Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Hai Muhamad R! Kakak bantu jawab, ya. Jawabannya adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Yuk, kita bahas! Soal tersebut menanyakan tugas kementerian koordinator. Menurut Peraturan Presiden No.68 Tahun 2019 pasal 1 terdapat 4 Kementerian Koordinator yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lalu pada Peraturan Presiden No.68 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Jadi, jawabannya adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Soal Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal Modul Pembelajaran PPKn, PKN Kelas X KD 3.1 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal.

Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang materi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 2) Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu: • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan.

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintan. 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Soal Pilihan Ganda Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal! Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 1. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah… A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

2. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah… A Membentuk kabinet menteri B Membahas rancangan undnag-undnag APBN C Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba, Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut! 1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri 2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia 3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya 4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor … A. 1) dan 2) B. 1) dan 3) C. 2) dan 3) D. 3) dan 4) E. 3) dan 5) 4. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman… A.

Kementerian Pariwisata B. Kementerian Perhubungan C. Kementerian Pemuda dan Olahraga. D. Kementerian Kelautan dan Perikanan E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas… A.

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Kunci Jawaban dan Pembahasan 1. A → Pembahasan: Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dan keamanan. 2. A → Pembahasan: Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara: • Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10) • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1) • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2) • Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) • Mengangkat duta dan konsul.

Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2) • Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3) • Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1) • Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2) • Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15) 3.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

D → Pembahasan: Fungsi kementerian koordinator adalah melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

4. C → Pembahasan: Yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Pemuda dan Olahraga. 5. A → Pembahasan: Kementerian koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS PKN Kelas 10, X SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!
none ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.com - Setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Jumlah kementerian negara cukuo banyak, karena urusanpemerintahan oun juga sangat beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan jumlah maksimal kemenbterian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Klasifikasi kementerian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, berikut klasifikasi kementerian Republik Indoensia berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani: Urusan pemerintahan nomenklatur Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Kementerian tersebut adalah: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan Baca juga: Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, sebagai berikut: • Kementerian Agama • Kementeruan Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Perhubungan • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Baca juga: Kementerian Negara: Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Tujuan kementerian menangani urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan pengawasan tugas di bidangnya.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Kementerian ini menangani urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian tersebut adalah: • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Kementerian Parisiwata • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Sekretariat Negara Baca juga: Potensi dan Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju Kementerian koordinator Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Pengertian dan Macam-Macam Kementerian Koordinator ~ Selain Wakil Presiden, Presiden Republik Indonesia juga dibantu oleh beberapa menteri-menteri yang memimpin sebuah kementerian yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia.

Para menteri ini akan membantu Presiden RI dalam menangani urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: • Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. • Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pada kabinet Presiden RI Joko Widodo yang dinamakan Kabinet Kerja, terdapat sebanyak 30 Kementerian yang siap untuk membantu Presiden dalam beberapa hal. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mengsinkronisasi dan mengkoordinasi urusan beberapa kementerian yang dibawahinya, beberapa kementerian tersebut adalah sebagai berikut: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian koordinator bidang perekonomian mengsinkronisasi dan mengkoordinasi urusan beberapa kementerian yang dibawahinya, beberapa kementerian tersebut adalah sebagai berikut: • Kementerian Keuangan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mengsinkronisasi dan mengkoordinasi urusan beberapa kementerian yang dibawahinya, beberapa kementerian tersebut adalah sebagai berikut: • Kementerian Agama; • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; • Kementerian Kesehatan; • Kementerian Sosial; • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan • Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas koordinator bidang kemaritiman mengsinkronisasi dan mengkoordinasi urusan beberapa kementerian yang dibawahinya, beberapa kementerian tersebut adalah sebagai berikut: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Perhubungan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pariwisata Sumber pustaka: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- .

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Baca juga ini: • Penjelasan Mengenai Presiden (Lembaga Eksekutif) • Tugas-Tugas Wakil Presiden Republik Indonesia • Pejelasan Mengenai Dewan Pertimbangan Agung (DPA / Lembaga Konsulatif) • Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) • ► 2013 (142) • January 2013 (4) • February 2013 (4) • March 2013 (1) • May 2013 (2) • June 2013 (2) • July 2013 (15) • August 2013 (23) • September 2013 (5) • October 2013 (29) • November 2013 (33) • December 2013 (24) • ► 2014 (226) • January 2014 (11) • February 2014 (16) • March 2014 (5) • April 2014 (12) • May 2014 (9) • June 2014 (15) • July 2014 (18) • August 2014 (60) • September 2014 (27) • October 2014 (19) • November 2014 (13) • December 2014 (21) • ► 2015 (201) • January 2015 (16) • February 2015 (18) • March 2015 (10) • April 2015 (26) • May 2015 (57) • June 2015 (1) • July 2015 (20) • August 2015 (23) • September 2015 (11) • October 2015 (8) • November 2015 (9) • December 2015 (2) • ► 2016 (47) • January 2016 (6) • February 2016 (6) • March 2016 (4) • April 2016 (3) • May 2016 (8) • July 2016 (2) • August 2016 (7) • September 2016 (2) • October 2016 selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas • November 2016 (3) • December 2016 (1) • ▼ 2017 (38) • January 2017 (3) • February 2017 (5) • March 2017 (1) • April 2017 (1) • May 2017 (7) • July 2017 (3) • August 2017 (3) • September 2017 (6) • October 2017 (6) • November 2017 (3) • ► 2018 (70) • January 2018 (3) • April 2018 (1) • May 2018 (4) • July 2018 (17) • August 2018 (11) • September 2018 (12) • October 2018 (7) • November 2018 (10) • December 2018 (5) • ► 2019 (249) • January 2019 (10) • February 2019 (20) • March 2019 (36) • April 2019 (24) • May 2019 (24) • June 2019 (19) • July 2019 (21) • August 2019 (19) • September 2019 (19) • October 2019 (20) • November 2019 (25) • December 2019 (12) • ► 2020 (27) • January 2020 (4) • February 2020 (5) • March 2020 (9) • December 2020 (9) • ► 2021 (3) • April 2021 (2) • May 2021 (1) • ► 2022 (7) • January 2022 (5) • February 2022 (2)
Halo Yondi Ka2 bantu jawab, ya Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, berada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dengan demikian, Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi Kementerian adalah Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Mapel: Sejarah kelas: 12 SMA Topik: Masa Orde Baru Hingga Reformasi Semoga Membantu Ya : ) Pada masa awal kemerdekaan Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia tujuan belanda melakukan aksi tersebut adalah A.

memberikan semua hasil produksi dan komunitas Indonesia B. menyatukan Indonesia melalui permasalahan ekonomi C.menguasai Indonesia kembali melalui kekuatan ekonomi D. menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modal yang E. menghalangi Indonesia agar tidak berhubungan dengan negara lainJawaban: Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Penjelasan: maaap kalau salah
Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Landasan hukum • 3 Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran • 3.1 Pembentukan kementerian • 3.2 Pengubahan dan pembubaran kementerian • 3.3 Daftar kementerian yang diubah dan dibubarkan • 3.3.1 Kementerian yang digabungkan/dipisahkan • 3.3.2 Kementerian yang dibubarkan • 3.3.3 Kementerian yang berganti nama • 4 Daftar saat ini • 5 Susunan organisasi • 6 Lihat pula • 7 Referensi • 8 Pranala luar Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen).

Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No.

39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian. Dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era Perjuangan Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer, empat partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Sosialis Indonesia, saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian.

Setelah tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru ( Kabinet Pembangunan I hingga VII), hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni Golongan Karya (Golkar). Sementara itu, pada era Reformasi, macam-macam partai silih berganti berkuasa.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat, merupakan empat partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara. Komposisi Etnis dalam Kementerian Indonesia (1945–1970) [1] Etnis Jumlah % Jawa 392 60,8 Minangkabau 90 14,0 Sunda 84 13,0 Minahasa 25 3,9 Maluku 20 3,1 Batak 16 2,5 Lain-lain 18 2,8 Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, komposisi menteri pada periode 1945–1970 didominasi oleh Suku Jawa, yang kemudian diikuti oleh Suku Minangkabau dan Suku Sunda.

Dua suku bangsa yang berasal dari Indonesia Timur, yakni Minahasa dan Maluku, juga selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas kelompok masyarakat yang banyak mengisi Kementerian Indonesia.

[1] Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator".

Pada tahun 1998 mulai digunakan istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", sementara istilah "departemen" tetap dipertahankan.

Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan.

Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II. [2] [3] [4] Landasan hukum [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Undang-Undang Kementerian Negara Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: • Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. • Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. • Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Organisasi Kementerian Negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran [ sunting - sunting sumber ] Pembentukan kementerian [ sunting - sunting sumber ] Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini. Jenis urusan Bidang urusan Kelompok kementerian Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan [5] Kementerian kelompok I Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan [6] Kementerian kelompok II Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal [7] Kementerian kelompok III Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri.

Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global. [8] Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.

[9] Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji, [10] dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian. [11] Pengubahan dan pembubaran kementerian [ sunting - sunting sumber ] Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

[12] [13] Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. [14] [15] Daftar kementerian yang diubah dan dibubarkan [ sunting - sunting sumber ] Kementerian yang digabungkan/dipisahkan [ sunting - sunting sumber ] • Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, dan kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja (2014–2019) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. • Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup pada Kabinet Kerja (2014–2019) digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi digabung menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju. Kementerian yang dibubarkan [ sunting - sunting sumber ] • Kementerian Kemakmuran, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang.

• Kementerian Sosial, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang. • Kementerian Penerangan, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang. Kementerian yang berganti nama [ sunting - sunting sumber ] • " Kementerian Dalam Negeri" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Dalam Negeri", berganti nama menjadi "Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional, dan kembali menjadi "Departemen Dalam Negeri" pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.

• " Kementerian Pertahanan" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Keamanan Rakyat", berganti nama menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Sjahrir II, menjadi "Departemen Pertahanan dan Keamanan" pada Kabinet Kerja I, dan kembali menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.

• " Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Kehakiman", berganti nama menjadi "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" pada Kabinet Persatuan Nasional, menjadi "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir menjadi "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.

• " Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral" saat ini, dibentuk pada Kabinet Kerja I dengan nama "Kementerian Perindustrian dan Pertambangan", berganti nama menjadi "Kementerian Pertambangan" pada Kabinet Dwikora I, menjadi "Kementerian Minyak dan Gas Bumi" pada Kabinet Dwikora II, kembali menjadi "Kementerian Pertambangan" pada Kabinet Ampera I, menjadi "Departemen Pertambangan dan Energi" pada Kabinet Pembangunan III, dan menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.

• " Kementerian Komunikasi dan Informatika" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Penerangan", sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dibentuk kembali dengan nama "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" pada Kabinet Gotong Royong, dan menjadi "Departemen Komunikasi dan Informatika" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

• " Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan" sebelumnya namanya adalah " Kementerian Pendidikan Nasional dan bidang Kebudayaan ada dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada masa kabinet indonesia bersatu II Bidang kebudayaan masuk kedalam Kementerian Pendidikan sedangkan Bidang Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

• " Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia" sebelumnya bernama Kementerian Pariwisata, dan sebelumnya lagi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata setelah Kebudayaan masuk ke dalam Kementerian Pendidikan, kementerian ini mengubah namanya menjadi "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Era Kabinet Kerja, berganti nama menjadi Kementerian Pariwisata dan bidang ekonomi kreatif berdiri sendiri dengan nama Badan Ekonomi Kreatif. • " Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" sebelumnya bernama "Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat" pada masa sebelum 2014.

Daftar saat ini [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar kementerian di Indonesia Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian-kementerian tersebut adalah: • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas: • Kementerian Agama • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Perhubungan • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas: • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Investasi • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Sekretariat Negara Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

• Kementerian koordinator, terdiri atas: • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Susunan organisasi [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet.

Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut: • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945: • unsur pemimpin: Menteri; • unsur pembantu pemimpin: Sekretariat Jenderal; • unsur pelaksana: Direktorat Jenderal; • unsur pengawas: Inspektorat Jenderal; • unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan • unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau Instansi Vertikal (khusus Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan.

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah • Pemimpin: Menteri; • Pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian; • Pelaksana: Deputi; • Pengawas: Inspektorat; dan • Kementerian koordinator: • Pemimpin: Menteri koordinator; • Pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian Koordinator; • Pelaksana: Deputi; dan • Pengawas: Inspektorat Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Kabinet Indonesia • Daftar bekas jabatan politik di Indonesia • Lembaga Pemerintah Nonkementerian Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ a b Young, Crawford (1976).

The politics of selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas pluralism. Madison: University of Wisconsin Press. ISBN 0-299-06740-8. OCLC 1601838. • ^ 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara • ^ "Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-09. Diakses tanggal 2010-01-06. • ^ Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian • ^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (1).

• ^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (2). • ^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (3). • ^ UU 39/2008, Pasal 13. • ^ UU 39/2008, Pasal 14.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

• ^ UU 39/2008, Pasal 16. • ^ UU 39/2008, Pasal 15. • ^ UU 39/2008, Pasal 17.

selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas

• ^ UU 39/2008, Pasal 20. • ^ UU 39/2008, Pasal 19. • ^ UU 39/2008, Pasal 21. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 • Pemerintah Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (PDF), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-12-24diakses tanggal 2021-04-14 • Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF) • Pemerintah Indonesia (2021), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF) • Dalam Negeri • Luar Negeri • Pertahanan • Hukum dan HAM • Keuangan • Energi dan Sumber Daya Mineral • Perindustrian • Perdagangan • Pertanian selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas Perhubungan • Kelautan dan Perikanan • Ketenagakerjaan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kesehatan • Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Sosial • Agama • Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Komunikasi dan Informatika • Sekretaris Negara • Koperasi dan UKM • Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi • Perencanaan Pembangunan Nasional • Badan Usaha Milik Negara • Agraria dan Tata Ruang • Pemuda dan Olahraga • Investasi Setingkat menteri • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol • Halaman ini terakhir diubah pada 4 April 2022, pukul 21.44.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

PPKn Kelas 10 - Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara RI dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian




2022 www.videocon.com