Kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seorang warga negara mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki terhadap negaranya.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya dapat ditemukan mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. A. Kewajiban dan Hak Warga Negara Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.

Sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia.

Beberapa kewajiban dan hak warga negara dalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut. No. Pasal Hak/Kewajiban Warga Negara 1. Pasal 26 Ayat (1) Hak atas kewarganegaraan. 2. Pasal 27 Ayat (1) Hak Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. 3. Pasal 27 Ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Pasal 27 Ayat (3) Hak dan kewajiban bela negara.

5. Pasal 28 Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang 6.

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 7. Pasal 28B Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. dan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 8. Pasal 28C Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

9. Pasal 28D Hak kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak atas status kewarganegaraan.

10. Pasal 28E Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

11. Pasal 28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 12. Pasal 28G Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

13. Pasal 28H Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun 14.

Pasal 28I Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, hak Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

15. Pasal 28J Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

16. Pasal 29 Ayat (2) Hak kemerdekan kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena agama 17.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Pasal 30 Ayat (1) Kewajiban dan hak Pertahanan dan keamanan negara. 18. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Hak mendapat pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. 19. Pasal 32 Ayat(1) dan (2) Hak mengembangkan nilai budaya dan hak untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah.

20. Pasal 33 Hak atas usaha perekonomian dan mendapatkan kemakmuran. 21. Pasal 34 Hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Namun dalam perwujudannya hak-hak dan kewajiban warga negara tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh negara dan juga warga negara. Beberapa contoh perwujudan kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut.

No. Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara Wujud Nyata 1. Pasal 27 ayat 1, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Masih banyak warga negara yang melanggar hukum dan juga masih banyak pejabat-pejabat yang mendapat pengecualian dalam hukum.

Hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. 2. Pasal 27 ayat 3, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Masih kurangnya kesadaran warga negara kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena upaya pembelaan negara.

Bahkan masih banyak warga negara yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan dalam upaya pembelaan negara. 3. Pasal 28 J.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dan kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang. Masih banyak warga negara yang melanggar hak asasi warga negara yang lain. Mereka menyuarakan HAM namun dengan cara melanggar hak asasi warga yang lain. Contoh demo yang menyuarakan HAM justru melanggar HAM orang lain 4.

Pasal 30 ayat 1, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh paling sederhana adalah sikap malas saat melaksanakan kegiatan siskamling 5. Pasal 31 ayat 2, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Masih banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah dasar, malah menyuruh anaknya untuk langsung bekerja.

Selain perwujudan kewajiban warga negara seperti telah disebutkan di atas, setiap warga negara juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi terhadap negara. Beberapa contoh wujud nyata hak-hak warga negara antara lain sebagai berikut. No. Pelaksanaan Hak Warga Negara Wujud Nyata 1.

Pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan malah ada yang masih pengangguran. Pemerintah belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah angkatan kerja.

2. Pasal 28B ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Masih banyak anak yang mengalami penyiksaan dan ekspoitasi anak dibawah umur.

Seharusnya anak mendapatkan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembang dan terbebas dari kekerasan.

3. Pasal 28D ayat 1, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Masih banyak perlakuan-perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.

Seperti kasus seorang nenek yang mencuri 3 biji cokelat harus dihukum, sementara koruptor yang mencuri uang negara dibiarkan bebas berkeliaran. 4. Pasal 28D ayat 2, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Banyak buruh-buruh yang digaji kurang layak (mendapat upah dibawah upah minimum). Sehingga kehidupan para buruh tersebut tidak layak. 5. Pasal 28G ayat 1, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Masih banyak warga negara yang tidak memiliki perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Sebagai contoh sering terjadi salah tangkap dalam pemberantasan terorisme, dan adanya peluru nyasar yang mengenai warga. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak akan rasa aman belum terpenuhi dengan baik.

6. Pasal 31 ayat 1, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Di daerah-daerah, terdepan dan terluar serta pelosok Nusantara sarana pendidikan masih minim, Jika pun ada sarana pendidikan tersebut itu tidak layak. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya.

Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia sebagai berikut. a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. b. Hak membela negara. c. Hak berpendapat.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

d. Hak kemerdekaan memeluk agama. e.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Hak mendapatkan pengajaran. f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. g.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sedangkan, kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia sebagai berikut. a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan.

8 Program Tahunan PPkn 12 Kurikulum Terbaru b. Kewajiban membela negara. c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. 3. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Hak atas kewarganegaraan Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena.

Pasal 26 ini juga merupakan salah satu kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik negara Indonesia.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

• Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi.

Termasuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negaranya Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitasnya sebebasnya, bahkan Negara memberi pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunya 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu: a. Fungsi pertahanan dan keamanan b. Fungsi pengaturan dan ketertiban d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara.

Oleh sebab itu seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena UUD 1945. Berdasarkan fungsi keadilan bahwa setiap warga Negara pun memiliki hak dan kewajiban.

Dimana hak dan kewajiban tersebut harus didapatkan dan dilaksanakan oleh setiap warga Negara. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban agar kita dapat menjalankan keduanya sebagaimana semestinya. Pengertian hak itu sendiri adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya.

Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “ Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

 Sedangkan pengertian kewajiban adalah  beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

Adapun hak warga Negara berdasarkan UUD 1945 yaitu : -  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas  pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). -  Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

-  Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1). -  Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” -  Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi  meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.

(pasal 28C ayat 1) -  Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). -  Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan yang sama kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena depan hukum.(pasal 28D ayat 1). -  Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.

Sedangkan kewajiban warga Negara yaitu : wajib menjunjung hukum dan pemerintah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.

Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.

Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini.

Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebenarnya warga Negara Indonesia masih banyak yang belum benar-benar memahami apa sebenarnya hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik yang berada dalam lingkup peraturan mutlak yang disebutkan dalam UUD 1945.

Kita hanya mengetahui tanpa memahami hak dengan mengimbanginya dengan kewajiban. Terkadang kita hanya mementingkan hak-hak kita semata yang harus kita dapatkan tanpa melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai warga Negara.

Bahkan hanya untuk menghargai hak orang lain pun kita masih tidak dapat melakukannya. Berada di Negara yang bersifat demokratis seperti Indonesia yang bebas mengeluarkan pendapat yang memiliki nilai toleransi tinggi kita perlu memahami bahwa kesejahteraan bersama sangatlah perlu diciptakan di tengah Negara yang memiliki banyak perbedaan seperti ini.

Masih banyak sekali yang harus diperbaiki dari semua bidang pemerintahan Negara Indonesia. Karena semakin merajalelanya ketidakadilan yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Para pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan yang hanya mementingkan hak-haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Banyak yang telah merasa bahwa kita telah melakukan kewajiban dan bukan hanya sekedar mengerjakan namun bagaimana hasil dari apa yang kita kerjaan benar-benar memberikan perubahan terhadap kemajuan Negara dengan baik padahal kenyataannya kita hanya melakukan kewajiban seadanya.

Akhirnya  menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing warga Negara. Liputan6.com, Jakarta Perbedaan hak dan kewajiban penting dipahami setiap orang.

Pasalnya, keduanya merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Istilah hak dan kewajiban digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hak dan kewajiban selalu meliputi kehidupan manusia. Hak dan kewajiban juga biasanya tercantum dalam sebuah perjanjian, sistem, atau pertanggungjawaban. Memahami pengertian hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang penting.

Pengertian Kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena Perbedaan hak dan kewajiban tentunya perlu dikenali mulai dari pengertiannya. Pertama-tama kamu perlu memahami pengertian hak terlebih dahulu. Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Hak merupakan fitrah yang ada sejak seseorang lahir. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Contoh seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki tempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak. Hak sendiri sering kali dikaitkan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya.

HAM ini bersifat universal dan berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Pengertian Kewajiban Setelah memahami apa itu hak, kamu tentunya juga perlu mengenali pengertian kewajiban dalam pembahasan perbedaan hak dan kewajiban ini.

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan.

Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu. Kewajiban merupakan bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang. Misalnya, seseorang yang memegang jabatan politik umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak daripada orang biasa.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Contoh lain, orang dewasa pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada seorang anak. Perbedaan hak dan kewajiban perlu kamu pahami. Hak dan kewajiban merupakan kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Sementara hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir. Hak dan kewajiban merupakan dua kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang tak bisa terpisahkan.

Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari koin yang sama, keduanya adalah kondisi yang sama namun dilihat dari sudut yang berbeda. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya.

Dengan tidak adanya kewajiban, hak menjadi tidak signifikan dan kewajiban menjadi sia-sia jika tidak ada hak. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, kamu tentunya sudah memahami apa perbedaan hak dan kewajiban. Jenis Hak Menurut Sumbernya Hak Legal Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

Hak Moral Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekeja di perusahaannya.

Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena di perusahaannya. Jenis Kewajiban Menurut Sumbernya Kewajiban moral Kewajiban moral adalah kewajiban yang harus dipatuhi tetapi secara hukum tidak terikat untuk mematuhinya.

Merupakan kewajiban moral misalnya adalah harus menghormati orang tua, guru, saudara serta kerabat. Contoh lain kewajiban moral adalah seseorang harus mengulurkan tangan membantu orang miskin dan yang tertindas. Ada perbedaan mencolok antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Itu sepenuhnya tergantung pada hati nurani individu untuk melakukan tugas moral atau tidak melakukannya. Kewajiban hukum Kewajiban hukum adalah kewajiban yang sudah terikat dalam hukum yang berlaku.

Seseorang secara hukum terikat untuk melakukan kewajiban hukum. Jika dia tidak melakukannya, orang tersebut akan diberi sangsi oleh negara. Merupakan kewajiban hukum setiap warga negara untuk menunjukkan ketaatan pada konstitusi, perintah hukum dan membayar pajak secara teratur dan jujur.
Sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, seperti banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Apabila keseimbangan itu tidak ada atau tidak tercapai akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.

Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. 3.3 Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya?

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Lalu lebih penting manakah? x i hak atau kewajiban? jawabannya adalah keduanya sangat penting, karena hal itu merupakan bagian dari sebuah keseimbangan.

Jika kita melihat di zaman kerajaan atau penjajahan saat itu, kita tahu semua bahwa hak pada saat itu merupakan barang langka, yang ada hanyalah kewajiban. Penjajahan juga merupakan sebuah perampasan hak hidup dan penindasan, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menyebabkan perpecahan luar biasa pada dunia saat itu.

Melihat keadaan zaman sekarang sudah banyak orang yang memiliki hak, namun masih banyak juga orang yang tidak mempunyai hak.

kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena

Disiniliah kewajiban berperan, kewajiban bertugas untuk mengawasi/mengatur hak seseorang agar tidak sampai menghilangka hak seseorang. Banyak orang pada zaman sekarang yang memiliki hak malah digunakan secara sewenang-wenang dan bisa menghilangkan hak orang lain. Itulah alasan mengapa keduanya penting, yaitu untuk menjaga keseimbangan dunia dan umat manusia. 3.4 Hak asasi manusia kini sudah diakui diseluruh dunia dan bersifat universal.Dalam hal tersebut maka kemudian dibutuhkan penekan tentang pentingnya kewajiban/tanggung jawab terhadap kebebasan.Jelaskan hubungan HAM dengan hak dan kewajiban?

HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak. Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kemudian hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube InstagramHak merupakan semua hal yang diperoleh, hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Hak diperoleh sebagai akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Sehingga hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dipenuhi terlebih dahulu. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.

Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Perlu diketahui tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, namun semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban secara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaran seseorang. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan sebab akibat karena seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya.

Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Apabila seseorang menjadi warga Negara di suatu Negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban.

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena warga Negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga Negara Seorang warga Negara disamping memiliki hak tentunya juga memiliki kewajiban.

Sebagai warga Negara yang baik tentunya kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kepincangan. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertian dari kewajiban. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kewajiban dan hak seperti pada tabel di bawah ini.

No. Nama Ahli Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara 1. Koerniatmanto Koerniatmanto, S (2000) menyatakan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara.

Warga Negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. 2. Srijanti Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. (Srijanti, 2007:121). Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. 3. Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihat lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.(Prof.

Dr. Notonegoro, 2010:31) Kesimpulan Intinya pendapat para ahli tersebut sama-sama mendefinisikan hak adalah segala sesuatu yang dapat dituntut setelah warga Negara setelah melaksanakan kewajibannya. Perbedaanya adalah pada cara pemerolehan hak dan pemenuhan kewajibannya. Hak adalah kewenangan untuk bertindak atau melakukan yang dimiliki seseorang karena pemberian orang lain, aturan hukum atau perjanjian, pemberian masyarakat dan pemberian Negara.

Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PPKN Kelas XII Semester 1 📖 Pengingkaran Hak dan Kewajiban




2022 www.videocon.com