Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh

tirto.id - Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi. Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.

Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini.

Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat. Tujuan dan Tokoh Politik Etis Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863. Baca juga: • Sejarah Bubarnya VOC: Faktor Penyebab & Daftar Gubernur Jenderal • Kronologi Sejarah Perang Diponegoro: Sebab, Tokoh, Akhir, & Dampak • Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan, dan Tujuannya?

Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan. Infografik SC Politik Etis Hindia Belanda. tirto.id/Sabit Isi Politik Etis Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. 1. Irigasi Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Baca politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh • Kapan Boedi Oetomo Didirikan, Latar Belakang Sejarah, & Tujuannya? • Sejarah Hidup H.O.S. Tjokroaminoto: Pemimpin Abadi Sarekat Islam • Selamat Hari Guru Nasional untuk Ki Hajar Dewantara & Taman Siswa 2.

Edukasi Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

Baca juga: • Sejarah Gerakan 3A: Propaganda Jepang Demi Simpati Rakyat Indonesia • Sejarah Kejayaan Kesultanan Mataram Islam Masa Sultan Agung • Sejarah Koperasi di Indonesia dan Ketahui Jenis-Jenisnya 3. Emigrasi Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia.

Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Baca juga: • Sejarah Kerajaan Aceh: Sebab Runtuhnya Kesultanan & Silsilah Raja • Sungai Citarum dan Banjir Jakarta dalam Sejarah Kerajaan Sunda • Sejarah Kerajaan Panjalu Kediri: Letak, Pendiri, Raja, & Prasasti Dampak Politik Balas Budi Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia.

Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Dampak Negatif Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.

Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.

Baca juga: • Biografi Jenderal Sudirman: Sejarah, Peran, Keistimewaan & Jasanya • Biografi Baden Powell: Sejarah & Rangkuman Kisah Bapak Pramuka • Biografi Singkat Buya Hamka: Sejarah, Latar Pendidikan & Pemikiran Dampak Positif Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.

Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Baca juga: • Sejarah Proses Masuknya Agama Kristen Katolik ke Indonesia • Sejarah PETA di Zaman Pendudukan Jepang: Tugas, Tokoh, & Tujuan • Arti Gold, Glory, Gospel (3G): Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.

Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

none

Jawaban D. Baron Van Houevel menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah A. Van De Center Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.

C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang penganjur Politik Etis. Politik Etis atau Politik Balas Budi ( bahasa Belanda: Ethische Politiek) adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda (sekarang Indonesia) selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah wingewest (wilayah yang menghasilkan keuntungan).

Ini juga menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern; sedangkan kekuatan kolonial lainnya berbicara tentang misi peradaban, yang terutama melibatkan penyebaran budaya politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh kepada orang-orang terjajah. Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan Depresi Besar pada tahun 1930.

[1] [2] Politik Etis atau Politik Balas Budi ( bahasa Belanda: Ethische Politiek) adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th.

van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi ( een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi: • Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

• Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. • Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr.

J.H. Abendanon ( 1852- 1925), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun ( 1900- 1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh.

Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumiputera yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumiputera agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Lihat pula: Sistem Tanam Paksa Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda Conrad Theodor van Deventer menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda De Gids yang menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi.

Jurnalis Pieter Brooshooft (1845-1921), [3] menulis tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan dukungan kaum sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli, ia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial.

Dia menggambarkan masyarakat adat Hindia sebagai "kekanak-kanakan" dan membutuhkan bantuan, bukan penindasan. Surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda, dan sebagai editor De Locomotief, surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, ia menerbitkan tulisan Snouck Hurgronje tentang pemahaman orang Indonesia.

Brooshooft mengirim reporter ke seluruh nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal; mereka melaporkan tentang kemiskinan, gagal panen, kelaparan dan epidemi pada tahun 1900. Pengacara dan politikus yang mendukung kampanye Brooshooft bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan berargumen bahwa Belanda berhutang kepada rakyat Hindia Belanda sebuah 'hutang kehormatan'.

{INSERTKEYS} [3] Pada tahun 1901, Ratu, di bawah nasihat dari perdana menterinya dari Partai Kristen Anti-Revolusi, Abraham Kuyper, secara resmi mendeklarasikan "Kebijakan Etis" yang baik yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar implementasi Kebijakan.

[4] Para pendukung Kebijakan berpendapat bahwa transfer keuangan tidak boleh dilakukan ke Belanda sementara kondisi masyarakat pribumi nusantara buruk. Tujuan [ sunting - sunting sumber ] Para pendukung Kebijakan prihatin tentang kondisi sosial dan budaya yang menahan penduduk pribumi. Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk asli tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri di sepanjang garis Barat.

Pada tanggal 17 September 1901, dalam pidatonya dari tahta di hadapan Dewan Negara Belanda, Ratu Wilhelmina yang baru dinobatkan secara resmi mengartikulasikan kebijakan baru - bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral kepada penduduk asli Hindia Belanda yang dapat diringkas dalam 'Tiga Kebijakan' Irigasi, Transmigrasi, dan Edukasi. Irigasi [ sunting - sunting sumber ] Bangunan irigasi di Jember, Jawa Timur, dibangun ca. 1927-1929. Kebijakan tersebut mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa melalui program irigasi, pengenalan layanan perbankan untuk penduduk pribumi, dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi.

Migrasi [ sunting - sunting sumber ] Kebijakan tersebut pertama kali memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatra dan Kalimantan, dimulai dengan skema yang disponsori pemerintah sejak tahun 1905 dan seterusnya.

Namun, jumlah orang yang pindah selama periode Politik Etis merupakan sebagian kecil dari peningkatan populasi di Jawa selama periode yang sama. Edukasi [ sunting - sunting sumber ] Potret kelompok anak-anak pribumi yang menghadiri sekolah Koning Willem III, Weltevreden, Batavia, 1919-1920. Pembukaan pendidikan Barat bagi penduduk asli Indonesia baru dimulai pada awal abad ke-20; pada tahun 1900. Hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa.

Akan tetapi, pada tahun 1928, 75.000 orang Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar Barat dan hampir 6.500 sekolah menengah, meskipun ini masih merupakan sebagian kecil dari populasi. [5] Penilaian [ sunting - sunting sumber ] Kebijakan tersebut merupakan upaya serius pertama untuk membuat program pembangunan ekonomi di daerah tropis. Ini berbeda dari " misi memperadabkan" dari kekuatan kolonial lainnya dalam menekankan kesejahteraan material daripada transfer budaya.

Komponen pendidikan dari Kebijakan ini terutama bersifat teknis karena tidak bertujuan untuk menciptakan pria dan wanita Belanda berkulit coklat. Kebijakan tersebut kandas pada dua masalah. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program-program Kebijakan tidak pernah cukup untuk mencapai tujuannya, akibatnya banyak pejabat kolonial menjadi kecewa dengan kemungkinan mencapai kemajuan yang langgeng. Ketegangan finansial dari Depresi Hebat mengakhiri Kebijakan secara definitif.

Kedua, program pendidikan dari Kebijakan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kebangkitan Nasional Indonesia, memberikan alat intelektual kepada orang Indonesia untuk mengatur dan mengartikulasikan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial.

Akibatnya, banyak kalangan kolonial yang memandang Kebijakan tersebut sebagai kesalahan yang bertentangan dengan kepentingan Belanda. [1] Penyimpangan [ sunting - sunting sumber ] Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

• Irigasi Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. {/INSERTKEYS}

Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. • Edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah.

Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

• Migrasi Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak.

Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya. Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Kritik [ sunting - sunting sumber ] Pelaksanaan politik etis bukannya politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif).

Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda ( Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap ( blijvers).

Politikus etis terkemuka [ sunting - sunting sumber ] • Willem Anthony Engelbrecht Lihat juga [ sunting - sunting sumber ] • ^ a b Cribb, Robert (1993). "Development Policy in the Early 20th Century", in Jan-Paul Dirkse, Frans Hüsken and Mario Rutten, eds, Development and Social Welfare: Indonesia’s Experiences under the New Order (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde), pp.

225-245. • ^ Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1300. London: Macmillan. hlm. 151. ISBN 0-333-57690-X. • ^ a b Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press. hlm. 17. ISBN 0-521-54262-6. • ^ Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press. hlm. 18. ISBN 0-521-54262-6. • ^ Vickers, Adrian (2005).

A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press. hlm. 40.

ISBN 0-521-54262-6. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • (Inggris) Article: Ethical Policy • (Indonesia) Semangat Kartini dan Politik Etis Diarsipkan 2005-05-07 di Wayback Machine. • (Indonesia) Revitalisasi Keindonesiaan [ pranala nonaktif permanen] • (Indonesia) Semangat Kartini dan Politik Etis Diarsipkan 2005-05-07 di Wayback Machine., Pikiran Rakyat • (Indonesia) Osmose Budaya, Kartini dan Kreativitas Sastra [ pranala nonaktif permanen] • (Indonesia) Sejarah Umum Politik Etis di Indonesia Diarsipkan 2017-12-16 di Wayback Machine.

• Halaman ini terakhir diubah pada 13 April 2022, pukul 01.05. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Politik Etis atau biasa dikenal dengan politik balas budi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai jasa terhadap masyarakat Indonesia yang memberikan keuntungan yang politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh besar pada pemerintah kolonial Belanda.

Politik Etis dianggap sebagai upaya Belanda untuk menebus dosa-dosa mereka terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Van Deventer adalah tokoh pelopor dari Politik Etis dengan memperjuangkan usulannya agar disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia menuliskan tulisannya dan mempublikasikannya di koran De Gids pada tahun 1899 dengan judul "Een eereschuld" yang bermakna hutang kehormatan. Tulisan dari Van Deventer menyadarkan bagi orang-orang Belanda terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sangat menderita akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh negaranya.

Tulisan ini mendapatkan pro kontra pada masyarakat dan pemerintah Belanda sebelum akhirnya Belanda menyetujui usulan Van Deventer.

Politik Etis memiliki politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh hal yang diusung bersamaan dengannya atau biasa disebut Trias etika. Tiga hal yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial adalah adanya Irigasi, Pendidikan dan Transmigrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A.
Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh? • Van De Center • Van De Pute • Douwes Dekler • Baron Van Houevel • Semua jawaban benar Berdasar pilihan di atas, Kunci Jawabnya yakni A.

Van De Center 1903 Orang Sepakat dengan Jawaban dari Pendidikangratis.com Dilansir dari Ensiklopedia, Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh van de center. Team Pendidikangratis.com sudah melakukan pencarian di berbagai sumber media online untuk menjawab pertanyaan diatas. Beberapa sumber media yang dipakai sebagai referensi seperti, blog, ensiklopedia, artikel, jurnal yang ada di internet. sehingga ditemukanlah jawaban yang tepat yaitu A. Van De Center Itulah Penjelasan mengenai Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh?

semoga dapat membantu teman-teman semua. Kemudian kami menyarankan untuk membaca juga pertanyaan Budi Utomo merupakan organisasi yang pada awal berdirinya bergerak di bidang?

Beserta kunci jawaban dan pembahasan lengkapnya. Jika Masih ada Pertanyaan kalian bisa juga untuk langsung bertanya di box comment dibawah yah - Pendidikangratis.comMata pelajaran: IPS Sejarah Kelas: XII SMA IPA Kategori: Masa Pendudukan Belanda Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP: 11.3.4 Kata kunci: Politik etis, dicetuskan Jawaban: Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh VAN DEVENTER.

Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi).

Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Pembahasan: Dalam pidato kenegaraannya, Ratu Belanda (Wihelmina) pada tahun 1901 berkata : “Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”.

Politik Etis atau Politik Balas Budi ialah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Hindia belanda bertanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi,pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Faktor yang melatarbelakangi politik etis antara lain: 1. tanam paksa menguntungkan Belanda, tetapi membuat rakyat Indonesia menderita.

2.Kaum kapitalis dari Belanda, Inggris, Amerika, Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh, Cina, dan Jepang memperoleh keuntungan besar terhadap eksploitasi tanah. Rakyat Indonesia terbebani dalam penerapan sistem ekonomi liberal. 3.Rakyat kehilangan tanah miliknya. Mereka dipekerjakan sebagai golongan buruh yang bekerja pada perkebunan, pabrik, dan tambang.

4.Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etis) terhadap praktik liberal colonial, seperti Van Kol, van Deventer, de Waal, Baron van Hoevell, dan Van den Berg.

a.De Waal : memperhitungkan bahwa sejak VOC hingga zaman ekonomi liberal (1884) rakyat Indonesia berhak mendapatkan 528 gulden dari Belanda. Bahkan apabila dihitung dengan bunganya maka akan menjadi 1585 juta gulden. b. Van Deventerpada tahun 1899 menulis artikel yang diterbitkan majalah De Gids, dengan judul EEN ERESCHULD (tentang kehormatan).

Dalam artikel tersebut, VAN DEVENTER menyebutkan bahwa Belanda memperoleh jutaan gulden setelah mengekploitasi Indonesia. Politik Balas budi menurut VAN DEVENTER dibayar dengan cara (trilogi van Deventer) yaitu : a. Irigasi yaitu pengairan Diselenggarakannya pengairan yang teratur tidak untuk sawah-ladang kaum petani melainkan untuk kepentinga perkebunan-perkebunan tebu dan tembakau milik pengusaha asing.Jadi nasib kaum petani Indonesia tidak berubah.

b. Emigrasi yaitu perpindahan penduduk Pemindahan penduduk ke luar Jawa tidak untuk memberikan lapangan kerja baru yang menguntungkan melainkan untuk menyediakan buruh yang murah bagi perusahaan perusahaan asing.para pengusaha asing diluar Jawa terutama yang mengusahakan perkebunan sangat sulit memperoleh tenaga dan penduduk setempat padahal mereka sangat membutuhkan.

c. Edukasi yaitu pendidikan Pemerintah colonial Hindi Belanda membangun sekolah-sekolah bertujuan untuk memenuhi politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh mengenai pegawai-pegawai rendahan yang murah Indonesia yang dijadikan daerah penghasil bahan mentah.

Oleh karena itu rakyat pribumi harus tetap bodoh. Dengan adanya rakyat yang bodoh maka jumlah kebutuhannya pun sedikit.Dengan upah sedikit sudah puas dan sudah bisa hidup. Oleh karena itu harga pokok bahan mentah tetap murah sehingga Belanda dan para penanam modal mendapatkan laba sebesar-besarnya. c.Baron van hoevell : seorang pendeta prostestan yang secara berapi-api meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dan disidang parlemen.

d. Van Kol merupakan juru bicara golongan sosialis, melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia karena terus-terusan diterapkan politik drainage (penghisapan) kekayaan oleh pemerintah Belanda dan tidak dibelanjakan di Indonesia.

Pengaruh dari pelaksanaan politik etis yaitu terbentuknya GOLONGAN TERPELAJAR yang di pekerjakan sebagai pegawai Belanda, dan hasil pertanian yang di lakukan oleh rakyat pribumi di ambil oleh Belanda.

Dengan demikian politik etis merupakan istilah halus dari tanam paksa.(Lt) Jelaskan isi, bukti dasar, dan kelemahan dari teori Gujarat (India) ! * 20 points Jelaskan isi, bukti dasar, dan kelemahan dari teori Persia (Iran) ! … * 20 points Jelaskan isi, bukti dasar, dan kelemahan dari teori Mekah (Arab) ! * 20 points Jelaskan isi, bukti dasar, dan kelemahan dari teori Cina !

* 20 points Menurut anda manakah teori Islam yang paling akurat kebenarannya terkait proses masuknya Islam di Indonesia (pilih salah satu), dan tuliskan alasan anda memilih teori tersebut secara singkat dan jelas ! * 20 points