebagai Pembina Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (Sea and Coast Guard) 24 November 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Gempa sibolga hari ini.

103/3/9/DJPL-15 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu Dan Prasarana Pemanduan Kapal 16 November 2015 Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In Asean (Protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Titik-Titik Yang Telah Ditunjuk Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In Asean (Protokol 2 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional Di Asean) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 125 TAHUN 2015 8 September 2015 Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga Diklat Program Pelatihan Penolongan Pertama (Medical First Aid) dan Perawatan Medis (Medical Care) Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga Diklat Program Pelatihan Rakit Penolong, Sekoci Penolong dan Sekoci Penolong Cepat (Survival Craft, Rescue Boats and Fast Rescue Boat) Untuk Mendapatkan Sertifikat Survival Craft and Rescue Boats dan Fast Rescue Boat.

7 September 2015 Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga Diklat Program Pelatihan Rakit Penolong, Sekoci Penolong dan Sekoci Penolong Cepat (Survival Craft, Rescue Boats and Fast Rescue Boat) Untuk Mendapatkan Sertifikat Survival Craft and Rescue Boats dan Fast Rescue Boat.

Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga DIklat Program Pelatihan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training) 7 September 2015 Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga DIklat Program Pelatihan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training) Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga Diklat Kepelautan untuk Mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika (ANT) V 7 September 2015 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1364/AJ.201/DRJD/2015 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2015 (1436 H) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2345/KP.108/DRJD/2015 23 Juli 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommuni PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2013 17 April 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan / atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2014 19 Maret 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2015 23 Februari 2015 Pengesahan Protocol To Implement The Sevent Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 29 Oktober 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2010 29 Oktober 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 29 Oktober 2014 Pengiriman dan pengelolaan data sistem akuntansi instansi (SAK/ Sistem Akuntansi Keuangan Dan Simak-BMN/Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara) Dalam Rangka Elektronik Audit BPK RI Pada Kantor/Satker Di Lingkungan Kementerian Perhubu PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 83 TAHUN 2011 3 November 2011 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 56 TAHUN 2010 22 November 2010 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVlATION SAFETY REGULATlONS (CASR) PART 63) TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA (LICENSING FUGHT CREW MEMBERS OTHER TH PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 12 Tahun 2010 22 Maret 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registra KEPUTUSAN Gempa sibolga hari ini PERHUBUNGAN NOMOR KM gempa sibolga hari ini TAHUN 1997 16 September 2009 Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.

116 Tahun 1990 Tentang Penambahan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 1990 Tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Khusus Penumpang KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 5 TAHUN 1991 15 September 2009 Penyempurnaan Dan Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Panitia Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41/HK. 601/Phb-89 Tanggal 6 September 1989 Jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.

7/HK.601/Phb-90 Tanggal 2 Pebruari 1990 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 3 TAHUN 1996 15 September 2009 Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation safety Regulation) Sebagaimana Telah Diubah Terkahir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.

24 Tahun 1997 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 24 TAHUN 1998 14 September 2009 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 40 TAHUN 2009 22 Mei 2009 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certi PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 27 TAHUN 2009 30 April 2009 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Gempa sibolga hari ini Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And E PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 13 TAHUN 2009 31 Maret 2009 Peraturan Gempa sibolga hari ini Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2009 31 Maret 2009 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training An PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2009 23 Maret 2009 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service And Radio Navigation Service Providers) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 2009 20 Maret 2009 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 23 TAHUN 2009 20 Gempa sibolga hari ini 2009 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian II (Civil Aviation Safety Regulations Part II)teng Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen dan Membatalkan serta Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pengecualian dan Kondisi Khusus dari Peraturan-Peraturan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 9 TAHUN 2009 20 Maret 2009 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101)tentang Balon Udara Yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rokets And Unmanned Free PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2009 3 Maret 2009 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwa PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 44 TAHUN 2008 14 November 2008 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2001 21 April 2008 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI TENEGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI AGAMA DAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 26 Juni 2007 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Meteorologi Dan Geofisika Dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Meteorologi Dan Geofisika, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 45 TAHUN 2004 30 November 2006 Pembentukan Tim Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan Kesepakatan Bersama Departemen Perhubungan dan Universitas Islam Indonesia Nomor KM.

5 Tahun 2003 dan Nomor 96/Rek/01/BAU/I/2003 Tahun 2003 1 Agustus 2006 Perubahan Kedua Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2001 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Ker Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2002 1 Agustus 2006 Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.

14 Tahun 1996 Tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal Nota Kesepakatan Bersama Departemen Keuangan RI, Badan Perencanaan Gempa sibolga hari ini Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Perhubungan RI No. NKB-132/MK.02/2003 Tahun 2003 dan No. 3053/MPPN/06/2003 Tahun 2003 dan Nomor KM. 30 Tahun 2003 1 Agustus 2006 Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Di Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan Kesepakatan Bersama Departemen Perhubungan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor KM.

18 Tahun 2003 dan Nomor 045/P/ITS/IV/2003 Tahun 2003 1 Agustus 2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50 Tahun 2003 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Laut KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: KM.12 TAHUN 2006, NOMOR SKB.53/MENHUT-II/2006, NOMOR: 61/M-IND/Kep/3/2006, NOMOR: 02/M-DAG/Kep/1/2006 26 Juli 2006 perubahan keputusan bersama gempa sibolga hari ini perhubungan, menteri kehutanan dan menteri perindustrian dan perdagangan nomor km.3 tahun 2003, nomor : 22/KPTS-II/2003, nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang pengawasan pengangkutan kayu melalui pelabuhan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.

41 TAHUN 2005 26 Juli 2006 Mekanisme pemberian rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang, chassis engine bus untuk angkutan umum, completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan bus gempa sibolga hari ini bentuk c PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.6 TAHUN 2005 26 Juli 2006
TRIBUN-MEDAN.COM - Per Minggu (24/4/2022), status Gunung Anak Krakatau naik dari Waspada level II menjadi Siaga Level III.

Naiknya status Gunung Anak Krakatau ini dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Penyebabnya karena Gunung Anak Krakatau terus menerus mengalami erupsi. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Badan Geologi, Eko Budi Leloni, mengatakan bahwa gunung yang terletak di Selat Sunda ini berada dalam periode erupsi menerus. Di mana perubahan erupsi berubah dari dominan abu menjadi tipe strombolian hingga menghasilkan lontaran-lontaran lava pijar pada 17 April 2022.

Anak Gunung Krakatau (Instagram/bnpb_indonesia) Lalu pada 23 April 2022, lontaran lava pijar mengalir dan masuk ke laut. Sehingga ancaman gunung meletus atau erupsi kembali muncul.

Ditambah ada kewaspadaan gelombang tsunami terjadi, terutama di malam hari. Gunung Anak Krakatau dikenal sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia dan letusannya sering berakibat fatal bagi Indonesia dan dunia.
Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan Defri Mendoza mengatakan berdasarkan pantauan sensor modis melalui Satelit Tera, Aqua, SNPP, dan NOAA20, pihaknya mendeteksi terdapat sejumlah titik panas.

Sebanyak 15 gempa sibolga hari ini panas itu, lanjutnya, masing-masing terpantau di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) lima titik, Nias Selatan 3 titik, Nias Utara dua titik, Padang Lawas Utara 1 titik, Sibolga 1 titik dan Tapanuli Selatan 3 titik. Sementara terkait cuaca pada Rabu siang berpotensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Tapanuli Gempa sibolga hari ini, Labura, Labuhanbatu, Labusel, Karo, Langkat, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Bharat, Asahan, dan sekitarnya.

Malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Langkat, Dairi, Samosir, Asahan, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Labura, Labuhanbatu, Labusel, Deli Serdang, Gempa sibolga hari ini, Medan, dan Sekitarnya. Suhu Udara 17.0-33.0 derajat Celcius, kelembapan udara 60-95 persen, angin berhembus dari Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan 10-30 km/jam.

(antara/jpnn) BERITA TERKAIT • Alhamdulillah, Empat Daerah di Sumut Berstatus Zona Hijau Covid-19 • 12 Atlet Asal Sumut Perkuat Tim Merah Putih di SEA Games Hanoi Vietnam • Jelang Lebaran, Harga Daging Segar di Sumut Merangkak Naik • Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Mengguncang Kepulauan Talaud • Densus 88 Bocorkan Rencana Besar NII Sumbar, Lengserkan Jokowi dan Teror Bom • Jadwal Buka Puasa Wilayah Medan dan Sekitarnya 18 April 2022, Ada Beberapa Daerah yang Lebih Cepat

Remuk! Gempa Silih Berganti Terjadi di Denpasar_Bali & Kalukku_Sulawesi Barat Hari ini (05/05/2022)




2022 www.videocon.com