Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda, sinyal apa ini?

“Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK ini saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan para dokter-dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya,” kata Dasco dalam keterangannya yang dilansir dari Suara.com.

Seharusnya kata Dasco, sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh Undang-undang Praktik Kedokteran, IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan di bidang kesehatan, farmasi dan kedokteran. Baca Juga: Pencopotan Terawan Dianggap Sinyal Bahaya Dunia Kedokteran Indonesia Politikus Gerindra ini pun meminta sinyal apa ini?

Kementerian Kesehatan untuk mengatensi dan mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda MKEK IDI. Terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. “Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita, agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi, ini malah diganjar dengan sanksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dasco juga akan meminta kepada Komisi IX DPR RI dan AKD terkait untuk merevisi dan mengkaji secara komprehensif terkait dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran. “Saya pikir, evaluasi dan penyesuaian dari sebuah UU adalah hal yang biasa ya, agar UU terkait itu lebih relevan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan dari masyarakat saat ini,” kata Dasco.

Evaluasi juga kata dia akan dilakukan bagi organisasi profesi kedokteran yang ada dalam undang undang terkait, agar sesuai dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Pelajaran reformasi subsidi bahan bakar fosil di Timur Tengah dan Afrika.

Sinyal apa ini? subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien adalah salah satu agenda penting perubahan iklim global dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan subsidi bahan bakar fosil cenderung mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang berlebihan dan mengurangi anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Subsidi bahan bakar di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara diperkirakan mencapai setengah dari subsdi energi global. Kenaikan harga energi memberikan tekanan yang cukup signifikan di sisi sosial karena manfaatnya umumnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Reformasi subsidi yang akan dilakukan sering dikaitkan dengan melemahnya daya beli masyarakat.

Jarring pengaman sosial yang lebih kuat, misalnya melalui mekanisme bantuan tunai menjadi dukungan yang diberlukan untuk melindungi daya beli masyarakat sebagai upaya untuk menjaga tingkat konsumsi. Tanpa penyiapan jaring pengaman sosial, reformasi subsidi energi dapat berumur pendek dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik yang serius. Contohnya adalah Yaman. Reformasi subsidi bahan bakar yang dilakukan pada 2014 menimbulkan protes dan mengakibatkan pengambilalihan pemerintahan.

Begitu juga yang terjadi di Tunisia, dan Yordania pada 2014 dan 2018. Reformasi subsidi yang dilakukan mengakibatkan protes masyarakat yang dimanfaatkan sinyal apa ini? memberikan tekanan pada pemerintahan yang berjalan. Tantangan terbesar dari reformasi subsidi energi adalah dampak langsung pada mata pencaharian warga akibat kenaikan harga dan inflasi.

Belajar dari apa yang terjadi pada negara negara tersebut, pelaksanaan reformasi subsidi bahan bakar fosil umumnya memang dilakukan ketika terdapat tekanan fiskal yang besar. Meksipun demikian pelaksanaan reformasi subsidi energi dibarengi dengan mitigasi dampak sosialnya. Negara seperti Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dan Tunisia relative cukup berhasil karena reformasi subsidi energi yang dilakukan berdampak pada perluasan jaring pengaman sosial yang ada melalui pemberian subsidi pangan untuk membatasi dampak kenaikan harga energi terhadap biaya pangan.

Negara lain berhasil menggunakan mekanisme bantuan tunai diantaranya Iran, Jordan, dan Arab Saudi. Iran mengganti hampir semua subsidi energinya dengan bantuan tunai universal. Jordan menggunakan transfer uang tunai ketika harga minyak global menyentuk US$100 per barel untuk 20 persen kuantil masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu komunikasi efektif yang mendorong perubahan perilaku diperlukan untuk membuat reformasi subsidi energi yang kurang popular menjadi lebih diterima terutama pada saat ketidakpercayaan pemerintah meluas dan mengalami defisit legitimasi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Simalakama Minyak Goreng. Polemik seputar minyak goreng kini memasuki babak baru. Usai Kejagung menetapkan tersangka kasus suap izin ekspor kelapa sawit dan produk turunannya yang menyebabkan minyak goreng langka di pasar, Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani dengan melarang ekspor produk sawit dengan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mulai 28 April 2022, demi menjamin kepastian stok dalam negeri. Akibat larangan ekspor ini, beberapa saham emiten sawit anjlok pada perdagangan di awal pekan ini.

Tercatat saham PT London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP), PT Triputra Agro Persada Tbk. dan PT Astra Agro Lestari Tbk. ditutup melemah sekitar 6,8-6,9% pada tanggal 25 April 2022. Sementara itu di pasar global, harga CPO untuk kontrak bulan Juli 2022 di bursa Malaysia juga langsung melesat 6% hingga 6.738 ringgit per ton yang merupakan harga tertinggi sejak Maret 2022.

Kebijakan larangan ekspor ini dinilai dapat menimbulkan sejumlah masalah dan akan membawa dampak berantai bagi perekonomian, antara lain kelebihan pasokan komoditas hasil tanaman sawit di dalam negeri. Selain itu, larangan ini juga dapat berdampak pada anjloknya kinerja ekspor Indonesia yang berujung pada seretnya neraca perdagangan. Kebijakan ini bahkan juga langsung berimbas terhadap petani kelapa sawit.

Di Provinsi Riau, misalnya, harga jual Tandan Buah Sinyal apa ini? (TBS) dari petani ke pabrik kelapa sawit langsung anjlok mulai Rp300 hingga Rp1.000 per kilogram.

Keadaan petani sawit ini seakan mengulang kondisi awal tahun lalu, saat Kementerian Perdagangan menetapkan aturan DMO dan DPO kelapa sawit. Tidak dapat dipungkiri, persoalan sawit dan minyak goreng bagaikan buah simalakama. Di satu sisi, pemerintah ingin mengendalikan harga agar harga minyak goreng terkendali dengan pasokan yang memadai, sekaligus memberantas mafia-mafia minyak goreng. Namun, kebijakan yang yang diterapkan pemerintah acapkali memberikan dampak negatif bagi pihak lain, khususnya para pengusaha dan petani.

Sejak kebijakan penerapan DMO dan DPO kelapa sawit, banyak pihak menentang langkah pemerintah tersebut. Akar masalah pun tidak selesai. Kabar terbaru juga menyebutkan bahwa kebijakan larangan ekspor ini tidak berlaku untuk seluruh produk CPO melainkan hanya terbatas pada produk refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bahan baku utama pembuatan minyak goreng dan makanan olahan, sedangkan untuk ekspor crude palm oil tetap diizinkan dengan harapan stok minyak goreng domestic terjaga tanpa mengurangi potensi pendapatan ekspor CPO.

Meskipun demikian, simalakama minyak goreng juga belum selesai karena untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng domestic tidak cukup hanya dengan larangan saja, tapi yang lebih utama adalah bagaimana memastikan pengawasan menyeluruh terhadap efektifitas kebijakan tersebut dan bagaimana mengantisipasi dampak spillover dari kebijakan ini khususnya bagi masyarakat luas sehingga kegagalan program kebijakan DMO dan DPO Sawit di sinyal apa ini?

waktu lalu tidak terulang kembali. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum 5 negara penghasil nikel. Saat ini nikel jadi salah satu harta karun dunia yang harganya kian melonjak tiap tahun. Berdasarkan data Mineral Commodity Summaries 2022, pada tahun 2021, rata-rata harga nikel di bursa logam London (LME) tahunan diperkirakan meningkat 30% dibandingkan dengan tahun 2020. Di Indonesia sendiri, produksi tambang meningkat sekitar 30%. Produksi itu difasilitasi oleh commissioning yang sedang berlangsung dari proyek nikel pig iron dan stainless steel terintegrasi.

Dikutip dari Investing News, berikut lima negara penghasil nikel terbesar di dunia tahun 2021: • Indonesia merupakan negara yang memproduksi nikel terbanyak di dunia. Total produksi tambang di Indonesia mencapai 1 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2021.

Diketahui produksi Indonesia tahun 2017 hanya sebesar 345.000 MT. Indonesia juga memiliki cadangan nikel sebesar 21 sinyal apa ini? MT. • Filipina saat ini memiliki 30 tambang nikel. Analis komoditas dengan S&P Global Market Intelligence telah memperkirakan bahwa produksi nikel yang ditambang di Filipina, dapat meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9% antara tahun 2021 dan 2025 untuk mencapai sekitar 500.000 MT.

• Rusia menempati posisi ketiga dalam daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia. Diketahui, Rusia telah mengalami penurunan produksi nikel dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2018, produksi nikel mencapai 272.000 MT. Namun di tahun 2021, produksi turun hingga mencapai 250.000 MT saja.

• Kaledonia Baru juga mengalami penurunan produksi nikel dalam beberapa tahun terakhir, yakni turun dari 220.000 MT pada 2019 menjadi 190.000 MT pada 2021. Perekonomian negara ini sebagian besar bergantung pada harga nikel.

• Australia adalah negara penghasil nikel terbanyak di dunia ke-5. Walaupun masuk daftar ke-5, Australia mengalami penurunan produksi dari 180.000 MT pada 2019, menjadi 160.000 MT pada 2021. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Gejolak kenaikan harga minyak. Pendapatan dari keuntungan tingginya harga minyak dan gas ( windfall profit) dunia dinilai tidak cukup untuk menutupi tanggungan subsidi energi untuk menjaga harga Pertalite, solar, dan LPG 3 kg di bawah keekonomian. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, windfall yang diperoleh dari PNBP dari sektor migas paling tinggi sekitar Sinyal apa ini?

triliun. Nominal tersebut masih jauh di bawah anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp277 triliun dengan asumsi harga minyak mentah mencapai US$100 per barel. Sementara untuk subsidi LPG, dengan asumsi harga ICP naik menjadi US$100 per barel dari US$63 per barel, akan meningkatkan subsidi LPG hingga Rp130-Rp150 triliun.

Di sisi lain, dari simulasi kenaikan harga minyak yang dilakukan oleh salah satu lembaga, diperkirakan kenaikan harga LPG 3kg akan beresiko terhadap daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah. Inflasi diperkirakan tembus 5% di 2022 apabila dilakukan kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan. Di sisi lain, beban kenaikan subsidi BBM semakin besar disebabkan karena masih besarnya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

BPH Migas menlaporkan penyalahgunaan BBM bersubsidi pada kuartal I-2022 mencapai 327 ribu liter. BPH Migas mendapatkan praktik pengoplosan solar bersubsidi sebanyak 100 ton di Sumatera Selatan, kemudian Tasikmalaya sebanyak 22 ton dan beberapa daerah lainnya. Untuk mengurangi penyelewengan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperjelas kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi melalui revisi lampiran Perpres 91. Pemerintah juga mulai melakukan ujicoba subsidi tertutup untuk mempermudah penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Pelaksanaan subsidi tertutup sudah dalam tahap uji coba di sejumlah daerah di Jawa Barat. Dari hasil uji coba tersebut, akan dilakukan evaluasi terkait dengan apa yang menjadi kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk kemudian akan dilaksanakan secara lebih menyeluruh di Indonesia. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Harga CPO Akan Melonjak Seiring Adanya Kebijakan Larangan Ekspor CPO Indonesia, Imbas tingginya harga minyak goreng dalam negeri, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor crude palm oil (CPO) mulai 28 April 2022.

Langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi dan terjangkau bagi masyarakat. Imbas dari larangan ekspor CPO tersebut akan memicu kelangkaan suplai CPO global, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen utama.

Hal ini akan semakin memperparah isu supply chain yang terganggu belakangan ini. Sementara di satu sisi, permintaan terhadap CPO terus meningkat dengan pemulihan ekonomi saat ini. Di saat bersamaan, konflik tersebut juga membuat pasokan minyak bunga matahari berkurang drastis mengingat keduanya menyumbang hampir 75% dari ekspor global.

Sementara itu, pasokan minyak kedelai dari Amerika selatan juga masih belum kunjung pulih. Alhasil, negara yang membutuhkan minyak kedelai maupun minyak biji matahari pun beralih ke CPO. Permasalahan supply CPO global tidak hanya terganggu oleh adanya larangan ekspor CPO Indonesia. Kondisi ekspor Malaysia yang belum optimal semakin membuat pasokan semakin ketat. Tercatat, ekspor CPO Malaysia pada 1-15 April turun hingga di kisaran 14%-23% pada periode yang sama di bulan Maret.

Jadi, kunci harga CPO ke depan bisa turun adalah meredanya konflik Rusia-Ukraina, hingga diangkatnya larangan ekspor Indonesia serta membaiknya pasokan dari Malaysia. Seiring kebijakan larangan ekspor ini tentu saja akan membanjiri produksi CPO di dalam negeri. Pada tahun 2021, total produksi CPO Indonesia diperkirakan mencapai 46,89 juta ton, sementara konsumsi nasional untuk agrofuel dan pangan diperkirakan 16,29 juta ton.

Artinya terdapat 30 juta-an ton yang selama ini dialokasikan untuk diekspor. Sebagai komoditas utama Indonesia, larangan tersebut juga dapat berimbas pada sejumlah leading indikator ekonomi Indonesia seperti ekspor, neraca dagang, cadangan devisa bahkan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya berpengaruh pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saat ini nilai tukar rupiah yang masih relatif stabil karena maraknya aktivitas ekspor, telah depresiasi sebesar 0,65 persen. Dengan larangan ekspor, kebijakan yang diterapkan yaitu bea keluar USD200 per ton dengan biaya pungutan sebesar USD375 per ton tidak berlaku sementara waktu.

Industri perkebunan sawit seolah kehilangan tenaga dengan kebijakan tersebut. Disparitas harga antara pasar domestik dan internasional sudah terlihat sejak kuartal akhir tahun lalu sebelum perang Rusia-Ukraina yang disebabkan cuaca buruk dan kekurangan suplai dari Malaysia akibat penurunan produksi. Sehingga harga CPO terus mengalami kenaikan dan sangat menarik untuk menaikan neraca keuangan emiten sawit.

Larangan ekspor tentu berpotensi menurunkan kinerja keuangan emiten sawit. Tak hanya itu, pelaku pasar juga seketika merespons kebijakan tersebut dengan pelepasan saham, sehingga penurunan nilai saham tak terbendung. Padahal saat ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kinerja penjualan dari aktivitas ekspor yang harga acuannya tinggi, namun suplai domestik lebih membutuhkan bantuan untuk menjaga ketersediaan danstabilitas harga dalam negeri.

Kalau berkaca pada kebijakan pencabutan izin ekspor batubara pada Januari lalu akibat tidak terpenuhinya kewajiban DMO, emiten batu bara langsung gencar memenuhi kewajiban DMO-nya.

Selang hampir sebulan, larangan ekspor tersebut dicabut. Diharapkan pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak ini kembali mendorong perusahaan sawit untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri sehingga harganya dapat kembali normal, sehingga larangan ekspor dapat dicabut dan emiten sawit dapat kembali menikmati momentum harga acuan global yang tinggi melalui ekspor.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan. Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi telah mencabut 1.118 izin usaha pertambangan (IUP) yang luasnya mencapai 2.707.443 hektare (ha) per 24 April 2022. 1.118 IUP tersebut terdiri dari • Nikel sebanyak 102 IUP dengan luas 161.254 ha.

• Batubara sebanyak 271 IUP dengan luas 914.136 ha. • Tembaga sebanyak 14 IUP atau setara dengan 51.563 ha. • Bauksit sebanyak 50 IUP atau setara 311.294 ha. • Timah sebanyak 237 IUP atau seluas 374.031 ha. • Emas sebanyak 59 IUP atau seluas 529.869 ha dan • Mineral lainnya sebanyak 385 IUP atau seluas 365.296 ha. Terdapat kriteria yang melatarbelakangi IUP dicabut, yakni: • IUP tersebut digadaikan di bank, atau IUP diambil lalu diperjualbelikan, atau IUP tersebut diambil dan hanya disimpan di pasar keuangan tanpa mengimplementasikannya di lapangan.

Atau IUP tersebut hanya disimpan dan baru sekian tahun kemudian dikelola. • IUP tersebut dimiliki pengusaha, namun pengusaha tersebut tidak mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kemudian, IUP-nya ada, IPPKH ada, namun tidak mengurus Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). • IUP, IPPKH, dan RKAB ada, namun usahanya tidak kunjung dijalankan. Hal ini biasanya karena pengusaha kekurangan keuangan. Harapan pemerintah, pemberian izin tersebut adalah untuk memacu proses percepatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hirilisasi, juga sekaligus, untuk mencuptakan nilai tambah pada Kawasan-kawasan ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia.

Akan tetapi, jika perusahaan kekurangan modal, maka harus segera mencari investor, tetapi tidak terlalu lama. Sebab jika terlalu lama, akan menghambat pengusaha lain yang sudah jelas mempunyai modal untuk berusaha. Penguasaan aset-aset negara tidak hanya dikuasai oleh pihak tertentu saja, melainkan dapat dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas. Diharapkan adanya kolaborasi bersama antara dunia usaha, pemerintah dan distribusi kepada masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Tantangan Proyek Strategis Nasional (PSN) hulu migas. Sinyal apa ini? empat PSN sektor hulu migas dengan total investasi mencapai US$ 37,21 miliar yang memiliki potensi produksi minyak sebesar 65.000 barel per hari (BOPD) serta gas sebesar 3.484 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), dua dari empat PSN dihadapkan pada tantangan pencarian mitra pengganti.

1. Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) masih mencari mitra pengganti untuk pengalihan participating interest (PI) WK Rapak Ganal dengan investasi mencapai US$ 6,98 miliar. Proyek yang ditargetkan onstream pada kuartal IV 2025 ini diprediksi akan mundur dari target awal. Proyek IDD Gendalo dan Gehem diperkirakan bakal menambah produksi minyak sebesar 27 ribu barel per hari (bph) dan gas sebesar 844 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

2. Proyek Abadi Masela Proyek ini diharapkan menambah produksi 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel minyak per hari. Inpex sedang melakukan studi untuk implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sekaligus menyelesaikan permasalahan partnership di proyek ini antara Inpex dan Shell.

Proyek dengan investasi mencapai US$ 19,8 miliar ini tengah merampungkan tahapan persiapan Front End Engineering Design (FEED) meliputi survei metocean dengan perkembangan 98,24%, survei Amdal, serta pembebasan lahan non hutan dengan perkembangan 85%.

Proyek ini diharapkan rampung pada kuartal II 2027 mendatang. 3. Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) Proyek Jambaran Tiung Biru hingga kuartal I 2022 telah mencapai 96,10% dengan estimasi onstream pada Juli 2022 mendatang. Proyek dengan investasi mencapai US$ 1,53 miliar ini diharapkan menambah produksi gas sebesar 190 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

4. Proyek Tangguh Train 3 Perkembangan Proyek Tangguh Train III oleh British Petroleum (BP) mencapai 94,71% untuk onshore dan 99,4% untuk offshore. Proyek dengan investasi US$ 8,9 miliar ini diharapkan onstream pada Desember 2022 mendatang. Proyek Tangguh Train III sempat tertunda akibat terjadinya outbreak covid pada proyek. Diharapkan proyek akan tetap onstream pada desember 2022 sesuai dengan jadwal. II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan Bukan Batu Bara Apalagi Emas, Ini Harta Karun Indonesia Sesungguhnya: Sudah Hasilkan Devisa Rp3.220 Triliun, Pemerintah telah memutuskan akan melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng per 28 April mendatang.

Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Pemerintah menyadari benar berbagai risiko atas keputusan itu, termasuk kehilangan devisa yang tak sedikit dari ekspor CPO. Jika pelarangan eskpor CPO berlangsung selama sebulan, maka devisa yang menguap sebesar USD3 miliar atau Rp42,9 triliun.

Perhitungan itu berdasarkan nilai eskpor CPO pada Maret lalu. Semakin lama larangan ekspor CPO diberlakukan, semakin besar pula devisa yang hangus. Tahun lalu ekspor CPO Indonesia mencapai USD35 miliar atau lebih dari Rp500 triliun (kurs Rp14.300). Jumlah itu naik jika dibanding tahun 2020 yang sebesar USD18,44 miliar (data BPS). Ekspor CPO memang telah menjadi andalan Negeri Sawit ini untuk mendulang devisa sejak lebih dari dua dekade.

Di tahun 2000 ekspor CPO Indonesia sebanyak 4,1 juta jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda senilai USD1,1 miliar dolar.

Jika menghitung mundur sejak tahun 2000 hingga 2020, berdasarkan data Statistik Kelapa Sawit 2018 nilai eskpor minyak sawit Indonesia terbilang fantastis, mencapai USD229 miliar.

Jika dirupiahkan dengan mengacu kurs tengah BI di masing-masing tahunnya, nilai ekspor minyak sawit mencapai Rp2.720 triliun.

Jika ditambah dengan nilai ekspor tahun 2021, maka jumlahnya menembus Rp3.220 triliun. Benar-benar wow! Jika hanya mengukur dari tahun 2012 hingga 2018, nilai ekspor minyak sawit (CPO) mencapai USD115,67 miliar.

Sementara jika mengacu data BPS di rentang waktu yang sama, ekspor logam mulia (yang di dalamnya termasuk emas) hanya sebesar USD18,33 miliar atau sekitar 15,84% dari total ekspor minyak sawit.

Hanya batu bara yang mampu membuat ekspor minyak sawit bertekuk lutut. Di sepanjang periode 2012-2018 nilai ekspor batu bara mencapai USD131,84 miliar atau 13,9% lebih besar dibanding total ekspor minyak sawit. Namun di tahun 2021, ekspor minyak sawit menjadi jawara dengan perolahan devisa sebesar USD35 miliar.

Sementara ekspor batu bara sebesar USD26,54 miliar. Yang perlu dicatat adalah masalah keberlanjutan ekspor antara minyak sawit dan batu jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda atau bahan tambang lainnya. Kementerian ESDM mengungkap sumber daya batu bara Indonesia saat ini berjumlah 113 miliar ton dengan cadangan terbukti hanya 33 miliar ton. Dengan produksi antara 500 juta hingga 600 juta per tahun, maka dalam beberapa tahun ke depan cadangan batu bara Indonesia akan ludes.

Dengan catatan, tidak ditemukan lagi cadangan terbukti baru. Cadangan batu bara diperkirakan akan habis tahun 2040. Ini akan habis kalau tidak melakukan eksplorasi. Cadangan hari ini tidak pernah bertambah, kalau cadangan kan artinya sudah terbukti bisa ditambang dan memiliki nilai ekonomi Ditambah dengan kebijakan dunia terkait energi bersih dan pengurangan emisi karbon, nasib komoditas batu bara sebagai harta karun Indonesia semakin suram ke depannya.

Dunia telah bersepakat untuk mengurangi penggunaan energi dari batu bara saat KTT COP26 di Glasgow, akhir tahun lalu. China sebagai pengguna batu bara terbesar di dunia sudah berjanji akan mengurangi konsumsinya. Sementara Indonesia akan menghentikan pembangkit listrik batu bara pada 2025. Sementara, ekspor minyak sawit tidak tergantung pada cadangan. Sebagai komoditas yang bisa diperbarui, minyak sawit akan terus ada.

Caranya dengan peremajaan pohon sawit (replanting). Apalagi, iklim Indonesia sangat bersahabat dengan pohon sawit. Jadi minyak sawit sejatinya adalah harta karun Indonesia yang tak akan pernah habis. Minyak sawit akan selalu menjadi pendulang devisa. Itulah hakikat harta karun sejati.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Ditemukan potensi tambang emas dan tembaga dengan potensi sebesar 1,1 miliar ton (Mt) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penemuan tersebut diumumkan oleh PT Sumbawa Timur Mining (STM). STM merupakan pemegang kontrak karya generasi ke-7 yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada 19 Februari 1998. Sementara pemegang saham STM mayoritas dimiliki oleh Vale S.A melalui Esatern Star Resources Pty Ltd sebanyak 80 persen dan PT Antam Tbk 20 persen. Dalam perkiraan Sumbawa Timur Mining, perkiraan terbaru potensi sumber daya tembaga dan emas Onto di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebesar 1,1 miliar ton (Mt) dengan rincian 0,96 persen Cu (Tembaga) dan 0,58 g/t Au (Emas).

Total potensi sumber daya mineral Tereka sebesar 1,0 Mt @ 0,7 persen Cu dan 0,4 g/t Au. Perkiraan potensi sumber daya mineral Onto per Desember 2021 meningkatkan sebesar 0,4 Mt. Atau setara dengan peningkatan sebesar kurang lebih 20 persen dibandingkan dengan per Desember 2019. Perkiraan potensi sumber daya mineral ini merupakan hasil dari pengeboran 74 lubang dengan total kedalaman 74.130 meter.

Rencananya, pengeboran dilanjutkan pada 2022 untuk mendukung studi lebih lanjut guna menentukan ukuran, luas dan karakteristik potensi sumber daya mineral Onto. Sampai saat ini, secara total, STM telah menyelesaikan 108 lubang bor dengan total kedalaman 115.591 meter di dalam kawasan KK di Onto dan prospek lain sejak eksplorasi dimulai pada tahun 2010.

Presiden Direktur Sumbawa Timur Mining mengatakan, perkiraan potensi sumber daya mineral terbaru ini memperkuat keyakinan perusahaan bahwa sumber daya mineral Onto memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah operasi pertambangan tembaga kelas dunia. Untuk mempersiapkan hal tersebut perusahaan masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, seperti mempelajari berbagai faktor teknis, lingkungan, sosial dan finansial yang merupakan bagian jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda studi kelayakan yang saat ini sedang dikerjakan.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Global learned reformasi subsidi bahan bakar fosil. Sudah cukup lama keberadaan subsidi energi fosil menjadi perhatian global untuk dihapuskan.

Berdasarkan data UNDP, setiap tahunnya pemerintah secara global, mengeluarkan rata-rata US$423 miliar dolar untuk mensubsidi konsumsi bahan bakar fosil. Jika dibandingkan anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim global bagi kelompok miskin dunia, jumlah pengeluaran subsidi bahan bakar fosil mencapai sekitar empat kali lipat. Dan sebagaimana yang terjadi di banyak negara, keberadaan subsidi menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi, dan menguntungkan kelompok masyarakat terkaya.

Meskipun tidak banyak dirasakan oleh kelompok rentan, namun jika reformasi subsidi bahan bakar fosil tidak dirancang dengan baik dapat lebih membahayakan rumah tangga miskin dan rentan. Reformasi subsidi yang dilakukan justru menimbulkan kenaikan harga yang dapat berdampak pada masyarakat termiskin dan berpotensi memicu keresahan sosial.

Namun, penghapusan subsidi energi yang berhasil adalah kunci untuk memperkuat posisi fiskal dan meningkatkan kesehatan manusia, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya efektif.

Berdasarkan studi yang dilakukan UNDP, munculnya krisis COVID 19 memperkuat alasan pelaksanaan reformasi subsidi bahan bakar fosil sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemerosotan ekonomi. Selain itu, penurunan harga minyak ke posisi yang paling rendah semakin mendorong reformasi yang akan dilakukan.

Faktor politik menjadi pendorong penting yang menenukan waktu dan intensitas pelaksanaan reformasi. Sementara kenaikan harga bertahap dan dapat diprediksi diinginkan dari perspektif ekonomi dan sosial untuk membatasi gangguan pada rumah tangga dan perusahaan, faktor ekonomi politik adalah kunci keberhasilan implementasi. Jaring pengaman sosial perlu dikembangkan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat sehingga dapat diterima secara sosial.

Reformasi subsidi bahan bakar fosil harus fokus pada penguatan manfaat kesejahteraan sosial, termasuk mekanisme transfer tunai seperti pendapatan dasar sementara. Dukungan yang diberikan harus memprioritaskan populasi yang rentan seperti pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi komunikasi publik yang efektif dan keterlibatan pemangku kepentingan yang mendalam juga menjadi kunci keberhasilan reformasi subsidi. Untuk mencapai hal ini diperlukan interaksi langsung yang jelas dengan pemangku kepentingan.

Strategi komunikasi harus mencerminkan prioritas publik dan dengan jelas menunjukan hubungan antara reformasi harga energi yang dilakukan dan hasil kebijakan yang lebih luas.

Pengelolaan dan koordinasi pemangku kepentingan di internal pemerintah juga penting untuk pengembangan dan implementasi kebijakan yang efektif. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pengembangan PLTS masih Hadapi Kendala, Kementerian Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) meyakini energi matahari ( surya) memiliki potensi dalam penyediaan listrik nasional untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Keyakinan tersebut didasarkan pada komposisi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang ada saat ini, di mana dari 587 GW kapasitas pembangkit yang ada, sebesar 361 GW atau lebih dari 60 persen diantaranya akan berasal dari energi surya. Untuk mendorong pemanfaatan energi surya, pemerintah memiliki tiga program besar yaitu PLTS atap, PLTS ground-mounted skala besar dan PLTS terapung.

Implementasi beragam program ini membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, tak hanya pemerintah, pemegang wilayah usaha, maupun pengembang energi terbarukan, tetapi juga para pengguna energi, seperti sektor komersial dan industri. Kendati ada kenaikan jumlah proyek PLTS pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, implementasinya belum optimal. Skema lelang belum diterapkan sehingga sejumlah proyek menjadi sulit mendapat dukungan pembiayaan.

Selain itu adalah ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), seperti disebutkan dalam Permen Perindustrian No. 5 Tahun 2017. Disebutkan nilai TKDN modul surya minimal 40 persen.

Lalu menjadi minimal 60 persen sejak 1 januari 2019. Hal ini tidak didukung oleh kesiapan industri dalam negeri. Pendanaan proyek relative mahal dari dalam negeri. Jika pembiayaan dari luar, berbunga tinggi karena mereka melihat masih ada resiko yang dipakai pada perangkat surya. Dari sisi regulasi saat ini KESDM dalam hal ini Ditjen EBTKE sedang mengevaluasi Permen ESDM No.

26 Tahun 2021, tentang PLTS Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Dalam beleid itu diatur kapasitas atap dibatasi paling tinggi (maksimum) sesuai kapasitas terpasangnya. Dengan adanya kata maksimum menjadi dipahami bahwa boleh jika dibawah angka masksimal kapasitas terpasangnya.

Terlepas dari sejumlah kendala tersebut, tenaga surya memiliki potensi besar karena bisa dibangun cepat dan harganya pun kian kompetitif. Esensi PLTS alah gotong royong. Artinya setiap rumah atau industri bisa memasangnya. Jadi jika ada kebutuhan investasi besar dapat ditanggung oleh masyarakat.

Masyarakat tidak minta subsidi yang diminta adalah agar dipermudah untuk mendapat ijin pemasangan PLTS. Selain itu juga, untuk mengembangkan PLTS ini, dukungan dari manufaktur lokal sangat diperlukan guna memenuhi TKDN dan memberikan manfaat yang besar untuk dalam negeri terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Disamping itu jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kemudahan akses pembiayaan murah, insentif, dan fasilitas pembiayaan lainnya sangat penting untuk memberikan kelayakan finansial dan meningkatkan investasi energi terbarukan seperti PLTS III.

Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Kebutuhan bijih nikel berpotensi meningkat. Investasi industri pengolahan dan pemurnian nikel diprediksi semakin meningkat di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan tren investasi kian menarik sehingga kebutuhan bijih nikel pun berpotensi mengalami peningkatan seiring maraknya investasi smelter ke depannya. Dari total kebutuhan bijih nikel tahun lalu yang mencapai 70-an juta ton, permintaan tahun ini berpotensi menembus 100 juta ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 2 smelter terintegrasi bisa beroperasi tahun ini. Kedua smelter terintegrasi yang dimaksud adalah Pabrik Feronikel Halmahera Timur jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berlokasi di Maluku Utara, dan smelter milik PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) di Kalimantan Selatan.

Di luar target di atas, terdapat smelter dengan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) PT Smelter Nikel Indonesia di Banten yang berdiri sendiri alias stand alone juga dijadwalkan dapat beroperasi pada tahun ini. Di tengah tren investasi dan permintaan bijih nikel yang kian tinggi, pelaku usaha menilai masih ada sejumlah hal yang patut jadi perhatian pemerintah. Harga jual-beli bijih nikel sudah dipatok mengikuti Harga Sinyal apa ini?

Mineral (HPM) sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun Tahun 2020. Kendati demikian, saat ini banyak industri pengolahan lebih memilih untuk membeli dengan HPM bulan Maret yang lebih rendah ketimbang HPM bulan April. Pemerintah harus mengambil langkah bagaimana memanfaatkan momentum dengan harga nikel yang luar biasa sehingga ada penerimaan untuk negara dan pemerintah harus membuat aturan yang disesuaikan dengan kondisi keadaan proses di lapangan.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Tindakan berani dalam mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Meningkatnya harga minyak mentah dan gas dunia, mendongkrak biaya produksi energi dan beban subsidi BBM dan LPG hingga sekitar 3 kali lipat, dari sekitar Rp78 triliun menjadi Rp234 triliun.

Selain tambahan beban fiskal bagi negara, kenaikan tersebut juga memberikan tekanan cashflow bagi badan usaha yang menyediakan BBM dan LPG bersubsidi. Ditambah lagi, Pemerintah masih memiliki hutang kepada badan usaha hingga Rp93,1 triliun, akumulasi dari tahun 2020 dan 2021.

Meskipun demikian, kondisi tersebut bagi sejumlah pihak dianggap bukan menjadi alasan bagi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga. Pemerintah diminta untuk melakukan pengendalian harga energi terutama bahan bakar minyak, LPG, serta listrik guna menjaga agar laju inflasi tahun ini tidak melonjak.

Tingginya inflasi dikhawatirkan akan memukul masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah yang saat ini sinyal apa ini?

belum pulih dari dampak Covid 19. Dari simulasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga, apabila harga energi seperti Pertalite, LPG, dan listrik dibiarkan naik maka dapat meningkatkan inflasi tahun ini hingga 5,5% year on year. Di sisi lain jika harga Pertalite, LPG, dan listrik tetap, inflasi tahun ini diperkirakan pada kisaran 3,5%.

Angka ini dengn memperhitungkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11% dan kenaikan pertamax yang dilakukan awal April lalu. Asian Development Bank, sebelumnya memperkirakan tangkat inflasi Indonesia tahun ini antara 2% hingga 4% jika tidak ada kenaikan harga energi.

Pemerintah diharapkan mencari strategi lain untuk mengatasi beban fiskal yang dihadapi tanpa membebani masyarakat.

Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, melakukan transformasi subsidi energi dari sebelumnya subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. Melalui skema subsidi langsung diperkirakan akan mengurangi mengurangi penyalahgunaan barang bersubsidi dan meningkatkan akurasi penggunaan subsidi kepada pengguna yang tidak berhak.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, sekitar 40% masyarakat terbawah yang berada pada desil 1 sampai 4, yakni kelompok sangat miskin dan rentan miskin hanya menikmati 20% subsidi. Sementara 80% dinikmati sekitar 60% masyarakat teratas. LPG juga dari rumah tangga terbawah hanya menikmati 24% dari manfaat subsidi. Â Pilihan lainnya, pemerintah tetap memberikan subsidi namun, nilainya diberlakukan tetap misalnya antara Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per liter dan hanya diperuntukan untuk pengguna tertentu misalnya angkutan umum.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait masalah yang dihadapi dari meningkatnya harga energi.

Masyarakat perlu mendapatkan edukasi kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pada dasarnya adalah kebijakan yang diambil bukan semata mata untuk mengatasi beban fiskal negara tetapi juga merupakan wujud kebijakan yang lebih fair bagi masyarakat melalui pemberian bantuan/subsidi langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. II Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Menekan Efek Inflasi Energi. Inflasi menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia saat ini. Isu inflasi akan dibahas di dalam Pertemuan Kedua tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 yang digelar di Amerika Serikat (AS), pekan ini.

Kenaikan harga-harga atau inflasi menjadi akar dari dinamika ekonomi yang berisiko menhambat laju pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Selain pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina turut membuat harga-harga pangan dan energi dunia melonjak. Negara-negara pengimpor tak kuasa menahan kenaikan harga komoditas tersebut. Lonjakan harga memicu banjir inflasi di banyak negara termasuk Indonesia. Sejumlah produk energi di dalam negeri seperti bahan bakar minyak (BBM) mau tak mau akan mengikuti harga minyak dunia dan keekonomian dari produk itu.

Seperti kita ketahui, Pemerintah telah menaikkan produk BBM Pertamina merek Pertamax. Kini, mulai ada wacana bahwa pemerintah juga akan mulai mengutak-atik rencana untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, liquefied petroleum gas atau LPG, dan tarif dasar listrik (TDL) dalam waktu dekat.

Tentu saja rencana tersebut menuai beragam tanggapan. Ada jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pro, ada yang kontra. Di satu sisi, rencana penaikan harga barang energi tak lepas dari alasan riil karena harga keekonomiannya telah jauh lebih tinggi dari harga jual kepada masyarakat.

Jika tidak segera dilakukan penyesuaian harga, anggaran untuk subsidi akan membengkak. Di sisi lain, kepekaan pemerintah dikritik jika tetap menaikkan harga BBM, gas, dan listrik dalam waktu dekat.

Hal itu karena masyarakat baru merasakan kenaikan harga sejumlah komoditas lain, seperti minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Masyarakat baru mulai menggerakkan kembali roda perekonomian setelah hampir 2 tahun dilanda oleh pandemi Covid-19. Mereka membutuhkan ruang lebih untuk meningkatkan perekonomian mereka agar dapat lebih baik lagi. Apalagi, momentum Idul Fitri dan tahun ajaran baru yang berdekatan juga harus menjadi pertimbangan pemerintah jika ingin melakukan penyesuaian harga sejumlah produk energi.

Hal ini karena di kedua momen tersebut masyarakat biasanya memiliki pengeluaran yang lebih banyak. Jangan sampai inflasi yang dipicu kenaikan harga produk energi, akan memukul daya beli masyarakat, terutama kelas bawah.

Kita melihat pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga komoditas global tersebut. Perlu diakui bahwa tekanan terhadap pemerintah memang cukup besar untuk menjaga keseimbangan harga konsumsi energi dan kekuatan anggaran negara. Subsidi kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN tetap dilakukan seraya membagi dana bantuan tunai langsung kepada masyarakat kelas bawah. Tentu saja defisit anggaran negara akan membengkak.

Namun, itu menjadi konsekuensi logis. Jika melihat contoh di negara lain, dikarenakan situasi dan kondisi politik, merekan tak memiliki ruang untuk mengarahkan anggaran negara guna memberikan subsidi ataupun bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan Indonesia.

Inggris, Korsel, dan Jerman memilih untuk menerapkan kebijakan pemotongan pajak atau subsidi harga bahan bakar dalam upaya untuk mengurangi pukulan harga energi yang membebani standar biaya hidup.

Kita melihat pemerintah masih memiliki opsi-opsi lain untuk menjaga keseimbangan anggaran dan tekanan inflasi. Beberapa program pemerintah seperti kebijakan konversi listrik dan bahan bakar perlu terus dipacu dan dimaksimalkan. Pemerintah juga bisa menerapkan strategi mekanisme subsidi silang hasil windfall penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan untuk disalurkan kepada BUMN.

Terkait subsidi energi, perlu dipahami bahwa subsidi tepat sasaran masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda disamping tentu saja diperlukan edukasi mendasar kepada masyarakat untuk sekadar tahu diri posisi atau kelas mereka apakah ada di dalam golongan layak subsidi atau tidak karena terkadang pihak yang giat bersuara di ruang publik karena merasa dirugikan oleh kebijakan penyesuaian harga justru dari golongan masyarakat melek teknologi yang notabene berada pada kelas non-subsidi Namun, yang terpenting pemerintah harus tetap fokus untuk memastikan pasokan BBM dan gas agar tidak terjadi kelangkaan.

Isu kelangkaan akan sangat mudah membakar api inflasi menyala lebih besar. Tentu tak ada yang menginginkan roda pemulihan terhambat aral inflasi. III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara dan Umum Tawaran diskon batu bara oleh Rusia. Rusia menawarkan batu baranya kepada India dengan diskon yang besar menyusul sanksi larangan impor yang diterapkan negara-negara Uni Eropa (UE) mulai pertengahan Agustus 2022 atas invasi ke Ukraina.

Mengutip laporan S&P Global Commodity Insights, diskon yang ditawarkan pemerintah Rusia membuat harga batu baranya menjadi lebih murah dibandingkan dengan batu bara asal Australia dan Afrika Selatan.

India membeli batu bara dengan kadar kalori neto (net as receive/NAR) 5.500 kkal per kg dari Rusia dengan harga US$ 160-165 per metrik ton CFR (cost and freight). Pemuatan sudah dilakukan pada 16 April dengan biaya kargo US$ 35-36 per metrik ton.

Adapun Batu bara Newcastle NAR 5.500 kkal/kg NAR dengan kadar ash 23% dihargai US$ 195/mt FOB pada 14 April. Di tanggal yang sama, harga batubara Richards Bay NAR 5.500 kkal/kg berada pada level US$ 272,65/mt. Sedangkan harga batu bara Rusia dengan kadar kalori kotor (gross as receive/GAR) 6.300 kkal/kg di level US$ 170/mt FOB. Tawaran diskon batu bara oleh Rusia datang ketika India tengah berjuang untuk meningkatkan stok untuk pembangkitan listrik.

Menurut data Central Electric Authority (CEA), per 13 April pembangkit listrik di India hanya memiliki stok jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bara sebesar 23,17 metrik ton, yang hanya cukup untuk operasional selama 8 hari ke depan.

Beberapa negara bagian di India kemungkinan akan mengalami pemadaman listrik massal dalam beberapa minggu ke depan jika permasalahan pasokan ini tidak segera teratasi. Pemerintah India sudah berupaya memasifkan produksi oleh badan usaha milik negara dan melelang blok batu bara ke perusahaan swasta untuk menambah kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan dan menghentikan impor pada 2030.

Sepanjang tahun ini para pembeli India mengalami gangguan pasokan salah satunya juga karena larangan ekspor batu bara Indonesia pada Januari, dan melonjaknya harga setelah Rusia menginvasi Ukraina yang berujung pada jatuhnya berbagai macam sanksi, termasuk larangan impor Eropa. Pelaku pasar berharap ada peningkatan permintaan batu bara Rusia dari pembeli India jika harga terus kompetitif dibandingkan dengan batu bara dari negara lain. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Transformasi subsidi BBM dapat cegah kelangkaan bbm bersubsidi.

Kelangkaan pasokan BBM untuk jenis solar dan pertalite yang terjadi di sejumlah lokasi menjadi keluhar masyarakat. Tidak terkecuali bagi kelompok petani. BBM jenis solar termasuk bahan bakar yang cukup penting di sektor pertanian. Bahan bakar tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, penanganan, penyimpanan paska panen, pengolahan, termasuk juga distribusi logistik. Di sektor produksi, solar digunakan untuk pompa air.

Jika solarnya terkendala, maka pengairan akan terhambat, jika pengairan terhambat maka akan terjadi food loss. Bahan bakar solar juga dibutuhkan untuk kegiatan paska panen, terutama untuk mengeringkan jagung atupun padi.

Alat pengering yang digunakan masih mengkonsumsi solar. Jika tidak dilakukan pengeringan, maka produk yang dipanen memiliki kadar laktosa yang tinggi.

Jika kadar laktosanya tinggi, maka komoditas tersebut menjadi tidak sehat. Selanjutnya untuk proses pengnataran dari tempat produksike gunang penyumpanan. Proses ini membutuhkan jasa logistic yang operasional kendaraanya masih sangat tergantung dengan solar.

Jika kendaraan logistic tersebut kesulitan mendapatkan solar makan akan berdampak pada keamanan pasokan dan ketersediaan produk di konsumen. Kelangkaan solar yang terjadi perlu mendapat evaluasi lebih dalam karena ada potensi penyelewengan dari sektor perkebunan kelapa sawit dan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda.

Transformasi subsidi energi perlu segera dilaksanakan. Pengalihan subsidi langsung kepada masyarakat akan lebih tepat dilakukan dibanding diberikan kepada komoditasnya. Data rumah tangga miskin juga sudah semakin baik. Melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, potensi kebocoran akan menjadi jauh lebih kecil karena tidak ada lagi gap untuk jenis komoditas yang serupa.

Proses pengalihan subsidi energi diusulkan tidak dilakukan sekaligus melainkan melalui penyesuaian secara bertahap. Hal ini untuk menghindari syok perekonomian di sisi masyarakat yang berpotensi timbul jika subsidi BBM langsung dilepas atau dikurangi secara drastis.

Meskipun demikian, jika subsidi tetap diberikan, maka besarannya harus dibatasi dan tetap. Hal ini diperlukan agar pemerintah bisa menjaga alokasi keuangan budgetnya. Dengan pemberian subsidi tetap, dinamika harga yang terjadi tidak akan memberikan tambahan beban bagi keuangan pemerintah. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pemerintah ‘Sengat’ Rakyat soal Wacana Kenaikan Tarif Listrik.

Pemerintah dalam hal ini KESDM memberikan sinyal bahwa tarif listrik akan naik dalam waktu dekat. Tariff adjustment pada listrik diperlukan, sehingga biaya sinyal apa ini? dikenakan kepada konsumen mendekati biaya pokok penyediaan listrik atau BPP.

Melalui kebijakan ini, pemerintah disebut dapat menghemat kompensasi APBN sebesar Rp7 triliun hingga Rp16 triliun. Jika benar harga BBM Pertalite dan tarif listrik segera naik, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin tercekik harga-harga.

Jangan lupa, pemerintah juga baru menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 11 persen, yang sedikit banyak membuat masyarakat bakal merogoh kocek sedikit lebih dalam membayar barang dan jasa. Memang, tidak dapat dipungkiri menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite mungkin bisa mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain tentu menambah beban masyarakat.

Jika beban masyarakat semakin berat, justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Khawatirnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi ini malah akan lebih besar.

Sebab, kenaikan tarif listrik dan harga Pertalite akan mengerek biaya produksi. Dari sisi konsumsi, ancamannya inflasi. Jelas, harga barang-barang yang menggunakan konsumsi listrik dan Pertalite, tentu akan meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya rencana menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite ditunda dulu sampai situasi ekonomi yang terancam oleh inflasi akibat kenaikan harga komoditas mereda.

Saat ini, beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat (AS), Turki, Inggris, Sri Lanka hingga Pakistan tengah menghadapi inflasi. Ancaman inflasi untuk Indonesia pun di sinyal apa ini? mata. Dalam keadaan seperti ini, semestinya pemerintah lebih dulu memikirkan bagaimana APBN itu digunakan sebagai penyelamat, dan menjadi manuver untuk menjaga daya beli masyarakat.

III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara dan Umum Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022. Presiden menetapkan Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Perpres tersebut mengatur penyerahan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba yang semula terkonsentrasi pada pemerintah pusat kini dilimpahkan sebagian kepada pemerintah provinsi.

Adapun pelimpahan izin tersebut berupa pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba memaparkan pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan, lingkungan pertambangan, dan reklamasi pasca tambang. Dalam pelaksanaan pengawasan, gubernur menugaskan inspektur tambang dan pejabat pengawas yang nantinya wajib melaporkan hasil pengawasan.

Selanjutnya, pemberian izin ini terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan berada dalam satu daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil. Lebih lanjut, Perpres tersebut juga mengatur pelimpahan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu.Kemudian, izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu daerah provinsi, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Selain kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagaian kewenangan untuk mendukung pengelolalaan pertambangan mineral dan batu bara meliputi pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam satu daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Perpres tersebut juga melimpahkan penerapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan dan pemberian rekomendari atau persetujuan yang diberikan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, Perpres ini tidak dibuat dalam rangka perbedaan kewenangan antara pusat dan daerah melainkan untuk melengkapi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2022.

Pelimpahan sebagian pemberian izin kepada Pemprov diatur dalam Pasal 35 ayat 4. Ridwan mengatakan, pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan efektif.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Lonjakan harga minyak dunia berimbas pada disparitas harga energi subsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang cukup tinggi antara harga subsidi dan nonsubsidi pun menjadi faktor utama kenaikan konsumsi komoditas energi nonsubsidi. Disparitas harga yang terjadi menimbulkan masalah baru yaitu untuk komoditas LPG 3 kg konsumsinya yang juga mengalami lonjakan.

Tidak hanya dikonsumsi masyarakat kecil, LPG subsidi juga memang menjadi hak dari pelaku UMKM. Adapun, disparitas harga juga menjadi tantangan untuk kelompok masyarakat kelas bawah.

Selisih harga antara LPG subsidi dan nonsubsidi yang semakin lebar membuat masyarakat kelas menengah bermigrasi ke komoditas subsidi. Wacana perubahan mekanisme subsidi dari terbuka menjadi tertutup jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda salah satu opsi untuk menekan kenaikan konsumsi energi bersubsidi, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan sistem subsidi tertutup antara lain: • Mengoptimalkan pendataan penduduk penerima subsidi (lintas sectoral) • Timing yang tepat, mengingat konsumsi LPG yang besar pada UMKM perlu menjadi perhatian agar tidak meningkatkan tekanan biaya produksi UMKM yang diakibatkan oleh kenaikan harga LPG.

• Pengawasan distribusi BBM (solar) bersubsidi khususnya yang berada disekitar wilayah pertambangan dan perkebunan II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan PLN Operasikan Kabel Listrik Bawah Laut Terpanjang di Indonesia, PT PLN (Persero) mengoperasikan jaringan interkoneksi Sumatera Bangka melalui bawah laut. Kabel interkoneksi 150 kV ini merupakan yang terpanjang di Indonesia yang akan menghubungkan sistem besar Sumatera untuk mengalirkan listrik ke Bangka.

pengoperasian kabel listrik bawah laut terpanjang di Indonesia ini diharapkan mampu mendorong perekonomian Bangka. dengan adanya sistem interkoneksi ini berpotensi memberikan penghematan biaya pokok produksi sebesar Rp 795 per jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda atau sekitar Rp 1,03 triliun per tahun.

Sistem interkoneksi ini juga bisa menghindari defisit daya di Bangka saat terjadi pemeliharaan ataupun gangguan. Dengan sistem interkoneksi ini juga kami bisa melepas ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak sistem interkoneksi itu selaras dengan rencana pemerintah untuk menyambungkan jaringan kelistrikan di berbagai pulau. Pemerintah telah merencanakan adanya super grid, yaitu infrastruktur kelistrikan yang membentang dari timur hingga ke barat.

PLN akan memperhatikan juga faktor supply and demand dalam interkoneksi tersebut. PLN juga akan menyambungkan kabel dari Sumatera ke Bintan yang dilanjutkan dari Bintan ke Batam. Setelah itu, jaringan serupa juga akan disambungkan ke Singapura.

Ke depan Indonesia bisa menjadi negara pengekspor listrik. Ini merupakan sebuah delegasi luar biasa. Cita-cita bukan jadi negara importir melainkan eksportir, termasuk listrik. Sistem interkoneksi berpotensi mengurangi pemakaian BBM BO sebesar 91,98 juta liter dan B30 sebesar 137,29 juta liter per tahun. Kabel laut sepanjang 36 kilometer sirkit (kms) yang terhubung ke Bangka merupakan yang terpanjang di Indonesia. PLN juga menciptakan interkoneksi dengan membangun submarine kabel, saluran udara tegangan tinggi 150 kV sepanjang 25,7 kilometer (km), dan saluran kabel tanah 3,4 km.

Bangka sangat membutuhkan listrik dari Sumatera. Ada banyak potensi di Bangka yang menunggu pasokan listrik seperti tambak udang, hotel, smelter timah, pengolahan sawit, dan industri kecil. Karena Bangka bukan penghasil batu bara dan gas, cara efektif dan efisien mengalirkan listrik adalah menyambungkan kabel laut dari Sumatera. Interkoneksi ini sangat dinantikan oleh masyarakat Bangka, apalagi kelistrikan di Pulau Bangka saat ini masih defisit.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan interkoneksi Sumatera-Bangka ini juga menggantikan pembangkit tenaga gas, yang biaya pembangunannya mahal sekali.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Besaran setoran royalti yang baru. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan besaran setoran royalti yang baru bagi para pengusaha tambang batu bara di Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Merujuk beleid tersebut, maka skema tarif progresif bakal diberlakukan ke depannya untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

Tarif bakal dikenakan beragam bergantung pada harga batubara acuan (HBA), yaitu: • HBA berada di angka kurang dari 70 dolar AS per ton maka besaran royalti adalah 14 persen dari HBA dikalikan hasil produksi. • HBA diantara 70-80 dolar AS per ton maka royalti dikenakan sebesar 17 persen harga dikalikan produksi. • HBA diantara 80-90 dolar AS per ton maka setoran royalti sebesar 23 persen jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda harga.

• HBA diantara 90-100 dolar AS per ton maka setoran royalti sebesar 25 persen dari harga dikali produksi. • HBA diatas 100 dolar AS per ton maka besaran royalti sebesar 28 persen dari harga dikali produksi.

Dengan demikian, pada saat HBA rendah, tarif PNBP produksi batubara yang diterapkan tidak terlalu membebani pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sebaliknya, pada saat harga komoditas naik seperti saat ini, negara mendapatkan penerimaan negara dari PNBP produksi batubara yang semakin tinggi. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan pelaku usaha memastikan siap mengikuti ketentuan yang ada. Dengan kondisi saat ini HBA April dipatok 288,40 dolar AS per ton, maka para pengusaha tambang wajib menyetorkan royalti sebesar 28 persen dari HBA dikali jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda perusahaan pada bulan berjalan tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Implementasi peraturan ini diharapkan mampu menangkap momentum pertumbuhan positif sektor pertambangan batubara saat ini. Hal ini terutama karena sektor ini mampu tumbuh positif sebesar 6,6% (yoy) di tahun 2021, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional serta tetap mampu menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dengan upaya tetap menjaga keberlanjutan pelaku usaha, sehingga akan menjadi fondasi terwujudnya keberlanjutan pendapatan untuk mendukung konsolidasi fiskal ke depan.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Strategi mengatasi dampak berganda kenaikan harga minyak. Tingginya harga minyak mentah dunia menimbulkan efek berganda terhadap perekonomian. Selain berpotensi meningkatkan inflasi, tingginya harga minyak dapat mengancam prospek pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, kekhawatiran tersebut banyak terjadi di sejumlah negara. Bahkan sejumlah bank sentral di beberapa negara tengah berusaha menahan tekanan kenaikan harga tersebut di tengah pemulihan dari pandemic Covid 19.

Meskipun beberapa negara eksportir masih mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak, namun sebagian besar justru terpukul karena peningkatan tagihan yang terjadi di perusahaan dan konsumen serta penurunan daya beli akibat harga-harga barang lainnya yang lebih mahal. Analisis dari Bloomberg menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak mentah hingga US$100 dapat mengangkat inflasi sekitar setengah persen di Amerika Serikat dan Eropa. JP Morgan memperkirakan, kenaikan harga minyak US$150 per barel akan menghentikan ekspansi global dan meningkatkan inflasi global hingga lebih dari tujuh persen.

Goldman Sach Group memperkirakan kenaikan 50 persen harga minyak akan mengangkat inflasi utama rata-rata 60 basis poin dimana negara-negara berkembang akan mendapatkan pukulan yang paling besar. Untuk mengatasi kenaikan inflasi tersebut, sejumlah bank sentral seperti Bank Sentral Eropa, dan Reserve Bank of India akan menaikan suku bunganya. Selain itu, beberapa negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan Jerman memilih memotong pajak atas bahan bakar minyak.

Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak atas produk minyak sebesar 30 persen, naik dari 20 persen saat ini sampai dengan bulan Mei untuk meminimalkan dampak dari melonjaknya harga energi.

Inggris mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar sebesar 5 pence per liter selama 12 bulan dan pengurangan pajak jangka panjang untuk pekerja. Pemerintah Inggris juga berencana untuk meningkatkan dana dunkungan rumah tangga bagi mereka yang terkena dampak biaya energi yang lebih tinggi.

Tarif energi surya dan pemanas juga diberlakukan tarif PPN nol persen, turun dari sebelumnya lima persen. Demikian juga Jerman yang melakukan tambahan anggaran hingga US$16,5 miliar untuk meringankan beban dunia usaha dan rumah tangga dari kenaikan harga bahan bakar, termasuk juga memangkas pajak bahan bakar sebesar 30 sen untuk tiga bulan ke depan. Namun kebijakan pemotongan pajak bahan bakar tersebut dianggap sebagai hal yang kontradiksi bagi Singapura karena dianggap hanya akan menguntungkan kelompok yang lebih kecil dan umumnya yang lebih kaya.

Lebih penting lagi, kebijakan seperti itu akan menurunkan insentif untuk beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi yang merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong kehidupan yang berkelanjutan. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Menelisik Ancaman Transisi Energi di Indonesia. Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) di awal bulan ini menjadi peringatan terakhir puncak bencana iklim, apabila emisi karbon tidak diturunkan minimal 45% dari emisi tahunan sekarang.

Menurut IPCC, transisi energi fosil ke terbarukan harus dimulai tahun ini juga. Energi adalah sektor paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Seperti diketahui bersama, Indonesia telah memiliki rencana transisi energi menggunakan energi baru terbarukan (EBT) untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan dokumen National Determined Contribution (NDC) Indonesia memiliki target menurunkan emisi karbon sebesar 29% atas usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 dan nol emisi karbon pada 2060.

Ditambah lagi sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2060, pembangkit listrik batu bara milik PLN akan dipensiunkan lebih cepat sementara milik swasta, kontraknya tidak akan dilanjutkan. Pembangkit listrik dari gas alam, akan dipensiunkan setelah 30 tahun.

Meski demikian, penggunaan pembangkit listrik batu bara akan berakhir pada 2057 dan gas alam pada 2054. Harapannya setelah 2030, pembangkit listrik yang dibangun hanya menggunakan energi baru terbarukan.

Pengembangan EBT di Indonesia sendiri akan difokuskan pada berbagai bentuk dan variasi sumber EBT sebab Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik. Sehingga Indonesia tidak akan menggunakan jenis EBT yang homogen di seluruh wilayah. Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan mendominasi tetapi pembangkit listrik tenaga angin, ombak, geothermal, air dan nuklir tetap akan dibangun dan dioptimalkan sesuai dengan potensi lokal di daerah masing-masing.

Meskipun rencana pengembangan EBT dan transisi energi sudah dipersiapkan dengan baik tetap ada ancaman yang perlu diwaspadai. Ancaman pertama berasal dari sisi pembiayaan. Seperti diketahui bersama, Indonesia membutuhkan total investasi Rp 77.000 triliun hingga 2060 untuk mencapai target nol emisi bersih, atau setara 5 kali lipat dari produk domestik bruto Indonesia di 2020. Oleh karena itu pendanaan dan investasi teknologi sangat dibutuhkan untuk menjamin berhasilnya program ini.

Ancaman kedua berkaitan juga dengan finansial, dampak tingginya investasi di bidang EBT dan transisi energi ini membuat fokus pembiayaan akan tersedot kesana sehingga berpotensi mengurangi alokasi pendanaan masalah lain yang juga krusial seperti kelaparan, ketidaktersediaan air bersih, gizi buruk dan penyakit menular, ketimpangan pendidikan, dan kemiskinan yang berujung pada kesenjangan sosial.

Oleh karenanya, ketimbang hanya fokus pada mitigasi bencana iklim melalui transisi energi, tidak kalah penting untuk menekankan pada pentingnya peningkatan kapasitas adaptasi. Kapasitas adaptasi merespons perubahan iklim sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan, pengetahuan, sinyal apa ini?

kepemilikan teknologi. Oleh karenanya, negara-negara, sektor swasta, dan NGO juga harus berfokus pada peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana iklim. Selanjutnya ancaman lain juga datang dari proses penyediaan bahan baku untuk menunjang transisi energi itu sendiri khususnya di sektor transportasi.

Peningkatan adopsi kendaraan listrik maupun kendaraan ramah lingkungan juga berpotensi mengabaikan kelestarian lingkungan akibat tindakan percepatan penambangan logam tanah jarang (komponen baterai mobil listrik) maupun deforestasi akibat perluasan lahan sawit (penggunaan biofuel) sebab kita tahu bahwa perkebunan sawit juga menyimpan banyak masalah terkait perebutan lahan dengan masyarakat lokal.

Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa penambangan bahan baku bagi sumber energi hijau dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta tidak mencederai hak-hak publik. Ancaman terakhir datang sebagai akibat dari ketimpangan perkembangan teknologi EBT secara global. Di era fossil fuel, ketergantungan terjadi antara negara pemasok dengan penyuplai.

Akan tetapi, di era energi hijau, setiap negara berpotensi mengembangkan sumber energinya sendiri-sendiri, sesuai kapasitas dan potensi energi terbarukan yang dimiliki. Kemampuan untuk melakukan transisi energi sangat ditentukan oleh pembiayaan, SDM, dan teknologi. Dengan kemampuan yang tidak seimbang dan skema pembiayaan yang belum jelas, transisi energi berpotensi menyebabkan ketergantungan baru ketika negara berkembang tertinggal dari negara maju.

Pada saat negara maju mencapai target lebih cepat, mereka memiliki power untuk mengontrol negara berkembang melalui tawaran bantuan pembiayaan, tawaran suplai energi, dan lain sebagainya. Ketergantungan baru ini merupakan salah satu dampak yang harus diwaspadai Indonesia dan negara-negara berkembang dalam proses transisi energi.

Kesimpulannya, transisi energi harus memastikan suplai energi tersedia dan terjangkau bagi publik. Jika tidak, proses transisi berpotensi menyebabkan kelangkaan atau kenaikan harga energi. Kelangkaan energi akan mengganggu hampir keseluruhan aspek kehidupan dan menyebabkan krisis di mana-mana. Selain itu, transisi energi juga harus memastikan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Harga Batubara Acuan (HBA) kembali merangkak naik di bulan April 2022 menjadi US$288,40 per ton, dari US$203,69 per ton pada Maret 2022.

Kenaikan tersebut merupakan dampak dari keputusan Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) yang melakukan embargo terhadap pasokan energi dari Rusia. Konflik tersebut juga berimbas pada diembargonya batu bara Rusia oleh Jepang. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengingatkan bahwa tingginya harga batu bara, disamping dapat meningkatkan ekonomi nasional melalui ekspor juga dapat menyebabkan inflasi.

Krisis tersebut memicu negara konsumen mengalihkan batu bara sebagai sumber energi. Tingginya permintaan yang tidak ditopang dengan pasokan memadai menyebabkan harga batubara terus menguat. Kondisi ini langka, jangan sampai tidak bisa memanfaatkan. Ekspor batu bara saat ini sangat berpotensi namun jangan lupa kebutuhan batu bara dalam negeri kita harus tetap terpenuhi.

Dalam beberapa tahun terakhir produksi batubara Indonesia selalu berada di atas 500 juta ton. Pada 2018 lalu produksi batubara mencapai 557,77 juta ton. Produksi kemudian meningkat menjadi 616,16 juta ton di 2019.

Produksi sempat turun menjadi 565,69 juta ton di 2020 sebelum kembali meningkat pada 2021 menjadi 608,69 juta ton. Untuk tahun ini, produksi ditargetkan mencapai 663 juta ton. Disisi lain industri semen menyebutkan bahwa meski mendapat harga batu bara khusus dari pemerintah yaitu US$ 90 per ton, namun kebutuhan batu bara saat ini cenderung sulit terpenuhi.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menjelaskan bahwa Dari total DMO nasional, PLN sendiri sudah mengambil porsi sekitar 77%, jadi sisa 33% ini yang masih diperebutkan oleh industri semen dan lainnya. Oleh sebab itu, saat ini perusahaan meminta dukungan berupa tambahan supply batu bara dengan harga sesuai Kepmen ESDM No 58/2022.

Pasalnya volume batu bara tidak mencukupi kebutuhan produksi seluruh pabrik SIG yang akhirnya berdampak pada berkurangnya produksi semen dan utilisasi pabrik potensi rendah. I. Sektor Minyk dan Gas Bumi Risiko shortage di pasar energi. Pasar energi berada dalam kondisi resiko kekurangan pasokan karena kurangnya investasi jangka panjang dalam hidrokarbon.

Ketersediaan sumber sumber energi terbarukan diperkirakan belum cukup untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang ada. Meskipun lebih banyak investasi yang disuntikan ke sektor minyak dan gas, namun hal tersebut masih belum cukup untuk menutupi kekurangan pasokan di tahun mendatang. Negara-negara yang tergabung di dalam OPEC+ diharapkan dapat berkomitmen untuk menjaga tingkat produksi bulanannya.

Arab Saudi dan Rusia yang mengepalai blok OPEC+ perlu secara bertahap membawa kembali pasokan ke pasar menyusul pengurangan produksi yang terjadi di tahun 2022 sebagai dampak dari adanya penurunan permintaan akibat terjadinya pandemic. Produksi minyak mentah OPEC+ pada bulan Maret dan Februari turun pertama kali dalam kurun waktu setahun terakhir.

Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pengetatan pasar yang dipicu oleh perang Rusia- Ukraina, sanksi yang diberikan kepada Rusia, dan gangguan yang terjadi di Kazakhtan dan Libya. Tiga belas anggota OPEC meningkatkan produksi sebesar 60 ribu barel per hari menjadi 28,7 juta barel per hari, namun lebih dari sembilan anggota lainnya mengalami penurunan hingga 160 ribu barel per hari.

Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang lebih lebar antara produksi OPEC dan kuota yang ditetapkan sehingga menimbulkan keragauan pada OPEC untuk memenuhi permintaan minyak global yang terus meningkat. Kekhawatiran atas atas kemampuan produksi OPEC+, dalam kombinasi dengan perang Rusia-Ukraina dan pulihnya permintaan minyak, telah membantu mengangkat patokan Platts Dated Brent menjadi hampir $140/b dalam beberapa minggu terakhir, meskipun turun menjadi $98,28/b pada 7 April sebagaimana Badan Energi Internasional mengumumkan pelepasan stok 120 juta barel dari cadangan minyak strategis, yang dipimpin oleh AS.

• Pemimpin non-OPEC Rusia, yang terkena sanksi barat, produksi minyak mentahnya turun menjadi 10,04 juta barel per hari. Banyak pedagang telah berhenti bertransaksi dengan komoditas Rusia, dan analis memperkirakan penutupan produksi akan meningkat jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bulan April dan Mei, meskipun beberapa aliran beralih ke pelanggan Asia UEA dan Arab Saudi adalah satu-satunya produsen grup dengan kapasitas cadangan yang lebih dari cukup untuk membantu meringankan harga dan menebus kesenjangan yang disebabkan oleh larangan impor minyak Rusia di negara-negara seperti AS dan Inggris.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Listrik Jadi Motor Penggerak Ekonomi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sukses mencatatkan kenaikan penjualan listrik pada triwulan I-2022 sebanyak 8,42% year on year (yoy) menjadi 65,42 Terra Watt hour (TWh). Kenaikan penjualan listrik menjadi sinyal bahwa perekonomian kembali pulih. Aktivitas masyarakat kembali pulih sehingga mendorong konsumsi listrik.

Terutama di sektor industri dan retail, konsumsi listrik semakin meningkat. Konsumsi listrik di sektor industri pada triwulan pertama tahun ini mencapai 21.953 Giga Watt hour (GWh). Angka itu 33,56% dari total konsumsi nasional.

Jika dibandingkan Maret tahun lalu pertumbuhan konsumsi sektor industri masih 4%. Namun tahun ini naik 16%. Di antara semua sektor, industri tekstil berkontribusi paling besar, yaitu 2,8 GWh atau tumbuh 14% pada Maret tahun ini.

Sedangkan sektor besi dan baja sebesar 2,01 GWh atau naik 10%. Sedangkan industri kimia tumbuh 8% dengan konsumsi sebesar 1,6 GWh dan industri semen tumbuh 7 persen dengan konsumsi sebesar 1,4 GWh. Kenaikan penjualan listrik diikuti dengan peningkatan daya tersambung pelanggan. Pada Maret 2022, jumlahnya mencapai 153.744 Mega Volt Ampere (MVA) atau tumbuh 11,28 persen dibandingkan tahun lalu.

Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bertumpu pada kelistrikan. Oleh karena itu, peran PT PLN (Persero) sebagai motor penggerak perekonomian sangat penting.

Tak hanya sebagai motor penggerak saja, peran PLN dalam sektor kelistrikan di Indonesia harus bisa menjadi lebih strategis. Indonesia mempunyai potensi pengembangan listrik berbasis sumber daya alam sendiri sangat banyak, seperti tenaga matahari, angin dan air yang bisa dimaksimalkan pengelolaannya. Yang biasanya SDA kita dikelola untuk membangun pertumbuhan ekonomi negara lain, kali ini SDA ini harus bisa kita kelola untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

PLN bisa memanfaatkan market dalam negeri ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, membuka kesempatan usaha baru agar masyarakat juga bisa terdongkrak kesejahteraannya Saat ini PLN terus mendorong penggunaan pembangkit listrik yang bahan bakarnya berbasis kekuatan dalam negeri.

Pengembangan pembangkit yang selama ini berbasis pada bahan baku fosil sinyal apa ini? depan akan diubah oleh PLN menjadi berbasis energi baru terbarukan. Sejumlah upaya juga terus dilakukan PLN demi meningkatkan pemanfaatan listrik sektor industri.

Salah satunya melalui captive power acquisition yang merupakan bentuk dukungan layanan PLN dalam pemenuhan pasokan listrik untuk pelanggan industri yang masih mengoperasikan pembangkit listrik sendiri.

Melalui layanan ini, pelanggan yang memiliki sinyal apa ini? power dapat menghentikan operasi pembangkit listriknya dan mempercayakan suplai listriknya secara penuh kepada PLN. Dengan begitu, pelanggan dapat lebih fokus pada urusan pengembangan bisnisnya dan tidak lagi disibukkan dalam pengoperasian pembangkit listriknya sendiri. Selain itu juga, PLN terus berupaya mencari celah pasar baru.

Sejumlah sektor pun kini disasar PLN, seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, serta kelautan dan mengkampanyekan gaya hidup baru yaitu electrifying lifestyle lewat penggunaan peralatan elektronik yang rendah emisi dan ramah lingkungan serta menjalankan sejumlah program yang meringankan pelanggan seperti diskon biaya tambah daya listrik dan kemudahan layanan pasang baru.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Logam Tanah Jarang bukan radioaktif. Logam tanah jarang alias rare earth ternyata banyak terkandung di alam Indonesia. Komoditas yang satu ini disebut-sebut menjadi salah satu harta karun yang dimiliki alam Indonesia. Indonesia memiliki potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang tersebar di berbagai daerah.

Sejauh ini dari sembilan lokasi yang berpotensi kedapatan mengandung rare earth element, ada delapan lokasi di Indonesia yang sudah terpetakan.

Namun informasi itu disebut masih baru dalam tahap eksplorasi awal. Namun dari berbagai wilayah tersebut, Bangka Belitung menjadi daerah yang mempunyai keterdapatan LTJ paling besar.

Monasit sebanyak 186.663 ribu ton dan senotim 20,734 ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth element (RRE) bukan lagi dikelompokkan sebagai mineral radioaktif.

Namun demikian, harta karun langka tersebut saat ini telah masuk dalam kelompok golongan mineral logam. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pengelompokan LTJ sebagai mineral logam sudah sesuai dengan Undang-Undang No.

3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Sehingga dalam pemanfaatannya tidak perlu meminta izin dari Badan Pelaksana Ketenaganukliran yakni Badan Tenaga Nuklir Nasional alias Batan. Namun, seorang pengamat mengungkapkan belum tersentuhnya logam tanah jarang di Indonesia yaitu lantaran regulasi di Tanah Air yang mengatur logam tanah jarang dinilai tidak kondusif untuk investasi.

Pasalnya, ada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memasukkan salah satu mineral yang mengandung logam tanah jarang utama yakni monasit sebagai mineral radioaktif. Karena itu mineral radioaktif, jadi semua kegiatan pertambangan eksplorasi dan produksi mengikuti UU Ketenaganukliran No.10 tahun 1997. Hal tersebut tidak mudah karena tidak boleh swasta yang melakukan, melainkan harus BUMN.

Jadi praktiknya saat ini tidak ada satu kegiatan usaha logam tanah jarang. LTJ saat ini sedang menjadi komoditas yang banyak dicari, bahkan pihak swasta China sudah mengaku ingin membeli semua kandungan logam tanah jarang di Indonesia. Mineral tersebut banyak ditemui di tambang timah. PT Timah telah berhasil mengekstraksi logam tanah jarang jenis monasit dari timah sebanyak 300 ton monasit hidroksida.

Namun mineral langka tersebut tak bisa dijual atau diproses lebih lanjut karena terkendala teknologi, pasar, dan tata kelola dan aturan pengusahaannya. Direktur Utama PT Timah juga mengungkapkan bahwa harus ada kepastian pasar untuk LTJ hasil produksi PT Timah yang akan digunakan di dalam negeri atau di luar negeri.

Pemerintah diharapkan untuk segera menentukan apakah rare earth akan digunakan di dalam negeri atau boleh diekspor. Kemenperin pun saat ini telah mempersiapkan peta jalan untuk pengembangan logam tanah jarang, karena dari fungsinya sangat strategis untuk industri pertahanan, medis, dan teknologi hijau ke depannya I.

Sektor M inyak dan Gas Bumi Diversifikasi Energi Salah Satu Upaya untuk dapat mengurangi ketergantungan akan impor Liquid Petroleum Gas (LPG yang masih tinggi) Beberapa langkah yang dapat di akselerasi dalam penyediaan dan pemanfaatan Gas adalah: • Penggunaan gas alam yang massif untuk pembangkit listrik, industri dan rumah tangga • Meningkatkan produksi Rich gas hingga 500ribu ton per tahun mulai 2022, selaras dengan peningkatana produksi LPG dari pengembangan kilang minyak • Megembangkan DME dan Metanol dari IUP BUMN dan PKP2B • Mendorong penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga juga dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap impor LPG.

Pada tahun 2030 diperkirakan kebutuhan LPG Indonesia mencapai 9,7 juta ton. Jika diasumsikan tanpa impor, maka pemenuhannya berasal dari LPG Eksisting sebesar 1,2 juta, jargas 1,1 juta, kompor listrik 2,1 juta, rich gas 0,5 juta, LPG dari kilang 1,8 juta, DMe dan Methanol 3 juta. Dengan melakukan berbagai langkah pengurangan gas impor tersebut, maka Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar US$ 4 miliar per tahun mulai 2022 hingga 2040 yang akan berdampak jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pemerintah Perlu Patok Harga LPG Batubara, Pemerintah tengah mendorong pengembangan gasifikasi batu bara melalui dimethyl eter atau DME.

Sebagai syarat pengembangan gasifikasi batubara, pemerintah perlu mangatur harga khusus baik untuk bahan baku batubara maupun untuk harga gas DME tersebut. Saat ini pemerintah memang belum menentukan harga khusus bagi produk gas yang dihasilkan dalam gasifikasi batubara itu, namun jika mengacu harga DME, maka harga gas yang dihasilkan akan berfluktuatif mengikuti harga DME tersebut.

Oleh karena itu, maka pemerintah perlu memformulasikan harga DME secara khusus. Formulasi harga DME perlu dirumuskan dan memerlukan satu formulasi yang tidak berfluktuasi karena jika berfluktuai seperti LPG maka kompensasi yang diberikan pemerintah nantinya akan begitu besar. Saat ini KESDM terus melakukan kajian dari waktu ke waktu terkait formulasi harga DME.

Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya menekan impor LPG, dengan mendorong produk hilirisasi batu bara kalori rendah, nantinya batubara kalori rendah akan diproses menjadi DME untuk subbitusi LPG. Proyek DME sangatlah penting karena bisa mengurangi impor LPG yang selama ini mencapai 6-7 juta ton pertahun atau sekitar 80 persen dari kebutuhan LPG di dalam negeri. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum PT PLN (Persero) terus mendorong pemanfaatan material fly ash dan bottom ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN mengatakan limbah batu bara hasil pembakaran PLTU yang dulu jadi momok, saat ini sudah menjadi limbah bukan B3 (bahan berbahaya beracun), sehingga limbah tersebut kini bisa dimanfaatkan termasuk diperdagangkan untuk mendulang rupiah dalam jumlah tak sedikit. Meskipun telah menjadi limbah non B3, FABA dalam pemanfaatannya perlu mendapatkan persetujuan lingkungan. Di samping itu juga diharapkan memenuhi standar baik standar nasional, standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar dari negara lain atau internasional serta best available techniques (BAT) dan best environmental practices (BEP).Di banyak negara sudah sepakat FABA bukanlah limbah non B3.

Perlakuan FABA jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda limbah non B3 dapat disepakati di Indonesia, sehingga dalam operasionalnya nanti bisa menjadi lebih fleksibel, masif, dan bijaksana secara lingkungan.

PLN memastikan tidak akan membuang limbah FABA tetapi akan lebih mengoptimalkan pemanfaatannya karena dapat memberikan nilai ekonomi atas limbah tersebut terutama bagi masyarakat mulai dari konstruksi, infrastruktur, pertanian dan lainnya.

Saat ini, perseroan tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka uji teknis dan mendapatkan sertifikasi terkait pemanfaatan FABA supaya secara teknis limbah FABA dapat digunakan untuk konstruksi jalan raya maupun untuk bahan bangunan. Baya yang ditimbulkan dengan pemanfaatan FABA secara matematika sederhana bisa memberikan manfaat 50 persen. Direktur Operasi I PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menuturkan dari berbagai wilayah operasional PLTU di bawah PJB ada sebanyak 58 persen PLTU yang menghasilkan FABA dalam jumlah banyak.

Di area pembangkit di Sumatra, bisa sekitar 57 persen dari FABA, Pulau Kalimantan bisa sampai 85 persen, di Pulau Jawa sekitar 61 sinyal apa ini?, Pulau Sulawesi baru 4 persen karena baru mulai aktif mengimplementasikannya. Di Nusa Tenggara cukup masif dilakukan bersama PLN wilayah 86 persen dan Maluku sudah 80 persen. Untuk peluang pemanfaatan FABA seperti penguatan jalan dan untuk beton perkerasan. Ternyata setelah diuji lebih kuat dari beton yang terbuat dari semen, pembuatan puffing, dan batako serta bata ringan.

Ada fungsi lain, seperti di Bangka Belitung, diupayakan sebagai penetralisasi air asam tambang, di perairan digunakan sebagai breakwater. Ada potensi dimanfaatkan sebagai pupuk yang saat ini masih dikaji untuk memperbaiki kondisi tanah. Produk FABA juga bisa untuk mencegah abrasi, rehabilitasi lahan tambang, dan bagaimana digunakan sebagai material terumbu karang, untuk perbaikan daerah pesisir.

FABA juga bisa memberdayakan UMKM masyarakat dengan menjadi pengusaha paving, batako, dan desa diharapkan mengembangkan BUMDes. Di PLTU Belitung, PJB bekerja sama dengan masyarakat untuk memproduksi batako dan lainnya dengan memanfaatkan empat ton FABA dan ada yang sampai 50 ton pemanfaatan FABA di kawasan Pacitan. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Skenario Jepang mengurangi ketergantungan pasokan Rusia. Pemerintah Jepang diminta untuk mempertimbangkan lebih banyak terllibat dalam pengadaan LNG sebagai bagian dari strategi merespon kondisi darurat untuk menjaga ketahanan energi di tengah invasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Hal ini merupakan bagian dari Tindakan darurat Jepang dalam menjaga barang-barang strategis dan rantai pasokan energi nasional.

Terlebih hal ini dilakukan pada saat perusahaan Jepang semakin sulit untuk berkomitmen pada kontrak pasokan LNG jangka panjang di tengah ketidakpastian atas permintaan, ditambah dengan meningkatnya tekanan untuk netralitas karbon dan komitmen Jepang untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia sebagai bagian dari kesepakatan antara jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda G7.tercatata Saat ini Rusia menyediakan sekitar 9% dari total LNG impor Jepang sebesar 74,3 juta MT dan termasuk lima pemasok LNG terbesar di 2021.

Rusia juga merupakan pemasok batubara terbesar ke tiga setelah Australia dan Indonesia memasok 19,73 juta mt atau 11 persen dari total impor Jepang sekitar 182,63 juta mt. Rusia menyediakan sekitar 4 persen dari total impor minyak mentah jepang sebesar 2,48 juta barel per hari pada 2021. Sementara pasokan dari Timur Tengah mencapai 92 persen dari impor.

Fasilitas penyulingan jepang juga mulai menangguhkan penandatanganan kontrak impor minyak mentah Rusia yang baru. Idemitsu juga menangguhkan perdagangan batubara dari Rusia di tengah ketidakpastian atas penyelesaian pembayaran dan kemungkinan gangguan logistic. Krisis ukraina juga berdampak pada pengadaan LNG pembangkit listrik dan gas Jepang karena perusahaan menghindari pengambilan kargo LNG dari Rusia. Langkah lain yang dipertimbangkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional adalah Jepang membangun sistem untuk memantau transportasi LNG nasional, persediaan, dan prospek pasokan dan permintaan secara teratur sambal meningkatkan kerangka kerja untuk menukar kargo bahan bakar antara perusahaan Jepang selama keadaan darurat.

Jepang juga akan menyiapkan sistem untuk jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pengawasan jaringan pasokan batubara negara tersebut dan menganaisis risiko dalam mengimpor batubara dari Rusia guna mempertimbangkan sumber pasokan batubara alternatif.

Pemerintah Jepang juga berencana untuk meningkatkan dukungannya melalui Japan Oil, Gas and metals National Corporation milik negara untuk akuisisi perusahaan perusahaan Jepang atas asset hulu migas untuk mengamankan pasokan minyak dan LNG tahun mendatang.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Tarif Listrik Indonesia Lebih Murah Dibandingkan Negara di ASEANPemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) memastikan tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah maraknya kenaikan harga komoditas energi di tengah konflik geopolitik global.

Kepastian ini bisa dibuktikan dari besaran tarif tenaga listrik di Indonesia saat ini. Berdasarkan data PLN pada Maret 2022, tarif listrik Indonesia dinilai masih murah dan bisa bersaing dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara (negara-negara Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) Besaran tarif rata-rata saat ini untuk pelanggan rumah tangga non subsidi (tariff adjustment) Rp 1.445 per kWh.

Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp 1.597 per kWh, Vietnam Rp 1.532 per kWh, Singapura Rp 2.863 per kWh, dan Filipina Rp 2.421 per kWh. Sementara untuk golongan Bisnis Menengah-TR, tarif listrik di Indonesia sinyal apa ini?

Rp 1.445 per kWh. Masih lebih murah dibandingkan di Filipina Rp1.636/kWh, Malaysia Rp 1.735/kWh, Vietnam Rp 1.943/kWh, dan Singapura Rp 2.110/kWh. Namun, untuk golongan ini tarif Indonesia untuk golongan ini hanya sedikit di atas Thailand Rp 1.413/kWh bahkan pada golongan Bisnis Besar-TM, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah se-ASEAN, yaitu Rp 1.115/kWh.

Jika dibandingkan konsumen kelas yang sama di Singapura mencapai Rp 2.063/kWh, Vietnam Rp 1.787/kWh, Filipina Rp 1.603/kWh, Thailand Rp 1.370/kWh, dan Malaysia Rp 1.227/kWh.

Di samping itu, terdapat tarif untuk jenis pengguna Industri Menengah-TM, tarif listrik di Indonesia Rp 1.115/kWh yang dinilai lebih murah daripada tarif di Singapura yang mencapai Rp 1.922/kWh, Filipina Rp 1.567/kWh, dan Vietnam Rp 1.117/kWh. Tarif tersebut berada sedikit di atas Malaysia yang tarifnya Rp 1.060/kWh dan Thailand Rp 991/kWh. Adapun jenis pengguna industri besar di Indonesia Rp 997/kWh. Hanya sedikit lebih tinggi dibanding Thailand Rp 990/kWh dan Malaysia Rp 991/kWh. Untuk kelas industri besar, Singapura mematok tarif Rp 1.863/kWh, Filipina Rp 1.559/kWh, dan Vietnam Rp 1.060/kWh.

Tarif ini sebagai langkah stimulus pemerintah guna menggaet investor untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia di tengah pandemi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Indonesia Akan Kesulitan Penuhi Permintaan Batubara Eropa.

Komisi Eropa pada Selasa (5/4) mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, termasuk larangan membeli batubara Rusia dan kapal-kapal Rusia memasuki pelabuhan UE.

Eropa bergantung pada Rusia untuk sekitar 45 persen dari impor batubaranya. Menurut seorang eksekutif senior Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (ICMA), Indonesia sebagai salah satu pengekspor batubara utama dunia, kini telah mencapai batas produksi dan tidak mungkin memenuhi permintaan Eropa untuk pasokan tambahan jika Uni Eropa melarang impor batubara Rusia.

Pemerintah Indonesia tahun ini menargetkan produksi 663 juta ton, tujuan yang sudah sulit dipenuhi oleh para penambang karena pembatasan ekspor yang tidak terduga pada bulan Januari dan cuaca basah yang berkepanjangan mempengaruhi produksi.

Indonesia juga telah memperketat pengawasan atas penjualan domestik wajibnya setelah stok PLN jatuh ke titik terendah belakangan ini. Kementerian ESDM memperkirakan ekspor batu bara Indonesia pada Januari-Maret 2022 mencapai 37,64 juta ton, dibandingkan dengan 53,77 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, pasar Eropa sebagian besar membutuhkan batu bara dengan kadar menengah hingga tinggi, sementara sebagian besar penambang Indonesia memproduksi batu bara dengan kadar lebih rendah. Ongkos angkut batubara Indonesia ke Eropa juga tidak kompetitif dengan pemasok lain. Sementara itu, Direktur Eksekutif ICMA mengatakan, beberapa penambang yang mungkin memperluas produksi mereka akan memerlukan persetujuan pemerintah untuk produksi dan ekspor tambahan.

Permintaan tersebut biasanya diajukan pada bulan April-Juni. Harga patokan batubara bulanan Indonesia telah melonjak ke rekor 288,40 dolar AS per ton untuk bulan April ini, karena permintaan global yang tinggi. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Perkembangan inflasi nasional dari kenaikan harga. Indeks harga konsumen (IHK) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66% mom pada Maret 2022.

Inflasi disebabkan oleh kenaikan seluruh komponen inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi tertinggi yakni sebesar 1,47% mom dengan andil inflasi sebesar 0,38 ppt. Tercatat terjadi peningkatan harga di sejumlah komoditas seperti cabai merah, tahu mentah, gula pasir, pepaya, rokok kretek filter, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, tempe, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, sabun detergen bubuk/cair, tarif angkutan udara, bensin, kue kering berminyak, dan emas perhiasan.

Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain tomat dan beras. Hampir semua kota mengalami inflasi pada Maret 2022. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Seluruh kota IHK di wilayah Pulau Jawa yang berjumlah 26 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Cilacap sebesar 1,19% mom dan terendah terjadi di Bekasi sebesar 0,38% mom. Inflasi juga terjadi hampir di semua kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang berjumlah 40 kota, dimana 38 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,86% mom dan terendah terjadi di Kupang sebesar 0,09% mom. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar -0,27% mom dan terendah terjadi di Kendari sebesar -0,07% mom.

Komponen Inflasi inti juga tercatat menguat pada Maret 2022. Berdasarkan komponennya, inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,30% mom. Sementara itu, inflasi komponen yang harganya diatur pemerintah dan komponen yang harganya bergejolak mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,73% mom dan 1,99% mom.

Komponen inti, komponen yang harganya diatur pemerintah, dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/sumbangan inflasi masing-masing sebesar 0,20 ppt, 0,13 ppt, dan 0,33 ppt. Kondisi inflasi diperkirakan akan mengalami tren terus ke depannya seiring dengan terus membaiknya pemulihan ekonomi. Mobilitas masyarakat diperkirakan akan terus meningkat didorong oleh pelonggaran PPKM akibat penurunan jumlah kasus COVID-19 beberapa hari terakhir. Ini akan meningkatkan perputaran uang sehingga sehingga memicu inflasi.

Tekanan di sisi penawaran juga akan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda tinggi dalam beberapa waktu ke depandi tengah ketidakpastian konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga komoditas, energi, dan pangan semakin meningkat.

Hal ini memaksa pemerintah untuk menyesuaikan beberapa harga energi dan bahan bakar non-subsidi. Selain itu, konflik tersebut juga menaikkan harga emas sebagai salah satu aset yang dinilai paling aman. Inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4% II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Potensi Destabilisasi dalam Transisi Energi?

Pagelaran G20 Summit tinggal menghitung bulan. Event besar itu akan berlangsung pada bulan Oktober-November di Indonesia, tepatnya di Bali.

Dengan membawa tajuk utama yaitu “ Recover Together, Recover Stronger“, harapan besar bagi negara di dunia dapat berkolaborasi. Sebagai informasi, Forum G20 juga mendukung gerakan politis yang erat kaitannya pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Setidaknya terdapat tiga agenda utama dalam Forum G20 tahun ini yaitu: 1) kesehatan yang inklusif; 2) transformasi ekonomi digital; dan 3) transisi energi terbarukan.

Khusus untuk agenda yang ketiga, Indonesia beserta stakeholder terkait juga telah menyelenggarakan Side Meeting Energy Transition Working Group (ETWG) di bulan Maret lalu.

Selain itu keseriusan pemerintah Indonesia juga dapat dilihat dari kerjasama yang telah dilakukan untuk mendorong transisi energi terbarukan. Pada bulan Juni tahun 2021, pemerintah Indonesia menekan kontrak kerjasama dengan pemerintah Norwegia untuk mendorong transisi energi listrik bertenaga air ( hydroelectric). Tidak sampai disitu, penekanan kontrak kerjasama juga terjalin dengan pemerintah Jepang.

Poin penting dalam dokumen kerjasama memuat poin utama tentang kolaborasi pengembangan teknologi Carbon, Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Dengan kata lain, kita dapat melihat bagaimana upaya langkah percepatan transisi energi terbarukan sangat gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sederet pertanyaan pun mengemuka tentang opsi keberhasilan dan kegagalan inovasi transisi energi terbarukan.

Dalam mengupas hal tersebut, Geels (2002) telah menawarkan bangunan tiga level analisis, yaitu makro, meso dan mikro. Pada tingkat makro disebut sebagai lanskap. Ide dasar lanskap mengungkapkan kondisi eksternal yang tengah berkembang pada ranah wacana. Di tingkat meso disebutnya sebagai rezim. Rezim menggambarkan kegiatan kelompok sosial untuk mengambil peran, memelihara, dan menghubungkan ke teknis sosial. Misalnya, pengguna, ilmuwan, pembuat kebijakan, dan kelompok kepentingan.

Pada level mikro melekat istilah niche. Niche diartikan sebagai ‘ruang inkubasi’ dimana kebaruan ide yang berasal dari pengetahuan aktor dibentuk. Dengan meminjam tiga level analisis ini, kita dapat menelaah bahwa Indonesia menunjukkan reaksi positif pada level makro, yaitu landskap.

Reaksi positif ditunjukkan dengan sikap dukungan terhadap wacana transisi energi terbarukan yang tengah berkembang. Kondisi sosial-politik-ekonomi saat ini menunjukkan adanya krisis iklim yang berujung kepada krisis energi.

Risiko yang tengah mengancam membuat adanya dorongan transformasi ulang penggunaan energi. Pada level meso, kita diperlihatkan dengan bukti nyata pada serangkaian penandatangan serangkaian kerjasama antara negara Indonesia dengan negara lain. Dukungan lainnya juga ditunjukkan dengan disahkannya regulasi kendaraan bertenaga listrik. Melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Penindustrian Nomor 27 tahun 2020 menunjukkan betapa seriusnya langkah pemerintah ini.

Presiden, Menteri dan jajaran lembaga Kementerian telah mengeluarkan serangkaian statement yang kuat bahwa momentum pandemi Covid-19 menjadi waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong transisi energi terbarukan. Terakhir pada level niche, kita melihat tentang beragam keinginan politik dari Presiden Joko Widodo telah mempelancar langkah inovasi transisi energi. Transfer pengetahuan yang telah diupayakan oleh beliau, berujung kepada sikap kooperatif dari Menteri dan jajaran lembaga Kementerian.

Oleh karenanya, kita dapat melihat indikasi-indikasi kuat dari pemerintah Indonesia untuk transisi energi terbarukan. Maka tidak mengherankan pula bagaimana Indonesia mendapat kepercayaan kuat untuk berkontribusi besar pada forum G20. Premis utama Geels (2002) mengatakan bahwa inovasi dapat terwujud ketika tiga level diatas dapat merespon positif satu sama lain.

Namun, dirinya menyadari tentang bagaimana kontroversi politik yang menguat pada level meso, yaitu rezim. Tarik ulur politis melekat pada level meso dimana pendalaman atas hal itu dilakukan Geels pada tahun 2014. Geels (2014) menyimpulkan bahwa perlawanan dan ketahanan rezim produksi batu bara, gas, dan nuklir saat ini meniadakan manfaat dari peningkatan penyebaran energi terbarukan. Transisi energi terbarukan memiliki harapan yang terlalu tinggi bahwa inovasi ‘hijau’ akan cukup untuk membawa transisi rendah karbon (Geels, 2014).

Justru sebaliknya, dorongan adanya transisi energi terbarukan berdampak kepada cost yang cukup besar, baik pada aspek ekonomi maupun politik. Pada dimensi ekonomi, potensi negatif yang muncul adalah kerugian industri bahan bakar fosil. Dengan mengambil kasus di Britania Raya, rezim bahan bakar fosil akan mengalami ‘kesulitan’ sehingga berujung kepada destablisasi ekonomi.

Begitupun pada sisi politis. Permainan pelaku bisnis yang kuat pada industri bahan bakar fosil, perlahan terkikis oleh dorongan energi terbarukan sehingga berujung kepada destabilisasi politik.

Geels (2014) kemudian menutup dengan kesimpulan terkait pentingnya perumusan awal untuk menentukan agenda masa depan energi terbarukan sehingga kontroversi antar pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan masyarakat dapat terminimalisasi.

Transisi energi terbarukan telah membentuk persepsi publik tentang tujuan positif. Kita telah mengesampingkan tentang makna perubahan energi yang sebetulnya tidak hanya membentuk pengetahuan dan value baru, tetapi juga membentuk serangkaian pertanyaan, dilema dan dampak yang tidak diinginkan.

Guna menghindari risiko ini, pemerintah Indonesia perlu memperhitungkan cost dan benefits pada transisi energi sinyal apa ini? agar destablisasi ekonomi dan politik dapat terhindarkan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Keterbukaan Perjanjian dan Perizinan Tambang. Komisi Informasi Pusat memutus bahwa dokumen perizinan maupun perjanjian usaha tambang adalah dokumen publik yang wajib terbuka.

Hal itu terlihat dalam putusan terhadap gugatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur dengan objek gugatan berupa salinan dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Upaya perpanjangan izin dan kontrak dianggap harus transparan karena dalam upaya perpanjangan tersebut terjadi renegosiasi hak dan kewajiban dalam sebuah perizinan. Apabila tertutup, tentu berisiko menimbulkan kerugian bagi publik, yang selama ini (sebelum perpanjangan) telah menerima banyak kerugian mulai dari kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, dan potensi kerugian lainnya.

Menjadi menarik kemudian untuk ditelaah, bagaimana dokumen perjanjian maupun pemberian legalitas (perizinan) yang diperjanjikan dan/atau diberikan oleh pemerintah kepada swasta dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah informasi yang harus diketahui publik.

Dalam pengelolaan SDA, amanat konstitusi mengatakan bahwa negara mengelola kekayaan (SDA) dari sabang sampai Merauke untuk kemakmuran rakyat; sebesar-besarnya (Pasal 33 UUD 1945). Negara mengusahakan lahan dan segala hal yang bisa dieksploitasi darinya; atas nama kemakmuran rakyat.

Dalam perjalanannya, ditemukan bahwa negara tidak dapat mengusahakan dan mengeksploitasi SDA secara mandiri. Atas itu, dimungkinkan lahan dari Sabang sampai Merauke dan SDA yang terkandung di dalamnya diusahakan bekerja sama atau memberikan legalitas kepada swasta dengan skema konsesi, kemudian berubah menjadi perjanjian, dan terbaru perizinan. Dalam logika kedaulatan negara, peralihan ke rezim perizinan dapat dipandang sebagai perwujudan supremasi publik atas kepemilikan privat.

Dalam rezim perjanjian, negara berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian berstatus badan hukum privat, sedang dalam rezim perizinan jelas negara berdiri lebih tinggi atau dalam posisi mengontrol eksploitasi. Dalam rezim hukum Pertambangan Minerba (Mineral dan Batu Bara) terbaru dikenal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai dokumen pemberian izin oleh negara untuk mengusahakan lahan milik negara di sektor pertambangan.

Sederhananya, terjadi peralihan dari rezim perjanjian ke rezim perizinan sejak berlakunya Undang-undang No.

4 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2020. Hal menarik bahwa dalam ketentuan peralihan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kontrak Karya yang ada sebelum UU ini berlaku, akan tetap dianggap sah sampai masa perjanjian habis. Menarik, karena dengan begitu muncul pertanyaan; apakah yang harus dibuka hanyalah dokumen legalitas Usaha Pertambangan dalam rezim perizinan, atau termasuk pula Kontrak Karya serta P2PKB, yang merupakan dokumen warisan rezim perjanjian yang cenderung bersifat privat.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, faktanya bahwa Indonesia terlibat dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), yang merupakan komitmen beberapa negara. Keterbukaan kontrak dan izin industri ekstraktif merupakan norma global yang sedang berkembang pesat.

Saat ini, sudah lebih dari 44 negara mempublikasikan setidaknya beberapa kontrak atau izin ekstraktif mereka. EITI sebagai sebuah inisiasi kolektif bertujuan membangun dan mengimplementasikan sebuah standar global bagi transparansi dan akuntabilitas sektor ekstraktif.

EITI diasosiasikan sebagai upaya menuju keadaan yang disebut Governance by Disclosure atau pemaparan transparansi sebagai norma global dalam pemerintahan. Sebagaimana Sinyal apa ini? telah muncul sebagai norma internasional yang menghendaki harus transparan dalam pengelolaan bisnis ekstraktif di atas tanah negara, terlepas dari apa bentuk kerja sama atau pemberian legalitasnya, maka dokumen tersebut harus terbuka.

Selain itu, dokumen pertambangan sebagai dokumen publik adalah wujud kedaulatan negara atas SDA yang terkandung di bumi Indonesia dan kedaulatan tersebut adalah perintah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Artinya ketika pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian dengan perusahaan untuk mengelola SDA, sinyal apa ini?

melakukannya atas nama dan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Agar masyarakat Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan atas kesepakatan yang dibuat, rakyat harus diberikan akses terhadap kontrak-kontrak dan dokumen-dokumen perizinan yang memuat rincian transaksi tersebut. Industri ekstraktif yang sering digadang berperan besar dalam pembangunan ekonomi, banyak melahirkan masalah seperti konflik agraria, perusakan lingkungan, bahkan persoalan korupsi.

Ini erat kaitannya dengan tidak transparannya dokumen pertambangan. Publik tidak bisa mengetahui muatan izin, sehingga konflik kerap muncul belakangan atas dasar ketidaktahuan atau kurang partisipatifnya penyusunan hingga pengeluaran izin usaha.

Tidak transparannya dokumen perjanjian dan perizinan pertambangan melahirkan konflik yang multidimensional. Mulai dari konflik agraria (perampasan ruang hidup), konflik lingkungan (degradasi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat), sampai permasalahan korupsi akibat muatan kontrak-kontrak terselubung dalam dokumen perjanjian dan/atau perizinan pertambangan mineral dan batu bara.

Permasalahan yang timbul dari tidak transparannya dokumen pertambangan akan dapat diminimalisir apabila publik mendapatkan akses untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut. Lebih lanjut, keterbukaan dokumen perjanjian dan perizinan akan memberi insentif bagi pemerintah dan perusahaan untuk berhati-hati dalam menyusun muatan perjanjian dan perizinan.

Mereka memiliki insentif yang kuat untuk menyepakati ketentuan-ketentuan yang dipandang adil oleh semua, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Temuan laporan IPCC terbaru terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh UNFCC, dunia dianggap belum dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan kecepatan yang diperlukan untuk mencegah perubahan iklim.

Emisi GRK antropogenik terlihat meningkat sejak 2010 di seluruh sektor utama secara global. Pengurangan emisi CO2 dari bahan bakar fosil dan proses industri yang disebabkan karena perbaikan efiensi energi dan peningkatan intensitas energi lebih kecil dibandingkan dari peningkatan emisi dari bertambahnya aktivitas global di industri, penyedia energi, transportasi, pertanian, dan bangunan.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi yang ada memberikan solusi bagi krisis iklim yang terjadi dan mendorong berkembangnya energi bersih dengan harga yang semkin kompetitif. Sebagai contoh, biaya unit energi surya antara tahun 2010 sampai 2019 telah turun hingga 85 persen, sedangkan tenaga angin turun 55 persen, dan baterai lithium-ion turun 85 persen. Pengurangan biaya ini terjadi karena pemanfaatan teknologi energi bersih tumbuh jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kali lipat sementara pemanfaatan kendaraan listrik tumbuh jauh lebih besar hingga ratusan kali lipat.

Berdasarkan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda tersebut, tahun 2020 merupakan tahun yang krusial untuk menentukan kondisi iklim selanjutnya. Di saat semakin banyak negara dan perusahaan yang menetapkan target untuk menetapkan target mencapai emisi nol bersih pada 2050, konsentrasi atmosfer global CO2 masih terus meningkat setiap tahun.

• Peningkatan emisi dalam dua dekade terakhir tercatat menjadi peningkatan tertinggi. Jika tren ini dibarkan maka dunia tidak akan mampu menahan pemanasan global hingga 1,5 derajat celcius.

Perlu dilakukan perubahan total terhadap kegiatan dan aktivitas manusia. Langkah yang setengah setengah diperkirakan tidak akan dapat mengurangi separuh gas rumah kaca pada tahun 2030. Ada sejumlah pilihan dan tools yang dapat dipertimbangkan untuk dapat dilakukan dalam mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030, mulai dari meningkatkan efisiensi energi, menghentikan dan membalikan deforestasi global, termasuk mengembangkan transportasi berkelanjutan dan energi bersih.

Diperlukan juga pengambilan keputusan yang lebih efektif di semua tangkat pemerintahan, penyelarasan arus keuangan yang lebih baik, serta peningkatan kerjasama internasional. Terlabih generasi saat ini merupakan peluang terbesar untuk menerapkan solusi bersih guna menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesehatan yang akan dinikmati manfaatnya oleh generasi berikutnya.

Secara umum laporan terbaru yang dikeluarkan oleh UNFCC menunjukan jika saat ini dampat perubahan iklim sudah lebih luas dan berbahaya dari yang dibayangkan.

Bahkan bahaya yang ada akan meningkat lebih cepat dengan temperature yang lebih tinggi II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan Mewujudkan Target Energi Terbarukan, Keseriusan pemerintah dalam pengembangan investasi EBT seakan tak main-main, segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Berdasarkan data dari KESDM porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11, 5%. Pengurangan eisi GRK mencapai 69,5 juta ton CO2e atau Dalam mencapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% pertahunnya.

Adapun kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik EBT pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW. Kendati terjadi peningkatan bauran, namun kontribusi EBT terhadap energi nasional masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Tantangan yang membayang di depan mata adalah investasi di sektor EBT yang sangat tinggi dan regulasi yang kerap berubah.Serangkaian tantangan yang belum terselesaikan inilah yang membuat pengadaan energi terbarukan di Indonesia masih focus pada energi murah ketimbang energi bersih.

Untuk meningkatkan pengembangan bisnis energi hijau membuat pemerintah memandang perlu untuk segera melakukan pembenahan di banyak sisi. Saat ini, pemerintah mendorong percepatan pengembangan EBT dengan penyelesain Rancangan Peraturan Presiden Harga Energi Baru Terbarukan. Tidak hanya itu, Kementerian terkait juga tengah mengawasi penerapan Permen KESDM tentang PLTS Atap dan pengawasan mandatory BBN yang terdiri dari Biofuel, Boidiesel dan lainnya.

Dari sisi fiscal pemerintah berupaya untuk memberi insentif fiscal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan kearah energi listrik misalnya kendaraan listrikdan kompor listrik.

Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Tidak hanya pemerintah industri juga dituntut untuk bertranformasi kearah energi hijau dengan cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap terlindungi.

Namun transisi energi harus dilakukan dengan cermat agar keseimbangan anatara bisnis inti dan kebutuhan terhadap energi hijau dapat terjaga. Pada akhirnya, semua bermuara pada upaya mengawal pencapaian target bauran energi baru terbarukan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Harga Batu Bara Tinggi, Momentum Penerimaan Negara Bisa Meningkat.

Di tengah situasi kenaikan harga batu bara dunia yang makin meningkat saat terjadi konflik geopolitik di Eropa akibat serangan Rusia terhadap Ukraina, pemerintah bisa memperbesar angka ekspor batu bara ke pasar Asia, sekaligus mengupayakan perluasan pasar di luar Asia Pasifik.Pakar ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan peningkatan ekspor batu bara dengan memanfaatkan momentum tingginya harga batu bara bisa dijadikan solusi jangka pendek bagi pemerintah untuk menambal kebutuhan dana untuk memenuhi kebutuhan energi dan BBM di dalam negeri.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga minyak mentah dunia telah berkontribusi pada peningkatan defisit neraca perdagangan migas pada Februari 2022.

BPS melaporkan neraca perdagangan migas Indonesia kembali defisit sebesar US$1,91 miliar pada Februari 2022. Angka tersebut meningkat 43,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/m-to-m) serta melonjak 329,9 persen dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya (year on year/YoY). Sehingga bisa dikatakan neraca perdagangan migas Indonesia selalu mengalami defisit dalam 7 tahun terakhir. Saat ini diketahui industri batu bara berkontribusi pada peningkatan devisa dari ekspor, PNBP, termasuk juga meningkatkan pendapatan dari perusahaan yang pada akhirnya ikut mengerek perekonomian masyarakat dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor minerba, khususnya batu bara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp124,4 triliun di tahun 2021, yang mencakup pajak, bea keluar, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP. Ini adalah penerimaan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pencapaian rekor penerimaan negara dari sektor minerba tersebut dipicu oleh meningkatnya harga komoditas pertambangan, seperti batu bara dan komoditas mineral yang memberikan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda besar.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Konsumsi Pertalite Naik 15%. Imbas dari kenaikan harga BBM Pertamax (RON 92) membuat masyarakat ramai-ramai beralih menggunakan BBM Pertalite (RON 90). Pertamina mencatat lonjakan konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax mencapai hingga 15% dari kuota penyaluran, lonjakan konsumsi ini diprediksi hanya bersifat sementara. Selain itu stok Pertalite juga masih berada di level aman yakni 19 hari. Beberapa langkah mitigasi untuk kembali menaikan meningkatkan konsumsi Pertamax, antara lain menyiapkan sejumlah program promo maupun hadiah serta edukasi terkait BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.

Kuota Pertalite untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 23,05 juta KL. Berdasarkan realisasi penyaluran hingga Februari 2022 tercatat lonjakan konsumsi telah terjadi.

Konsumsi untuk dua bulan pertama tahun ini mencapai 4,25 juta KL atau melebih 18,5% dari kuota year to date (ytd). Hingga akhir tahun ini konsumsi Pertalite diprediksi bakal melonjak hingga 26,5 juta kl atau setara 15% di atas kuota 23,05 juta kl.

Adapun langkah antisipasi dari melonjaknya konsumsi pertalite terhadap besaran subsidi adalah dengan mensubtitusi dengan windfall kenaikan penerimaan negara dari ekspor komoditas batubara dan sawit. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Peran PLTA dalam Pengembangan Energi TerbarukanIndonesia memiliki potensi besar di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) atau renewable energy seperti tenaga air, surya, panas bumi dan angin.

Namun, jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda potensi EBT tersebut masih sangat kecil. Sampai akhir 2021, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit EBT masih 11.152 MW, sementara itu total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia mencapai 73.736 Sinyal apa ini?.

Data yang sama menunjukkan, tingkat bauran energi baru terbarukan (energy mix) sampai akhir 2021 mencapai 13,5 persen. Dalam rencana energi nasional, pemerintah ingin mencapai tingkat bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional (RUPTL) jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda, untuk mencapai level tersebut, tambahan kapasitas pembangkit EBT yang dibutuhkan sebesar 10.640 MW.

Pembangkit listrik tenaga air merupakan penyokong terbesar pembangkit EBT. Pada 2021, gabungan pembangkit listrik tenaga air mencapai 6.601,9 MW. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional 2017, potensi PLTA mencapai 94.476 MW. Dengan kapasitas yang sekarang, potensi PLTA yang termanfaatkan baru 6,99 persen.

Meskipun masih kecil, sumbangan PLTA terhadap total kapasitas pembangkit EBT tergolong besar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, per 2021, kontribusi PLTA dalam EBT mencapai 59 persen. Dalam RUPTL 2021-2030 juga disebutkan bahwa PLN menargetkan penambahan kapasitas PLTA sebesar 3.150 MW. PLTA juga bisa diandalkan sebagai pembangkit beban dasar (base load power plant), yang bisa menggantikan peran PLTU Batu Bara di masa datang.

Sebagai gambaran, pemerintah sudah mencanangkan target netral karbon (net zero emission) pada 2060. Sektor energi, termasuk kelistrikan, menjadi kontributor utama pengurangan emisi karbon tersebut.Selain itu, biaya pembangkitan dengan menggunakan EBT sudah semakin turun dan kompetitif, termasuk harga listrik yang berasal dari PLTA dan harga jual listrik PLTA saat ini sudah berada di kisaran Rp943-945 per kWh (di bawah Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan Nasional Tahun 2020 sebesar Rp 1027 per kWh).

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Paladium Jadi Logam Mulia Berkinerja Terbaik Sepanjang kuartal I-2022. Konflik antara Rusia dan Ukraina membuat pelaku pasar beralih ke safe haven sehingga membuat harga emas menguat.

Seiring dengan penguatan harga emas, harga logam mulia lainnya ikut terangkat. Logam mulia berhasil catatkan kinerja yang baik sepanjang kuartal I-2022. Paladium berhasil menguat hingga 17,92% pada periode tersebut. Kemudian disusul oleh perak yang tercatat harganya naik sebesar 7,49%.

Lalu, harga emas berhasil naik hingga 5,90% pada tiga bulan pertama di tahun ini. Terakhir, terdapat platinum yang harganya mengalami kenaikan sebesar 3,02%. Paladium merupakan bahan baku untuk pembuatan mobil listrik dan baterai listrik yang tidak hanya diuntungkan dengan kenaikan harga emas tetapi secara fundamental, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan turut membuat harganya melonjak tajam.

Direktur TRFX Garuda Berjangka menjelaskan pada titik tertingginya, harga paladium sempat menyentuh US$ 3.425, namun pada 31 Maret, harganya sudah turun ke US$ 2.255 seiring turunnya harga emas.

Dari sisi fundamental, 2022 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi membuat permintaan terhadap paladium meningkat tajam. Di saat yang bersamaan, dari sisi pasokan masih terhambat karena beberapa tambang produksinya belum normal.

Ditambah lagi, terjadinya masalah rantai pasokan global turut mendorong ketidakseimbangan makin tinggi. Memasuki kuartal II-2022, konflik geopolitik masih akan jadi sentimen utama mengingat pembicaraan Rusia-Ukraina berpotensi alot, sehingga diperkirakan bahwa harga logam mulia masih berpotensi menguat, walau mungkin tidak akan setinggi seperti di kuartal I-2022.

Pada kuartal II-2022, diperkirakan harga paladium bisa bergerak ke area US$ 2.400. Lalu, harga platinum berpotensi ke kisaran US$ 1.000. Sementara harga emas dan perak masing-masing diperkirakan ke level US$ 2.000 dan US$ 26.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Berbagi beban kenaikan harga minyak. Melonjaknya kenaikan harga minyak dunia berdampak terhadap peningkatan harga keekonomian produk BBM dan LPG di dalam negeri. Dengan perkembangan harga ICP di bulan Maret 2022 yang sudah mencapai lebih dari US$110 per barel ada potensi harga jual keekonomian bahan bakar minyak untuk jenis RON 92 dapat mencapai lebih Rp17.000 per liter, sementara untuk jenis BBM RON 90 dapat mencapai lebih dari Rp16.000 per liter, sementara untu jenis BBM solar dapat mencapai Rp17.000 per liter.

Kondisi ini menimbulkan dilemma bagi pemerintah mengingat harga yang ditetapkan di masyarakat masih jauh di bawah dari harga keekonomian tersebut. Jika harga jual ke masyarakat disesuaikan dampaknya akan menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Jika tidak disesuaikan beban anggaran negara untuk memberikan kompensiasi semakin besar dan badan usaha berpotensi mengalami kerugian. Meskipun demikian, tren kenaikan harga minyak dunia juga diikuti dengan kenaikan untuk komoditas yang lain seperti batubara, mineral, dan CPO.

Adanya kenaikan harga komoditas tersebut di sisi lain memberikan tambahan penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak yang dapat dioptimalkan untuk menutupi selisih harga jual keekonomian bbm dengan harga yang nantinya akan ditetapkan kepada masyarakat. Berdasarkan data Susenas tahun 2020 diperkirakan bahwa dari total jumlah BBM bersubsidi yang disediakan, sekitar 40 persen diantaranya justru dikonsumsi oleh pengguna kendaraan pribadi roda empat.

Kondisi ini mengindikasikan jika penyaluran subsidi BBM masih banyak yang dinikmati oleh kelompok masyarakat yang kurang berhak atau mampu. Berdasarkan hal tersebut, sebagian pihak menyarankan agar momentum kenaikan harga minyak global yang terjadi saat ini digunakan oleh Indonesia untuk metransformasi penyaluran subsidi BBM yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis orang.

Peralihan subsidi berbasis barang menjadi berbasis orang ini dapat disampaikan dalam bentuk bantuan langsung dan perlindungan sosial serta subsidi tarif transportasi umum. Dengan dilakukannya transformasi penyaluran subsidi BBM tersebut, beban berat yang dipikul akibat kenaikan harga minyak global dapat terbagi tidak sepenuhnya kepada pemerintah, namun juga badan usaha penyalur migas, badan usaha penghasil batubara dan kelapa sawit, serta kelompok masyarakat mampu.

Selain itu dengan mengalihkan subsidi berbasis barang kepada berbasis orang maka arus kas badan usaha penyalur BBM dapat menjadi lebih sehat karena tidak terganggu dengan lamanya pencairan dana kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Insentif PLTS Atap Bantu Percepatan Target Bauran EBT Nasional, Indonesia yang memiliki iklim tropis berpotensi dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya hingga sebesar 32,5 GigaWatt.

Untuk itu pemerintah berupaya mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Atap untuk membantu tercapainya jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bauran energi baru dan terbarukan di tahun 2025. Pemerintah mentargetkan bisa mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk sebesar 3,61 GW secara bertahap hingga tahun 2025, sebagai upaya untuk membantu tercapainya bauran energi tersebut.

Di tahun ini pemerintah berharap bisa mengembangkan PLTS Atap sebesar 450 MW, sementara dari sisi pencapaian hingga Februari 2022, telah dihasilkan 59,84 MWpenergi listrik dari PLTS Atap, yang disalurkan kepada pelanggan sebanyak 5.321 pelanggan. Meskipun pencapaian tersebut masih jauh dari target, pemerintah akan terus mendorong pengembangan PLTS Atap dengan melibatkan publik lebih besar.

Pemerintah juga akan mendorong industri lokal untuk bisa menopang pengembangan PLTS Atap ini, dan diharapkan bisa tercipta pasar baru di sektor industri, rumah tangga dan sosial, sehingga pada ujungnya akan mendorong pemulihan ekonomi. Bagi anggota masyarakat dan industri pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tertarik untuk memiliki instalasi PLTS Atap, dapat memanfaatkan insentif yang didistribusikan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sekitar Rp.

23 miliar dalam rangka mendorong penggunaan PLTS Atap. Program ini dibuka bagi 1.296 pelanggan PLN dari berbagai kategori (rumah tangga, bisnis, sinyal apa ini?, dan sosial).

Insentif ini merupakan dana hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) dan disalurkan melalui program Sustainable Energy Fund (SEF) dari UNDP Indonesia melalui proyek MTRE3 (Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency). Tujuan pemberian insentif pemasangan PLTS Atap ini merupakan dukungan dari UNDP Indonesia sebagai mitra pemerintah, dalam hal ini Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, dalam mencapai target bauran energi dan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan dalam sistem energi Indonesia.

Program insentif PLTS Atap erat kaitannya dengan visi dan misi yang diemban BPDLH, yakni mengendalikan dampak perubahan iklim, hingga penerapan efisiensi energi lewat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) serta konservasi energi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Perbedaan pandangan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian perihal kebutuhan batu bara untuk industri dalam negeri. Kementerian ESDM menilai kebutuhan batu bara untuk industri dalam negeri dinilai sudah bisa terpenuhi jika melihat dari Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang sudah disusun perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM, mengatakan dari besaran rencana produksi yang ada pada tahun ini, maka besaran DMO 25% dinilai sudah mencukupi kebutuhan yang ada. Pemenuhan DMO juga akan tercapai jika seluruh pihak terkait dapat melaksanakan kewajiban yang ada. Untuk saat ini pemerintah khususnya Kementerian ESDM masih tetap pada keputusan DMO batu bara sebesar 25%. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kementerian Perindustrian, menegaskan bahwa Kemenperin telah memproyeksikan adanya peningkatan kebutuhan batu bara yakni sekitar 150 juta ton.

Termasuk juga nanti untuk industri lain, hal ini setara 30% DMO dan terlebih dengan ditetapkannya kebijakan harga US$90 per ton. Para pelaku industri telah meminta agar pemerintah memberikan ketegasan dan kepastian untuk pasokan batu bara bagi konsumen sesuai harga yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan dalam beleid tersebut, maka Kementerian ESDM bisa memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara untuk memasok pada industri.

Aturan ini berlaku untuk seluruh industri kecuali industri pengolahan/pemurnian mineral logam atau smelter. Selain itu, para pelaku usaha industri yang telah melakukan kontrak jual beli dengan perusahaan penambang sebelum hadirnya beleid ini diwajibkan untuk melakukan negosiasi ulang untuk kontrak yang ada sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebesar US$ 90 perton.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Peta jalan pengembangan hydrogen Tiongkok dorong penurunan biaya hydrogen global. Hydrogen merupakan salah satu element penting bagi masa depan sistem energi Tiongkok. Tiongkok berencana meluncurkan pengembangan Hydrogen pada tahun ini, dengan fokus terhadap penurunan biaya green hydrogen dan pembangunan kapasitas hydrogen domestic.

Tiongkok adalah negara terbaru yang menetapkan strategi hydrogen jangka panjang melengkapi 20 negara lainnya yang sudah merilis strategi pengembangan hydrogen jangka panjang. Berdasarkan data dari China Hydrogen Alliance, peta jalan hydrogen Tiongkok lebih menekankan pada pembangunan rantai pasok dalam negeri mulai dari pengembangan elektrolisis sampai menghasilkan permintaan di pengguna akhir tanpa banyak tergantung kepada impor.

Hal ini menyiratkan Tiongkok akan memprioritaskan pengembangan industri lokal hydrogen yang keberadaannya akan menambah kapasitas hydrogen global secara signifikan dan menurunkan biaya produksi hydrogen. CHA memperkirakan kapasitas elektrolisis di Tiongkok, berdasarkan peta jalan pengembangan hydrogen Tiongkok, akan mencapai 80 GW pada 2030.

Apabila seluruh kapasitas tersebut berhasil di bangun, maka akan mendorong peningkatan kapasitas hydrogen terpasang global yang sebelumnya diperkirakan mencapai 54,9 GW pada 2030 oleh IEA. Peningkatan kapasitas hydrogen global juga akan berpengaruh terhadap biaya produksi hydrogen di masa mendatang. Sebelumnya IEA memperkirakan biaya produksi hydrogen secara global diperkirakan akan berkisar antara US$1,3-US$3,5 per kg pada 2030 di wilayah yang memiliki banyak sumber energi terbarukan.

Berdasarkan studi yang dilakukan CHA, biaya produksi hydrogen khususnya di Tiongkok, termasuk capex diperkirakan akan terus menurun dari US$4 per kg pada 2025 menjadi US$2,4 per kg pada 2030. Pada akhirnya, strategy pengembangan Hydrogen Tiongkok bertujuan untuk mempercepat substitusi penggunaan bahan bakar fosil yang mengakibatkan Tiongkok sangat bergantung terhadap minyak mentah, gas alam, dan LNG. Saat ini, Tiongkok adalah produsen dan konsumen terbesar hydrogen di dunia. Pada 2020, lebih dari 63,5 persen pasokan hydrogen Tiongkok diproduksi dari gasifikasi batubara, 21 persen berasal dari proses industri seperti pengilangan, 13 persen dari gas alam, dan 1,5 persen dari elektrilisis air yang belum seluruhnya berasal dari listrik energi terbarukan.

Pembangunan hydrogen di Tiongkok akan fokus pada peralihan hydrogen yang berbasis bahan bakar fosil ke hydrogen dari energi terbarukan. S&P global commodity insight memperkirakan biaya produksi hydrogen untuk SMR dengan CCS adalah US$6,58 per kg di Australia Bagian Barat, dan 8,6 pound per kg di UK.

Produksi hydrogen yang berasal dari elektrolisis alkaline mencapai US$2,6 per kg di Australia, US$11,9 per kg di Jepang, dan US$16,0 per kg di UK Hydrogen akan memainkan peran kunci dalam mendekarbonisasi industri besi baja Tiongkok yang saat ini berkisar sekitar 54 persen dari output industri besi baja global, dan industri semen Tiongkok yang produksinya mencapai 60 persen dari produksi global.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Komitmen BUMN Energi Perluas Portofolio Energi Hijau. Pengembangan energi bersih dan ramah lingkungan menjadi suatu keniscayaan yang harus segera disiapkan pelaku industri di Tanah Air agar produk yang dihasilkan tidak mendapatkan sanksi pajak karbon. Apalagi seperti kita ketahui bersama, pemerintah juga telah berkomitmen akan mengurangi emisi karbon untuk mencapai net zero emission pada 2060. Sebagai salah satu perusahaan yang terus didorong pemerintah untuk segera beradaptasi dalam menghadapi tren transisi energi, PT Pertamina (Persero) terus berakselerasi dengan proyek-proyek energi hijaunya, dari hulu hingga hilir.

Sebagai informasi, dalam 5 tahun ke depan, Pertamina setidaknya telah menetapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pengembangan EBT sekitar US$11 miliar dengan target peningkatan bauran EBT menjadi 17% dan pengurangan emisi karbon hingga 30% pada 2030 Perluasan portofolio energi hijau tersebut meliputi energi panas bumi, hidrogen, baterai EV dan sistem penyimpanan energi, gasifikasi, kilang hijau, bioenergi, serta sirkuler ekonomi karbon dan energi baru terbarukan, salah satunya sebagai project developer untuk proyek-proyek solar PV.

Sejumlah proyek energi hijau tersebut diharapkan dapat mewujudkan energi bersih yang diperlukan dalam transisi energi dan mengejar target pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

Secara khusus untuk proyek sektor panas bumi, salah satu anak usaha Pertamina yaitu Pertamina NRE berencana meningkatkan kapasitas pembangki dari 672 MW di tahun 2020 menjadi 1128 MW di tahun 2026. Selain itu PNRE juga memulai inisiatif pemanfaatan hydrogen hijau di Indonesia yang akan menggunakan listrik dari lapangan panas bumi Pertamina dengan potensi total 8.600-kilogram hydrogen per hari.

Sementara dari portofolio baterai EV dan system penyimpanan energi, Pertamina berpartisipasi dalam perusahaan patungan pengembangan baterai dalam pengembangan ekosistem baterai, termasuk swapping dan charging business. Harapannya, pada 2090 nanti Pertamina NRE dapat memproduksi baterai 140 GWh.

Sementara untuk gasifikasi, Pertamina NRE juga mengembangkan pembangunan pabrik metanol untuk gasifikasi dengan kapasitas 1.000 ktpa. Pabrik metanol tersebut diproyeksikan on stream pada 2025 dengan kapasitas 5.200 ktpa. Selanjutnya untuk kilang hijau dengan kapasitas 6—100 ktpa, diproyeksikan pada 2025. Adapun untuk bioenergi peningkatan kapasitas pembangkit pada 2026, terdiri atas biomassa/biogas 153 MW, bio blending gasoil & bensin, biocrude dari alga dan etanol 1.000 ktpa yang on stream pada 2025.

Kemudian terdapat proyek circular carbon economy di beberapa daerah dengan kegiatan untuk daur ulang pada biomassa dan biogas dan reduce pada solar PV, EV, dan LNG Bunkering serta penggunaan kembali ( reuse) CO2 untuk EOR dan methanol. Untuk PLTS, saat ini Pertamina NRE memiliki kapasitas solar PV 12,4 MW dan perseroan menargetkan tambahan 200 MW PLTS dapat diinstalasi tahun ini. Dengan agenda besar Pertamina dalam program transisi energi ini jelas diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu Energy Transition Working Group (ETWG) dalam rangkaian kegiatan Presidensi G-20 dapat menjadai momentum tepat bagi BUMN Energi ini untuk mensosialisasikan dan mendapat dukungan dari stakeholder energi global.

Rekomendasi dan kebijakan yang akan disusun negara anggota Presidensi G20 ini harus diterjemahkan ke dalam policy action dan business action. Setidaknya, ada tiga fokus utama sektor bisnis di G20, yaitu akselerasi transisi energi, pendanaan, dan kerja sama global. Bagaimana pun, transisi energi itu harus berjalan adil dan terjangkau untuk semua pihak.

Peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan, tidak boleh meningkatkan angka kemiskinan, apalagi saat ini Indonesia masih didominasi sumber energi fosil. Aspek pendanaan juga perlu menjadi perhatian utama karena sektor bisnis memahami transisi energi membutuhkan biaya besar. Karena itulah, fokus terakhir adalah kerja sama global untuk mencapai tujuan itu bersama-sama dengan saling mendukung dan mengakomodasi menjadi satu kesepakatan III.

Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Komoditas pasir kuarsa. Sejumlah pengusaha asal China yang bergerak di bidang industri pengolahan bahan baku hasil pertambangan mineral bukan logam, berburu pasir kuarsa di beberapa daerah di Indonesia.

Adapun spesifikasi yang menjadi target buruan itu adalah pasir kuarsa yang mengandung kadar silika di atas 99,5 persen dan kadar besi di bawah 120 ppm. Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) menjelaskan bahwa sinyal apa ini?

pasir kuarsa di Indonesia menjadi primadona sejak pemerintah membuka kran ekspor melalui kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 19 Tahun 2021. HIPKI telah melakukan survei potensi pasir kuarsa di sejumlah daerah di Indonesia ada 4 provinsi yang disurvey, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Komoditas pasir kuarsa akan mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemulihan ekonomi nasional. Pajak atau retribusi pasir kuarsa yang masuk dalam golongan mineral bukan logam jenis tertentu ini, semuanya masuk ke kas daerah.

Karena itu, daerah yang memiliki potensi kuarsa pasti akan merasakan dampaknya. Beberapa investor pun banyak yang berminat di sektor pertambangan ini dan berkomitmen untuk membangun smelter atau industri pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa di Indonesia yang saat ini sedang dalam proses study kelayakan.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Rubel Untuk Gas Rusia. Eskalasi global antara Rusia dan Ukraina membawa gejolak perdagangan internasional, terutama pada harga minyak dan gas.

Rusia yang juga salah satu eksportir energi terbesar dunia, saat ini juga memaksa negara lain membayarnya dengan mata uang Rusia, rubel, karena akses devisa Moskow yang saat ini terblokir. Kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan tetap memasok gas alam sesuai dengan volume dan harga dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya namun mengubah jenis mata uang transaksi menjadi rubel, bukan dengan dolar atau euro merupakan reaksi atas aksi negara para pemberi sanksi sebelumnya.

Uni Eropa sendiri bergantung pada 41% impor gas dan 27% minyak dari Rusia. Pasokan yang terbatas akan membuat harga energi kian mahal. Setelah pernyataan Putin, harga gas Eropa melonjak 18,49% menjadi Euro 117 per MWh maka diperkiraka inflasi Uni Eropa diperkirakan meroket 6,5% year-on-year pada bulan Maret. Sanksi ekonomi yang dimotori oleh US kepada Rusia dapat mendorong negara-negara menjauh dari dolar, banyak konsekuensi dari kebijakan perdagangan minyak tanpa dolar yang dapat mengubah ekonomi global.

Indonesia mungkin mengalami dampak yang tidak langsung karena impor terbesar minyak dan gas berasal dari Arab Saudi. Namun dari sisi demand dengan kenaikan harga minyak dan gas internasional ini langsung berdampak kepada potensi kenaikan harga BBM di dalam jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) volume impor minyak mentah Indonesia terbesar dari Arab Saudi mencapai 4,42 juta ton dengan nilai US$ 2,27 miliar.

Sumber minyak mentah Indonesia juga berasal dari Nigeria (US$ 1,94 miliar), Australia (US$ 809,3 juta), Angola(US$ 432 juta). II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Penerapan Sistem Digital Untuk Pembangkit EBT, PLN saat ini menerapkan sistem digital pada pembangkit listrik guna menjawab jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda intermitten atau ketidakstabilan Energi EBT yang masih tergantung pada kondisi alam dan cuaca.

Ketidakstabilan EBT memberikan tekanan terhadap sistem pembangkit listrik, sehingga diperlukan sisem digital untuk mengatasi tekanan itu. Dengan masuknya era energi terbarukan berbasis alam maka diperlukan sistem digitalisasi untuk mengimbangi fluktuasi pembangkit berbasis alam.

Dulu fluktuasi listrik hanya terjadi pada demand saja, yaitu siang konsumsi listrik naik, sore turun, malam hari naik lagi, dan tengah malam konsumsi listrik turun. Ketika masuknya pembangkit EBT, seperti listrik tenaga surya dan angin yang bersifat intermitten, membuat perseroan kian sering mengatur pengoperasian pembangkit listrik saat PLTS memproduksi listrik, maka pembangkit energi fosil yang dimiliki PLN akan diturunkan, lalu saat jam 2 siang produksi listrik PLTS turun, maka pembangkit energi fosil dipacu untuk menghasilkan listrik.

Di pembangkit ada 5.000 sensor, dari 5.000 sensor itu harus dibangun suatu expert system, ini kepanasan, tekanan kurang, dan lain-lain langsung dilakukan koreksi. Tanpa adanya digitalisasi pembangkit tersebut, pembangkitnya menjadi kurang efisien. PLN telah melakukan digitalisasi pembangkit pada anak usahanya baik sistem dari PT Indonesia Power maupun PT Pembangkitan Jawa Bali yang masing-masing punya sistem digital untuk pembangkit berupa teknologi ICORE dan REOC. Tak hanya itu PLN juga melakukan peluncuran Sinyal apa ini?

Booster yang merupakan sistem digital untuk mengelola penambahan energi baru terbarukan di dalam negeri. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) memproyeksikan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) akan mengalami peningkatan besar-besaran mulai 2028. Salah satu pemicunya yaitu kemajuan teknologi baterai yang semakin murah. Setelah itu, kenaikan secara eksponensial akan mulai terjadi pada 2040. Pada 2045 porsi EBT sudah mendominasi total pembangkit, dekade berikutnya seluruh pembangkit listirk di Indonesia berasal dari EBT.

PLN berkomitmen mendukung pemerintah untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 yang ditunjukkan pada pilar transformasi green PLN. Transformasi PLN untuk pilar green dengan berupaya memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan EBT secara pesat dan efisien. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Persiapan Indonesia Emas di Tahun 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI menyampaikan, bahwa proyeksi ekonomi global masih menujukan tren pemulihan yang semakin baik dengan adanyaa angka penurunan kasus Covid 19. Meski demikian, kenaikan inflasi global yang memicu sejumlah negara melakukan normalisasi kebijakan moneter, serta ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Indonesia, ditengah ketidakpastian mampu tumbuh 3,7 persen secara year on year (YoY) dan sektor industri masih menjadi penopang dengan kontribusi PDB yaitu 18 persen dan pertumbuhan sekitar 4,90 persen di kuartal ke-4 2022.

Pertumbuhan ini relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam yang tumbuh 2,6 persen, atau negara di Sinyal apa ini? seperti Jerman yang hanya 2,8 persen. Pencapaian ini, tak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan hilirasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) di dalam negeri sinyal apa ini?

terus mendorong sektor manufaktur di Indonesia dan memberikan dampak luas seperti peningkatan devisa dari ekspor, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja serta menjadi sumber penerimaan negara. Terkait persiapan Indonesia emas 2045, keberhasilan Indonesia emas adalah Indonesia harus mampu keluar dari status midle income trap. Selain itu, Indonesia juga harus terus mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul.

Guna mewujudkan hal itu, perlu dukungan kampus-kampus. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi digital.

Indonesia tentunya membutuhkan SDM-SDM dengan jumlah sebesar 9 juta sampai tahun 2030. Inilah yang menjadi tangangan agar perguruan-perguruan tinggi mampu mencetak sarjana yang digital literate. Sebagai informasi, kontribusi perekonomian berbasis digital dari pengembangan potensi ini, bisa mencapai Rp 4.434 triliun atau 16 persen dari PDB. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Strategi penyediaan energi Eropa mengurangi ketergantungan Rusia.

Amerika Serikat sepakat untuk menyediakan tambahan sekitar 15 miliar meter kubik pasokan gas alam cair bagi Eropa tahun ini. Amerika Serikat juga menyetujui untuk menyediakan sekitar 50 meter kubik bahan bakar kepada Eropa hingga 2030. Hal tersebut bertujuan agar negara-negara anggota Uni Eropa dapat melepaskan diri dari ketergantungan gas Rusia yang saat ini mencapai 40 persen dari kebutuhan Eropa.

Upaya Uni Eropa untuk menghukum Rusia yang menginvasi Ukraina dengan mengurangi pasokan gas Rusia bukan pekejaan mudah karena pasokan gas yang dikirimkan Rusia mencapai 150 miliar meter kubik setiap tahunnya melalui pipa. Para pemimpin Eropa juga akan memastikan agar harga LNG, gas dan hydrogen yang diperoleh dari negara lain seperti AS, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan Mediterania didapat dengan harga terjangkau mengingat akan berdampak terhadap kenaikan harga energi yang tinggi untuk konsumen rumah tangga.

Gagasan untuk secara sukarela menggabungkan daya beli negara di Eropa dilakukan untuk membantu menjaga harga tetap rendah. Invasi yang terjadi di Ukrainia juga telah mengakibatkan perubahan strategi penyediaan energi Uni Eropa.

Setelah 2022, EU akan meningkatkan pembangunan fasilitas energi terbarukan dan mendiversifikasi pemasok energinya untuk meningkatkan keamanan energi. Akan tetapi kemampuan Eropa untuk menambah impor LNGnya terganjal dengan kapasitas regasifikasi, serta jumlah terminal dan interkonektor yang terbatas. Eropa saat ini sudah mulai mendiversifikasi pasokan energinya dari pipa di Afrika Utara dan menambah pembangunan fasilitas impor LNG meskipun hal ini akan sedikit memperlambat upaya Eropa untuk mencapai target perubahan iklim yang dicanangkan.

Prancis telah menghentikan subsidi untuk pemanas gas baru di rumah tangga dan sebagai gantinya akan mensubsidi pemanas listrik. Italia dan Jerman sedang mempertimbangkan untuk membakar batubara di beberapa pembangkit listrik daripada gas alam. Jerman berjuang keras untuk menemukan pasokanbaru dan mulai menandatangani perjanjian untuk membangun fasilitas LNG pertama di negara itu. Jerman juga berencana untuk membangun fasilitas LNG kedua setelah mencapai kesepakatan energi dengan Qatar.

Italia membuka pintu untuk membakar lebih banyak batubara dengan mengaktifkan kembali pembangkit batubaranya yang telah ditutup bertahun tahun.

Mengoperasikan pembangkit batubara dapat menghemat konsumsi gas Italia hingga 4 miliar meter kubik gas per tahun. Polandia, konsumen besar gas alam berencana untuk berhenti membeli seluruh bahan bakar dari Rusia pada akhir tahun ini ketika kontraknya dengan Gasprom berakhir.

Adanya kesepakatan tambahan gas ke Eropa menghapus beberapa ketidakpastian terhadap masa depan gas alam. Kondisi ini berpotensi mendorong peningkatan investasi baru dari sisi pengeboran, pembangunan infrastruktur gas baru, dan mendorong lembaga keuangan untuk mendukung proyek LNG kembali setelah sebelumnya sempat akan dihentukan ketika dilihat melalui kacamata perubahan iklim.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pajak Karbon PLTU Batu Bara Berpotensi Ditunda, Pemerintah berpotensi menunda penerapan pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Jika tak ditunda, penerapan pajak karbon tersebut sedianya akan diberlakukan pada 1 April mendatang. Pasalnya, dinamika politik global hingga kenaikan harga komoditas menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan tersendiri.

Apalagi aturan turunan pajak karbon yang merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon ini juga masih dalam pembahasan lebih lanjut. Pajak karbon sendiri bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk dapat beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

Selain itu, penerapan aturan ini juga ditujukan untuk mendukung target penurunan emisi GRK dalam jangka menengah dan panjang.

Berikutnya, pajak karbon juga jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda untuk mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan. Adapun pokok-pokok pengaturan pajak karbon antara lain yakni, pengenaan dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Pajak terutang, atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Prinsip, keadilan dan keterjanjuan dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil. Mekanisme, pada 2022-2024 mendasarkan pada batas emisi (cap and tax), selanjutnya berupa perluasan dengan penahapan sesuai dengan peta jalan pajak karbon atau pasar karbon.

Tarif ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah minimum sebesar Rp 30 per Kg CO2 atau Rp 30.000 per ton CO2 ekuivalen. Kemudian, penerimaan dapat digunakan untuk pengendalian perubahan iklim. Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat tiga grup klasifikasi penetapan pajak karbon di PLTU batu bara. Hal itu karena, PLTU batu bara di Indonesia bermacam-macam, mulai dari kapasitas 7 Mega Watt (MW) hingga 1.000 MW.

Teknologi juga menjadi salah satu pertimbangan penerapan pajak karbon di PLTU. Sinyal apa ini? grup pengelompakan PLTU batu bara itu diantaranya: yakni kapasitas PLTU di atas 400 MW, 100-400 MW, dan PLTU Mulut Tambang 100-400 MW. 1. PLTU dengan kapasitas di atas 400 MW: nilai batasan emisi (cap) ditetapkan sebesar 0,918 ton CO2 per Mega Watt-hour (MWh). 2.

PLTU dengan kapasitas 100-400 MW: dengan nilai batasan emisi 1,013 ton CO2 per MWh. 3. PLTU Mulut Tambang 100-400 MW, dengan nilai cap sebesar 1,94 ton CO2 per MWh. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Peningkatan DMO batubara. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, dalam tren harga batubara yang tinggi saat ini maka perusahaan batubara sejatinya telah memperoleh keuntungan berupa windfall profit.

Peningkatan produksi batubara dinilai belum mendesak dilakukan meski pemerintah berencana menyesuaikan besaran Domestic Market Obligation (DMO) menjadi 30%. Jika produksi dan ekspor ditingkatkan justru berpotensi mempengaruhi tren harga yang ada saat ini. Kebijakan untuk menyesuaikan besaran DMO batubara menjadi 30% merupakan langkah yang tepat. Langkah ini dapat menjamin kebutuhan energi nasional di tengah tren kenaikan harga komoditas energi khususnya batubara.

Selain penyesuaian besaran DMO menjadi 30%. Pemerintah memastikan adanya kebijakan patokan harga sebesar US$ 90 per ton untuk sektor industri kecuali industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam (smelter). Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM No. 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 23 Maret 2022. Sektor pengguna batubara berpotensi mengalami tekanan di tengah tren kenaikan harga komoditas saat ini.

Untuk itu, langkah penetapan harga sebesar US$ 90 per ton dinilai merupakan keputusan yang tepat. Hal ini juga dapat membantu industri-industri strategis pengguna batubara untuk menjaga daya saing di pasar ekspor. Kendati demikian, perlu diperhatikan bahwa adanya potensi industri akan kesulitan mendapatkan pasokan batubara ketika harga jualnya dipatok.

Untuk itu, perencanaan dan pelaksanaan distribusi batubara terkait DMO dinilai perlu dilakukan secara baik oleh pemerintah. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Skenario energi transisi Singapura. Otoritas Pasar Energi Singapura menerbitkan laporan Charting the Energy Transition to 2050, yang menetapkan tiga skenario dekarbonisasi untuk sektor listrik nasional untuk menuju emisi nol bersih.

Singapura memajukan target emisi nol bersihnya menjadi tahun 2050. Sektor listrik sendiri menyumbang sekitar 39 persen dari total emisi primer. Sektor listrik menyumbang emisi yang cukup besar bagi total emisi Singapura.

Selain listrik, dekarbonisasi juga dilakukan di sektor transportasi dan beberapa industri berat untuk lebih berkelanjutan melalui elektrifikasi. Dalam skenarion “ clean energy renaissance” Singapura mencapai pasokan energi bersih yang terdiversifikasi pada tahun 2050 melalui penyediaan listrik lintas batas melalui sumber sumber energi terbarukan dan pengembangan lebih banyak infrastruktur hydrogen untuk membuat hydrogen lebih hemat biaya dan menambahkan energi panas bumi dan matahari ke dalam portfolio energi terbarukan domestiknya.

Dalam skenario “ climate action bloc”, ketergantungan Singapura terhadap impor listrik menjadi lebih besar, mencapai 60 persen dari bauran energinya. Kredit karbon menjadi pilihan yang dipertimbangkan melalui kolaborasi antara negara dengan membentuk pasar karbon yang fungsional. Singapura juga memperimbangkan “emergent technology trailblazer” menempatkan rantai pasokan hydrogen untuk dapat dikembangkan pada akhir 2030. Impor listrik memainkan peran yang jauh lebih kecil hanya sekitar 25 persen dari bauran energi karena lambatnya pembangunan jaringan regional.

Alternatif rendah kabron seperti nuklir mulai dieksplorasi, karena Singapura berada dalam posisi untuk meningkatkan aspek ini setelah menjadi lebih kompetitif. Untuk mendukung hal tersebut, diversifikasi impor listrik untuk memastikan keamanan pasokan menjadi salah satu strategi yang diajukan. Termasuk mempercepat pengembangan jaringan regional penting untuk mempromosikan perdagangan tenaga listrik komersial.

Singapura berencana untuk mengimpor hingga 4 Gw atau 30 persen listriknya dari sumber rendah karbon. Pasokan cadangan juga bisa menggunakan teknologi seperti sistem penyimpanan baterai dan solusi jangka panjang, seperti turbin gas siklus terbuka. Hidrogen rendah karbon menjadi kunci untuk mendekarbonisasi sektor listrik Singapura karena berpotensi memaikan peran utama dalam campuran pasokan di masa depan. Singapura sudah mempelajari penggunaan hydrogen sebagai bahan bakar penerbangan dan untuk operasi darat di Bandara.

Pasar karbon menjadi salah satu solusi jika pasar karbon global berkembang sebelum tahun 2050, kebijakan ini berpotensi mengatasi emisi dengan biaya yang efisien. Singapura telah bersiap untuk berpartisipasi dalam pasar karbon. Rencanaya Singapura akan menaikan pajak karbonnya menjadi S$25 per ton pada 2024-225 dan menjadi S$45 per ton pada 2026/2027 dari tarif saat ini sebesar S$5 per ton.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pemangkasan PLTD PLN Jadi Kunci RI Bisa Capai Netral Karbon, Untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan bauran energi bersih, PT PLN (Persero) melakukan program dedieselisasi atau konversi sekitar 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), pembangkit gas, maupun integrasi dengan grid nasional. Program dedieselisasi ini menjadi kunci untuk menekan emisi gas rumah kaca dalam mencapai target net zero emission 2060.

Program dedieselisasi ini menjadi langkah kecil dari PLN, tetapi akan menjadi lompatan besar bagi pencapaian target pemerintah menuju NZE 2060. Ada tiga skema yang telah disiapkan PLN dalam melaksanakan program dedieselisasi yakni mengubah PLTD ke pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), mengonversi PLTD ke gas atau gasifikasi, dan mengubah PLTD menjadi interkoneksi ke jaringan ( grid).

Untuk program konversi PLTD ke pembangkit EBT mempunyai dua skema, yaitu konversi PLTD menjadi PLTS dan baterai atau hybrid menggunakan PLTS dan PLTD yang ada. Konversi PLTD ke pembangkit berbasis EBT ini menurutnya khususnya dilakukan di daerah-daerah yang terpencil ( isolated), jauh dari jaringan listrik PLN, dan tidak memiliki sumber energi baru terbarukan alternatif lainnya.

Adapun pembangkit listrik berbasis BBM yang akan diubah ke pembangkit EBT ini mencapai 499 MW. Untuk tahap 1, direncanakan sekitar sinyal apa ini? MW PLTD di 183 lokasi akan diubah menjadi PLTS dan baterai. Dan selanjutnya untuk fase 2, akan dilakukan konversi sekitar 287 MW PLTD. Diharapkan dengan program konversi PLTD dengan total 499 MW ke EBT ini dapat menurunkan pemakaian BBM sebesar 67 ribu kl, menurunkan emisi CO2 sebesar 0,3 juta ton CO2e, serta meningkatkan bauran energi EBT sebesar 0,15%.

Sementara untuk skema kedua yakni konversi PLTD ke gas (gasifikasi) akan dilakukan pada 304 MW PLTD yang ada. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) PLN 2022, bauran energi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pembangkit gas di akhir tahun direncanakan menjadi sebesar 18,76% dari 18,1% pada Februari 2022. Penambahan ini masuk dari program dedieselisasi PLTD yang saat ini masih mendominasi di wilayah Nusa Tenggara dengan porsi 65%, serta Maluku dan Papua dengan porsi 85,9%.

Dan untuk konversi PLTD ke interkoneksi jaringan, akan mencapai 1.070 MW PLTD. Seiring dengan perkembangan teknologi, biaya produksi pembangkit EBT di Indonesia bakal semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil.

Ini menjawab dilema antara energi bersih tapi mahal atau energi kotor tapi murah. Ini bisa dijawab, bahwa dalam kurun waktu energi bersih dan murah bisa dicapai. Selain dapat menekan penggunaan BBM, program ini juga bisa menghemat devisa negara. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Melonjaknya harga aluminium dan tembaga membuat industri kabel dalam negeri tak berkutik. Pasalnya, berbeda dengan industri lainnya, industri kabel tidak bisa sembarang melakukan penyesuaian produk sebagai langkah menyiasati mahalnya harga bahan baku.

kondisi naiknya harga bahan baku pembuatan kabel tersebut termasuk pada kondisi yang unpredictable atau force majure yakni karena dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Tercatat, kenaikan untuk aluminium berkisar di 40%, sedangkan untuk tembaga 11% pada awal Maret ini. Tembaga adalah logam industri ketiga yang paling banyak dikonsumsi dan sangat diperlukan untuk elektrifikasi.

Kedepannya, bukan hanya terkait harga yang menjadi tantangan industri tembaga, melainkan terkait pasokan yang tidak dapat memenuhi permintaan. Tanpa tembaga, tidak ada dekarbonisasi karena mencakup semua sektor energi terbarukan. Para eksekutif pertambangan setuju bahwa kedepannya akan lebih banyak tembaga diperlukan jika negara-negara mengejar rencana karbon nol-bersih mereka secara agresif. Ini adalah blok bangunan mendasar untuk turbin angin, panel surya, kendaraan listrik (EV), dan stasiun pengisian EV karena daya tahan, jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda tinggi, dan efisiensinya.

S&P Global Commodity Insights memproyeksikan gambaran pasokan-permintaan tembaga pada dasarnya akan tetap datar pada tahun 2022, tetapi kesenjangannya akan melebar.

Pada tahun 2026, 30.021 mt tembaga diproyeksikan mulai beroperasi versus permintaan sebesar 30.161 mt. CEO Freeport-McMorRan mengungkapkan bahwa setiap bentuk investasi dalam pengurangan karbon sangat padat tembaga. Ini adalah elemen permintaan baru yang sangat besar yang datang ke pasar yang akan memiliki kendala pasokan yang sangat parah. Tanpa tembaga, tidak ada dekarbonisasi karena mencakup semua sektor energi terbarukan. Tantangan utama bagi perusahaan pertambangan adalah menemukan dan mengembangkan kualitas sumber daya yang tepat untuk memenuhi permintaan ini.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Tingkat pengeluaran rendah karbon diperkirakan akan meningkat dua kali lipat untuk memenuhi tujuan iklim yang lebih ambisius pada tahun 2030. Efisiensi belanja modal keseluruhan untuk teknologi pembangkit listrik rendah karbon meningkat 30 sinyal apa ini?

pada tahun 2030. Listrik rendah karbon menyumbang 30 persen dari pengeluaran belanja modal US$1,5 triliun di sisi pasokan sektor energi pada tahun 2021, naik dari 22 persen dibanding tahun 2015.

Transmisi dan distribusi menyumbang bagian 23 persen. PV surya skala utilitas dan sistem PV terdistribusi yang lebih kecil menghasilkan sepertiga dari pengeluaran listrik rendah karbon.

Secara kumulatif untuk pembangkit listrik rendah karbon selama sisa dekade ini diperkirakan akan melebihi US$4,4 triliun dan mencapai US$530 miliar per tahun pada tahun 2030. Peningkatan pengeluaran paling signifikan untuk pembangkitan hydrogen meningkat dari basis yang sangat rendah menjadi hampir US$70 miliar per tahun menjelang akhir dekade. Pengeluaran baterai juga meningkat pesat, sekitar 10 persen per tahun.

Peningkatan pengeluaran lebih besar terlihat di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Sementara pengeluaran rendah karbon di Amerika Utara mengalami stagnasi setelah sebelumnya meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan karena penghapusan insentif pajak lokal yang berdampak terhadap penambahan kapasitas energi terbarukan. Porsi teknologi rendah karbon dalam total pengeluaran energi meningkat. Selain itu karena penurunan biaya, jumlah kapasitas terpasang untuk setiap dolar yang digunakan dalam teknologi rendah karbon meningkat lebih cepat daripada segmen lainnya.

Efisiensi investasi modal secara keseluruhan untuk teknologi tenaga kerja rendah karbon meningkat 30 persen pada tahun 2030.

Belanja modal per unit kapasitas produksi hydrogen jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda turun paling cepat karena peningkatan kapasitas unit elektrolisa terwujud. Efisiensi pembangkit untuk energi terbarukan juga meningkat sebesar 23 persen.

Sementara peningkatan efisiensi diperkirakan akan jauh lebih rendah untuk sumber energi konvensional karena biaya bahkan dapat meningkat karena kendala lingkungan yang lebih ketat. • Invasi Rusia ke Ukraina membawa pengaruh geopolitik energi menjadi fokus yang utama khususnya terkait dengan kemandirian energi di Eropa.

Hal ini kemungkinan akan meningkatkan pengeluaran di semua segmen sektor energi karena Eropa mencoba untuk mengurangi impor energinya. Upaya tersebut diperkirakan akan meningkatkan pengeluaran untuk penambahan energi terbarukan di Eropa antara US$390 sampai US$580 miliar. Meningkatnya permintaan kapasitas di Eropa serta Asia akan memberikan tekanan tambahan pada rantai pasokan yang sudah terbatas. Hal ini cenderung memberikan tekanan pada peningkatan biaya energi terbarukan yang lebih tinggi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kolaborasi Menuju Ekonomi Hijau. Dewasa ini, seluruh negara khususnya negara berkembang berpacu dengan waktu untuk lebih agresif mengganti bahan bakar berbasis fosil menjadi energi hijau yang ramah lingkungan. Indonesia pun demikian, kebijakan transisi energi sudah ditetapkan dengan target net zero emission di tahun 2060. Perlu diketahui bersama bahwa transisi energi ini menyangkut berbagai aspek yang kompleks mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kompleksitas urusan transisi energi di Tanah Air terlihat dari rencana pemerintah dalam menyusun rencana jangka panjang transisi energi, mulai dari menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau 2021-2030 hingga menjalankan komitmen” Net Zero Carbon” 2060.

Secara umum ada tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan energi. Pertama, terkait dengan akses energi bersih, tidak semua warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.

Tantangan kedua adalah terkait masalah pendanaan. Proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar, transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi baru. yang berkorelasi positif dengan kebutuhan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat. Tantangan yang ketiga adalah dukungan riset dan teknologi.

Dalam transisi energi diperlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan juga persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sehingga tersedia sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung transisi energi. Di tengah kondisi ini, pemerintah menyadari bahwa proses transisi energi harus berlangsung secara inklusif serta kolaboratif.

Artinya, negara yang memiliki beban berat untuk transisi energi harus dibantu dan diberikan kemudahan. Sebaliknya, negara yang sudah siap bisa jalan terlebih dahulu sambil membantu negara lain yang belum mampu.

Karena itu, Indonesia akan mengoptimalkan momentum presidensi G-20 untuk mendorong sinergi antara negara berkembang dan maju guna mempercepat proses transisi energi ini. Kolaborasi dibutuhkan untuk mempermudah akses layanan energi yang terjangkau, menciptakan inovasi teknologi dan terobosan pendanaan, merumuskan strategi yang konsisten dan berkelanjutan. Sejumlah peluang dapat dipastikan akan terbuka lebar terkait masalah ini.

Kemampuan dunia mengatasi tantangan transisi energi akan membuka peluang baru dan lapangan kerja baru, hingga terbukanya peluang ekonomi baru, yaitu ekonomi hijau. Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau menjadi salah satu strategi Indonesia untuk sinyal apa ini?

dari middle income trap syndrome. Dengan demikian, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Untuk menggenjot ekonomi hijau, pemerintah mengobral berbagai fasilitas fiskal dan keuangan guna menggaet minat para investor. Kehadiran instrumen fiskal dan peran aktif industri jasa keuangan amat dibutuhkan untuk mengakselerasi implementasi ekonomi hijau di Indonesia.

Kementerian Keuangan siap memberikan insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk impor. Selain itu, akan diberlakukan juga pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP), hingga jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan berbagai insentif fiskal tersebut diharapkan beban dunia usaha untuk berinvestasi di ekonomi hijau terutama energi baru terbarukan (EBT) dapat berkurang dan mampu berakselerasi.

Disamping itu, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan beragam insentif maupun stimulus sebagai katalis pengembangan ekonomi hijau yang menjadi tindak lanjut Paris Agreement on Climate Change 2015-2030 serta hasil pertemuan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-26 (COP-26). Peran pihak swasta memang krusial karena Indonesia membutuhkan anggaran jumbo untuk mengurangi emisi karbon di Tanah Air.

Kementerian Keuangan mengkalkulasi, untuk mengejar target penurunan karbon 2030, setiap tahun Indonesia membutuhkan anggaran Rp 266 triliun. Jika dihitung sejak 2017, secara total Indonesia membutuhkan anggaran Rp 3.460 triliun. Pemerintah telah mampu mengidentifikasi tantangan transisi energi. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dengan membangun lebih banyak kolaborasi untuk mempermudah akses layanan energi yang terjangkau, menciptakan inovasi teknologi dan terobosan pendanaan, merumuskan strategi yang konsisten dan berkelanjutan.

Sekali lagi konsep berbagi perlu ditekankan yaitu bahwa negara yang bebannya berat harus dibantu dan diberikan kemudahan sementara negara yang sudah siap bisa jalan terlebih dahulu sambil membantu negara lain yang belum mampu.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Tantangan hilirisasi. Pemerintah mendorong sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) melakukan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi negara.

Hingga 2024 pemerintah menargetkan sebanyak 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter beroperasi. Beberapa di antaranya terdiri dari 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, dan 2 smelter timbal dan seng. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi mengungkapkan bahwa saat ini transformasi ekonomi sedang terjadi di Indonesia.

Pengembangan hirilisasi ini dilakukan karena merupakan instrumen penting dalam memberikan nilai tambah dan sekaligus menciptakan upah tenaga kerja yang cukup. Sebagai contoh, di Morowali untuk industri nikel, setidaknya ada 50 ribu orang yang bekerja di sana dan itu akan menjadi basis untuk pembuatan baterai untuk mobil listrik. Program hilirisasi yang sedang berlangsung serta efisiensi yang terus ditingkatkan akan semakin mengukuhkan perekonomian Indonesia.

Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh karena naiknya harga komoditas, tetapi program hilirisasi yang dilakukan pemerintah memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Dengan program hilirisasi yang dilakukan terhadap mineral yang lain, angka ekspor Indonesia akan semakin meningkat. Apalagi pemerintah berupaya untuk menekan biaya logistik untuk bisa di bawah 20 persen dari total biaya. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) mengungkapkan program hilirisasi dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pendanaan dan banyaknya perusahaan tambang yang belum menguasai hilirisasi.

Membangun infrastruktur hilirisasi memerlukan modal yang tidak sedikit, hilirisasi merupakan industri padat modal, di mana memerlukan insentif dari pemerintah. Insentif tersebut bisa berupa fiskal maupun non fiskal. Namun, selain insentif, dukungan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan proyek smelter juga tak kalah penting.

Diharapkan agar beberapa daerah yang ada di Indonesia dapat mendukung para investor dalam merealisasikan proyek ini, seperti halnya proyek smelter tembaga yang saat ini tengah dibangun oleh PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Jika tantangan tersebut bisa diselesaikan, maka ini bisa mengundang banyak investor dan program hilirisasi berjalan menjadi industri yang integrated. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Akselerasi Jargas di Ibu Kota.

Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk menargetkan membangun jaringan gas sebanyak 240 ribu di wilayah Jabodetabek, Karawang, Cilegon, dan Cirebon. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, PGN merencanakan akan membangun kurang lebih 92 ribu Sambungan Rumah Tangga (SR) melalui skema investasi internal pada tahun ini.

Selain itu, PGN juga merencanakan membangun 62 ribu SR melalui skema kerja sama dengan mitra. Sehingga total jargas yang terbangun di DKI pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 154 ribu SR.

Dalam 5 tahun ke depan, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang akan menjadi target sinyal apa ini? pengembangan jargas rumah tangga. Pelanggan eksisting di DKI Jakarta sebanyak 30.491 SR. Penambahan jumlah jargas rumah tangga di DKI Jakarta pun dilakukan semakin masif tiap tahunnya. Pada Tahun 2021 dilakukan penambahan sampai dengan 100 persen dan selanjutnya akan dilakukan rencana penambahan dengan jumlah yang lebih besar pada periode 2022.

Percepatan pelaksanaan pembangunan jargas rumah tangga di DKI Jakarta menggunakan tiga strategi: • penetrasi, dimana akan menambah pelanggan baru di sekitar infrastruktur eksisting. • pengembangan dengan menambah pelanggan baru melalui penambahan pipa induk dari infrastruktur eksisting. • beyond pipeline, yakni menambah pelanggan baru yang berada cukup jauh dari infrastruktur eksisting dengan menggunakan CNG/ LNG.

PGN perlu meningkatakan sinergi dengan pemprov DKI Jakarta untuk mengakselerasi pembangunan jargas meliputi penyelarasan program jargas dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur daerah yang ada serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar yang lebih aman dan ramah lingkungan. Beberapa mulplier efek dari pembangunan jargas di DKI Jakarta antara lain: penghematan belanja energi rumah tangga masyarakat DKI Jakarta sampai dengan 20 persen; menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja di bidang keproyekan maupun operasional; optimalisasi kerja sama PGN dan Jakpro, mengurangi polusi, dan mendukung program Langit Biru Jakarta.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pungutan Ekspor CPO Naik Jadi Maksimal US$375 per Ton, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengubah aturan mengenai pungutan ekspor kelapa sawit. tarif pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan dari maksimal US$355 per ton menjadi US$375 per ton.

Perubahan ini dilakukan setelah pemerintah menghapuskan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sawit. Aturan baru tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. PMK Nomor 23/2022 ini mulai berlaku pada 18 Maret 2022. Berdasarkan lampiran di dalam aturan, terdapat 17 lapisan yang mengatur tarif pungutan ekspor sawit, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan produk hilir.

Tarifnya dibagi dengan harga di bawah atau sama dengan USD 750 per ton; harga di atas USD 750 per ton atau sama dengan USD 800 per ton; dan paling tinggi, yakni harga di atas USD 1.500 per ton. PMK Nomor 23/2022 menggunakan skema tarif progresif yang sama halnya dengan skema PMK 76/PMK.05/2021.

Perbedaannya, jika sebelumnya batas atas pengenaan tarif dari harga CPO sebesar USD sinyal apa ini?, saat ini meningkat menjadi USD 1.500/ton. Perbedaan lainnya dalam aturan terbaru ini adalah tarif RBD Palm Oil dan RBD Palm Kernel Oil naik dari USD 25/ton menjadi USD 38/ton. Selain itu, ekspor produk Used Cooking Oil (UCO) dikenakan tarif flat sebesar USD 35/ton; begitu pula ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) dikenakan tarif flat USD 5/ton.

Kebijakan kenaikan batas atas pungutan ekspor CPO tersebut bertujuan untuk menjamin pasokan CPO sinyal apa ini? memproduksi minyak goreng di Indonesia di tengah kenaikan harga ekspor. Dengan kenaikan batas atas pungutan ekspor, maka biaya yang harus dikeluarkan pengusaha akan semakin mahal, sedangkan penerimaan negara berpotensi semakin besar.

Sehingga ini menjadi disinsentif untuk ekspor, ini mendorong agar diserap di dalam negeri. Penerimaan dari pungutan pajak ekspor akan dimanfaatkan untuk memberikan subsidi minyak goreng curah. Sebagaimana diketahui konsumsi minyak goreng dalam negeri mencapai 2,1 juta ton pertahun. Nantinya, penyaluran subsidi akan dilakukan lewat BPDPKS Sementara, kenaikan pungutan ekspor CPO bersamaan dengan penghapusan kewajiban penjualan ke pasar domestik (DMO) sebesar 30 persen, akan membawa dampak beragam.

Peningkatan pungutan ekspor bisa memicu kenaikan harga jual di pasar global sebagai kompensasi kenaikan pungutan pajak dan Sebaliknya penghapusan DMO bisa mendorong peningkatan volume ekspor CPO yang berkorelasi dengan penurunan harga. Peningkatan volume bisa membuat suplai minyak sawit meningkat di pasar global. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PMK ini diharapkan dapat mengakomodir jenis PNBP baru berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian ESDM, sehingga pemungutan atas jenis PNBP dimaksud memiliki dasar hukum yang kuat.

Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pasokan minerba (khususnya batubara) dapat tercukupi untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLN, industri semen, dan industri lain) sebelum diekspor ke luar negeri karena masih terdapat perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang belum patuh melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Sehingga, menyebabkan batubara tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam negeri sehingga industri di dalam negeri mengalami kekurangan bahan sinyal apa ini? untuk operasionalnya yang pada gilirannya mengakibatkan supply produk industri untuk kepentingan umum terganggu. Adapun pokok-pokok substansi PMK ini terdiri atas lima pasal, dengan rincian sebagai berikut: • Pasal 1: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Sinyal apa ini?

Mineral dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri terdiri atas denda dan dana kompensasi. • Pasal 2: Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. • Pasal 3: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetorkan ke Kas Negara.

• Pasal 4: Tata cara pengenaan denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Pasal 5: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Denda tersebut dihitung dari selisih harga jual ke luar negeri dikurangi harga patokan batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Nilai tersebut dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dipenuhi perusahaan. Penerbitan PMK ini diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Penerapan pajak karbon di Singapura. Singapura menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan pajak karbon. Pada tahun 2018, harga karbon di singapura sudah ditetapkan sebesar S$5 per ton. Pajak ini akan diterapkan sampai dengan 2023. Awalnya, setelah 2023, pajak akan dinaikan menjadi S$10 per ton dan pada tahun 2030 dinaikan kembali menjadi S$15 per ton.

Akan tetapi dalam penyusunan anggaran Singapura 2022, tingkat pajak karbon akan melonjak dari sebelumnya S$10 per ton dan S$15 per ton menjadi S$25 per ton pada 2024, S$45 per ton pada 2026, dan mencapai S$80 per ton pada 2030.

Peningkatan agresif pajak karbon diperlukan bagi Singapura untuk mengurangi intensitas emisi sebesar 36 persen dari tingkat emisi tahun 2005 pada tahun 2030 dan mencapai target bauran emisi nol bersih pada tahun 2050. Kenaikan pajak karbon hingga S$25 per ton pada tahun 2024 dan S$80 per ton pada 2030 diperkirakan akan meningkatkan harga listrik antara S$7 per MWh hingga S$22 per MWh. Hal ini disebabkan karena sekitar 70 persen kapasitas pembangkit yang dimiliki Singapura masih berasal dari pembangkit gas yang relative usianya masih muda.

Potensi kenaikan harga listrik akibat penerapan kenaikan harga pajak karbon diperkirakan akan membebani konsumen sinyal apa ini? beberapa pihak menyarankan agar penerapan ini dapat ditunda. Para perusahaan utilitas juga cenderung tidak akan menawarkan kontrak dengan harga tetap selama beberapa tahun mendatang karena volatilitas pasar yang tinggi.

Oleh karena itu, Pemerintah akan mengambil beberapa langkah transisi untuk meringankan beban pelanggan residensial dan komersial.

Di sisi lain, penerapan pajak karbon yang relative tinggi berpotensi menjadikan biaya teknologi penangkapan karbon menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan teknologi Combine Cycle Gas Turbine (CCGT). Keberadaan pajak karbon yang tinggi akan mendukung adopsi teknologi rendah karbon dan memberikan level bermain yang merata dengan pembangkit pembangkit berbahan bakar fosil.

Dukungan keuangan dari pendapatan pajak karbon nantinya akan dialokasikan untuk dekarbonisasi dan membantu pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon, misalnya teknologi pencampuran hydrogen yang saat ini biayanya masih tujuh kali lipat dibanding CCGT plus penangkapan karbon. Pajak karbon membuat impor listrik menjadi pilihan yang sinyal apa ini?

layak. Tanpa pajak karbon, harga dasar dari impor listrik berkisar antara S$100 per MWh dan S$150 per MWh. Ketika pajak karbon meningkat maka perbedaan antara biaya dari CCGT dan impor listrik semakin menyempit secara signifikan dan semakin mengecil jika pajak karbon dinaikan melebihi S$80 per ton setelah 2030.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan G20 Energy Trasition Working Group. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) akan menggelar Sidang Energy Transition Working Group yang pertama (ETWG 1). Acara yang merupakan rangkaian Presidensi G20 Indonesia ini berlangsung pada 24-25 Maret 2022 di Yogyakarta.

Sidang ETWG 1 yang dilaksanakan di Yogyakarta ini akan dihadiri oleh 20 negara anggota G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional, baik secara langsung maupun virtual. Forum Transisi Energi G20 2022 terdiri dari Rangkaian Pertemuan, mulai dari Energy Transitions Working Group (ETWG) 1 di Yogyakarta yang dilaksanakan minggu depan. Selanjutnya, ETWG 2 di Labuan Bajo, dan ETWG 3 di Bali, serta Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM).

Puncak Presidensi G20 Indonesia adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada September 2022. Pembahasan dalam sidang ETWG-1 meliputi tiga isu prioritas transisi energi, yakni akses, teknologi, dan pendanaan.

Global energy security, securing energy accessibility, smart and clean energy technologies scaling up. Dan yang paling penting dari sidang tersebut adalah pembahasan rencana dan desain utama Road to Bali Communique (Komunike Bali) dari berbagai negara G20 untuk energi transisi.

Sidang juga akan membahas bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.

Dalam rangka Sidang juga akan membahas bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam rangka mendukung terselenggaranya ETWG 1 PLN akan memastikan kesediaan listrik tanpa kedip atau zero down time. Dua gardu induk dikerahkan untuk memasok listrik pada KTT tersebut. Untuk memastikan kelancaran acara G20, PLN memasok listrik di lokasi-lokasi tersebut dari 2 Gardu Induk.

Selain itu PLN juga menyiapkan cadangan pasokan menggunakan Automatic Change-Over (ACO), apabila pasokan utama mengalami gangguan, akan segera dipindahkan ke sumber listrik cadangan. Kementerian ESDM juga membuka partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun aksi nyata untuk mendukung energi bersih dalam kerangka G20 Energy Transitions.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara domestik alias domestic market obligation (DMO) di dua bulan pertama tahun ini mencapai 25,88 juta ton. Seperti diketahui Kementerian ESDM mencanangkan rencana produksi batubara 663 juta ton.

Dari rencana produksi itu, pemerintah menetapkan rencana DMO batubara sebanyak 166 juta ton. Sebanyak 130 juta ton di antaranya untuk sektor kelistrikan. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memastikan upaya pemenuhan batubara untuk dalam negeri terus dilakukan. Direktur Utama PLN berpendapat kebijakan pemerintah serta dukungan DPR melalui Komisi VI dan Komisi VII yang tetap mematok harga DMO batubara sebesar US$ 70 per metric ton (MT) juga sangat membantu PLN untuk mengamankan pasokan batubara di tengah lonjakan harga.

Secara sistemik, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam monitoring dan pengendalian pasokan batubara, yang semula berfokus pada pengawasan di titik bongkar estimated time of arrival (ETA) menjadi berfokus di titik muat/ loading.

Bersama dengan Kementerian ESDM melakukan enforcement day to day kepada pemasok untuk memastikan setiap pengiriman yang direncanakan dapat dimuat sesuai rencana. Apabila terjadi kegagalan loading, maka sistem terintegrasi antara PLN dan Ditjen Minerba akan langsung mengunci sehingga tidak memungkinkan pemasok tersebut melakukan ekspor Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) guna mendorong pemenuhan realisasi DMO.

Sebagai informasi, sistem tersebut memuat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan data mineral dan batubara (minerba). SIMBARA mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Hitung-hitung penyesuaian BBM bersubsidi. Di satu sisi, Indonesia akan mendapatkan windfall profit dari kenaikan sejumlah harga komoditas yang dipicu oleh memanasnya konflik Rusia dan Ukraina. Kenaikan ini diperkirakan akan melebihi harga minyak mentah Indonesia yang menjadi acuan dalam pembentukan APBN sebesar US$63 per barel. Di tengah proses pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan, pemerintah mempertimbangkan untuk mempertahankan level harga BBM.

Meskipun demikian, peningkatan harga komoditas tersebut cenderung juga menambah tekanan terhadap peningkatan beban anggaran khususnya subsidi BBM dan LPG. Kondisi ini mendrong adanya upaya untuk melakukan perubahan skema subsidi energi, listrik, dan LPG 3 kg menjadi penyaluran secara tertutup yang diperkirakan akan dilakukan pada tahun depan. Pemerintah memastikan pelaksanaan reformasi subsidi bakal terus dilakukan secara bertahap, harapannya, di 2023 dan ke depan, subsidi listrik dan LPG ini bisa lebih kita integrasikan ke dalam program yang lebih tertutup, seperti kartu sembako atau bansos.

Implementasi skema penyaluran subsidi energi secara tertutup masih menunggu keputusan Presiden, namun saat ini uji coba penyaluran sudah mulai dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Implementasi ini juga masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial guna mengetahui masyarakat yang berhak dan tidak menggangu daya belinya. Penerapan ini juga membutuhkan kesiapan taknologi yang akan digunakan sebagai transaksi pembayaran.

Selain mengubah skema penyaluran dari terbuka menjadi tertutup, pemerintah juga akan kembali memberlakukan automatic tariff adjustment listrik setelah dihentikan beberapa tahun terakhir.

Tidak adanya penyesuaian tarif listrik adjustment menyebabkan beban kompensasi yang harus ditanggun oleh Pemerintah terhadap selisih harga jual listrik dan harga keekonomiannya menjadi semakin besar.

Pengenaan tarif listrik adjustment diharapkan dapat membantu pelaksanaan tranfromasi subsidi energi lebih tepat sasaran yang sempat terhenti pada tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun terakhir dimana pemerintah melakukan reformasi yang cukup signifikan dengan mengeluarkan golongan rumah tangga 900 VA dari golongan yang menerima subsidi listrik. Sebelumnya pada tahun 2015, pemerintah juga sempat melakukan reformasi subsidi energi dengan penghapusan subsidi BBM jenis Premium dan menghapuskan 12 golongan pelanggan listrik dari daftar penerima subsidi listrik.

• Perlu juga diperhatikan, bahwa secara historis Indonesia pernah memberlakukan harga BBM bersubsidi sampai dengan Rp8.500 per liter di tahun 2014. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk berani melakukan penyesuaian harga BBM khususnya yang bersubsidi sehingga gap antara harga jual BBM bersubsidi dengan harga BBM acuan tidak terlalu besar. Selain memperkecil beban subsidi di dalam anggaran, hal ini juga dapat memperkecil potensi penyelundupan atau penyelewengan BBM bersubsidi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kompor Listrik Bisa Jadi Alternatif Atasi Lonjakan Harga LPG, Harga minyak dunia yang terus naik membuat harga acuan LPG, yakni CP Aramco, ikut mengalami kenaikan. Per Maret 2022, harga CP Aramco tercatat sudah menyentuh level USD900 per metrik ton. Padahal, saat ini sebanyak 65% LPG yang digunakan di Indonesia harus diimpor.

Kondisi ini diyakini bisa memperdalam defisit neraca perdagangan nasional. Dampaknya, penggunaan dolar akan meningkat dan menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi. Akibatnya akan memberatkan keuangan negara. Selain itu, impor LPG pun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan konsumsi yang terus naik. Pada tahun 2024, diperkirakan impor LPG bisa mencapai Rp 67,8 triliun.

Oleh karena itu untuk mengatasi situasi seperti ini untuk membantu pemerintah dalam menghemat anggaran APBN dan mengurangi impor LPG diharapkan agar gerakan penggunaan kompor induksi kembali ditingkatkan demi mengurangi impor LPG. Dengan beralih ke kompor induksi, ketergantungan terhadap impor LPG bakal berkurang secara bertahap sehingga mendorong kemandirian energi.

Tak hanya itu, masalah defisit transaksi berjalan akibat impor LPG secara perlahan juga dapat diselesaikan. Selain mengurangi angka impor, konversi ini juga bakal menekan subsidi LPG dalam APBN yang terus membengkak.

Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp.61 triliun untuk subsidi LPG dengan asumsi ICP US$ 63 per barel. Per Februari 2022, ICP sudah menyentuh dilevel US$ 95,72 per barel. Kenaikan ini akan berdampak terhadap beban subsidi LPG dimana setiap kenaikan US$ 1 ICP maka beban subsidi LPG akan meningkat sebesar Rp 1,47 T.

Jadi bisa dibayangkan berapa beban penambahan untuk subsidi LPG 3 kg saat ini. Perubahan dari LPG ke kompor listrik manfaatnya akan bisa langsung terasa. Negara juga akan lebih hemat karena ada pengurangan subsidi LPG. Masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari penggunaan kompor induksi ini. Konsumsi menggunakan kompor induksi, jika dibandingkan 1 kg LPG adalah sebesar 7,1 kWh. Artinya, dengan memakai kompor listrik masyarakat hanya perlu merogoh kocek                             Rp 10.266, yang setara dengan 1 kg LPG non-subsidi dengan harga Rp.

15.500 per kg, Dengan asumsi pemakaian 1 bulan sebanyak 9 kg, maka biaya yang dikeluarkan rumah tangga mencapai Rp 139.500. Sedangkan pemakaian 1 bulan kompor induksi setara dengan 64,7 kWh atau hanya Rp 93.556. “Artinya, penggunaan energi LPG lebih mahal Rp 45.944 per bulan jika dibandingkan dengan penggunaan kompor induksi.

Saat ini pemerintah sedang mencanangkan progam 1 juta kompor listrik yang digagas oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program ini merupakan upaya untuk memaksimalkan cadangan listrik PLN yang mengalami kelebihan pasokan.

Untuk golongan masyarakat dengan daya listriknya 450-900 VA bisa menaikkan dayanya menjadi 2.200 VA. Menurutnya PLN bisa menggratiskan biaya penambahan daya bagi masyarakat golongan bawah. Pasalnya, konsumsi daya listrik untuk memasak menggunakan kompor tersebut cukup besar. Program kompor listrik gratis ini mencontoh konversi dari penggunaan minyak tanah ke LPG. Oleh sebab itu, pihaknya bersama pemerintah terus mendorong masyarakat kelas menengah ke atas untuk mau beralih menggunakan kompor listrik.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Mobil Listrik Pertama yang Dibuat di Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hyundai Motor Manufacturing yang berada di Bekasi, Jawa Barat, Dalam kesempatan yang sama, presiden pun meluncurkan mobil listrik Ioniq 5 pertama yang dibuat di Indonesia.

Presiden berharap mobil listrik Hyundai Ioniq 5 ini akan menjadi milestone penting dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pengembangan mobil listrik yang semakin canggih dan diminati.

Indonesia memiliki nikel dan kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium. Bauksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel di mobil listrik, Untuk menjadi pemain kunci kendaraan listrik, maka perlu membangun ekosistem yang kuat.

Tanpa ekosistem yang kuat di dalam negeri maka akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik.

Beberapa investor saat ini akan memulai konstruksi dan siap mengolah nikel dan kobalt menjadi bahan material lithium baterai. dan pada tahun 2024 mobil-mobil listrik yang diproduksi di Indonesia sudah menggunakan baterai listrik dan juga komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di negara kita Indonesia. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan local content kendaraan listrik dengan memberikan insentif, memangkas berbagai hambatan regulasi, sehingga industri hulu dari kendaraan listrik juga akan tumbuh, yang sekaligus menciptakan lapangan kerja dan melakukan substitusi impor.

Pemerintah akan selalu mendukung setiap investasi kendaraan listrik di Indonesia dan juga pengembangan industri hulunya terutama industri baterai. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Langkah mitigasi kenaikan harga minyak. Pemerintah berusaha untuk tetap mempertahankan harga BBM pemerintah juga harus menanggung beban subsidi untuk BBM jenis Premium dan Solar. Dengan terus terkereknya harga minyak dunia, maka kebutuhan anggaran kompensasi penundaan kenaikan Pertamax92 dan Pertalite akan meningkat, demikian pula kebutuhan subsidi BBM jenis Premium dan Solar akan meningkat.

Pemerintah diharapkan dapat segera menyiapkan sinyal apa ini? langkah strategis dan beberapa skenario jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dapat merespon kenaikan harga minyak dunia.

Meskipun saat ini kenaikan harga minyak yang terjadi memberikan tekanan terhadap subsidi energi dalam APBN 2022, namun sedikit tertolong oleh naiknya harga komoditas seperti batubara, nikel, dan CPO terhadap penerimaan negara. Kenaikan harga BBM non subsidi seperti diperkirakan tidak akan menggangu daya belum masyarakat.

Penyesuaian harga BBM RON 92 yang lebih ramah lingkungan juga dinilai tidak banyak berdampak pada indikator ekonomi makro. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga BBM RON 92 ke atas tidak menyebabkan inflasi adalah karena proporsi konsumsi BBM RON 92 ke atas sangat kecil dan tidak banyak digunakan oleh transportasi logistic sehingga tidak secara langsung menaikan biaya distribusi yang berpotensi meningkatkan kenaikan harga harga kebutuhan pokok dan memicu inflasi Akan tetapi ada beberapa potensi risiko fiskal yang harus diantisipasi dari fluktuasi harga minyak yang terjadi.

Salah satunya dari sensitivitas risiko fiskal BUMN terhadap perubahan variable ekonomi makro. Fluktuasi harga minyak dapat menimbulkan shock terhadap kinerha BUMN dan menimbulkan eksposur terhadap APBN.

Risiko tersebut, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN seperti penerimaan pajak dan dividen, maupun terhadap belanja negara seperti subsidi, serta pembiayaan anggaran seperti penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN. Kenaikan harga minyak mentah di satu sisi berdampak positif terhadap kenaikan kontribusi penerimaan sinyal apa ini? dari PT Pertamina. Berdasarkan simulasi, setiap kenaikan harga minyak US$20 menambah penerimaan negara hingga 17,7 persen.

Namun kenaikan harga minyak berdampak terhadap kenaikan biaya operasi BUMN yang berpotensi menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Selain dari sisi fiskal, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipatif di sisi penyediaan guna memastikan kebutuhan suplai stok migas nasional. Pemerintah perlu memastikan agar negara-negara yang selama ini menjadi andalan dalam penyediaan impor nasional masih tetap mengalokasikan produksinya untuk dieskpor ke Indonesia.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Potensi Pengembangan PLTN Small Modular Reactor. Dalam rangka mendukung kebijakan net zero emission (NZE)di tahun 2060, Indonesia terus menggali berbagai macam potensi khususnya di sektor energi baru terbarukan (EBT). Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah potensi pemanfaatan energi nuklir skala kecil yaitu PLTN SMR ( Small Modular Reactor).

Berbeda dengan PLTN skala besar yang cocok dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar seperti di Jawa-Bali dan Sumatera, PLTN SMR lebih cocok untuk dimanfaatkan di kepulauan Indonesia yang kebutuhan listriknya masih relatif kecil. Jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemanfaatan energi nuklir akan dipertimbangkan setelah pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan dimaksimalkan.

Memperhatikan potensi energi terbarukan yang cukup besar, maka pemanfaatan energi nuklir merupakan pilihan terakhir. Dalam KEN dan RUEN, dinyatakan bahwa energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Namun demikian, dalam RUKN 2019-2038 disebutkan dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber EBT yang lebih besar untuk penyediaan tenaga listrik, penelitian dan kajian kelayakan merupakan salah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan agar pengembangannya dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukannya kajian ataupun studi pemanfaatan energi nuklir dalam penyediaan tenaga listrik.

Dengan pertimbangan beberapa hal seperti: (i) semakin langka dan mahalnya harga energi fosil, (ii) ancaman perubahan iklim global sebagai akibat dari emisi karbon dioksida dari pembakaran batubara atau energi fosil lainnya, sebetulnya telah membuat PLTN menjadi sebuah opsi sumber energi yang sangat menarik untuk ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Apalagi apabila biaya proyek, biaya pengelolaan waste dan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda decommissioning telah menjadi semakin jelas.

Perlu disadari bahwa pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitability, namun juga pertimbangan lain seperti aspek politik, Kebijakan Energi Nasional (KEN) target penggunaan EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

Dengan adanya berbagai aspek yang multi-dimensional tersebut, program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan oleh Pemerintah. Tingginya investasi awal dan panjangnya waktu implementasi dari pembangunan PLTN memerlukan dukungan Pemerintah dalam jangka panjang agar pembangunan PLTN dapat diselesaikan dengan sempurna dan tepat waktu. Oleh karena itu dalam RUPTL ini PLTN masih merupakan opsi yang dimunculkan untuk mencapai target bauran energi dari EBT sekitar 23% yang implementasinya memerlukan program pembangunan PLTN yang diputuskan oleh Pemerintah.

Untuk itu perlu dilakukan langkah nyata persiapan proyek pembangunan PLTN mengingat sumber energi fosil yang semakin langka dan mempertimbangkan masa pembangunan PLTN yang sangat lama. Di sisi lain, pemanfaatan tenaga nuklir dapat mendukung upaya peningkatan bauran energi EBT dan pencapaian NZE 2060. Dengan teknologi yang berkembang saat ini, PLTN SMR yang tergolong teknologi PLTN generasi III+ memiliki beberapa kelebihan antara lain tidak membutuhkan area yang luas, waktu pembangunan lebih singkat serta lebih murah baik pembangunan maupun pemeliharaannya.

Selain itu SMR bersifat fleksibel, dimana daya yang dibangkitkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila daya listrik yang dibutuhkan di suatu wilayah lebih banyak daripada yang tersedia, maka suplai daya dari SMR dapat ditingkatkan dengan menambah modul daya pada sistem reaktor yang sama.

Oleh karena itu, untuk mewujudnyatakan penggunaan energi nuklir diperlukan keseriusan berbagai pihak terutama dalam meningkatkan kajian keilmuan, feasibility study, dan kerjasama dengan mitra stakeholder seperti BATAN (BRIN) dan Bapeten sebagai persiapan dalam pengembangan tenaga nuklir dalam waktu dekat.

Dari sisi regulasi, upaya tersebut juga perlu diiringi dengan revisi ( updating) PP No.79 tahun 2014 yang menyebut penggunaan PLTN dianggap sebagai upaya terakhir. Selain itu revisi KEN dan RUEN juga perlu dilakukan dengan penyesuaian asumsi makro ekonomi yang lebih realistis. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Batubara mendorong kinerja ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia pada Februari 2022 tumbuh sebesar 34,14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dibandingkan dengan Januari 2022, kinerja ekspor pada Februari 2022 tercatat tumbuh sebesar 6,73 persen (month-to-month/mtm). Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan, berdasarkan sektor, pertumbuhan tertinggi secara bulanan tercatat pada sektor pertambangan dan lainnya yang mencapai 65,82 persen.

Komoditas yang mendorong sektor pertambangan dan lainnya tumbuh tinggi, diantaranya komoditas batu bara di mana pada Februari 2022 naik sebesar 139,96 persen dan lignit naik 151,53 persen. Secara tahunan, pertumbuhan tertinggi pun terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang mencapai 84,61 persen yoy.

Penyebab tingginya di antaranya batu bara yang naik 75,42 persen dan bijih tembaga naik 319,95 persen. Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda samping itu, berdasarkan golongan barang HS digit, ekspor bahan bakar mineral atau HS 27 mencatatkan peningkatan tertinggi, yaitu sebesar US1,75 miliar, dengan negara tujuan India, China, dan Jepang. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Target TKDN Migas 2022.

SKK Migas mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk meningkatkan targetkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengelolaan komponen barang, jasa Industri hulu migas. Komitmen TKDN tahun 2022 diharapkan bisa mencapai 60% meskipun Pemerintah telah menetapkan target TKDN migas sebesar 57%, dengan nilai perkiraan pengadaan barang/jasa sebesar US$ 5.200 juta atau setara dengan Rp.75 triliun, diperkirakan sekitar Rp.45 triliun pengadaan barang/jasa akan dinikmati oleh industri nasional.

Pada tahun 2021 lalu nilai TKDN industri hulu migas berhasil mencapai TKDN 58,95% dengan nilai pengadaan barang dan jasa sebesar USD 4,066 juta, dimana pencapaian nilai TKDN tersebut tentunya telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah di industri hulu migas sebesar 57%.

Target TKDN ditahun 2022 ini menjadi tantangan dan dorongan bagi SKK Migas dan KKKS untuk terus berkomitmen melakukan proses rantai suplai sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai yang efektif, efesien dan transparan dan mendukung tumbuh nya kemampuan nasional. SKK Migas bersama dengan KKKS telah menyiapkan 7 program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2022 guna mengakselerasi TKDN yaitu Forum Kapasitas Nasional 2022, Program AML bersama Hulu Migas Tahap II, Pelaksanaan Indonesia Pavilion di Oil & Gas Asia (OGA) Exhibition dan ADIPEC 2022, Vendor Development/Program Uji Coba, Pembaharuan Data Market Intelligence dan Kemampuan Nasional, Penilaian KPI SCM dan Audit Kepatuhan KKKS serta Penyelesaian SOP CIVD dengan Peningkatan program digitalisasi pengadaan di hulu migas Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Diharapkan 7 program pemberdayaan kapasitas nasional hulu migas (TKDN) dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam negeri dan sejalan dengan visi 1 juta barrel minyak dan 12 BSCFD Gas, dengan 3 (tiga) strategi utama yakni pencapaian long term planning pencapaian lifting, menggerakan multiplier effect dan menjalankan program pembinaan lingkungan sesuai dengan program G-20. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kenaikan Harga BBM Momentum Masyarakat Pindah ke Kendaraan Listrik, Kenaikan harga sejumlah komoditas energi fosil saat ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggenjot target bauran energi terbarukan (EBT).

Pasalnya, bauran EBT RI saat ini baru mencapai 11,7% dari target 23% di 2025. Hal ini seiring dengan adanya kenaikan harga komoditas di sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) non subsidi.

Kenaikanharga minyak dunia berdampak terhadap makin tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, terutama untuk jenis BBM Umum yang memang tidak disubsidi oleh Pemerintah. Pemerintah sendiri telah menyesuaikan harga BBM sesuai jenis dan peruntukannya. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Pertama ialah BBM Jenis Tertentu (JBT) yang memang mendapatkan subsidi yaitu minyak tanah dan solar subsidi.

Kedua, BBM Jenis Khusus Penugasan (JBKP) yaitu BBM RON mininal 88. Kemudian yang ketiga, BBM Umum, yakni diluar ke dua jenis BBM tersebut seperti Pertamax Series, Dexlite dan Pertamina Dex. Adapun formula dan harga BBM Umum mengacu kepada Keputusan Menteri (KepMen) ESDM Nomor 62 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa harga BBM ditetapkan oleh Badan Usaha dengan acuan harga rata-rata MOPS/Argus yang pastinya mengikuti harga minyak dunia.

Kenaikan harga Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda jenis nonsubsidi ada pada kisaran Rp500-Rp1.100 per liter. Seiring dengan mulai tumbuhnya roda perekonomian pasca-pandemi kemarin, dimana mobilitas masyarakat sudah mulai masif dan kebutuhan akan BBM mulai meningkat, tapi disisi lain harga BBM mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan pastinya akan berdampak terhadap beban keuangan, oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat menghemat BBM dalam kegiatan sehari-hari agar beban keuangan bisa berkurang akibat kenaikan harga BBM.

Salah satu upaya penghematan BBM adalah dengan beralih ke kendaraan listrik. Selain meminimalisir konsumsi BBM, kendaraan listrik juga menjadi cara membantu PLN dalam meningkatkan konsumsi listrik yang saat ini sedang berlebih serta membantu pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dioksida.

Namun untuk mencapai itu, perlu upaya khusus dari pemerintah agar penggunaan kendaraan listrik ini terus meningkat. Selain infrastruktur, untuk harga dan desain kendaraan listrik harus bisa menyesuaikan dengan karakter dan kondisi jalan di Indonesia. III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara dan Umum Batu Bara Topang Transisi Energi di Indonesia. Komoditas batu bara menjadi bagian tidak jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dalam upaya transisi energi selama beberapa dekade mendatang.

Sumber energi ini akan terus digunakan seiring dengan langkah dunia mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan. Selama masa transisi, penggunaan energi fosil tetap dilakukan sebagai penopang (backbone) dari pembangkit listrik. Pasalnya, energi baru dan terbarukan (EBT) masih dikembangkan hingga mencapai kapasitas terpasang sesuai yang ditargetkan. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) mengatakan bahwa energi fosil merupakan sumber penting selama proses transisi energi.

Tiga energi fosil yang dimaksud adalah batu bara, minyak dan gas bumi. Dalam 10 tahun ini ketergantungan ke terhadap batu bara akan masih sangat tinggi, sehingga komoditas batu bara masih favorit dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa porsi penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Indonesia mencapai 38 persen dari total energi nasional pada 2021.

Angka ini terbesar dibandingkan dengan energi lainnya. Minyak bumi berkontribusi 31,2 persen, gas bumi memberikan sumbangsih 19,3 persen dan energi baru terbarukan 11,5 persen.

Sementara pada proyeksi tahun ini, batu bara juga masih mendominasi total bauran energi primer Tanah Air dengan porsi 34,5 persen.

Kemudian disusul minyak bumi 27,3 persen, gas bumi 22,5 persen serta kontribusi EBT ditargetkan mencapai 15,7 persen. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menjelaskan bahwa sejauh ini batu bara terbukti menjadi sumber energi yang paling murah. Selain murah, komoditas ini juga memenuhi unsur dalam ketahanan energi.

Adapun unsur ketahan energi tersebut adalah ketersediaan yang relatif cukup banyak (availability), dapat diterima termasuk dengan perkembangan teknologi rendah emisi (acceptability) serta mudah diakses atau accessibility. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Dampak kenaikan harga minyak dalam proses transisi energi negara minyak.

Peningkatan harga minyak global yang mencapai lebih dari US$100 per barel memberikan makna tersendiri bagi transisi energi terbarukan terutama di negara negara Teluk. Didorong oleh terbatasnya pasokan dan meningkatnya permintaan global setelah pembatasan yang dilakukan di sejumlah negara. Kenaikan harga yang terjadi memberikan implikasi terhadap investasi dalam energi terbarukan terutama di negara negara pengekspor minyak di Teluk.

Sebelumnya investasi migas telah berkurang sekitar 30 persen dalam masa pandemic, adanya peningkatan permintaan yang disertai kenaikan harga berpotensi menyebabkan pembalikan trend tersebut. Salah satunya diperlihatkan oleh perusahaan migas dunia ExxonMobil yang mengumumkan peningkatan anggaran sebesar 45 persen untuk pengeboran dan kegiatannya tahun ini. Sementara indikator lainnya ditunjukan oleh anggota OPEC dan negara penghasil minyak lainnya untuk tidak merubah target peningkatan produksi minyaknya sebesar 400 ribu barel per hari.

Di saat yang sama, ada kekhawatiran bahwa harga minyak dan gas yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan konsumsi batubara. Beberapa analis memperkirakan bahwa tingginya harga minyak yang terjadi saat ini dapat mendorong perusahaan minyak untuk berperan lebih besar dan lebih meningkatkan investasi mereeka dalam energi terbarukan.

Salah satunya Total, didorong oleh kenaikan harga minyak yang tinggi Total berencana untuk membeli US$1,5 miliar saham untuk menambah investasi mereka dalam energi terbarukan, sementara BP, menyatakan akan meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan energi rendah karbon hingga 40 persen dari total pengeluaran pada tahun 2025 dan 50 persen pada tahun 2030.

Selain itu negara negara Timur Tengah saat ini telah mengidentifikasikan pengembangan energi terbarukan sebagai salah satu kunci untuk rencana diversifikasi ekonomi jangka panjang mereka. Misalnya Arab Saudi, mentargerkan untuk menghasilkan 50 persen listriknya dari energi terbarukan pada tahun 2030 dan menetapkan target nol bersih pada 2060. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan untuk menginvestasikan US$101,3 milyar dalam produksi energi terbarukan pada akhir dekade ini.

Bahkan pada April tahun lalu Arab Saudi telah meresmikan pembangkit listrik tenaga surya pertama di negeri tersebut. Negara lainnya yaitu UEA merencanakan untuk berinvestasi sebesar US$163,4 milyar di energi terbarukan pada tahun 2050 guna mencapai target emisi nol bersih. Oman, negara lainnya di Timur Tengah, meresmikan ladang tenaga surya Ibri dengan kapasitas 2.500 MW yang menjadi proyek energi terbarukan skala utilitas terbesar di negara tersebut.

Bahkan Qatar sebagai salah satu pengekspor gas alam terbesar di dunia juga telah meningkatkan fokusnya pada energi terbarukan. Ada kecenderungan, keuntungan yang didapat dari peningkatan harga minyak benar benar dimanfaatkan oleh negara negara penghasil minyak untuk mewujudkan ambisinya dalam mencapai net zero emission yang ditargetkan. II. Sektor EBT dan Ketenagalistrikan Kebijakan DMO 30 persen, Ekspor Jadi Macet, Kebijakan pemerintah menaikkan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen dari 20 persen untuk minyak goreng dinilai tidak tepat.

Dengan adanya DMO pada minyak goreng justru membuat harga CPO di pasar internasional makin mahal dan memicu bocornya CPO keluar negeri karena disparitas harga antara ekspor dan domestic semakin jauh. Pemerintah menaikkan angka DMO menjadi 30 persen untuk memberikan jaminan yang lebih besar kepada produsen minyak goreng atas ketersediaan bahan baku. Namun kebijakan tersebut justru akan mempersulit pelaku industri minyak nabati, bahkan bisa mengakibatkan ekspor CPO jadi macet.

Padahal, 64 persen market CPO Indonesia adalah di pasar ekspor. Selain itu juga kenaikan DMO yang dibarengi dengan penetapan harga atau domestic price obligation (DPO) crude palm oil (CPO) atau minyak sawit memakan korban. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang oleokimia ini terpaksa menghentikan produksinya karena tidak mampu memenuhi kewajibannya memasok minyak goreng sebanyak 20 persen dari produk yang akan diekspornya.

Seharusnya sebelum menerapkan kebijakan DMO 30 persen, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan DMO 20 persen yang diterapkan sebelumnya. Selain itu, pemerintah tidak pernah mengumumkan perusahaan CPO mana saja yang tidak patuh pada kebijakan DMO 20 persen. Pemerintah juga dinilai tidak menindak tegas perusahaan yang tidak patuh DMO dengan mencabut izin ekspor perusahaan tersebut. Selain itu, kebijakan DMO ini akan berdampak menekan keuntungan perusahaan sawit yang yang mengekspor produknya.

Kemudian, perusahaan sawit yang terkena dampak dari DMO adalah perusahaan yang tidak punya integrasi dengan industri makanan minuman atau hilirisasi sawit. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Peluang pasar dan laba batu bara. Perang Rusia Ukrania tidak hanya menyebabkan lonjakan pada harga minyak dan gas atau migas dunia, namun juga batu bara.

Pasalnya, Rusia termasuk negara pengekspor batu bara terbesar ke negara-negara Eropa. Pengamat Energi UGM berpendapat bahwa berbeda dengan kenaikkan harga migas, meroketnya harga batu bara sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dimana hal itu bisa menaikkan perolehan devisa bagi negara dan pengusaha untuk meraup laba dalam jumlah sangat besar. Adapun, pada Februari 2022, harga batu bara sudah naik sebesar 38,22% secara month over month.

Pada awal Maret 2022, harga batu bara kembali meroket mencapai USD446 per metrik ton. Selain itu, peluang pasar ekspor batu bara di Eropa yang selama ini dipasok Rusia semakin terbuka. Namun, perlu diingat, agar pengusaha batu bara tidak rakus dalam meraup keuntungan dengan mengekspor seluruh produksi tanpa memasok batu bara ke PLN yang menyebabkan krisis batu bara di PLN seperti terjadi sebelumnya.

Lebih lanjut, untuk mencegah pengabaian DMO, PLN sudah mengembangkan monitoring sistem yang terintegrasi dengan Kemeterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil monitoring itu menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk menetapkan sanksi berupa larangan ekspor, larangan produksi, dan pencabutan izin usaha bagi pengusaha batu bara yang tidak memenuhi DMO.

Untuk itu, Kementerian ESDM harus berani menerapkan sanksi tegas bagi pengusaha yang abai terhadap ketentuan DMO, tanpa memperdulikan siapa pun pemilik perusahaan batu bara tersebut.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Respon negara Asia terhadap kenaikan harga minyak. Lonjakan harga minyak global yang terjadi saat ini memberikan tekanan bagi beberapa Pemerintah di Asia untuk mengendalikan harga bensin untuk mengendalikan kemarahan public, sementara di beberapa negara lainnya membiarkan harga bensin meningkat.

Vietnam, Jepang dan pemerintah di negara lainnya mempertimbangkan langkah-langkah untuk meringankan beban ekonomi masyarakatnya. Di Vietnam harga bensin ditetapkan oleh Pemerintahharga bensin beroktan 95 telah dinaikan sebanyak enam kali sejak Desember tahun lalu, meningkat sekitar 17 persen dalam tiga bulan.

Beban masyarakat semakin diperparah karena adanya kekurangan pasokan. Kekurangan pasokan yang terjadi menimbulkan spekulasi bahwa operator SPBU melakukan penimbunan sampai dengan kenaikan harga berikutnya. Untuk mengatasi tingginya harga dan kekurangan pasokan, Pemerintah Vietnam melakukan pengendalian harga, mengeluarkan cadangan dan meningkatkan impor minyak hingga tiga kali lipat rata rata bulanan pada februari lalu. Di sisi lain pengendalian harga bahan bakar yang dilakukan oleh Pemerintah memberikan masalah terhadap likuiditas perusahaan penyulingan minyak terbesar di negara tersebut yang sebelumnya telah mengalami krisis keuangan akibat pandemic yang terjadi pada tahun 2021.

Bahkan pada Januari lalu, salah satu kilangnya mengurangi kapasitasnya menjadi 80 persen dan menangguhkan beberapa impor minyak mentah karena tidak cukup likuiditas untuk membeli kargo baru.

Di sisi lain, parlemen Vietnam sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan pemotongan pajak bahan bakar guna menurunkan harga.

Di Malaysia, peningkatan harga minyak menyebabkan potensi subsidi bahan bakar yang harus ditanggung pemerintah meningkat lebih hingga lebih dari US$2,8 miliar pada tahun ini. Hal ini disebabkan harga diesel dan bensin beroktan 95 masih berada di bawah kendali pemerintah. Diesel dibatasi pada harga 2,15 ringgit per liter dan bensin dibatasi pada harga 2,05 ringgit per liter.

Kebijakan subsidi tetap dipertahankan, karena penghapusan subsidi merupakan topik sensitive secara politik yang dapat mempengaruhi reputasi pemerintah pusat di antara kelas pekerja di Malaysia. Kondisi ini hampir serupa dengan yang terjadi di Indonsia. Pemerintah cenderung untuk mempertahankan harga jual bahan bakar untuk menghindari adanya protes yang luas dan menjaga tingkat inflas.

Meskipun demikian hal tersebut diperkirakan akan menyebabkan peningkatan defisit fiskal menjadi sekitar 4,4 persen. Di Jepang, pemerintah meningkatkan tingkat maksimum subsidi untuk distributor minyak menjadi 22 sen per liter pada Februari, naik dari sebelumnya sekitar 4 sen untuk mencegah kenaikan tiba tiba.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengurangi pajak bahan bakar sebesar 25,1 Yen per liter. Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kota yang sudah kekurangan menerima pendapatan pajak bahan bakar.

Di India, pengecer bahan bakar milik negara telah membekukan tarif selama pemilihan negara bagian. Sementara di Kamboja, harga di SPBU naik 17% sejak Desember, para pejabat mengatakan pemerintah tidak dapat mensubsidi bahan bakar lebih lanjut karena keterbatasan anggaran.

Saat ini memberikan subsidi sekitar 4 sen per liter. Di Turki, jatuhnya mata uang negara tersebut telah membuat kenaikan harga minyak dua kali lipat menyakitkan. Pemerintah sejak 2019 telah menerapkan skala geser pengurangan pajak bahan bakar untuk menjaga harga di bawah pasar. Sistem tahun lalu menghasilkan sekitar 60 miliar lira ($ 4,2 miliar) dari pendapatan pajak yang hilang. Dengan kenaikan harga minyak yang lebih tinggi, kebijakan tersebut ditinggalkan pada awal Maret.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan DMO CPO jadi 30 Persen Mulai Besok, Kemendag mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil ( CPO) untuk memenuhi stok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 30 persen. Naik dari kebijakan yang berlaku saat ini yaitu 20 persen, kenaikan berlaku mulai 10 Maret 2022. Bahan baku (migor) harus dikumpulkan lebih banyak jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda DMO sebesar) 30%, paling tidak 6 bulan ke depan untuk (bisa) di-review untuk ditambah (DMO-nya) atau di-adjust.

DMO ini merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya untuk mendapatkan izin ekspor. Ditengah kenaikan harga CPO dunia, harga CPO Indonesia tetap menjadi yang paling lebih murah dibandingkan Dumai Malaysia.

Per Maret 2022, harga CPO di Malaysia tercatat Sinyal apa ini? 22.234 per liter dan di Dumai rata-rata CPO Rp 17.701 per kilogram. Sedangkan di Indonesia hanya Rp 16.555 untuk minyak goreng kemasan dan Rp 15.525 untuk minyak goreng curah. Perbedaan harga ini, terletak pada penerapan kebijakan pajak ekspor bea dan sinyal apa ini? yang diterapkan di Indonesia. Sementara, pajak ekspor di Malaysia saat ini telah mencapai USD 375.

Sementara di Indonesia hanya sekitar USD 100. Perbedaan harga yang mencolok ini membuat industri di luar minyak goreng yang mengelola CPO bisa meraup untung yang besar.

Mengingat pemain CPO dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah lebih dari Rp 7.000 per liternya. Sementara ketika dijual ke luar negeri menggunakan harga industri yang untungnya berlipat ganda.

Untuk itu, demi menjaga stabilitas bahan baku pasokan minyak goreng di dalam negeri, eksportir diwajibkan mengikuti program DMO. Kenaikan DMO untuk Stabilitas Bahan Baku Minyak Goreng Domestik. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan DMO CPO ini semakin memperjelas perbedaan signifikan antara harga CPO domestik dan internasional. Hal ini telah terjadi sejak bulan Februari lalu sehingga membuat persediaan CPO dalam negeri lebih stabil.

Kebijakan kenaikan DMO ini juga bertujuan untuk memastikan persediaan CPO dalam negeri tetap ada. Sehingga harga minyak goreng dan ketersediaannya tetap stabil.

Sehingga bahan baku selalu terjamin ketersediaannya I II. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Rusia bersandar pada China sebagai pasar ekspor. Kaya akan sumber daya alam, Rusia adalah pengekspor batubara (thermal dan kokas) terbesar ketiga di dunia dan pengekspor aluminium terbesar keempat. Ini juga memiliki pangsa pasar yang layak untuk ekspor tembaga, baja dan nikel. Menurut data perdagangan Rusia mengekspor 15,9 juta mt baja setengah jadi dan 16,8 juta mt baja jadi pada 2021.

Lima tujuan teratas baja setengah jadi Rusia adalah Meksiko, Belgia, Taiwan, Turki, dan Kazakhstan, yang menyumbang sekitar 70% dari total ekspor. Sementara itu, lima pasar teratas untuk baja jadi Rusia adalah Turki, Kazakhstan, Belarusia, Polandia, dan Uzbekistan, yang menyumbang sekitar 47% dari total ekspor.

Industri logam Rusia diperkirakan akan bersandar pada China sebagai pasar ekspor setelah menghadapi tantangan dengan pelanggan Eropa sebagai sanksi atas invasinya ke Ukraina. China telah menjadi pembeli utama aluminium, nikel, tembaga, dan batubara metalurgi Rusia, tetapi perdagangan baja antara keduanya terbatas pada produk setengah jadi. tekanan sanksi terhadap ekspor billet Rusia bisa berarti akan lebih banyak yang bisa dikirim ke China. Namun, China sendiri memiliki kapasitas pembuatan baja yang sangat besar yaitu 1,2 miliar mt/tahun.

Dalam perdagangan sebenarnya kedua negara tersebut mendapatkan ruang yang cukup baik, mengingat ambisi kendaraan listrik China, yang membutuhkan pasokan nikel yang stabil. Pasokan nikel Rusia juga akan menarik bagi China menyusul masalah pasokan yang dihadapinya dengan Indonesia.

Berikut data impor baja, nikel, tembaga, alumunium China dari Rusia pada tahun 2021: • Impor konsentrat tembaga dari Rusia mencapai 428.767 mt • Impor unwrought non-alloy nickel dari Rusia adalah 44.693 mt • Impor aluminium utama dari Rusia adalah 291.036 mt • Impor batubara dari Rusia adalah 10,74 juta mt • Impor baja setengah jadi dari Rusia mencapai 0,8 mt • Impor tembaga dari Rusia mencapai 390.442 mt I.

Sektor Minyak dan Gas Bumi Pasar minyak kembali melanjutkan kenaikannya di perdagangan Asia jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dengan adanya potensi pelarangan impor minyak Rusia yang sedang dibahas oleh Amerika Serikat, di tengah upaya Eropa untuk mengurangi ancaman tersebut Salah satu pertimbangan pemimpin Eropa untuk mengurangi ancaman sanksi bagi minyak Rusia adalah untuk menenangkan pasar minyak yang telah bergerak naik dengan harga minyak yang meroket tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Selain itu, negara negara Eropa seperti Jerman memiliki ketergantungan yang besar terhadap Rusia. Rusia menyumbang sekitar setengah dari impor gas dan batubara serta lebih dari sepertiga impor minyak Jerman. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut Jerman akan melipatgandakan penggunaan energi terbarukannya sambil mengevaluasi rencana penghapusan batubara dan nuklir sebagai tanggapan atas ancaman yang meningkat terhadap pasokan gas Rusia. Jerman juga merencanakan cadangan batubara dengan lebih dari 50 persen impor batubara tahun 2021 yang jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dari Rusia.

Harga batubara Eropa juga mencapai rekor tertinggi karena tingginya permintaaan yang mencari batubara dari Kolombia dan AS untuk menggantikan impor Rusia. Di sisi lain, Rusia sempat mengeluarkan ancaman untuk memotong pasokan gas alamnya ke Eropa sebagai pembalasan jika larangan impor minyak Rusia diterapkan oleh Eropa.

Komoditas masih menjadi alat politik yang efektif bagi sebuah negara. Rusia mengekspor lebih dari 7 juta barel per hari produk minyak mentah dan minyak bumi, setara dengan 13% dari total perdangan minyak.

Dari jumlah tersebut, Eropa menerima sekitar 2,7 juta barel per hari. OPEC sebagai kelompok produsen minyak terbesar relative tidak jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kendali yang kuat terhadap hal hal yang terjadi pada pasar minyak saat ini karena geopolitik telah mengambil alih pasar.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh OPEC dalam waktu dekat saat ini adalah bertahan dengan rencananya untuk meningkatkan produksi bulanan sebesar 400 ribu barel per hari. Jika peningkatan harga minyak hingga di atas US$100 per barel terjadi sepanjang musim panas, hal ini akan menjadi hambatan yang cukup besar terhadap ekonomi daripada yang diperkirakan pasar saat ini.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Titik Kritis Pengembangan EBT Indonesia dan Dunia. Semakin memanasnya perang di kawasan Eropa Timur telah menyasar sektor energi dunia dan memicu kenaikan beberapa komoditas energi seperti minyak dan batubara secara global.

Konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai juga mulai berdampak tidak hanya bagi negara Eropa dan Barat tetapi juga sudah mulai dirasakan oleh Indonesia. Dampak invasi tersebut membuat Indonesian Crude Oil Price (ICP) untuk bulan Februari 2022 naik menjadi sebesar US$95,72 per barel. Sementara harga batubara acuan (HBA) melesat ke harga US$203,69 per ton. Di satu sisi kenaikan harga komoditas akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara.

Di sektor migas kenaikan harga ICP ini jauh diatas asumsi APBN 2022 sebesar US$63 yang artinya menyebabkan penerimaan dari penjualan minyak mentah mengalami kenaikan meskipun di sisi lain juga akan menimbulkan penambahan belanja subsidi energi karena setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar.

Begitu pula yang terjadi dari sektor batubara, kenaikan HBA akan membuat penerimaan negara dari ekspor batubara meningkat tajam namun di sisi lain kebutuhan batubara dalam negeri dengan HBA US$70 makin membuat beban subsidi energi makin besar. Hal ini sudah barang tentu juga menjadi critical point bagi pengembangan energi baru terbarukan, di tengah tren transisi energi dan pengembangan green energy secara global dalam satu dekade terakhir, saat ini dunia tengah dihadapkan pada ancaman krisis energi akibat mulai diberlakukan nya rencana kebijakan pembatasan suplai energi fosil dari Rusia.

Oleh karena itu, untuk memenuhi urgensi kebutuhan energi saat ini dunia dihadapkan pada pilihan mengandalkan optimalisasi suplai EBT atau untuk sementara sinyal apa ini? suplai energi dari Rusia dengan komoditas energi fosil lain seperti batubara dari negara lain. Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan serupa, karena seperti diketahui bersama sejak 2004, Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak maka kenaikan harag minyak dunia cepat atau lambat akan berpengaruh pada kondisi fiskal dalam negeri.

Oleh karena itu saat ini pilihan nya adalah akan mengandalkan EBT sebagai tulang punggung energi nusantara yang harus dipacu untuk dioptimalkan dalam waktu yang relative singkat atau bermain “aman” dengan mengandalkan peningkatan penggunaan sumber energi fosil lain seperti batubara yang tentunya akan merevisi banyak kebijakan sebelumnya terkait transisi energi. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman krisis energi dan titik kritis pengembangan EBT, diharapkan pemerintah bersama stakeholder di sektor energi dapat bersama sama berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyusun pengembangan kebijakan energi yang tepat.

Dalam jangka pendek, kenaikan harga komoditas energi memang dapat menambah penerimaan negara, namun dalam jangka panjang justru akan menjadi boomerang jika tidak diantisipasi dampak lanjutannya sehingga sinyal apa ini?

penerimaan negara akibat kenaikan harga tersebut seyogyanya dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi dan optimalisasi EBT untuk mendukung ketahanan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kemandirian energi di masa depan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Meroketnya harga komoditas nikel dunia berpotensi mendongkrak harga patokan mineral (HPM) nikel pada April 2022. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memproyeksikan harga ini bisa saja menyentuh US$80 per wet metrik ton pada bulan depan. Lompatan harga saat ini akan berpengaruh tajam pada HPM April. Adapun, hitungan HPM ditetapkan berdasarkan harga acuan tiga bulan ke belakang. Dalam draf harga patokan nikel Maret 2022, nikel kadar 1,70 persen dengan corrective factor (CF) 18 persen FoB dihargai US$50,42 per wet metrik ton untuk kandungan air (MC) 30 persen serta US$46,82 per wmt untuk kandungan air 35 persen.

Sedangkan kadar nikel 1,80 persen dengan corrective factor 19 persen FoB dihargai US$56,35 per wmt. Kemudian untuk kandungan air 35 persen diperdagangkan pada level US$52,32 per wmt. Namun demikian, draf Maret masih menunggu persetujuan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM.

Sementara itu, APNI juga meminta agar komoditas turunan nikel seperti cobalt ikut dihargai oleh pembeli. Selama ini, smelter hanya membeli nikel ore meski terdapat turunan cobalt. Sedangkan itu potensi penerimaan negara. Pekan ini, harga nikel mengalami lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Pada Selasa (8/3/2022), harga nikel yang dipublikasi London Metal Exchange mengalami penguatan tajam mencapai US$101.350 per dry metrik ton atau sekitar 110,80 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Bursa London Metal Exchange mencatat harga nikel mengalami peningkatan tajam dengan penguatan 18.717 poin dari perdagangan akhir pekan sebelumnya menjadi US$48.211 per dmt pada Senin (7/3/2022). Penguatan juga terjadi untuk kontrak April menyentuh US$48.131 per dmt. Lonjakan harga juga terjadi untuk kontrak Mai dengan meningkat 65,10 persen atau 18.964 poin dari perdagangan sebelumnya Trading economics menyebutkan bahwa lonjakan harga nikel ini setidaknya tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Penguatan harga ini disebabkan oleh adanya sanksi Barat terhadap Rusia, setelah negara itu menginvasi Ukraina. Langkah politik Presiden Rusia Vladimir Putin itu dinilai dapat memicu kekhawatiran akan pasokan logam. Sanksi yang diberikan kepada Rusia memberikan pukulan telak bagi pasokan nikel dunia. Pasalnya, Rusia menjadi produsen ketiga terbesar di dunia mencapai 250.000 ton pada 2021. Saat ini, Indonesia masih menjadi produsen terbesar nikel dunia dengan mencapai 1 juta ton pada 2021.

Disusul Filipina 370.000 ton, Rusia, Kaledonia Baru 190.000 ton serta Australia 160.000 ton. Berbeda dengan negara lain, Indonesia telah menghentikan ekspor bijih nikel mentah.

Kini RI hanya mengekspor nikel dalam bentuk olahan seperti ferro nickel dan nickel pig iron. Selain itu, penguatan harga komoditas ini juga dipicu oleh meningkatnya permintaan baja tahan karat, industri baterai, serta berkurangnya pasokan di dunia. I. Sinyal apa ini? Minyak dan Gas Bumi Langkah Eropa mengurangi ketergantungan gas Rusia. Ketegangan yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina mendorong adanya seruan untuk melakukan embargo penuh terhadap impor minyak dan gas Rusia.

Tetapi ada juga kekhawatiran bahwa larangan semacam itu dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan banyak menimbulkan kekacauan di pasar. Internasional Energi Agency mengatakan bahwa EU mengimpor 155 BCM gas Rusia pada tahun 2021, berkontribusi sekitar 45 persen sinyal apa ini? impor gas EU dan hampir 40 persen dari total konsumsi gasnya. Dalam hal minyak, Rusia Urals memiliki pangsa pasar minyak mentah terbesar di Eropa, memasok sekitar seperempat dari impor minyak dan kondensatnya.

Dengan seperempat dari impor minyak Uni Eropa berasal dari Rusia, ada kekhawatiran bahwa Rusia dapat membatasi pasokannya untuk membalas embargo yang diberikan. Eropa dapat mengurangi ketergantungan impor gas alam terhadap Rusia lebih dari sepertiga volume yang ada. Langkah-langkah yang diusulkan oleh IEA untuk mengurangi ketergantungan terhadap Rusia seperti beralih ke pemasok lain, pemanfaatan sumber energi lain, mendorong pengguna gas bisnis dan industri untuk menggunakan alternatif gas alam yang lebih bersih dan efisien.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya EU untuk sinyal apa ini? tujuan pembangunan hijau. Dalam beberapa tahun terakhir Uni Eropa juga telah mendiversifikasi pasokan gas nya dengan cara membangun terminal LNG dan interkonektor baru. Langkah yang direkomendasikan adalah tidak menandatangani kontrak gas baru dengan Rusia, memanfaatkan sumber energi rendah emisi seperti nuklir dan terbarukan, serta meningkatkan langkah-langkah efisiensi energi di rumah dan bisnis.

Apabila langkah langkah tersebut dilakukan, diperkirakan dapat mengurangi impor gas Uni Eropa dari Rusia hingga lebih dari 50 miliar meter kubik atau lebih dari sepertiga dalam setahun. Dalam jangka pendek, direkomendasikan adanya peralihan dari konsumsi gas di sektor listrik melalui peningkatan penggunaan teknologi berbahan bakar batu bara Eropa atau bahan sinyal apa ini? alternatif seperti minyak di dalam pembangkit listrik berbahan gas yang ada.

Akan tetapi karena opsi ini tidak selaras dengan Kesepakatan Hijau Eropa dan diperkirakan relative lebih mahal dari sudut pandang ekonomi maka pilihan tersebut cenderung tidak menjadi pilihan. Dengan strategi tersebut diperkirakan pengurangan total tahunan impor gas EU dari Rusia akan mencapai lebih dari 80 miliar meter kubik • II.

Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Harga Meroket, Cek Stok Batu Bara dan Gas untuk Listrik RI Terkini. Harga batu bara dunia saat ini telah melonjak menyentuh level US$ 407,05 per ton pada perdagangan akhir pekan lalu di pasar ICE Newcastle (Australia), tertinggi sejak 2008. Di tengah lonjakan harga batu bara ini, pemerintah mengklaim pasokan batu bara untuk kebutuhan Pembangkit Sinyal apa ini? Tenaga Uap (PLTU) masih aman.

Fluktuasi batubara terjadi karena adanya dua fenomena di dunia yaitu, pembatasan ekspor batu bara di Januari selama satu bulan dan perang Rusia dan Ukraina. Terkait pemenuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), dipastikan Indonesia tidak akan mengalami krisis atau kekurangan batu bara seperti yang terjadi pada awal tahun 2022 lalu. Pasalnya, para pemasok itu sudah harus memenuhi syarat atau aturan DMO kepada PT PLN (Persero) sebelum mengekspor dan jika melanggar, maka akan mendapatkan sanksi penundaan izin ekspor hingga sanksi denda administrasi.

Kondisi terkini, semua pasokan batu bara untuk PLTU di Pulau Jawa dan Luar Jawa dapat dipastikan aman, dan tidak kritis seperti awal 2022 lalu. Ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 10 hingga 20 hari. Untuk mengatasi  kritis batubara yang terjadi awal tahun 2022, saat ini Kementerian ESDM bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah membentuk Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Simbara tersebut terintegrasi lintas kementerian. Sehingga, apabila ada perusahaan pertambangan batu bara yang belum memenuhi suplai batu bara dalam negeri bisa segera diketahui. Selain batubara, untuk pasokan gas PLN saat ini juga dinilai aman karena PLN sudah memiliki kontrak panjang. Adapun untuk pasokan BBM, PLN telah didukung dari PT Pertamina (Persero). Terlebih, PLN telah membuat kontrak sejak awal tahun sebelum 2022, untuk menjamin pasokan batu bara, gas, dan BBM melalui kerjasama dengan Pertamina.

Terkait dengan kenaikan tarif listrik akibat meningkatnya harga komoditas-komoditas energi PLN belum dapat memastikan karena kenaikan tarif listrik adalah wewenang pemerintah dan PLN sebagai operator PLN menyediakan listrik bagi masyarakat. Meskipun PLN tidak menyangkal bahwa biaya listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM memang terdampak atas lonjakan harga minyak ini, namun tidak terlalu signifikan karena pemakaian BBM pada bauran energi pembangkit listrik perseroan kini hanya tinggal sekitar 3,6 persen.

Adapun untuk harga batu bara dan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri masih diregulasi, yakni maksimal US$ 70 per ton untuk batu bara dan US$ 6 per MMBTU untuk gas. Dengan demikian, lonjakan harga batu bara dan gas di pasar internasional, menurutnya tidak berdampak pada kenaikan biaya pembangkitan listrik berbasis batu bara dan gas PLN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Tarif royalti direncanakan naik menjadi sekitar 20%. Di tengah lonjakan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda batu bara yang tiada henti, pemerintah tengah menggarap aturan terkait kenaikan royalti batu bara. Dari tarif royalti batu bara saat ini sekitar 3%, 5%, 7% bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 13,5% bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), tarif royalti direncanakan naik menjadi sekitar 20%, khususnya bagi pemegang IUPK.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Sinyal apa ini? Kelola Mineral dan Batu Bara. Rencana kenaikan royalti batu bara ini sebenarnya sudah direncanakan sejak sebelum lonjakan harga batu bara terjadi.

Saat ini menurutnya tengah diproses antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Jadwal pemberlakuan kenaikan royalti batu bara ini akan bergantung pada proses di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah sudah memperhitungkan tingkat kewajaran kenaikan royalti batu bara ini, sembari melakukan sosialisasi pada industri nasional. Seperti diketahui, harga batu bara di pasar ICE Newcastle (Australia) pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup pada level US$ 407,05 per ton, melonjak 13,56% dibandingkan sehari sebelumnya.

Selama pekan lalu, harga batu bara membukukan kenaikan 61,85% secara point-to-point. Ini adalah rekor tertinggi kenaikan mingguan setidaknya sejak 2008. Lonjakan harga batu bara sebelumnya terjadi seiring harga gas alam yang juga melejit serta meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia – Ukraina membuat harga komoditas batu bara global melambung tinggi. Kementerian ESDM pun telah menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada bulan Maret 2022 sebesar US$ 203,69 per ton atau naik US$ 15,31 per ton dari bulan Februari lalu, yaitu US$ 188,38 per ton.

HBA sendiri merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8%, dan Ash 15%.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan agar tarif royalti ekspor batu bara dan domestik dikenakan secara progresif. Hal ini untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor batu bara saat harga sedang mengalami kenaikan. Tarif royalti progresif itu berdasarkan tingkat harga batu bara.

Misalnya, harga batu bara mencapai US$ 70 per ton ke bawah, maka royalti yang akan dikenakan mencapai 14%. Jika harga batu bara US$ 70 – US$ 80, royalti mencapai 16%. Kemudian harga batu bara US$ 80 – US$ 90 per ton royaltinya 19%, dan harga batu bara US$ 90 – US$ 100 per ton royaltinya mencapai 22%. Adapun jika harga batu bara di atas US$ 100 maka royalti yang dikenakan mencapai 24%. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Perang Rusia VS Ukraina berefek pada meluasnya eskalasi konflik.

Terutama, setelah melihat negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa (UE) mulai “terlibat” dalam konflik tersebut.

Kekhawatiran meluasnya eskalasi konflik juga mendorong kekhawatiran para pelaku pasar, baik pasar keuangan maupun pasar komoditas. Kekhawatiran terhadap meluasnya dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Indonesia juga mulai muncul. Kekhawatiran tersebut tidak berasal dari jalur perdagangan dan investasi, namun disebabkan oleh faktor sentimen negatif di pasar keuangan dan komoditas.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina tidak terlalu besar. Rusia dan Ukraina bukan negara partner dagang utama Indonesia. Ekspor dan impor Rusia hanya menduduki peringkat ke-23 dari total ekspor Indonesia, sedangkan Ukraina jauh di bawah, yaitu peringkat di atas ke-40. Konflik Rusia-Ukraina ini telah menimbulkan dampak terhadap pasar keuangan dan terutama pasar komoditas. Pasar keuangan Indonesia juga mengalami koreksi, meskipun relatif kecil. Yang paling terdampak adalah pasar komoditas energi (minyak, gas, dan batubara).

Harga minyak brent pada 4 Maret di pasar spot mencapai 118,11 dollar AS per barel meningkat lebih dari 20 persen dibanding posisi akhir Februari sebesar 97,97 dollar AS per barel.

Sedangkan harga gas naik menjadi 5,02 dollar AS per mmbtu meningkat lebih dari 14 persen dibanding posisi akhir Februari sebesar 4,40 dollar AS per mmbtu. Kenaikan harga energi ini tentunya akan mempengaruhi berbagai sektor yang terkait dengan ketiga sumber energi tersebut: minyak, gas dan batubara.

Dari sisi fiskal, kenaikan harga energi akan memberikan dampak terhadap APBN. Kenaikan harga minyak diperkirakan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap APBN.

Kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan biaya impor untuk pengadaan BBM. Di sisi lain, realisasi harga minyak (ICP) saat ini jauh di atas melampaui asumsi pada APBN 2022. Sebelum 2015, BBM bersubsidi relatif mendominasi dalam komposisi penggunaan BBM di dalam negeri. Sehingga, setiap terjadi kenaikan harga minyak selalu meningkatkan risiko fiskal akibat tingginya subsidi BBM. Sejak 2015, besaran subsidi BBM mulai berkurang seiring dengan penurunan harga minyak saat itu. Rendahnya harga minyak saat itu dimanfaatkan pula sebagai momentum untuk memperluas penggunaan BBM non-subsidi.

Kini, porsi BBM bersubsidi sudah jauh berkurang. Sehingga, dampak kenaikan harga minyak terhadap risiko fiskal yang berasal subsidi BBM semakin dapat dikurangi. Namun demikian, berkurangnya risiko fiskal tersebut tidak serta merta mengurangi risiko fiskal yang muncul akibat kenaikan harga minyak. Ini mengingat, sejak 2017 muncul beban baru yang ditanggung APBN terkait dengan pengadaan energi yaitu “Dana Kompensasi”. Dana Kompensasi ini muncul untuk mengganti kerugian yang dialami BUMN Energi akibat tidak dapat melakukan kenaikan tarif/harga secara otomatis (automatization tariff/price adjustment (AT/PA) atas pengadaan jenis-jenis energi non-subsidi: BBM-Non Subsidi, LPG Non-Subsidi, dan listrik Non-Subsidi.

Pada APBN 2022, asumsi makro yang dipakai adalah (i) ICP 63 dollar AS per barel, (ii) lifting 703 ribu barel per hari/bph (realisasi tahun lalu 662 ribu bph), dan (iii) kurs Rp14.350 per dollar AS. Analisis sensitivitas yang dipergunakan pada APBN 2022 memperlihatkan bahwa dampak langsung kenaikan ICP masih positif terhadap APBN. Namun yang menjadi pertanyaan: pada level berapa kenaikan ICP tersebut tetap positif bagi APBN di tengah harga minyak yang kini tinggi jauh di atas asumsi APBN, di sisi lain lifting trennya cenderung turun.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan PLN Tingkatkan Serap Captive Power untuk Dongkrak Konsumsi Listrik Industri, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun ini akan meningkatkan konsumsi listrik salah satunya di sektor industri. Salah satunya adalah mengakuisisi captive power atau pembangkit listrik milik industri menjadi supply dari PLN. Penjualan listrik untuk industri pada Januari 2022 mencapai 7,39 TWh atau mengalami pertumbuhan sekitar 16 persen jika dibandingkan Januari 2021 (YoY) yang hanya sebesar 6,36 TWh.

Kondisi ini menjadi sinyal juga adanya pertumbuhan konsumsi listrik di tengah pemulihan ekonomi, PLN menangkap momen ini dengan meningkatkan konsumsi listrik, yaitu melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi sinyal apa ini? ditempuh melalui program win back yaitu mengakuisisi captive power atau mengganti kelistrikan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan pembangkit sendiri dengan suplai listrik dari PLN. Langkah tersebut dilakukan agar pelanggan dapat berfokus pada bisnis intinya.

Selain itu, PLN juga memberikan program bundling dan promo tambah daya. PLN juga mendorong penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari atau electrifying lifestyle, seperti mendorong ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dan penggunaan kompor induksi. PLN siap memenuhi pasokan listrik untuk setiap kebutuhan pelanggan.

Saat ini seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup. Hadirnya listrik tentu akan menggerakan roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Permintaan dan DMO batubara. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada mengingatkan pengusaha batu bara untuk mematuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) di tengah lonjakan harga dunia saat ini. Dalam ketentuan DMO, pengusaha wajib menjual batu bara ke PLN sebesar 25 persen dari total produksi dengan harga 70 dolar AS per metrik ton.

Untuk mencegah pengabaian DMO, PLN sudah mengembangkan sistem pemantauan yang terintegrasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil pemantauan itu menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan sanksi berupa larangan ekspor, larangan produksi, dan pencabutan izin usaha bagi pengusaha batu bara yang tidak memenuhi DMO.

Konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina tak hanya menyebabkan melonjaknya harga minyak dan gas bumi dunia, tetapi juga mendorong kenaikan harga batu bara karena Rusia termasuk negara pengekspor batu bara terbesar ke negara-negara di Eropa. Kenaikan harga minyak dan gas bumi membuat negara-negara Eropa kembali menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik, sehingga menaikkan permintaan yang menyulut kenaikan harga batu bara dunia.

Pada Februari 2022, harga batu bara telah melesat naik sebesar 38,22%. Sedangkan pada awal Maret 2022, harga batu bara kembali meroket hingga menyentuh angka 446 USD$/ton. Indonesia memetik untung dari kenaikan harga batu bara melalui perolehan devisa dan pengusaha mendapat laba dari aktivitas ekspor batu bara karena harga pokok produksi kisaran 30 sampai 40 dolar AS per metrik ton serta peluang pasar ekspor batu bara di Eropa yang selama ini dipasok Rusia, semakin terbuka.

I. Sektor Minyak sinyal apa ini? Gas Bumi Perkiraan dampak kenaikan harga LPG. Peningkatan harga LPG non subsidi naik didorong oleh kenaikan harga Contract Price Aramco (CPA) yang mencapai 21 percen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021 menjadi US$775 metrik ton.

Dengan kenaikan harga yang terjadi, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini adalah sekitar Rp15.500 per kg. Sebelumnya, harga LPG non subsidi di banderol dengan harga Rp 11.500 per kg, kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp 13.500 per kg, dan pada Minggu 27 Februari 2022 kembali naik menjadi Rp 15.500 per kg. Kenaikan harga ini merupakan kenaikan yang wajar dan masih kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.

Peningkatan harga CPA menyebabkan beban subsidi energi meningkat mengingat porsi LPG bersubsidi mencapai 93 persen dari total konsumsi LPG nasional per Januari 2022. Diperkirakan setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel akan berdampak terhadap peningkatan beban subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun dan subsid serta kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.

Saat ini subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar Rp77,5 triliun berdasarkan pada ICP sebesar US$63 per barel. Saat ini dengan perkembangan harga minyak dunia telah mendorong ICP menjadi US$95,45 per barel. Artinya saat ini telah ada selisih US$32,45 per barel dari asumsi ICP yang ditetapkan. Dengan kondisi tersebut beban subsidi LPG diperkirakan meningkat mencapai Rp47,7 triliun. Secara logis kenaikan harga LPG non subsidi berpotensi mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan LPG subsidi terlebih ketika gap harga LPG bersubsidi dan non subsidi semakin besar.

Kenaikan harga LPG non subsidi diperkirakan akan mendorong praktik pengoplosan dan dapat menimbulkan risiko keamanan. Untuk meminimalisir penyelewengan tersebut, disparitas harga antara LPG subsidi dan non subsidi perlu semakin diperkecil dengan mempercepat perbaikan skema jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda LPG atau energi dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang yang terintegrasi dengan bantuan sosial.

Sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan harga LPG non subsidi terebut. Di beberapa wilayah seperti Bangka Belitung, kenaikan harga LPG non subsidi 12 kg mengakibatkan harga LPG non subsidi di daerah tersebut mencapai Rp220.000 per tabung dari sebelumnya Rp190.000.

bagi sejumlah pelaku usaha makanan seperti makanan dan jasa catering, kenaikan yang terjadi menyebabkan penurunan omset penjualan hingga 10% dan 20% secara bulanan.

Selain itu, kenaikan harga LPG non subsidi akan berdampak terhadap kenaikan inflasi. Terlebih jika momentum kenaikan harga LPG tersebut bertepatan dengan datangnya Ramadhan yang akan jatuh pada April 2022.

Diperkirakan peningkatan inflasi akan mencapai 3%. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pentingnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Indonesia. Dalam dua pekan terakhir, dunia bergejolak akibat konflik yang terjadi di kawasan Eropa Timur.

Melihat perkembangan yang terjadi, invasi Rusia terhadap Ukraina telah membuat seluruh dunia khawatir akan memicu pecahnya Perang Dunia III. Sanksi dan kecaman terhadap Rusia terus mengalir dari berbagai pihak, namun ada satu hal yang menarik dari beberapa sanksi yang dikenakan kepada Rusia akibat invasi nya ke Ukraina dimana sejauh ini sanksi tersebut hanya sebatas sanksi finansial dan ekonomi, tidak ada sanksi yang berkaitan dengan suplai energi.

Seperti kita ketahui bersama, Rusia merupakan negara penghasil minyak terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Bahkan, negara beruang merah ini adalah negara pengekspor minyak terbesar di dunia bersama Arab Saudi, dan 60% dari total ekspor minyak Rusia ditujukan ke negara OECD Eropa [1]. Oleh karena itu, meskipun di satu sisi banyak negara saat ini memusuhi Rusia, di sisi lain hampir sebagian besar negara Eropa juga bergantung kepada suplai energi dari Rusia. Dari hal tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang bisa belajar banyak dari Rusia, bagaimana ketahanan dan kemandirian energi suatu negara dapat menjadi senjata pertahanan mumpuni bagi negara tersebut.

Dengan cadangan suplai energi yang cukup tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga dapat mencukupi kebutuhan energi negara lain akan membuat sebuah negara disegani oleh negara lain. Tidak perlu disangkal lagi, dari berbagai riset yang telah dilakukan potensi energi Indonesai sangat besar terutama berasal dari energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, sungai dan laut. Sebagai contoh, PLTA Sungai Kayan yang baru diresmikan berpotensi menyuplai listrik sebesar 11.000-12.000 MW dan masih bisa bertambah dengan keberadaan 4400 sungai yang tersebar di Indonesia, ditambah lagi potensi dari panas bumi yang belum dimanfaatkan sebesar 29.000 MW [2].

Momentum transformasi menuju energi hijau juga menjadi salah satu fokus dalam Presidensi Indonesia di Forum G20 tahun ini. KTT G20 menjadi momen penting untuk mendorong transisi energi hijau berkelanjutan, mendorong kebijakan transisi energi hijau berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau, dan konkret.

Oleh karena itu, fondasi pembangunan energi hijau dapat dilakukan sesegera mungkin serta dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi energi baru terbarukan, terlebih lagi tren global saat ini sedang mengarah kepada pemanfaatan energi hijau ramah lingkungan sehingga dukungan pembiayaan dan investasi pengembangan EBT juga dapat dipercepat. Harapannya, dalam waktu 10-20 tahun ke depan Indonesia dapat memiliki ketahanan dan kemandirian energi tidak hanya untuk dalam negeri tetapi juga dapat diekspor ke luar negeri.

I II. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Keuntungan Bisa Diraup Indonesia dari Konflik Rusia-Ukraina, Indonesia bisa diuntungkan dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Apabila konflik terus berlanjut, kondisi tersebut dapat meningkatkan harga komoditas dunia, termasuk emas, perak, aluminium, dan nikel. Indonesia saat ini dikenal sebagai negara penghasil emas, perak, aluminium dan nikel yang saat ini juga ikutan naik pasca meningkatnya eskalasi konflik Rusia dengan Ukraina.

Jika kita bisa mengoptimalkan peluang ini, ekonomi kita bukan hanya selamat dari ancaman defisit karena dampak naiknya harga migas, tapi juga bisa untung besar. Berdasarkan hasil riset terkait perang-perang Asia saat perang dingin, tidak semua negara mengalami kerugian, defisit, ataupun krisis perdagangan maupun ekonomi. Beberapa negara justru diuntungkan oleh ketegangan konflik antar negara maupun perang terbuka.

Untuk mendapatkan untung besar di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, menurutnya Indonesia memerlukan strategi yang jitu terkait pertambangan, baik di hulu maupun hilirnya, termasuk tentu saja terkait pembangunan smelter dan lain-lainnya. Hanya saja sebagai negara net importir minyak bumi, harga minyak dan gas bumi yang semakin tinggi pasca konflik antara Rusia dan Ukraina, dalam jangka panjang dapat merugikan Indonesia.

Jika tidak disiasati, harga minyak bumi dan gas yang tinggi akan semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah tertekan oleh pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi kita yang lumayan membaik tahun 2021, bisa jadi terdampak. Selain memberikan dampak positif, konflik Rusia-Ukraina yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global akan mempengaruhi dan memperlambat pemulihan ekonomi terutama emerging market seperti Indonesia.

Jika terus berlanjut, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat sejumlah negara melarang masuk komoditas Rusia seperti minyak bumi, nikel, aluminium, palladium, dan gandum. Hal ini dapat meningkatkan harga komoditas dunia ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. I.

Sektor Minyak dan Gas Bumi Dampak Perang Rusia Vs Ukraina terhadap Indonesia dimulai dengan kenaikan harga minyak dunia yang berefek pada kenaikan harga LPG Non Subsidi nonsubsidi rumah tangga Bright Gas 5,5 kg dan Elpiji 12 kg per tanggal 27 Februari menjadi Rp.15.500 per kg.

Sejak hubungan Rusia dan Ukraina memanas, harga minyak dunia tercatat terus mengalami kenaikan hingga sempat menyentuh USD 105 per barel yang merupakan level tertinggi sejak 2014. Untuk gas produksi Saudi Aramco yang diimpor Pertamina juga ikut mengalami kenaikan. Irto juga mengatakan, berdasarkan Contract Price Aramco (CPA), mencapai USD 775 per metrik ton per Januari 2022. Harga tersebut naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.

Kenaikan harga LPG kali ini merupakan yang kedua kalinya dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, kenaikan terjadi pada 25 Desember 2021 yang dikarenakan mengikuti kenaikan harga Contract Price Aramco (CPA) LPG yang terus meningkat sepanjang tahun 2021 mencapai USD 847 per metrik ton.

Dengan kenaikan harga LPG non subsidi maka gap harga dengan LPG subsidi makin melebar sehingga dimungkinkan potensi masyarakat kategori mampu untuk kembali beralih menggunakan LPG 3 kg (subsidi), serta sinergi khusus dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dikarenakan semakin banyak kasus penyalahgunaan LPG subsidi yang disuntik ke tabung LPG non subsidi. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Harga Meroket, Momentum Regulasi Penggunaan Kompor Listrik, Penguatan harga komoditas Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Petroleum Gas (LPG) jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda menjadi momentum bagi pemerintah untuk menerbitkan regulasi terkait dengan penggunaan kompor listrik.

Meroketnya harga gas dunia diakibatkan dampak perang Rusia-Ukraina sejak pekan kemarin. Kondisi ini memberi efek negatif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, Indonesia merupakan negara net importir LPG. Dengan melonjaknya harga gas LPG pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menerbitkan kebijakan.

Namun, diharapkan pendekatan yang dilakukan adalah perhitungan ekonomi dan bukan menggunakan perhitungan politis. Harga acuan LPG yaitu CP Aramco tercatat mengalami kenaikan hingga mencapai US$775 per metrik ton pada Februari 2022. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata sepanjang 2021 yaitu US$637 per metrik ton. Jika kondisi ini dibiarkan, maka besaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus melonjak, begitu pula defisit neraca perdagangan bakal kian melebar.

Oleh kerena itu, dibutuhkan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya melalui konversi LPG ke kompor listrik.

Berdasarkan data BPS, nilai impor migas sepanjang 2021 sebesar US$25,52 miliar atau naik dibandingkan dengan impor migas tahun sebelumnya sebesar US$14,25 miliar.

Dampaknya, defisit neraca perdagangan migas pada 2021 melebar hingga US$13,25 miliar. Disisi lain, untuk mengurangi dampak fiskal, pemerintah dapat memilih kebijakan konversi kompor listrik. Dengan begitu, beban fiskal akibat impor LPG dapat ditekan. Akan tetapi pemerintah perlu memperjelas aturan terkait konversi kompor listrik. Pasalnya, apabila konversi hanya dilakukan dengan kerelaan maka diprediksi program tersebut sulit diimplementasikan.

Bahasanya, mengalihkan atau konversi harus dengan paksaan atau melalui peraturan. Misalnya saat konversi minyak tanah ke kompor gas, diperlukan beleid setingkat Peraturan Presiden.

Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram. Beleid setingkat Peraturan Presiden akan mempermudah implementasi dan koordinasi.

Mengingat, pelaksana aturan konversi tidak hanya satu sektor saja. Selain itu juga terjadinya migrasi di pengguna LPG nonsubsidi ke kompor listrik dengan adanya penyesuaian harga LPG sangat memungkinkan. Hal ini juga akan membantu PLN dalam mendorong terjadinya peningkatan konsumsi listrik rumah tangga.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Pasar ekspor batubara. Konflik Rusia dan Ukraina diprediksi berimbas pada perdagangan sejumlah sektor termasuk batubara. Rusia tercatat sebagai salah satu produsen dan eksportir batubara utama di dunia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan, saat ini belum ada informasi akurat terkait pemenuhan batubara oleh Rusia ke sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspornya.

Di sisi lain, ekspor batubara Indonesia selama ini mencapai 98% menyasar negara-negara Asia Pasifik. Dapat dipastikan, pemenuhan batubara Indonesia ke sejumlah negara tujuan ekspor sejauh ini tidak menemui kendala dengan adanya konflik Rusia-Ukraina.

Namun demikian, ada indikasi beberapa negara di Eropa berkeinginan untuk mendapatkan pasokan batubara sebagai langkah antisipasi jika eskalasi konflik makin memburuk dan berkepanjangan.

Jika situasi tersebut terjadi maka Indonesia bisa saja memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, konflik Rusia-Ukraina sejauh ini berimbas pada kenaikan harga komoditas batubara.

Untuk pekan ini ada beberapa faktor yang bisa membuat pola bullish batu bara bertahan. Pertama adalah harga gas yang masih bisa naik karena tensi geopolitik belum turun. Kedua adalah potensi penurunan produksi di Australia karena faktor cuaca maupun karena hambatan Covid-19. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Perkembangan harga minyak dunia semakin meroket. Sempat menyentuh minus pada 2020, harga minyak mentah dunia berbalik menguat dan sempat menyentuh level US$100 per barel di tahun 2021.

Tahun ini, seiring dengan perkembangan geopolitik yang semakin memanas antara Ukraina dan Rusia, ditambah masih adanya ketidakseimbangan permintaan dan pasokan, harga minyak mentah dunia berpeluang naik dan menembus level US$100 per barel. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat karena semakin longgarnya pembatasan mobilitas di beberapa negara setelah Vaksinasi massal di beberapa negara dan  anggapan varian baru Omnicron yang tidak memicu gejala parah.

Bahkan beberapa negara seperti UK telah menyatakan berdamai dengan Covid-19. Ketika mobilitas masyarakat sudah diperlonggar, permintaan minyak akan meningkat terutama dari sektor transportasi sebagai consumer minyak terbesar. Diperkirakan lonjakan permintaan minyak dunia akan meningkat sebesar 3,2 juta bph menjadi 100,6 juta bph tahun ini.

Lonjakan permintaan ini di sisi lain tidak diikuti dengan kenaikan produksi yang cenderung berjalan lamban. Pandemi yang terjadi tahun tahun sebelumnya telah menyebabkan beberapa fasilitas kilang minyak tutup atau mengurangi kapasitas produksinya sehingga cukup sulit untuk dapat mengembalikan kapasitas produksi ke tingkat normal seperti sebelumnya. Kesenjangan antara produksi lapangan dan target yang ditetapkan Organisation of the Petroleum Exporting Countries/OPEC + menjadi faktor lain yang mendongkrak harga minyak mentah.

Ketidakseimbangan penyediaan dan permintaan minyak diperkirakan akan lebih buruk karena beberapa anggota OPEC+ masih mengalami masalah dengan persoalan di lini produksi mengakibatkan situasi di pasar menjadi lebih buruk. IEA mengatakan kesenjangan antara target dan produksi pada Januari telah melebar menjadi 900 ribu bph.

Sementara stok minyak dari negara maju yang menjadi anggota OECD turun hingga 60 juta barel pada Desember menjadi 255 juta barel. Jumlah ini berada di bawah rata-rata 5 sinyal apa ini? dan berada pada level terendahnya dalam 7 tahun terakhir. Di sektor industri, stok minyak di industri telah turun 355 juta barel selama 12 bulan terakhir. Ketegangan yang terjadi akibat perang Ukraina dan Rusia menimbulkan kekhawatiran potensi gangguan pasokan terutama di Eropa.

Saat ini Rusia memproduksi sekitar 10 juta barel minyak per hari, tertinggi ke dua di bawah produksi Amerika Serikat. Dari kondisi yang terjadi, beberapa lembaga memperkirakan harga minyak global di tahun 2022 dapat menembus US$100 per barel terutama jika pasokan dari OPEC+ selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan, sementara Amerika Serikat gagal merespons dan krisis Ukraina-Rusia semakin memburuk. Di tengah semakin melonjaknya harga minyak global, Indonesia diharapkan dapat tetap menjaga penyaluran subsidi energi meskipun di sisi lain beban subsidi energi di dalam APBN mengalami jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda.

Pada Januari 2022 subsidi energi telah mencapai Rp10,2 triliun. Angka tersebut empat kali lipat lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalau sebesar Rp2,3 triliun.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Industri EBT beri dorongan positif pertumbuhan ekonomi, Pemerintah memiliki perhatian serius pada industri energi baru terbarukan.

Hal tersebut terwujud dalam langkah Pemerintah yang menetapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda menengah dan panjang. Terlebih pada masa pandemi, transformasi merupakan kunci percepatan pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 juga tak lepas dari dorongan positif sektor usaha yang terkait energi baru dan terbarukan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 mencapai 3,69 persen year on year (yoy) ini tentunya merupakan optimisme yang bisa kita bawa di 2022. PDB riil Indonesia sudah melewati level pra pandemi, dimana Indonesia sudah masuk pada upper middle income country dan dorongan positif juga datang dari sektor usaha yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Dalam Presidensi G20 2022, penguatan komitmen Indonesia untuk mencapai berbagai target menjadi sangat penting dan membutuhkan kebijakan terhadap akses teknologi, akses pembiayaan, dan mempertimbangkan cost energy yang terjangkau bagi masyarakat.

Oleh karena itu, peran pembiayaan hijau menjadi penting, tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN atau penerbitan surat utang atau green sukuk, tetapi juga instrumen lainnya.

Salah satunya yang banyak dibahas terkait blended finance yang tentunya perlu didorong tidak hanya dari Pemerintah namun juga dari swasta. Sekaligus dari lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelestarian alam. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang telah didirikan juga diharapkan bisa mendorong terbitnya pengembangan perdagangan karbon secara transparan. Pemerintah, di sisi lain terus pula meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Beberapa program energi baru terbarukan mendapatkan pembiayaan dari Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).

Di sektor keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentunya akan mendorong Taksonomi Hijau agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang mempunyai standar hijau sebagai acuan pembiayaan nasional.

Pada aspek regulasi, Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah ekosistem berusaha juga didukung dengan nilai-nilai keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, yang menjadi salah satu implementasi Undang-Undang yang dilaksanakan melalui sistem perizinan berbasis risiko yang telah diluncurkan pada tanggal sinyal apa ini?

Agustus 2021. Pemerintah pun telah membentuk Indonesia Invesment Authority (INA) dan diharapkan dapat berperan untuk mengembangkan peluang investasi jangka panjang terutama di sektor infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan infrastruktur lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Garap Mineral Kritis, Indonesia dan Korsel Bertukar Informasi dan SDM, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDMdan Korea Selatan sepakat memperdalam kerja sama bilateral dengan mendatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang pengembangan critical minerals ( mineral kritis ).

Transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi rendah karbon akan bergantung pada mineral kritis. Menurut International Energy Agency konsumsi mineral jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dapat meningkat enam kali lipat pada tahun 2050.

Di dunia itu, perdagangan sumber daya terkait energi sebagian besar akan terdiri dari mineral kritis daripada minyak dan gas alam. Berdasarkan nilai, pasar ini dapat mencapai $400 miliar, melebihi nilai semua batubara yang diekstraksi pada tahun 2020.

Strategi untuk melindungi mineral kritis harus dimulai dengan pemahaman dasar tentang mineral mana yang benar-benar penting dan mengapa, di mana mereka sinyal apa ini? hari ini dan di mana mereka dapat ditambang di masa depan, aplikasi teknologi apa yang mungkin mereka gunakan, dan apakah mereka dapat diganti dengan mineral lain. Pertama penting untuk dipahami bahwa dua aplikasi dapat mendorong tiga perempat dari permintaan mineral kritis pada tahun 2050: jaringan listrik dan baterai, terutama untuk kendaraan listrik.

Setengah dari total proyeksi permintaan pada tahun 2050 adalah untuk tembaga dan seperempatnya terbagi antara nikel dan grafit. Lalu datanglah lithium, mangan, dan kobalt.

Dari segi nilai, tembaga menyumbang sepertiga dari total pada tahun 2050, lithium dan nikel masing-masing menyumbang hampir seperempat, grafit 10 persen, dan kobalt 7 persen. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Subsidi Energi mencapai 10,2 Triliun. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa realisasi pembayaran subsidi energi per akhir Januari 2022 mencapai Rp10,2 triliun hampir lima kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2,3 triliun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan subsidi antara lain adalah percepatan realisasi kurang bayar program subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun 2020 di awal tahun 2022 serta kenaikan harga minyak mentah yang turut berimplikasi juga pada pembayaran subsidi energi. Kenaikan harga minyak dunia memiliki efek pada dua sisi yaitu baik untuk penerimaan dan negatif untuk belanja subsidi, namun sejauh ini masih terkelola dengan baik.

Hal yang perlu diwaspadai dalam menyikapi kenaikan harga minyak antara lain: • kapasitas fiscal yang digelontorkan untuk sejumlah insentif pemulihan ekonomi. • Perlu memastikan agar resiko beban APBN oleh subsidi energi dapat dikelola dengan kepastian surplus penerimaan dari sektor migas.

• Kenaikan harga minyak harus berdampak positif terhadap penerimaan untuk memperkecil defisit. Realisasi subsidi energi pada tahun 2021 mencapai Rp142 triliun, naik 30,5 persen dari tahun sebelumnya, ini menandakan bahwa subsidi energi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga BBM dan LPG yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menjadi salah satu bentuk fungsi APBN sebagai jaring pengaman sosial dari kenaikan harga energi yang tinggi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Sinergi BUMN Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

Setelah pemerintah melalui KESDM meluncurkan program konversi sepeda motor listrik beberapa waktu lalu, kabar baik kembali datang dari BUMN Energi lainnya yaitu Pertamina yang menggandeng perusahaan swasta untuk program percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik roda dua di Indonesia. Langkah nyata kolaborasi BUMN dan swasta ini diperlukan untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia. Electrum, perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama (TBS), jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Pertamina, Gogoro, dan Gesits, bersinergi untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap di Indonesia.

Kerjasama ini diharapkan juga memperkuat sinergi melalui komitmen bersama untuk terus melanjutkan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas yang dibawa Pemerintah Indonesia dalam G20 Summit, salah satunya terkait transisi energi yang berkelanjutan, termasuk percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Menandai pengukuhan komitmen dan kolaborasi ini, Electrum, Pertamina, Gogoro, dan Gesits akan memperluas uji coba komersial penggunaan kendaraan listrik roda dua yang akan terus dikembangkan secara bertahap hingga ribuan unit di sepanjang tahun 2022.

Hasil uji coba akan dimanfaatkan antara lain sebagai landasan rencana bisnis Electrum. Perusahaan gabungan Gojek dan TBS ini sudah memiliki rencana membangun manufaktur motor listrik, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, dan pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik.

Kolaborasi ini akan memanfaatkan masing-masing keahlian dari keempat perusahaan untuk makin mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Electrum akan bertindak sebagai integrator dan pengembang ekosistem kendaraan listrik, dengan memanfaatkan kehadiran Gojek di Indonesia dan keahlian TBS di sektor energi. Sementara, Pertamina lewat Pertamina Patra Niaga akan menyediakan stasiun penukaran baterai motor listrik di berbagai SPBU yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan.

Hal ini didukung oleh Gogoro sebagai penyedia inovasi teknologi penukaran baterai dan motor listrik, dan Gesits menyediakan motor listrik beserta infrastrukturnya. Gojek, sebagai bagian dari Grup GoTo memiliki komitmen Zero Emissions yaitu menjadi platform karbon-netral dan menargetkan armadanya 100% kendaraan listrik di 2030.

Komitmen Gojek ini sesuai dengan satu dari tiga prioritas G-20 tahun ini yakni transisi energi. TBS yang berbagi komitmen yang sama pun berencana mentransformasi usahanya menjadi green business dengan fokus pada pengembangan dan investasi di bidang renewable energy and clean business. Keikutsertaan Pertamina dan Gesits sebagai BUMN dalam kolaborasi strategis ini akan berperan sangat penting.

Pertamina, sebagai pemain utama sektor energi di Indonesia, berkomitmen terus mendukung rencana Pemerintah melakukan transisi energi. Ini dilakukan melalui perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ( Battery Charging Station) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum ( Battery Swapping Station). Pertamina akan memanfaatkan hasil uji komersial ini untuk mendapatkan bisnis model terbaik terkait Battery Swapping Station.

Sebelumnya, Gojek bersama Electrum dan Pertamina telah melakukan uji coba komersial tahap satu motor listrik. Hasilnya, pemanfaatan motor listrik dapat diterima dengan baik oleh mitra driver dan konsumen. Di sisi mitra driver, mereka bisa melakukan penghematan biaya operasional hingga 30% atau mencapai Rp500 ribu sampai dengan Rp700 ribu dalam sebulan.

Lebih dari itu, mitra driver dan konsumen juga merasa motor listrik lebih nyaman karena memiliki tarikan yang lebih halus dan tanpa suara bila dibandingkan dengan motor berbahan bakar jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Harga emas dunia terus meroket, bahkan mencatat rekor baru pada hari ini Selasa (22/2/2022) tercatat harga emas dunia di pasar spot tercatat US$ 1.909,61/troy ons.

Naik 0,21% dari hari sebelumnya sekaligus jadi yang tertinggi sejak Januari 2021. Presiden Direktur Freeport Indonesia menyebutkan selain ketidakpastian global terkait Rusia-Ukraina, naiknya harga emas juga tidak lepas dari faktor permintaan-penawaran, normalisasi kebijakan moneter AS, inflasi hingga posisi nilai tukar. Freeport Indonesia sendiri tidak memiliki strategi khusus untuk memanfaatkan harga emas dunia yang sedang tinggi ini. Karena, untuk menambah produksi emas dari pertambangan, tidak bisa semudah itu dilakukan.

Tambang emas sendiri, memiliki kadarnya masing-masing sesuai dengan mining sequences atau urutan pertambangan yang harus dilakukan secara simetris. Kendati demikian, di tahun ini Freeport Indonesia telah menaikan target produksi dari 1,3 juta per ounce/oz pada 2021, naik menjadi 1,6 juta per ounce pada 2022. Naiknya target produksi emas pada tahun ini seiring dengan kapasitas tambah bawah tanah yang telah mencapai 100%.

Adapun capital expenditure atau belanja modal yang disiapkan adalah sebesar US$ 2,5 miliar untuk mengejar 1,6 juta per ounce pada tahun ini. Sebagai informasi, Freeport Indonesia mengklaim dengan jumlah cadangan yang ada bisa menambang hingga 2050.

Namun, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk kegiatan eksplorasi hanya akan berlangsung hingga 2041. Sehingga Freeport Indonesia tidak melakukan eksplorasi lanjutan untuk mendapatkan cadangan-cadangan baru lagi. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Pengaruh ketegangan Ukraina Rusia terhadap Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia. Pasar minyak naik sekitar 2 persen pada Senin kemarin. Ancaman langsung terbesar dari invasi tersebut adalah ekspor gas alam Rusia yang mengalir melalui pipa Ukraina ke Eropa.

Jika gas tersebut dihentikan masyarakat Eropa berpotensi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan energi yang cukup. Utilitas diperkirakan akan mengurangi produksi listrik dan pabrik dapat tutup lebih awal. Rusia juga berusaha untuk meningkatkan tekanan pada negara Barat dengan membatasi ekspor ke Eropa.

Meningkatnya harga bahan bakar di Eropa diperkirakan paling banyak memberikan tekanan kepada masyarakat desa dan kelas pekerja karena kelompok tersebut relative memiliki persentase pengeluaran energi yang sinyal apa ini? besar terhadap pendapatannya. Saat ini ketegangan geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memang belum memberikan pengaruh langsung bagi penyediaan BBM. Akan tetapi memanasnya tensi geopolitik dunia perlu menjadi kewaspadaaan khususnya dalam menjaga stok kesediaan BBM dalam negeri.

Pasokan minyak ke Indonesia diperkirakan akan mulai terdampak apabila ketegangan yang terjadi mulai bergerak ke Timur Tengah atau Afrika mengingat negara pengimpor terbesar Indonesia untuk minyak adalah Arab Saudi dan Nigeria, sementara Rusia relative lebih banyak melakukan ekspor ke negara-negara di Eropa dan Tiongkok.

Persediaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri saat ini berkisar sekitar 21 hari, sedikit di bawah target 23 hari. Kondisi ini diharapkan tidak membuat masyarakat khawatir mengingat PT Pertamina masih memiliki fleksibilias yang tinggi untuk melakukan impor. Sebagai langkah adaptif dalam menghadapi potensi gangguan penyediaan bbm, Pemerintah terus berusaha untuk mencari sumber impor dari beberapa negara.

Selain itu, peningkatan produksi BBM dalam negeri juga menjadi pertimbangan untuk menjaga kesediaan pasokan BBM Nasional. Hal ini pernah terjadi sebelumnya di tengah membaiknya pandemic Covid -19 dan kebutuhan BBM mendadak meningkat tajam. Langkah lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengidentifikasi ketersediaan fasilitas yang ada untuk dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan operasional.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan PLTU Batu Bara Terbesar Australia Segera Ditutup, begitupun Indonesia. Australia akan menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara Eraring yang merupakan PLTU terbesar di negara Australia pada tahun 2025.

Ini lebih cepat beberapa tahun dari jadwal yang sebelumnya direncanakan. Fasilitas itu disebut tak lagi laik seiring biaya energi terbarukan yang rendah. Selain itu, kenyataannya adalah ekonomi pembangkit listrik sinyal apa ini? batu bara berada di bawah tekanan yang terus meningkat oleh pembangkit yang lebih bersih dan berbiaya lebih rendah, seperti tenaga surya, angin, dan baterai. Eraring telah beroperasi 40 tahun. Pembangkit tersebut saat ini mencakup empat generator berbahan bakar batu bara 720 megawatt dan satu generator diesel 42 megawatt.

Eraring memasok seperempat dari listriknya ke negara bagian terpadat di Australia, New South Wales. Seharusnya Eraring ditutup di 2032.

Sementara itu, perwakilan serikat pekerja merasa khawatir dengan langkah itu.Bagi banyak pekerja yang bergantung pada pembangkit listrik Eraring untuk mata pencaharian mereka, pengumuman hari ini menciptakan ketidakpastian untuk masa depan. Penutupan ini menjadi pro kontra di Australia. Pemerintah Australia sendiri kini dikuasai kelompok konservatif yang pro batu bara.

Anggota parlemen pendukung pemerintah menyebut penutupan akan menjadi bencana. Harga energi bisa melambung tinggi. Menanggapi rencana penutupan PLTU terbesar di Australia, KESDM menekankan bahwa Indonesia juga memliki program serupa Australia jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mempercepat penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menekan emisi gas rumah kaca. Pemerintah telah memiliki beberapa kebijakan untuk mempercepat penghentian operasional PLTU antara lain adalah dengan tidak menambah PLTU Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Bara baru.

Namun, kebijakan ini dikecualikan untuk PLTU yang sudah dalam proses pembangunan dan telah ditetapkan di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan kebijakan lainnya adalah untuk tidak memperpanjang kontrak pengoperasin PLTU. Sehingga nanti secara natural, PLTU akan semakin berkurang dan digantikan oleh EBT.

Selain itu juga pemerintah juga sedang mengupayakan agar opsi pensiun dini PLTU di Tanah Air dapat dipercepat. Namun demikian, pemerintah tetap memperhatikan isu komersial dalam kontrak.

Pemerintah berencana mempensiunkan dini PLTU dengan total kapasitas sebesar 9,2 Giga Watt (GW) sebelum 2030. Hal ini mempertimbangkan peralihan lanskap energi global menuju ekonomi rendah karbon dan net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon. Sebanyak 5,5 GW dari PLTU akan dipensiunkan secara dini tanpa adanya penggantian dari pembangkit listrik EBT.

Jumlah ini berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 36 juta ton dengan total investasi yang dibutuhkan sebesar US$ 26 miliar atau Rp 372 triliun. Sementara sisanya 3,7 GW atau sekitar 40% akan pensiun dini dan diganti dengan pembangkit listrik EBT. Angka ini akan berkontribusi pada pengurangan emisi total sebesar 53 juta ton CO2.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum BKPM Akan Serahkan IUP Minerba yang Dicabut ke Pihak yang Lebih Kompeten. Kementerian Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan penindakan perizinan di sektor mineral dan batubara (minerba). Terbaru, BKPM mencabut 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba. IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara. Hal ini merupakan wujud dari arahan Presiden bahwa pemerintah akan bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.

IUP yang sudah dicabut akan didistribusikan kepada pihak yang lebih kompeten mengelola, baik perusahaan swasta maupun BUMN, BUMDes, UKM, koperasi, termasuk organisasi kemasyarakatan/keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengharapkan proses pencabutan IUP telah melalui tahapan yang sesuai. Artinya, sebelum pencabutan dilakukan, telah diberikan peringatan maupun sanksi sebelum sampai pada keputusan pencabutan IUP.

Jika proses pencabutan dilakukan mendadak tanpa adanya peringatan dan sanksi maka dikhawatirkan akan merusak iklim investasi dan berusaha di sektor minerba. WIUP yang telah dicabut sebaiknya dikembalikan ke negara untuk ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor minerba. Kendati demikian, diharapkan pasca pencabutan masih ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan klarifikasi terkait situasi yang ada.

Kelanjutan pengelolaan IUP juga perlu melalui mekanisme khusus yang melibatkan pelaku usaha. Untuk itu, pihaknya berharap ada proses yang transparan yang dilakukan. Kementerian ESDM tercatat telah memberikan surat penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan pada 7 Februari 2022 lalu. Adapun, surat dengan nomor B-571/MB.05/DJB.B/2022 ini menyatakan sejumlah perusahaan belum menyampaikan RKAB Tahun 2022. Tercatat ada 1.036 perusahaan Minerba yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Perbandingan biaya produksi hydrogen per wilayah. Biaya produksi hydrogen di Eropa menunjukan kenaikan yang tinggi sehingga membuka kemungkinan adanya impor dari Timur Tengah dan Amerika Serikat. Saat ini Inggris menjadi salah satu negara yang memiliki harga tertinggi untuk produksi hydrogen rendah karbon. Harga produksi elektrolisis di Inggris rata-rata sekitar US$20 per kg pada bulan Januari, lebih dari tujuh kali lipat lokasi termurah di Australia dan Amerika Serikat.

Harga produksi hydrogen di Inggris lebih dari 25 persen di atas Belanda dan lebih tinggi 50% dibandingkan Jepang. Biaya produksi hydrogen rendah karbon yang terjadi di Jepang, dan Australia salah satunya didorong karena penurunan harga bahan baku dan gas. Secara wilayah, biaya terendah untuk produksi hydrogen dengan teknologi konvensional berupa steam reform methane cracking tanpa CCUS/CCS ada di Amerika Serikat dengan biaya US$1,15 per kg.

Perbedaan dalam pasar listrik regional berdampak pada biaya produksi hydrogen di dunia dan akan menjadi faktor yang semakin penting dalam menentukan arus perdagangan di masa berikutnya. Perbedaan harga regional ini juga penting bagi pengambil keputusan yang ingin membandingkan pilihan pilihan untuk mencapai rute dekarbonisasi yang paling hemat.

Kecenderungannya untuk menghasilkan hydrogen di bawah US$3 per kg diperlukan dukungan bahan baku listrik murah. Dibandingkan dengan proses elektrolisis, produksi hidrokarbon rendah berbasis CCS memiliki biaya yang lebih kompetitif. Sementara sebagian besar negara Eropa berfokus pada perluasan hydrogen yang jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dari elektrolisis, pemerintah Inggris mulai menyediakan jalur untuk mengakui peran hydrogen dari fosil ditambah teknologi CCUS sebagai salah satu jalur untuk mencapai pengurangan emisi karbon.

Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kondisi tersebut, Inggris di satu sisi merupakan pasar dengan harga tinggi saat ini, namun pada tahun 2050, Inggris diperkirakan berpotensi untuk mengekspor sekitar 25% dari produksinya dengan asumsi ketersediaan bahan baku gas dan biaya listrik yang rendah.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Tantangan Capai Porsi EBT 23 Persen di 2025, Kementerian ESDM terus mendorong sinergi dan kolaborasi transisi energi guna mencapai realisasi bauran energi sebesar 23% di tahun 2025. Untuk mencapai realisasi bauran energi di tahun 2021 diperlukan partisipasi aktif seluruh pihak sehingga memudahkan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dan dinamikan dalam pengembangan EBT.

Pemerintah dan legislatif, saat ini tengah bersinergi dalam penguatan regulasi. Sementara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta harus mempersiapkan kondisi pasar dan industri pengembangan regulasi. Selain itu, litbang dan akademisi harus mendukung tersedianya alternatif opsi teknologi baru yang dapat diimplementasikan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan EBT antara lain, Pertama, keekonomian dan teknologi yang dapat mendukung keandalan sistem tenaga listrik dan terciptanya harga yang kompetitif.

Kedua, kesiapan industri dalam negeri melalui pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga, keseimbangan supply dan pertumbuhan demand dengan harga terjangkau. Terakhir, kemudahan perizinan dan penyiapan lahan serta debottlenecking dalam pelaksanaan proyek EBT. Saat ini arah kebijakan energi nasional adalah melaksanakan transisi energi, yaitu dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, terutama melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Guna mencapai tujuan tersebut peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan riset sebagai dukungan utama pengembangan EBT sangat penting dilakukan untuk mendukung menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan kompetitif, sehingga dapat menurunkan biaya Levelized Cost of Electricity (LCOE) pembangkit, dan meningkatkan value added pada produk industri EBT.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Ekspansi PT Smelting. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjalankan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan hilirasi menjadi salah satu sumber penerimaan negara, dengan produk turunannya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri.

Hal ini akan berdampak positif seperti peningkatan devisa serta penambahan serapan tenaga kerja. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor raw material seperti minerba secara bertahap. Kemenperin mengapresiasi upaya hilirisasi PT Smelting, dengan meningkatkan kembali kapasitas produksi smelter tembaga hingga 30 persen.

Dengan demikian, kapasitasnya produksinya akan meningkat dari 300 ribu ton menjadi 342 ribu ton katoda tembaga per tahun. Investasi dari eskpansinya kali ini mencapai USD 231 juta, dan ditargetkan pembangunannya selesai sebelum akhir Desember 2023.

Ekspansi PT Smelting telah dilakukan sebanyak empat kali dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Tahap pertama, kapasitas produksi katoda tembaga dari PT Smelting sebesar 200 ribu ton per tahun.

Pada tahun 1999, ekspansi pertama dilakukan dengan menambah kapasitas produksi katoda tembaga menjadi 255 ribu ton per tahun. Berikutnya, tahun 2001 ditingkatkan lagi menjadi 270 ribu ton.

Ekspansi ketiga, pada 2009, menambah kapasitas jadi 300 ribu ton per tahun. Selama ini, PT Smelting mengolah konsentrat tembaga hasil tambang PT Freeport Indonesia di Papua.

PT Smelting mempunyai tiga pabrik, terdiri dari pabrik peleburan (smelter), pabrik pemurnian (refinery) dan pabrik asam sulfat. Melalui pembangunan pabrik baru PT Smelting ini, yang semula hanya mengolah 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun, akan meningkat kapasitasnya menjadi 1,3 juta ton konsentrat per tahun.

Dengan kontribusi dari perusahaan refinery lainnya yang memiliki kapasitas serapan konsentrat 2 juta ton, maka di Gresik ini akan menghasilkan total serapan konsentrat 3,3 juta ton. Upaya hilirisasi tembaga ini bakal prospektif ke depannya seiring dengan adanya pengembangan sumber energi terbarukan, kendaraan listrik, dan solar panel.

Artinya, Gresik ini akan menjadi wilayah sentra hilirisasi tembaga. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Industri baja dalam mendukung penurunan emisi karbon global. Industri besi dan baja merupakan salah satu industri penghasil gas rumah kaca terbesar.

Memasuki tahun 2022, industri baja menyumbang sekitar 7% dari emisi karbon global. Hal ini seiring dengan pemulihan industri baja global yang terus berlanjut setelah pada 2021 mengalami peningkatan produksi menjadi 1,9 miliar metrik ton. Sebagai langkah antisipatif, beberapa negara produsen baja terbesar di dunia telah mendorong pentingnya baja rendah karbon dalam rencana industri bersih. Bahkan enam bank global utama telah menyiapkan kerangka pinjaman untuk mendukung upaya dekarbonisasi industri baja.

Tiongkok mulai menerapkan pengurangan produksi baja dengan tujuan mengurangi emisi dan meningkatkan target efisiensi yang perlu dicapai industri baja dalam tiga tahun ke depan. Selain melalui peningkatan efisiensi, pilihan untuk dekarbonisasi industri baja dapat dilakukan melalui reduksi langsung hydrogen besi dengan tanur listrik yang didukung oleh sumber sumber listrik rendah karbon. Reduksi hydrogen langsung dari bijih besi dipandang sebagai salah satu teknologi kunci untuk secara signifikan mendekarbonisasi produksi baja.

Teknologi ini diperkirakan akan mulai diterapkan di UK dan dapat tetap menjaga daya saing industri baja. Pembuatan baja primer berdasarkan reduksi langsung hidrogen dan tanur listrik dapat dibuat kompetitif dengan teknologi pembuatan baja oksigen dasar. Meskipun demikian penggunaan teknologi tersebut memerlukan beberapa dukungan seperti elektrolisis suhu tinggi terintegrasi.

mengatasi kebijakan dan biaya jaringan yang berdampak buruk terhadap harga listrik industri dan menempatkan industri besi dan baja Inggris pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan internasional; memberikan kejelasan tambahan insentif untuk industri padat energi dalam skema perdagangan emisi dan) mengembangkan dan memperkenalkan peraturan karbon lintas batas untuk produk besi dan baja untuk memastikan daya saing industri nasional dan mencegah kebocoran karbon II.

Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Rencana Pemerintah Pensiunkan 5,5 GW PLTU Disambut Pengusaha EBT, Pemerintah berencana mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU) berbasis batubara sebanyak 5,5 gigawatt (GW) pada 2030. Rencana ini pun disambut baik oleh pengusaha EBT, karena selama ini PLTU berbasis batu bara telah memicu tingginya tingkat emisi karbon. Di sisi lain, kebijakan pemerintah ini juga bisa menekan jumlah pemakaian bahan bakar fosil yang cadangannya semakin menipis.

Pemerintah bergerak cepat untuk mengurangi emisi karbon untuk mengatasi ancaman krisis energi yang telah menghebohkan sejumlah negara maju beberapa waktu terakhir. Dengan upaya menerbitkan regulasi untuk mendukung rencana penghentian operasi dari PLTU lebih cepat dan komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sampai dengan 2060, dengan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pada peta jalan yang telah ditetapkan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden No 98/2021 tentang Penyelenggaran Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional dan telah mengimplementasikan aturan pemberian pajak karbon pada April 2022 untuk PLTU yang masih beroperasi.

Targetnya pembangkit EBT dapat mencapai 51% dalam Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) sejak 2021 hingga tahun 2030 mendatang. Untuk pembangkit batu bara total ada 5,5 GW bakal digantikan sebelum 2030.

Dengan penghentian operasional PLTU tersebut, para pengusaha EBT siap bekerjasama dengan pemerintah dalam mengadakan pembangkit listrik EBT yang terkenal ramah lingkungan, bersih, dan tidak menggunakan fosil. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum PLN Gandeng PT BA dan KAI Amankan Pasokan Batubara Berkelanjutan, PLN bersama dengan PT Bukit Asam dan PT KAI Indonesia menandatangani Head of Agreement (HoA) sebagai dasar penyusunan kajian bersama rencana kerjasama pengamanan suplai batu bara.

PLN berkomitmen meningkatkan keamanan suplai batubara yang berkelanjutan untuk PLTU guna mendukung ketahanan energi nasional. Dengan adanya penandatanganan ini membuat pelaksanaan sinergi BUMN rantai pasokan batubara dapat terlaksana dengan baik untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kajian komprehensif terkait rencana kerjasama mulai dari skema kerjasama dan model bisnis yang memungkinkan, teknis dan operasional, harga keekonomian, lingkungan dan keselamatan kerja, regulasi dan manajemen stakeholder, hingga analisis resiko.

Kajian ini akan menjadi panduan bagi PLN, Bukit Asam dan Kereta Api Indonesia untuk menjalankan peran masing-masing, sehingga sinergi yang dilaksanakan akan memberikan nilai tambah yang besar dan dirasakan manfaatnya bagi sinyal apa ini? stakeholder, ketiga perusahaan, serta masyarakat luas. Kerjasama tersebut bersifat jangka panjang dan saat ini ketiga perusahaan plat merah ini akan mengebut kajian kerjasama agar pengiriman perdana batu bara menggunakan kereta api bisa tercapai pada 2025.

Dengan adanya HoA ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan serta langkah yang baik dan diharapkan dapat terselenggara secepatnya dengan mengedepankan good corporate governance. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG terus naik setiap tahunnya.

Seiring dengan semakin meningkatknya penggunaan LPG di masyarakat, volume impor LPG sudah mencapai 6,34 juta ton, dari total pemanfaatan LPG yang mencapai 8,35 juta ton pada 2021. Diperkirakan nilai impor LPG tersebut akan mencapai Rp67,8 triliun pada 2024. Tidak hanya angka impor, penggunaan LPG juga masih mengakibatkan beban subsidi LPG di dalam APBN terus membesar.

Pada tahun ini, subsidi LPG dianggarkan sebesar Rp61 Triliun dan diperkirakan akan terus naik menjadi Rp71,5 triliun pada 2024. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG adalah dengan melakukan konversi dari kompor LPG ke kompor induksi atau listrik. PLN menargetkan, penggunaan kompor induksi di rumah tangga akan mencapai 8,5 juta pada 2024. Jumlah ini ditargetkan untuk terus ditingkatkan menjadi 18,2 juta pada 2030, lalu menjadi 38,2 juta pada 2040, dan mencapai 58 juta pada 2060.

Hal ini seiring dengan dukungan PLN untuk mendorong tercapainya kemandirian energi dan berpotensi meningkatkan penggunaan listrik hingga 13 Gigawatt. Penggunaan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda listrik/induksi juga berpotensi memberikan penghematan tidak hanya bagi keuangan negara tetapi juga pengeluaran masyarakat.

Jika diasumsikan, harga LPG sebelum disubsidi mencapai sekitar Rp13.500 per kg. Dengan asumsi perbandingan nilai energi LPG dan listrik sebesar 1 kg LPG setara dengan 7 kWh listrik, maka penggunaan energi listrik yang setara dengan 1 kg LPG hanya membutuhkan Rp10.250. Jika pengalihan penggunaan LPG ke kompor induksi/listrik dilakukan bagi 30 juta konsumen/rumah tangga, maka diperkirakan penghematan negara bisa mencapai Rp 27,3 triliun selama empat tahun ke depan, terdiri dari Rp 25,9 triliun dari penghematan impor LPG dan Rp 1,4 triliun dari net penghematan subsidi LPG dikurangi dengan penambahan subsidi listrik.

Dari sisi konsumen, pemakaian kompor listrik juga bisa lebih menghemat pengeluaran dibandingkan menggunakan LPG. JIka konsumsi LPG rata-rata pelanggan golongan mampu atau yang memiliki daya listrik rumah tangga di atas 900 Watt sekitar 11,4 kg per bulan. Dengan asumsi harga LPG masih di kisaran Rp 7.000 per kg, sebelum adanya kenaikan pada Desember 2021 lalu, maka pengeluaran LPG di pelanggan rumah tangga ini mencapai sekitar Rp 136.800 per bulan atau sekitar Rp 1.641.600 per tahun.

Sementara bila menggunakan kompor induksi/listrik, dengan asumsi pemakaian 82 kilo Watt hour (KWh) per bulan dan tarif listrik pelanggan non subsidi Rp 1.445 per kWh, maka pengeluaran biaya untuk kompor listrik sekitar Rp 118.490 per bulan atau Rp 1.421.880 per tahun Meskipun demikian ada sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian dalam program konversi kompor LPG ke kompor listrik/induksi dan dapat berimplikasi terhadap penambahan cost diantaranya biaya penggantian kompor induksi, penambahan daya untuk rumah tangga yang memiliki daya di bawah 1.300 VA II.

Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Titik Balik Pengembangan EBT di Indonesia. Terbitnya Permen ESDM No.26/2021 dan RUPTL 2021-2030 di tahun lalu niscaya menjadi tonggak sejarah usaha percepatan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan di tanah air. Kedua dokumen ini diharapkan akan memfasilitasi pertumbuhan energi terbarukan menjadi 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025.

Salah satu poin penting dalam peraturan baru untuk sistem atap surya adalah kemampuan pelanggan untuk mengekspor 100 persen listrik yang dihasilkan oleh panel surya atap ke perusahaan listrik milik negara PLN.

Selanjutnya, rencana RUPTL 2021-2030 menetapkan target ambisius untuk EBT untuk mencapai lebih dari 51 persen bauran energi nasional pada akhir dekade ini.

Harapannya melalui 2 dokumen ini, Indonesia dapat segera mengatasi hambatan regulasi pengembangan EBT Seperti diketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir pengembangan energi terbarukan di Indonesia telah berkurang karena ketidakpastian peraturan dan iklim investasi yang tidak menarik.

Rata-rata kapasitas terpasang energi terbarukan Indonesia hanya tumbuh 4 persen per tahun sejak 2012. Ini jauh tertinggal dari Malaysia, Singapura, Vietnam, India, dan Thailand, yang kesemuanya telah mencapai pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 10 persen pada periode yang sama.

Sebagai contoh pada tahun 2018, 46 dari 70 produsen listrik independen (IPP) yang menandatangani perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PLN gagal memenuhi tenggat waktu penutupan keuangan mereka. Selain itu, antara periode tahun 2018 hingga 2020, hanya 13 PPA baru tentang energi terbarukan yang ditandatangani. Hal ini diperparah dengan lambatnya proses penyusunan undang-undang energi terbarukan yang masih harus diselesaikan. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah untuk mengubah peraturan atap surya dan secara signifikan meningkatkan target EBT negara dapat menjadi titik balik penting bagi pengembangan EBT Indonesia di masa depan.

Disamping itu dalam RUPTL 2021-2030, PLN menetapkan target energi terbarukan sebesar 51,6 persen pada tahun 2030, peningkatan yang signifikan dari target 30 persen yang terkandung dalam RUPTL sebelumnya pada tahun 2019.

Dalam jangka panjang, PLN juga menargetkan penghentian penuh penggunaan batu bara. pembangkit listrik pada tahun 2056, melalui substitusi bertahap mereka dengan energi terbarukan berbasis baterai. Sebagian besar akan dihasilkan dari tenaga air (25,6 persen), tenaga surya (11,5 persen), dan panas bumi (8,3 persen).

Peningkatan EBT yang mencolok diperkirakan akan terjadi pada tahun 2028, karena kemajuan teknologi dan penurunan biaya teknologi baterai. Tenaga surya merupakan salah satu bentuk EBT yang akan mendominasi bauran kelistrikan Indonesia, termasuk sistem solar rooftop. Sebagai informasi, Indonesia memiliki potensi solar rooftop sebesar 32,5 GW. Pemerintah telah mengatur penerapan panel atap sejak 2018, dan ditargetkan mencapai kapasitas terpasang 3,6 GW pada 2025.

Target utama adalah rumah tangga dan sektor industri, terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang diidentifikasi memiliki potensi pasar tertinggi. Melalui Permen ESDM No.26/2021 diharapkan dapat mempercepat penerapan PLTS atap karena persentase listrik dari tenaga surya yang dapat diekspor ke PLN meningkat dari 65 persen menjadi 100 persen. Tidak diragukan lagi, kebijakan ini akan semakin menambah animo pasar sistem atap surya untuk industri dan pemilik rumah tangga.

Meskipun demikian, regulasi ini masih diperdebatkan karena faktor kelebihan pasokan yang berpotensi menambah utang PLN. Kekhawatiran lainnya adalah belum adanya pengembangan smart grid dan energy storage di jaringan listrik nasional. Oleh karena itu rencana pemerintah untuk meningkatkan EBT harus diikuti dengan perbaikan jaringan listrik guna mengatasi intermiten pasokan energi terbarukan agar kebijakan pengembangan EBT dan pengurangan energi fosil tidak mengancam ketahanan listrik nasional negara di masa depan.

Terlepas dari isu-isu di atas, Pemerintah melalui Kementerian ESDM maupun PLN telah berhasil membuat terobosan untuk sektor energi terbarukan Indonesia setelah vakum selama beberapa tahun. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi lebih genting mengingat janji Presiden China Xi Jinping baru-baru ini untuk berhenti berinvestasi di pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri.

China adalah salah satu investor terbesar di pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk keluar dari PLTU batubara dan fokus pada peningkatan EBT tidak hanya sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai net-zero emisi pada tahun 2060, tetapi juga akan meningkatkan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama pada finalisasi undang-undang energi terbarukan dan peraturan presiden tentang mekanisme penetapan harga dan pengadaan energi terbarukan.

Pemerintah juga perlu membuat roadmap transisi energi yang optimal agar tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan memenuhi pasokan energi yang dibutuhkan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum 180 IUP dicabut. Sesuai arahan Presiden, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut total 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal itu tertuang melalui keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menjelaskan pencabutan IUP ditujukan kepada seluruh perusahaan yang tidak mengikuti aturan berlaku. Adapun 180 IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara yang dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun orang perseorangan. Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP (50 persen) milik 34 pelaku usaha, sedangkan pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP (15,18 persen) yang dimiliki delapan pelaku usaha.

Salah satu tugas dari satgas tersebut ialah melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah akan mengalihkan izin yang dicabut kepada pengusaha yang memiliki kapabilitas dan integritas, serta kecukupan modal untuk mengelola IUP tersebut, termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/kelompok masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan koperasi di daerah.

Sepanjang 2022, pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Cadangan Migas Baru di Natuna. KUFPEC selaku KKKS memastikan sudah menemukan cadangan migas di Natuna pasca drill stem test yang dilakukan di sumur eksplorasi sumur eksplorasi Anambas-2X di Blok Anambas, Laut Natuna, lepas pantai Indonesia.

Blok tersebut dioperasikan oleh KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V. (KUFPEC Indonesia), dengan KUFPEC Indonesia memegang seluruh 100% hak partisipasi. KUFPEC total melakukan lima drill stem test pada formasi Gabus Bawah, Intra Keras, dan Formasi Arang.

Pengujian ini menghasilkan laju aliran gabungan yang stabil sebesar 40 juta kaki kubik gas (MMscfd) gas alam dan 1.240 stb/d kondensat. Hasil dari program pendalaman sumur juga memberikan sisi positif dari tujuan awal sumur dan mengidentifikasi potensi peluang eksplorasi lebih lanjut di formasi yang lebih dalam.

SKK Migas memastikan, penemuan ini sekaligus menandai penemuan eksplorasi lepas pantai pertama yang dioperasikan untuk KUFPEC. Sumur dibor di kedalaman 288 kaki, menggunakan rig jack-up untuk mencapai kedalaman total 10.509 kaki. Penemuan cadangan migas oleh KUFPEC Indonesia adalah penemuan hasil pengeboran yang kedua di tahun 2022, setelah sebelumnya di bulan Januari 2022, telah ditemukan pula cadangan migas baru di blok Mahakam oleh KKKS yang lain Penemuan ini mengindikasikan potensi migas Indonesia masih menarik khususnya di mata internasional.

Adapun, lewat penemuan ini diharapkan akan mendorong investasi terutama dari perusahaan migas internasional. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pemerintah Akan Subsidi Rp 1 Juta/KK untuk Konversi Kompor ListrikPemerintah terus mendorong penggunaan kompor induksi listrik sebagai upaya untuk menurunkan impor LPG (liquefied petroleum gas).

Bahkan pemerintah berencana memberikan subsidi Rp 1 juta per keluarga untuk membeli kompor listrik dan peralatan masak yang sesuai. Hal tersebut sebagai upaya agar program konversi kompor LPG ke listrik tidak menjadi beban masyarakat. Selain itu, untuk memperlancar konversi, terutama pada masyarakat pengguna gas LPG 3 kg harus ada strategi khusus.

Pertama, PLN akan menambah daya listrik masyarakat miskin, khususnya yang masih berdaya 450-900 volt ampere (VA/watt) menjadi 2.200 VA. Meski demikian tarif listrik pelanggan golongan tersebut tetap tarif subsidi dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini agar masyarakat miskin mendapatkan manfaat dari program konversi. Dengan konversi, distorsi harga LPG 3 kg terlihat lebih murah dan listrik seakan-akan lebih mahal namun nantinya listriknya akan mendapat insentif sehingga biaya memasak menggunakan listrik ini bisa lebih murah dibandingkan pakai LPG.

Untuk diketahui, harga LPG non subsidi saat ini Rp 13.500 per kg. Sedangkan 1 kg LPG setara dengan 7 kilowatt jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda (kWh) listrik yang harganya Rp 10.250. Artinya dengan konversi ke kompor listrik, pelanggan pengguna LPG non subsidi bisa menghemat biaya untuk memasak Rp 3.250 per kg LPG.

Sementara bagi pengguna LPG 3 kg, yang harganya Rp 7.000 per kg atau disubsidi Rp 6.500 oleh pemerintah, konversi akan membuat biaya untuk memasak lebih mahal Rp 3.250. Inilah yang akan disubsidi pemerintah. Sehingga di satu sisi masyarakat miskin pengguna LPG 3 kg tidak terbebani dengan konversi ke kompor listrik, di sisi lain pemerintah bisa menghemat subsidi LPG hingga 50%. Subsidi (LPG) bisa dikurangi separuh. Saat ini beban subsidi pemerintah semakin besar, pada 2020 subsidi LPG mencapai Rp 50,6 triliun, kemudian naik menjadi Rp 56,8 triliun pada 2021.

Tahun ini subsidi LPG diperkirakan mencapai Rp 61 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp 71,5 triliun pada 2024. Selain itu, dengan konversi ke kompor listrik Indonesia juga dapat mengurangi impor LPG yang mencapai 80% dari total kebutuhan setiap tahunnya. Pada 2020 impor LPG nilainya mencapai Rp 37 triliun, kemudian naik menjadi Rp 51 triliun pada 2021. Impor diproyeksi mencapai Rp 67,8 triliun pada 2024. Adapun pemerintah menargetkan konversi hingga 8,3 juta kompor LPG menjadi kompor induksi listrik hingga 2024.

Dengan target 8,3 juta pelanggan, artinya ada tambahan dana sekitar Rp 8,3 triliun yang harus dikeluarkan pemerintah. Namun angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan nilai impor LPG yang mencapai puluhan triliun setiap tahunnya. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Harga Batu Bara Memanas Hingga Nyaris US$250 per Ton, Ini Sederet Alasannya, Harga komoditas batu bara kian meroket  hingga menembus level US$245 per metrik ton.

Harga ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2022. Penguatan harga batu bara juga ditopang oleh kenaikan minyak dan LNG. Peningkatan ini terjadi akibat adanya ketidakpastian pasokan dari wilayah Eropa Timur setelah terjadinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Alhasil, batu bara masih dinilai lebih jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dibandingkan migas. Selain itu, sentimen penguatan harga juga didorong dengan adanya pembeli yang mempercepat pengiriman.

Mereka mencari spot cargo untuk pengiriman ke depan [advance shipment] di saat pasokan yang masih ketat [tight] sebagai dampak dari larangan ekspor kemarin. Memanasnya harga komoditas batu bara sepanjang 2022 dinilai mengindikasikan pemulihan ekonomi secara global. Selain itu, harga emas hitam diproyeksi tetap bertahan hingga Covid-19 selesai.

Adanya pemulihan konsumsi listrik sejak awal tahun, tetapi kondisi ini tidak dapat dipenuhi optimal oleh energi terbarukan oleh sebab itu, fosil masih menjadi pilihan. Berdasarkan data dari Bursa ICE Newcastle mencatat batu bara kontrak Februari mengalami penguatan 5,90 poin menjadi US$245 per metrik ton pada Minggu (13/2/2022).

Pada perdagangan sebelumnya, emas hitam masih dihargai US$239,10 per metrik ton. Sementara itu, batu bara untuk kontrak Maret turut menguat 5,25 poin pada level US$220 per metrik ton. Angka ini meningkat dari perdagangan sebelumnya US$214,75 per metrik ton.

Kemudian pada kontrak April, batu bara berada di level US$195,10 per metrik ton, meningkat 5,25 poin dari harga sebelumnya US$190,85 per metrik ton. Adapun kenaikan harga tahun ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan batu bara untuk pembangkit di pasar global.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey, tantangan yang dihadapi oleh semua 69 negara untuk melakukan dekarbonisasi bersifat universal. Semua akan menghadapi beberapa tingkat risiko fisik, memiliki potensi pertumbuhan yang dihasilkan namun risiko dan efeknya akan terdistribusi secara tidak merata. Daerah yang memiliki PDB per kapita lebih rendah dan daerah dengan sumber daya bahan bakar fosil yang lebih besar akan berinvestasi lebih banyak, relative terhadap PDB, untuk mengurangi emisi dan membangun ekonomi rendah emisi.

Negara yang terdapat dalam kelompok tersebut juga memiliki porsi pekerjaan, PDB, dan stok modal yang relatif lebih besar di sektor paling rentan terhadap transisi energi. • Negara negara berkembang dan negara yang memiliki sektor bahan bakar fosil yang besar diperkirakan harus mengeluarkan belanja lebih besar untuk fisik, relative terhadap PDB, untuk dekarbonisasi dan pertumbuhan rendah karbon.

Kebutuhan belanja modal dari setiap negara akan sangat bervariasi dan karena keterbatasan yang ada tidak semua negara akan terdekarbonisasi pada tingkat yang sama. Ekonomi terbesar di dunia-Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan Inggris – akan menyumbang sekitar setengah dari pengeluaran global untuk asset fisik dan menghabiskan sekitar 6 persen dari PDB gabungan mereka dari tahun 2021 hingga 2050.

Di negara berkembang pengeluaran untuk energi dan lahan akan menjadi bagian yang paling besar terhadap PDB nasional, mencapai sekitar 10 persen untuk negara negara yang terdapat di Afrika, India, dan beberapa negara Asia yang lain.

Meskipun demikian untuk kasus tertentu, kebutuhan belanja modal di India misalnya dapat meningkat menjadi 11 persen dari PDB. Sekitar 60 s.d 80 persen dari investasi di India akan berada pada asset rendah emisi untuk mencapai skenario NZE 2050.

Sebagian besar modal tersebut digunakan untuk mengurangi pengggunaan tenaga batubara dan memperluas listrik yang berasal dari sumber energi rendah emisi. Contoh lain di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Rusia, yang relatif adalah ekonomi dengan basis bahan bakar fosil yang besar, diperkirakan membutuhkan pengeluaran substansial untuk program transisi energi lebih dari 15 persen.

Sebagian besar pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai dekarbonisasi asset bahan bakar fosil. Selain digunakan untuk memphase out asset fosil yang ada, dan membangun asset rendah emisi.

Diperlukan juga anggaran untuk mentransformasi ekonomi di bawah transisi net zero. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Melihat pertumbuhan penerbitan eksplosif dalam beberapa kuartal terakhir, obligasi hijau ( Green Bond) meningkat karena adanya investasi rendah karbon.

Tetapi instrument baru ini berlawanan dengan minat dalam keuangan Islam. Menurut data Climate Bonds Initiative (CBI) yang diperoleh oleh Net-Zero Business Daily, sukuk jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda senilai $869 jutamenurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai $2,56 miliar. Sebaliknya, penerbitan obligasi hijau global termasuk angka sukuk melonjak ke rekor $517 miliar pada tahun 2021 dari $297 miliar pada tahun 2020.

Para ahli keuangan mengatakan pasar yang lemah dapat dikaitkan dengan biaya penerbitan yang tinggi, kurangnya standar umum, dan peluang yang terbatas. Meskipun berkembang untuk mendanai proyek dekarbonisasi di banyak negara yang sebagian besar Islam.

Selain itu juga kurangnya pengetahuan di tingkat penerbit dan investor tentang proses dan manfaat untuk instrumen baru tersebut. Pelaku pasar mengatakan penerbitan sukuk telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena adanya dorongan dari investor Islam dan non-Islam. Data Fitch menunjukkan penjualan sukuk baru mencapai $252 miliar pada tahun 2021, naik 36,1% YoY. Bashar Al-Natoor, kepala global keuangan Islam, juga mengatakan bahwa volume sukuk akan terus tumbuh pada tahun 2022 karena keinginan investor Islam yang kuat, tujuan diversifikasi pendanaan, dan agenda pengembangan keuangan Islam di sejumlah negara.

Namun, sejauh ini sukuk hijau gagal. Data Institute of International Finance (IIF) menunjukkan total penerbitan sejak 2017 hanya sebesar $12,1 miliar. Penjualan baru semua sukuk berjumlah total $560 miliar antara 2017 dan 2020.

 Menurut data terbaru dari International Islamic Financial Market, Mike Davis, Kepala Global Perbankan di Abu Dhabi Investment Bank, mengatakan investor sukuk umumnya tidak bersedia menawarkan premi untuk varian hijau. Mereka tidak menilai sukuk hijau secara memadai di atas sukuk biasa.

Secara umum, perlu selaras dengan Asosiasi Pasar Modal Internasional Prinsip Green Bond dan menerima pendapat pihak kedua dari evaluator independen. Hal ini menyebabkan biaya tambahan setidaknya puluhan ribu dolar AS. Indonesia, merupakan pasar sukuk hijau terbesar di dunia dengan $7,1 miliar dalam penerbitan menurut data Institute of International Finance (IIF), yang telah mengembangkan Green Bond dan Green Sukuk Framework.

Sementara Malaysia merupakan pasar terbesar kedua dengan $1,41 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dalam penerbitan, diikuti Arab Saudi senilai $1,3 miliar dan Uni Emirat Arab senilai $1,2 miliar. Namun peraturan terkait sukuk hijau tidak jelas di kedua negara tersebut karena adanya isu standarisasi sukuk di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran atas basis emiten yang sempit selama ini.

Angka IIF menunjukkan 10 dari 15 perusahaan yang menerbitkan sukuk hijau sinyal apa ini? dari sektor energi. Sebaliknya, 37% dari 252 obligasi hijau yang beredar di pasar antara Maret dan Desember 2021 diterbitkan oleh perusahaan energi. Namun, ke depan, beberapa ahli masih percaya bahwa sukuk hijau memiliki masa depan yang cerah karena permintaan keseluruhan untuk investasi yang meningkat.

Permintaan investor untuk utang terkait Environment, Social and Governance (ESG) terus tumbuh secara eksponensial dan diatur untuk mempercepat penerbitan terkait ESG di pasar obligasi global, termasuk sukuk. Dengan asumsi bahwa pemerintah dan organisasi multinasional dapat meningkatkan upaya mereka dalam mempromosikan sukuk hijau. Islamic Finance Council UK (UKIFC) memperkirakan pasar dapat meningkat sebesar $ 30 miliar hingga $ 50 miliar pada tahun 2025.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Penolakan tambang andesit di Desa Wadas. Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah baru-baru ini menjadi buah bibir. Diduga terjadi intimidasi kepada warga oleh aparat kepolisian di desa yang memiliki ‘harta karun’ berupa batu andesit ini.

Sejumlah warga Desa Wadas menolak penambangan batu andesit karena dianggap akan merusak lingkungan. Batuan tersebut akan dijadikan salah satu material dalam proyek pembangunan Bendungan Bener yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini didanai langsung dari APBN melalui Kementerian PUPR. Masalah utama yaitu terkait dengan penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener.

Penambangan ini tidak menyajikan AMDAL yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga. Yang terjadi kemudian justru adalah tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif. Anggota Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga.

Pemerintah diminta tidak memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik dan segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga. Segera bangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach.

Karena pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Minyak.

Kenaikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP di Januari 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ketegangan Ukraina-Rusia.

Potensi invasi Ukraina oleh Rusia dapat mengganggu pasokan minyak dan gas dunia. Harga rata-rata ICP pada Januari 2022 ditetapkan sebesar US$85,89 per barel. Angka tersebut naik US$12,53 per barel dibandingkan Desember 2021 yang mencapai US$73,36 per barel. Beberapa faktor eksternal lainnya yang menyebabkan harga ICP naik adalah: • Kazakhstan sebagai salah satu negara OPEC Plus dengan produksi 1,6 juta barel per hari mengalami kendala logistik yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi pascademonstrasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar.

• Libia yang jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda ini hanya memproduksikan minyak mentah pada kisaran 700 ribu barel per hari dari potensi produksi kurang lebih 1,2 juta barel per hari. Dikarenakan akibat blokade di lapangan minyak utama area barat dan disertai perbaikan pipa yang menghubungkan Lapangan Samrah dan Dahra ke terminal Es Sider dengan kapasitas 350 ribu barel per hari.

• Terjadinya ledakan pipa di Turki dengan kapasitas penyaluran sebesar 450 ribu barel per hari minyak dari utara Irak ke Pelabuhan Ceyhan-Mediteranian sehingga memicu kekhawatiran pasar akan potensi gangguan pasokan minyak. Selain itu juga berdasarkan Laporan IEA (International Energy Agency) pada Januari 2022, terdapat peningkatan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2021 dan 2022 sebesar 200 ribu barel per hari menjadi 5,5 juta barel per hari pada 2021 dan 3,3 juta barel per hari pada 2022 yang dipicu oleh relaksasi pembatasan covid-19.Hambatan perdagangan, rantai pasokan, dan geopolitik dalam industri PV Surya dan Baterai.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Indonesia butuh investasi 1.177 miliar dolar AS untuk listrik bersih, Pemerintah Indonesia mengkalkulasi angka kebutuhan investasi sebesar 1.177 miliar dollas AS untuk membangun pembangkin listrik bersumber dari EBT sebesar 587 GW hingga 2020.

Dan pemerintah mendukung semua perubahan yang terjadi untuk mewujudkan target EBT dan netralitas karbon di Indonesia melalui dukungan fiscal, regulasi dan sebagainya. Rincian nilai investasi untuk proyek bersih itu adalah pembangunan pembangkit listrik sebesar 1.042 miliar dolar AS dan transmisi sebasar 135 miliar dolar AS. Dalam rangka mendukung transisi energi, saat ini KESDM juga sudah meluncurkan rencana pengadaan barang dan jasa pemerintahan untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

Selain itu, regulasi juga baru diterbitkan adalah Permen ESDM terkait pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah supaya bisa mendorong minat pasar untuk terlibat dalam pemanfaatan energi tebarukan. Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk menarik investasi pada proyek pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Bahkan investor dijanjikan bisa mendapatkan kembali investasinya atau balik modal dalam waktu 10 tahun. Saat ini pemerintah terus menggodok draf peraturan presiden tentang tarif listrik EBT untuk menjamin tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang baik bagi investor. Di samping itu, pemerintah bersama DPR juga tengah menyiapkan serangkaian aturan baru terkait EBT, seperti kewajiban implementasi EBT, sertifikasi EBT, penetapan tarif listrik EBT yang transparan untuk menjamin pengembalian investasi yang fair bagi pelaku bisnis.

Kemudian alokasi dana EBT yang bersumber dari APBN, APBD, perdagangan karbon, sertifikat EBT, sumber pendanaan lainnya, serta terkait ekspor dan impor EBT. Ragam insentif tersebut dibutuhkan lantaran investasi di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) pada 2021 tak mencapai target.

Menurut data Kementerian ESDM, realisasi investasi sektor ini tahun lalu US$ 1,51 miliar, hanya memenuhi 74% dari target sebesar US$ 2,04 miliar. Investasi tersebut terdiri dari investasi sektor panas bumi US$ 680 juta, bioenergi US$ 340 juta, konservasi energi US$ 10 juta, dan aneka EBT US$ 480 juta. Apalagi target investasi EBTKE tahun ini cukup ambisius, yakni mencapai US$ 3,91 miliar • Sumber: Ditjen EBTKE, KESDM, 17 Januari 2022 Sebelumnya Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan investasi khusus sinyal apa ini?

pembangkit EBT hingga 40 tahun ke depan atau 2060 mencapai US$ 1,04 triliun atau Rp 14.950 triliun. Artinya, Indonesia harus menyediakan investasi setidaknya US$ 25 miliar (Rp 360 triliun) per tahun untuk mencapai target netral karbon 2060. Disisi lain, dalam peta jalan EBT Indonesia, dari total kapasitas setrum bersih sebesar 587 GW pada 2060, dari tenaga surya menduduki posisi pertama dengan kapasitas sebesar 361 GW, diikuti oleh Battery Energy Storage Systems (BESS) sebesar 140 GW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 83 GW.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Banyak Smelter Beroperasi, Permintaan Nikel Diproyeksi Capai 100 Juta Ton di 2022Permintaan nikel ore dalam negeri diperkirakan melonjak tajam menjadi 100 juta ton di tahun ini, atau naik 30 persen dibandingkan dengan 2021. Peningkatan itu terjadi seiring dengan beroperasinya sejumlah smelter pengolahan nikel pada tahun ini. Proyeksi tersebut setidaknya ditopang oleh potensi menguatnya permintaan seiring dengan empat perusahaan smelter nikel yang akan beroperasi di 2022.

Salah satunya adalah pabrik smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kawasan Industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2021, dan telah melakukan ekspor perdana tahun ini.

Peningkatan permintaan tersebut juga ditopang oleh adanya pabrik precursor katoda. Kendati demikian, peningkatan produksi masih terganjal persetujuan pemerintah terhadap rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang nikel. APNI mencatat, dari 332 izin usaha pertambangan (IUP) nikel, baru sekitar 20 IUP yang mendapat persetujuan RKAB dari pemerintah. Hingga 13 Januari 2022, Kementerian ESDM mencatat, dari 1.891 jumlah permohonan RKAB mineral, baru 416 RKAB yang disetujui.

Sisanya 307 ditolak, 552 dikembalikan, dan 616 RKAB masih dalam proses. Di samping itu, produksi nikel turut dipengaruhi oleh keberadaan alat berat dan cuaca. Faktor cuaca menjadi salah satu penentu produksi nikel. Pasalnya, perusahaan tambang nikel tidak dapat beroperasi di tengah cuaca buruk. Sementara itu, realisasi produksi olahan nikel terbesar pada 2021 adalah feronikel yang mencapai 1,58 juta ton.

Kemudian disusul nickel pig iron sebesar 799.600 ton dan nickel matte sebesar 82.300 ton. Tahun ini, Kementerian ESDM mematok produksi olahan nikel dapat mengalami peningkatan. Feronikel ditargetkan meningkat menjadi 1,66 juta ton, nickel pig iron 831.000 ton, dan nickel matte 82.900 ton. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Hambatan perdagangan, rantai pasokan, dan geopolitik dalam industri PV Surya dan Baterai.

Tahun 2022, diperkirakan masih akan mengalami tantangan terhadap ketatnya rantai pasokan PV surya dan harga yang tinggi. Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi di paruh pertama.

Namun ada beberapa perkembangan positif yang akan meringankan tantangan terhadap keterbatasan rantai pasokan saat ini seperti peningkatan kapasitas polisilikon baru dan masuknya pemain wafer baru di pasar PV Surya.

• Hambatan perdagangan dan geopolitif akan mulai membentuk kembali peta manufaktur global. Kebijakan Pemerintah India yang meluncurkan skema production linked incentive diperkirakan akan mengurangi ketergantungan pada impor modul internasional di pasar instalasi surya India.

Kemudian pembahasan RUU Build Back Better di Amerika serikat diperkirakan dapat menjadi pendorong penting untuk memberi insentif pada produksi PV surya dalam negeri Amerika Serikat.

Permasalahan rantai pasokan dan geopolitik diperkirakan akan mendorong perubahan pada industri manufaktur sel baterai. Pembuat mobil di Amerika Serikat saat ini merasa kurang puas dengan pemasok Tiongkok dan berencana memperluas produksi EVnya dengan pemasok dari negara lain. Tantangan lainnya adalah kenaikan harga baterei Li-ion sebesar 10%-20% pada pertengahan kedua tahun 2021. Kenaikan tersebut sebagian besar terjadi untuk sel LFP, teknologi yang digunakan untuk sistem penyimpanan energi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: lonjakan harga bahan mentah yang naik signifikan sepanjang tahun 2021, permintaan baterei LFP yang lebih besar dari industri otomotif, pasokan LFP yang terkonsentrasi di Tiongkok membuat LFP sangat rentan terhadap biaya tinggi dan gangguan logistik.

Diperkirakan kenaikan harga ini akan tetap jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda hingga tahun 2024. Meskipun demikian, harga baterai dapat turun jika ada peningkatan kapasitas produksi LFP dan lebih banyak pemasok LFP yang focus terhadap kendaraan listrik.

Kenaikan harga baterei diperkirakan akan menyumbang kenaikan harga kendaraan listrik menjadi 5% lebih tinggi pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Simalakama PLN Dalam Pengembangan EBT. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan proyek transisi energi, pemerintah dan PLN masih menghadapi berbagai tantangan karena selain membutuhkan investasi yang cukup besar, ongkos produksi energi terbarukan masih mahal jika dibandingkan dengan energi fosil.

Seperti diketahui bersama, pada tahun 2021 Pemerintah telah menetapkan rencana Indonesia untuk mencapai netral karbon atau net zero emission pada tahun 2060. Untuk memperkuat target tersebut, PLN juga telah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030. Dalam rencana tersebut, pemerintah membidik pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 20,9 gigawatt (GW), atau 51,6 persen dari total pembangkit yang direncanakan mencapai 40,5 GW.

Sisanya adalah pengembangan pembangkit fosil dengan porsi 48,4 persen. Permasalahan kemudian muncul ketika PLN hingga saat ini masih berjibaku menghadapi tantangan tingginya harga komponen pembangkit bersih yang membuat ongkos produksi belum ekonomis.

Dalam RUPTL, pembangkit listrik EBT base load ditargetkan mencapai 1,1 GW hingga 2030. Sebagai perbandingan, pembangkit base load sebagai pemikul beban dasar seperti PLTU dan PLTGU memiliki ongkos produksi US$6-8 sen per KWh, sementara calon pengganti dari pembangkit EBT yaitu Combined PLTS-BESS ( Battery Energy Storage System) diperkirakan seharga US$18-21 sen per KWh.

Tingginya harga produksi ini disebabkan karena masih mahalnya komponen teknologi penyimpan energi pada BESS ini padahal sebagian besar pembangkit EBT harus dilengkapi BESS karena sifatnya yang intermitten atau hanya mampu beroperasi secara langsung dan mengaliri tegangan listrik ke konsumen selama periode waktu terbatas. Selain itu dalam pengembangan EBT, PLN juga berpacu dengan waktu untuk mencapai bauran energi terbarukan sebanyak 23 persen dari total energi listrik nasional di 2025.

Sebab hingga akhir 2021, bauran EBT baru mencapai 11,5 persen dari total energi nasional. Artinya, masih terdapat selisih 11,5 persen lagi yang harus tercapai dalam 3 tahun mendatang. Meskipun demikian, harapan tetap ada karena perkembangan inovasi dan disrupsi teknologi terus berjalan sehingga pada saatnya nanti harga EBT dapat bersaing dengan pembangkit fosil dan menjadi primadona di Indonesia baik dari segi teknis, komersial, ekonomi maupun sistem.

PLN sendiri masih menunggu adanya inovasi baterai storage hingga 4 tahun ke depan, misalnya dengan keberadaan pengembangan PLTS seharga US$2,5 sen–US$3 sen per kWh, ditambah dengan baterai berbasis liquid atau redox flow battery.

Kemunculan teknologi itu akan menjadikan biaya untuk penyimpanan daya tersebut menjadi US$3,5 sen per kWh.

Artinya, biaya EBT di masa depan bisa turun menjadi US$6 sen–US$7 sen per kWh. Satu hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah angka bauran EBT juga tidak hanya bergantung pada capaian kinerja penambahan pembangkit EBT semata, tapi juga sangat bergantung pada penggunaan eksisting pembangkit fosil, sebab sebanyak apapun penambahan pembangkit Sinyal apa ini? selama dominasi pembangkit fosil masih tinggi, nilai bauran EBT juga tidak akan bertambah signifikan.

Oleh karena itu angka atau target bukan dijadikan sebagai prioritas utama, namun sebaiknya lebih berfokus pada inovasi teknologi untuk menurunkan biaya produksi listrik EBT sambil secara bertahap mengimplementasikan program substitusi pembangkit fosil dalam proyek transisi energi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Tambang emas skala kecil gunakan teknogi bebas merkuri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) mendukung pertambangan emas skala kecil untuk beralih menggunakan teknologi yang bebas merkuri, menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) upaya penghapusan merkuri dan menangani kegiatan pertambangan emas ilegal dilakukan dengan kolaborasi antara kementerian/lembaga seperti KLHK, Kementerian ESDM dan BPPT yang kini bergabung di BRIN yang kemudian memberikan solusi teknologinya.

Pendampingan pemberian teknologi penambangan tanpa merkuri harus dilakukan di wilayah pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dan pendampingan tidak diberikan kepada PESK ilegal. Selain Lebak di Banten, KLHK juga membangun fasilitas penambangan emas non-merkuri lain dengan beberapa di antaranya berada di Kabupaten Lombok Barat di NTB, Luwu di Sulawesi Selatan, Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah serta Halmahera Selatan di Maluku Utara.

Terkait teknologinya sendiri, Plt. Kepala OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi BRIN menjelaskan bahwa alternatif teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk PESK harus ditetapkan melalui karakteristik kegiatan dan bijih emas yang akan diolah. Terdapat teknologi pengolahan menggunakan metode pelindian kimiawi (leaching) menggunakan sianidasi yang telah dibangun proyek percontohan di Kulon Progo, D.I.

Yogyakarta. Terdapat pula metode konsentrasi gravitasi yang dibangun percontohannya di Kuantan Singingi, Riau. Tantangan ke depan adalah bagaimana mendapatkan formula baru untuk pelarut emas, bukan hanya sianida. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Keterkaitan kenaikan harga minyak dalam industri migas. Kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai US$94 per barel menjadi alert bagi Indonesia dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dari sisi penerimaan, kenaikan ini mendorong peningkatan penerimaan negara baik dari sisi pajak dan PNBP. Â Â Meskipun demikian beban di sisi hilir juga akan semakin meningkat khususnya terhadap beban subsidi listrik dan elpiji. Meskipun sektor kelistrikan saat ini hanya 1% yang bergantung terhadap BBM, namun karena formula tarif listrik adjustment masih menggunakan harga minyak sebagai salah satu variabelnya, maka kenaikan harga minyak relative masih berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan subsidi listrik.

Sedangkan untuk elpiji, CP Aramco yang menjadi sinyal apa ini? dalam penentuan harga elpiji cenderung terus meningkat berbarengan dengan kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain penjualan BBM ke masyarakat sudah tidak masuk dalam ketegori subsidi, namun menjadi penugasan dari badan usaha. Hal ini berakibat terhadap kompensasi yang harus diberikan oleh Pemerintah terhadap badan usaha yang menjual bbm khusus penugasan. Salah satu badah usaha yang menderita kerugian akibat peningkatan harga minyak adalah Pertamina.

Diperkiraan kerugian yang dialami oleh Pertamina mencapai Rp 37 triliun sampai dengan Rp 97 triliun akibat dari penjualan BBM Ron 90 yang dibawah harga keekonomian. Saat ini harga dari Pertamina untuk BBM RON 90 sebesar Rp7.650 liter jauh di bawah harga keekonomian Pertalite Rp.10.650 per liter. Tidak hanya kerugian penjualan pertalite, potensi kerugian juga dialami akibat penjualan BBM RON 92 dimana saat ini RON 92 dijual pada harga Rp9.000 per liter dari harga keekonomian BBM RON 92 yang mencapai Rp11.900 per liter sampai Rp.13.000 per liter.

Selain itu, dengan porsi impor minyak mentah saat ini mencapai 800 sampai 900 ribu barel per hari, hal ini akan berpotensi menambah current account defisit nasional semakin besar. Di sisi hulu, peningkatan harga minyak global diharapkan dapat mendorong kegiatan di sektor hulu migas.

SKK Migas meminta kontraktor kerja sama untuk meningkatkan rencana kerjanya baik berupa infil drilling, workover, dan well service. Kenaikan harga minyak dunia diharapkan juga dapat mendorong sejumlah proyek-proyek hulu jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda yang sebelumnya sempat mangkrak karena terganjal masalah keekonomian.

Meskipun demikian proyek proyek tersebut saat ini masih dalam tahap peninjauan kembal dan evaluasi oleh SKK Migas. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Indonesia Teken MoU Kerja Sama Teknis Ekspor Listrik ke Singapura, Indonesia meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Singapura di bidang kerja sama energi dalam rangka mendukung proses transisi energi.

MoU ini untuk menaungi working group pembahasan ekspor listrik lintas negara, di mana akan dibahas mengenai regulasi dan aturan teknis untuk ekspor. Selain itu, dalam MoU juga tertuang mengenai penelitian dan pengembangan mengenai energi baru terbarukan dan konservasi energi [EBTKE].

Rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura merupakan bagian dari kerja sama ASEAN yang berada di bawah program Trans ASEAN Power Grid (TAPG).

Interkoneksi listrik antara Indonesia dan Singapura, didasari atas permintaan Singapura yang membutuhkan pasokan tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia sendiri memang memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun potensi EBT yang besar.

Interkoneksi listrik Indonesia dan Singapura berupa grid tenaga listrik lintas negara, terdiri atas saluran transmisi kabel bawah laut dan gardu induk pendukungnya. Mengekspor listrik ke Singapura dapat memberikan nilai tambah dan daya saing bagi Indonesia. Keuntungan tersebut bukan hanya keuntungan bagi badan usaha, namun juga keseluruhan perekonomian Indonesia. Multiplier effect akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi Indonesia, karena pembangkit listriknya dibangun di Indonesia, investasinya dari swasta nasional dan asing.

Selain itu, dari sisi analisis manfaat dan biaya atau cost & benefit analysis secara keseluruhan, harus memberikan keuntungan bagi negara, badan usaha, dan masyarakat setempat, termasuk dampak lingkungan. Pemerintah Singapura memiliki rencana untuk mengimpor lebih dari 4 Giga Watt (GW) listrik dari luar negaranya, terutama berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Indonesia sendiri memiliki potensi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Sistem Sumatera sebesar lebih dari 10 GW yang dapat dikembangkan untuk mendukung ekspor listrik ke Singapura. Disisi lain, terdapat enam perusahaan Indonesia bakal mengekspor listrik ke Singapura.

Listrik yang akan diekspor bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pada tahap awal, ditargetkan ekspor perdana dari energi bersih ini sebesar 100 megawatt non intermiten pada 2024. Calon pengembang yang berencana mengekspor listrik ke Singapura adalah PT Aruna Cahaya Pratama yang akan membangun PLTS 1 GWp, PLN Batam bersama Suryagen dan Sembcorp Utilities yang akan membangun PLTS 900 MWp, PT Pertamina Power Indonesia yang akan membangun PLTS 0,6-2 GWp, Badan Pengusahaan (BP) Batam yang akan membangun PLTS 2 GWp, dan PT Medco Power Indonesia yang akan membangun PLTS 600 MWAC, serta PT Indonesia Power PLTS 560 MWp.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Ekspor Batubara telah berjalan Kembali. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memastikan seluruh perusahaan anggotanya kini telah bisa melaksanakan ekspor batubara. Pelarangan ekspor pada Januari lalu memang membuat adanya keterlambatan pengiriman untuk pasar ekspor dan imbasnya, produksi batu bara selama bulan lalu pun turut ambles.

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara Indonesia selama Januari 2022 hanya sebesar 31,75 juta ton. Jumlah produksi ini turun 33% bila dibandingkan produksi pada Januari 2021 yang mencapai 47,19 juta ton.

Pemerintah per 1 Februari 2022 memastikan telah mencabut kebijakan larangan ekspor yang diberlakukan sepanjang Januari 2022. Direktur Eksekutif APBI menjelaskan, pasca pencabutan larangan ekspor oleh pemerintah maka kegiatan ekspor oleh perusahaan anggota APBI telah berjalan kembali.

Kementerian ESDM sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Aturan ini antara lain mengatur tentang pengenaan sanksi bagi perusahaan batubara yang tidak memenuhi komitmen Domestic Market Obligation (DMO).

Perusahaan mengharapkan segera ada sosialisasi terkait kehadiran regulasi ini. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Ambisi penurunan emisi di tahun 2022. Kembalinya permintaan energi global di tahun 2021 mendekati atau di atas tingkat pra pandemi mendorong peningkatan harga komoditas energi mencapai level tertinggi pada tahun 2021.

Bahkan peningkatan permintaan energi fosil relative melampaui pertumbuhan pasokan energi bersih yang berarti lebih banyak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan melebihi penurunan yang sempat terjadi di tahun 2020 akibat adanya pandemic. Di sisi lain, kenaikan emisi yang terjadi di 2021 dapat diimbangi dengan kemajuan yang lain seperti penjualan kendaraan listrik yang mencapai rekor baru di 2021 dan peningkatan proyek hydrogen yang diumumkan.

Diperkirakan tahun 2022 akan menjadi tahun yang sangat penting untuk menjaga kondisi lingkungan ke depan dan cukup menantang. Di tengah peningkatan harga energi, pemangku kebijakan dihadapkan kondisi untuk tetap menjaga harga energi tanpa harus menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar fosil sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang tetap rendah.

Diperkirakan ada beberapa hal yang dapat menjadi indikator penting di 2022 untuk mengukur kemajuan transisi energi berikutnya. Pertama, penurunan emisi GRK. Emisi GRK di tahun 2022 diperkirakan akan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena sejumlah negara sedang berupaya memulihkan ekonominya dan pembakaran energi global akan naik 2,5%.  Secara global, kapasitas PV surya diperkirakan akan meningkat sebesar 4% pada tahun 2022, pembangkit bayu onshore meningkat 1%, sementara pembangkit angin lepas pantai berkontraksi sebesar 25% karena adanya rencana penghentian subsidi dari Tiongkok. Meningkatnya penyerapan energi terbarukan menimbulkan risiko adanya kekurangan energi listrik karena ketersediaan daya energi terbarukan yang seringkali terputus-putus dan cenderung mengakibatkan harga listik yang tinggi.

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang lebih menyeimbangkan kebutuhan untuk menambah pasokan listrik tanpa karbon dan melihat tradeoff antara prioritas transisi energi atau pasokan yang andal. Kedua, pertumbuhan penjualan EV.

Selain dukungan dari peraturan dan kebijakan pemerintah, biaya bahan bakar yang tinggi dan insentif keuangan akan mendukung pertumbuhan yang kuat dalam penjualan EV, terutama di Tiongkok dan Uni Eropa. Produsen mobil terus meningkatkan investasi dalam manufaktur EV dan teknologi baterai, pengembangan model EV yang lebih luas, dan dukungan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik. Penjualan EV diperkirakan akan tumbuh 40% di tahun 2022.

Pengembangan hydrogen juga jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda faktor yang akan banyak berpengaruh terhadap pengembangan EBT ke depan. Kapasitas produksi hydrogen sampai tahun 2021 mencapai 29 juta mt. Diperkirakan kapasitas produksi hydrogen  jangka pendek akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas produksi hydrogen hijau di 2022 mulai dari yang menggunakan biogas, gas sampah, hingga elektrolisis skala kecil yang dikombinasikan dengan energi terbarukan.

Meskipun demikian, untuk jangka pendek diperkirakan masih akan ada produksi hydrogen yang berasal dari gas alam + penangkapan karbon skala besar. Tensi geopolitik di Timur Tengah dorong kenaikan harga minyak. I I. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kelangkaan Minyak Goreng, dibalik Harga Murah, Dalam beberapa minggu terakhir ini kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng banyak menghiasi pemberitaan di media massa. Kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng ini disebabkan karena pergeseran besar dalam konsumsi CPO di dalam negeri.

Di masa lalu, pengguna CPO yang dominan di dalam negeri adalah industri pangan, termasuk minyak goreng. Namun sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik. Peningkatan tajam terjadi pada 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam biosolar).

Akibatnya, konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton pada 2019 menjadi 7,23 juta ton pada 2020 atau kenaikan sebesar 24 persen. Sebaliknya, konsumsi CPO jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 menjadi 8,42 juta ton pada 2020.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan 2022 ini porsi CPO untuk industri biodiesel akan mencapai sekitar 43% dari konsumsi CPO dalam negeri, padahal pada 2019 masih sekitar 37 %. Dalam satu sampai dua tahun ke depan, porsi untuk biodiesel akan melampaui porsi untuk industri pangan.

Oleh sebab itu, Â pengusaha cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaan biodiesel tidak merugi karena ada kucuran subsidi jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga internasional.

Sedangkan jika dijual ke pabrik minyak goreng tidak ada insentif seperti itu. Selain untuk pemenuhan biodesel dalam negeri kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng juga disebabkan oleh harga CPO internasional yang tinggi akibat kebutuhan dunia juga tinggi. Kenaikan harga CPO tersebut berpengaruh besar pada kenaikan harga minyak goreng dalam negeri. Pasalnya kendati merupakan produsen sawit utama dunia, tapi nyatanya RI selama ini belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan CPO internasional.

Kenaikan harga secara tajam inilah yang mendorong para produsen CPO mengalihkan pemasarannya: dari domestik dan ke pasar ekspor. Tujuannya, memanfaatkan selisih harga yang besar. Momentum ini dimanfaatkan terlebih selama masa pandemi 2020, mereka “puasa” akibat melemahnya aktivitas usaha. Krisis pandemi menyebabkan penjualan dan laba korporasi tergerus (bahkan merugi) dan kesehatan keuangan mereka merosot.

Korporasi-korporasi tersebut membutuhkan pemulihan untuk mengobati luka memar (scarring effect) akibat pandemi. Perilaku inilah yang ditengarahi menjadi salah satu faktor internal yang mendorong terjadinya kelangkaan.

Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng untuk menjinakkan harga, rinciannya minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. HET mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Serta kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) yang berlaku untuk semua produsen minyak goreng.

Kebijakan DMO yang diterapkan adalah eksportir minyak goreng wajib memasok 20 % dari volumenya untuk dalam negeri di 2022. Sedangkan DPO untuk minyak sawit (crude palm oil, CPO) ditetapkan Rp9.300 per kg, sementara untuk minyak olein Rp 10.300 per liter.

Tujuannya untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun meskipun pemerintah telah menetapkan HET, kelanggkaan minyak goreng masih tetap terjadi dibeberapa daerah dikarenakan masyarakat mengalami panic buying. Oleh karena itu untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, diharapkan agar Kemendag terus mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.

Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa melaksanakan program-program domestic market obligation dan domestic price obligation dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Bahan Bangunan Berasal dari Tambang Ilegal. Undang-Undang Mineral dan Batu bara mengundang pandangan dari berbagai kalangan masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengatakan, pasca disepakatinya UU Nomor 3 Sinyal apa ini? 2020, banyak material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur berasal dari tambang ilegal. Sejak UU Minerba nomor 3 Tahun 2020 disetujui DPR RI pada 12 Mei 2020 hingga saat ini ada sekitar 70% material bangunan berupa sirtu (pasir dan batu) serta tanah urug untuk kebutuhan proyek pembangunan fisik infrastruktur pemerintah dan swasta berasal dari penambangan tanah ilegal.

Maraknya penambangan ilegal ini diduga disebababkan adanya kebutuhan besar dari kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Material ilegal itu dipasok dan digunakan untuk kebutuhan pembangunan jalan tol, proyek bendungan, gedung perkantoran, pembangunan kawasan perumahan, pelabuhan laut dan udara serta lainnya, termasuk digunakan untuk kegiatan operasi migas, yaitu tanah urug untuk kebutuhan lokasi tapak bor. Sementara itu, 30% pasokan material legal berasal dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang waktunya masih berlaku yang dipandang sisa dari produk UU Minerba nomor 4 tahun 2009.

Hal ini terjadi karena belum dikawal oleh kemudahan memperoleh izin akibat regulasi yang ada. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Wacana Pertalite menjadi BBM Khusus Penugasan.

Peningkatan harga minyak mentah global yang terus berlangsung hingga mendekati US$90 per barel berdampak terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak domestik yang semakin tinggi. Kondisi ini mengakibatkan beban Pertamina untuk menanggung selisih harga jual BBM khususnya Pertalite yang bukan merupakan BBM non subsidi dengan harga acuannya menjadi semakin besar.

Bahkan sejak Januari 2021, perhitungan harga keekonomian BBM Ron 90 sebetulnya sudah berkisar di angka Rp10.000 – Rp11.000 per liter dari sebelumnya hanya Rp6.000 – Rp7.000 per liter. Dengan perkembangan tersebut, pemerintah berencana untuk menyiapkan kompensasi untuk Pertalite sehingga harga Pertalite Rp7.650 per liter saat ini masih dapat dipertahankan sehingga masyarakat masih dapat tetap membeli BBM ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Ada beberapa skenario yang akan dilakukan untuk menentukan besaran pemberian kompensasi diantaranya adalah mengkompensas jenis Premium yang digunakan dalam campuran Pertalite atau merupakan selisih antara harga keekonomian dengan harga jual eceran.

Dari pembahasan yang dilakukan, nilai kompensasi tersebut diperkirakan berkisar antara Rp25T – Rp30T. Dengan perkiraan konsumsi pertalite pada 2022 berada pada kisaran 33-34 juta kilo liter.

Pemberian kompensasi ini nantinya akan diikuti dengan adanya kuota penyaluran berupa volume dan wilayah penyalurannya. Bahkan sempat muncul adanya wacana untuk melakukan pembatasan penggunaannya apakah hanya ditujukan untuk roda dua, kendaraan umum, atau tetap untuk kendaraan pribadi namun dibatasi pembeliannya hanya sejumlah volume tertentu. Kendati demikian, wacana pembatasan tersebut ditiadakan dengan pertimbangan pelaksanaannya cenderung akan sulit dilakukan.

Ketentuan pemberian kompensasi untuk Pertalite dituangkan dalam Perpres 117 Tahun 2021 yang menyebutkan di Pasal 21B ayat 1 bahwa dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan diberlakukan sebagai JBKP sejak 1 Juni 2O21 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Untuk mengurangi beban keuangan badan usaha, badan usaha dapat juga melakukan penyesuaan harga untuk jenis BBM umum lainnya. Hal ini diatur dalam KepMen ESDM No 20/2021 Pasal 8 Ayat (1) dimana harga jual eceran dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Majukan Pengembangan Energi Terbarukan Variable, KESDM Â terus mendorong transformasi energi di Indonesia melalui pengembangan energi terbarukan variable atau Variable Renewable Energy (VRE).

VRE merupakan sumber energi terbarukan yang hasil pembangkitannya tidak dapat dikendalikan karena sifatnya yang berfluktuasi, seperti tenaga angin dan tenaga matahari. Dalam pengembangan VRE dan untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih tersebut Indonesia menjalin kemitraan dengan Amerika. Indonesia akan belajar dari Hawaii yang telah sukses transformasi energi dari fossil ke energi terbarukan karena Indonesia dan Hawaii memiliki kesamaan geografis yaitu banyak pulau yang tersebar dan isolated grids.

Pencapaian Hawaii terhadap transformasi energi dengan memanfaatkan energi angin dan matahari tidak lepas dari dampak biaya energi terbarukan variable yang terjangkau dan kompetitif. Hal ini bisa menjadi pendekatan yang relevan untuk diterapkan sebagai program pengurangan pembangkit listrik diesel di wilayah tertentu yang tetap memanfaatkan bahan bakar minyak, seperti Maluku, NTT atau wilayah lain yang masih menggunakan gas dari Batam.

Penerapan konsep transformasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan tidak hanya meningkatan bauran energi terbarukan tetapi juga diharapkan dapat mengurangi biaya pokok penyediaan listrik. Namun, penetrasi VRE yang besar seperti sistem di Hawaii yang mencakup 30 persen akan dihadapkan tantangan baru terhadap keandalan sistem. Oleh karena itu, KESDM dalam hal ini Ditjen EBTKE akan terus mempelajari dengan penyusunan regulasi terapan, strandar, dan grid code agar tidak akan mengganggu kendalan sistem yang ada.

Sistem Sulawesi telah mencapai 10 persen, namun masih perlu pelajaran dari Hawaii untuk meningkatkan lebih banyak VRE terutama dari aspek teknis dan sistem pendukung. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Lumpur Lapindo memiliki kandungan logam berat.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur (Jatim) menyebut temuan logam tanah jarang ( rare earth) yang terkandung dalam lumpur Lapindo, Sidoarjo, bukanlah sebuah harta kartun seperti yang banyak dikatakan pelbagai pihak belakangan. Melainkan sebuah kutukan. Dari penelitian itu Walhi menemukan bahwa jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Lapindo memiliki kandungan logam berat jenis Kadmium rata-rata sebesar 0,30g3 mg/L, dan Timbal sebesar 7, 2876 mg/L.

Kandungan ini ratusan kali lebih besar di atas ambang batas aman bagi lingkungan sebagaimana Kep.Menkes No. 907/2002. Framing pemberitaan menyebutkan temuan ini sebagai harta karun dan berkah tersembunyi dalam lumpur Lapindo. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa temuan berbagai jenis logam berat dalam lumpur Lapindo telah lama menjadi kutukan bagi warga Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon.

Kemudian pada riset lanjutan tahun 2016, temuan logam berat bukan hanya terdeteksi pada lumpur Lapindo saja, namun juga sudah ditemukan dalam tubuh biota udang di Kali Porong. Sungai itu merupakan tempat pembuangan lumpur Lapindo.

Bukan itu saja, riset Walhi, tahun 2016 juga mendapati bahwa kandungan Kadmium dan Timbal juga terdeteksi pada sumur warga di Gempolsari di kecamatan Tanggulangin dan Glagaharum di Kecamatan Porong. Kedua desa ini berada persis bersebelahan dengan tanggul lumpur Lapindo. Di sana ditemukan kandungan Timbal (Pb) 2-3 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan, dan kandungan Kadmium (Cd) hingga 2 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan.

Ini mengakibatkan air sumur di sekitar semburan lumpur Lapindo tidak bisa dipakai sebagai konsumsi untuk air minum warga. Selama 15 tahun ini, warga yang beraktivitas, maupun yang masih tinggal di sekitar tanggul penahan lumpur Lapindo terus menerus terpapar kandungan logam berat ini. Dalam jangka panjang, kontaminasi logam berat dalam tubuh manusia akan mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan.

Akumulasi Timbal di dalam darah dapat menyebabkan gangguan kronis dan akut pada ginjal serta memicu penyakit jantung seperti hipertensi atau iskemia, sementara Kadmium dapat menyebabkan gangguan ginjal dan kekakuan paru-paru.

Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan ‘harta karun’ berupa logam tanah jarang ( rare earth) yang terkandung pada lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Penemuan rare earth diduga bisa digunakan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kepala Badan Geologi mengatakan salah satu logam tanah jarang yang ada di wilayah tersebut adalah Cerium (Ce) dan penemuan sejumlah mineral lain yang termasuk mineral kritis (CRM), di antaranya Litium dengan kadar 99,26-280,46 ppm dan Stronsium (Sr) dengan kadar 255,44 – 650,49 ppm.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Tensi geopolitik di Timur Tengah dorong kenaikan harga minyak. Geopolitik telah menjadi faktor utama di balik kenaikan harga minyak dan gas global yang tinggi di awal 2022 Kekhawatiran akan ketegangan Nato yang dipimpin Amerika Serikat dan Rusia mengenai masa depan Ukraina mendorong harga minyak mentah di atas US$90 per barel. Terbatasnya kapasitas cadangan global menyebabkan negara negara di Teluk berada pada posisi kunci untuk memstikan agar permintaan global dapat dipenuhi oleh pasukan yang cukup.

Rusia saat ini lebih aktif membentuk aliansi ekonomi strategis dengan produsen minyak melalui pengelompokan produsen OPEC+, yang menyelaraskan kebijakan produksinya dengan kebijakan negara negara Teluk. Kelompok ini mengendalikan sekitar 45% pasokan minyak global dan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi harga.

OPEC+ juga diminta untuk memastikan harga energi yang lebih stabil karena saat ini ekonomi global menunjukan pemulihan yang lebih cepat. Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia sangat menentang adanya kekuatan militer yang berdampak pada ketidakstabilan harga dlobal. Tiongkok cenderung mengutamakan kerjasama dengan produsen produsen minyak di Timur Tengah untuk mempertahankan pasokannya.

Contohnya pada 26 Januari lalu Tiongkok berendana untuk meningkatkan ekspor peralatan militernya ke Arab Saudi untuk mempertahankan pasokan minyak dan gas alam cair negara negara Teluk ke pasar Tiongkok. Perubahan persaingan besar yang berfokus di Tiongkok dinilai sebagai ancaman utama Amerika Serikat dan hal ini memberikan sejumlah tantangan strategis bagi negara-negara Teluk. Negara negara Teluk mulai mempertanyakan jaminan AS untuk mempertahankan kawasan tersebut dari ancaman masa depan.

Salah satu indikasinya adalah adanya serangan drone dan rudal yang menyerang truk bahan bakar di dekat fasilitas Abu Dhabi National Oil Co di UEA. Kejadian ini mengakibatkan risiko keamanan infrastruktur energi di Teluk meningkat dan menjadi pertanyaan akan jaminan AS terhadap kawasan tersebut. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kerjasama PLN dan PT PAL Perkuat Sistem Ketenagalistrikan.

Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan sekaligus mewujudnyatakan pembangunan energi baru terbarukan sesuai dengan RUPTL Hijau yang ada saat ini, PT PLN menjalin kerjasama dengan PT PAL.

PLN melalui anak usahanya PT Indonesia Power, dan PT PAL melanjutkan kolaborasi untuk merakit dua pembangkit listrik di atas kapal atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 2 dan Nusantara 3 dengan nilai investasi Rp 1,6 triliun.

Pengembangan dua pembangkit listrik bergerak atau Mobile Power Plant (MPP) dengan kapasitas total 90-megawatt (MW) ini untuk wilayah Indonesia Timur yaitu BMPP Nusantara 2 dengan kapasitas 60 MW rencananya akan memasok sistem kelistrikan Kolaka, Sulawesi Tenggara melalui jaringan 150 kilo Volt (kV).

Sementara BMPP Nusantara 3 akan memasok daya sebesar 30 MW ke sistem Sambelia, Lombok Timur. Selain jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda itu, kedua pembangkit ini juga akan difungsikan sebagai pemasok daya listrik cadangan untuk menjaga reserve margin pasokan listrik untuk daerah timur Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda.

Karena itu, kedua unit ini diharapkan dapat lebih lincah lagi dari sisi kecepatan bergerak, sehingga dapat diandalkan ketika arus utama kelistrikan terjadi bencana padam. Selain pengembangan BMPP, PLN dan PAL juga berkolaborasi untuk bisa memanfaatkan potensi arus laut dan ombak yang ada di Indonesia untuk bisa menjadi pembangkit listrik energi baru terbarukan. Langkah ini sejalan dengan green RUPTL 2021-2030.

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan lautan yang memiliki potensi besar. Oleh karena itu, arus laut maupun ombak yang ada di Indonesia memiliki peluang baru yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk Indonesia. Oleh karena itu, PLN telah berdiskusi dengan PT PAL Indonesia mengenai pemetaan potensi arus laut dan ombak yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik beserta potensi demand serta pemanfaatan teknologi nya.

Hal ini juga sejalan dengan rencana PLN dalam RUPTL nya dimana pada tahun depan ditargetkan melalui program de-dieselisasi 2100 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pembangkit diesel di Indonesia bisa digantikan energi berbasis arus laut dan ombak. Kerjasama dan sinergi antar BUMN ini menjadi sinyalemen positif bagi Indonesia dalam usaha membangun sistem ketenagalistrikan yang andal merata dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi EBT yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.

Disamping itu secara khusus, kerjasama dengan PT PAL ini juga semakin menguatkan rencana pemerintah untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas kemaritiman Indonesia untuk memasok energi sinyal apa ini?. Harapannya kerjasama dan sinergi ini dapat menjadi awal dari kolaborasi antar BUMN yang lain di Indonesia untuk menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Ekspor Batubara Kembali Dibuka. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batu bara periode 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B.

Langkah ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Dengan sinyal apa ini? kondisi pasokan batu bara dan persediaan batu bara pada PLTU PLN dan IPP yang semakin membaik, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali ekspor batu bara bagi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda telah memenuhi kewajiban DMO dan/atau telah menyampaikan Surat Pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

Izin ekspor diberikan kepada perusahaan tambang yang telah memenuhi kriteria, sebagai berikut: • Realisasi DMO tahun 2021 sebesar 100 persen atau lebih; • Realisasi DMO tahun 2021 kurang dari 100 persen dan telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun 2021; dan • Tidak memiliki kewajiban DMO tahun 2021 (rencana atau realisasi produksi tahun 2021 sebesar 0 ton).

Selama periode larangan ekspor, Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta BPKP), PT Sinyal apa ini? (Persero), Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan perusahaan pemasok batubara telah bekerja keras untuk memastikan pasokan batubara sinyal apa ini?

PLTU dapat terkirim dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan batubara bulan Januari 2022. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Keberadaan Omicron diperkirakan tidak mengulangi penurunan di 2020. Meningkatnya permintaan gas alam, batubara, dan minyak mentah yang lebih tinggi pada tahun ini didorong adanya perbaikan ekonomi diperkirakan akan mendrong kenaikan harga pada komoditas tersebut. Hal ini akan mendorong inflasi dan risiko geopolitik yang dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut di pasar global.

Memasuki 2022, harga minyak mentah sudah naik sekitar 55% dari tahun lalu. Harga batubara bahkan sudah meningkat 100%. Sedangkan harga spot untuk gas di Eropa dan Asia di awal Januari sudah mencapai 350% lebih tinggi dari tahun lalu. Alasan peningkatan harga gas spot di Eropa dan Asia disebabkan karena dorongan permintaan yang kuat. Peningkatan ini mulai terlihat sejak kuartal ketiga pada tahun 2021, mencapai 9% secara global. Peningkatan tersebut sudah hampir setara dengan kapasitas yang tersedia yang berarti peningkatan permintaan tidak akan bisa fleksibel untuk dipenuhi.

Kondisi ini juga terjadi pada pasar minyak. Kapasitas cadangan produksi minyak sinyal apa ini? saat ini yang diperkirakan sekitar 3 juta barel per hari. Jika tidak ada pertumbuhan pasokan yang signifikan dari Amerika Serikat dan sumber lain di luar OPEC+ pada tahun 2022, maka kapasitas cadangan yang tersedia saat ini dapat membuat pasar minyak relative kritis apabila terjadi peningkatan permintaaan. • Mengenai perkembangan omicron, secara global kondisi ini tidak akan terlalu berdampak terhadap penurunan permintaan minyak global seperti Maret dan April 2020 dimana pandemic muncul pertama kali dan menyebabkan penurunan permintaan minyak global sekitar 20%.

Diperkirakan perkembangan omicron dapat terputus pada 500 ribu barel per hari di kuartal pertama 2022. Penurunan paling besar terjadi untuk bahan bakar jet. Meningkatnya harga minyak global diperkirakan akan mendorong peningkatan harga produk bensin. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi potensi krisis minyak mentah adalah membatasi ekspor minyak mentah AS sekitar 3 juta barel per hari. Hal ini akan menjadi kejutan besar bagi pasar global karena secara global akan membutuhkan pasokan lain untuk menutupi hal tersebut.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan ESDM Yakin Implementasi Aturan Soal PLTS Atap Akan Berjalan Optimal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan terus mengantisipasi penerapan Permen ESDM No 26/2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap agar berjalan optimal.

Permen tersebut telah mengatur jelas soal penerapan kebijakan itu di lapangan. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS Atap. Aturan ini sebagai langkah merespons dinamika yang ada sinyal apa ini? pengembangan energi terbarukan dan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, Permen ESDM tentang PLTS Atap juga telah didukung oleh seluruh stakeholder.

Sementara itu, pemerintah juga telah mengantisipasi adanya sejumlah dampak juga akan terjadi akibat penerapan Permen ESDM tersebut. Beberapa di antaranya adalah potensi kenaikan biaya pokok pembangkitan (BPP), subsidi dan kompensasi, kehilangan penjualan PT PLN serta pendapatan dari capacity charge. Lebih lanjut, Permen 26/2021 tersebut juga mengatur perihal pembentukan pusat pengaduan PLTS Atap.

Nanti tim tersebut akan menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap maupun pemegang IUPTLU bila terjadi masalah. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, target PLTS Atap sebesar 3,6 GW yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025, akan berdampak positif pada hal-hal berikut, di antaranya: • Berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja • Berpotensi meningkatkan investasi sebesar Rp45 triliun–Rp63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp2,04 triliun–Rp4,1 triliun untuk pengadaan kWh Exim • Mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri dan meningkatkan daya saing dengan semakin tingginya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) • Mendorong green product sektor jasa dan green industry untuk menghindari penerapan carbon border tax di tingkat global • Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 4,58 Juta Ton CO2e; • Berpotensi mendapatkan penerimaan dari penjualan nilai ekonomi karbon sebesar Rp0,06 triliun per tahun (asumsi harga karbon 2 USD/ton CO2e).

Selain itu juga, kehadiran Permen ESDM Nomor 26/2022 tentang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap diharapkan akan meningkatkan minat dan memperbesar keekonomian dalam pemasangan pembangkit listrik tersebut. Perbaikan regulasi tersebut bakal memicu peningkatan jumlah konsumsi PLTS atap, baik dari kalangan industri maupun rumah tangga dan tidak hanya itu dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan akan mendorong juga pemasangan PLTS atap di berbagai sektor, serta tidak hanya untuk pelanggan PLN, juga pelanggan di wilayah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [IUPTL] lainnya.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Insentif Dan Dukungan Regulasi Hilirisasi Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal terus mendorong hilirisasi batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sinyal apa ini? langkah PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang telah melakukan groundbreaking proyek dimethyl ether (DME) dan PT Kaltim Prima Coal juga sedang siapkan program yang sama. Ketentuan untuk transisi energi khususnya sektor batubara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

 Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah merupakan kewajiban bagi perusahaan batubara. Selain itu, hilirisasi juga menjadi syarat dalam perpanjangan izin untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kementerian ESDM mengharapkan proyek-proyek hilirisasi batubara dapat terlaksana.

Terlebih, pemerintah kini tengah mengupayakan sejumlah insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan hilirisasi batubara. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara mengatakan, saat ini memang baru ada enam insentif yang telah ataupun sedang diupayakan oleh pemerintah.

Pelaku usaha baru bisa merasakan manfaat insentif saat proyek sudah berjalan dan memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat enam insentif dan dukungan regulasi yang disiapkan, yakni: • Pemerintah akan mengurangi tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%.

Rancangan Permen yang memuat insentif ini kini tengah dibahas antar Kementerian dan Lembaga dan menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. • Ketentuan harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah (gasifikasi) di mulut tambang. Insentif ini kini tengah dikaji kembali dan menunggu permen tarif royalti batubara 0%. • Adanya regulasi jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang khusus digunakan sebagai pasokan batubara untuk gasifikasi.

Dari sini, masa berlaku IUP akan diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara • Tax holiday pajak penghasilan (PPh) badan secara sinyal apa ini? sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara. • Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa pengolahan batubara menjadi syngas sebesar 0%.

• Pembebasan PPN EPC kandungan lokal. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Resiko gangguan geopolitik dan kenaikan harga di pasar minyak global. Hal ini disebabkan karena adanya penutupan pipa di Ekuador yang berpengaruh terhadap penyaluran 270 ribu barel per hari di Bulan Desember, ditambah penutupan 35 ribu barel per hari dari lapangan minyak Libya Barat selama tiga minggu hingga 10 Januari lalu, serta kerusuhan public di Kazakhtan yang mengurangi pasokan minyak mentah Januari sekitar 50 ribu barel per hari.

Kekhawatiran pasar juga timbul dari adanya potensi serangan militer Rusia ke Ukraina dan serangan yang terjadi di UEA pada 16 Januari lalu. Jika gangguan ini terus meningkat maka potensi kenaikan harga minyak yang lebih tinggi semakin terlihat.

Meskipun demikian, pasar minyak global saat ini memiliki kapasitas cadangan yang cukup untuk mengimbangi gnagguan pasokan sporadis yang terjadi.

Diperkirakan besarnya cadangan penyangga yang tersedia sekitar 1,8 juta barel per hari. Kenaikan harga minyak yang terjadi secara global menjadi faktor pendorong terbesar inflasi di Amerika Serikat.

Hal ini menyebabkan Pemerintah AS di desak untuk mendorong produsen minyak di AS dan OPEC untuk meningkatkan produksinya serta memanfaatkan cadangan minyak strategis nasional yang ada, serta melakukan pembatasan ekspor minyak mentah AS. Sementara di Jepang, Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi pertama kalinya untuk menekan kenaikan harga eceran BBM karena sudah melewati Yen 170 per liter.

Subsidi yang diberikan sekitar Yen 3,4 per liter dan akan diberikan kepada refinery dan importir produk minyak selama periode 27 Januari – 2 Februari. Keputusan pemberian subsidi BBM ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi dari pandemic. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa subsidi BBM yang diberikan sifatnya hanya sementara dan akan dihilangkan ketika harga minyak sudah turun di bawah Yen 170 per liter untuk mencegah distorsi pasar.

Sementara di Eropa, kenaikan harga minyak mendorong kenaikan harga untuk komponen bensin seperti MTBE, aromatic, dan methanol yang biasa digunakan sebagai bahan campuran untuk beberapa kelas bensin jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Afrika Barat atau Libya. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan PLN Siap Ikuti Ketentuan Pemerintah untuk Penyesuaian Tarif Listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan siap mengikuti ketentuan pemerintah untuk kebijakan tarif listrik 13 golongan pelanggan non-subsidi.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat merencanakan untuk melepas Automatic Tariff Adjustment (ATA) untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi yang telah ditahan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditahan selama ini selisihnya ditutupi dengan kompensasi yang ditanggung oleh pemerintah. Adapun, jika kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menahan tarif bagi 13 golongan pelanggan, maka akan ada penyesuaian tarif mengikuti pergerakan komponen pembentuk harga.

Jika nanti automatic tariff adjusment dilepas, akan ada kenaikan tarif sesuai 4 parameter, yaitu exchange rate, kurs ICP (Indonesian Crude Price), harga batu bara acuan (HBA), dan tingkat inflasi. Namun, keputusan untuk melepas tariff adjustment atau tetap menahannya merupakan keputusan dari pemerintah. Terkait dengan penyesuaian tarif listrik, seharusnya tidak hanya untuk 13 golongan pelanggan non subsidi tetapi untuk semua golongan termasuk di kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA.

Nantinya semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya bagi yang tidak disubsidi dan kepada sinyal apa ini? berhak disubsidi langsung dikasih cash atau apakah kupon, voucher untuk membayarnya, dan itu tidak bisa digunakan lagi selain untuk membayar listrik, dengan catatan penyaluran subsidi listrik dialihkan langsung kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan DTKS.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan masih akan menahan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi maksimum 6 bulan, artinya setelah itu tidak (ditahan), namun tidak dijelaskan kapan mulai berlakunya dan pemerintah masih memantau dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah akan segera melakukan penyesuaian tarif listrik tersebut jika nantinya daya beli masyarakat sudah membaik serta daya saing industri sudah kompetitif agar tidak kian membebani APBN.

Dalam catatan Kementerian ESDM, APBN harus menanggung beban sekurang-kurangnya Rp 20 triliun per tahun untuk menutup selisih dari tarif yang ditahan sejak 2017 ini. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Saran Pajak Batu Bara.

Ekonom senior menilai, sinyal apa ini? pemerintah terkait pelarangan ekspor baru bara demi pemenuhan pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kurang efektif. Dalam hal ini, apabila tidak memenuhi kewajiban DMO, maka pengusaha tambang akan kembali dilarang ekspor batu bara. Dalam menghadapi persoalan krisis energi, kebijakan pajak ekspor akan lebih efektif. Pajak ekspor nantinya dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan harga batu bara di pasaran. Sehingga tidak perlu ada DMO, tidak perlu ada sanksi, dan tidak perlu ada larangan ekspor.

Mekanisme pajak ekspor, nanti dapat dihitung dari rata-rata ongkos produksi baik di industri semen maupun industri batu bara ditambah keuntungan normal, bisa diterapkan dengan menyesuaikan harga batu bara dipasaran. Sebagai contoh, hasil perhitungan rata-rata ongkos produksi tersebut keluar angka USD 60. Maka, pada saat level USD 60, pajak ekspornya sebesar nol; atau harga batu bara USD 100, pajak ekspornya 10%; USD 150, 25%.; dan atau USD 200, 50%.

Dengan adanya pajak ekspor otomatis harga batu bara di dalam negeri nantinya akan ikut turun. Sehingga akan berdampak baik bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi listrik nasional. Sehingga tidak ada namanya batu bara untuk PLN Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda 70, untuk pabrik semen USD 90.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Peningkatan kinerja kilang minyak China selama 2021. Throughput minyak mentah China naik 4,6% YoY menjadi 14,13 juta b/d pada 2021 meskipun kilang memangkas produksi minyak sebesar 2,1% pada Desember untuk mengimbangi tekanan inventaris produk. Throughput yang lebih tinggi pada tahun 2021 dikaitkan dengan perluasan kapasitas penyulingan, dan karena kilang menghasilkan lebih banyak produk minyak untuk mengimbangi pengurangan impor bahan pencampur untuk bensin dan gasoil, kata para analis.

Sementara itu, konsumsi bahan baku di kilang independen China di provinsi Shandong timur turun sedikit 0,4% YoY menjadi 121,3 juta mt pada 2021. Namun, konsumsi bahan mentah mentah turun 4,6% menjadi 111,53 juta mt selama periode yang sama karena kuota impor minyak mentah yang lebih sedikit dialokasikan ke kilang independen Shandong pada tahun 2021. Untuk mengatasi kekurangan bahan baku, bahan bakar minyak dan campuran aspal diimpor dan dipecahkan sebagai bahan baku suplemen pada tahun 2021, dengan 8,5 juta mt dipecahkan oleh kilang independen Shandong pada tahun ini, melonjak dari volume kecil tahun sebelumnya.

Kilang Minyak & Kimia Zhejiang yang terintegrasi terus meningkatkan produksi minyak mentahnya menjadi sekitar 2,84 juta mt pada Desember, naik 7,2% dari 1,72 juta mt pada November, yang naik 54% dari Oktober, menurut data JLC. Kilang meningkatkan throughput setelah dialokasikan lebih banyak kuota pada akhir Oktober.

Kilang Petrokimia Hengli (Dalian) di provinsi Liaoning juga meningkatkan produksinya sebesar 3,6% bulan ke bulan menjadi 1,7 juta mt pada bulan Desember. Ini terjadi setelah selesainya pemeliharaan di unit sekundernya. Kilang Sinopec Hainan Petrochemical di Sinyal apa ini? selatan diperkirakan akan mengekspor sekitar 50.000 mt produk minyak sulingan pada Januari 2022, turun 55% dari 110.000 mt yang direncanakan untuk ekspor pada Desember 2021.

Kilang utama PetroChina, Dalian Petrochemical di timur laut provinsi Liaoning akan meningkatkan ekspor bensinnya menjadi 160.000 mt sinyal apa ini?

Januari, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Ini akan menjadi sekitar 357% lebih tinggi dari ekspor yang direncanakan pada bulan Desember. Dalian akan menggandakan ekspor bahan bakar jet menjadi 80.000 mt pada Januari, dari 40.000 mt bulan lalu.

Dalian berencana untuk memproses sekitar 1,3 juta mt minyak mentah pada bulan Januari, yang berarti 75% dari kapasitas papan namanya, stabil pada bulan tersebut. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Usulkan Kewajiban Konversi Motor Listrik di Lingkungan Pemerintah. Dalam rangka mengurangi penggunaan energi fosil untuk kendaraan, sekaligus sebagai usaha transisi energi menuju net zero emission, pemerintah terus menggenjot penggunaan kendaraan listrik, termasuk kendaraan roda dua.

Salah satu program KESDM antara lain yaitu peningkatan penggunaan kendaraan listrik melalui konversi motor berbahan bakar fosil menjadi listrik. Pemerintah memiliki target enam juta kendaraan roda sinyal apa ini? dapat dikonversi hingga lima tahun mendatang Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ESDM akan mengusulkan program konversi menjadi mandatori bagi kendaraan operasional kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang dianggarkan dalam APBN.

Berdasarkan data awal, sepeda motor kendaraan operasional di kementerian dan lembaga, sebagian besar diperoleh dari periode 2000-2010 dan 2010-2019. Kendaraan yang dibidik untuk dikonversi adalah sepeda motor BBM kendaraan operasional layak jalan dengan nilai buku Rp 0. Untuk mempelopori program ini diharapkan K/L dapat menganggarkan sekitar Rp 9-10 Juta per unit untuk konversi.

Secara umum program ini juga selaras dengan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) yang menargetkan sebanyak 13 juta unit KBLBB roda dua akan tersedia pada tahun 2030. Sebagai informasi, pada 2021 sejumlah 100-unit sepeda motor listrik dinas operasional KESDM yang nilai bukunya Rp.0, telah dikonversi menjadi sepeda motor listrik di Workshop Ketenagalistrikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE).

Workshop ini sudah disertifikasi sebagai Bengkel Pemasangan, Perawatan, dan Pemeriksaan Peralatan Instalasi Sistem Penggerak Motor Listrik pada Kendaraan Bermotor oleh Kementerian Perhubungan. P3TEKEBTKE telah menyelesaikan uji jalan 10.000 km untuk ketahanan ( endurance test) dan pengujian ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Surat BPKB/STNK sepeda motor juga telah disesuaikan di Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI. Dari hasil uji kendaraan, pengguna sepeda motor konversi dapat menghemat pengeluaran biaya BBM Rp 2,78 juta per tahun. Selain itu, dengan target populasi kendaraan roda dua yang akan dikonversi sebanyak 13 juta unit, maka program ini berpotensi menghasilkan efisiensi penggunaan Sinyal apa ini? Rp 36 triliun rupiah/tahun serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7,5 juta ton CO2e per tahun.

Diharapkan juga dengan kesuksesan program ini akan menggiatkan perekonomian nasional dengan melibatkan sektor Sinyal apa ini? dan industri lokal sehingga akan membuka pasar dan mempercepat laju ekonomi masyarakat. III. Sektor Mineral, Batubara, Geologi dan Umum Usulan untuk memperpanjang pemberlakuan harga khusus batu bara untuk industri semen dan pupuk yang berlaku sampai 31 Maret 2022 akan dipertimbangkan oleh KESDM. Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.206/2021 itu menetapkan harga khusus sebesar US$90 per metrik ton free on board untuk dua industri utama pengguna tersebut.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM mengatakan sebelum kebijakan itu berakhir pada akhir Maret mendatang, akan mengevaluasi realisasi dan kebutuhan industri sejak diterapkan pada 1 November 2021. Sebelumnya, kebijakan itu tidak menambah kuota domestic market obligation (DMO) jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda batu bara yang saat ini sebesar 25%.

Untuk memastikan kecukupan pasokan sinyal apa ini? bara untuk kebutuhan dalam negeri terutama bagi industri semen dan pupuk, Kementerian ESDM akan memantau kepatuhan DMO perusahaan-perusahaan secara bulanan. Jika kuota DMO telah terpenuhi, ekspor baru diperbolehkan. Selain itu, kewajiban itu dia sebut tidak membebani perusahaan batu bara karena harga US$90 per metrik ton masih di atas harga yang dibayar PLN sebesar US$70 metrik ton. Berdasarkan data KESDM realisasi DMO secara nasional sepanjang tahun lalu mencapai 133 juta ton atau 97% dari target 137,5 juta ton.

Dari total produksi batu bara nasional sepanjang 2021 sebesar 640 juta ton, 89% atau 435 juta ton diantaranya diserap pasar ekspor dengan nilai US$31,6 miliar. Adapun, dari DMO batu bara tersebut, yang terserap ke industri semen mencapai 4,45 juta ton. Tahun ini diperkirakan kebutuhan batu bara untuk industri semen akan mencapai 15,02 juta ton. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Industri hulu migas di tahun 2021 berhasil mencapai reserves replacement ratio (RRR) di atas 100 persen.

Ini merupakan indikator positif dalam menunjukkan kemampuan industri hulu migas untuk menggantikan cadangan migas yang sudah dieksploitasi. SKK Migas menyampaikan di Tahun 2021 terdapat penemuan cadangan sebesar sekitar 696 juta BOE secara keseluruhan sehingga RRR mencapai 116 persen. Beberapa kegiatan eksplorasi yang berhasil direalisasikan sinyal apa ini?

tahun 2021 dalam mendukung penemuan cadangan baru antara lain adalah studi G&G (geology & geophysic) sebanyak 121 kegiatan; survey tensor gravity seluas 101.918 kilometer persegi; seismik 2D sepanjang 2.635 kilometer; seismik 3D seluas 1.190 kilometer persegi; dan pengeboran eksplorasi sebanyak 28 sumur. Kegiatan pengeboran eksplorasi yang rampung di 2021 menghasilkan 11 temuan yang cukup signifikan adalah pengeboran sumur Hidayah 1 (Petronas Carigali North Madura II), Maha 2 (Eni West Ganal), serta Singa Laut 2 dan Kuda Laut 2 (Premier Oil Tuna), yang memberikan tambahan sumber daya migas sekitar 224 juta BOE.

Diharapkan dengan tercapainya target RRR merupakan awal yang baik dalam pencapaian target produksi minyak sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030.

Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka Panjang, mengurangi current account deficit, menjaga ketahanan energi nasional, dan meningkatkan investasi nasional.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pembentukan Sub Holding PLN, Dapat Restu dari DPR, Komisi VI DPR RI selaku komisi yang mengawasi sektor kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan restu dalam reformasi di tubuh PT PLN (Persero) dalam hal ini pembentukan holding dan sub holding. Seperti diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan transformasi besar-besaran di tubuh PT PLN (Persero).

Salah satunya dengan membentuk holding dan sub holding, yang mana PLN sendiri akan bertindak sebagai holding mengurus transmisi listrik. Sementara sub holdingnya merupakan bagian dari pembangkit-pembangkit milik PLN. Salah satu alasannya adalah sekarang ini sudah terlalu besar beban yang dimiliki PLN dan diharapkan dengan adanya sub holding pembangkit untuk pemenuhan bahan baku operasional PLN akan membuat kinerja perusahaan pelat merah itu menjadi efisien serta menjadi jalan keluar agar PLN menjadi lebih sehat lagi.

Namun yang terpenting dalam pembentukan holding dan sub holding, PLN tetap harus mempertahankan basis bisnis utamanya untuk menjalani tugas negara melistriki rakyat Indonesia serta untuk menjamin kesediaan listrik masyarakat. Sehingga ke depan, jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda tidak akan mengalami byar pet atau mati listrik yang berulang-ulang.

Selain itu, pembentukan sub holding juga tetap harus memperhatikan target-target yang sudah tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Sebelumnya, Anggota DEN Satya Sinyal apa ini? Yudha berpandangan, pembentukan sub holding PLN semestinya bisa dijalankan sebagai dua fungsi yang berbeda. Di mana satu sub holding khusus penugasan negara atau Public Service Obligation (PSO) dan satu lagi untuk mencari keuntungan.

Dengan adanya pemisahan sub holding sinyal apa ini? PSO dan mencari keuntungan tersebut, PLN bisa berkompetisi untuk bisa mengambil keuntungan, sekaligus bisa memberikan harga listrik dengan harga terjangkau.

Dengan demikian, PLN sebagai korporasi bisnis sekaligus yang juga menjalankan tugas negara dan dengan pembentukan sub holding PLN ini diharapkan akan membuat PLN menjadi lebih transparan, karena selama ini publik tidak tahu persis apakah operasional PLN cukup efisien atau tidak, karena seringkali ditutupi dengan subsidi atau kompensasi dari pemerintah.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum BUMN Komitmen Lakukan Hilirisasi Batu Bara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan BUMN berkomitmen penuh dalam melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara.

Hal ini bertujuan demi mengurangi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pada impor Liquid Petroleum Gas (LPG) dan penguatan energi hijau Indonesia. KBUMN terus mendorong BUMN meningkatkan hilirisasi, agar melimpahnya sumber daya alam (SDA) tidak hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan negara lain, bukan Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara lain telah melakukan ekspor barang yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang masih mengandalkan ekspor raw material atau bahan mentah.

Hal ini berbeda dengan ekspor Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang didominasi barang jadi dan setengah jadi. Proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI) dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp 7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Proyek strategis nasional (PSN) selama 20 tahun mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar 2,1 miliar dolar AS atau setara Rp 30 triliun.

Dengan utilisasi enam juta ton batu bara per tahun, Erick menilai proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG satu juta ton per tahun. Tak hanya dari investasi, PSN gasifikasi baru bara juga memberikan multiplier effect berupa menarik investasi asing lainnya, memberdayakan industri nasional melalui penggunaan porsi TKDN, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Kerja sama gasifikasi batu bara mampu memberikan penghematan cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja. Gasifikasi batu bara memberikan nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro karena sejalan dengan arahan presiden untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, juga transformasi ke ekonomi hijau serta energi baru dan terbarukan.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Penggunaan LNG di ASEAN dan hydrogen di Australia pada 2022. Negara negara di Asia Tenggara sedang berjuang menghadapi kekurangan batubara dan LNG, setelah adanya larangan jangka pendek ekspor batubara pada awal 2022 kemarin. Di sisi lain Indonesia telah mendorong Pertamina dan produsen LNG swasta untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri yang menyebabkan masalah ke pelanggan seperti Singapura pada tahun 2021. Indonesia saat ini sedang mencari keseimbangan antara masalah keamanan energi dan daya saingnya sebagai salah satu pengekspor bahan bakar fosil terbesar di Asia serta meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim.

Di tahun 2022, Indonesia diperkirakan akan lebih banyak mengalihkan kargo LNG untuk penggunaan domestic khususnya sektor pembangkit listrik berdampak pada komitmen ekspor untuk luar negeri. Pada 2021, kebutuhan LNG domestic mencapai 56 kargo dimana sekitar 54 kargo LNG dialokasikan untuk pembangkit listrik, sisanya oleh industri. Sementara itu, Australia diperkirakan akan mulai meningkatkan penggunaan hydrogen di dalam jaringan gas alam menyusul keberhasilan proyek awal yang memadukan 5% hydrogen ke dalam jaringan gas alam.

Meskipun demikian proses ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 4 tahun sebelum mulai meningkatkan ke skala yang lebih komersial. Ditargetkan pada 2030, volume gas terbarukan mencapai jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dari total volume gas yang disalurkan.

Dan paling lambat pada 2050 seluruh jaringan distribusi gas alam dapat didekarbonisasi. Proses pencampuran hydrogen sudah mulai dilakukan sejak Mei 2021. Saat ini perusahaan gas mulai mencampur 5% hydrogen yang berasal dari angin dan matahari untuk 700 rumah tangga. Jumlah ini ditingkatkan menjadi 23.500 pelanggan rumah tangga, 100 pelanggan komersial, dan tujuh pelanggan industri pada November 2021. Proyek proyek yang dijalankan mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah federal dan negara bagian sebesar US$1,2 miliar.

Dana tersebut diantaranya digunakan untuk membangun empat pusat hydrogen bersih, skema sertifikasi hydrogen bersih, dan pengembangan penangkapan karbon.

Menurut analis S&P, campuran 5% hydrogen dapat meningkatkan tagihan ritel di Australia antara 1,35% dan 2,98% dengan aumsi 30% biaya transmisi dan distribusi. Sedangkan untuk campuran 10% rata-rata tagihan akan meningkat 2,8% dan 6,19%. Namun untuk tingkat campuran di atas 20% diperkirakan diperlukan penguatan infrastruktur dan sedikit modifikasi peralatan • Tantangan penggunaan hydrogen dari sumber terbarukan adalah kecukupan produksi yang dihasilkan.

Dengan campuran hydrogen 5% kebutuhan hydrogen mencapai 74 ribu ton per tahun. Jika ditingkatkan menjadi 10%, maka kebutuhan hydrogen mencapai 167 ribu ton per tahun. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Permen PLTS Atap Resmi Diterapkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Peraturan Menteri ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS Atap.

Juga sebagai upaya memfasilitasi masyarakat dan mengurangi efek rumah kaca. Setelah sempat ditunda beberapa bulan, aturan baru penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.

26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap, akhirnya diimplementasikan juga. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan dan telah didukung oleh seluruh stakeholder. Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 memuat sejumlah ketentuan baru. Salah satu ketentuan baru yang cukup mendapat sorotan di antaranya perubahan ketentuan ekspor-impor kWh listrik ke dan dari jaringan PLN dari semula 0,65:1 menjadi 1:1. Dengan ketentuan ini, pelanggan/pengguna PLTS atap bisa mengekspor/menjual 100% produksi listriknya ke PLN.

Ekspor listrik tersebut pada gilirannya akan digunakan dalam perhitungan energi listrik pelanggan pengguna PLTS atap dan bisa mengurangi tagihan listrik pelanggan. Selain itu juga, Permen ESDM No.26 Tahun 2021 memegang peranan penting untuk mendukung pencapaian target 23% bauran energi terbarukan di 2025, sejalan dengan target yang dimuat dalam PP No. 79/2014 (KEN), Perpres No.

22/2017 (RUEN), serta rencana transisi energi untuk mencapai target Net-Zero Emission di 2060. Dan untuk mendukung pelaksanaan Permen tersebut, seluruh KL (kementerian dan lembaga) terkait harus menyiapkan kebijakan/regulasi pendukung agar program PLTS Atap mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah berencana akan menyesuaikan atau menaikkan tarif listrik untuk pelanggan non subsidi ( tariff adjustment) paling cepat pada kuartal III-2022 atau bisa dimulai pada Juli 2022.

Penyesuaian tarif listrik di tahun ini akan ditinjau dalam kurun waktu maksimal enam bulan, sesuai dengan kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR RI.

Dengan adanya Permen ESDM No.26 Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi konsumen untuk penggunaan PLTS atap guna menghemat tagihan listriknya.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Logam tanah jarang terdapat di Lumpur Lapindo. Rare earth atau logam tanah jarang memiliki manfaat yang luar biasa untuk sejumlah industri, terutama untuk industri mobil listrik. Minerals economist and managing Director of MinEx Consulting, sebuah perusahaan konsultan pertambangan yang berbasis di Melbourne, Australia, pernah mengatakan satu mobil listrik membutuhkan sekitar 16 kg rare earth.

Ke depan kebutuhan akan mobil listrik akan semakin meningkat, seiring gerakan dunia yang ingin menekan emisi karbon. Diperkirakan, dalam 10 atau 20 tahun ke depan, setengah dari mobil baru yang dikeluarkan pabrikan merupakan mobil listrik. Peningkatan produksi mobil listrik tecermin juga dari proyeksi kenaikan investasinya. AlixPartners, sebuah perusahaan konsultan yang bermarkas di Newyork, Amerika Serikat, memperkirakan investasi mobil listrik akan mencapai USD330 miliar atau lebih dari Rp4.700 triliun pada 2025.

Tahun 2020 produsen otomotif global telah menghabiskan hampir USD225 miliar atau lebih dari Sinyal apa ini? triliun. Tren mobil listrik itulah yang nantinya akan mengerek permintaan rare earth.

Permintaan tahunan kolektif global untuk tanah jarang, dua tahun lalu kira-kira 170.000 ton. Jika banyak negara berkeinginan memproduksi mobil listrik, kebutuhannya akan naik berlipat-lipat. Permintaan yang naik itu tentu saja akan membuat harga rare earth, untuk jenis tertentu, akan semakin meroket. Saat ini saja harga sejumlah jenis rare earth ratusan kali lipat dari harga batu bara.

Mengutip Institute of Rare Earths and Metals, harga sejumlah jenis rare earth sebagai berikut: • Neodymium Metal harganya mencapai 157.856,69 euro atau USD178.378 yang kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.300 mencapai Rp2,55 miliar per metrik ton. • PrNd Mischmetal harganya 145.840,46 euro atau USD164.799 (Rp2,35 miliar).

Bandingkan dengan harga baru bara yang berada di kisaran USD200 per metrik ton. Itulah sebabnya rare earth jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda sebagai harta karun yang diburu dunia. Dan harta karun ini kini ada di lumpur lapindo.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Catatan satu tahun harga gas khusus di industri. Dalam sebuah studi yang dikeluarkan oleh Center of Economic and Law Studies kebijakan harga gas di sektor industri dilihat belum memberikan ketidakpastian yang tinggi bagi pelaku usaha migas baik BUMN maupun swasta dan mendorong perbaikan tata Kelola kebijakan gas yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, untuk realisasi penyaluran pasokan gas industri di Jawa bagian timur relative belum berjalan dengan begitu baik, meskipun di satu sisi serapan gas di Jawa bagian timur naik dari 76,8% menjadi 81,08%. Seperti yang dialami oleh industri kaca diketahui jika volume pasokan gas kepada perusahaan kaca di Jawa Timur lebih rendah dari alokasi yang terdapat di Keputusan Menteri ESDM No.

134/2021. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, perusahaan menyampaikan membeli gas dengan harga sekitar US$9 per MMBTU. Hal yang sama juga dialami oleh pelaku industri keramik di Jawa bagian Timur, dimana pada dua minggu pertama Januari 2022 produsen keramik di Jawa Timur dikenai kuota maksimal penggunaan gas sebesar 50% lalu dua minggu salanjutnya dinaikan menjadi 75 %.

Selama periode tersebut, industri yang melebih kuota pemakaian akan dikenakan pinalti. Hal ini diperkirakan terjadi karena mundurnya jadwal gas on stream dari pemasok baru. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dialami oleh pelaku industri yang terdapat di Jawa Barat karena diketahui mendapat pasokan dengan harga dan alokasi sesuai Kepmen ESDM No. 134/2021. Sementara itu, secara total serapan gas industri dengan harga khusus tercatat sebesar 81,1% untuk tujuh industri.

Industri sarung tangan dan karet mencatatkan serapan tertinggi yakni 93,49%, pupuk 86,69%, petrokimia 81,82%, kaca 69,7%, keramik 67,32 %, oleokimia 67,4%, dan baja 57,33%. Dilihat dari tingkat utilisasi industri, disebutkan jika penetapan harga gas bumi khusus di sektor industri mampu meningkatkan utilitas industri menjadi 75% pada 2021 dan diproyeksi dapat menjcapai 85% pada 2022. Hal ini mendorong investasi baru untuk peningkatan kapasitas produksi.

Untuk industrikeramik, total produksi keramik meningkat dari 586 juta m2 dari sebelumnya 551 juta m2 dengan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 3000 orang.

Di luar harga gas murah, stabilitas pasokan gas untuk industri dinilai lebih penting. Perlu ada keberpihakan pemerintah pada industri-industri yang lahap penggunaan gas karena menjadi faktor krusial dalam proses produksi II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Fix!

PLN Bakal Bubarkan PLN Batubara, Begini Penjelasannya. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) resmi bakal melikuidasi anak usahanya PT PLN Batubara. Targetnya, proses likuidasi ini dapat rampung tahun ini. Selain akan melikuidasi anak usahanya, PLN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh rantai pasokan batu bara di dalam PLN agar rantai pasok dapat lebih efisien dan terintegrasi.

Rantai pasok dengan terfragmentasi yang kompleks panjang dan berbelit-belit akan disederhanakan dimana titik-titik lemah diperkuat, dan apabila memang terkait suatu organisasi akan dirubah agar jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda rantai pasok yang tadinya tidak handal dan penuh resiko menjadi handal, efektif dan efisien. Transformasi yang akan dilakukan PLN saat ini bukan merupakan bagian dari liberalisasi sektor ketenagalistrikan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda arahnya di tengah tantangan energi, disturb teknologi, tantangan krisisi energi dan ada kesempatan di EBT, PLN harus berubah dari organisasi yang lambat dan kompleks menjadi organisasi lincah dan dinamis.

Menteri BUMN juga menerangkan dalam proses transformasi PLN bakal dibentuk subholding pembangkit listrik. Dengan adanya subholding tersebut, peran PLN Batubara dapat dijalankan oleh subholding tersebut.

PLN juga kini sudah membentuk pola pembayaran batu bara yang berbeda dengan sebelumnya. Saat ini, pembayaran pembelian batubara dapat dituntaskan dalam sepekan setelah pengiriman dilakukan, ketika sebelumnya harus menunggu sampai 4 bulan menanti seluruh proses distribusi rampung. Selain itu, PLN sebagai holding utama bakal fokus ke bisnis transmisi dan pemasaran.

PLN juga kemungkinan membentuk satu entitas subholding baru yang mengurusi bisnis non kelistrikan, seperti pemanfaatan jaringan kabel untuk kebutuhan fiber optik hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk pengisian baterai kendaraan listrik. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Usulan pengusaha tambang batubara. Pelaku usaha sektor pertambangan batubara mengusulkan sejumlah poin untuk perbaikan pemenuhan batubara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Sejumlah usulan ini pun berangkat dari kondisi krisis pasokan yang terjadi di awal tahun ini serta periode-periode sebelumnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, perlu ada perbaikan menyeluruh untuk pasokan DMO batubara. Perbaikan ini baik dari sisi penambang, PLN, regulator hingga industri penunjang batubara.

Disparitas harga batubara merupakan salah satu penyebab tak terpenuhinya pasokan batubara. Kendati demikian, banyak perusahaan yang sebenarnya telah memenuhi komitmen DMO. Selain itu, kendala pasokan juga umumnya terjadi saat harga batubara sedang tinggi dibarengi dengan kondisi cuaca buruk. Hal ini berdampak pada terganggunya jadwal pengiriman batubara.

Apalagi, perusahaan batubara di saat bersamaan juga sudah memiliki kontrak batubara dengan buyer. APBI menjelaskan, dari total produksi batubara pada 2021 yang mencapai 613 juta ton, sekitar 240 juta sinyal apa ini? secara kualitas dapat digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PLN maupun IPP. Sayangnya, realisasi serapannya hanya mencapai 112 juta ton atau sekitar 47%. Meski demikian, APBI berharap agar kebijakan terkait disparitas harga ini pun jangan sampai membebani PLN.

Selain itu, perlu ada penguatan dari aspek pengawasan serta pertimbangan untuk mengkaji persentase DMO batubara agar disesuaikan dengan kebutuhan domestik secara tepat dan akurat. PLN pun juga diharapkan melakukan kontrak secara langsung dengan penambang. Selain itu, PLN diharapkan meningkatkan fleksibilitas dalam mengambil batubara diluar kualitas atau kalori yang dibutuhkan. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Catatan penerapan kebijakan harga gas khusus. Rencana pemerintah untuk memperluas insentif harga gas khusus di sektor industri mendapat beberapa masukan dan catatan.

Hal ini disebabkan penetapan harga gas bumi khusus di sektor industri berdasarkan Peraturan Presiden No. 112/2020 kurang tepat sasaran dan berisiko merugikan keuangan Negara dalam jangka panjang. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pendapatan negara.

Selama 2020, pendapatan negara dari hulu migas hanya mencatatkan nilai 460 juta. Jumlah ini jauh di bawah proyeksi awal ketika kebijakan harga gas USD6 per MMBTU ditetapkan pada Juni 2020, yakni senilai USD1,39 miliar.

Dilihat dari selisih jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dan proyeksi awal pendapatan negara, ada potensial loss pendapatan negara hingga USD900 juta.

Terlebih lagi kondisi harga gas di pasar global mengalami kenaikan yang cukup tinggi dalam setahun terakhir sehinga dikhawatirkan windfall kenaikan harga gas di pasar global kurang dapat dioptimalkan. Di sisi lain, kebijakan harga gas khusus di sektor industri tidak diikuti dengan penyerapan konsumsi gas secara optimal.

Karena sejak kebijakan subisidi harga gas ini diberikan, volume konsumsi gas sejumlah perusahan manufaktur tidak banyak bertambah. Transparansi formulasi penetapan harga juga diharapkan dapat lebih jelas serta kriteria industri penerima dianggap kurang transparan.

Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam formulasi harga adalah natural gas rent yang menggambarkan selisih antara nilai, pasar gas bumi suatu negara dan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan gas bumi dibandingkan dengan produk domestik bruto.

Selama periode 2010-2019 natural gas rent nasional hanya 2 kali menembus 1 %. Nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata historis natural gas rent di Thailand dan Malaysia. Terkait dengan rencana pemerintah unutk menambah jumlah industri yang mendapatkan harga gas khusus tersebut, beberapa pihak menyarankan agar dilakukan perubahan mekanisme harga terlebih dahulu berdasarkan perkembangan harga gas internasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan efektifitas bagi industri manufaktur.

Diketahui jika beberapa industri yang mendapatkan harga gas khusus tidak memiliki kinerja yang cukup positif. Kapasitas industri masih relative rendah bahkan masih belum mampu digunakan untuk bersaing dengan produk impor.

Selain itu, formula penetapan harga gas khusus di Industri diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat dilakukan pengawasan yang lebih ketat.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pemerintah akan Ubah Skema Subsidi Listrik, Pemerintah memastikan tidak akan mengurangi subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA) sampai 900 VA.

Bahkan, pemerintah sedang menyiapkan rencana pengubahan skema penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat. Perubahan ini demi membuat penyaluran subsidi listrik bisa efektif dan tepat sasaran, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan. Nantinya, pemberian subsidi yang sudah diubah diberikan secara tunai, kupon, atau voucher tidak bisa digunakan selain untuk membayar listrik.

Mekanisme penyaluran subsidi listrik akan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan verifikasi langsung di lapangan, supaya mekanisme subsidi langsung bisa efektif dan tetap sasaran, maka data penerima subsidi harus akurat minimum di atas 85% dari sisi kesesuaian di lapangan.

Subsidi langsung yang akan disalurkan itu menggunakan nomor induk kependudukan dan juga data pelanggan PLN. Reformasi subsidi listrik menyangkut dua hal: sisi mekanisme yang berujung ke subsidi langsung dan reformasi tarif. Sepanjang 2021, realisasi subsidi listrik tercatat mencapai Rp 47,8 triliun, sedikit menurun dari target awal Rp 53,6 triliun.

Adapun pada 2022, pemerintah menargetkan realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,5 triliun. Saat ini, tarif keekonomian listrik sekitar Rp1.400 sampai 1.500 per kWh. Namun, subsidi dari pemerintah yang disalurkan melalui PT PLN (Persero) membuat masyarakat yang menerima subsidi hanya perlu membayar sekitar Rp 400 sampai Rp 600 per kWh, tergantung jenis daya yang digunakan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda ekspor bahan mentah bauksit.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan di tahun ini ada akan penutupan keran ekspor untuk salah satu komoditas pertambangan di Indonesia. Kendati demikian, belum diketahui komoditas apa yang akan dilarang untuk diekspor tahun ini. Seperti diketahui, Presiden memberikan mandat untuk memberhentikan ekspor bahan mentah tambah, yakni bauksit di tahun ini, dan memberhentikan ekspor konsentrat tembaga pada 2023.

Hilirisasi ini sangat dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat. Presiden menegaskan bahwa hal ini bagian dari transformasi ekonomi Indonesia dari kebiasaan mengekspor barang mentah menjadi barang jadi. Berdasarkan data Booklet Bauksit 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2019 produksi bauksit Indonesia tercatat mencapai sekitar 16 juta ton.

Jumlah ini merupakan 4,3% dari total produksi bijih bauksit dunia yang mencapai 370 juta ton. Data tersebut menyebutkan bahwa ekspor bauksit Indonesia pada 2019 mencapai 16,1 juta ton, sementara yang digunakan untuk pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina tercatat sekitar 2,9 juta ton bijih bauksit per tahun. Ini berarti, sebagian besar bijih bauksit yang dihasilkan di dalam negeri masih diekspor.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Harga minyak Dunia naik pada perdagangan awal pekan ke-3 di awal tahun 2022. Harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Maret 2022 naik 42 sen, atau 0,5% menjadi US$ 86,48 per barel. Kontrak tersebut menyentuh level tertinggi sejak 3 Oktober 2018, saat menyentuh US$ 86,71 per barel. Harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Februari 2022 naik 62 sen atau 0,7% ke US$ 84,44 per barel.

Di awal sesi, WTI mencapai US$ 84,78 per barel, posisi tertinggi sejak 10 November 2021. Beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga antara lain: • Permintaan global yang meningkat, tidak terganggu oleh efek corona varian omicron. • Panic buying yang didorong oleh pemadaman pasokan. • Sentimen bullish yang terus berlanjut karena OPEC+ tidak menyediakan cukup pasokan untuk memenuhi permintaan global yang kuat • OPEC+ secara bertahap melonggarkan pengurangan produksi yang diterapkan ketika permintaan turun pada tahun 2020.

• Kekhawatiran akan serangan Rusia di negara tetangga Ukraina yang dapat mengganggu pasokan energi juga ikut menaikan harga. • Stok minyak mentah AS yang turun lebih dari yang diharapkan ke level terendah sejak Oktober 2018. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Bauran EBT Baru 11,5%, ESDM Yakin Capai Target di 2025, Pemerintah menargetkan porsi bauran energi dari energi baru terbarukan ( Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mencapai 23% di 2025.

Walaupun saat ini, porsi EBT baru 11,5 %. Realisasi bauran EBT tahun 2021 masih jauh di bawah target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sebesar 14,5%. Sementara target bauran EBT dalam RUEN untuk tahun 2022 sebesar 15,7%. Adapun upaya percepatan yang kami lakukan kedepan untuk mendorong percepatan pengembangan EBT menuju target 23% di tahun 2025 adalah Pertama, penyelesaian Rperpres Harga EBT. Kedua, penerapan Permen ESDM PLTS Atap. Ketiga, peningkatan mandatori bahan bakar nabati (BBN).

Keempat, pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk EBT. Kelima, kemudahan perizinan berusaha. Keenam, mendorong demand ke arah energi listrik Dalam kurun lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3%per tahunnya. Kapasitas terpasang PLT EBT tahun 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT tahun 2021 sebesar 654,76 MW, diantaranya dari PLTA Poso Peaker Expansion #1-4, PLTA Malea, 3 unit PLTP, PLT Bioenergi, 18 unit PLTM, dan 7 unit PLTS dan PLS Atap III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum  Batubara dan CPO menjadi motor ekspor 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2021 mencapai US$231,54 miliar atau naik 41,88% dibanding periode yang sama tahun 2020.

Secara komoditas, penyumbang ekspor tertinggi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda 2021 adalah bahan bakar mineral US$32,84 miliar dengan share 14,98%, diikuti oleh lemak dan minyak nabati US$32,83 miliar atau 14,97%. Adapun, bahan bakar mineral termasuk batu bara dan minyak nabati ini termasuk minyak sawit atau CPO. Â Sementara itu, dari sektornya, penyumbang terbesar adalah industri pengolahan yang naik 35,11% atau sebesar US$177,11 miliar sepanjang 2021.

Kemudian dari share-nya, industri pengolahan tercatat 76,49%. Kemudian, ekspor terbesar kedua adalah pertambangan sebesar US$37,92 miliar dan share-nya 16,38% pada 2021. Kinerja ekspor cukup mengembirakan dan diharapkan tren ini berlanjut di 2022 dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi. Transformasi besar banga. Pandemi covid-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar Indonesia.

Presiden ingin tantangan dihadapi dengan baik, bahkan dijadikan batu loncatan menggapai target pokok yang ditetapkan. Terdapat tiga transformasi, yakni di industri hilir, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Terobosan dilakukan di transformasi industri hilir dengan tidak mengekspor bahan mentah sejak 2020. Ekspor bahan tambang separuh jadi memberikan nilai tambah sangat besar. Sebagai contoh, saat ekspor nikel mentah tujuh tahun lalu, Indonesia yang mengantongi USD1 miliar atau Rp14 triliun.

Sementara pada 2020, Indonesia mengantongi USD20,8 miliar atau Rp300 triliun ketika mengekspor olahan nikel. Meskipun banyak tantangan terkait transformasi ini, termasuk pertentangan dari negara yang membeli nikel dari Indonesia. Namun presiden menyatakan tidak takut, bahkan siap menghadapi negara-negara yang mengadukan Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau juga harus terus dikebut. Indonesia tengah membangun sebuah kawasan industri di Kalimantan Utara yang didesain ramah lingkungan.

Di Eropa, kalau dihasilkan dari produksi energi hijau, itu akan dihargai lebih tinggi. Indonesia mempunyai modal besar yaitu berupa sumber energi baru terbarukan (EBT) yang begitu melimpah. Indonesia memiliki potensi EBT 418 ribu megawatt yang berasal dari sungai, arus bawah laut, geothermal dan angin yang bisa dikembangkan secara maksimal.

Transformasi besar yang terakhir ada di sektor ekonomi digital. Perkembangan sektor digital di Tanah Air juga jauh lebih pesat dibandingkan negara-negara lain. Di 2025, nilai pasar digital kita akan mencapai USD146 miliar. Ada potensi Rp2.100 triliun yang bisa diraih. Pemerintah berkomitmen terus membangun infrastruktur pendukung transformasi digital. Di 2021, pemerintah telah memulai konstruksi satelit multifungsi Satria-1. Sebanyak 12.500 base transceiver station (BTS) juga tengah didirikan di belasan ribu desa dan kelurahan yang belum memiliki akses 4G.

Terkait hal tersebut di atas yang terpenting adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tanpa ada SDM yang baik transformasi sulit dijalankan.

Institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat membantu para mahasiswa mengembangkan talenta mereka. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Serapan Gas Khusus Industri. Realisasi serapan gas untuk 7 sektor industri per 2021 mencapai 81,08% atau setara 1.006,23 Billion British Thermal Unit Day (BBTUD) dari alokasi sebesar 1.241,00 BBTUD. Masih ada sejumlah kendala antara lain adanya industri di Jawa Bagian Timur yang menerima volume harga gas khusus di bawah alokasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2021.

Terkendalanya pasokan ini pun membuat sejumlah perusahaan terpaksa harus membeli sisa volume gas dengan harga yang jauh lebih mahal. Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyampaikan serapan gas dari sektor industri keramik per akhir 2021 telah mencapai 84% dari alokasi dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2021 dengan utilisasi industri keramik per 2021 tercatat mencapai level 75% atau tertinggi sejak tahun 2015 lalu.

Asaki juga melihat peluang optimis pada tahun 2022 dengan menilik capaian 2021 yaitu penambahan kapasitas sebesar 13 juta m2 menjadi total 551 juta m2 per tahun. Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyampaikan masih ada sejumlah kendala serapan gas yang dialami pelaku industri baja nasional pada semester I 2021, diantara lain kurangnya volume pasokan yang hanya mencapai 60% hingga 80% dari total kebutuhan.

Kondisi ini membuat pelaku usaha harus membayar sisa pasokan gas dengan harga normal. Penyaluran Tahun 2022 berpotensi meningkat dengan upaya antara lain perbaikan volume alokasi gas di daerah Jawa Timur dan area yang termasuk Kawasan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) sesuai dengan yang dialokasikan pada Kepmen ESDM No. 134 Tahun 2021.

Namun sebelumnya perlu ada langkah evaluasi penerapan kebijakan harga gas khusus di sektor industri dengan memperhatikan dampak penerapan harga gas khusus terhadap kinerja perusahaan dan juga multiplier effect yang dihasilkan dari perusahaan yang mendapatkan fasilitas harga gas khusus.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Ini Prioritas Pemerintah di Sektor Listrik Tahun Ini, Usaha pemerintah dalam melistriki seluruh rakyat di Indonesia terus digencarkan, termasuk dalam mencanangkan program prioritas pada tahun 2022. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian ESDM di tahun 2022 adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Kegiatan prioritas ESDM tahun 2022 bidang EBTKE dan ketenagalistrikan diantaranya pemasangan 79 unit PLTS Atap, 22 ribu paket Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), 11.347 paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), revitalisasi 11 unit pembangkit listrik EBT, dan bantuan sambung baru listrik sebanyak 80 ribu sambungan di yang tersebar di 32 provinsi. Program BPBL merupakan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pemerintah untuk membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.

Program ini juga salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain program BPBL, program ketenagalistrikan lain juga terus didorong oleh Kementerian ESDM. Diantaranya adalah target kapasitas pembangkit listrik sebesar 76,3 Giga Watt pada 2022 untuk menjaga ketersediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2022 juga ditargetkan konsumsi listrik per kapita naik sebesar 1.268 kWh/kapita, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT sebesar 11.791 MW, dan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik ditargetkan 100% pada 2022.

Selain itu penurunan & intensitas penurunan emisi CO2 ditargetkan sebesar 91 juta ton CO2 pada tahun 2022, dan target konversi sepeda motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit sepeda motor sinyal apa ini? tahun 2022 dengan perluasan program untuk K/L, Pemda, dan BUMN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Skema BLU batubara. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) mengungkapkan, skema BLU batubara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha ketimbang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Lebih jauh, skema BLU juga berpotensi kian membebani keuangan PLN. Apalagi, iuran yang bakal dikenakan bagi pelaku usaha bisa saja tidak akan bisa menutupi disparitas harga batubara antara harga pasar dengan baseline dalam DMO sebesar US$ 70 per ton. Setiap kenaikan (harga) US$ 10 per ton itu Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik naik Rp 10 triliun. Kalau bicara kenaikan (selisih) US$ 50 per ton berarti BPP akan naik Rp 50 triliun.

Dampaknya keuangan PLN akan makin tertekan, selain itu hal ini bisa saja berdampak pada tarif dasar listrik ikut naik. Dengan demikian, rakyat yang bakal terbebani. Akan tetapi, jika TDL tetap dijaga maka skema ini berpotensi membuat subsidi listrik ikut meningkat. Kebijakan DMO batubara yang ada saat ini telah disusun melalui pembahasan yang panjang.

Adapun, penetapan harga US$ 70 per ton dinilai sudah cukup memenuhi skala keekonomian pelaku usaha. Jika kemudian pembelian harga batubara mengikuti harga pasar berdampak pada tarif listrik maka asas keadilan tidak dapat tercapai. Apalagi, jika merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 dimana Sumber Daya Alam (SDA) dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah seharusnya bisa menjalankan pengawasan terkait DMO dengan lebih baik. Mengingat, kebijakan kuota batubara untuk dalam negeri telah dilakukan bertahun-tahun. Sementara itu, Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara mengungkapkan, skema BLU batubara memiliki sisi positif dimana kelembagaan BLU yang menjadi entitas pemerintah dapat menguatkan pasokan batubara yang selama ini tidak optimal dijalankan oleh PLN melalui PLN batubara.

Kehadiran BLU bisa memperkuat intervensi pemerintah dalam memastikan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, kordinasi untuk pasokan batubara dinilai dapat lebih efektif dan efisien. Kendati demikian, kehadiran BLU juga dinilai memperumit tata kelola yang sudah ada selama ini.

Kemudian, pembelian harga batubara mengikuti harga pasar dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 serta UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 telah ditetapkan bahwa harga batubara untuk kepentingan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan bukan mengikuti mekanisme pasar.

Aturan ini pun juga dinilai telah mengatur jelas untuk produksi dan penjualan batubara. Penetapan iuran yang direncanakan akan ada dalam skema BLU pun dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada.

Sinyal apa ini? perlu menguatkan pengawasan dan penegakan hukum atau sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi komitmen. Selain itu, pengawasan ini perlu diperkuat dari sisi perencanaan dimana pemerintah seharusnya sudah memiliki gambaran besaran kuota DMO setiap perusahaan saat Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) telah diajukan. Perbaikan pun, dinilai perlu dilakukan oleh PLN khususnya dari segi perencanaan jangka panjang kebutuhan batubara setiap PLTU. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Kondisi Migas nasional 2021 dan perkembangan 2022.

Produksi minyak bumi Indonesia tahun 2021 semakin merosot dan mencapai kisaran 660 ribu barel per hari. Sementara lifting gas bumi pada 2021 mencapai 982 MBOEPD, turun dari 983 MBOEPD pada 2020.

Perhitungan biaya lifting ikut mengalami peningkatan karena adanya sejumlah treatment ekstra yang harus dilakukan dari hasil lifting di sumber-sumber minyak tua. Sementara pada 2022, diperkirakan akan menjadi tantangan mengingat banyak perusahaan -perusahaan migas yang hengkang dari Indonesia dan melakukan merger serta akuisisi pada 2022. Sejumlah perusahaan migas global memiliki strategi untuk mengkonsolidasi asset-aset hulu migas di negaranya.

Perusahaan sekelas ExonMobil, Chevron, Conocophilips cenderung untuk menggese portfolio bisnisnya dan bergerak pada bisnis yang lebih hijau. Isu nasionalisasi juga menjadi salah satu concern bagi perusahaan migas global untuk memilih meninggalkan Indonesia. Ditambah lagi, masalah kepastian hukum dan rezim fiskal masih menjadi perhatian para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia sehingga Indonesia cenderung masih kalah dari negara-negara tetangga.

Untuk mendorong pelaksanaan transisi energi menuju net zero emission pada 2050-2060 diperlukan penguatan pasokan dan infrastruktur gas bumi nasional.

Kebutuhan gas bumi akan sangat signifikan seiring dengan penggunaan kembali gas di Eropa. Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan gas yang lebih efektif dan efisien dibutuhkan inovasi dan teknologi yang lebih terintegrasi. Pada tahun 2022, peningkatan pengelolaan niaga gas untuk sektor retail, komersial, dan kelistrikan diperkirakan akan lebih dari 1000 BBTUD termasuk pengolahan untuk LNG Internasional.

Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring menjadi 1.400 BBTUD pada tahun 2027. Kebutuhan minyak mentah dunia diperkirakan akan kembali mencapai kondisi normal sebesar 100 juta barel per hari pada 2022 dan harga minyak mentah dunia akan berada pada level US$65-80 per barel.

Namun hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana dunia dapat mengendalikan pandemic yang terjadi. Hal-hal yang diperkirakan akan menstabilkan harga minyak adalah naiknya optimism investasi perusahaan migas dunia yang diimbangi oleh fokus perusahaan migas membayar utang dan dividen. Harga minyak juga akan sangat terpengaruh dari krisis energi, hubungan diplomatic Amerika Serikat dan Cina sera masalah pipa gas Rusia ke Eropa, serta Australia-China.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kapasitas Listrik 2021 Capai 74 GW, PLTU Dominan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 74 gigawatt (GW) pada tahun 2021, atau naik sekitar 1,2 GW dibandingkan 2020.

Kapasitas ini didominasi oleh peningkatan kapasitas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari sebelumnya 36,7 GW pada 2020, menjadi 37 GW pada 2021. Kemudian pembangkit listrik tenaga air (PLTA) naik dari 6,1 GW menjadi 6,6 GW; pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) naik dari 20,8 GW menjadi 20,9 GW; pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dari 4,9. Kemudian konsumsi listrik per kapita meningkat dibandingkan 2015 yakni 910 kilowatt hour (kWh) per kapita menjadi 1.123 kWh per kapita pada 2021.

Selain itu, pemerintah merencanakan peningkatan kapasitas listrik pada 2022 menjadi 76,3 GW serta kenaikan konsumsi listrik mencapai 1.268 kWh per kapita. Target ini dipatok seiring dengan program peningkatan konsumsi listrik serta pembangunan infrastruktur di daerah yang belum terjamah aliran listrik.

Sementara itu, pada pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) mencatat total kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT hingga akhir 2021 mencapai 11,152 MW atau meningkat 650,03 MW sepanjang tahun lalu.

Angka ini sejatinya tidak mencapai target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebesar 11.357 MW. Untuk itu ke depannya dalam rangka mencapai target menurunkan emisi dan target bauran, sumber energi EBT yang kita miliki harus bisa kita manfaatkan agar target penurunan emisi bisa kita penuhi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Menteri ESDM Baru Bisa Buka Ekspor Batu Bara, Jika Stok PLN Tercukupi. MESDM akan membuka ekspor batubara disaat PT PLN menyatakan kecukupan stok dalam negeri sudah terpenuhi. Ekspor akan diprioritaskan bagi perusahaan yang sudah memenuhi 100 persen komitmen untuk Domestic Market Obligation (DMO). Sementara itu, perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban pasokan domestik untuk memenuhi lebih dulu ketentuan pemerintah sebelum diberikan izin ekspor.

Untuk itu  perusahaan pertambangan agar mematuhi aturan tersebut, jika tidak bisa diberikan sanksi. Seperti diketahui, pemerintah secara parsial telah membuka ekspor batu bara aturan tersebut tertuang di Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK/03/MEM/B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara di Dalam Negeri alias Domestic Market Obligation (DMO).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengungkapkan larangan ekspor dibuka karena melihat pasokan PLN yang sudah mampu memenuhi hingga 25 hari kedepan.

Sudah ada beberapa belas kapal yang diisi batu bara telah diverifikasi dan akan dilepas. Untuk masalah pasokan untuk PLN dan IPP dengan meniadakan skema penjualan free on board (FoB). Lalu, menggantinya dengan skema cost in insurance and freight (CIF). Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pelarangan ekspor batu bara ke luar negeri pada 31 Desember 2021 lalu yang berlaku mulai 1-30 Januari 2022. Langkah itu dilakukan guna menyelamatkan 10 juta pelanggan PLN mulai dari masyarakat hingga industri sinyal apa ini?

ancaman pemadaman listrik akibat kekurangan bahan baku batu bara untuk menyalakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Penurunan harga minyak dan daya tarik investasi migas. Harga minyak yang mulai mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dinilai dapat menghambat pemulihan ekonomi. Kenaikan harga minyak mendorong kenaikan biaya energi yang mendorong terjadinya inflasi. Gangguan pasokan yang terjadi di Kazakhtan dan Libya menambah kekhawatiran yang berasal dari peningkatan kasus global Omikron.

Harga minyak global naik 5% dalam satu pekan terakhir setelah proses di Kazakhtan mengganggu jalur kereta api dan memberikan tekanan pada produksi di ladang minyak utama. Setelah proses tersebut, perusahaan minyak terbesar Kazakhtan Tengizchevroil (TCO) secara bertahap meningkatkan produksi untuk mencapai tingkat normal hingga Senin kemarin (10/1). Sementara pemeliharaan pipa di Libya mendorong penurunan produksi dari sebelumnya 1,3 juta barel per hari menjadi 729 ribu barel per hari.

Kenaikan harga minyak juga didukung dari meningkatnya permintaan minyak global dan adanya penambahan pasokan yang lebih rendah dari perkiraaan yang ditentukan oleh OPEC+. Produksi OPEC pada bulan Desember naik 70 ribu barel per hari dari bulan sebelumnya, lebih rendah dibandingkan peningkatan produksi yang disepakati pada kesepakatan Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda sebesar 253 ribu barel per hari.

Kenaikan harga minyak dan peningkatan penyebaran omnicron memberikan ketidakpastian pasar diaman pelaku pasar saat ini juga sendang menantikan pemulihan ekonomi paska pandemic. Selasa, harga minyak Brent turun 1,08 persen menjadi USD80,87 per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI turun 0,85 persen menjadi USD78,23 per barel. Kondisi ini membuat para investor di sektor hulu migas masih belum terlalu agresif untuk meningkatkan investasi terutama untuk investasi ke lapangan-lapngan baru ataupun kegiatan eksplorasi.

Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia karena perusahaan migas cenderung semakin ketat menyeleksi protfolionya dan Indonesia cenderung kalah menarik dibandingkan dengan negara negara lain. Kecenderungannya saat ini kegiatan kegiatan di lapangan eksisting masih dapat ditingkatkan dengan peningkatkan pengeboran sumur pengembangan dan EOR. Pemerintah tentunya terus berupaya untuk menicptakan iklim investasi yang menarik dan kompetitif khususnya masalah pertanahan dan perizinan yang masih menjadi penyebab utama kegagalan operasi yang dialami para KKKS selama tahun 2021 II.

Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan Cegah Kelangkaan Batu Bara dan LNG, Begini Strategi PLN. Kelangkaan pasokan batu bara dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang terjadi beberapa waktu terakhir membuat PT PLN (Persero) mengatur strategi untuk mencegah adanya pemadaman listrik pelanggan. Sebagai langkah korektif dan memperkuat sistem, PLN terus mengembangkan aplikasi pemantauan batu bara yang ada di PLN saat ini, yaitu batu bara online menjadi super sistem digital yang mampu memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batu bara yang sudah mendekati level tertentu.

Sistem tersebut juga bisa digunakan untuk memantau antrian loading batu bara hingga pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batu bara sesuai komitmen kontraktualnya. Semua sistem administrasi juga akan dibuat digital yang terverifikasi dengan legal dan sah untuk digunakan. PLN juga memastikan komitmen penugasan pemerintah dan pemenuhan DMO reguler akan dipenuhi oleh para mitra pemasok dengan memastikan setiap detil kebutuhan baik dari sisi kargo (volume batu bara) maupun dari sisi armada (vessel/tongkang) melalui pemantauan day per day.

Tak hanya itu, PLN pun telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk jangka menengah panjang, seperti mengubah kontrak jangka pendek menjadi jangka panjang dengan klausul win-win dan continuous improvement pada sistem digitalisasi. Terkait dengan pasokan LNG, PLN telah mendapatkan tambahan pasokan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Disisi lain, kalangan perusahaan saat ini sudah mulai banyak beralih ke sumber energi listrik PLN dikarenakan dengan tingginya harga batubara yang berkepanjangan. Mereka mengaku tidak kuat untuk membayar lebih karena memberatkan biaya produksi. Kalangan industri berharap pemerintah memastikan stok PLN agar tidak terganggu sehingga kegiatan produksi tetap berjalan dan tidak memberatkan dari segi biaya produksi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Industri smelter nikel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru sebagai daya tarik investasi di Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim menyatakan dukungan dan siap mengawal terhadap kegiatan industri tersebut yang ditargetkan beroperasi tahun 2023.

Hal yang cukup menarik investor adalah bahan baku tidak hanya dari Kaltim tapi bahan baku dari luar, bisa berproses di Kaltim. Hal ini sangat penting dengan nilai investasi yang cukup besar, sehingga diharapkan proyek bisa berjalan dengan baik.

Di sisi lain, dalam menunjang kegiatan industi smelter, pihak PLN Kaltimra siap memasok listrik melalui perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), PLN berkomitmen memasok listrik kepada industri smelter nikel yaitu PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) dengan daya 800 MVA secara bertahap yang berlokasi di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara (Kukar). Kemudian, PLN menggelontorkan investasi sebesar Rp 139 Miliar untuk melayani listrik smelter PT KFI dengan memulai proyek konstruksi penyaluran tenaga listrik secara bertahap mulai 100 Mega Volt Ampere (MVA) dalam waktu 12 bulan, dimana total daya tersambung adalah 800 MVA hingga tahun 2026.

General Manager PLN UIW Kaltimra, mengatakan bahwa PLN siap memberikan layanan kelistrikan yang andal kepada PT KFI. Kesiapan pasokan listrik adalah motor penggerak roda ekonomi, khususnya di Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru, dimana kedepannya industri dan sentra ekonomi akan berkembang.

Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan bahan baku industri. Oleh karena itu, masuknya industri smelter nikel di Kukar yang diharapkan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat, membawa kemajuan bagi Kabupaten Kutai Kartanagara.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Proyek pembangunan kilang minyak di Asia. Keberadaan proyek RDMP Balikpapan diproyeksikan dapat menekan defisit neraca migas hingga USD2,65 miliar per tahun. Penghematan senilai USD2,65 miliar tersebut atau setara dengan Rp37,88 triliun (asumsi kurs Rp14.294 per USD) diperoleh melalui substitusi produk impor dengan produk-produk bernilai jual tinggi seperti gasoline dengan kualitas Euro V dan produk Petrokimia Propylene yang kebutuhannya masih sangat tinggi.

Melalui RDMP Balikpapan, produk-produk non BBM seperti LPG akan naik dari 48 ribu ton per tahun menjadi 384 ribu ton per tahun dan 225 kilo ton per tahun propylene. Produk BBM seperti gasoline, diesel, dan avtur juga naik sehingga total peroduksi menjadi 319 ribu barel per hari.

Produksi ini terdiri dari bensin 122 ribu barel per hari, solar 156 ribu barel per hari, dan avtur 41 ribu barel per hari. Adanya proyek kilang Balikpapan mendorong penyerapan 10 ribu tenaga kerja dan nantinya ketika pada puncak proyek di Agustus 2022 diperkirakan akan menyerap 19.500 orang dengan persentasi 98,9% pekerja lokal dan sisanya merupakan pekerja asing. Dari anggaran RDMP Balikpapan sebesar Rp100 triliun sebanyak 30%-35% merupakan komponen atau produk dalam negeri.

Sementara dari total seluruh kebutuhan investasi proyek kilang yang mencapai US$43 miliar menyebabkan Rp8,4 triliun dana bergerak di dalam ngeri. Keberadaan kilang Pertamina ke depan juga nantinya akan meningkatkan penyediaan bahan baku petrokimia. Penyelesaian proyek revamping aromatic di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) akan meningkatkan kapasitas produksi Paraxilene dari 600 ribu menjadi 780 ribu ton setiap tahunnya dan meningkatkan kapasitas Platforming dari 50 kilo barel per day menjadi 55 kilo barel per day.

Proyek revamping aromatic yang memakan biaya USD200 juta berpotensi menghemat current account deficit hingga USD410 juta setelah beroperasi pada 2023. Mulai 2023, TPPI dapat menutupi kekurangan pasokan produk aromatic dalam negeri yang selama ini didominasi oleh produk impor. Keberadaan pembangunan kilang minyak baru di Indonesia dinilai sebagai langkah tepat untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta meningkatkan daya saing nasional.

Berdasarkan Global Crude Oil Refinery Projects Outlook 2021-2025, secara global akan ada 416 proyek kilang minyak yang diperkirakan akan beroperasi antara 2021 sampai 2025. Kapasitas kilang tersebut diperkirakan mencapai 12.750 mbd baik dari pembangunan baru atau proyek pengembangan.

Asia menjadi wilayah yang dominan dengan penambahan kapasitas tertinggi sekitar 5.498 mbd pada 2025. Timur Tengah dan Afrika mengikuti dengan kapasitas 3.067 mbd dan 2.541 mbd. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Dirombak, Ini Skema Baru Pengadaan Batubara, Krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik dan industri di dalam negeri menjadi pelajaran mahal akan pentingnya ketahanan energi nasional. Kondisi ini juga seharusnya juga menjadi momentum bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola komoditas sumber daya alam (SDA), terutama bagi sektor energi yang jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda motor penggerak ekonomi.

Oleh karena itu, Pemerintah dan PT PLN (Persero) perlu berbenah mencari solusi permanen untuk memastikan krisis energi akibat menipisnya batu bara di pembangkit listrik tidak terulang lagi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memastikan akan ada perombakan besar pada tata kelola pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menjelaskan, ke depannya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membeli harga batu bara mengikuti pergerakan harga batu bara di pasar.

Pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang mengurusi batu bara PLN. Ditargetkan badan tersebut terbentuk dalam satu atau dua bulan ke depan.

Luhut menegaskan pembentukan BLU membuat transaksi DMO lebih transparan dan tidak akan berpengaruh pada besaran tarif listrik. Jadi tidak ada lagi nanti mekanisme pasar terganggu. Untuk jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda, nantinya para perusahaan wajib untuk membayarkan pungutan kepada BLU untuk selanjutnya dana tersebut dialokasikan sebagai kompensasi untuk selisih harga yang dikeluarkan oleh PLN karena membeli batu bara dengan harga pasar Selain perubahan tersebut, PLN juga tidak lagi melakukan pembelian batubara dengan skema Free on Board (FoB) atau membeli batu bara di lokasi tambang.

Ke depannya skema yang bakal diadopsi yakni Cost, Insurance and Freight (CIF), yakni membeli batu bara dengan harga sampai di tempat yag mencakup total nilai harga barang, ongkos kirim dan asuransi III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Pemerintah kembali membuka ekspor batu bara secara bertahap mulai Rabu, 12 Januari 2022.

Kapal bermuatan batu bara diperbolehkan berlayar setelah melalui verifikasi ketat yang meliputi antara lain kepatuhan alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan pembukaan ekspor bertahap seiring dengan kondisi stok batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Saat ini tok batu bara sudah 15 hari, dan bertahap menuju 25 hari atau lebih tinggi dari standar minimal 20 HOP (hari operasi). Hasil rapat evaluasi juga menetapkan PLN tidak lagi membeli batu bara atau berkontrak dengan trader.

Perusahaan listrik plat merah itu pun diwajibkan membeli batu bara dari perusahaan tambang. Rapat evaluasi pun merekomendasikan pembubaran PT PLN Batubara. Anak usaha PLN itu selama ini yang jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kontrak batu bara dengan trader maupun perusahaan tambang.

Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di dunia sepanjang tahun 2020 (sumber: IEA). Tercatat ekspor batubara Indonesia ke pasar global sebesar 405 juta ton.

Hal ini ironis dengan adanya krisis akibat kurangnya pasokan batubara nasionalatas dasar jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara mulai 1-31 Januari 2022 karena untuk pengamaan pasokan batubara nasional.

Menteri ESDM juga jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda jajarannya dapat memastikan pelaksanaan kebijakan DMO berjalan optimal, dimana perusahaan yang melanggar mekanisme DMO batubara dapat dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. I. Sektor Minyak dan Gas Sinyal apa ini? Update RDMP Kilang Pertamina.

PT Pertamina (Persero) melalui subholding refining & petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan penyelesaian Refinery Development Master Plan (RDMP) atau modifikasi kilang Balongan akan selesai April 2022. Kilang Balongan akan mengalami penambahan kapasitas produksi dari 125 ribu barel per hari menjadi 150 ribu barel per hari di Kuartal I 2022.

Refinery Unit (RU) VI Balongan menjadi kilang pertama yang bertambah kapasitasnya setelah beberapa tahun terakhir PT KPI tidak menambah kapasitas. Kilang Balongan menjadi salah satu dari empat kilang Pertamina yang berada dalam program RDMP dengan Kerjasama China Petroleum Corporation (CPC) yang terdiri dari tiga fase. Untuk fase pertama dan kedua, merupakan pengembangan kilang eksisting yang ditargetkan rampung pada April 2022, dimana Pertamina akan mengolah produk produk minyak menjadi petrokimia.

Fase ketiga, membangun refinery yang akan terintegrasi dengan petrokimia yang akan dilakukan CPC. Selain menambah kapasitas produksi sebesar 25 ribu barel per hari, proyek ini juga akan menghasilkan naphtha untuk proses lanjut dengan kapasitas produksi 11,6 MBSD, dari sebelumnya yang sebesar 5,29 MBSD.

Adapun Refinery Unit (RU) VI Balongan merupakan kilang keenam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan Pertamina dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi produk-produk BBM (Bahan Bakar Minyak), Non BBM, dan Petrokimia. Penambahan kapasitas di Kilang Balongan diharapkan dapat sedikit mengurangi impor BBM dan apabila pada 2027 Program RDMP telah selesai sesuai target maka akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dari 729 ribu barel per hari (saat ini) mencapai 1,4 Juta barel per hari.

Selanjutnya pada 2023, ditargetkan kapasitas kilang BBM akan bertambah ditandai dengan onstream revamping unit RDMP Kilang Balikpapan, dan kemudian pada 2026 untuk seluruh proyek Kilang. Setelah proyek kilang Pertamina tersebut selesai semua, kapasitas kilang menjadi sekitar 1,4 juta barel per hari dari saat ini sekitar 1 juta barel per hari. Penambahan kapasitas kilang tersebut akan meningkatkan produksi BBM dari saat ini sekitar 700 ribu barel per hari menjadi sekitar 1,2 juta barel per hari.

Dan produksi petrokimia meningkat dari 1.660 ribu tpa menjadi 8.000 ribu tpa. Penambahan kapasitas produksi BBM dan petrokimia tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi potensi peningkatan kebutuhan BBM yang diperkirakan mencapai 1,5 juta bpd dan produk petrokimia yang diperkirakan mencapai 7.600 ribu tpa pada 2030. Yang tidak kalah penting, pembangunan kapasitas kilang tersebut perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur lain seperti storage BBM.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Batubara Dominan, Panas Bumi Perlu Dikembangkan, Â Sepekan terakhir isu kelangkaan batubara untuk pembangkit listrik dan industri lain di dalam negeri tiba-tiba menjadi perhatian Istana Negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung bereaksi akibat kisruh sumber bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) itu. Musababnya, stok di sejumlah PLTU dalam kondisi kritis. Untuk mengamankan pasokan dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) balikan telah melarang ekspor batu bara hingga 31 Januari mendatang. Larangan ini disebabkan banyaknya perusahaan tambang yang tidak merealisasikan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Hal ini ditengarai karena perusahaan-perusahaan lebill memilih ekspor, seiring kenaikan harga batubara internasional yang mencapai di atas USD150 permetrik ton. Jika dijual di pasar domestik, harganya USD70 per metrikton.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, produksi batubara di Indonesia tahun lalu dipatok 625 juta ton. Dari jumlah tersebut, menurut Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dijual di pasar ekspor sekitar 480 juta ton.

Sisanya untuk kebutuhan dalam negeri potensi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda untuk memasok kebutuhan energi memang masih dominan. Porsinya mencapai 38% dalam bauran energi nasional. Sisanya, minyak bumi 31,6%. Padahal, selain batubara, Indonesia memiliki harta karun energi yang jumlahnya melimpah, yakni panas bumi. Sayangnya, pemanfaatan panas bumi yang cadangannya mencapai 23,7 Gigawatt itu belum termanfaatkan secara optimal.

Dari sumber daya sebesar itu, baru sekitar 9 % atau sekitar 2.170 megawatt yang dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Indonesia mempunyai potensi panas bumi terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS). Saat ini, dari potensi tersebut sudah dieksplorasi untuk mengambil kandungan litium untuk pengembangan panas bumi. Selain sebagai pembangkit, panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, pemandian air panas dan destinasi wisata, produksi hidrogen, pengeringan pada industri pertanian dan green house, akuakultur, pemanas, dan pendingin, industri kertas, hingga makanan dan minuman.

Hingga 2035 pembangkit panas bumi ditargetkan bertambah 3.335 MW. Hal itu bisa dicapai apabila terjadi sinergi dan dijalankan oleh para pihak terkait. Kementerian ESDM juga menyatakan pengembangan panas bumi akan dipercepat mengingat pemerintah mengejar terwujudnya net zero emission pada 2060 mendatang.

Regulasi sudah sangat lengkap, sudah identifikasi tantangan spesifik untuk panas bumi dan strateginya. Keterlibatan stakeholder sangat penting. Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi mengatakan, harus ada percepatan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda panas bumi. Bagi API Net Zero Emission akan bisa tercapai, dan panas bumi bisa berkontribusi besar apabila ada upaya ekstra.

Potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia bisa jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dikembangkan dan dioptimalkan dengan menyelesaikan tiga isu utama. Ketiganya terkait kebijakan pengelolaan panas bumi, teknologi, dan beyond electricity. Dengan terjawabnya ketiga isu tersebut panas bumi diharapkan bisa menjadi backbone energy di masa mendatang. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Tata Kelola batubara. Persoalan krisis pasokan batu bara ke PLN dan independent power producer (IPP) IPP memang menguatirkan karena menyangkut produktivitas 20 PLTU berkapasitas 10.850 MW di sistem jaringan Jawa-Bali.

Bila pasokan batu bara bermasalah dan mengakibatkan berkurangnya produksi listrik, dampak langsungnya adalah pemadaman bergilir ke jutaan pelanggan dan industri di Sinyal apa ini?. Imbasnya sangat luas, mulai dari masalah sosial, ekonomi dan politik yang sangat besar.

Jika terjadi, pemerintah akan dituding tidak mampu mengurus tata kelola batu bara serta menyediakan listrik yang merupakan kebutuhan vital masyarakat.

• Hilangnya potensi devisa atas penjualan batu bara keluar negeri sekitar US$3 miliar. • Penumpukan stok batu bara di stockpile dan stock run off mine. • Total produksi per bulan secara nasional mencapai 52 juta ton dan kebutuhan untuk wajib memenuhi pasar domestik (DMO) sekitar 12 juta ton. Jadi, akan ada sisa hasil produksi yang tidak terpasarkan sekitar 40 juta ton. • Produsen batu bara akan dikenakan demurrage oleh pembeli di luar negeri, karena pengapalan batal dilakukan.

Nilainya bervariasi antara US$20.000 dan US$40.000 per hari per kapal. • Kredibilitas Indonesia sebagai pengekspor batu bara akan turun dan mengurangi minat investasi dan kepastian berusaha. • Terjadi pula pengalihan order batu bara ke negara lain yang lebih siap untuk mengisi pasar seperti Australia, Rusia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan.

Meski keputusan pelarangan ekspor tersebut dari sisi undang-undang serta aturan turunannya mempunyai landasan hukum yang kuat tetapi kerugian langsung cukup signifikan, yaitu: Kondisi ini sebenarnya bisa dihindari jika saja kebijakan terkait tata kelola batu bara dapat tertangani dengan baik.

Pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan ekstrem ini bila produsen batu bara punya niat baik dan konsisten untuk mensup-lai kebutuhan sesuai aturan DMO. Masalah muncul ketika tidak semua pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut secara baik dan konsisten.

Disparitas harga yang terlalu jauh menjadi salah satu penyebabnya. Harga batu bara untuk GAR 4.200 misalnya, dengan menggunakan Index NEX US$180 per ton (17 Desember 2021) maka harga di pasar internasional sebesar US$94 per ton. Di sisi lain harga ke PLN atau IPP hanya US$40 per ton, sehingga terdapat disparitas harga US$54 per ton. Semakin tinggi kalori atau GAR batu bara, kian besar disparitas harga jual di dalam dan luar negeri. Secara perhitungan ekonomi, produsen tentu cenderung memilih untuk ekspor daripada DMO.

Pelarangan ekspor diharapkan tak berlangsung lama mengingat dampak dan efek jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda yang berimbas ke banyak pihak. Tata kelola batu bara yang lebih baik untuk kepentingan nasional akan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan juga masyarakat secara keseluruhan. Tanpa mencari kambing hitam, jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda diperlukan sejumlah perbaikan tata kelola batu bara di Indonesia untuk menghindari masalah kelangkaan ini terjadi lagi di kemudian hari.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai alternatif solusi: • PLN dan IPP membuat proyeksi kebutuhan batu bara jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda jangka waktu tertentu meliputi volume dan spesifikasi serta penyebaran lokasi PLTU untuk menyesuaikan dengan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda cadangan, volume produksi serta lokasi tambang. Perlu dibuat platform yang andal untuk memantau kebutuhan pasokan batu bara dan status stok di semua PLTU PLN dan IPP, sehingga dapat diantisipasi kekurangan pasokannya.

• Cadangan batu bara dalam beberapa dasawarsa ke depan akan menipis dan habis. PLN dan IPP harus mempunyai perencanaan subtitusi dengan mengurangi ketergantungan energinya dari PLTU berbahan bakar batu bara dan beralih ke pembangkitan non fosil atau energi baru dan terbarukan.

• Pemerintah harus tegas dan berani menindak produsen batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO, karena telah menyebabkan dampak sistemik dan masif bagi timbulnya isu sosial, ekonomi, dan politik skala nasional. • Pemerintah perlu untuk membuat rumusan yang berkeadilan alas penetapan Harga Batubara Acuan (HBA) agar diperoleh keseimbangan keuntungan antara PLN dan IPP serta produsen tambang.

• Pemerintah memperbaiki dan memperkuat jalur logistik ke PLN dan IPP, termasuk penyediaan kapal dan barge serta peningkatan kualitas infrastruktur di pelabuhan tujuan agar kapasitas dan manajemen bongkar tidak terkendala. Diperlukan pula fasilitas pencampuran yang memadai dengan sistem zonasi, sehingga pemerintah dapat memungut royaltinya dalam bentuk in-kind.

• Keterbukaan di PLN dan IPP terkait dengan pembelian dan aspek komersial, sehingga informasi terkait mudah diakses oleh pemasok batu bara serta publik. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Mengoptimalkan pasokan energi domestik. Krisis pasokan batubara yang terjadi pada PLN di penghujung akhir tahun 2021 memberikan catatan awal tahun yang penting di tahun 2022. Persediaan batubara pada sejumlah pembangkit batubara milik PLN dan IPP sangat rendah dan kritis sehingga berpotensi menggangu operasional pembangkit yang pada akhirnya berdampak pada kehandalan pasokan listrik nasional.

Guna mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan umum dan mengantisipasi adanya gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem yang sering terjadi pada bulan Januari dan Februari, Pemerintah memutuskan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022.

Dan mewajibkan seluruh perusahaan pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, serta IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam ngeri dan atau penugasan dari Pemerintah. Di sisi lain, jaminan pasokan LNG yang dialokasikan untuk sektor ketenagalistrikan selama beberapa tahun terakhir tidak terserap maksimal.

Menurut catatan SKK Migas, terdapat kargo-kargo LNG yang sudah disiapkan secara kontraktual namun tidak terserap oleh sektor pembangkit masing-masing di 2020 dan 2021 sebesar 13 kargo dan 11 kargo LNG.

Bahkan pada tahun 2022 ini, sektor hulu migas masih akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas dari pembangkit listrik. Jumlah gas yang dialokasikan untuk sektor pembangkit listrik di 2022 mencapai 58 kargo yang berasal dari kilang LNG Bontang dan Tangguh.

LNG merupakan komoditas yang butuh waktu untuk menyiapkannya dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk penyimpanannya sehingga diharapkan perencanaan penggunaan bahan bakar LNG untuk sektor kelistrikan dapat lebih diperbaiki untuk memastikan pasokan yang aman bagi pembeli dan kesinambungan produksi bagi penjualnya.

Terlebih ke depannya peran gas alam akan semakin strategis dalam rangka mendukung transisi energi yang saat ini sedang dilakukan di banyak negara untuk menuju net zero emission. Ditambah lagi, kedua komoditas tersebut, baik LNG dan batubara, termasuk komoditas andalan dalam penerimaan negara. Kedua kondisi tersebut dapat menjadi catatan untuk meningatkan pasokan energi primer yang lebih optimal di pembangkit listrik, karena pemberlakukan kebijakan pelarangan ekspor batubara di awal tahun berpotensi menyebabkan hilangnya kesempatan Indonesia untuk mendapatkan devisa di tengah permintaan dan harga batubara global yang sedang tinggi.

Demikian juga serapan LNG domestic yang lebih rendah dari alokasi yang ditetapkan berdampak terhadap penurunan lifting gas. Pelarangan ekspor juga diperkirakan dapat menyebabkan kehilangan buyer yang dapat mengalihkan kontrak jangka panjang ke competitor lain seperti Australia. Dan ketika larangan ekspor berakhir bisa saja eksportir Indonesia tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali pembeli pembeli sebelumnya.

Ditambah lagi Tiongkok memberikan respon larangan ekspor yang dilakukan Indonesia dengan memperpanjang kontrak pembelian dari pemasok lain dan meningkatkan produksi domestiknya. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan PLN Dapat Suplai Batu Bara 13,9 Juta Ton, PT PLN (Persero) mencatat sampai Rabu, 5 Januari 2022 sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta MT batu bara.

Jumlah tersebut terdiri dari 10,7 juta MT kontrak eksisting PLN dan IPP, dan 3,2 juta MT kontrak tambahan. Dengan tambahan pasokan ini akan masuk ke pembangkit PLN secara bertahap.

Perseroan pun terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. Dengan adanya tambahan pasokan itu, PLN memastikan tidak ada pemadaman listrik akibat kritis pasokan energi primer. PLN terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi primer khususnya batu bara agar dapat memenuhi standar minimal 20 HOP (hari operasi) untuk seluruh pembangkit PLN maupun IPP usai terbitnya kebijakan strategis Pemerintah yang mengutamakan pemenuhan pasokan energi primer untuk kebutuhan nasional.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis batubara antara lain adanya disparitas harga antara harga ekspor dan dan DMO. Artinya, produsen atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memilih mengekspor batubara karena nilainya jauh lebih besar dibandingkan harga supply batubara kepada PLN yang dipandang kecil.

Tak hanya itu, faktor utama terjadinya krisis jenis bahan bakar lokomotif uap itu juga didorong oleh realisasi DMO di internal BUMN di sektor ketenagalistrikan itu sendiri. Dalam hitungannya, produsen batubara tidak semuanya memproduksi batubara yang sesuai dengan spesifikasi pembangkit PLN. Sebagian besar pembangkit batubara PLN menggunakan kalori rendah atau di level 4.200. Sementara, ada sejumlah produsen yang tidak memproduksi kalori rendah atau memproduksi kalori yang lebih tinggi dari kebutuhan pembangkit PLN.

Dalam rangka mengatasi krisis pasokan energi primer sejumlah upaya dilakukan PLN untuk mengamankan pasokan batu bara. Di antaranya, menyiapkan digitalisasi, early warning system, integrated system dan kerja sama yang intensif antara PLN dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, implementasi alternatif pasokan melalui pembelian batu bara di pasar spot, optimasi distribusi pasokan, dan perbaikan pengelolaan logistik termasuk penjadwalan pengiriman juga terus dilakukan.

Selain itu juga untuk menghindari terjadinya pemadaman PLN juga mengatur beberapa strategi untuk jangka pendek, PLN harus memastikan 20 juta MT batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi di bulan Januari 2022. Sementara untuk jangka panjang terkait pasokan energi primer sangat dibutuhkan PLN demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional. Sebagai langkah antisipasi ke depan, PLN akan melakukan kontrak jangka panjang dan perikatan volume dengan swing 20%.

Sementara harga batu bara tetap akan mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema kirim Cost, Insurance and Freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat) atau skema Free on Board (FOB/beli batu bara di lokasi tambang). Karena saat ini di tengah pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, pasokan listrik yang andal sangat dibutuhkan. Untuk itu, PLN akan memastikan bahwa listrik tidak padam. PLN jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda berupaya dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Harapan emiten batubara terhadap kebijakan larangan ekspor batubara. Keputusan pemerintah melarang ekspor batu bara hingga akhir Januari 2022 menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku industri, termasuk emiten pertambangan batubara. Emiten yang telah memenuhi domestic market obligation (DMO) berharap tetap bisa melaksanakan pengapalan batu bara ke luar negeri.

Saat ini, perusahaan akan terus memantau perkembangan kebijakan larangan ekspor batu bara jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko termasuk melakukan negosiasi untuk menunda sementara waktu jadwal pengapalan batu bara untuk pasar ekspor.

Diharapkan larangan ekspor tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap kinerja keuangan dan kegiatan operasional perseroan. Karena larangan ekspor batu bara tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mempengaruhi rencana produksi batu bara perseroan untuk 2022. Untuk mengantisipasi kerugian dengan pelanggan pasar ekspor, saat ini perusaahaan sedang melakukan komunikasi langsung dengan pelanggan, pemasok dan atau pihak terkait lainnya untuk mengurangi efek dari larangan sementara tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menjelaskan pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berdiskusi lebih lanjut terkait kebijakan larangan ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022. Harapannya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah bisa bersifat fair bagi pengusaha pertambangan serta tetap bisa membantu PT PLN dan IPP dalam pemenuhan pasokan batu baranya. PTBA bersama APBI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan ke Kementerian ESDM daftar perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban DMO dan perusahaan tersebut diusulkan untuk dicabut larangan ekspornya.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Pemberlakukan BBM Khusus Penugasan. Dalam rangka mendukung komitmen nasional dalam penurunan emisi karbon melalui upaya penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor, Pemerintah mengeluarkan Perpres 117 Tahun 2021 yang merupakan perubahan ketiga atas Perpress 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Melalui perpres tersebut, pemerintah memperluas wilayah penugasan pendistribusian BBM Khusus Penugaan dari sebelumnya terbatas di luar Jamali menjadi meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini dianggap membatalkan rencana pemerintah yang awalnya akan menghapus RON 88 di Jawa Madura Bali pada 2022. Dengan kebijakan ini RON 88 akan tetap didistribusikan secara nasional. Selain itu, dalam mendukung energi bersih dan ramah lingkungan jenis bensin RON 88 yang merupakan 50% dari volume jenis bensin RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021.

Dengan demikian, BBM RON 88 yang digunakan sebagai campuran RON 90 nantinya akan mendapat kompensasi. Dengan pemberian kompensasi bagi komponen RON 88 yang terdapat di dalam RON 90 maka diharapkan ada potensi penerapan harga yang lebih baik bagi masyarakat. Akan tetapi hal ini tentunya akan berdampak terhadap peningkatan beban keuangan Pemerintah karena potensi volume RON 88 yang akan mendapat kompensasi lebih besar dibanding pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, adanya kompensasi akan sedikit meringankan beban Badan Usaha yang menyalurkan RON 90 dan masih menanggung kerugian dari selisih harga jual yang selama ini berada di bawah harga keekonomian karena kompensasi yang diberikan maksimal hanya 50% dari total volume RON 90 yang disalurkan.

Yang perlu menjadi perhatian adalah adanya klausul pemberian kompensasi ini jangan sampai menimbulkan kesan bahwa harga RON 90 nantinya menjadi lebih murah karena saat ini harga jual RON 90 masih di bawah harga keekonomian. Harga RON 90 yang lebih murah nantinya juga dapat menyulitkan Badan Usaha ketika hendak melakukan penyesuaian harga RON 90 ke depannya mengingat ada potensi bahwa kategori BBM Khusus Penugasan yang sebelumnya hanya minimum RON 88 dapat berubah menjadi minimum RON 90 jika disepakati dalam rapat koordinasi antar Menteri yang dipimpin oleh Menteri koordinator bidang perekonomian.

Sebagai infrmasi, pada tahun 2022, pemerintah menetapkan kuota bahan bakar khusus penugasan sebesasr 11,52 juta KL. II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Revisi AturanPemerintah tengah memperbaiki aturan untuk mempercepat implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri. Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 agar bisa lebih memudahkan pengembangan infrastruktur KBLBB. Salah satu poin revisi yang tengah digodok pemerintah adalah terkait dengan jenis SPKLU yang terpisah.

Nantinya Badan Usaha dapat memilah jenis SPKLU sesuai dengan kebutuhan yang ada guna menekan biaya investasi. Â Di samping itu, dalam revisi aturan tersebut pemerintah akan memasukkan pengaturan pengembangan SPKLU untuk kendaraan roda dua yang sebelumnya belum masuk dalam Permen 13/2020.

Revisi Permen sudah berlangsung targetnya kuartal I/2022 dapat selesai dan saat ini sedang tahapan pembahasan di Biro Hukum. Dalam mempercepat pertumbuhan dan keekonomian usaha penyediaan SPKLU, pemerintah sebelumnya sudah menetapkan tarif curah kepada badan usaha sebesar Rp 714 per kilowatt hour untuk badan usaha SPKLU untuk dijual kembali dengan tarif layanan khusus Rp 2.475 per Kwh.

Selain itu juga pemerintah memberikan beberapa insentif berupa keringanan biaya penyambungan atau jaminan langganan serta pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama bagi badan usaha SPKLU dan pemilik instalasi privat yang digunakan untuk pengisian angkutan umum. Di samping itu, pemerintah melalui PLN telah memberikan insentif biaya penyambungan untuk penambahan daya dan pemberian insentif tarif home charging berupa pengurangan tarif sebesar 30 persen di luar waktu beban puncak.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM juga akan terus mengevaluasi dan mengkaji regulasi terkait KBLBB agar semakin mempercepat tumbuhya infrastruktur KBLBB di Indonesia. Disisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyiapkan investasi Rp 55 miliar untuk membangun 40 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada tahun ini. Jadi, masih ada potensi penambahan SPKLU lewat skema lain, termasuk menggandeng swasta.

Hingga saat ini realisasi pembangunan SPKLU PLN telah mencapai 114 unit. Ke depan, PLN berencana menggandeng pihak swasta untuk turut serta dalam penyediaan SPKLU. PLN juga menggandeng sejumlah agen pemegang merek (APM) mobil untuk memfasilitasi pemasangan home charging di rumah pelanggan yang membeli kendaraan listrik.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Mekanisme baru DMO batubara. Menteri Perdagangan mengatakan, pemerintah akan mengubah mekanisme kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau DMO batubara.

Semula jadwal pemenuhan itu tidak ada. Kini setiap eksportir batubara wajib memenuhi ketentuan DMO sebesar 25 persen dari total produksi tahunan setiap mereka hendak mengekspor batubara. Khusus untuk kebutuhan batubara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mereka wajib memasok batubara yang sesuai dengan spesifikasi PLTU, yaitu 4.200-5.700 kilokalori per kilogram (kcal/kg). Harga patokan domestic market obligation (DMO) batubara masih sebesar 70 dollar AS per ton.

Mekanisme baru ini akan mempermudah pengawasan pemenuhan DMO dan lebih menjamin stok batubara di dalam negeri. Selain itu, tidak ada alasan lagi bagi mayoritas eksportir yang menyatakan tidak bisa memasok batubara kepada Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena kalorinya rendah.

Sebelumnya, mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 139.K/1 IK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, persentase penjualan batubara untuk DMO listrik dan bahan baku industri ditetapkan 25 persen dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui.

Spesifikasi acuan batubara untuk kelistrikan adalah pada kalori 6.322 kcal/kg, total kelembaban 8 persen, sulfur 0.8 persen, dan kandungan abu (ash) 15 persen. Sebagai informasi, terdapat 613 eksportir batubara yang terdaftar dan wajib melaksanakan komitmen DMO. Dari jumlah itu, sebanyak 418 perusahaan atau 68,91 persen sama sekali tidak menjalankan komitmen DMO sepanjang 2021.

Mereka beralasan kadar kalori batubara berada di bawah spesifikasi batubara untuk PLTU. Kendati demikian, ada juga perusahaan yang telah memenuhi ketentuan DMO di kisaran 75 persen hingga 100 persen, yaitu sebanyak 30 perusahaan. Bahkan, sebanyak 93 perusahaan telah memenuhi kewajibannya lebih dari 100 persen. Saat ini sudah ada komitmen sejumlah perusahaan untuk memasok batubara bagi PLN sebanyak 6 juta ton. Jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan batubara PLTU sebanyak 5,1 juta ton pada bulan ini.

Terkait dengan larangan ekspor batubara, pemerintah masih akan melihat perkembangan stok batubara di dalam negeri. Normalisasi (pencabutan larangan ekspor) pasti akan dilakukan, tetapi menunggu hasil pencermatan dan evaluasi atas persoalan tersebut.

Sementara itu, Kementerian BUMN berkomitmen untuk memperlancar pasokan batubara di dalam negeri. Dua langkah utama akan ditempuh, yaitu memperbaiki kontrak jangka panjang dan mengurai hambatan logistik. Komitmen tersebut merupakan hasil rapat koordinasi Kementerian BUMN dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kementerian BUMN mendapat mandat dari Presiden untuk merampungkan persoalan ketidakpastian kebutuhan energi, terutama batubara. di dalam negeri. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan batubara domestik. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batubara dalam negeri diperkirakan meningkat pada 2022 menjadi 190 juta ton.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuota DMO batubara pada 2021 yang sebanyak 137,5 juta ton. Target produksi batubara pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu produksi batubara pada 2022 ditargetkan di kisaran 637 juta ton hingga 664 juta ton, di atas target 2021 yang sebanyak 625 juta ton.

Kementerian ESDM akan mengeluarkan pembahan kebijakan DMO yang bisa ditinjau per bulan. Selain itu, para produsen batubara yang tidak menepati ketentuan DMO akan dikenai penalti tinggi, bahkan dicabut izin usahanya.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia berpendapat, pelaksanaan kebijakan DMO sektor kelistrikan dan industri merupakan pilihan yang lebih rasional dalam mengendalikan produksi dibandingkan tetap melepas produksi batubara ke pasar ekspor tanpa pembatasan.

Tujuan dan sasaran DMO lebih atraktif secara ekonomi karena memiliki rentang kendali kebijakan dan permintaan industri dalam negeri yang lebih mudah direncanakan ataupun dikembangkan. PLN juga diharapkan membuat early warning system yang memungkinkan pengawasan kondisi ketahanan suplai batubara jauh-jauh hari.

Ini jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mencegah agar peristiwa pelarangan ekspor batubara 1-31 Januari 2022 tidak terulang. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batubara dan Energi Indonesia (Aspebindo) menyarankan ketentuan pembayaran perlu dipertimbangkan agar ada perbaikan.

Perusahaan tambang batubara yang ingin menaikkan suplai ke PLN perlu diberikan insentif. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Peralihan Premium ke Pertalite Butuh Waktu 2 Tahun, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki research octane number (RON) rendah disinyalir menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Karena itu, pemerintah Indonesia berencana melakukan transisi perpindahan energi ( shifting energy) ke  BBM dengan RON di atas 91 yang lebih ramah lingkungan.

BBM jenis Premium yang memiliki RON 88 akan digantikan BBM Pertalite yang memiliki RON 90. Kemudian BBM jenis Pertalite secara bertahap akan dihapus. Sehingga nantinya hanya ada BBM jenis Pertamax dengan RON 91 atau 92, dan BBM jenis Pertamax Turbo dengan RON 95 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam melakukan transisi perpindahan energi ( shifting energy) ke  BBM dengan RON di atas 91. Pertama, salah satu komponen hajat hidup orang banyak adalah terkait BBM dan  saat ini Indonesia sedang mengalami proses pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Dimana pandemi menyebabkan daya beli masyarakat di level bawah menjadi turun sehingga ketika peraturan tersebut diterapkan tanpa melihat proses pemulihan yang sedang berjalan, ditakutkan dapat mengurangi atau membebani masyarakat paling miskin.

Oleh karena itu, agar tidak terlalu banyak masalah bagi perekonomian diharapkan proses shifting dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mengurangi beban masyarakat kecil yang semakin tinggi. Pemerintah harus memberikan perlindungan terkait hal tersebut dengan beberapa program sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meredam dampak negatif yang timbul akibat shifting BBM.

Kedua, jika shifting diterapkan di masyarakat kota, dikhawatirkan dalam jangka pendek akan memicu timbulnya inflasi. Saat ini biaya BBM adalah salah satu komponen besar di dalam komponen bisnis suatu perusahaan terutama di sektor transportasi dan logistik.

Lonjakan Inflasi tersebut harus dimitigasi sejak awal oleh pemerintah. Tujuannya agar tren inflasi yang cukup stabil di level tiga persen bisa tetap berlanjut ke depan Sementara, dalam jangka panjang kemungkinan besar yang akan terkena dampak adalah masyarakat. Transportasi publik di kota besar harus dipercepat dari segi kuantitas dan kualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki pilihan untuk memakai kendaraan sendiri dengan biaya lebih mahal atau memilih menggunakan kendaraan umum.

Untuk kota-kota besar yang ada Indonesia, distribusi BBM relatif lancar. Namun tidak dengan distribusi BBM di kota kota kecil sehingga memerlukan perhatian lebih. Shifting energi juga diharapkan tidak hanya berlaku untuk transportasi umum saja. Tetapi juga untuk alat lain yang memiliki emisi yang besar. Jika tujuan shifting untuk dekarbonisasi, kendaran usia tua atau yang memiliki emisi di ambang batas, perlu ada aturan agar alat-alat tersebut tidak boleh ada di jalan.Sumber emisi mereka jauh mengotori daripada teknologi mesin yang saat ini.

Karena mesin sudah tua, dari segi kecepatan juga akan mengganggu lalu lintas di jalan. Terkait penyaluran, Pemerintah mengeluarkan beleid soal penyaluran BBM, dimana aturan tersebut memberikan ruang kepada Menteri ESDM untuk menghapus Premium sewaktu waktu. Namun, rencana penghapusan premium ini dinilai Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan tidak berdampak besar bagi masyarakat karena angka konsumsi premium yang relatif rendah ini disebabkan kesadaran dari masyarakat yang sudah mulai menggunakan BBM dengan RON tinggi seperti Pertalite bahkan Pertamax.

Di sisi lain, produk Premium juga sudah mulai langka di pasaran. Namun, masyarakat tetap butuh waktu untuk bisa beralih ke BBM dengan kualitas baik. Oleh karenya, peran pemerintah dalam mensosialisasikan manfaat BBM RON tinggi sangat penting terkait keuntungan dan manfaat dari BBM dengan RON yang lebih tinggi secara masif.

Sinyal apa ini?. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Merebut Pendanaan Energi Hijau, Pada pembuka tahun baru, sektor energi dan sumber daya mineral masih menghadapi banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan. Salah satunya adalah bagaimana memuluskan transisi energi dari fosil ke energi hijau. Sampai saat ini proses pengembangan energi terbarukan masih terganjal masalah pendanaan, dari investor nasional maupun pemodal mancanegara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan energi hijau membutuhkan investasi yang sangat besar. Pemerintah pun telah berupaya untuk menjaga iklim investasi guna menggaet pendanaan jumbo di berbagai proyek energi hijau. Sayangnya, investasi yang masuk masih sangat sedikit.

Beberapa hal masih menanti penyelesaian. Di sektor kelistrikan, misalnya, pembiayaan energi hijau yang mahal tetapi harga jual listriknya masih rendah. Artinya, keberadaan energi hijau berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik menjadi dua kali lipat. Beban tersebut jelas tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Selisih harga tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan  tarif dasar listrik.

Seperti tidak ingin kehilangan momentum, belum lama ini Menteri Energi dan Sumber Daya MineralArifin Tasrif berencana merevisi sejumlah regulasi dan mengubah beberapa aturan antara lain proses pembelian agar lebih ramah investasi. Beberapa perubahan yang tengah digodok adalah skema Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT), pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Air waduk/iri-gasi, penugasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap, hingga penugasan proyek pendanaan dari hibah pemerintah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Guna menggaet investasi energi hijau, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini digadang-gadang menjadi payung hukum untuk menggerakkan pembiayaan dan investasi hijau.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mematangkan sejumlah regulasi pendukung untuk mendongkrak pengembangan energi hijau nasional. Setidaknya terdapat dua target utama dalam pengembangan energi terbarukan ini. Pertama, dalam jangka pendek pemerintah membidik bauran energi terbarukan hingga 23% pada 2025. Saat ini, persentase bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) tercatat sekitar 11%.

Kedua, eksekutif telah berkomitmen menjalankan target Nationally Determined Contributions (NDC) dengan menurunkan emisi karbon sekitar 29% sinyal apa ini?

kemampuan sendiri dan 41 % melalui bantuan internasional pada 2030. Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak sinyal apa ini? dipungkiri bahwa persaingan mencari sumber pendanaan global untuk energi bersih begitu tinggi upaya untuk memenangkan kompetisi pendanaan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor energi hijau. Pada masa mendatang, tuntutan untuk menggunakan energi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda ramah lingkungan menjadi kian masif seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk menjaga bumi.

Keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan energi hijau di Indonesia menjadi sangat strategis ke depan. Semua itu berjalan ke satu tujuan, yakni membuat energi terbarukan menjadi penopang utama energi nasional. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum DMO untuk PLN, Presiden memerintahkan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan sumber daya alam lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspor.

Hal tersebut sesuai amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN diperintahkan untuk segera cari solusi terbaik demi kepentingan nasional.

Mekanisme kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara sudah diatur, khususnya untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero). Ini mutlak, dan jangan sama sekali dilanggar untuk alasan apapun. Jika masih ada perusahaan yang tidak tertib mengikuti peraturan ini, maka perusahaan tambang batu bara tersebut akan diberikan sanksi hukuman, mulai dari pencabutan izin ekspor dan juga mencabut izin usahanya.

Untuk diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor batu bara melalui surat Ditjen Minerba Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batubara periode 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM mengatakan, langkah pelarangan ekspor ini perlu dilakukan karena kondisi pasokan batu bara dalam negeri untuk PLN dalam kondisi kritis.

Langkah ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Potensi Kenaikan Harga Energi dan Efek Terhadap Pelaku Usaha. Tantangan bisnis tahun 2022 akan semakin berat dengan adanya potensi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Perwakilan dari Kadin menyampaikan bahwa dunia usaha saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemic, masih banyak pelaku usaha yang masih struggling mempertahankan eksistensi usaha dan me-recover modal yang hilang sepanjang pandemi sehingga kenaikan biaya energi ini akan memberikan beban tambahan untuk proses recovery tersebut.

Dengan adanya potensi kenaikan harga energi, Kadin memperkirakan proses recovery industri bisa lebih lama dikarenakan energi merupakan komponen biaya pokok industri yang sangat berpengaruh apabila ada kenaikan di semua jenis energi (BBM LPG dan Listrik), walaupun permintaan pasar domestik telah terpantau membaik di tiga bulan terakhir, namun daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya sehingga banyak pelaku usaha yang menahan menaikkan harga jual sepanjang pandemi.

Dengan adanya potensi kenaikan harga energi pelaku usaha juga tidak bisa lagi menahan kenaikan harga jual kepada konsumen di tahun 2022 sehingga beban di sisi pelaku usaha dan di sisi konsumen akan lebih besar. Di satu sisi perusahaan yang masih menyerap kerugian untuk menahan kenaikan harga jual di pasar akan mengalami kerugian ekonomi yang lebih dalam karena kenaikan harga energi Sehingga bisa berimbas pada eksistensi usaha atau penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, bila perusahaan tidak lagi mampu menyerap kerugian dan memilih menaikkan harga jual, kinerja perusahaan kemungkinan besar akan turun yakni dari sisi penerimaan maupun produksi karena daya beli masyarakat-nya masih lemah.

Di samping itu, kenaikan harga energi juga dapat meningkatkan beban konsumen sehingga memicu inflasi yang lebih tinggi tetapi tidak disertai dengan kenaikan pendapatan secara umum karena constraints penciptaan kinerja yang lebih tinggi dalam kondisi pandemi. Dengan adanya dampak-dampak tersebut, perlu strategi harga energi yang tepat dalam menyikapi laju pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dengan tetap menjaga iklim usaha dan kemampuan daya beli masyarakat.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pertumbuhan Energi Terbarukan Global Capai Target Lebih Cepat, karenanya tenaga surya diharapkan menyumbang lebih dari setengah energi untuk mendorong pencapaian target itu. Pencapaian ini harus tetap terjadi meskipun biaya bahan yang digunakan untuk membuat panel surya dan turbin angin meningkat.

Sementara itu, pengembangan energi terbarukan global mencetak rekor baru lagi pada 2021 menurut laporan IEA. Sepanjang tahun 2021, ada penambahan sekitar 290 gigawatt kapasitas pembangkit energi terbarukan di seluruh dunia, sebagian besar dalam bentuk turbin angin dan panel surya. Hasil data tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang juga sinyal apa ini? peningkatan pesat pada penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 260 gigawatt. Jika kemajuan tren ini terus berlanjut, pembangkit listrik dari energi terbarukan akan mengalahkan gabungan dari bahan bakar fosil dan energi nuklir pada 2026.

Tingginya pertumbuhan energi terbarukan tersebut tak lepas dari diterapkannya kebijakan pro-iklim dan energi terbarukan di banyak negara di seluruh dunia.

Setelah KTT iklim COP26 di Glasgow, skotlandia, banyak negara juga memasang target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kendati demikian, pertumbuhan energi terbarukan saat ini dinilai baru setengah dari target yang harus dicapai untuk mencapai emisi nol karbon pada pertengahan abad ini.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyebutkan, rekor pertumbuhan energi terbarukan tahun 2021 merupakan tanda lain bahwa ekonomi energi global yang baru sedang muncul. Tingginya harga komoditas dan energi yang kita lihat saat ini menimbulkan tantangan baru bagi industri terbarukan.

Tetapi, kenaikan harga bahan bakar fosil juga membuat energi terbarukan semakin kompetitif. Keterangan proyeksi IEA, energi terbarukan akan menyumbang sekitar 95 persen dari peningkatan kapasitas pembangkit listrik global hingga akhir 2026.

Di antara semua negara, Tiongkok merupakan negara yang memasang kapasitas energi terbarukan paling banyak tahun ini.

Hingga saat ini, Tiongkok diproyeksikan mampu merealisasikan 1.200 gigawatt kapasitas terpasang energi angin dan surya pada 2026, atau empat tahun lebih awal dari targetnya pada 2030. Sejauh ini, Tiongkok masih menjadi penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Tiongkok mempunyai target puncak emisinya pada 2030, yang menurut banyak analis sudah sangat terlambat jika dunia ingin membatasi kenaikan suhu global tak lebih dari 1,5 derajat Celsius. Perlu diketahui, India, penghasil emisi terbesar ketiga di dunia, juga mengalami pertumbuhan yang pesat dalam pengembangan energi terbarukan tahun lalu.

Tetapi, targetnya untuk mencapai nol bersih pada 2070 juga dianggap terlalu lemah oleh banyak orang. III. Sektor Geologi, Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda, Batubara dan Umum Larangan ekspor batubara. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), mengatakan, larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM akan menyebabkan Pemerintah kehilangan devisa hasil ekspor batu bara hingga USD 3 miliar per bulan.

Kerugian lainnya, Pemerintah akan kehilangan pendapatan pajak dan non pajak (royalti), yang mana hal ini juga berdampak kepada kehilangan penerimaan pemerintah daerah. Sementara, dampak pemberlakuan larangan ekspor bagi pengusaha secara umum akibat ketidakpatuhan dari beberapa perusahaan akan merugikan bagi perusahaan yang patuh, dan bahkan seringkali diminta untuk menambal kekurangan pasokan.

Tentunya, larangan ekspor batubara ini akan menciptakan ketidakpastian usaha sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Oleh karena itu, para pelaku usaha pengekspor batubara menyatakan keberatan dan meminta Kementerian ESDM mencabut kebijakan pelarangan ekspor batu bara. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa yang diambil pemerintah terkait dengan larangan ekspor batu bara, terlebih karena keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan dunia usaha.

Kebijakan tersebut diambil Pemerintah Indonesia dalam rangka memulihkan perekonomian nasional yang sempat limbung dihantam pandemi. Terlebih lagi, saat ini perekonomian nasional sempat mengalami percepatan pemulihan akibat booming komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global, salah satunya batu bara.

Pemerintah diharapkan meninjau kembali kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan batu bara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri. Selain itu, kebijakan itu juga dinilai akan memperburuk citra pemerintah terkait dengan konsistensi kebijakan dalam berbisnis. Kendati demikian, Kadin Indonesia senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Namun, Kadin berharap dunia usaha bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi dan dimintai solusi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batu bara domestik termasuk PLN. Dunia usaha membutuhkan konsistensi kebijakan untuk solusi jangka panjang.

Karena itu, Kadin Indonesia merekomendasikan agar segera dilakukan diskusi antara pemerintah, PLN dan pengusaha batu bara guna mencapai solusi yang tepat, bukan hanya dari sisi pasokan tapi juga dari permintaan, seperti pelabuhan PLN, perencanaan ataupun pengadaan PLN.

Berdasarkan hasil penelusuran Kadin, tidak semua PLTU grup PLN termasuk produsen listrik swasta (IPP) mengalami kondisi kritis persediaan batu bara. Selain itu, pasokan batu bara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok. Anggota Kadin Indonesia banyak yang merupakan perusahaan pemasok batu bara dan mereka telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25 persen yang sebagaimana diatur dalam Kepmen 139/-2021, bahkan telah memasok lebih dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) tersebut sesuai harga untuk kebutuhan PLTU PLN dan Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Pergerakan harga minyak selama 2021. Selama 2021 harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 50% dibandingkan awal tahun dan komoditas ini masih menjadi primadona bagi pelaku pasar. Harga minyak mentah dunia mengalami goncangan sepanjang tahun 2021 yang membuat harga ini memanas dan mendingin sinyal apa ini? fluktuatif. Berdasarkan data Bloomberg per 29 Desember 2021 pukul 15.00 WIB, harga minyak sejak awal 2021 atau year-to-date (ytd) telah naik signifikan.

Minyak benchmark West Texas Intermediate (WTI) melonjak sebesar 58,67% menjadi US$76,16 dari awal tahun sebesar US$48,00. Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda minyak benchmark Brent melejit sebesar 55,02% menjadi US$79,20 dari awal tahun sebesar US$51,09.

Berbagai faktor memicu fluktuasi harga sepanjang 2021. Gelombang Covid-19 yang mengganas, pembatasan mobilitas masyarakat dunia, serta badai tropis Ida dan Nicholas yang menghantam Amerika Serikat, merupakan sebagian penekannya.

Ditambah lagi adanya rencana penambahan pasokan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan mitranya yang tergabung dalam OPEC+. Di sisi lain, program vaksinasi Covid-19, berbagai paket stimulus besar di banyak negara, tindakan produsen top dunia membatasi pasokan, serta pemulihan ekonomi global, telah mendorong permintaan minyak. Hal ini menjadikan harga komonditas ini menjadi bergairah kembali bahkan sempat menyentuh level tertinggi sepanjang 14 tahun terakhir.

Pergerakan harga minyak pada awal tahun didorong oleh pelantikan Presiden AS Joe Biden. Pelaku pasar menangkap sinyal positif dari terpilihnya Biden dan ini membuat harga minyak mengalami apresiasi. Presiden AS terpilih diharapkan mampu mengambil langkah-langkah untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan permintaan energi di ekonomi terbesar dunia ini.

Reli harga minyak yang berlangsung tahun ini salah satunya ditopang oleh kebijakan produsen utama minyak dunia. Pemerintah Arab Saudi memangkas tambahan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari untuk periode Februari dan Maret. Prospek kelangkaan minyak pada tahun ini juga semakin melambungkan harga minyak. Laporan Morgan Stanley menyebutkan pasar minyak pada kuartal I/2021 merupakan yang paling ketat sejak tahun 2000. Laporan itu menyebutkan, pasar minyak dunia mengalami undersupply sebanyak 2,8 juta barel per hari.

Hal ini diyakini akan memicu penguatan harga minyak yang berkelanjutan. Melonjaknya harga minyak juga terjadi setelah OPEC+ memangkas produksi secara kolektif untuk mendorong penyeimbangan kembali pasar yang tertekan oleh pandemi tahun sebelumnya. Pada November minyak kembali mengalami koreksi tajam setelah adanya kesepakatan negara-negara konsumen utama yang dikomandoi AS untuk melepaskan cadangan strategis mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pasar akan adanya kelebihan pasokan jika terjadi aksi pelepasan cadangan strategis negara-negara konsumen utama dunia.

Menjelang akhir tahun, munculnya varian Omicron yang terus meluas menjadi pemberat harga. Akan tetapi, efek yang lebih buruk dari varian Omicron ternyata tidak ditemukan. Hal ini kemudian memberikan dorongan yang positif terhadap prospek permintaan sehingga harga minyak kembali bergairah di akhir tahun 2021.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Biaya Lebih Murah, Pemerintah Bakal Bangun Lebih Banyak PLTSPemerintah akan membangun lebih banyak Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah Indonesia demi mencapai target energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Saat ini bauran EBT di dalam negeri baru mencapai 11,2 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan sebagai salah satu sumber energi terbarukan, PLTS memakan biaya lebih murah dengan waktu pembangunan yang singkat.

KESDM akan mendorong pembangunan PLTS, baik PLTS atap skala kecil, PLTS terapung, maupun PLTS dengan skala besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut rencana pengembangan PLTS Indonesia: • Pengembangan PLTS Atap dengan target 2025 sebesar 3,61 gigawatt (GW). • PLTS terapung berpotensi dikembangkan sebesar 26,65 GW. • PLTS Skala Besar ditargetkan sampai dengan 2030 mencapai 4,68 GW.

Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan Kementerian ESDM dengan menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030. Rancangan ini merupakan Green RUPTL dengan penambahan Kapasitas EBT 20,9 GW (51,6 persen). RUPTL ini membuka peran IPP lebih besar termasuk dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT, yakni akan mengembangkan 63,7 persen dari total 4.680 MWP pembangkit listrik tenaga surya PV.

Khusus untuk PLTS on-grid, swasta akan mengembangkan 54,4 persen dari total 3.236 MWP. Dalam RUPTL ini juga tidak ada lagi rencana PLTU baru kecuali yang sudah committed dan konstruksi, hal ini juga membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan EBT menggantikan rencana PLTU dalam RUPTL sebelumnya. Selain itu juga, PT PLN (Persero) memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berpartisipasi dalam pengerjaan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hal ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PLN akan selalu mengedepankan kapasitas lokal dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pemanfaatan EBT. Meski teknologi pembangkit EBT sebagian masih diimpor, tetapi PLN tetap melibatkan industri lokal dalam pengadaan barang impor ini. Apalagi kebutuhan barang jasa PLN pada infrastruktur kelistrikan berbasis EBT akan meningkat sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang memperioritaskan pembangkit berbasis EBT.Saat ini, PLN sudah mendukung TKDN mencapai Rp37 triliun atau sebesar 48,31 persen.

Dalam upaya memenuhi ketentuan TKDN pada pengadaan dan perencanaan sistem kelistrikan, PLN berpedoman pada empat pilar. Pertama, setiap tahunnya PLN harus ada peningkatan produk jasa dalam negeri. Kedua, penyerapan tenaga kerja lokal. Ketiga, penguatan investasi dan peningkatan kepakaran daya saing global industri dalam pasar global.

Untuk bisa mendorong TKDN lebih tinggi diperlukan perbaikan iklim investasi yang membuat industri dalam negeri menciptakan produk yang mampu bersaing baik dari sisi kualitas dan harga. Selain itu tentunya diperlukan dukungan semua pihak, dalam hal ini pemerintah dan juga diperlukan harmonisasi regulasi dalam pendanaan multilateral dalam peningkatan TKDN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum 2021 Harga Nikel Naik 22%, tahun 2022? Tahun depan harga nikel dunia diperkirakan melemah seiring dengan pemulihan produksi. Harga nikel mengalami konsolidasi setelah mencapai rekor harga tertinggi pada Oktober.

Konsolidasi diperkirakan akan bertahan hingga tahun depan. Dari sisi konsumsi, permintaan dari China untuk pabrik baja anti karat ( stainless steel) akan mulai melemah.

Sebelumnya permintaan dari sektor ini melesat pada tahun 2021 dan turut menopang kenaikan harga nikel global. Namun, sinyal perlambatan mulai muncul dari PMI manufaktur, produksi industri, dan aktivitas konstruksi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda yang lesu.

Sektor energi hijau pun masih belum bisa berkontribusi besar terhadap konsumsi nikel dunia. Pada tahun 2020 diperkirakan permintaan nikel untuk pembuatan batera kendaraan listrik hanya 5% dari keseluruhan konsumsi nikel dunia.

Di sisi penawaran, produksi nikel rafinasi akan meningkat selama paruh pertama tahun 2022 di ekspor nikel utama termasuk Indonesia dan Filipina seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas yang ketat dalam upaya memerangi penyebaran COVID-19. Chen Ruirui, analis Antaike, memperkirakan neraca pasokan nikel akan surplus 45.000 ton tahun 2022.

Surplus pasokan didorong oleh nikel berkalori rendah Sinyal apa ini? Pig Iron (NPI) yang diproduksi oleh Indonesia, produsen nikel terbesar dunia. Global Palladium Fund memperkirakan surplus nikel global sebesar 59.000 ton pada tahun 2022.

Fitch Solution Country Risk & Industry Research memproyeksi harga nikel dunia tahun depan akan berada di kisaran US$ 17.000/ton.

Sedangkan konsensus yang dihimpun Bloomberg memprediksi harga nikel akan berada di level US$ 19.000/ton. Saat ini (24/12/2021) harga nikel di bursa logam Sinyal apa ini?

(LME) berada di level di US$ 20.045/ton. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Kekhawatiran 2020 dari harga energi. Beberapa pihak mengkhawatirkan adanya kenaikan harga energi di tahun depan. Hal ini disebabkan karena adanya wacana untuk menghapuskan BBM dengan RON di bawah 92, serta adanya rencana penyesuaian harga LPG non subsidi dan penyesuaian tarif tenaga istrik golongan pelanggan non subsidi.

Dari informasi yang berkembang di masyarakat, tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi diperkirakan akan naik tahun depan. Hal ini muncul setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk menerapkan kembali tarif adjustment bagi pelanggan non subsdi. Dengan skema tersebut, terdapat potensi kenaikan tarif listrik mulai dari Rp18.000 sampai dengan Rp101.000 per bulan sesuai golongan pelanggan.

Terkait harga LPG, PT Pertamina sinyal apa ini? menaikan harga LPG non subsidi dengan tingkat bervariasi tergangung pada wilayah. Sementara terkait dengan harga BBM, potensi kenaikan harga muncul disebabkan karena adanya rencana kebijakan untuk menghentikan penggunaan BBM dengan RON dibawah 90.

Penyesuaian harga energi yang akan dilakukan tahun depan diperkirakan akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara umum. Tidak hanya masyarakat, pelaku usaha merespon negative rencana penyesuaian harga yang akan dilakukan pada 2022. Pelaku usaha makanan dan minuman merasakan tekanan yang cukup besar karena selain gelombang pandemic dan harga energi, juga akan terjadi kenaikan biaya logistic, hingga kenaikan PPN 11%.

Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong adanya kenaikan harga pangan olahan sekitar 4% – 7%. Dari pelaku usaha logistic, rencana penghapusan BBM RON dibawah 90 berpotensi mendorong kenaikan biaya logistic. Diperkirakan kondisi tersebut dapat menaikan biaya jasa logistic antara 8% – 10%. Hal ini tentunya menjadi dilema karena apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga maka hal ini akan menaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada 2022 dibatasi tidak dapat melebihi 3%.

Selain adanya kekhawatiran meningkatnya beban biaya produksi dari beberapa kalangan, yang juga perlu diwaspadai adalah potensi meningkatnya praktik pengoplosan LPG karena selisih harga yang semakin besar antara LPG bersubsidi dan yang non subsidi.

Namun hal tersebut dapat diminimalisir apabila transformasi subsidi LPG dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada keluarga penerima manfaat yang terintegrasi dengan bantuan sosial, secara bersamaan dapat diterapkan. Selain dapat mengurangi selisih antara harga LPG bersubsidi dan LPG non subsidi, hal tersebut setidaknya dapat menjaga daya beli masyarakat karena di sisi lain masyarakat mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial pembeian energi dari adanya kebijakan transformasi subsidi nanti.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Co-firing Biomassa untuk PLTU, Inisiatif Jitu PLN Kejar Bauran EBT. PT PLN (Persero) telah menyatakan memiliki sejumlah insiatif untuk mengejar target porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 % dalam bauran energi pada 2025, tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah kelebihan pasokan listrik.

Penerapan program pencampuran biomassa dengan batu bara (Co-firing) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu inisiatif PLN, untuk mendukung transisi energi dari fosil ke EBT tanpa memberatkan APBN.

Program Co-firing merupakan salah satu program strategis PLN dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan 23 % pada 2025, melalui pemanfaatan biomassa hutan tanaman energi, pelet sampah, dan limbah perkebunan atau pertanian sebagai subtitusi sebagian bahan bakar batu bara di PLTU. Implementasi Co-firing, juga menjadi upaya PLN melakukan transformasi dengan mendorong penggunaan energi rendah karbon yang ramah lingkungan.

Transisi energi fosil ke EBT tanpa mengandalkan APBN bukan hal yang mudah, kondisi menjadi tambah berat dengan berlebihnya pasokan listrik saat ini. Oleh karena itu, situasi dilematis sektor kelistrikan harus disiasati, pasalnya pemerintah ingin menggenjot pemanfaatan EBT tanpa membebani APBN, namun saat ini harga listrik dari pembangkit berbasis EBT sebagian besar belum kompetitif dibanding batu bara.

Pembangkit listrik yang harganya saat ini mampu bersaing dengan PLTU hanyalah PLTS, namun kapasitas pembangkit yang memanfaatkan energi sinar matahari tersebut kecil dibandingkan kemampuan PLTU.

Co-firing merupakan salah satu siasat yang tepat untuk meningkatkan porsi EBT dan mengurangi emisi karbon, sehingga target NZE pada 2060 dapat tercapai. Karena dengan adanya Co-firing itu berarti PLTU eksisting disuntik biomassa. Itu bisa kurangi emisi karbon sehingga cita-cita kita di 2060 tetap jalan PLN tercatat telah memproduksi energi listrik sebesar 85.015 megawatt per hours (MWh) atau setara 291,1 MW dari mengimplementasikan Co-firing di 18 lokasi PLTU hingga Juli 2021.

Implementasi Co-firing, akan dilakukan di PLTU tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda efisiensi dari operasional pembangkit. Adapun, daya pembangkit Co-firing di 52 lokasi PLTU setara dengan 2.000 megawatt (MW). Implementasi Co-firing di beberapa pembangkit PLN sudah tampak mereduksi emisi karbon di pembangkit batu bara. Misalnya, Sinyal apa ini?

Sanggau, mereduksi emisi karbon sebesar 9,5 persen dari yang sebelumnya 10,2 % dan PLTU Belitung yang sebelumnya mereduksi emisi karbon sebesar 19,1 % menjadi 17,9 %. Selain dua PLTU tersebut, PLN juga mengembangkan Co-firing di beberapa PLTU, seperti PLTU Paiton berkapasitas 2×400 MW menggunakan olahan serbuk kayu, PLTU Ketapang berkapasitas 2×10 MW dan PLTU Tembilahan berkapasitas 2×7 MW menggunakan olahan cangkang sawit.

Salah satu tantangan dalam penggunaan metode cofiring biomassa adalah sustainability feedstock supply. Oleh karena itu, untuk menyukseskan co-firing, PLN bersinergi dengan BUMN dan pemasok lainnya untuk memastikan kesiapan rantai pasokan biomassa dan kesiapan terkait volume dan harga.

Saat ini, perseroan telah bersinergi dengan Perum Perhutani,PT Perkebunan Nusantara, dan PT Sang Hyang Seri (Persero). Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut meliputi kolaborasi dalam rangka penyedia biomassa baik hutan tanaman energi maupun pelet sampah, guna menjamin kesiapan rantai pasok serta kesediaan biomassa jangka panjang.

Selain itu, PLN juga mendorong kemungkinan berdirinya industri biomassa melalui pengembangan hutan tanaman energi termasuk pemanfaatan lahan kering, serta pemanfaatan sampah. PT. PLN, PTPN Group dan Perhutani bersinergi dalam pelaksanaan co-firing di 52 lokasi PLTU. Hal ini diresmikan lewat penandatanganan Head of Agreement (HoA) penyediaan biomassa dan pengembangan industri biomassa untuk co-firing PLTU. Dalam pokok-pokok HoA, Perhutani akan menyediakan woodchip dalam bentuk serbuk (sawdust), sementara PTPN memasok limbah perkebunan/tandan kosong segar.

Dengan begitu, PLN sebagai pembeli, sementara Perhutani dan PTPN sebagai pemasok. PLN optimistis produksi penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara (Co-firing) di 52 PLTU dapat mencapai 10.601 GWh pada 2025. Selain co-firing inisiatif lain yang dilakukan PLN untuk mengejar target porsi EBT di 2030 adalah mempercepat pengoperasian pembangkit berbasis EBT yang masuk dalam program kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW), serta menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tidak tersambung dengan sistem kelistrikan skala besar di wilayah terpencil dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

PLN juga akan menggunakan PLTS dengan total kapasitas 3 sampai 4 GW dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan total kapasitas 600 MW. Dengan adanya beberapa inisiatif tersebut dan dengan memanfaatkan asset yang ada, PLN dapat berhemat dari sisi pengeluaran belanja modal (capital expenditure/Capex) dan diharapkan dapat mengejar target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi pada 2025.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Hilirisasi Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda. Presiden mengundang para investor untuk membangun industri hilir bauksit seiring rencana penghentian ekspor komoditas itu pada akhir 2022. Terkait hal tersebut, Presiden pun kembali menyatakan komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan baku mineral seiring dengan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya di dalam negeri melalui smelter dan industri pengolahan lainnya.

Setelah melarang ekspor bijih nikel, pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit, tembaga, hingga timah yang belum dimurnikan. Upaya penghiliran terus dikebut pemerintah untuk memberikan manfaat lebih bagi negara. Selain serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir juga berdampak pada pendapatan negara dalam bentuk pajak.

Lebih lanjut, pelarangan ekspor bauksit akan dimulai pada akhir 2022. Namun pengumuman ini disampaikan lebih awal demi kesiapan pelaku bisnis di sektor tersebut. Kebijakan ini akan berdampak pada percepatan pembangunan industri hilir di dalam negeri.

Pemerintah telah menargetkan pembangunan 53 smelter pada 2024 dengan 20 smelter di antaranya telah beroperasi hingga 2021. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa penghiliran sumber daya alam mendorong pemerataan dalam investasi.

Investasi yang selama ini terpusat di Jawa dan Sumatra mulai tersebar di pulau kepulauan lainnya. “Sehingga ekonomi kita tidak hanya terpusat di Jawa dan Sumatra saja yang 70%-an. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mendorong pemerintah membangun industri antara untuk menyerap produksi olahan smelter.

Selama ini, industri antara menjadi penghubung antara hasil mineral logam olahan smelter dengan industri produk jadi. Terputusnya rantai industri ini membuat penerimaan negara tidak optimal. Pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap industri yang ada. Data ini kemudian dikoordinasikan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian dalam hal membangun industri antara yang bisa menyerap produk yang dihasilkan smelter. Saat ini dalam prosesnya, hasil tambang akan diolah melalui smelter, namun hasil olahannya mayoritas masih diekspor ke pasar global.

Pasalnya tidak ada industri antara yang dapat menyerap. Setelah diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, Indonesia kembali mengimpor produk tersebut hingga dijadikan produk jadi. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan bahwa pertambangan terus didorong untuk menghasilkan produk antara.

Kendati demikian, sejauh ini dari sisi hulu smelter nikel jadi yang paling berkembang. Beberapa jenis produk antara telah dimiliki pada komoditas nikel. Sementara itu, smelter bauksit baru dibangun oleh dua perusahaan.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Potensi inflasi dari jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda BBM ramah lingkungan. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan, Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 dan BBM RON 90 secara bertahap.

Tahap pertama, adalah penghapusan penggunaan BBM RON 88 pada tahun depan sehingga nantinya hanya akan tersedia BBM dengan RON 90 ke atas yang saat ini dijual pada harga Rp7.650 per liter sampai dengan diatas Rp11.000 per liter.

Perubahan penggunaan premium ke pertalite diperkirakan akan menurunkan kadar emisi karbon dioksida sekitar 14 persen. Sementara perubahan pemakaian Pertalite ke Pertamax dapat menurunkan emisi karbon dioksida sektiar 27 persen. Meski berdampak positif bagi lingkungan, di sisi lain kebijakan ini akan mengerek inflasi karena masyarakat akan mengkonsumsi barang dengan harga yang lebih mahal. Hal ini akan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat.

Berdasarkan studi yang dilakukan INDEF, tingkat inflasi pada 2022 diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari capaian inflasi di 2021. Seiring pemulihan ekonomi yang secara alamiah akan mendorong kenaikan inflasi, ada beberapa faktor fundamental seperti kenaikan biaya produksi terutama sembako dan layanan transportasi umum yang merupakan implikasi dari adanya kenaikan harga energi.

Kisaran inflasi yang di targetkan pemerintah adalah 3%. Angka ini dijadikan sebagai angka sasaran yang baik untuk mendukung daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperirakan proyeksi inflasi tahun 2022 meningkat seiring permintaan yang pulih, keyakinan konsumen yang membaik, perubahan perilaku paska pandemic, dampak likuiditas kebijakan PEN, dan tekanan eksternal yang termoderasi namun masih tinggi di tengah nilai tukar yang terjaga.

Diperkirakan inflasi 2022 sekitar 3% namun ada bebeapa risiko yang perlu diperhatikan terkait dengan penyesuaian harga energi, dampak pembiayaan PEN, dan adanya penyesuaian perpajakan naik itu PPN, pajak karbon, dan cukai.

Di sisi lain, kebijakan penjualan BBM ramah lingkungan perlu diikuti dengan penetapan formula harga yang konsisten, dimana ketika terjadi penurunan harga minyak bumi global maka harga jual BBM tersebut juga harus diturunkan. Selain itu beberapa pihak menyampaikan jika kebijakan pengalihan BBM tersebut dilakukan sebaiknya juga diikuti dengan pemberian subsidi ke masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh Malaysia untuk memberikan subsidi kepada pengguna BBM Ron tinggi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Hingga November 2021, Dana BPDPKS Untuk Program Biodiesel Mencapai Rp51,86 Triliun, Dana para pengekspor kelapa sawit yang disalurkan dalam program B30 pada tahun ini tembus lebih dari Rp50an triliun.

Hingga November dana yang tercatat mencapai Rp51,86 Triliun. Jumlah itu naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 lalu yang hanya mencapai Rp 28 triliun.

Realisasi penyaluran dana tahun ini juga termasuk dana yang merupakan carry over tahun 2020 dan pembayaran hingga November tahun 2021. Berdasarkan data BPDPKS, dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume BBN jenis biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta KL dengan dana sebesar Rp110 triliun.

Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta KL. Mandatori B30 merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2012, telah diatur pentahapan mandatori pencampuran BBN jenis Biodiesel ke dalam BBM jenis Minyak Solar yang wajib dilaksanakan oleh BU BBM.

Untuk mendukung agar implementasi pencampuran BBN jenis Biodiesel ke dalam BBM jenis minyak Solar dapat berjalan sesuai dengan mandatori yang ditetapkan, sejak September 2018 sesuai dengan Permen ESDM nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit, dilakukan perluasan pemberian insentif pembiayaan BPDPKS yang semula hanya untuk BBM Jenis Minyak Solar Tertentu menjadi untuk semua jenis minyak Solar yang dicampur dengan BBN jenis Biodiesel.

I II. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Batubara DMO Dipatok U$ 70, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi batas harga patokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, di sektor kelistrikan, semen, hingga pupuk.

Pengamat menilai jika pengusaha batu bara akan tetap menuai untung meski harga Domestic Market Obligation (DMO) di beberapa sektor termasuk kelistrikan tidak naik. Direktur Eksekutif Energy Watch, mengacu pada besaran harga DMO batu bara sebesar USD 70 per ton dan biaya produksi berkisar USD 39-45 per ton, maka keuntungan yang masih didapat pengusaha sekitar USD 3,44 miliar hingga USD 4,26 miliar.

Ini dengan asumsi kebutuhan DMO batu bara 137,5 juta ton per tahun pada 2021. Keuntungan tersebut juga belum termasuk kenaikan margin seiring lonjakan harga batu bara di pasar internasional hingga di atas USD 170 per ton. Hingga kini, dari total volume produksi batu bara nasional, sekitar 25 persen dijual ke pasar domestik, sementara sebagian besar diekspor.

Mamit menghitung, jika pemerintah memutuskan melepas harga DMO, di mana harga batu bara acuan (HBA) pada 2022 dipatok USD 150 per ton, maka pengusaha mengantongi untung USD 105-USD 111 per ton.

Dengan asumsi kebutuhan DMO batu bara 2022 sama dengan tahun ini 137,5 juta ton, maka windfall profit yang sinyal apa ini? diraup pengusaha berkisar USD 14,43- USD 15,26 miliar. Kemudian di sisi lain, kenaikan harga DMO batu bara bakal mengakibatkan kenaikan biaya pokok produksi (BPP) listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga akan mendongkrak subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung negara.

Dari sini, dikhawatir jika penyesuaian DMO hanya akan membuat pengeluaran negara lebih besar, dibanding pendapatan negara atas kenaikan batu bara DMO. Kondisi saat ini pun dinilai bukan waktu tepat karena terkait dengan perekonomian nasional, di mana konsumsi masyarakat pun belum pulih dan industri baru mulai bergeliat kembali.

Rencana kenaikan DMO ini ditahan hingga perekonomian benar-benar pulih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Desember 2021 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda USD 159,79 per ton atau turun USD55,22 per ton dibandingkan HBA bulan November 2021, yaitu USD 215,01 per ton.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM menjelaskan penurunan HBA ini dipengaruhi oleh intervensi kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam menjaga kebutuhan batubara domestik mereka. Penurunan HBA bulan ini juga disebabkan oleh masih berlangsungnya krisis energi diikuti merangkaknya komoditas energi fosil di luar batubara.

Penurunan HBA Desember sendiri merupakan kali pertama setelah hampir sepanjang tahun harga batubara mengalami lonjakan sepanjang tahun 2021. Dibuka pada level USD 75,84 per ton di Januari, HBA mengalami kenaikan pada bulan Februari USD 87,79 per ton, sempat turun di Maret USD 84,47 per ton. Selanjutnya terus mengalami kenaikan secara beruntun hingga bulan November 2021 pada angka USD 215,01 per ton.

Rinciannya, April di angka USD86,68, Mei (USD 89,74/ton), Juni (USD 100,33/ton), Juli (USD 115,35/ton), Agustus (USD 130,99/ton), September (USD 150,03/ton), dan Oktober (USD161,63/ton). Sebagai informasi, HBA merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8 persen, Total Sulphur 0,8 sinyal apa ini?, dan Ash 15 persen.

Terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

HBA bulan Desember ini akan dipergunakan pada penentuan harga batubara pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel) selama satu bulan ke depan. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Stok BBM dan LPG Jelang NATARU Aman. Dikonfirmasi oleh PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining & Petrokimia PT Kilang Pertamina Internasional menjamin ketersediaan pasokan BBM dan gas elpiji selama periode Natal dan Tahun Baru 2022.

Terdapat enam refinery dengan kapasitas pengolahan total mencapai 1 juta barel perhari yang berperan mengelola minyak mentah menjadi produk-produk olahan kilang, seperti BBM, elpiji, dan produk petrokimia. Secara nasional stok BBM, LPG, dan avtur termonitor sangat baik termasuk di lokasi yang terdapat banyak kegiatan wisata. Sebanyak 114 terminal BBM, 23 terminal LPG, 68 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), lebih dari 7.400 SPBU, serta seluruh rantai distribusi LPG mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga agen dan pangkalan LPG baik yang subsidi maupun non subsidi telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga turut menyiagakan layanan dan fasilitas tambahan, yaitu sebanyak 1.077 SPBU Siaga dijalur reguler, 64 SPBU Siaga di jalur tol, 219 Motoris atau armada Pertamina Delivery Service (PDS), 144 titik kantong BBM SPBU, 37 unit Pertashop atau SPBU modular, serta lebih dari 48 ribu agen dan pangkalan LPG Siaga.

Selain itu, layanan di 68 DPPU juga akan terus siaga memenuhi kebutuhan avtur bagi seluruh maskapai penerbangan. Selain kehandalan operasional, Pertamina Patra Niaga juga menyediakan layanan antigen untuk konsumen di 25 SPBU. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Menanti Realisasi Energi Bersih, Lepas sebulan dari Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-26 atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, energi bersih masih menanti jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda untuk sinyal apa ini?

berjalan, bahkan berlari kencang. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT digadang-gadang dapat menyokong daya saing energi bersih. Pada Pasal 3 RUU EBT menyebutkan, EBT menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional serta mengembangkan dan memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

Bakal regulasi ini akan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan serta pemanfaatan EBT yang berdaya saing, berdaya guna, dan berhasil guna melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Salah satu wujud keberpihakan legislatif, pada RUU EBT juga tertuang pada kemudahan perizinan penyelenggaraan EBT untuk mempercepat aliran modal.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, proyek kelistrikan di Indonesia membutuhkan lebih dari 100 izin, sedangkan di Singapura dan Malaysia hanya beberapa izin.

Dampaknya, iklim investasi untuk EBT di Indonesia dianggap tak menarik. Dalam RUU EBT juga disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memberikan kemudahan perizinan dalam pengelolaan EBT yang meliputi prosedur, jangka waktu, dan biaya. Adapun syarat untuk memperoleh izin pengusahaan EBT minimal terdiri dari izin lingkungan, studi kelayakan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia perlu ada kolaborasi dengan penduduk dan komunitas setempat di tingkat daerah, terutama yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dalam menyinergikan EBT dengan budaya lokal.

Namun, penguatan pemanfaatan energi bersih tidak cukup hanya mengandalkan RUU EBT, tetapi juga aturan teknis pendukung yang memberikan kepastian berusaha, SDM berkualitas, modal, hingga badan usaha pelat merah yang berdaya. Aspek-aspek itu membutuhkan aksi konkret, bukan sekadar janji manis. Data Kementerian ESDM menyebutkan, potensi energi terbarukan di Indonesia lebih dari 400 gigawatt (GW). Dari seluruh ragam sumber energi terbarukan, pemanfaatannya diperkirakan mencapai 11,3 GW sampai akhir 2021.

Total emisi sektor energi pada 2020 sekitar 580 juta ton karbon dioksida. Berdasarkan skenario yang disusun, emisi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda meningkat hingga 695 juta ton karbon dioksida ketika mendekati 2030 dan memuncak di posisi 706 juta ton karbon dioksida pada 2039. Emisi akan menurun pada 2040 seiring dengan selesainya kontrak pembangkit fosil dan diharapkan menjadi nol pada 2060.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Mendongkrak investasi minerba. Pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi dan kebijakan pertambangan mineral dan batu bara untuk mendongkrak investasi di subsektor tersebut yang terancam kembali turun pada tahun ini. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pihaknya terus mengevaluasi kebijakan maupun aturan yang dianggap menghambat investasi.

Selain itu, sejumlah insentif juga akan digodok guna memuluskan masuknya investor, termasuk mempertemukan antara pelaku industri dan investor atau financial support.

Upaya ini dilakukan untuk menemukan permasalahan dalam investasi dan mencari solusi bersama. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) yang kelola Ditjen Minerba Kementerian ESDM, realisasi investasi subsektor mineral dan batu bara baru mencapai US$4,01 miliar hingga 26 Desember atau 93% dari target US$4,3 miliar. Dengan capaian ini, realisasi investasi Minerba 2021 berpotensi jadi yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Salah satu yang mendapat perhatian adalah investasi pada proyek pembangunan smelter.

Pemerintah menargetkan pembangunan 53 smelter hingga 2024. Saat ini terdapat 19 smelter telah berdiri dengan tambahan empat smelter ditargetkan rampung hingga akhir tahun. Keempat smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang Tbk. dengan progres 97,7%, PT Smelter Nikel Indonesia 100%, PT Cahaya Modern Metal Industri 100%, dan PT Kapuas Prima Citra dengan progres pengerjaan mencapai 99,87%.

Sejumlah perbankan maupun perusahaan di China dan Jepang tertarik menanamkan modal pada pembangunan smelter. Dari Jepang, Kementerian menjaring tiga perusahaan ingin terlibat proyek smelter, yakni Sumitomo Metal, Mitsui, dan Toyota Tsusho. Mereka berencana menyuntikkan modal melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, dua perbankan disebut berpotensi dan menyatakan minatnya dalam pembangunan smelter. Keduanya adalah Bank of China dan Japan Bank of International Corporation. Sebaliknya, sejumlah institusi internasional dipastikan tidak berencana terlibat dalam proyek smelter.

Mereka adalah Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, World Bank, dan International Finance Corporation. Adapun, dari seluruh pembangunan smelter hingga 2024, kebutuhan investasi pada proyek ini mencapai US$8 miliar.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memberi sinyal peningkatan nilai investasi untuk aktivitas eksplorasi tambang pada 2022. Gairah eksplorasi ini setidaknya dapat bercermin dari ramainya perusahaan tambang yang meningkatkan jumlah produksi batu bara pada 2022.

PT Bukit Asam Tbk., misalnya, telah menyampaikan rencana kenaikan produksi batu bara tahun depan. Perusahaan telah mematok produksi 30 juta ton pada 2021 atau naik sekitar 20% dari 2020, yakni 24,8 juta ton.

Hingga November 2021, realisasi produksi batu bara emiten dengan kode saham PTBA itu telah mencapai 28 juta ton dengan penjualan 25,8 juta ton. Artinya, perusahaan tinggal memproduksi 2 juta ton lagi untuk mencapai target sesuai rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2021.

Perusahaan lainnya, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), optimistis kinerja 2022 akan membaik, terlebih dengan harga batu bara yang tetap di posisi tinggi. BUMI meningkatkan target produksinya menjadi 90 juta metrik ton pada 2022. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Daya tarik investasi migas nasional. Meskipun sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi global memutuskan untuk keluar dari wilayah kerja di Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas meyakini iklim investasi di Tanah Air masih kondusif.

Rencana Shell untuk keluar dari Indonesia dengan divestasi proyeknya di Masela masih belum terealisasi sehingga Shell masih akan terus menjadi pemegang hak partisipasi di Masela bersama dengan Inpex. Sementara, Chevron masih belum benar-benar keluar dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) karena masih belum mendapatkan mitra baru. SKK Migas masih akan meminta Chevron untuk melanjutkan rencana pengembangannya di proyek itu.

SKK Migas juga mencatat sejumlah perusahaan lainnya seperti Eni, Mubadala, Petronas, PetroChina, Petronas, ExxonMobil, BP, PremierOil, yang masih tetap bertahan dan disebut masih cukup agresif di Indonesia. Salah satu hal yang dianggap menjadi masalah di sektor hulu migas Indonesia saat ini adalah adanya stigma nasionalisasi yang dilihat oleh para investor.

Di samping itu, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang keluar, hal itu akan membuat Indonesia tidak menarik di mata calon investor lain. Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan lainnya seperti kebijakan fiskal yang kurang menarik dibandingkan dengan negara lain dan kepastian kontrak yang masih kurang baik. Sejumlah sinyal apa ini? migas internasional yang keluar dari Indonesia menjadi sebuah penegasan bahwa kompetisi untuk mendapatkan investasi hulu migas di tingkat regional maupun global makin ketat.

Sudah lebih dari satu dekade ke belakang, sinyal apa ini? investasi hulu migas Indonesia relatif kalah kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Adapun, pemerintah telah memperbaiki profit split kontraktor dengan mempertimbangkan faktor risiko wilayah kerja, bonus tanda tangan terbuka untuk ditawar, FTP menjadi 10% shareable, serta penetapan harga DMO 100% selama sinyal apa ini?. Selain itu, pemerintah memberikan fleksibilitas bentuk kontrak, yakni PSC cost recovery atau PSC gross split, ketentuan baru relinquishment atau tidak ada pengembalian sebagian area di tahun ke-3 kontrak, kemudahan akses data melalui mekanisme membership Migas Data Repository (MDR), dan pemberian insentif dan fasilitas perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kebijakan Kurang Kondusif, Picu Ketidakpastian dan Menghambat Investasi Energi Terbarukan, Â Kebijakan energi di Indonesia dianggap belum memberikan rasa aman bagi pengembang untuk berinvestasi di energi terbarukan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 menyerahkan risiko sepenuhnya kepada pengembang bila terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Peraturan ESDM No. 50/2017 menyebabkan proyek energi terbarukan dipandang sebagai proyek yang sulit mendapat pendanaan dari bank (unbankable). Tidak hanya itu, Peraturan Presiden tentang tarif energi baru dan terbarukan yang urung disahkan tahun ini menyebabkan ketidakpastian dan menghambat investasi proyek energi terbarukan di Indonesia.

Kebijakan yang kurang mendukung ini berdampak pada investasi energi terbarukan di tahun ini yang tidak signifikan, hanya mencapai US$1,17 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar US$1,12 miliar. Jumlah ini sangat rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan investasi untuk dekarbonisasi sistem energi sesuai kajian IESR, sebanyak US$ 20-25 miliar per tahun menuju 2030. Ditinjau secara teknis dan ekonomis, secara global, baik teknologi maupun biaya energi terbarukan semakin kompetitif dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil lelang PLTS terakhir menghasilkan biaya listrik US$0,04/kWh, lebih rendah dari rata-rata PLTU batubara yang menelan biaya US$0,05-0,07/kWh. Saratnya subsidi dan dukungan regulasi pemerintah terhadap PLTU batubara disinyalir membuat biaya PLTU batubara rendah. Jika menggunakan harga pasar aktual, dengan harga batubara US$150/ton (September 2021), biaya pembangkitan listrik PLTU bisa mencapai US$0,09-0,11/kWh.

Meskipun proyek energi terbarukan sudah semakin ekonomis, investasi energi terbarukan masih dinilai kurang atraktif. Hal utama yang perlu disorot adalah ketidak-familiaran bank-bank dan investor lokal terhadap risiko proyek energi terbarukan yang sebenarnya lebih rendah daripada proyek energi fosil, menimbang harga teknologi secara tren globalnya yang juga semakin menurun. Selain itu, lamanya proses perizinan dan kompleksitas mekanisme pengadaan juga dilihat sebagai dua hal yang sering kali membuat biaya pendanaan proyek energi terbarukan menjadi lebih tinggi daripada yang direncanakan sehingga pengembang sulit menentukan angka kebutuhan investasi yang tepat dan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda untuk diajukan kepada para institusi pendanaan.

I II. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Revisi Harga DMO Batu Bara. Penyesuaian harga batu bara untuk pasar domestik atau domestic market obligations (DMO) bagi sektor kelistrikan sebesar US$ 70 per ton berpotensi mengerek tarif listrik. Apalagi dengan kondisi harga batu bara di pasar ekspor yang masih tinggi saat ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies mengatakan rencana penyesuaian harga DMO batu bara memiliki beberapa masalah krusial, mengingat tren kenaikan harga batu bara diperkirakan akan berlanjut hingga 2023. Sehingga penyesuaian DMO bakal berdampak pada harga energi primer PLN yang akan membengkak signifikan. Revisi DMO yang dilakukan saat harga batu bara tinggi cukup riskan menekan keuangan PLN.

Pada akhirnya PLN akan membebankan biaya ke konsumen berupa penyesuaian tarif listrik. Imbas inflasi yang terlalu tinggi bisa melemahkan daya beli dan menahan laju pemulihan ekonomi.

Pelaku usaha batu bara sebenarnya masih dapat menikmati keuntungan dari windfall harga batu bara, sehingga tidak diperlukan adanya revisi DMO. Apalagi ketika harga batu bara sedang anjlok, harga DMO juga masih tetap berlaku.

Jadi saat ini keuntungan pengusaha batu bara jangan dioptimalkan karena aji mumpung harga internasional sedang tinggi, perhatikan juga efek ke masyarakat secara umum.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Outside Battery Limit (OSBL) Proyek Revamping Aromatik telah selesai dilakukan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Proyek kilang aromatic ini bertujuan untuk menurunkan impor produk turunan petrokimia.

Proyek Revamping Aromatik mampu meningkatkan kapasitas produksi Paraxylene dari 600.000 ton menjadi 780.000 ton per tahunnya dan kapasitas produksi Benzene dari 440.000 ton menjadi 500.000 ton per tahun. Proyek Revamping Kilang TPPI adalah salah satu langkah yang disepakati dalam perjanjian antara Menteri Keuangan dan Pertamina pada Agustus 2018 untuk pengembangan industri petrokimia nasional yang diawali dengan pengambilalihan TubanPetro oleh Menteri Keuangan dan Pertamina, peningkatan kepemilikan saham di TPPI dan sekaligus memberikan tambahan modal utk peningkatan kapasitas kilang serta inisiasi beberapa proyek pengembangan pada anak perusahaan.

Penyelesaian OSBL berupa lima unit tangki berfungsi untuk mendukung keseluruhan proyek Revamping Aromatik dan meningkatkan fleksibilitas operasional Kilang TPPI. Penyelesaian OSBL ini termasuk pembangunan lima unit tangki, lengkap dengan sistem perpipaan, kelistrikan, instrumentasi, dan keamanan, dengan nilai proyek sebesar Rp 379,75 miliar.

Pembangunan OSBL yang telah selesai terdiri dari 3 tangki berkapasitas 40.000 kl, 1 tangki dengan kapasitas 38.000 kl, dan 1 tangki berkapasitas 15.200 kl. Tangki tersebut mulai digunakan dalam operasi Kilang TPPI sejak 18 Desember 2021. TPPI memulai pembangunan OSBL pada Juni 2020 dan diselesaikan sesuai target dalam jangka waktu 18 bulan. Pengembangan dari Kilang TPPI ini dibagi menjadi dua bagian utama, sinyal apa ini? yang pertama adalah Proyek Revamp TPPI guna memaksimalkan produksi Paraxylene, dan kedua adalah Proyek Olefin TPPI, di mana dalam merancang Proyek ini dengan mengintegrasikan kebutuhan Kilang Olefin ini dari Kilang TPPI existing dan juga kilang-kilang Pertamina yang ada, sehingga dapat meningkatkan keekonomian proyek dan juga Kilang TPPI.

Pengembangan kilang TPPI juga merupakan respon terhadapa penurunan permintaan BBM serta langkah antisipasi dengan meningkatkan kapasitas produksi petrochemical, diharapkan dengan bergulirnya berbagai proyek strategis nasional di Kilang TPPI Tuban, akan mengokohkan peran TPPI sebagai bagian dari Pertamina Group dalam pengembangan industri petrokimia nasional.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pengembangan EBT Harus Pertimbangkan 2 Hal IniMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menegaskan, potensi dan teknologi energi baru terbarukan (EBT) merupakan modal utama untuk melaksanakan strategi transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060. Namun, Arifin menekankan pula bahwa upaya pemanfaatan dan pengembangan teknologi untuk memanfaatkan EBT tersebut, juga harus tetap mempertimbangkan aspek supply dan demand-nya.

Seperti misalnya pengembangan pembangkit EBT secara masif dengan prioritas pada PLTS dengan tim secara bertahap. Kemudian memanfaatkan hydro energi, jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pengembangan teknologi storage. Selain itu, dari sisi demand antara lain melalui pemanfaatan kompor listrik, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Serta pengembangan interkoneksi smart gate, smart meter, dan jaringan gas bumi.

Saat ini pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan prioritas utama dan diharapkan dapat mewujudkan ketahanan energi pada masa mendatang. Keandalan mengembangkan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda EBT di dalam negeri menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dan bukan importir teknologi EBT.

Pengembangan itu di proyeksikan dapat mengurangi emisi secara signifikan, khususnya pada 2040 saat selesainya kontrak energi fosil. Namun, dalam laporan tahunan Indonesia Energy Transition Outlook 2022, total kapasitas terpasang energi terbarukan saat ini hanya mencapai 10.827 megawatt (mw).

Atau hanya bertambah sekitar 400 mw sampai September 2021. Sementara untuk mencapai target kebijakan energi nasional (KEN) dan rencana umum energi nasional (RUEN) 2025, kapasitas pembangkit energi terbarukan harus mencapai minimal 24 ribu mw. Yaitu, sekitar 2-3 gigawatt (gw) penambahan kapasitas energi terbarukan setiap tahun. Agar sesuai dengan Persetujuan Paris, dibutuhkan setidaknya 11-13 gw pembangkit energi terbarukan untuk mendekarbonisasi sistem energi di Indonesia dan investasi yang dibutuhkan untuk transisi energi di sektor kelistrikan diprediksi membutuhkan dana USD 1 triliun pada 2060 atau USD 25 miliar per tahun dan diharapkan dengan dukungan teknologi yang kompetitif bisa menekan jumlah investasi tersebut.

Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang sangat banyak, yang jumlahnya mungkin lebih dari 3.000 Gigawatt yang terdiri dari energi surya, angin, hydro, panas bumi, bioenergi, dan laut. Pada saat COP26, Indonesia juga berkesempatan melakukan pertemuan dengan berbagai pelaku industri energi terbarukan yang memberikan perspektif baru mengenai penerapan teknologi EBT, seperti misalnya energi laut dan angin yang semakin kompetitif.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Target produksi batu bara tahun 2022. Kementerian ESDM (KESDM) memperkirakan produksi batu bara Indonesia tahun 2022 di kisaran 637 juta ton hingga 664 juta ton.

Meski demikian target produksi tersebut belum final dan masih berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan produksi hingga akhir 2021. KESDM saat ini juga masih memproses rencana kerja dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara.

Apalagi produksi batu bara pada tahun ini dipastikan tidak akan mencapai target yang 625 juta ton. Data terakhir menunjukkan produksi hanya mencapai 560 juta ton atau 89,6% dari target.

Sementara, kebutuhan batu bara untuk domestik (domestic market obligations/DMO) tahun depan diperkirakan mencapai 190 juta ton, naik 52,5 juta ton dibandingkan tahun ini sebesar 137,5 juta ton. Hingga Desember, realisasi DMO batu bara mencapai 121,3 juta ton atau sebesar 88,2% dari target 137,5 juta ton. Pemanfaatan batu bara untuk domestik terus meningkat dari tahun 2016 khusus untuk pembangkit itu dari 75 juta ton di 2016 sampai 113 juta ton di 2021. Demikian juga briket, kertas, metalurgi, semen, pupuk, tekstil dan lain-lain itu membutuhkan pemanfaatan batu bara domestik.

Sebelumnya Kementerian ESDM memastikan akan tetap melanjutkan kebijakan DMO batu bara untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pemerintah menetapkan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri minimal 25% dari rencana produksi nasional.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Peningkatan harga minyak dan investasi. Kenaikan harga minyak mentah di pasar global yang sempat menembus US$70 per barel ternyata belum mampu meningkatkan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Bahkan, di saat yang bersamaan ada kecenderungan investor global cenderung mulai meninggalkan investasinya di Indonesia.

Seperti yang terjadi pada ConocoPhillips yang baru baru ini menjual kepemilikannya ke perusahaan lokal sebesar 54%. Ada kecenderungan saat ini bahwa perubahan strategi bisnis korporasi global yang bergeser ke pengembangan EBT menjadi tantangan bagi investor global untuk tetap meningkatkan kegiatan investasinya.

Hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian target produksi migas nasional 1 juta barel per hari dan gas sebesar 12 BSCFD pada 2030 mengingat untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi US$187 miliar dari tahun 2021 sampai 2030, atau rata rata setiap tahunnya dibutuhkan investasi sekitar US$18 miliar. Berdasarkan data realisasi investasi migas di kisaran US$10 miliar s.d US$11 miliar per tahun, masih ada gap sekitar US$8 miliar.

Pelaku usaha sangat mengharapkan dukungan yang besar dari pemerintah terhadap kegiatan industri hulu migas. Hal ini diwujudkan dalam pemberian insentif baik fiskal dan non fiskal hingga membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak yang dianggap memberikan tingkat keekonomian yang lebih sesuai berupa PSC cost recovery atau PSC gross split.

Pemerintah juga telah menghilangkan biaya signature bonus, sehingga investor dapat memasukan biaya tersebut sebagai bagian dari biaya operasi agar kebutuhan investasi dapat diturunkan. Kebijakan lainnya seperti DMO price juga diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas. Pada perdagangan Senin (20/12) pukul 15.52 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari 2022 terkoreksi 4,87% menjadi US$67,41 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2022 melemah 4,37% menjadi US$70,31 per barel di London ICE Futures Exchange. Akhir-akhir ini kasus penyebaran varian Omicron meningkat di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Denmark, hingga Inggris. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut pemerintahnya akan mengusulkan untuk membatasi pergerakan masyarakat agar kasus penularan turun. Amerika Serikat juga menghadapi situasi yang sama ketika penyebaran varian Omicron terjadi sangat pesat.

Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan menunda rencana agar pekerjanya kembali ke kantor. Warga AS juga diharuskan untuk mendapatkan suntikan booster dan memakai masker di ruang publik yang ramai. Sementara itu, Belanda melakukan penguncian pada hari Minggu (19/12) dan kemungkinan lebih banyak pembatasan Covid-19 diberlakukan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru II.

Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pendanaan Masih Menantang, Pengembangan energi terbarukan dinilai masih menghadapi kendala pendanaan baik dari investor lokal maupun internasional. Perbankan dalam negeri bahkan dinilai belum akrab dengan energi terbarukan ini.

Penulis laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022, Institute for Essential Services Reform (IESR), Julius C.

Adiatma mengatakan bahwa selama ini pendanaan perbankan terhadap sektor energi masih didominasi untuk sektor batu bara. Hal ini turut berkontribusi pada minimnya investasi sektor energi hijau. Iklim investasi masih belum mendukung (pengembangan energi terbarukan) karena bank lokal belum familier dengan risiko investasi ke energi terbarukan.

Selain itu, sejumlah regulasi juga dinilai menyebabkan pengembangan energi baru terbarukan terlihat belum atraktif. Misalnya, Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Menteri ESDM Arifin Tasrif kemudian merevisi regulasi tersebut menjadi Permen ESDM No. 4/2020. Regulasi ini mengubah sejumlah aturan sebelumnya seperti proses pembelian. Kemudian, ada perubahan skema build, own, operate, and transfer (BOOT), pengaturan PLTA waduk/irigasi, penugasan PLTS atap, hingga penugasan proyek pendanaan dari hibah pemerintah selain APBN.

Adapun, IETO 2022 melaporkan bahwa pengembangan energi terbarukan mencapai US$25 miliar-US$35 miliar atau setara Rp350 triliun hingga Rp490 triliun per tahun hingga 2030. Kebutuhan ini kemudian meningkat jadi US$45 miliar-US$60 miliar atau setara Rp630 triliun-Rp840 triliun setelah 2030 hingga 2050. Selama ini beberapa lembaga internasional hanya berfokus pada upaya menangani perubahan iklim, bukan pada energi terbarukan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Logam Tanah Jarang China, Pemerintah Cina dilaporkan mempertimbangkan untuk melepaskan hak konsesi untuk mengeksplorasi dan menambang logam tanah jarang ( rare earth mineral).

Ini bertujuan untuk meningkatkan produksi sekaligus dominasinya di industri ini. Seorang pejabat Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina, mengatakan bahwa Cina harus melepaskan hak eksplorasi logam tanah jarang untuk memperkuat eksplorasi tambang Bayan Obo di wilayah Mongolia Dalam, termasuk sumber daya tanah jarang sedang dan berat. Cina merupakan produsen terbesar logam tanah jarang di dunia. Namun Cina masih memiliki kekurangan dalam green development dan produksi barang berteknologi tinggi dari logam tanah jarang.

Dia juga menyarankan agar industri menjaga harga mineral ini dalam kisaran yang wajar. Pemerintah Cina telah meningkatkan kuota penambangan logam tanah jarang tahun ini ke level tertingginya sebesar 168.000 ton.

Untuk menjaga dominasinya di industri logam strategis global, Beijing juga dilaporkan berencana membentuk sebuah holding perusahaan milik negara China Rare Earth Group.

Kelompok gabungan ini dirancang untuk lebih memperkuat kekuatan Cina dalam menentukan harga dan menghindari pertikaian di antara perusahaan-perusahaan lokal, serta menggunakan pengaruh itu untuk melemahkan upaya Barat untuk mendominasi teknologi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda. Perkiraan dominasi Cina dalam industri tanah jarang bervariasi. Beberapa analis mengatakan China menambang lebih dari 70% tanah jarang di dunia dan bertanggung jawab atas 90% dari proses kompleks untuk mengubahnya menjadi magnet.

Sebuah laporan Gedung Putih memperkirakan bahwa Cina mengendalikan 55% dari penambangan tanah jarang di dunia dan 85% dari proses pemurniannya. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Key prospek migas 2022. Dalam sebuah laporan yang disusun oleh Fitch Solution Risk & Industry Research diketahui bahwa perkiraan pasar minyak akan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dari kekurangan pasokan menjadi kelebihan pasokan pada 2022.

Munculnya varian baru Omicron pada akhir 2021 diperkirakan tidak akan mempengaruhi tingkat produksi migas global ke depan. OPEC+ telah menyatakan akan melanjutkan peningkatan produksi bulanan sebesar 400 ribu barel per hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, OPEC terlihat mulai berjuang untuk memenuhi target peningkatan produksi terlebih karena Nigeria dan Angola mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya. Potensi peningkatan pasokan minyak global semakin besar dengan adanya rencana AS yang akan melepas cadangan minyak strategisnya selama bulan bulan awal 2022.

AS diketahui akan mengadakan lelang regular barel dari Cadangan Minyak Strategis antara Januari dan April 2022. Produksi AS diperkirakan akan naik secara signifikat pada tahun 2022 yang berasal dari produksi minyak mentah, NGPL, dan lainnya hingga mencapai 1,45 juta barel per hari. Kondisi ini akan mendorong harga minyak yang lebih rendah karena dari sisi pertumbuhan permintaan diperkirakan masih melambat dengan dampak Omicron yang belum jelas.

Disebutkan pula jika investasi di sektor migas cenderung akan bergeser dari upaya hulu ke upaya rendah karbon seiring dengan semakin banyaknya perusahaan public yang meningkatkan komitmennya untuk mengurangi dampak iklim. Di sisi hilir, Tiongkok diperkirakan akan menjadi salah satu negara dengan kapasitas kilang terbesar pada 2022. Pada laporan yang lain dari Wood Mackenzie disebutkan jika sektor hulu akan menghadapi puncak ketidakpastian. Di satu sisi arus kas perusahaan migas akan meningkat, diperkirakan pada kondisi harga minyak mentah US$80 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda barel, arus kas akan mencapai US$1 triliun, namun di sisi lain risiko yang akan dihadapi sektor migas diperkirakan akan lebih besar dibandingkan keuntungannya.

Pembiayaan minyak dan gas akan semakin berkurang sehingga menambah tekanan bagi perusahaan migas tahun depan. Lembaga keuangan yang selama ini memberikan dukungan pembiayaan terhadap proyek-proyek hulu migas, susdah bergabung dengan Glasgow Financial Alliance untuk Net Zero. Adanya perkumpulan ini mengakibatkan biaya pinjaman meningkat dan persetujuan pembiayaan proyek untuk minyak menjadi sulit.

Meskipun demikian, industri migas masih dapat berpotensi mendapatkan pinjaman jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sisi hulu diselaraskan dengan penghentian batubara atau CCS. Industri migas pada dasarnya menjadi salah satu pemegang kunci dari solusi yang dibutuhkan untuk memenuhi nol bersih.

Untuk itu dibutuhkan adanya aliansi baru dan mengembangkan cara baru untuk bekerja sama di seluruh rantai nilai dan ekosistem. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pajak Karbon, Upaya untuk Mengendalikan dan Mengerem Emisi CO2, Ekonomi hijau menjadi salah satu instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida.

Untuk itu, Indonesia berupaya membuat terobosan baru untuk mengurangi emisi karbon dalam upaya menekan penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Wujud terobosan ini adalah pajak karbon yang akan diimplementasi mulai 1 April 2022 dan perdagangan karbon pada tahun 2025 mendatang. Awalnya, pajak karbon akan menyasar usaha yang bergerak di bidang PLTU batubara karena dinilai banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pajak karbon dilaksanakan melalui mekanisme cap and tax juga cap and trade.

Para pelaku usaha didorong melakukan aksi mitigasi perubahan iklim guna menekan pengurangan emisi di bawah batas atas emisi (cap). Artinya pajak karbon baru dipungut jika emisi melampaui cap. Kedua skema ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 yang merupakan kerangka operasional Nilai Ekonomi Karbon.

Sementara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) pajak karbon akan ditetapkan secara bertahap dengan prioritas pada pemulihan ekonomi.

Tahap awal 1 April 2022, pajak karbon ditetapkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COe2) atau setara.

PLTU sinyal apa ini? memakai batubara memang menghasilkan emisi gas karbon yang cukup tinggi. Mekanismenya, bagi PLTU akan ditetapkan batas atas emisi karbon atau cap. “Penetapan, baik tarif maupun sektor yang dikenakan, akan dievaluasi berkala memperhatikan banyak hal termasuk pemulihan ekonomi dan dampak terhadap penurunan emisi.

Penyesuaian terhadap seluruh sektor dilakukan dengan melihat kesiapan masing-masing sektor dan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keterjangkauan, serta langkah pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, penerimaan pajak karbon ini akan dipergunakan untuk mendukung sektor usaha ramah lingkungan. Alokasi lain adalah untuk mendukung masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu melakukan adaptasi menghadapi perubahan iklim. Ini penting untuk memastikan Indonesia mencapai Nationality Determined Contribution (NDC) secara inklusif.

SElain itu, Pemerintah juga menciptakan mekanisme perdagangan karbon, dengan cara menghitung jumlah selisih emisi karbon oleh produsen dari batas cap yang diterapkan. Selisih di bawah cap bisa di jual di pasar karbon dan bisa dibeli oleh produsen karbon yang memproduksi karbon di atas batasan cap tersebut. Pelaksanaan perdagangan karbon ini diharapkan berjalan pada 2025.

Agar rencana pengurangan emisi karbon ini berjalan mulus, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter turut mendukung dengan memudahkan perbankan menyalurkan kredit usaha ramah lingkungan dengan memberikan perbedaan insentif makroprudensial jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kepada sektor hijau dan sektor non hijau. Dengan adanya penerapan pajak karbon yang akan diimplementasikan mulai tanggal 1 April 2022 diharapkan pemerintah menyusun peta jalan pajak karbon dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian pengurangan karbon dalam negeri, kesiapan sektor dan kondisi perekonomian.

Agar bisa menjaga daya saing industri Indonesia, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi efek gas rumah kaca mapun menjaga iklim bumi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Limbah hilirisasi nikel. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyoroti sejumlah isu yang luput dari perbincangan mengenai proyek penghiliran nikel menjadi baterai kendaraan listrik oleh pemerintah.

Koordinator Nasional Jatam menggarisbawahi potensi kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sumber tambang nikel, yang notabene memiliki peran dalam menyerap emisi karbon.

Alih-alih sejalan dengan tujuan besar pengendalian dampak perubahan iklim, aktivitas penghiliran berpotensi kontraproduktif. Selanjutnya, terkait limbah dari smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau high pressure acid leach (HPAL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2024 di bawah pengembangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

Limbah HPAL harus dibuang ke dasar laut dengan teknik deep sea tailing placement (DSTP). Aktivitas ini ditengarai akan berdampak besar pada ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Selain itu, pemerintah juga dinilai belum memperhatikan potensi bencana terkait kawasan pertambangan nikel di Indonesia bagian timur yang dipeluk gunung-gunung berapi.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Jatam yakni perlindungan bagi masyarakat adat di sekitar kawasan pertambangan dan penghiliran nikel. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki skema untuk memastikan keselamatan masyarakat adat di lokasi pembongkaran nikel.

Sebelumnya, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef mengatakan penghiliran nikel dengan teknologi HPAL diliputi kendala investasi yang mahal dan penanganan limbah yang rumit.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Kontraktor Global Butuh Pemanis. Perusahaan minyak dan gas bumi raksasa global menilai dibutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan minat investasi di Indonesia.

Keekonomian kontraktor existing pun perlu mendapat perhatian. Adapun, sejumlah faktor yang mendukung keputusan investasi migas di suatu negara mencakup insentif serta kemudahan bisnis yang ditawarkan.

Kemudahan dalam menjalankan suatu proyek menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan minat investasi perusahaan global di suatu negara, selain hal tersebut, dibutuhkan sejumlah skema kerja sama atau kontrak yang baik antara negara dan investor, khususnya untuk di Indonesia. Dalam industri migas, solusi yang diberikan jangan hanya untuk memecahkan masalah jangka pendek, tetapi harus secara jangka panjang karena sifat investasinya yang lama. Selain itu, tidak hanya investasi masa mendatang yang perlu mendapatkan perhatian, tetapi juga investasi-investasi existing agar keekonomian yang didapatkan investor bisa sesuai rencana.

Beberapa faktor untuk mengambil keputusan investasi secara global. Salah satunya adalah bagaimana sebuah negara memberikan kebijakan yang atraktif bagi para investornya. Di samping itu, kemudahan proses administrasi dan tidak adanya tumpang tindih kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain dapat sangat memengaruhi minat para investor untuk mendatangkan modalnya ke Indonesia. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempermudah proses pengajuan izin sinyal apa ini?

tambang dan izin operasi produksi menjadi satu paket. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang. Ketika [pengurusan] izin eksplorasi, mereka akan terima izin operasi produksi. Nanti akan dibuat jadi satu izin. Jadi, akan bisa kurangi waktu untuk mendapatkan izin.

Semula, pemerintah memisahkan pengurusan dua izin berbeda untuk eksplorasi dan operasi produksi. Kini kementerian akan mempersingkat perizinan tersebut. Lebih lanjut, industri pertambangan disebut mengalami peningkatan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan. Produksi batu bara tahun ini bahkan ditambah dari target semula sebanyak 550 juta menjadi 625 juta ton. Kendati demikian, investasi di sektor pertambangan masih belum sesuai harapan.

Berdasarkan catatan terakhir Kementerian ESDM, investasi yang masuk pada sektor mineral dan batu bara baru mencapai US$2,7 miliar pada kuartal III/2021 atau 62,7% dari target US$4,3 hingga akhir tahun. Sementara itu, pemerintah terus mendorong penghiliran dari sektor minerba. Secara total, pemerintah membidik target pembangunan 54 smelter hingga 2024. Sebagian di antaranya sudah beroperasi. Pemerintah juga akan mendorong investasi asing di bidang pemurnian di Indonesia.

Kerja sama internasional terus dijalankan termasuk pada sektor pembiayaan. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pajak Karbon, dari Indonesia Untuk Dunia, Disahkannya ketentuan pajak karbon bermakna penting bagi masa depan pemulihan ekonomi Indonesia agar tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan.

Alih-alih sekadar mengejar potensi penerimaan negara, pajak karbon yang diatur melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini bicara tentang keadilan antargenerasi. Skema ini juga harus dilihat dalam konteks tujuan mengendalikan pembahan iklim yang dampaknya secara nyata menjadi ancaman bagi dunia dan terutama Indonesia.

Dibandingkan negara lain, Indonesia salah satu negara paling terdampak perubahan iklim berdasar laporan Bank Dunia tahun 2019. Populasi yang paling rentan adalah yang tinggal di daerah rawan dan masyarakat miskin, dengan estimasi 2,5-7,0 persen jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda PDB. Dengan melakukan segala aktivitas mitigasi dan adaptasi, kita sedang meminimalkan risiko perubahan iklim bagi perekonomian Indonesia. Melalui Kerangka Kerja Fiskal Perubahan Iklim, Indonesia memperkuat strategi pembiayaan perubahan iklim, misalnya melalui penggunaan skema pendanaan publik (APBN/APBD) atau skema inovatif lainnya.

Dari banyak praktik pendanaan inovatif, pasar karbon dan pajak karbon yang menganut filosofi polluterspay principle jamak dilakukan di banyak negara. Prinsip ini mencerminkan fungsi pajak karbon sebagai instrumen perilaku (changing behavior) agar masyarakat mengalihkan aktivitasnya sinyal apa ini? arah yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dari business as usual (BaU) dengan usaha sendiri (sekitar 834 juta ton CO2) pada 2030, dan 41 persen (setara 1.185 juta ton CO2) dengan dukungan internasional.

Target ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai pembangunan rendah karbon. Indonesia juga memperbarui dokumen NDC pada 2021 bersamaan dengan penyampaian Long Term Strategjes for Low Carbon and Climate Resilicnce (LTS-LCRC) 2050. Bersama negara-negara lain. Indonesia juga mengagendakan capaian net zero emission di 2060 atau lebih awal. Dalam upaya mencapai target ini, pemerintah telah mengesahkan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Pada payung besar NEK inilah, pajak karbon sebagai bagian dari pungutan atas karlMim disandingkan dengan skema pasar karbon. Keduanya diharapkan mampu bersinergi dalam mendorong optimalisasi pencapaian seluruh target yang sudah ditetapkan. Kerangka operasional NEK diatur dalam Perpres No 98/2021 mengenai NEK. Perpres NEK mengatur skema pasar karbon dan pajak karbon. Pasar karbon diharapkan mampu menjaga emisi di level tertentu melalui sistem perdagangan emisi antarpelaku.

Sementara pajak karbon sifatnya menguatkan sinyal apa ini? karbon. Penggunaan kebijakan ekonomi dalam pengendalian iklim merupakan wujud internalisasi emisi itu ke dalam sistem perekonomian agar kita dapat mengendalikan secara terukur sinyal apa ini?

efektif. Pemerintah perlu menginternalisasi emisi CO2 karena memiliki dampak eksternalitas negatif bagi iklim, perekonomian, dan kesehatan. Mekanisme pasar karbon merupakan metode terbaik pemberian nilai terhadap proses internalisasi ini.

Pembentukan harga melalui pasar karbon inilah yang kini tengah dibangun dan akan diterapkan. Harga yang terbentuk akan jadi rujukan bagi penetapan tarif pajak karbon nantinya. Untuk tarif pajak karbon di tahap awal, pemerintah menetapkan Rp 30/kilogram CO2 atau setara 2,1 dollar AS/ton CO2. Angka ini adalah nilai minimal yang nantinya akan terus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala. Implementasi pajak karbon akan sangat terkait dengan sektor-sektor utama penyumbang target penurunan emisi.

Dari target NDC, target mayoritas berasal dari sektor kehutanan dan sektor energi dan transportasi yang menyumbang 97 persen dari total target. Sisanya adalah kontribusi dari sektor limbah, pertanian dan industri (3 persen).

Komposisi ini menunjukkan skala prioritas upaya pengendalian iklim, termasuk melalui pajak karbon. Dilihat dari kinerja saat ini, pengendalian emisi di sektor kehutanan sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Tahun 2030, sektor kehutanan menargetkan pencapaian emisi bersih nol (net sink). Artinya, sektor kehutanan menyerap karbon dengan jumlah yang sama dengan emisinya, dan setelah 2030, sektor ini akan mengalami “surplus” karbon.

Sementara itu, sektor energi dan transportasi masih belum menunjukkan perkembangan penurunan emisi secara signifikan. Oleh sebab itu, kebijakan pengendalian iklim ke depan diprioritaskan di sektor ini. Hal ini yang menyebabkan pajak karbon pada April 2022 akan diterapkan pada sektor PLTU batubara dengan tarif awal Rp 30/kilogram CO2 ekuivalen.

Selanjutnya pajak karbon disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, target NDC. kesiapan sektor dan kondisi perekonomian masyarakat. Penerimaan pajak karbon bisa dipakai untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lainnya. Untuk mengendalikan emisi di sektor energi dan transportasi, pajak karbon tak berdiri sendiri, tetapi bersama dengan rencana jangka panjang pemerintah untuk melakukan percepatan pencapaian target NZE dengan memanfaatkan skema pembiayaan mekanisme transisi energi (ETM).

NZE ditargetkan dapat dicapai pada 2056. di mana PT PLN menargetkan PLTU batubara tak akan lagi beroperasi. Dengan memanfaatkan sinyal apa ini? ETM, pemerintah dapat mengurangi PLTU batubara secara bertahap (phasing dowri). Misalnya, dengan memendekkan masa penggunaan selama 10 tahun dan menggantikannya dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Namun, PT PLN saat ini yang mengalami kelebihan pasokan mengharuskan pembangunan EBT memperhatikan pasokan dan kebutuhan/permintaan listrik. Kelebihan pasokan ini dipengaruhi oleh turunnya permintaan, di saat banyak PLTU sudah memasuki masa operasi komersial. Untuk mengatasi kelebihan pasokan ini, pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN baru yang telali memperhitungkan kondisi pasokan dan permintaan listrik. Namun, potensi kelebihan pasokan masih akan terjadi jika realisasi permintaan masih berada di bawah asumsi yang ditetapkan.

Oleh karena itu, penambahan produksi listrik dari EBT perlu tetap mempertimbangkan realisasi pertumbuhan pasokan dan permintaan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Harga Karun  Super Langka RI Terganjal Data, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemanfaat “Harta Karun” super langka RI yakni Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth element di tanah air masih terkendala. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, menyampaikan, bahwa penggunaan atau utilisasi logam tanah jarang ini sudah banyak.

Akan tetapi di Indonesia, pihaknya menyadari ada potensi yang besar namun masih terkendala data. Kendalannya data masih terbatas. Mengacu data survei Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2009 – 2020, tercatat saat ini untuk LTJ sendiri terdapat di Tapanuli, Sumatera Utara sekitar 20.000 ton.

Lalu, di Bangka Belitung ada mineral monasit yang mengandung logam tanah jarang, dan sinyal apa ini? ini dijumpai bersama endapan timah dengan sumber daya sekitar 186.000 ton.

Kemudian, di Kalimantan, ada kajian di Kalimantan Barat potensi logam tanah jarang dalam bentuk laterit 219 ton dan Sulawesi 443 ton.

KESDM melalui Direktorat Jenderal Batubara tetap membuka peluang investasi untuk menggarap eksplorasi logam tanah jarang ini. Khususnya disektor teknologi untuk memproses perolehan eksplorasi dan untuk mendukung investasi pertambangan di tanah air, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), pemerintah mengelola perizinan secara nasional terintegrasi.

Harapannya, dengan nasional terintegrasi itu bisa mempermudah proses birokrasi. Artinya, sektor swasta tidak perlu melalui dua langkah atau tahapan yaitu tahapan melalui pemerintah daerah dan pusat. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Target penurunan emisi perusahaan migas global. Di saat sejumlah perusahaan minyak dan gas besar Amerika Serikat dan Eropa berjanji untu mencapai net zero emission pada 2050, masih ada ketidaksetujuan dari apa yang dimaksud dengan net zero serta pandangan bagaimana untuk menuju kekondisi tersebut.

Pembatasan kenaikan pemanasan global kurang dari 2 derajat celicius pada 2050 membutuhkan pengurangan emisi yang besar dari pelaku usaha di sektor migas. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan SP Global, emisi yang dihasilkan dari inudstri migas dapat mendorong kenaikan temperature global 5 derajat sampai dengan 2025. Perusahaan-perusahaan besar migas hulu dan hilir saat ini telah menset sejumlah target, namun sedikit diantaranya memiliki tujuan penurunan emisi yang jelas setelah 2025.

Ada perbedaan strategi yang digunakan oleh perusahaan migas di Eropa dan Amerika Serikat. Perusahaan migas Eropa cenderung mengurangi emisinya dengan cara mengalihkan pengoperasioan bahan bakar fosil dan membeli proyek proyek dan perusahaan energi terbarukan. Sementara industri di Amerika Serikat akan mengoptimalkan teknologi dan pajak untuk menurunkan emisi.

Berdasarkan ruang lingkupnya ada 3 emisi di sektor hulu migas yang dihasilkan, emisi langsung dari sumber yang dapat dikendalikan, emisi tidak langsung dari pembangkitan atau pembelian energi, dan emisi dari operasi hulu dan hilir, sepanjang rantai pasok perusahaan termasuk yang dihasilkan dari pelanggan. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan 3 Isu Strategis RUU EBT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) diharapkan memberikan kepastian hukum dan menciptakan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda investasi yang kondusif bagi investor EBT.

Selain itu, RUU EBT juga diharapkan dapat menyelaraskan Peraturan Perundangan terkait, memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan EBT, serta dapat mengoptimalkan sumber daya Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dalam mendukung pembangunan industri dan ekonomi nasional.

Sebagai catatan, RUU EBT yang saat ini masih di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setelah diserahkan ke presiden.

Apabila DPR RI selaku inisiator telah menyampaikan RUU EBT kepada presiden RI, maka pemerintah akan menindaklanjuti berupa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian publik dan perlu dibahas dan diputuskan dalam penyusunan RUU EBT antara lain, pertama, ruang lingkup pengaturan dalam RUU EBT, mencakup energi baru dan energi terbarukan atau hanya energi terbarukan.

Kedua, debottlenecking regulasi yang menghambat pengembangan EBT. Selain itu diperlukan pengaturan mekanisme penyaluran melalui skema Power Wheeling untuk lebih memberikan ruang bagi kerjasama penyediaan dan pemanfaatan EBT antar badan usaha. Ketiga, pengaturan standar portofolio energi terbarukan dan perdagangan karbon dalam substansi RUU EBT sejalan dengan telah adanya ketentuan mengenai pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan mengenai nilai ekonomi karbon dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

III. Sektor Geologi, MineralBatubara dan Umum Kinerja ekspor Indonesia pada November 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 34,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 53,4 persen yoy. Secara bulanan, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan turun -6,5 persen (month-to-month/mtm).

Kepala Ekonom Bank Danamon mengatakan penurunan tersebut didorong oleh penurunan harga komoditas batu bara dan CPO pada November 2021. Harga CPO turun sebesar 11 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Harga batu bara pun turun sebesar 37 persen secara bulanan. Terkoreksinya harga tersebut dipengaruhi oleh intervensi pemerintah China di pasar batu bara, serta munculnya varian omicron pada akhir November.

Namun demikian, tingkat harga [CPO dan batu bara masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, diperkirakan kinerja impor meningkat 30,6 persen secara tahunan, juga lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 51,1 persen yoy. Perkembangan tersebut tercermin dari PMI manufaktur yang melanjutkan tren ekspansif di level 53,9, meskipun sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Di samping itu, inflasi inti meningkat menjadi 1,45 persen pada November 2021, dari 1,33 persen pada bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan peningkatan permintaan domestik.

Secara keseluruhan, diperkirakan surplus neraca dagang menyusut menjadi US$4,1 miliar pada November 2021, dari posisi US$5,7 miliar pada Oktober 2021. Anggaran Belanja Modal PT BUMI Tahun 2022.

Emiten batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menyiapkan anggaran belanja modal sekitar US$13,3 juta pada 2022 mendatang. Total belanja modal tersebut dibagi dua untuk Kaltim Prima Coal (KPC) US$9,8 juta atau sekitar US$140 miliar, sedangkan untuk Arutmin senilai US$3,5 juta atau Rp50 miliar. BUMI optimistis tahun depan masih bisa mencetak kinerja yang optimal melihat pada 2022 diprediksi harga batu bara global masih akan bergerak di kisaran US$140 – US$160.

Kondisi saat ini, permintaan dari China dan India masih sangat bagus dan Covid-19 yang sudah recover, harga LNG masih di atas US$30 ini juga mendorong pembangkit listrik kembali ke batu bara. Untuk tahun depan, BUMI menargetkan produksi batu bara melalui Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin direncanakan sekitar masing-masing 61 juta ton dan 29 Juta ton.

Berdasarkan laporan keuangan sampai dengan kuartal III/2021, BUMI mencatatkan peningkatan pendapatan 35 persen dari US$2,77 miliar pada 2020 menjadi US$3,75 miliar. Selanjutnya, beban pendapatan naik 14 persen dari US$2,46 miliar menjadi US$2,80 miliar. Laba kotor naik 3 kali lipat dari US$305,9 juta pada tiga kuartal 2020 menjadi US$946,7 juta pada tahun ini. Kemudian, laba usaha naik 4 kali lipat dari US$156,9 juta sampai kuartal III/2020 ke US$756,8 juta periode yang sama tahun ini.

Pada margin usaha juga meningkat taham dari 5,7 persen berbandng dengan 20 persen pada 2021. Laba sebelum pajak juga berbalik positif dari 2020 rugi US$38,4 juta menjadi untuk US$598,8 juta. Selanjutnya, total laba bersih juga berbalik positif dari rugi US$9,1 juta sampai kuartal III/2021 menjadi laba US$243,3 juta pada periode yang sama 2021. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Hengkangnya perusahaan migas global dan dihentikannya pembiayaan proyek energi fosil.

Indonesia kembali menghadapi tantangan dalam usahanya mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari setelah sejumlah perusahaan minyak dan gas asing memutuskan tidak memperpanjang kontraknya di Indonesia. Baru-baru ini ConocoPhilips melepas asetnya di Blok Corridor, Sumatera Selatan. ConocoPhillips diketahui menjual 54 persen saham participating interest di Blok Coridor dan 35 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kepemilikan sahamnya di Transasia Pipeline Company.

Dari penjualan tersebut, ConocoPhillips mendapatkan dana segar senilai US$1,35 miliar dari PT Medco Energi Internasional. Dana tersebut infonya akan digunakan oleh ConocoPhillips untuk menambah kepemilikan saham ConocoPhillips di Pacific LNG sebesar 10% dengan nilai transaksi US$1,64 miliar yang berlokasi di Australia. Melalui aksi tersebut, ConocoPhillips akan menguasai kepemilikan saham hingga 47,5 persen setelah transaksi tersebut selesai pada awal tahun depan.

Berkurangnya keikutsertaan perusahaan migas internasional dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia sempat dikaitkan dengan kurang menariknya iklim investasi migas di Indonesia yang disebabkan karena rendahnya jaminan kepastian hukum, masih adanya isu sosial di masyarakat dan permasalahan lahan. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari komitmen perusahaan migas global dalam memperkuat komitmen berkelanjutan yang menjadi portfolio persahaan tersebut.

Berkurangnya partisipasi perusahaan migas multinasional dapat memberi dampak positif bagi perusahaan migas nasional. Peran Pertamina dipastikan akan lebih besar namun di sisi lain hal ini berpotensi memberikan risiko yang lebih besar bagi perusahaan migas nasional.

Akan lebih baik jika perusahaan migas nasional dapat medistribusikan risiko yang akan dihadapi kepada pelaku lain. Atau meningkatkan peran Pemerintah dalam mengurangi risiko eksplorasi dan ketidakpastian bagi perusahaan migas nasional dengan cara menambah ketersediaan informasi data lapangan.

Peran dan dukungan pemerintah akan semakin diperlukan karena kecenderungannya sejumlah lembaga pembiayaan yang berasal dari negara maju, sinyal apa ini?

satunya Amerika Serikat, mulai diinstruksikan untuk menghentikan pembiayan proyek bahan bakar fosil dan memprioritaskan kolaborasi global untuk menerapkan teknologi energi bersih. Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Presiden Amerika Joe Biden melalui nota diplomatic.

Keterlibatan pemerintah Amerika Serikat ke depan harus mencerminkan tujuan dalam mempromosikan energi bersih, memajukan teknologi inovatif, meningkatkan daya saing teknologi bersih AS. Namun kebijakan ini masih diberikan pengecualian jika menimbulkan masalah keamanan nasional, geostrategis, atau pengembangan akses energi tidak ada alternatif emisi karbon yang lebih rendah. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pemerintah Tebar Insentif Untuk Kendaraan Listrik, Pemerintah mempercepat masifnya penggunaan mobil listrik di Indonesia.

Untuk bisa dijangkau masyarakat dan mendorong percepatan pertumbuhan industri mobil listrik pemerintah menebar berbagai insentif. Pertama, insentif PPnBM yang sudah berlaku sejak Oktober kemarin. Kebijakan ini mendorong agar para masyarakat bisa menjangkau mobil listrik yang selama ini masih dibebankan pajak barang mewah. Dengan adanya kebijakan ini, maka beban harga jual bisa berkurang.

Jadi makin bisa diakses oleh masyarakat. Kedua, insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan super deduction tax diperuntukan bagi industri yang mengembangkan kendaraan listrik. Bebas bea masuk pun diperuntukan bagi industri pabrikasi kendaraan listrik ini.

Ketiga, ada kebijakan dari pemerintah yang mendorong perbankan nasional untuk bisa memberikan kredit murah bagi masyarakat untuk bisa mengakses mobil listrik, saat ini ada kebijakan DP nol persen dan suku bunga yang rendah yang disediakan perbankan nasional. Dengan kebijakan ini, perbankan nasional didorong untuk ikut juga a sinyal apa ini? kendaraan listrik. Insentif ini langsung bisa dirasakan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses mobil listrik.

Dari pemerintah kota ataupun daerah saat ini sudah banyak memberikan insentif yang bisa dirasakan masyarakat. Seperti di Jakarta misalnya, saat ini mobil listrik ini bebas ganjil genap.

Beberapa daerah juga memberikan diskon tol dan juga bebas bea parkir. Insentif yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ini bisa langsung berdampak dan menggugah masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Disisi lain, PLN pun terus berupaya mempercepat pembentukkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak. Saat ini PLN telah menggandeng tiga produsen mobil listrik seperti Nissan, Hyundai dan Wuling.

Pemerintah juga menargetkan selama periode 2024 hingga 2029 sebanyak 60% kendaraan listrik di dalam negeri merupakan produk lokal, dengan adanya rencana tersebut diharapkan akan berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional. Mulai dari baterai, spare part yang ada saat ini tinggal konversi ke kendaraan listrik.

Selain itu, guna menarik investasi, pemerintah diharapkan dapat memberi insentif tambahan bagi pabrikan otomotif di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dapat berdampak pada harga jual mobil listrik yang ekonomis dan terjangkau ke masyarakat. Selain dengan produsen kendaraan listrik, PLN juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan pabrikan stasiun pengisian ulang bahan bakar atau charging station.

PLN telah membentuk aliansi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai lokasi pengisian daya bagi kendaraan listrik. Saat ini, Kementerian ESDM menargetkan penggunaan 2 juta mobil listrik dan 13 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda motor listrik pada 2030. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak atau BBM pun terus meningkat. Konsumsinya mencapai 1,2 juta barel per hari dan sebagian besar merupakan produk impor. Kementerian ESDM pun terus menyusun strategi besar penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Target pengurangan impornya setara 77 ribu barel minyak per hari (BOPD). Dengan penggunaan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik, penghematan devisanya mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 25,4 triliun.

Penurunan emisi karbon dioksidanya mencapai 11,1 juta ton. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Cadangan Timah diperkirakan 25 tahun lagi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda industri timah nasional.

Saat ini cadangan timah hanya mencapai 2,23 juta ton logam timah (sumber: Badan Geologi, 2019), dengan tingkat produksi mencapai 0,085 juta ton logam per tahun.

Sehingga diprediksi umur cadangan timah hanya sampai pada tahun 2046. Produksi timah memang penting untuk ketahanan perekonomian nasional. Saat ini Indonesia memang tidak sedang diburu-buru waktu untuk menghabiskan sumber daya alam termasuk timah, penting untuk memanfaatkan momentum jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda baik.

Dari catatan cadangan timah yang tersisa 2,23 juta ton itu, terdapat sebanyak 661 jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas timah. Rinciannya: 22 IUP tahap eksplorasi, 647 IUP tahap operasi produksi. Sementara untuk lokasinya 460 IUP ada di daratan dan 209 IUP ada di lautan. Untuk memanfaatkan jalannya pemanfaatan timah, Kementerian ESDM sudah berkoordinasi lintas kementerian.

Diantaranya dengan Kementerian Perindustrian, yang mana mendorong pemanfaatan timah melalui hilirisasi. Kementerian Perindustrian mengatur agar timah yang diperdagangkan ini sudah melalui proses nilai tambah dan kegiatan ekspor sesuai yang mengacu dengan RKAB. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Dukungan infrastruktur dalam dekarbonisasi pembangkit Tiongkok. Tiongkok saat ini tengah berupaya untuk mendekarbonisasi sektor listriknya dan sedang berusaha untuk menentukan strategi dekarbonisasi yang tepat.

Ada yang berpandangan bahwa untuk menuju dekabronisasi rantai pasokan listrik peran dari bahan bakar fosil perlu dikalibrasi ulang, pandangan lain menyatakan jika peran energi terbarukan harus secara fundamental ditingkatkan dan mulai memperkenalkan mekanisme berbasis pasar untuk energi dan perdagangan karbon. Namun pada dasarnya, hampir seluruhnya memandang bahwa pelaksanaan transisi harus dapat memastikan jika pasokan listrik tetap stabil dan jangan sampai kecepatan menonaktifkan pembangkit listrik batubara di Tiongkok mengakibatkan terjadinya kekhawatiran terhadap ketersediaan energi.

Masalah harga juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan dekarbonisasi. Baru baru ini harga listrik yang berasal dari energi terbarukan di pasar listrik Provinsi Shanxi mengalami harga yang fluktuatif. Ketika pasokan tenaga angin rendah, harga listrik mencapai US$85,9/MWH dan turun menjadi US$25,02/MWh ketika tenaga angin pulih kembali. Hal ini menandakan bahwa harga energi terbarukan juga dapat mengalami fluktuasi seperti halnya komoditas energi fosil yang disebabkan karena intermittency sumber energi tersebut.

Dalam sistem tenaga listrik yang didominasi energi terbarukan, diusulkan adanya dua pasar, pertama adalah pasar untuk listrik ramah lingkungan yang menentukan harga pada waktu yang berbeda berdasarkan fundamental penawaran dan permintaan.

Kemudian pasar kedua, ketika pasar untuk listrik dari penyimpanan baterai skala utilitas, bahan bakar fosil, dan sumber lain ketika sumber listrik ramah lingkungan tidak mencukupi. Sinyal harga yang muncul dari pasar kedua diharapkan dapat mendorong penyedia listrik agar secara proaktif untuk meningkatkan investasinya dalam teknologi penyimpanan.

Tiongkok saat ini sudah memperkenalkan perdaangan listrik yang diatur secara dominan dan merupakan program percontohan untuk perdagangan listrik hijau antara konsumen dan perusahaan pembangkit yang dikelola bersama oleh dua jaringan listrik milik negara. Sistem ini belum berkembang menjadi mekanisme pasar yang sepenuhnya efektif dan kuat yang dapat mendukung energi terbarukan.

Tantangannya adalah kurang besarnya ukuran dan sistem untuk mentransfer dan menjual listrik dari provinsi terpencil yang kaya energi terbarukan ke sinyal apa ini? konsumsi energi. Pemerintah perlu memfasilitasi transmisi listrik antar-daerah, sementara itu mekanisme pasar perlu dibangun dengan baik untuk mendukung perdagangan listrik antar-daerah. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Co-firing PLTU Percepat Transisi Energi Tanpa Sinyal apa ini?

APBN, Penerapan program pencampuran biomassa dengan batu bara (Co-firing) pada pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU), yang dilakukan PT PLN (Persero) dinilai sudah tepat untuk mendukung transisi energi dari fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengatakan jika transisi energi fosil ke EBT tanpa mengandalkan APBN bukan hal yang mudah, kondisi menjadi tambah berat dengan berlebihnya pasokan listrik saat ini.

Situasi dilematis sektor kelistrikan ini harus disiasati. Pasalnya pemerintah ingin menggenjot pemanfaatan EBT tanpa membebani APBN, namun saat ini harga listrik dari pembangkit berbasis EBT sebagian besar belum kompetitif dibanding batu bara. Pembangkit listrik yang harganya saat ini mampu bersaing dengan PLTU hanyalah PLTS, namun kapasitas pembangkit yang memanfaatkan energi sinar matahari tersebut kecil dibandingkan kemampuan PLTU.

Co-firing merupakan sinyal apa ini? satu siasat yang tepat untuk meningkatkan porsi EBT dan mengurangi emisi karbon, sehingga target net zero emmision sinyal apa ini?

2060 dapat tercapai.Karena dengan adanya Co-firing itu berarti PLTU eksisting disuntik biomassa. Itu bisa kurangi emisi karbon sehingga cita-cita kita di 2060 tetap jalan.

Indonesia sebagai negara berkembang belum mencapai puncak emisi, berdasarkan perhitungan DEN dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 6 persen Indonesia baru keluar dari golongan negara dengan pendapatan sedang ke tinggi pada 2043, saat itu baru emisi Indonesia berada di titik puncak.

Sektor yang menjadi penyumbang besar pun bukan energi tetapi manufaktur dan jasa. Maka kita harus gunakan beberapa cara agar sektor ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Sekadar diinformasikan, PLN telah memiliki sejumlah insiatif untuk mengejar target porsi EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi pada 2025 tanpa membebani APBN di tengah kelebihan pasokan listrik, yaitu mempercepat pengoperasian pembangkit berbasis EBT yang masuk dalam program kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW). Seperti PLTP ada 1,4 GW kemudian hidro ada 4,9 GW itu kami percepat prosesnya.

Sehingga kita harapkan di 2025 itu bisa beroperasi. Inisiatif berikutnya adalah menerapkan penggantian batu bara sebagai bahan bakar pada PLTU dengan biomassa (co-firing), sehingga biomassa menempati 3 sampai 6 persen dalam porsi EBT pada 2025.

Inisiatif ketiga adalah menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tidak tersambung dengan sistem kelistrikan skala besar di wilayah terpencil dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLN juga akan menggunakan PLTS dengan total kapasitas 3 sampai 4 GW dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan total kapasitas 600 MW.

Dengan inisiatif tersebut, PLN dapat berhemat dari sisi pengeluaran belanja modal (Capex) untuk mengejar target porsi EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi pada 2025. Dengan memanfaatkan aset yang ada, kami berharap Capex tidak tinggi dan Opex bisa dioptimalkan. III. Sektor Geologi, Mineral, Batu Bara dan Umum Perkiraan permintaan sinyal apa ini? bara. Indonesia telah menyatakan komitmennya melakukan transisi energi. Pemerintah juga membidik capaian netral karbon atau net zero emission pada 2060.

Meski begitu, eksplorasi pertambangan diyakini akan semakin masif pada tahun depan. Perusahaan pertambangan batu bara diperkirakan terus menggenjot eksplorasi komoditas tersebut di tengah upaya transisi energi yang mulai menggeliat di dalam negeri. Langkah tersebut diyakini berlanjut dalam beberapa tahun ke depan hingga penggunaan energi baru terbarukan (EBT) menemukan titik keekonomian yang kokoh untuk dikembangkan secara masif. Terlebih, batu bara mencatatkan masa terbaik sepanjang sejarah selama 2021.

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) memproyeksikan bahwa eksplorasi batu bara akan terus dilakukan pada 2022 meski di tengah upaya pemerintah melakukan transisi energi. Berkaca dari peningkatan penggunaan pembangkit batu jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda seperti di Jepang, Inggris, dan Korea Selatan. Beberapa negara juga diketahui juga mulai gencar menggantikan pembangkit listrik tenaga nuklir kepada batu bara.

Kebijakan ini ditempuh seiring dengan dampak limbah nuklir yang berbahaya meski tidak terlihat. Direktur Eksekutif Asosiasi PerIndonesia (APBI) mengatakan optimalisasi cadangan batu bara yang ada terus dilakukan perusahaan lambang.

Langkah tersebut sekaligus memanfaatkan kenaikan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda komoditas itu di pasar global. Perusahaan batu bara saat ini terus memaksimalkan potensi yang ada. Karena harga tidak selamanya naik, tidak selamanya bagus terus. Pihaknya optimistis bahwa permintaan terhadap batu bara akan terus meningkat di tahun mendatang termasuk dari kawasan Asia Pasifik.

Sekitar 98% dari total ekspor batu bara Indonesia disalurkan ke kawasan tersebut dengan dua pasar utamanya adalah China dan India yang mencakup sekitar 63 %. Seiring dengan potensi perkembangan industri mulai tahun depan yang diprediksi meningkatkan kebutuhan listrik dan batu bara sebagai salah satu bahan bakarnya.

Laman khusus iklim berbasis di Inggris, Carbon Brief, dalam laporannya pada 2020 mencatat kapasitas pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara telah mencapai 2.045 gigawatt (GW) sejak 2000 hingga 2020. Negara paling gencar menggunakan energi ini adalah China dan India.Laporan itu juga menyebutkan bahwa 200 GW pembangkit balu bara tengah dibangun dan 300 GW dalam perencanaan. Saat ini, jenis energi fosil tersebut menghasilkan hampir 40% dari kebutuhan listrik dunia.

Sedikitnya 80 negara menggunakan komoditas ini sebagai bahan baku penyediaan energi listrik. Angka ini naik dari 66 negara pada 2020. Asosiasi Pemasok Batubara dan Energi Indonesia (Aspebindo) memproyeksikan permintaan komoditas itu juga akan tetap berkilau pada tahun depan. Tahun depan akan terjadi perubahan signifikan pada aktivitas di kawasan industri tetapi hal itu tidak sampai mengganggu permintaan batu bara.

Pasalnya, batu bara masih menjadi salah satu sumber bahan bakar utama di tengah langkah pemerintah menggalakkan transisi energi. Komoditas ini juga menyumbang pendapatan terbesar bagi negara dari sektor energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara mencapai Rp70,05 triliun. Angka ini naik hingga 179,14% dari rencana Rp39,10 triliun (sumber: MODIstatus: 13 Desember 2021) I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Kunci dekarbonisasi sektor migas.

Program pengurangan emisi di sektor migas. Beberapa langkah strategi pengurangan emisi sinyal apa ini? rumah kaca sedang disusun untuk menekan emisi karbon di sektor migas. Di sisi hulu migas, penghijauan menjadi salah satu program andalan yang akan dilakukan. Berdasarkan data SKK Migas, program penghijauan yang wajib dilakukan KKKS dan sudah disepakati bersama dalam Work Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda and Budget (WPN&B) tahun ini mencapai 6,9 juta pohon dengan total lahan seluas 14.100 hektar.

Program ini diproyeksikan dapat menyerap CO2 sebesar 87.100 ton per tahun. Program lainnya yang akan dikembangkan adalah Carbon Capture Utilization, Storage (CCUS) dikombinasikan dengan EOR. Program ini akan mulai dilakukan di Papua melaluli pembangunan Vorwata Enhanced Gas Recovery (EGR) CCUS.

Melalui proyek ini jumlah CO2 yang akan diinjeksikan mencapai 25 juta ton pada 2035 dan 33 juta ton pada 2045. Sektor migas juga akan memiliki peran yang sangat penting terhadap penurunan emisi gas rumah kaca untuk pemanfaatan gas bumi di pembangkit listrik sebesar 1.100 BBTUD atau setara 5.600 MW. Pada 2022, ada sekitar 52 pembangkit berbahan bakar minyak yang akan dikonversi dengan gas alam cair (LNG). Penggunaan gas juga akan ditingkatkan di rumah tangga untuk mencapai target 1 juta sambungan di tahun 2022.

Proyek ini akan dikerjasamakan dengan PT KAI untuk memanfaatkan stasiun sinyal apa ini? api sebagai tempat regasifikasi LNG untuk selanjutnya gasnya disalurkan ke rumah tangga pipa. Banyak perusahaan migas sedang mencari cara untuk mengurangi jejak karbonnya dengan beberapa strategi seperti pengurangan flaring, beralih ke model produksi yang lebih rendah karbon, menciptakan bahan bakar yang lebih rendah karbon, investasi pada kegiatan carbon offset, menambah teknologi penangkap karbon.

Pada akhir September, Oil and Gas Climate Initiative – merupakan grup dari 12 perusahaan migas terbesar di dunia – mengupdate target penurunan intensitas emisi karbon dari operasi hulu migas menjadi 17 kg CO2 eq per barel dari sebelumnya 20 kg CO2eq per barrel.

Salah satu negara yang saat ini memiliki intensitas karbon yang rendah adalah Libya. Pengurangan flare gas dan energi matahari mejadi kunci bagi Libya dalam melakukan dekarbonisasi. Saat ini intensitas karbon yang terdapat di Libya mencapai 10 kg CO2eq per barel.

Nilai intensitas karbon operasi minyak di Libya dapat lebih diturunkan dengan lebih banyak kerjasama antar perusahaan minyak internasional. Rendahnya intensitas karbon yang dimiliki Libya memberikan nilai tambah bagi Libya untuk menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi perusahaan minyak besar.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pengunaan energi baru terbarukan (EBT) diyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Anggota Komisi VII DPR berpendapat penggunaan EBT, khususnya diimbangi dengan sistem low carbon development, maka akan mengurangi emisi karbon dengan potensi mengurangi emisi sebesar 43 persen pada 2030.

Kita juga bisa menghasilkan 23 juta pekerjaan lebih hijau dan lebih baik. Penggunaan EBT juga bisa menyelamatkan sebanyak 40.000 jiwa per tahun, karena bisa mengurangi polusi udara dan air.

Polusi pengaruhi kualitas SDM di Indonesia, bisa menghambat produktivitas negara dan akan sulit capai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di DPR harus didorong dan direalisasikan. Karena dengan adanya UU EBTKE ini, maka kepastian hukum ada, investasi tumbuh. Tidak mungkin PLN, Pertamina jalan sendiri tanpa investasi karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Dengan adanya UU EBTKE, maka investasi, nilai beli, bisa terangkum di sana. 3 Infrastruktur listrik di Jakarta Barat. PT PLN (Persero) mengoperasikan tiga infrastruktur kelistrikan di wilayah DKI Jakarta dengan nilai Rp324,4 miliar.

Ketiga proyek ini akan menyokong ketersediaan listrik bagi pelanggan bisnis dan rumah tangga khususnya di Jakarta Barat. Tiga infrastruktur tersebut adalah Extension 2 Line Bay Gas Insulated Substation (GIS) 150 kV Grogol, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Grogol-Tomang, dan GIS 150 kV Tomang. Dengan resminya pemberian tegangan terhadap tiga infrastruktur ini, sistem kelistrikan di Ibukota terutama kawasan Jakarta Barat akan semakin andal.

Adapun tujuan pembangunan Ext. 2 LB GIS 150 kV Grogol dan GIS 150 kV Tomang adalah untuk pembagian beban ( load sharing) dengan GI 150 kV Kebon Jeruk dan GIS 150 kV Grogol sehingga pemadaman listrik dapat diminimalisir.Pembangunan GIS 150 kV Tomang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi baru untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan di area yang terbatas.

GIS ini merupakan GI Radial yang menjadikan GIS 150 kV Grogol sebagai suplai satu-satunya, dan dihubungkan melalui SKTT 150 kV Grogol-Tomang sepanjang 4,089 kilometer. Pembangunan ketiga proyek ini telah memenuhi aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sinyal apa ini? 93,15 persen untuk Ext 2 LB GIS 150 kV Grogol. Sementara aspek TKDN untuk GIS 150 kV Tomang mencapai 64,82 persen, dan 87,11 persen untuk SKTT 150 kV Grogol-Tomang.

Hal ini merupakan komitmen kami untuk turut menggerakkan industri dalam negeri. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum 11 poin usulan APNI sinyal apa ini? pemerintah. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengusulkan pemerintah untuk membuat aturan baru atau melakukan revisi tentang tata niaga nikel. Dalam alur penjualan hasil tambang, para penambang umumnya tidak langsung menjual ke pabrik atau smelter.

Mereka harus melalui beberapa trader, baik trader tengah maupun trader ujung (trader di bawah afiliasi smelter). Trader tengah kebanyakan mengcover terlebih dahulu pembelian bijih nikel secara free on board (FOB) dengan pembayaran 80%.  Tetapi, umumnya harganya ditekan oleh mereka. Sisa pembayaran 20% menunggu hasil analisa akhir pihak pembeli atau pihak smelter.

Sekjen APNI, menjelaskan bahwa dalam dunia perdagangan bijih nikel, tidak pernah menggunakan metode FOB, tetapi dengan CIF ( cost, insurance, and freight).

Para penambang, sesuai ketentuan Permen ESDM No. sinyal apa ini? Tahun jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda berkewajiban membayar PNBP, royalty, dan PPh. Misalnya, jika transaksi penjualan berdasarkan FOB, setelah ditentukan harga pembelian kemudian penambang membayar PNBP, royalty, dan PPh untuk diserahkan ke negara.

Sementara metode trading berbasis CIF, untuk mengetahui harga HPM jika melalui beberapa trader ada istilah HPM minus antara 0-US$ 3. Contohnya untuk nikel kadar 1,8% dengan kadar air 35% harganya US$ 44.

Jika melalui trader, maka HPM-nya akan dikurangi antara US$ 1- US$ 3. Misalnya dipotong US$ 3, harga HPM yang diterima penambang adalah US$ 41 per ton bijih nikel. Jika penambang melakukan kontrak trading dengan smelter, umumnya berbasis CIF. Pihak smelter hanya memberikan subsidi 0-US$ 3 per ton. Sementara biaya untuk tongkang antara 4, 8, 10, sampai US$ 12 per ton bijih nikel. Jika harga tongkang yang harus kami bayarkan, US$ 6, jika smelter hanya membayar harga CIF, rumusnya HPM ditambah US$ 3 (angka maksimun), maka kami harus menanggung subsidi lagi sebesar US$ 3 dikurang harga HPM Metode trading dengan CIF kendala yang dihadapi para penambang, pertama, mereka harus menanggung subsidi biaya pengiriman atau biaya tongkang.

Kedua, terjadi perbedaan hasil analisa, baik di pelabuhan muat maupun di pelabuhan smelter. Faktanya, sekitar 90% selalu terjadi perbedaan analisa. Contohnya, hasil dari pelabuhan muat kadar nikelnya 1,8 %, maka mau tidak mau berdasarkan analisa itulah yang harus kami bayarkan ke negara berdasarkan HPM, sinyal apa ini? untuk membayar royalty maupun pph 1,5%. Di sisi lain, invoice yang disampaikan kepada pihak pembeli (smelter), jika analisa terjadi penurunan kadar, misalnya hasil kadarnya 1,29%, maka invoice yang disampaikan penjual adalah di kadar 1,29%, bukan di kadar 1,8%.

Artinya, terjadi finalty penurunan nilai atau angka penjualan kami yang cukup sigfinikan. Hingga tahun 2021 ada 11 perusahaan surveyor yang sudah mendapat izin jasa survey dari Kementerian Perdagangan. Jadi, penambang yang ingin menjual komoditas nikel dapat memilih di antara 11 surveyor untuk melakukan jasa analisa di pelabuhan muat. Tetapi, di pelabuhan bongkar atau di pelabuhan smelter, mayoritas dilakukan oleh salah satu jasa surveyor. Dari hasil analisa perusahaan jasa surveyor ini kadang terjadi perbedaan kadar bijih nikel maupun stuktur mineral yang lain.

Kondisi ini membuat para penambang menanggung kerugian. Sebagai informasi, sampai Oktober 2021 sudah terjadi sekitar 5.542 kontrak trading. Kontrak tersebut tersebar di beberapa surveyor. Bisa dibayangkan jika kontrak itu ditampung sendiri oleh salah satu perusahaan jasa surveyor di pelabuhan bongkar, apakah mampu kapasitas laboratarium dan SDM-nya. 11 poin usulan APNI untuk pemerintah, yaitu: • Semakin bertambahnya perusahaan smelter yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjualbelikan maksimal 1,8%.

• Kementerian ESDM dan Satgas HPM diharapkan untuk segera menyusun harga patokan untuk bijih nikel lemonite (low grade). • Memperhitungkan mineral lainnya yang terkandung dalam bijih nikel, yaitu kobalt. • Harga yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2020, dan memberlakukan harga HPM jika terjadi finalty penurunan kadar.

• Diberlakukan penjualan transaksi bijih nikel yang sesuai dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 yaitu berbasis FOB. • Seluruh perusahaan jasa surveyor untuk dilakukan SNI dengan mengacu pada satu metode sampling dan pengujian hasil analisa.

• Difungsikannya surveyor wasit atau umpire untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, jika terjadi dispute perbedaan hasil analisa.

• Untuk menghindari monopoli disarankan kepada smelter untuk menggunakan 11 surveyor terdaftar secara merata agar hasil analisis lebih cepat dapat diperoleh. • Dioptimalkan kerja Satgas HPM dalam pengawasan di lapangan dengan mengikutsertakan APNI sebagai laporan langsung di lapangan. • Kebutuhan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, dikhawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO.

Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan Pirometalurgi kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi, yaitu di atas 1,8% dengan syarat SiO/MgO 2,5. • Dilakukan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga didapatkan data sumber daya dan cadangan nikel yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi P otensi cadangan migas. Kementerian ESDM mencatat potensi minyak dan gas (migas) di Indonesia masih banyak yang belum tersentuh.

Meski transisi energi baru terbarukan (EBT) sudah masif digencarkan, permintaan terhadap migas masih terus meningkat. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM mengatakan transisi energi akan berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan migas. Meski begitu, dari sisi volume pemanfaatan minyak dan gas bumi akan terus meningkat salah satunya sebagai bahan baku industri. Dalam konteks energi rendah karbon, peran gas bumi sangat penting sebagai energi transisi sebelum dominasi bahan bakar fosil beralih ke energi terbarukan dalam jangka panjang.

Tentunya transisi energi ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan. Saat ini Kementerian ESDM menugaskan tim eksplorasi yang dibantu tenaga ahli berpengalaman di industri migas Indoensia untuk mengintegrasi data daerah-daerah untuk yang berpotensi untuk diekplorasi lebih lanjut.

Tercatat bahwa masih ada 70 cekungan migas yang belum dieksplorasi dari total 128 cekungan yang ada di Indonesia. Lebih rinci diketahui hanya 20 cekungan yang berproduksi, 8 cekungan sudah dibor namun belum berproduksi, 16 cekungan terindikasi memiliki hidrokarbon, dan 14 cekungan sudah dibor namun tidak ada penemuan. Untuk mengimbangi permintaan migas yang akan terus meningkat, Kementerian ESDM sedang menggencarkan eksplorasi dengan fokus utama di lima daerah prospektif yang terdapat di Indonesia bagian timur.

Potensi tersebut ada di lima wilayah yakni Buton, Warin, Timor, Seram, dan Aru yang diperkirakan cadangan untuk lima lokasi prospektif tersebut dapat mencapai lebih dari 9,8 miliar barel setara minyak. Sebagai informasi, per 19 Januari 2021, total jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda terbukti atau proven reserves tercatat sebesar 2,44 miliar barel dan gas sebesar 43,6 triliun kaki kubik (TCF).

Kelima wilayah dengan potensi cadangan migas tersebut diharapkan bisa mendukung tercapainya target 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Transisi energi butuh biaya lebih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor.

Pemerintah melakukan diversifikasi energi untuk mengurangi impor dan ketahanan energi nasional dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Hingga 2020 bauran energi baru terbarukan, baru mencapai 11,2 persen, masih memerlukan upaya yang konkret dan terencana untuk mencapai target 23 persen pada 2025. total emisi sektor energi pada 2020 mencapai 587 juta ton karbon dioksida (CO2) yang sebagian besar berasal dari energi pembangkit fosil, transpotasi dan industri.

Implemetasi strategi menuju net zero emission dapat menekan emisi sektor energi sekitar 400 juta ton pada tahun 2060. Sedangkan jika kita tidak melakukan apapun atau bussiness as usual, maka emisi sektor energi diperkirakan mencapai 2 ribu juta ton Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa butuh biaya besar bisa mewujudkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Hal ini menjadi tantangan bagaimana pemerintah harus menyusun kebijakan yang tepat. Dijelaskan bahwa untuk menurunkan CO2 sekitar 3/4 dari 41% (450 juta ton ekuivalen) komitmen penurunan emisi di 2030, biayanya bisa mencapai Rp 3.500 triliun. Biaya itu tentu lebih mahal jika ingin sepenuhnya memenuhi komitmen tersebut. Biaya yang besar itu tidak hanya untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi juga untuk membangun pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

Untuk itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan dana dan investasi yang tidak murah. Komitmen Indonesia tersebut akan memiliki banyak dampak terhadap APBN sebagai instrumen fiskal. Meski begitu, bukan berarti APBN tidak mampu bekerja untuk menuju transformasi energi ini. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan untuk mulai melakukan transisi energi salah satunya melalui pajak karbon.

Cara itu diharapkan secara bertahap bisa mengurangi penggunaan energi karbon dan sejalan membangun energi baru. Kementerian Keuangan selalu siap untuk terus menjadi partner dalam menavigasi dan mengawal perekonomian Indonesia untuk pulih dan pada saat yang sama juga untuk menyiapkan transisi menuju net zero emission dalam rangka untuk menghindari malapetaka climate change bagi dunia dan masyarakat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Mendorong Pemerintah Berlaku Adil dalam menerapkan aturan terkait industri nikel dari hulu ke hilir. Penambang menilai industri hilir selama ini menerima banyak fasilitas dari negara. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengatakan bahwa selama ini kalangan penambang nikel terus menghadapi sejumlah beban kewajiban yang ditanggung agar terus dapat berproduksi.

Perusahaan tambang diwajibkan untuk menyetor sejumlah royalti kepada pemerintah. Selain itu, juga harus membayar penerimanan negara bukan pajak (PNBP). Selain kewajiban PNBP dan royalti, penambang nikel masih harus merogoh kocek untuk menanggung biaya pengiriman di atas kapal tongkang hingga menanggung biaya lainnya bila terjadi selisih kadar nikel dari tambang ke smelter. Hal ini berbanding terbalik dengan industri smelter. Kalangan industri hilir menerima sejumlah keringanan termasuk fasilitas bebas bea masuk dan bea keluarkan.

Seharusnya pemerintah turut memberikan keringanan serupa bagi penambang nikel. APNI mencatat hingga kini terdapat 328 pemilik izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi nikel. Pemegang IUP itu tersebar di sejumlah wilayah timur Indonesia. 44 IUP tersebar di Maluku Utara, 123 IUP di Sulawesi Tengah, 133 IUP di Sulawesi Tenggara serta 5 IUP di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, terdapat 25 smelter yang telah beroperasi di Indonesia.

Pemerintah menargetkan setidaknya terdapat 98 smelter hingga 2025. 41 perusahaan masih dalam masa konstruksi dan 32 lainnya dalam perencanaan.

APNI menghitung total kapasitas produksi smelter eksisting di dalam negeri mencapai 12,7 juta ton dengan produk awal mencapai 7,0 juta ton dan produk lanjutan mencapai 5,7 juta ton. Asosiasi juga merekam produksi nikel olahan hingga menjelang akhir tahun ini mencapai 2 juta ton. Jumlah ini terbagi sinyal apa ini? produk nickel pig iron 664.746 ton, ferro nickel 1,30 juta ton serta nickel matte 72.785 ton. Angka ini diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun ini.

Minerba One Data Indonesia (MODI) memerinci dari kisaran produksi tersebut, 73,7 persen atau 73.563 ton nickel pig iron telah terjual.

Kemudian 62,09 persen produksi ferro nickel atau 949.887 ton terjual serta nickel matte telah terjual 63.389 ton dari produksi. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi JP Morgan memproyeksikan harga minyak dunia akan mencapai US$ 125 per barel pada 2022 dan berpotensi menjadi US$ 150 pada 2023 jika kapasitas produksi negara-negara produsen minyak dan afiliasi (OPEC+) tak mampu mengimbangi peningkatan permintaan global. OPEC+ juga telah memutuskan untuk mempertahankan kebijakannya untuk secara perlahan meningkatkan pasokan minyak ke pasar bulanan secara perlahan sebesar 400.000 barel per hari.

JP Morgan memperkirakan permintaan minyak global pada 2022-2023 mencapai 99,8-101,5 juta barel per hari. Harga minyak berfluktuasi secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir, didorong oleh rencana Amerika Serikat (AS) melepas cadangan minyaknya ke pasar, serta kekhawatiran tentang varian baru virus corona yang bernama Omicron. Amerika mendesak OPEC+ untuk meningkatkan produksi guna membantu perekonomian global. Produsen minyak mengklaim mereka tidak ingin menghalangi pemulihan industri energi yang rapuh dengan membanjiri pasar dengan minyak, yang telah membuat kedua belah pihak tidak stabil.

Sejak Agustus, OPEC+ telah meningkatkan tambahan pasokan minyak global sebanyak 400.000 barel per hari (bph) secara bertahap untuk mengkompensasi pemotongan pasokan yang telah disepakati pada 2020 ketika permintaan melemah karena pandemi Covid-19.

Secara umum, dampak Omicron saat ini terkait dengan bahan bakar jet, terutama di Afrika dan Eropa.Bahkan sebelum kekhawatiran tentang Omicron muncul, OPEC+ telah mempertimbangkan dampak dari pengumuman Amerika Serikat dan konsumen utama lainnya untuk melepaskan cadangan minyak mentah darurat untuk meredam harga energi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Menghemat Devisa dan Tingkatkan Ekonomi Petani, Penggunaan biodisel terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan produksi bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri. Dengan kebijakan tersebut diharapkan pada 2027 Indonesia tidak lagi impor BBM sehingga bisa menghemat devisa serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui program mandatory BBN.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, implementasi biodisel berjalan sukses selama 15 tahun. Bahkan dalam pemanfaatan biodisel dengan bleending rate 30 persen, beberapa waktu lalu sudah diuji coba bio avtur pada pesawat penerbangan tujuan Bandung ke Jakarta sebaliknya. Ternyata hasilnya cukup memuaskan, sehingga bisa terus ditingkatkan.

Saat ini, KESDM bersama pihak terkait tengah menyusun rencana strategi pengembangan B40 dengan menerapkan bahan bakar hijau. Beberapa strategi yang dilakukan mencapai target pengembangan BBN antara lain pengembangan green diesel melalui coprosesing dan stand alone refeneris di kilang Pertamina.

Selain itu, pengembangan bensin sawit rakyat yang melibatkan smallholder dan koperasi saat ini sedang disiapkan percobaan pilot demonstration plant di Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda yang nantinya akan menghasilkan unit-unit kecil. Diharapkan nantinya bisa dipakai di daerah-daerah menggunakan bahan baku sawit masyarakat. Program mandatori BBN merupakan program strategi nasional yang bertujuan dan memiliki dampak yang siginifikan yaitu memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.

Program ini juga, dapat meningkatkan ketahanan kemandirian energi, memberikan kestabilan harga CPO, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit. Program mandatori biodisel dapat mengurangi konsumsi dan impor BBM serta memperbaiki neraca perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bahkan bebarapa waktu terakhir sinyal apa ini? CPO mengalami kenaikan yang diikuti peningkatan harga TBS.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Kenaikan Harga Logam Industri Mulai Terbatas di Tahun Depan. Harga komoditas logam industri kompak bergerak menguat sepanjang tahun ini karena pasokan yang terbatas.

Namun, para analis memproyeksikan pertumbuhan harga logam industri di tahun depan tidak akan lebih tinggi dari tahun ini. Sepanjang tahun ini, timah mencatatkan penguatan harga tertinggi di antara logam industri. Harga komoditas ini naik 93,53%. Direktur TRFX Garuda Berjangka mengatakan harga logam industri kompak naik karena jumlah pasokan lebih sedikit dari permintaan. Produksi belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19.

Namun, diprediksi harga komoditas dalam jangka pendek berpotensi terkoreksi. Sentimen negatif datang dari potensi The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya. Sementara, di kuartal I-2022, harga logam industri diperkirakan masih dapat bertahan di level tinggi. Sentimen penyebaran varian baru Covid-19, omicon, akan menjadi pemicu harga komoditas bertahan di level tinggi.

Namun, memasuki kuartal selanjutnya, pergerakan harga komoditas logam industri akan jadi lebih stabil. Sentimen yang mempengaruhi adalah proyeksi pemulihan ekonomi yang mulai kembali berjalan. Alhasil, negara produsen komoditas logam industri juga akan kembali menggenjot produksi.

Bahkan untuk aluminium, Founder Traderindo.com memprediksi defisit pasokan akan berlanjut ke tahun depan. Sementara, faktor cuaca ekstrem serta bencana banjir juga turut mengganggu produksi logam industri.

Sedangkan, permintaan meningkat pesat seiring pemulihan ekonomi. Harga aluminium jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda diprediksi masih bisa naik, meski tidak sekuat tahun ini.

Namun, target rekor all time high di US$ 3.200 masih berpotensi tercapai. Rentang harga aluminium tahun depan di US$ 2.000-US$ 3.500. Sementara harga komoditas timah masih bisa naik, meski kenaikannya tidak lebih tinggi dari 2021. Rentang harga timah di 2022 di prediksi antara US$ 25.000-US$45.000. Adapun, harga nikel tampak stabil konsolidasi. Rentang harga nikel ialah US$ 16.000-US$ 23.000 di tahun 2022. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Kontribusi sektor migas di tengah transisi energi.

Meski Indonesia menyongsong transisi energi ke energi terbarukan, industri hulu migas masih akan menjadi perhatian. Industri ini dianggap menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia dengan memberikan multiplier effect yang ditimbulkan oleh kegiatan ini ke sektor-sektor pendukung. Berdasarkan hasil studi Universitas Indonesia atas dampak kegiatan usaha hulu migas pada 2003-2017, multiplier effect industri hulu migas disebut terus meningkat. Industri yang pada mulanya didesain untuk menghasilkan manfaat berupa penerimaan negara secara maksimal, kemudian dikembangkan menjadi salah satu mesin penggerak kegiatan penunjangnya, seperti perbankan dan perhotelan.

Pemerintah masih akan aktif mendorong KKKS untuk meningkatkan pengeboran sumur migas di Tanah Air. Sebanyak 41 kesepakatan komersial ditandatangani bertepatan dengan hari terakhir konvensi 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) dengan potensi penerimaan untuk penjualan gas bumi dan elpiji tersebut mencapai US$3,62 miliar atau sekitar Rp52,5 triliun, dengan penerimaan bagian negara sebesar USS1.14 miliar.

Kesepakatan tersebut meliputi 12 perjanjian jual-beli dengan total komitmen pasokan sebesar 189 miliar british thermal unit per hari (bbtud) dan 620 ribu metrik ton elpiji per tahun, 1 heads jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda agreement (HoA), 2 memorandum of understanding (MoU), dan 26 perjanjian sebagai implementasi penyesuaian harga gas bumi.

Rentang durasi kontrak dari 2 tahun hingga 14 tahun. Dukungan investasi dan partisipasi aktif dari para pemain domestik dan internasional masih diperlukan untuk peningkatan cadangan dan produksi migas dalam negeri. Pemerintah juga akan mengejar target investasi hulu minyak dan gas mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp229,5 triliun ke depannya dan pada akhir tahun ini ditargetkan investasi hulu minyak dan gas bisa mencapai US$11 miliar atau sekitar Rp157 triliun.

Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda setahun terakhir ini investasi hulu migas termasuk kategori investasi yang diprioritaska dan terus akan didorong untuk menjadi salah satu prioritas dalam mendatangkan penerimaan negara. Di 2022, hulu migas akan masuk di dalam bagian dari investasi yang akan dilayani Kementerian Investasi dan saat ini sedang memformulasikan agar proses perizinan terjadi satu pintu, baik hulu maupun hilir.

Hal ini diharapkan dapat mendukung salah satunya kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB). Insentif fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih diperlukan untuk memacu kinerja KKKS dalam meningkatkan produksi migas.

Contoh insentif yang diberikan adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) tubuh bumi, lalu insentif pemanfaatan barang milik negara (BMN) hulu migas. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Road Map Transisi Energy Siap Eksekusi, PT Pertamina (persero) mengukuhkan tekadnya untuk berkontribusi dalam mendukung langkah pemerintah mewujudkan Net Zero Emission dengan menargetkan pengurangan karbon dioksida (CO2) hingga 81,4 juta ton pada 2060.

Target Pertamina itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Forum G20 di Roma bahwa perubahan iklim hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dalam aksi nyata dan tidak saling menyalahkan.

Dari perspektif itu, Pertamina akan terus berusaha mengupayakan adanya keseimbangan antara agenda perubahan iklim dan ketahanan energi di Indonesia, dan juga untuk keberlanjutan perusahaan. Sejalan dengan kebijakan yang menargetkan pada 2030 penurunan emisi sebesar 29% dengan kemitraan global, pemerintah berambisi mengurangi emisi sebanyak 314 juta ton setara CO2 (tC02e) pada 2030, yang 183 juta ton atau lebih dari 50% di antaranya merupakan target sektor EBT.

Target itu dituangkan dalam peta jalan transisi energi Indonesia yang disebut National Energy Grand Strategy. Road map itu menyebutkan, dengan kondisi bauran energi saat ini yang masih berada pada level sekitar 9%, pada 2050 harus meningkat menjadi 31%. Untuk dapat memberikan hasil yang signifikan dalam memitigasi perubahan iklim, dengan pola bisnis seperti saat ini, sektor migas secara global harus mengurangi emisi setidaknya 3,5 gigaton setara karbon dioksida (GtC02e) per tahun pada 2050.

Bahkan, jika permintaan energi migas masih seperti kondisi normal, sektor migas dapat mengurangi sebagian besar emisinya, dengan biaya lebih rendah dari rata-rata US$50 per ton setara karbon dioksida. Hal itu dapat dilakukan melalui intervensi pada kegiatan yang paling menghemat biaya. Perubahan dan penyesuaian proses bisnis akan membantu perusahaan mengurangi konsumsi energi dan mendukung pengurangan emisi.

Selain itu, Pertamina juga memiliki program dekarbonisasi lewat program Environmental, Social, and Governance (ESG). Pada 2020, Pertamina telah memberikan kontribusi dalam penurunan emisi sebesar 27,08% jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 26%.

Pencapaian penurunan emisi tersebut antara lain diperoleh dari pemanfaatan gas jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda di sektor hulu dan pengolahan, baik untuk bahan bakar penggunaan sendiri maupun untuk pasokan gas ke pelanggan.

Untuk mewujudkan green energy, Pertamina juga tengah melaksanakan eksekusi revamp TDHT pada proyek Standalone Biorefinery fase 1 di Kilang Cilacap. Proyek itu ditargetkan rampung pada 10 Desember 2021 dan lanjut tahap II pada 2023. Dengan selesainya proyek tersebut, Kilang Cilacap akan mampu memproduksi biodiesel HVO (D100) dengan kapasitas 3.000 barel per jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda (kbpd) dari feed refined bleached deodorized palm oil (RBDPO).

Berikutnya, Pertamina melalui Standalone Biorefinery Kilang Plaju ditargetkan 2024. Keseluruhan proyek pengembangan BBN (bahan bakar nabati) ini merupakan bagian dari upaya Pertamina menghadapi transisi energi yang dampaknya berpotensi mengurangi impor minyak.

Selanjutnya, pengembangan biofuel tersebut akan ditingkatkan pada fase 2 sehingga kelak Kilang Cilacap akan mampu mengolah D100 dengan kapasitas 6 kbpd dari multi-feed, yaitu RBDPO, crude palm oil (CPO) atau minyak jelantah (UCO). Pengembangan fase 2 ditargetkan akan selesai pada 2024. Biodiesel yang 100% bersumber dari nabati ini merupakan bukti bahwa Pertamina sungguh-sungguh mendukung program pemerintah untuk memanfaatkan sumber energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda baru lainnya yang sedang dikembangkan pertamina, yakni green hydrogen dan blue hydrogen yang pilot project-nya akan dimulai di lingkungan operasi.

Untuk green hydrogen, melalui PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pertamina menargetkan dapat memproduksi sekitar 8.600 kg per hari dari seluruh Wilayah Kerja Geothermal Pertamina dengan. Pilot project green hydrogen telah dimulai di WK Ulubelu. Selain itu, melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina juga sedang menyiapkan proyek pengembangan blue hydrogen dari proses elektrolisa air dengan sumber energi listrik yang tesertifikasi hijau, menggantikan proses produksi hidrogen konvensional yang mengubah gas alam.

Pengembangan blue hydrogen akan difokuskan di Kilang Plaju dan Kilang Cilacap. Melalui proyek tersebut, Pertamina dapat mengurangi jejak karbon dalam pembuatan hidrogen sehingga dengan adanya blue hydrogen, lini bisnis pengolahan Pertamina juga dapat berkontribusi dalam mereduksi emisi saat operasi karena sumber hidrogen yang digunakan lebih ramah lingkungan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Erupsi Semeru. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, erupsi pada Sabtu (4/12). Material guguran awan panas turun bersama hujan deras di lereng gunung.

Akibatnya, banjir lahar hujan disertai letupan material, suara dentuman, dan hujan abu melanda wilayah sekitar. Erupsi Semeru terjadi pada saat pandemi covid-19 masih melanda negeri ini. Karena itulah, negara harus hadir untuk menangani bencana secara cepat dan tepat, dengan skala prioritas serta koordinasi terpadu.

Penanganan cepat dan tepat sangat diutamakan agar bencana erupsi tidak memicu bencana lainnya seperti penyebaran virus korona. Penanganan cepat dan tepat dilakukan pemerintah.

Penanganan bencana terkoordinasi dengan baik dan maksimal. Skala prioritas penanganan bencana tentu saja pada kesempatan pertama dalam kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Dalam kaitan itulah dibentuk posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan konsolidasi data dan koordinasi kegiatan pencarian, penyelamatan, evakuasi, dan penanganan pengungsi.

Langkah-langkah tanggap darurat itu termasuk mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Masyarakat setempat berkolaborasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan itu.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2020, sebagian besar daerah di Tanah Air berada di kawasan rawan bencana.

Sebanyak 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang. Adapun dari 514 kabupaten, kota di Indonesia, sebanyak 237 kabupaten,’kota berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 pada kelas indeks risiko sedang.

Tidak ada satu pun provinsi dan kabupaten/kota yang berada pada risiko bencana rendah. Karena itulah, para kepala daerah dan pejabat pemerintah hendaknya selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada serta bekerja sama guna mengantisipasi datangnya bencana. Mitigasi menjadi kata kunci mengantisipasi bencana. Bencana itu tidak bisa dihentikan, tapi manusia punya kemampuan untuk menyiasatinya.

Kesadaran menyiasati bencana harus dibangun terus-menerus dan menjadi bagian dari gaya hidup modern. I.Sektor Minyak dan Gas Bumi Dampak varian omicron melemahkan permintaan minyak. Adanya varian omicron COVID 19 diperkirakan akan mengancam kembali permintaan minyak setelah sebelumnya mulai menunjukan pemulihan.

Munculnya mutase virus corona baru tersebut, mendorong penurunan harga minyak hingga lebih dari US$13/barel. SP Global mengatakan jika varian omicron berpotensi meredam pertumbuhan permintaan minyak hingga tingkat 2,9 juta barel per hari pada 2022 dibandingkan dengan kasus dasar pertumbuhan permintaan sebesar 4,8 juta barel per hari. Sektor yang diperkirakan paling terkena dampak adalah penerbangan baik internasional dan domestic. Di bidang penerbangan untuk setiap pengurangan 10 ribu penerbangan yang diterbangkan, permintaan bahan bakar jet global akan berkurang 600-700 ribu barel per hari.

Selain permintaan, margin industry penyulingan di Asia semakin turun ke level terendah dalam lebih dari dua bulan. Meskipun demikian, sejumlah pihak melihat penurunan harga minyak yang tajam juga disebabkan karena kondisi pasar yang tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental pasar saat ini dan masih terlalu dini untuk merevisi perkiraan permintaan yang sudah dibuat karena meskipun ada sejumlah negara yang melakukan lockdown namun beberapa pemerintah masih akan tetap mendorong kegiatan kegiatan untuk menjaga ekonomi mereka tetap terbuka.

Data makro-ekonomi dari Asia menunjukkan perbaikan di negara-negara ekonomi terkemuka, sinyal positif untuk permintaan energi. Di Cina, indeks manajer pembelian manufaktur kembali berekspansi, sementara output pabrik di Jepang naik tipis. Sementara Amerika berencana untuk menarik 50 juta barel minyak dari cadangan strategisnya yang diperkirakan akan semakin mendorong penurunan harga minyak.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Permintaan Meningkat Pemerintah Tambahkan Alokasi Biodiesel, menetapkan alokasi biodiesel untuk tahun 2022 sebesar 10,1 juta kiloliter (kl). Angka ini naik dari alokasi biodiesel tahun 2021 yang sebesar 9,4 juta kl. Naiknya alokasi biodiesel tahun depan berdasarkan pada realisasi impor minyak solar dan realisasi penyaluran biodiesel tahun 2021, serta asumsi pertumbuhan permintaan sebesar 5,5%.

Sementara, untuk penyaluran program biodiesel pada tahun 2022 ini akan didukung oleh 22 BU BBM dengan kapasitas terpasang sebesar 15.493.187 kl dan kemampuan produksi tahunan sebesar 13.527.527 kl.

Diharapkan, penyaluran biodiesel tahun 2022 dapat dilakukan dengan lebih efisien dan meminimalkan terjadinya keterlambatan atau gagal supply. Untuk itu, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan antara lain melalui pembagian alokasi dengan memperhitungkan kinerja BU BBN dalam melakukan penyaluran biodiesel periode 1 November 2020 hingga 31 Oktober tahun 2021. Kemudian mengupayakan agar setiap tiap titik serah minimal ada 2 BU BBN yang mensuplai, menyiapkan formula penentuan Ongkos Angkut, pemilihan BU BBN dan BU BBM berdasarkan optimalisasi rute sehingga Ongkos Angkut menjadi efisien, dan membuat aplikasi pengawasan distribusi BBN secara online untuk mempermudah mitigasi jika terjadi potensi B0 di suatu titik serah.

Adapun penetapan alokasi biodiesel tahun 2022 tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM No. 150.K/EK.05/DJE/2021, tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2022. III. Sektor Geologi, Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda, Batubara, dan Umum Permintaan Batu Bara Tahun Depan Diprediksi Naik Tipis, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memperkirakan permintaan batu bara pada 2022 akan mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan dengan tahun ini.

Wakil Ketua APBI mengatakan bahwa transisi energi yang terlalu cepat malah meningkatkan permintaan terhadap sektor batu bara. Pasalnya, energi baru terbarukan (EBT) belum dapat menutupi kebutuhan energi yang diperlukan. Di sisi lain, kenaikan permintaan turut ditopang oleh tingginya harga gas di Eropa.

Walhasil batu bara menjadi pilihan terakhir untuk menjaga ketersediaan energi di kawasan. Komoditas itu pun diketahui merupakan bahan bakar energi paling murah. Sementara itu dari sisi harga, APBI memperkirakan bahwa harga batu bara tahun depan masih tetap kuat. Saat ini, bursa perdagangan batu bara masih cukup fluktuatif dengan kisaran harga US$150–US$170 per metrik ton. Kementerian ESDM telah membidik produksi batu bara mencapai 625 juta ton hingga akhir 2021. Saat ini, realisasi produksi telah menembus 552,17 juta ton atau sekitar 88,35 persen dari target.

Dari jumlah itu, 487,5 juta sinyal apa ini? ditargetkan untuk pasar ekspor. Akan tetapi, realisasi ekspor masih 267,26 juta ton, atau 54,82 persen dari target.

APBI menilai Indonesia memiliki sikap politik yang baik di mata dunia. Hal itu didukung pula dengan letak geografis Indonesia, sehingga membuat negara pengimpor batu bara, seperti China dan India melirik Indonesia sebagai pemasok utamanya. Industri batu bara perlu didukung semua pihak supaya diberikan satu environment yang sangat mendukung, dalam arti kepastian investasi dan produksi. I.

Sektor Minyak dan Gas Bumi Penurunan produksi gas di Asia Tenggara. Penurunan produksi yang stabil di ladang migas ditambah dengan kurangnya investasi di sektor hulu Asia Tenggara menyebabkan eksportir LNG di Kawasan tersebut harus mengurangi pasokan ke pembeli utamanya di Asia Utara. Perusahaan minyak nasional di Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Tenggara seperti Petronas, Pertamina, dan PTTEP harus menghadapi tugas berat untuk menjaga keamanan energi dengan semakin besarnya hambatan untuk pengembangan lapangan-lapangan gas baru, mulai dari adanya kecenderungan kebijakan nasionalisasi sumber daya alam yang menyebabkan mundurnya perusahaan-perusahaan multinasional yang sinyal apa ini?

ini berkontribusi cukup besar dalam produksi dan penyediaan gas. Adanya kecenderungan dari lembaga keuangan untuk mengurangi pembiayaan di sektor migas sebagai bagian dari komitmen pengendalian perubahan iklim.

Berkurangnya investasi untuk pengembangan ladang baru karena adanya kebutuhan investasi baru untuk penyediaan teknologi dan penyimpanan karbon di sektor migas.

Isu isu tersebut cenderung menghambat kemampuan Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan LNG baik di tingkat global maupun domestic. Diperkirakan untuk jangka pendek, masih tinginya ketergantungan ekonomi besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan terhadap LNG akan berkontribusi terhadap peningkatan gas mengingat ketersediaan pasokan yang relative rendah. • Asia Tenggara secara keseluruhan masih menjadi pemasok LNG Jepang terbesar kedua setelah Australia.

Petronas menjadi salah satu perusahaan terbesar yang mengekspor LNG ke Jepang lebih besar dari Qatar sebagai sinyal apa ini? LNG terbesar di dunia. Penurunan produksi gas di Asia Tenggara dapat menjadi faktor strategis yang berpengaruh terhadap ketergantungan pasar Asia jangka panjang terlebih dengan adanya persaingan pasokan yang muncul dari Australia dan Rusia. Kondisi ini diperkirakan dapat mempengaruhi negosiasi kontrak yang akan segera berakhir. Berdasarkan informasi Platts, saat ini Petronas memiliki sekitar 6 juta ton per tahun kontrak yang diperkirakan akan berakhir pada 2025.

II.Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Desentralisasi Pembangkit EBT Bakal Percepat Transisi Energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) khususnya dalam konsep desentralisasi.

Kebijakan tersebut mulai dari regulasi panel surya hingga mendukung sektor perikanan. Desentralisasi pembangkit EBT penting untuk diwujudkan agar Indonesia bisa menjadi produsen independen sekaligus ikut berkontribusi terhadap capaian target EBT dalam bauran energi nasional.

Beberapa strategi yang dibangun untuk meningkatkan EBT dalam konsep desentralisasi, pertama, implementasi rooftop solar program (PLTS Atap). Melalui mekanisme tarif ekspor impor listrik nett metering, ditargetkan penggunaan solar PLTS Atap akan mencapai 3,6 GW pada 2025. Kedua adalah mengintegrasikan permintaan dan pasokan EBT melalui pengembangan industri hijau.

Strategi tersebut akan mampu menyeimbangkan sumber EBT yang tersedia dengan permintaan yang ada. Strategi ketiga yaitu dengan mendorong penggunaan energi hijau untuk mendukung sektor perikanan. Strategi tersebut telah diimplementasikan di sejumlah pulau kecil di Indonesia bagian timur atas kerja sama Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves). Saat ini KESDM telah mengimplementasi panel surya untuk fasilitas cold storage di pulau kecil di Indonesia bagian timur untuk mendukung sektor perikanan di area terpencil sehingga ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh.

Dalam meningkatkan penggunaan EBT membutuhkan banyak inovasi pada setiap aktivitas permintaan. KESDM dalam hal ini Direktorat EBTKE pun mendorong startup untuk berkontribusi menyediakan solusi di sektor energi agar bisa mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan target EBT pada 2025.

KESDM optimistis mampu mencapai target jangka pendek bauran EBT 23 persen pada 2025. Target tersebut akan dicapai dengan dukungan segenap pemangku kepentingan hingga pemasangan PLTS Atap oleh masyarakat. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan pencapaian target NDC di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi pada 2030 mencapai 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Untuk target jangka panjangnya adalah net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Realisasi penurunan emisi gas rumah kaca pada 2020 mencapai 64,4 juta ton CO2, lebih tinggi dibandingkan target awal 58 juta ton CO2. Indonesia menargetkan penurunan emisi 29 persen di mana 314 juta ton CO2 dari sektor energi. Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai desentralisasi sebagai langkah tepat yang akan mendukung transisi energi bersih dan meningkatkan ketahanan energi.

Desentralisasi energi membuat penyediaan energi dapat dilakukan secara gotong royong dan tidak hanya bergantung pada PLN. PLTS Atap, jelasnya, merupakan salah satu teknologi yang cocok dikembangkan untuk mencapai desentralisasi energi karena sifatnya yang modular, mudah diakses, dan harganya semakin terjangkau. Dengan meningkatnya permintaan maka industri PLTS terus tumbuh, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan secara tidak langsung berkontribusi pada ekonomi nasional, selain memperkuat ketahanan energi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Buka Tutup Keran Ekspor Mineral Mentah. Akhir 2013 silam, para pelaku dan ahli tambang berkumpul guna merumuskan jenis mineral yang dilarang ekspor di awal 2014. Larangan itu merujuk pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Meski terdapat pro dan kontra, Pemerintahan pada waktu itu menetapkan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda nikel dan bauksit dilarang ekspor.

Hanya mineral hasil olahan alias konsentrat diperbolehkan ekspor. Gugatan terhadap UU Minerba pun dilayangkan guna menganulir kebijakan pemerintah tersebut. Hanya saja berbagai upaya yang dilakukan kandas. Tiga tahun berselang, tepatnya pada awal 2017, Pemerintahan membuka kembali kran ekspor untuk nikel dan bauksit. Hanya saja ekspor diberikan dengan syarat ketat yakni khusus bagi perusahaan yang membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor akan dikenakan bila tidak ada kemajuan pembangunan smelter ber-dasarkan evaluasi per enam bulan.

Sekitar dua tahun kemudian, alias pada Agustus 2019, Pemerintahan kembali mengumumkan larangan ekspor untuk nikel, mulai berlaku di awal 2020. Kebijakan ini dengan pertimbangan bijih nikel merupakan bahan baku komponen kendaraan listrik. Larangan ekspor tersebut untuk memastikan pasokan bahan baku dalam negeri.

Hingga jelang akhir 2021 ini, Presiden kembali menyatakan larangan ekspor, kali ini untuk komoditas bauksit. Kebijakan ini berlaku pada tahun depan. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan pernyataan Presiden sebenarnya bukan hal yang baru. Pasalnya ketentuan pelarangan ekspor bijih mineral sudah diamanatkan oleh UU sejak tahun 2009 lalu. Dari sisi ekonomi, lanjutnya pelarangan ekspor bijih ini semata-mata bertujuan untuk mendorong kegiatan hilirisasi mineral di dalam negeri, berupa kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih bauksit menjadi aluminium yang mempunyai nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi mineral ini juga akan bisa menambah panjang rantai pasok industri pertambangan, berupa penambahan penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa yang lebih besar, peningkatan devisa negara, serta pendapatan negara dan daerah dalam bentuk pajak dan non pajak.

Dari sisi konservasi mineral, Ketua Perhapi menilai pernyataan Presiden ini bertujuan untuk menjaga cadangan bauksit yang dimiliki Indonesia, dapat berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan bauksit yang telah beroperasi di Indonesia. Artinya, cadangan bauksit yang dimiliki oleh Indonesia diprioritaskan untuk pabrik pengolahan yang beroperasi di dalam negeri. Sedangkan sisi ketahanan nasional, pernyataan Presiden bertujuan strategis untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia tak lagi ingin dikenal negara pengekspor barang mentah.

Indonesia ingin menunjukkan bahwa dengan penguasaan teknologi, Indonesia kini dapat mengolah dan memurnikan hasil pertambangan, menjadi aneka produk bahan baku industri, yang bernilai ekonomis tinggi. Perhapi pada dasarnya mendukung penuh pernyataan Presiden tersebut.

Hanya saja, Perhapi menyarankan ke Pemerintah untuk mengkomunikasikan rencana ini kepada pelaku usaha, pihak terkait dan negara mitra dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut tidak berdampak kepada ekonomi Indonesia serta tuntutan di WTO.

Berkaca pada pengalaman pelarangan ekspor nikel yang mendadak tahun 2019 lalu, telah menyebabkan sejumlah perusahaan pemagang kuota ekspor nikel, melakukan PHK besar-besaran karyawannya, serta pemutusan kontrak sejumlah perusahaan jasa. Hal itu berdampak pada isu sosial dan ekonomi yang cukup serius. Selain itu, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, telah menyebabkan Uni Eropa melakukan gugatan ke Indonesia melalui WTO yang sidangnya masih berlangsung hingga saat ini.

Pemerintah perlu melakukan strategi komunikasi yang baik agar masalah yang sama tidak terulang kembali. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Strategi Penurunan Emisi Sektor Hulu Migas Mencapai Net Zero Emission. Industri hulu migas Indonesia saat ini sedang menyiapkan peta jalan inisiatif rendah karbon untuk pengelolaan lingkungan industri hulu migas di masa depan.

Hal ini juga akan menjadi pijakan bagi industri hulu migas dalam mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 BSCFD pada 2030 dan juga target pembangunan rendah karbon.

Secara umum, ada enam strategi yang akan dipilih untuk mengawal pencapaian target emisi rendah karbon di industri hulu migas, yaitu penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan rendah karbon, pengelolaan energi, zero routine flaring, mengurangi emisi kebocoran, penghijauan, dan penggunaan CCS/CCUS. Salah satu program yang saat ini sedang dilakukan adalah pengembangan proyek Vorwata Enhance Gas Recovery-Carbon Capture, Utilization and Storage di Papua.

Melalui proyek ini, gas karbon dioksida yang diproduksi akan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir untuk membanti meningkatkan produksi gas. Proyek ini diharapkan akan beroperasi pada 2026/2027 dan akan menjadi proyek EGR-CCUS pertama di Indonesia.

Secara total, jumlah karbon dioksida yang akan diinjeksikan mencapai 25 juta ton pada tahun 2035 dan 33 juta ton pada 2045.

Dari sisi produksi, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi gas sebesar 300 BCF pada 2035 dan 520 BCF pada 2045.

Jika proyek ini beroperasi, kilang LNG Tangguh akan menjadi salah satu kilang LNG dengan tingkat emisi karbon terendan di dunia. Pemerintah akan terus mendorong perusahaan migas untuk meningkatkan kontribusi sektor hulu migas dalam pencapaian net zero emission dan menyertakan setiap proyek penurunan emisi terutama CCUS dalam Plan of Development masing-masing badan usaha.

Bahkan SKK Migas akan mempersiapkan insentif yang diperlukan untuk pengembangan teknologi tersebut mengingat faktor keekonomian masih menjadi tantangan penggunaan teknologi tersebut.

Secara teknologi penerapan CCUS tidak akan terlalu menjadi masalah mengingat industry hulu migas sudah berpengalaman dalam menginjeksikan CO2 ke perut bumi. Selain insentif, penerapan pajak karbon diperkirakan akan menjadi faktor lain yang akan meningkatkan ketertarikan investor untuk menerapkan CCUS. Adanya pajak karbon akan membantu beberapa proyek CCUS yang saat ini berada pada batas kelayakan nilai keekonomian.

Meskipun demikian, badan usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi untuk menurunkan biaya produksi sehingga jika nanti diterapkan penggunaan teknologi CCUS, tingkat keekonomian lapangan masih dapat dipertahankan dan pemerintah tidak perlu terlalu banyak memberikan insentif. Salah satu bentuk efisiensi yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan digitalisasi seperti teknik analitik digital untuk memodelkan hubungan antara variable input, kondisi sekitar, dan kapasitas produksi, pembuatan algoritma yang dapat memprediksi 60% perjalanan yang diperlukan, atau di sisi transmisi dan distribusi dapat juga digunakan teknologi untuk mengoptimalkan operasi jaringan, memprioritaskan kegiatan pemeliharaan, dan mengurangi biaya tenaga lapangan.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Tangkap Minat Investasi Global di EBT, Indonesia dapat menangkap peluang dari peningkatan minat investasi global terhadap sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan selama 15 tahun terakhir investasi energi terbarukan global mencapai USS501 miliar, atau sekitar Rp7.195 triliun.

Sejak 2005 hingga 2020 nilai investasi dunia di sektor energi terbarukan meningkat delapan kali lipat, dari sekitar USS61 miliar pada 2005 menjadi USS501 miliar pada 2020, pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 tidak menurunkan minat investasi. Indonesia yang merupakan salah satu negara pendukung karbon rendah berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat juga sedang mengusahakan peningkatan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan.

Bahkan, melalui beberapa kebijakan, pemerintah Indonesia sedang mengusahakan lompatan perubahan. Pada masa transisi energi ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain masalah reliability energi baru dan terbarukan yang memerlukan teknologi untuk menjaga intermittency. Selain itu, peranan industri hulu migas yang rendah karbon diharapkan bisa menjadi energi pada masa transisi ini.

Industri hulu migas yang rendah karbon merupakan visi dari industri fosil dalam era transisi ke depan. Namun untuk menuju transisi energi harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap masyarakat dan sektor lainnya. Perencanaan harus dilakukan secara bertahap ada jangka pendek, menengah dan panjang dan melihat pasar yang tercipta dan tekanan terhadap fiscal. Saat ini masih terdapat gap kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi sebesar 40% dalam transisi ke energi bersih.

Diharapkan ada keterlibatan dari berbagai lembaga pembiayaan dunia untuk menutup gap ini. Disisi lain, dalam rangka pencapaian target produksi migas di tahun 2030 seiring target pembangunan rendah karbon, SKK Migas sedang menyusun peta jalan pengelolaan lingkungan industri hulu migas di masa depan.

SKK Migas menargetkan, dalam 3–4 bulan ke depan, peta jalan tersebut dapat diselesaikan sehingga SKK Migas bersama stakeholder dapat bekerja sama mendukung pelaksanaan program yang akan dilakukan KKKS secara maksimal. SKK Migas memiliki enam strategi untuk mengawal industri hulu migas di era rendah karbon, yaitu penerapan kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung penerapan rendah karbon, pengelolaan energi, zero routine flaring, mengurangi emisi kebocoran, penghijauan, dan CCS/CCUS.

Sejalan dengan komitmen industri hulu migas untuk mendukung pembangunan rendah karbon, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara SKK Migas dengan BP Indonesia untuk mengembangkan proyek Vorwata Enhanced Gas Recovery-Carbon Capture, Utilization and Storage (Vorwata EGR-CCUS) di Papua.

Melalui proyek ini, gas CO2 yang diproduksi akan dinjeksikan kembali ke dalam reservoir Vorwata untuk membantu meningkatkan produksi gas. Vorwata EGR-CCUS akan menjadi proyek EGR-CCUS pertama di Indonesia.

Proyek ini diharapkan akan mulai beroperasi di tahun 2026 atau 2027. Dengan proyek ini, direncanakan sebanyak 4 juta ton gas CO2 per tahun dapat diinjeksikan kembali ke dalam reservoir setiap tahun. Secara total, jumlah CO2 yang diinjeksikan akan mencapai 25 juta ton pada tahun 2035 dan 33 juta ton pada 2045. Dari sisi produksi gas, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi gas sebesar 300 miliar kaki kubik (BCF) pada tahun 2035 atau mencapai 520 BCF pada tahun 2045.

Penandatangan MoU tersebut merupakan langkah konkret SKK Migas mendukung pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yaitu terkait net zero emission. Pada 2060, Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menuju kondisi zero emission. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Berkat DMO Batubara, RI Bisa Bebas dari Krisis Listrik, Krisis energi sempat melanda beberapa negara di Eropa, China, India, hingga negara tetangga Singapura.

Mereka kekurangan pasokan energi, seperti gas dan batu bara sehingga berdampak pada kekurangan pasokan listrik hingga terancam gelap gulita. Namun untungnya, kondisi ini tidak melanda RI. Hal ini karena adanya  kebijakan kewajiban pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO). Saat harga batu bara di pasar internasional meroket hingga di atas US$ 200 per ton, harga DMO sinyal apa ini?

bara RI tetap dipatok maksimal US$ 70 per ton. Pengusaha batu bara pun punya kewajiban memenuhi kebutuhan batu bara industri dalam negeri sebesar 25% dari produksi tahunan mereka.

Kenaikan commodity batu bara melejit luar biasa, dan beberapa negara terdampak. Inggris buka (batu bara) lagi, China, India krisis di sana, dengan adanya aturan DMO ini, maka para pengusaha batu bara tidak bisa melakukan ekspor seenaknya sebelum memenuhi DMO.

Dengan demikian, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) sinyal apa ini? pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) tetap terpenuhi dan tidak terpengaruh lonjakan harga batu bara dunia.

Realisasi penyerapan DMO batu bara dari pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) sampai Oktober 2021 baru sebesar 41,77 juta ton dari kewajiban alokasi DMO sebesar 66,06 juta ton. Masih terdapat gap atas realisasi pemenuhan batu bara dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Jenis kontrak PKP2B ada gap pasokan batu bara di mana kewajiban volume DMO 66 juta metrik ton (MT), namun realisasinya sampai Oktober 2021 hanya sebesar 41,7 juta metrik ton.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, sejumlah pemegang PKP2B yang tidak memenuhi alokasi DMO antara lain Adaro Indonesia dengan volume DMO 11,1 juta ton, tapi sampai Oktober baru sebesar 7,54 juta ton. Antang Gunung Meratus dengan volume DMO sebesar 2,1 juta ton, tapi sampai Oktober baru terealisasi 1,39 juta ton. Lalu, Berau Coal dengan volume DMO sebesar 5,5 juta ton, tapi realisasi sampai Oktober baru mencapai 2,87 juta ton.

Kemudian, PT Borneo Indobara dengan volume DMO 7,57 juta ton, tapi realisasi sampai Oktober baru 4,77 juta ton, dan lainnya. Lalu dari jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) ada Arutmin Indonesia di mana realisasi sampai Oktober baru sebesar 4,3 juta ton dari kewajiban sebesar 5,4 juta ton.

Sementara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tepatnya dari PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menurutnya DMO batu bara sudah dipenuhi, bahkan melampaui target. Realisasi pasokan batu bara dari PTBA sampai Oktober telah mencapai 11,4 juta ton dari kewajiban DMO-nya yang “hanya” sebesar 6,05 juta ton. Dari jenis kontrak dengan BUMN, PTBA secara volume pasok telah melebihi DMO batu bara, yang telah dipasok PTBA sampai Oktober 11,4 juta MT, sementara DMO-nya sebesar 6 juta MT.

Sementara dari pemegang IUP Penanaman Modal Asing (PMA), menurutnya ada gap yang sangat besar, di mana realisasi DMO-nya hanya 2 juta ton dari kewajiban DMO 7,6 juta ton. Adapun pemenuhan DMO batu bara dari pemegang PMA itu baru berasal dari Musi Prima Coal di mana telah mengalokasikan 2 juta ton hingga Oktober dari kewajiban DMO 525 ribu ton.Dari jenis kontrak IUP OP gap besar, realisasi pasok 22,9 juta, dari DMO 52 juta ton, jadi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pasok gak sampai setengah dari kewajiban DMO-nya.

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi Bahan bakar alternatif industri pelayaran. Methanol menjadi pilihan bahan bakar alternatif yang digunakan di sektor kelautan. Methanol menjadi pilihan yang menarik bagi industri pelayaran untuk mengurangi jejak karbon mereka dan memenuhi target penurunan emisi.

Pada November 2020, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi emisi di sektor pelayaran setidaknya 50% dari tingkat 2008 pada tahun 2050, dan separuhnya setelahnya.

Selain methanol, ada beberapa bahan bakar alternatif yang dipertimbangkan digunakan di sektor kelautan, ammonia, hydrogen, dan baterei listrik, namun LNG dan biofuel, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri, menjadi bahan bakar alternatif yang dipertimbangkan oleh industry perkapalan untuk memenuhi target emisi gas sinyal apa ini?

kaca IMO. Metanol yang menjadi pilihan bahan bakar alternatif untuk kapal dengan mesin dual-fuel telah tersedia di pasaran sehingga ini dapat memberikan fleksibilitas bagi operator yang dibutuhkan untuk menyesuaikan terhadap peraturan lingkungan dan ketersediaan bahan bakar. Mesin dual fuel memungkinkan operator untuk mencampur lebih banyak methanol yang salah satunya dihasilkan dari gas sisa industry atau gas alam.

Metanol saat ini juga menjadi pilihan alternatif yang baik untuk transisi energi seiring dengan harga methanol terbarukan yang mulai turun dan kesiapan infrastruktur yang lebih baik sehingga lebih aman bagi perusahaan untuk berinvestasi dengan risiko yang lebih rendah.

Saat ini tanker jarak menengah berbahan bakar ganda methanol akan mulai beroperasi pada 2022 dan berikutnya aka nada 5 lainnya yang dijadwalkan dikirim pada 2023. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Porsi EBT dalam Bauran Energi Masih Rendah, Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan tingkat akses (accessibility) dan penerimaan ( acceptability) energi di Indonesia masih sangat kurang. Hal tersebut menyebabkan indeks ketahanan energi nasional belum tergolong sangat tahan.

Salah satu kendalanya karena masih rendahnya porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Saat ini, indeks ketahanan energi nasional berada di angka 6,57 atau masuk kondisi tahan (6 sampai dengan 7,99). Namun, angka itu menunjukan RI belum tergolong sangat tahan. Rendahnya indeks ketahanan Indonesia masih belum mencapai sangat tahan karena disebabkan oleh dua aspek yaitu accessibility dan acceptability masih sangat kurang meskipun pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur gas, juga BBM (bahan bakar minyak) melalui program BBM satu harga, kita membangun SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) kecil di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal.

Sedangkan untuk aspek acceptability sangat berkaitan dengan lingkungan. Pengembangan EBT di Indonesia pada 2020 baru 11,2 persen. Meskipun sudah meningkat dibandingkan 2015 sebesar 4%, namun masih terbilang kecil. Dan diharapkan dapat mencapai  23 % pada 2025 melalui business as usual, dan pada 2050 mencapai 31%. Kemudian pada 2060, mencapai target net zero emission, mudah-mudahan EBT sudah di atas 50%.

Pengukuran ketahanan energi sendiri menggunakan aspek 4A, yakni availability, affordability, accessibility, dan acceptability dan metode pembobotan menggunakan AHP (analytic hierarchy process).

Aspek availability adalah ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri. Lebih lanjut disampaikan untuk aspek affordability yakni keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi.

Kemudian, aspek accesibility adalah kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik.

Dukungan transisi energi, dapat dilakukan melalui regulasi harga gas sebesar enam dollar AS per MMBTU, Rancangan Undang-Undang EBT dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Harga EBT. Tak hanya itu, terdapat beberapa dukungan lain dari pemerintah, seperti penyusunan Rancangan Perpres Cadangan Penyangga Energi, zero flaring gas, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan konsumsi energi dari sumber EBT akan terus melonjak ke depan, sehingga pemerintah harus memprioritaskan pengembangan EBT guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Upaya itu selaras dengan komitmen dunia menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.

Untuk menekan emisi, pengembangan EBT harus masif, mendorong penggunaan kendaraan listrik, dan pengembangan interkoneksi transmisi, dan smart grid. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Peluang Gaet Investasi dari Proyek SmelterIndonesia dinilai akan menjadi daya tarik investasi pertambangan, mengingat jumlah cadangan dan produksi beberapa komoditas mineral Indonesia yang masuk 10 besar dunia. Oleh sebab itu, Indonesia berpeluang menggaet investasi hingga US$ 21,28 miliar dari hilirisasi komoditas mineral ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, saat ini Indonesia memiliki 19 unit smelter eksisting, 13 di antaranya adalah smelter nikel. Adapun telah direncanakan pembangunan 17 smelter lainnya, sehingga total smelter nikel nantinya menjadi 30 unit, dengan nilai investasi US$ 8 miliar. Pihaknya merencanakan terdapat 53 smelter beroperasi pada 2023. Pasalnya pada saat itu, Indonesia telah melarang ekspor konsentrat mineral.

Demikian jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dengan komoditas lainnya, antara lain bauksit, besi, tembaga, mangan, timbal, dan seng. Nanti diperkirakan akan menarik investasi sebesar US$ 21,28 miliar. Kami harapkan sinyal apa ini?

akan diakselerasi pada 2022, karena pada 2023 adalah batas waktu untuk izin ekspor konsentrat. Smelter ini harus jadi. Dalam rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal November kemarin, terungkap terdapat 12 smelter yang kesulitan pendanaan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, 12 smelter yang kesulitan pendanaan mayoritas menggarap komoditas nikel.

“US$ 4,5 miliar dana yang dibutuhkan. Sebanyak 8 perusahaan menggarap smelter nikel, yakni Bintang Smelter Indonesia, Macika Mineral Industri, Ang Fang Brothers, Teka Mining Resources, Mahkota Konaweeha, Arta Bumi Sentra Industri, Sinar Deli Bantaeng, dan Smelter Nikel Indonesia. Berikutnya tiga perusahaan smelter bauksit mencakup Dinamika Sejahtera Mandiri, Laman Mining, dan Kalbar Bumi Perkasa, serta perusahaan smelter mangan, Gulf Mangan Grup. Untuk membantu perusahaan, sejumlah langkah yang dilakukan antara lain menyusun Info Memo perusahaan smelter untuk ditawarkan kepada calon investor dan calon pendana dan beroordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mengusulkan smelter menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan.

Di akhir tahun ini kami akan melakukan market sounding secara virtual ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia. Beberapa perusahaan telah memasukkan Info Memo yakni PT Ceria Nugraha Indotama, PT Laman Mining, PT Macika Mineral Industri, PT Mahkota Konaweha, PT Bintang Smelter Indonesia, serta PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Pihaknya telah melakukan penelusuran minat dari beragam instansi, dan terdapat beberapa calon investor asal Jepang yang telah menyatakan ketertarikan terlibat dalam proyek melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investor Jepang tersebut yaitu Sumitomo Metal, Mitsui, dan Toyota Tsusho. Selain itu, beberapa bank yang berpotensi dan berminat untuk terlibat dalam proyek smelter, antara lain Bank of China dan Japan Bank of International Corporation.

Tak hanya membangun smelter, Indonesia jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda akan memperkuat infrastruktur kelistrikan nasional, terutama pembangkit listrik berbasis energi bersih. Hal ini lantaran kebutuhan listrik untuk 53 smelter tersebut mencapai 5,6 gigawatt (GW) dan berada di seluruh wilayah Indonesia. Ini tentu saja menjadi tantangan kita terutama tantangan ke depan, bagaimana kita bisa mendukung industri-industri ini dengan energi hijau.

Kita perlu infrastruktur yang baik. Ridwan menyebut, sebanyak 7 perusahaan terkendala penyediaan listrik dan kesepakatan harga. Kementerian ESDM menggelar pertemuan antara perusahaan smelter dengan PT PLN (Persero) untuk menyelesaikan kendala tersebut. Selain itu, pihaknya mencatat 5 perusahaan mengalami kendala perizinan HGB, IMB, IPPKH, dan lainnya. 4 perusahaan terkendala pembebasan lahan serta rencana tata ruang dan wilayah.

Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna menyederhanakan proses perizinan. Program peningkatan nilai tambah mineral juga meningkatkan pertumbuhan daerah dan berkontribusi terhadap melonjaknya Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Kontribusi sektor pertambangan minerba pada 2018 melebihi pada 2013, di mana ekspor bijih nikel terbesar dilakukan, dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah smelter yang beroperasi.

Kemudian kontribusi industri logam dasar hasil transformasi pertambangan meningkat sejak implementasi proram peningkatan nilai tambah pada 2014 dan terus meningkat hampir dua kali lipat selama 1 dekade sejak 2010. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Reformasi Subsidi BBM, Perubahan iklim menjadi isu paling hangat di berbagai sektor di November ini. Ini tak lepas dari penyelenggaraan COP26, konferensi tingkat tinggi perubahan iklim, di Glasgow, Inggris Raya, pada bulan yang sama.

Berbagai negara, termasuk Indonesia, sibuk mengampanyekan komitmennya untuk menahan laju pemanasan global. Sektor swasta juga berlomba menyampaikan laporan hasil kerja keras mereka beradaptasi dengan perubahan iklim, antara lain melalui komitmen mereka pada penggunaan energi alternatif.

Tak tertinggal, sektor publik, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil ikut serta dalam hype perubahan iklim ini. Mereka gencar menunjukkan komitmennya untuk lebih efisien atau hemat dalam menggunakan energi. Para ahli juga menyatakan bahwa upaya penanganan perubahan iklim tak bisa jadi tanggung jawab pemerintah semata diperlukan kolaborasi antar sektor pemerintah-swasta-masyarakat. Kolaborasi tersebut memungkinkan terbangunnya masyarakat yang ulet dan saling mendukung untuk kebijakan yang tak populer, seperti penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan.

Indonesia punya pengalaman penting mengenai kolaborasi tersebut, yakni kesuksesannya mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Perubahan iklim dan konsumsi BBM bukanlah isu yang baru.

Hanya saja kurang mendapat perhatian. Padahal, konsumsi berlebih BBM menjadi satu penyebab utama dari perubahan iklim global. Pendorong utama overconsumption BBM ini adalah subsidi, sebuah kebijakan yang jelas tak asing di Indonesia. Pada 2014, subsidi BBM dari berbagai negara menyumbang 13% dari emisi gas rumah kaca (GRK) jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda (IEA, 2015).

Lalu, subsidi ini sinyal apa ini? sering menyebabkan penguncian karbon (carbon lock-in) di mana pembangunan tak bisa lepas dari BBM meski potensi energi terbarukan melimpah. Selain itu, subsidi BBM menghambat investasi di sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan.

Bahkan, secara global, subsidi ini pada kenyataannya memanjakan orang kaya ketimbang membantu yang miskin. Karenanya, reformasi atau pemangkasan subsidi BBM menjadi kebijakan yang mendesak dalam konteks penanganan perubahan iklim. Perjalanan reformasi subsidi BBM di Indonesia dimulai di akhir-akhir era Presiden Suharto. Upaya untuk menyelamatkan finansial negara dari krisis moneter 1998 lewat pengurangan subsidi BBM, sayangnya, berbuah kekacauan politik yang mengakhiri tiga dekade digdaya Orde Baru.

Upaya memangkas subsidi BBM jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda diusahakan, tapi kegagalan demi kegagalan terus terjadi. Namun, pada 2005-2008, subsidi BBM akhirnya berhasil dikurangi secara signifikan. Terdapat pendekatan yang berbeda pada era jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dibanding era-era sebelumnya, yakni hadirnya program jaring pengaman sosial, Bantuan Langsung Tunai.

Pemerintah juga aktif berkomunikasi dengan publik dan DPR, sehingga kebijakan tersebut cepat diputuskan dan dilaksanakan. Perjalanan reformasi subdisi BBM sempat mengalami kemunduran pada 2009 dan 2012, karena melemahnya koordinasi eksekutif-legislatif.

Subsidi BBM pun meroket, mencapai hampir 30% APBN, melebihi belanja negara untuk kesehatan dan pertahanan. Reformasi subsidi BBM di Indonesia kembali bergeliat sejak awal 2015. Subsidi BBM terus dikurangi secara signifikan, sehingga pada 2019 misalnya, hanya berkisar tidak lebih dari 5% APBN.

Kuncinya, lagi-lagi pemerintah siap dengan program jaring pengaman sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dampak buruk sosial dan ekonomi ketika harga BBM naik pun dapat diredam. Dalam dua dekade lebih (1998-kini) kebijakan pemangkasan subsidi BBM di Indonesia telah bertransformasi. Dari awalnya ‘mematikan’ secara politik, sebagaimana di 1998, kebijakan tersebut kini dianggap relatif normal dan dapat secara reguler diimplementasikan.

Masyarakat juga kini menanggapinya dengan lebih rileks. Protes-protes terkait BBM, jika ada, dilaksanakan dengan konstruktif dan damai. Sebagian masyarakat bahkan kini dengan sukarela memilih BBM nonsubsidi, Pertamax misalnya, untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks perubahan iklim, berbagai negara mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan terkait, utamanya karena sulit mengajak sektor publik dan swasta ikut berpartisipasi.

Selain itu, banyak politisi enggan berpartisipasi karena isu perubahan iklim kurang menarik konstituen, atau bahkan membahayakan elektabilitasnya. Berbekal dinamika dua dekade mereformasi subsidi BBM, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berperan aktif mengampanyekan rekam positif dan ‘inklusif’ dari kebijakan tersebut ke dunia internasional.

Trajektori reformasi subsidi BBM di Indonesia harapannya dapat menjadi pendorong kesuksesan bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain dalam pembuatan berbagai kebijakan reformatif ke depannya terkait dengan perubahan iklim. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan PLN Akan Pensiunkan PLTU Hingga 1,1 GW, PT PLN (Persero) memastikan diri siap untuk menjalankan transisi energi dan berupaya menangkap peluang dari pelaksanaan transisi energi, sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan PLN adalah dengan program konversi ke kompor induksi, electric vehicle dimana PLN menyiapkan SPKLU, ada juga layanan sertifikat energi terbarukan, serta layanan carbon credit untuk offset jejak emisi.

PLN juga ikut berpartisipasi dalam skema perdagangan emisi. Saat ini PLN akan terus meningkatkan kapabilitasnya terkait dengan transisi energi. Salah satunya dengan menyiapkan sustainability center yang terdiri dari renewable energy academy, HSSE academy dan juga center of excellence.

PLN juga memiliki transformation office, yang akan mengawal progres pencapaian aspirasi carbon neutral PLN secara keseluruhan. Terkait dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) di tahun 2030 dan net zero jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda di tahun 2060, PLN juga telah menerbitkan RUPTL 2021-2030 yang sudah disahkan pemerintah, dan untuk jangka panjang sudah memiliki peta jalan menuju net zero emission 2060.

Dalam RUPTL tersebut, akan ada penambahan pembangkit baru sebesar 40,6 gigawatt (GW) selama 10 tahun dengan porsi EBT mencapai 20,9 GW atau sekitar 51,6%. Kemudian PLN juga akan pensiunkan PLTU dengan total kapasitas 1,1 GW, sehingga kapasitas pembangkit PLN pada 2030 menjadi 99,2 GW. Pada RUPTL Hijau ini tercantum inisiatif PLN untuk mencapai target NDC pemerintah di tahun 2030, seperti biomass co-firing dan Konversi PLTD ke EBT.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum  Presiden Bersikukuh Larang Ekspor Komoditas Tambang,  Presiden Joko Widodo menyatakan tidak takut menghadapi gugatan negara manapun di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas keputusan pemerintah melarang ekspor bahan mentah komoditas tambang nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Sebaliknya, membuka investor di sektor pertambangan yang ingin mengolah dan mengembangkan sumber daya alam untuk membangun industrinya di Indonesia. Datang bawa pabriknya, industri dan teknologi ke Indonesia. Dikerjakan tidak sampai barang jadi juga tidak apa-apa. Saat ini Indonesia telah memiliki infrastruktur untuk pengembangan komoditas pertambangan sehingga tidak diperlukan lagi mengekspor bahan mentah (raw material). Melakukan pelarangan ekspor nikel yang kemudian kemungkinan tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan akan dilakukan penghentian ekspor bauksit, tembaga, timah.

Diharapkan agar bahan mentah semuanya diekspor dalam bentuk setengah jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda atau barang jadi. Menurut Presiden Jokowi, keputusan pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah dalam rangka meningkatkan nilai tambah (added value) komoditas yang dimiliki negeri ini. Komoditas nikel,saat masih diizinkan, ekspor nikel pada 3 atau 4 tahun lalu, Indonesia hanya berada di angka US$ 1,1 miliar.

Setelah hilirisasi, nilainya melonjak hingga mencapai US$ 20 miliar atau Rp 280 triliun pada tahun ini. Ini akan memperbaiki Neraca Perdagangan Indonesia agar dapat memperbaiki neraca pembayaran dan neraca transaksi berjalan agar lebih baik. Tahun 2018, neraca perdagangan masih defisit, minus US$ 18,41 miliar. Sekarang ini, pada bulan Oktober sudah menjadi minus US$ 1,5 miliar khusus ke Tiongkok, yang tahun lalu defisit dan diharapkan tahun depan sudah surplus dengan Tiongkok.

Presiden Jokowi optimistis apabila larangan komoditas tambang terus diberlakukan, pemasukan negara dan neraca perdagangan akan meningkat. Saat ini baru komoditas nikel selanjutnya bauksit, dimana nilainya juga akan kurang lebih sama yaitu sekitar US$ 30 miliar jika semua komoditas diindustrialisasikan dan dilakukan hilirisasi di dalam negeri. Hal ini disampaikan Presiden, saat menghadiri KTT G20 di Roma, Sinyal apa ini?, pada akhir Oktober 2021, terkait kebijakan tentang larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang kepada para pemimpin Uni Eropa dan Eropa.

Sementara itu, untuk jangka panjang PLN akan terus melakukan pembangunan EBT yang dikombinasikan dengan energy storage, yang terinterkoneksi. Langkah ini sinergi dengan rencana mengurangi PLTU secara bertahap.

Selain itu, PLN juga tengah mempertimbangkan penggunaan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) mulai 2040 jika harga teknologi tersebut sudah lebih terjangkau. Dengan adanya CCS, diharapkan PLTU yang masih memiliki nilai ekonomi masih dapat dimanfaatkan. Di sisi lain, Kementerian ESDM mengemukakan, secara umum upaya pemerintah menuju karbon netral berdasarkan 5 prinsip utama.

Kelima prinsip tersebut meliputi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi berbasis fosil, peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan peralatan listrik untuk sektor rumah tangga dan industri, dan terakhir pemanfaatan teknologi bersih seperti CCS.

KESDM telah mengembangkan sebuah roadmap yang menjabarkan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengembangkan EBT, yaitu pengurangan bahan bakar fosil dan penerapan teknologi bersih untuk mencapai karbon netral pada 2060. I.Sektor Minyak dan Gas Bumi Masa depan pasar LNG, peluang pertumbuhan? Pasar LNG diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan yang semakin kompetitif.

Sebagian besar potensi pertumbuhan permintaan LNG berasal dari pasar negara berkembang. Percepatan pertumbuhan permintaan LNG mengharuskan produsen LNG untuk melakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur hilir, seperti terminal impor, jaringan pipa, dan pembangkit listrik.

Meskipun demikian margin dalan usaha hulu LNG diperkirakan tidak akan sama dengan tingkat yang sebelumnya terjadi di awal 2010-an. Harga minyak jangka panjang yang lebih rendah cenderung akan membatasi harga kontrak LNG, sementara proyek LNG yang semakin kompleks dan terpencil lokasinya mendorong peningkatan biaya. Ditambah lagi banyak proyek-proyek LNG yang diusulkan tetapi belum dapat dikembangkan karena keekonomian harga yang belum layak menyebabkan persaingan harga yang lebih ketat.

Biaya proyek LNG meningkat dari kurang US$500 per ton kapasitas pada tahun 2000 menjadi lebih dari US$2000 per ton pada 2012. Pada 2017, biaya turun menjadi rata-rata sekitar US$900. Saat ini biaya proyek diperkirakan berkisar US$500 sampai US$600 per ton. Modularisasi dan LNG terapung berbiaya rendah diperkirakan akan menjadi alternatif pilihan pengembangan LNG ke depan Dibandingkan dengan menggunakan satu atau dua train, penggunaan train modular yang lebih kecil dapat membuat proyek lebih skalabel, mempercepat waktu pemasangan, dan mengurangi biaya.

Secara umum pasar LNG sifatnya jauh dari pasar komoditas yang “efisien” mengingat sebagian besar aliran LNG merupakan komitmen kontrak jangka panjang dan tidak responsive terhadap dinamika harga jangka pendek. Sering kali aliran pengiriman LNG relative tidak berubah meskipun di pasar terdapat tawaran harga yang lebih baik atau biaya transportasi yang lebih rendah.

Untuk mendapatkan penghematan biaya transportasi dan harga LNG yang lebih kompetitif, pelaku usaha dapat melakukan model optimalisasi dari penyusunan portfolio pasokan dan offtake LNG yang terdiversifikasi dan fleksibel. Hasil studi yang yang dilakukan McKinsey menunjukan melalui optimlasisasi portfolio usaha LNG dapat memberikan tambahan margin antara US$0,3 sampai US$0,5 per MMBTU.

Biaya ini diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan penambahan teknologi yang diperlukan dalam upaya dekarbonisasi yang dilakukan dan menjadi requirement yang dalam perdagangan mendatang dalam bentuk intensitas emisi. Meskipun di banyak kasus, penurunan emisi dan biaya dapat berjalan beriringan, misalnya melalui peningkatan efisiensi energi.

Adanya pemberlakukan standar intensitas emisi akan mendorong produsen untuk mencari opsi emisi terendah untuk melindungi daya jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mereka. Shell misalnya menawarkan kargo LNG netral karbon, dimana emisi di seluruh rantai pasokan diimbangi dengan kredit dari inisiatif jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda karbon. Dapat juga dengan melakukan digitasilasi misalnya melalui penerapan Teknik analitik digital untuk memodelkan hubungan antara variable input, kondisi sekitar, dan kapasitas produksi.

Atau melalui pembuatan algoritma yang dapat memprediksi 60% perjalanan yang diperlukan. Selain itu di sisi transmisi dan distribusi dapat juga digunakan teknologi untuk mengoptimalkan operasi jaringan, memprioritaskan kegiatan pemeliharaan, dan mengurangi biaya tenaga lapangan.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Tanggulangi Perubahan Iklim, KESDM Rumuskan Sejumlah Kebijakan Sektor, Indonesia menyatakan komitmen yang kuat untuk berperan dalam menanggulangi perubahan iklim dunia. Langkah ini tengah diperkuat dengan perumusan sejumlah kebijakan, khususnya di sektor energi. Komitmen ini juga disampaikan saat Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, UK, beberapa waktu lalu.

Bagi Kementerian ESDM, juga bagi masyarakat Indonesia, konferensi itu (COP 26) sangat penting karena menambah ambisi, menambah komitmen untuk segera bertransformasi kepada Energi Baru Terbarukan Penanganan perubahan iklim harus selalu digaungkan Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (NZE) atau netralitas karbon yang ditargetkan akan tercapai di 2060 atau lebih awal.

Sebagai wujud dari ambisi besar tersebut, pemerintah dalam hal ini KESDM telah merumuskan peta jalan menuju netral karbon di 2060 atau lebih cepat sesuai Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR). Kondisi energi di Indonesia saat ini masih menunjukkan jika konsumsi minyak lebih besar dibandingkan produksinya.

Konsumsi minyak mencapai sekitar 1,5 juta bopd/barel of oil per day (barel minyak per hari). Sedangkan tingkat produksi hanya sekitar 700 bopd. Saat ini, energi fosil masih mendominasi bauran energi primer di Indonesia.

Pada 2020, batu bara masih mendominasi pangsa pemanfaatan energi nasional yakni sebesar 38,0%, minyak bumi 31,6%, gas alam 19,2%, dan EBT sebesar 11,2%. (EBT) Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT baru sebesar 1.469 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4% per tahunnya, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT Januari-September 2021 sebesar 386 MW. Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) tengah mengurangi penggunaan energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Langkah ini dimulai pada tahun ini. Tidak ada pembangunan PLTU yang baru, terkecuali pembangunan PLTU yang sudah terkontrak yang merupakan sisa dari penuntasan 35.000 MW tahap dua.

Selain itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada 2021-2030, PLN juga telah merencanakan peta jalan atau roadmap dengan menambahkan instalasi listrik baru dengan mengutamakan penggunaan teknologi EBT. Senada dengan visi Indonesia yang berkomitmen mencapai NZE yang ditargetkan dapat mencapai pada 2060 mendatang.

Dalam mendukung hal tersebut, dalam RUPTL pada 2021-2030 akan menambahkan sebanyak 40,6 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, nantinya sebanyak 26,6 GW akan diperuntukkan khusus bagi pembangkit listrik yang menggunakan teknologi EBT atau setara dengan 66%. Sedangkan sisanya sekitar 14 GW masih akan menggunakan teknologi PLTU yang berbahan baku batu bara atau setara dengan 34%. Teknologi EBT yang dimaksud antara lain penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan ditingkatkan mencapai 3,3 GW atau setara dengan 8%, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) ditingkatkan menjadi 5,8 GW atau setara 14%, Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ditingkatkan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda 10,3 GW atau setara 26%.

Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) yang akan menjadi 4,6 GW atau setara 12%, dan Pembangkit listrik tenaga EBT yang ditingkatkan menjadi 1,5 GW atau setara dengan 4%.

Disisi lain, KESDM juga membuka kesempatan yang sangat luas investasi di subsektor energi baru terbarukan (EBT). Pasalnya, Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya EBT yang dimiliki.

Pemerintah akan melaksanakan Renewable Energy Investment Day yang diawali dengan peresmian 21 proyek energi baru terbarukan berbasis hidro, surya, dan biogas dengan kapasitas 312 megawatt serta satu pabrik biodiesel berkapasitas 580 ribu kiloliter per tahun.

Kemudian ditandai empat kontrak perjanjian energi baru terbarukan, pengumuman proyek-proyek energi bersih yang ditawarkan oleh PLN kepada investor sebagai implementasi dari RUPLT 2021-2030 dengan total kapasitas 1,2 gigawatt untuk periode pengadaan 2021-2022.

Perkiraan total nilai investasi dari peresmian penandatanganan dan penawaran proyek energi baru terbarukan adalah sebesar USD3,9 miliar dan akan mampu menyerap tenaga kerja lebih 52 ribu orang. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan energi terbarukan saat ini hanya 0,3% dari total potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Total potensi energi bersih di Indonesia tercatat mencapai 3.64,4 gigawatt yang terdiri dari surya 3.294,4 gigawatt, air, 94,6 gigawatt, bioenergi 56,9 gigawatt, angin 154,9 gigawatt, panas bumi 23,7 gigawatt, dan laut 59,9 gigawatt.

Sedangkan porsi energi bersih yang baru dimanfaatkan saat ini hanya sebesar 10.889 megawatt yang terdiri dari surya 194 megawatt, air 6.432 megawatt, bioenergi 1.923 megawatt, angin 154 megawatt, dan panas bumi 2.186 megawatt. Selain potensi energi terbarukan, beragam potensi energi baru yang ada juga masih belum banyak diketahui, seperti uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Menteri Arifin menyampaikan bahwa total realisasi investasi di subsektor energi baru terbarukan sebesar 1,12 miliar dolar AS sampai triwulan III 2021.

Realisasi modal tersebut berasal dari investasi panas bumi sebesar 49%; aneka energi baru terbarukan berupa air, matahari, dan angin sebesar 32%; bioenergi 18%; jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda sisanya satu% berasal dari investasi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bidang konservasi energi. “Akhir 2021 diharapkan realisasi investasi di subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi dapat mencapai 1,44 miliar dolar AS.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum IMF Serukan Tuntaskan Sistem Penetapan Harga Karbon DuniaTidak ada waktu untuk disia-siakan. Penghasil emisi karbon terbesar di dunia harus membayar 75 dollar AS per ton (emisi) atau lebih pada 2030 dengan pungutan alas polusi “meningkat lebih jauh” lebih dari itu.

Demikian desakan para ahli di Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan bulan Juni itu, para peneliti IMF juga mengusulkan dasar harga karbon internasional kesepakatan antara penghasil emisi terbesar, seperti Sinyal apa ini?, India, dan Amerika Serikat (AS), untuk menetapkan harga minimum emisi karbon.

Yang terpenting, perjanjian seperti itu akan lebih mudah dicapai daripada perjanjian yang mencakup setiap negara di dunia. Kesepakatan di antara negara-negara ekonomi utama akan sangat mempengaruhi negara-negara lain untuk mengikutinya. Gagasan di balik harga karbon sederhana, pencemar membayar gas rumah kaca yang mereka keluarkan melalui pajak atau izin yang dapat diperdagangkan di bawah sistem “batas dan perdagangan” atau tindakan lain sebagai insentif untuk beralih ke model bisnis yang lebih bersih.

Pembuat kebijakan seperti IJni Eropa, Inggris, dan Tiongkok telah memperkenalkan sistem perdagangan emisi, di mana pencemar membeli tunjangan yang memungkinkan mereka untuk memancarkan gas rumah kaca. Beberapa perusahaan juga lelah menetapkan harga karbon internal dan membebankan biaya operasi mereka berdasarkan polusi mereka. Menurut IMF, sistem ini memiliki aturan yang berbeda dan biaya satu ton karbon sangat bervariasi.

Tunjangan dalam sistem batas dan perdagangan Inggris mencapai titik tertinggi baru sebesar 76 poundsterling per ton pada bulan September, sedangkan harga emisi rata-rata global hanya liga dollar AS per lon.

Kegagalan pasar adalah aturannya berbeda di setiap negara, dan sebagian besar negara tidak memiliki aturan sama sekali. Ketidakkonsistenan tersebut memicu kekhawatiran perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi tertentu berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing di tempat lain. Untuk mengatasi hal ini, Uni Eropa (UE) mengumumkan rencana pada bulan Juli untuk memperkenalkan tarif impor perbatasan karbon untuk impor intensif karbon tertentu seperti baja, aluminium, pupuk, dan semen pada tahun 2026.

Namun, menurut para peneliti pungutan perbatasan “jauh lebih sedikit” efektif daripada harga dasar dalam mencapai pengurangan emisi karena hanya berlaku untuk sebagian kecil dari emisi mitra dagang. Peluang Bisnis dari Penerapan Pajak Karbon : Pemerintah terus berupaya mengurangi emisi karbon. Upaya ini dilakukan demi menangani perubahan iklim.Salah satu langkah pemerintah yaitu, mulai 1 April pemerintah akan mulai memungut pajak karbon untuk bisnis sektor PLTU berbahan bakar batu bara.

Atas kebijakan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita meminta perusahaan untuk khawatir. Alasannya dengan pengenaan pajak karbon ini akan banyak keuntungan yang didapat Indonesia.Perusahaan jangan takut karena ini nanti akan jadi benefit buat Indonesia. Kebijakan pajak karbon harus disikapi dengan bijak. Menurutnya kebijakan pemerintah tersebut bisa jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda peluang bisnis baru dari perdagangan karbon.Apalagi Indonesia memiliki lahan gambut yang tidak sedikit.

Kombinasi skema pajak karbon dengan mekanisme cap dan perdagangan karbon kredit justru bisa menjadi peluang bisnis sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan.Lebih dari itu, peluang untuk penggunaan energi baru terbarukan juga semakin terbuka lebar.

Bahkan berpotensi mengundang datangnya investor dalam rangka mengurangi emisi karbon. Untuk itu, Suryadi meminta agar para pengusaha tidak takut dengan adanya kebijakan pajak karbon. Sebab penerapannya pun dilakukan secara bertahap dan tidak serta merta berlaku untuk semua industri.Jadi jangan takut karena ini masih bertahap, sampai 2045 kita akan jauh lebih baik dan sinyal apa ini?

sebelum 2060 kita bisa net zero emission. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Isu keterjangkauan dalam transisi energi di Eropa. Lonjakan harga komoditas di Eropa yang terjadi pada kuartal ketiga memicu intervensi pemerintah untuk membatasi tagihan listrik domestik. Di beberapa wilayah, produsen pembangkit listrik dengan beban dasar rendah karbon seperti nuklir atau hidro terlindung dari kenaikan harga gas dan harga karbon di Uni Eropa.

Austria termasuk di antara wilayah yang diuntungkan dari adanya kenaikan harga listrik. Spanyol berupaya mengajukan undang-undang CO2 yang bertujuan untuk menguntungkan pembangkit yang lebih tua dari harga listrik yang tinggi sebelum adanya pasar karbon EU. Di Prancis sebagian besar utilitas dilindungi dari langkah langkah kebijakan yang membatasi tagihan konsumen melalui pembatasan tarif. Tetapi pembatasan ini diharapkan tidak diteruskan ketika harga kembali ke tingkat yang lebih rendah pada musim semi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda depan.

• Dengan pasokan gas yang diperkirakan belum akan pulih sampai setelah musim dingin, pembangkit listrik tenaga batubara kemungkinan masih akan banyak digunakan untuk mempertahankan kegiatan ekonomi. Tingkat pemanfaatan pembangkit listrik batubara di Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris antara 5% dan 30%. Keterjangkauan menjadi isu yang muncul dan perdebatan di Eropa. Dibandingkan dengan utilitas Amerika Serikat, perusahaan utilitas Eropa menghadapi risiko sosial yang lebih tinggi dari adanya kenaikan harga.

Menurut S&P Global Ratings, Eropa membayar biaya hingga tiga kali lebih banyak daripada orang Amerika untuk tingkat pendapatan yang sama. Di sisi lain, beberapa negara di Eropa yang bertujuan untuk mengurangi permintaan dan bertanggung jawab atas 75% emisi gas rumah kaca terus berupaya untuk mengurangi permintaan dan membatasi sisi pasokan untuk mempromosikan penangkapan dan penyimpanan karbon serta mengatasi emisi dari ekstraksi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menutup kesenjangan produksi bahan bakar dan memastikan transisi yang adil dan merata. II.Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pembiayaan Transisi Energi, Presiden Joko Widodo khawatir proses transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) bakal terhadang persoalan biaya. Dia menyatakan pemerintah tak mungkin membiayai seluruh kebutuhan investasi, termasuk menutup selisih tarif listrik dari energi bersih dengan batu bara.

Biaya produksi listrik dari EBT masih lebih tinggi dibanding batu bara. Dengan demikian, saat transisi dilakukan, tarif listrik diestimasi meningkat diperkirakan potensi kenaikan dua kali lipat dari yang berlaku saat ini.

Presiden meminta para menteri khususnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara diperintahkan menghitung angka pasti biaya yang dibutuhkan dan selisih tarif yang harus dibayarkan serta mencari skema pembiayaan yang tepat.

Sebelumnya, Presiden juga meminta persiapan detail transisi energi dari pemimpin PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Sepuluh tahun lagi presiden meminta untuk menyetop batu bara, misalnya, sudah harus konkret dan jelas serta detail.

Bukan hanya makronya, tapi detail rencana itu ada. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan masalah daya saing tarif EBT dan batu bara bisa diselesaikan energi surya (PLTS). Biaya pengembangan pembangkit listrik ini mengalami tren penurunan sehingga kita akan mendapatkan biaya listrik yang lebih kompetitif dari PLTS dan ini jadi saving biaya pokok produksi PLN. Sehingga subsidi silang ke energi lain yang biayanya lebih tinggi dari biaya pokok produksi PLN. Untuk saat ini, tarif listrik dari PLTS saat ini sudah ada yang mencapai 5,5 sen per kilowatt-jam (kWh).

Untuk PLTS terapung, kisarannya 5,8 sen per kWh. Beberapa penawaran yang masuk harganya sudah mencapai 3,68 sen per kWh. Tarif itu sudah dianggap cukup bersaing dengan listrik dari batu bara yang saat ini di kisaran 4,5-6 sen per kWh. Potensi energi surya dalam negeri juga cukup besar.

Pemerintah sudah merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 4,68 gigawatt pada 2030. Selain itu, ada rencana pembangunan 3,61 gigawatt PLTS atap hingga 2025. Untuk PLTS terapung, pemerintah mencatat ada potensi listrik 26,65 gigawatt.

Tantangan pemanfaatan PLTS, menurut terletak pada sifatnya yang intermiten. Pemerintah perlu menyediakan energi cadangan seperti baterai untuk memastikan keberlanjutan suplai energinya. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan harga listrik energi terbarukan bisa bersaing sepanjang aturannya tak dibedakan dengan batu bara. Ketika parameternya sama, sebenarnya biaya produksi listrik dari PLTU dan pembangkit EBT tidak terlalu berbeda.

Faby menghitung biaya produksi PLTU sekarang mendapat bantuan pembiayaan dari negara-negara sponsor. Jepang, Cina, dan Korea Selatan merupakan segelintir negara yang aktif memberikan pembiayaan pembangunan PLTU di luar negeri, salah satunya Indonesia. Dampaknya, pengembangan pembangkitan ini bisa dilakukan lebih murah.

Belum lagi ada kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik untuk batu bara. PT PLN (Persero) mendapat jaminan pasokan dengan syarat membeli batu bara kalori tinggi dengan harga maksimal US$ 70 per ton.

Apalagi kalau PLTU diwajibkan mengikuti standar lingkungan yang tinggi seperti yang biasa dilakukan di negara maju, hitungan kami, tarif listriknya bisa di atas 10 sen per kWh. Sementara itu, untuk kebutuhan dana investasi pengembangan EBT secara keseluruhan, Senior Policy Researcher Yayasan Indonesia Cerah, Mahawira S. Dillon, menyatakan pemerintah tidak perlu risau.

Dia mencatat komitmen berbagai negara dan lembaga mendukung aksi pengurangan emisi gas rumah lewat penghentian operasi PLTU. Salah satunya tertuang dalam Global Coal to Clean Energy Transition Statement yang dibuat di Konferensi Tingkat Tinggi COP-26 di Glasgow, Skotlandia.

Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Asian Development Bank untuk mengkaji pensiun dini PLTU. Sebagai salah satu pengembang EBT, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, Hilmi Panigoro, menyatakan saat ini semakin banyak pembiayaan hijau yang murah.

Untuk geotermal saja waktu kami bangun PLTP Sarulla itu bunganya di bawah 4 persen. Menurut dia, pembangkitan panas bumi juga bisa menjadi alternatif pengganti batu bara. Dari sisi suplai, energi ini paling stabil di antara sumber EBT lainnya. Kendala di tarif listrik, bisa diatasi dengan memberikan sistem tarif fleksibel. Di waktu bersamaan, investor juga dikurangi risikonya dengan mendapatkan capital recovery di fase awal yang lebih cepat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Rencana Hilirisasi Produsen Batu Bara Indonesiapemerintah berencana mempensiunkan PLTU batu bara secara bertahap hingga 2060. Upaya ini dilakukan untuk netral karbon dan membuat produsen batu bara harus bersiap melakukan hilirisasi. Apalagi selama ini batu bara dianggap penyumbang emisi karbon tertinggi selain karbon dioksida. Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava telah menyiapkan beberapa langkah jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mendukung penerapan energi hijau di Indonesia.

Meski demikian, batu bara tetap masih dibutuhkan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Kami juga terus mengembangkan proyek batu bara bersih seperti gasifikasi, kami tengah mengembangkan proyek metanol mencapai 1,8 juta ton yang bisa beroperasi pada 2024 mendatang.

Dalam strategi jangka panjang BUMI untuk 10-15 tahun ke depan, hilirisasi dilakukan melalui gasifikasi batu bara. Lewat anak usahanya Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia, perusahaan akan berperan sebagai pemasok batu bara untuk proyek gasifikasi.

Saat ini KPC juga sudah memproduksi captive power yang dipasok ke PLN dan berencana menawarkan hybrid. BUMI juga meneliti dengan cermat daya tarik dan kesesuaian energi hijau dan proyek-proyek terkait untuk masa depan. Selain hilirisasi batu bara, perusahaan juga melakukan diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi anak usahanya PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yang bergerak di sektor penambangan emas dan logam. Dileep mengatakan emas, seng, tembaga, dan timbal yang diproduksi perusahaan memiliki proses yang menjanjikan di tengah fase super cycle.

Kami tengah melakukan uji kelayakan dan masih mencoba kemungkinan kalau apa yang kami rencanakan bisa dilakukan pada 2025. Sebelumnya pemerintah mengungkapkan berbagai rencana untuk mengganti PLTU.

Pemerintah pun menargetkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) 100% pada 2060 mendatang. Kapasitas pembangkit listrik pada 2060 diproyeksikan akan mencapai sebesar 587 Giga Watt (GW), di mana sebesar 35 GW akan dipasok dari PLTN.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif menyebut, PLTN ditargetkan akan mulai beroperasi di Indonesia pada 2049.

Untuk menjaga keandalan sistem, di tahun 2060 PLTN mencapai 35 GW. Peta jalan transisi energi 2021 sampai dengan 2060 dilakukan melalui beberapa strategi, salah satunya yaitu mendorong EBT secara masif. Strategi berikutnya yaitu tidak ada penambahan PLTU baru, kecuali sudah kontrak dan konstruksi. Mempensiunkan pembangkit fosil secara bertahap, mengoptimalkan pemanfaatan pump storage, Energy Storage System (ESS), dan hydrogen fuel cell.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Perhitungan intensitas karbon di minyak mentah. Penyusunan nilai intensitas karbon minyak mentah. Nilai pasar dari kadar minyak mentah biasanya ditentukan dari kepadatan dan kandungan sulfurnya.

Namun seiring dengan perhatian terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, intensitas karbon dapat menjadi karakteristik lain minyak mentah yang lebih penting. Intensitas karbon minyak mentah diperkirakan akan menjadi standar baru yang berpengaruh terhadap penilaian kualitas suatu minyak mentah seperti halnya kandungan sulfur saat ini. Semakin tinggi intensitas karbon minyak mentah, kualitasnya semakin turun dan nilainya semakin rendah.

Saat ini minyak mentah jenis light sweet enderung diperdagangkan dengan harga yang tinggi karena dapat mudah digunakan untuk menghasilkan produk bensin dan solar yang paling banyak diminati. Tetapi karena adanya komitmen pada target dekarbonisasi, minyak jenis tersebut diperkirakan tidak lagi akan mendapatkan harga yang premium karena intensitas karbon yang dimilikinya. Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda adanya intensitas karbon tersebut, produsen minyak dan pelaku industry migas diharapkan dapat semakin focus pada pengurangan emisi dari operasi industry yang dilakukan yang pada akhirnya juga mendapatkan nilai intensitas karbon yang lebih baik.

Dari studi yang dilakukan oleh S&P, perhitungan nilai intensitas karbon dilakukan dengan memperhitungkan produksi, pembakaran dan ventilasi, kegiatan pemeliharaan, pemrosesan produksi, dan transportasi ke pusat penyimpanan. Sejumlah perusahaan migas telah berupaya mengurangi jejak karbonnya dengan menerapkan beberapa strategi seperti mengurangi flaring, menciptakan lebih banyak bahan bakar rendah karbon, melakukan investasi dalam penyeimbang karbon, hingga menambahkan teknologi carbon capture.

Platts bahkan telah meluncurkan proses penilaian untuk transaksi minyak mentah yang menggunakan intensitas karbon istilahnya carbon accounting.

Carbon Accounting merupakan proses yang sinyal apa ini? untuk mengukur volume gas rumah kaca yang dipancarkan oleh entitas atau proses tertentu selama periode waktu tertentu. Perhitungan ini nantinya perlu diverifikasi secara independent oleh pihak ketiga.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Transisi Energi Tidak Dapat Ditunda, Presiden Joko Widodo menyebut transisi energi fosil menjadi energi hijau tidak dapat ditunda sinyal apa ini?. Oleh sebab itu perencanaannya, grand designnya, harus segera disiapkan karena penting untuk melakukan perubahan.

sebab yang namanya perubahan itu tidak cuma dalam hitungan tahun lagi tetapi sudah bulan, bahkan setiap hari ada perubahan. Peralihan dari sesuatu yang sudah berjalan selama ini diakui tentu tidak mudah. Maka dari itu, Pemerintah harus punya persiapan yang serius, terutama PLN dan Pertamina. Grand design energi bersih termasuk investasi pembangunan pembangkitnya harus segera dimulai, agar kita tidak ketinggalan. Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim.

Transisi energi bersih adalah sebuah keharusan, terutama karena trend global yang sudah sadar bahwa nasib lingkungan ini ada di tangan penduduk dunia itu sendiri, sehingga negara-negara bersama-sama melakukan upaya pengurangan emisi karbon.

Presiden juga meminta PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya guna memperkuat pondasi menuju transisi energi. Kepala Negara menuturkan suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67 persen, kemudian bahan bakar fosil 15 persen, dan gas 8 persen.

Apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang Indonesia. Selain itu, produksi listrik PLN pun dapat terserap untuk mobil listrik. Terkait investasi, pemerintah berupaya tidak mempersulit masuknya investasi kepada Pertamina dan PLN.

Presiden menilai jumlah investasi yang ingin diberikan kepada Pertamina dan PLN sangat banyak. Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama.

Presiden Jokowi mengatakan dunia cepat mengalami perubahan sehingga rencana besar tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. III. Sektor Geologi, MIneralBatubara dan Umum Masuki Masa Sunset Batubara Pemerintah Jangan Salah Strategi, Indonesia dengan cadangan batu bara masih sekitar 39 miliar ton diharapkan jangan sampai terkecoh dengan konspirasi global karena rakyat masih membutuhkan energi yang murah.

Menjelang masa surutnya kejayaan batubara para pembuat kebijakan perlu mencari solusi penerapan perlakuannya sebagai apa di Indonesia, apakah masih akan diperlakukan sebagai energi atau sebagai bahan baku kimia senyawa karbon yang akan dikembangkan kepada industri kimia karbon ke depannya.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Suryo Eko Hadianto mengakui periode sunset sudah datang untuk industri batu bara dalam konteks sebagai bahan energi.

Karena itu, dalam menyusun kebijakan, pemangku kepentingan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda melihat kapan batu bara akan digunakan sebagai energi dan kapan menjadi bahan baku kimia dasar. Biasanya suasana yang indah tampak saat matahari akan terbenam, itu yang terjadi di sektor batubara saat ini karena harganya sedang tinggi-tingginya. Namun, begitu matahari sudah tenggelam, gelap akan datang di sektor batu bara.

Saat ini batu bara masih mayoritas digunakan sebagai bahan energi. Maka, kebijakan harus diatur dalam penggunaan batubara sebagai energi di dalam negeri. Dalam pertemuan tingkat tinggi COP-26 di Sinyal apa ini?, Skotlandia, Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak terburu-buru atau segera menutup PLTU meski tetap mendukung langkah pengurangan penggunaan batubara dan upaya penurunan emisi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan Indonesia dapat menghentikan PLTU batu bara secara bertahap pada 2040 jika mendapat bantuan keuangan yang cukup dari masyarakat internasional. Sebelumnya, Indonesia memasang target tersebut pada 2056. Ini strategi yang cukup jitu. Karena Indonesia masih butuh energi yang murah, dan saat ini batu bara yang murah untuk membangkitkan listrik.

Dunia tidak teriak tentang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) karena sudah bukan saingan pelaku bisnis energi baru terbarukan. Maka, saingan utamanya adalah batubara. Padahal orientasi awalnya adalah perubahan iklim.

Namun, kini terlihat bahwa ini adalah bisnis. Amerika Serikat (AS) mendukung penghentian pemakaian batubara karena telah menemukan sumber gas alam yang harganya lebih murah. Namun, saat ini Inggris, Kanada, dan Eropa kembali menggunakan batu bara pada saat menghadapi krisis sumber energi listrik.

Terlebih, pembakaran batubara saat ini sudah menggunakan teknologi yang mampu mengurangi emisi hingga 95%. Ini menunjukkan adanya konspirasi ekonomi global, dan harus kita sadari. Indonesia yang cadangan batu baranya relatif masih sekitar 39 miliar ton diharapkan jangan sampai terkecoh dengan konspirasi itu karena rakyat masih membutuhkan energi yang murah.

Kita masih punya waktu mengembangkan teknologi carbon capture sedemikian rupa sehingga pada waktunya nanti teknologi ini sudah sangat murah. Jika dengan gegabah menutup PLTU, ujarnya mengingatkan, Indonesia harus investasi baru untuk semua pembangkit yang ditutup, sementara energi baru terbarukan masih tinggi biayanya.

Usulan kami, pada PLTU bisa diinvestasikan teknologi carbon capture. Dengan demikian terjadi optimasi, batu bara yang kita miliki tetap terutilisasi, masalah emisi karbon juga tersolusikan dengan teknologi carbon capture.

Ini yang harus dilakukan, mengoptimasi cadangan batu bara, menyikapi perubahan iklim, dan tetap memenuhi apa yang disepakati pada Paris Agreement, tanpa ada korban atau beban biaya bagi bangsa.

Praktisi industri pertambangan Irawan Poerwo menambahkan, cita-cita hilirisasi batu bara tidak semudah membuat kajian dari banyak kalangan. Selain itu, 1.100 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dan ribuan tenaga kerja dipertaruhkan dari upaya itu. Setengah IUP dikurangi, ini akan sangat banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Proyek hilirisasi yang tengah disiapkan pemerintah sebagai upaya untuk menekan emisi karbon sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Namun, hilirisasi ternyata mudah pada tataran teori, tapi tidak dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, masyarakat juga harus diberi pengarahan terkait dengan pemanfaatan batu bara selain untuk PLTU. Sebagai contoh, proyek gasifikasi batu bara yang pernah direncanakan sejak 2006 di Provinsi Aceh. Pabrik batu bara di Aceh terletak di Kabupaten Aceh Barat dan pabrik pupuk sebagai bagian dari upaya gasifikasi terletak di Aceh Utara. Namun, dalam prosesnya, proyek itu batal karena sejumlah kendala, salah satunya karena distribusi batu bara yang memakan waktu cukup lama hingga dua pekan.

Contoh lainnya, upaya hilirisasi hanya dapat dilakukan oleh enam pabrik batu bara di Kalimantan Timur, pabrik skala besar dengan cadangan melimpah. Irawan pesimistis pabrik produk hilirisasi akan mampu menyerap seluruh produk tambang yang ada. Karena masalah hilirisasi secara teknis mudah, tapi secara sosial ekonomi, konsep industrinya harus dipersiapkan lebih rinci lagi. Lebih detail lagi karena tidak mungkin tambang batu bara di Sumatra dibuat DME, mau ke mana distribusinya Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif menjabarkan kondisi hulu komoditas berdasarkan data tahun 2020.

Indonesia dilaporkan memiliki total sumber daya dan cadangan batu bara masing-masing 144 miliar ton dan 39 miliar ton. Jumlah itu diprediksi dapat bertahan hingga 70 tahun dengan produksi batu bara mencapai 570 juta ton dan serapan domestik sekitar 132 juta ton. Jenis kalori batu bara sedang dan rendah mendominasi cadangan hingga lebih dari 90%. Biaya produksi batu bara Indonesia kompetitif, berkisar USS16-45 per ton.

Diproyeksikan akan terjadi penurunan permintaan batu bara di 2050 yang disebabkan oleh pengetatan peraturan lingkungan hidup, khususnya untuk power plant dan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi primer.

Dengan demikian, ke depan akan terjadi transisi penggunaan batu bara sebagai sumber karbon, baik untuk bahan baku kimia maupun material karbon maju. Berkaitan dengan industri hilir batu bara sinyal apa ini? Indonesia, berdasarkan benchmarking dengan AS, Tiongkok, dan India sebagai top 5 negara dengan cadangan terbesar di dunia, Indonesia perlu mengambil langkah untuk mengoptimalkan peran dan nilai cadangan batu bara.

Optimalisasi itu untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dalam rantai pasok industri nasional. Opsi yang tersedia ialah memaksimalkan industri hilir batubara dan penggunaannya untuk keperluan domestik, tapi tidak terbatas hanya untuk PLTU. Industri hilir batu bara yang diperkirakan terus berkembang ialah industri batubara ke kimia yang menghasilkan metanol, amonia, dan produk turunan lainnya. Selain itu, industri batu bara ke fuels yang menghasilkan DME, metanol, dan gasolin.

Industri hilir lainnya yakni material karbon maju. Saat ini enam pabrik gasifikasi sedang dibangun untuk menghasilkan sin gas, metanol, atau amonia, serta empat rencana pabrik yang akan menghasilkan semikokas dan karbon aktif. Pembangunan pabrik perlu diakselerasi karena produk yang dihasilkan akan diperlukan untuk mengurangi impor bahan kimia dasar. Kemudian diharapkan DME yang dihasilkan dari gasifikasi batu bara dapat menyubstitusi 100% kebutuhan elpiji pada 2030, yang selama ini menjadi salah satu penyebab defisit anggaran negara.

Pada proyeksi pasokan dan permintaan domestik, produk DME dan metanol dari batu bara diasumsikan mulai dari 2025 untuk mengurangi defisit neraca perdagangan I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Peran sektor migas dalam transisi energi masih tinggi. Seiring dengan pelaksanaan transisi energi, Indonesia membutuhkan dana yang besar setiap tahunnya.

Partisipasi swasta sangat diharapkan untuk dapat mendukung program tersebut. Namun dukungan pemerintah tetap diperlukan terutama dari sisi fiscal dan perpajakan. Kendati pemerintah telah menyampaikan arah transisi energi yang akan dilaksanakan untuk mencapai net zero emission pada 2060, tren penggunaan bahan bakar minyak dan petrokimia hingga 2030 diperkirakan masih terus meningkat.

Kebutuhan BBM diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari hingga 2030, dan dengan kapasitas kilang saat ini sebesar 700 ribu bph ada gap 800 ribu gph pada 2030.

Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda untuk kebutuhan petrokimia hingga 2030 diperkirakan mencapai 7.600 kilo ton per tahun semantara produksi dalam negeri baru dapat memproduksi 1000 kilo ton per tahun. Bahkan Indonesia juga masih optimis untuk bisa mengupayakan produksi minyak sampai 1 juta barel per hari dan 12 ribu MMSCFD pada 2030.

Pemerintah juga masih akan mengagresifkan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi masih akan dilakukan untuk menpang peningkatan produksi yang telah dicanangkan. Saat ini ada sekitar 42 proyek hulu migas untuk kurun waktu 2021 hingga 2027 yang diharapkan dapat menghasilkan 1,1 juta barel setara minyak per hari dengan investasi sekitar US$43,3 miliar.

Guna mendukung pelaksanaan transisi energi gas bumi diperkirakan akan menjadi salah satu sumber energi yang penting dalam mendukung transisi energi yang berlangsung terutama di sektor industry. Peningkatan produksi gas alam yang ditargetkan meningkat sampai 12 TSCFD akan coba dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan bisnis LNG, petrokimia, dan produk produk turunan gas yang lain Di sisi lain kenaikan harga minyak memberikan windfall terhadap penerimaan PPh migas dan PPN.

Tren pertumbuhan pajak penghasilan migas mengalai pertumbuhan mencapai 46,15% secara year on year. Hal ini akan membantu pencapaian target penerimaan pajak tahun ini yang diharapkan mencapai Rp1.229,6 triliun. Hingga Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp953,6 triliun setara dengan 77,6% dari target APBN 2021 II.

Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan 3 Skema Pajak Karbon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menjabarkan usul skema perhitungan dasar atas penerapan pajak karbon atau carbon tax di sektor energi.

Usul perhitungan pajak karbon tersebut ialah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau USS2 per ton, kemudian US$5 per ton (Rp75/kg CO2e), dan USS10 per ton (Rp150/kg CO2e). Tarif pajak karbon sebesar Rp30 per kg CO2e itu akan berlaku pada 1 April 2022 sinyal apa ini?

subsektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan skema pajak karbon atau cap & tax. Kebijakan itu nantinya akan memengaruhi tambahan biaya dan harga bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon. Dan hal tersebut akan menyebabkan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon. Sebagai contoh, jika pajak karbon ditetapkan sebesar US$2 per ton atau Rp30 per kg C02e, terdapat tambahan biaya US$0,1 per ton dari sisi produksi batu bara dengan intensitas emisi 38,3 kg CO2/ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg C02,/barel.

Selanjutnya dari sisi produksi, gas bumi yang memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2 juta standar kaki kubik dalam sehari (gas) atau mmscf akan dibebani tambahan biaya US$0,01/mmscf.

Dari sisi konsumen, akan ada potensi peningkatan biaya tambahan harga sebesar Rp64 per liter dari BBM yang memiliki intensitas 2,13 kg CO2/ liter. Sinyal apa ini? konsumen gas atau elpiji, terdapat tambahan harga sebesar Rp1.638/mmscf untuk gas dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2/mmscf dan Rp38/kg untuk elpiji dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2/kg.

Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp29/kwh (kilowatt-hour) dan tambahan di industri sebesar USS5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kwh. Subjek pajak karbon merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/ atau aktivitas yang menghasilkan karbon.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Pemerintah Kaji Perubahan Skema Harga Batu Bara DMO. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengubah skema penjualan harga batu bara untuk pemenuhan kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, pihaknya tengah mewacanakan pengaturan harga batas atas (ceiling price) dan harga batas bawah (floor price) dalam mengantisipasi adanya disparitas harga komoditas batu bara di pasar. Kami mencoba melihat peluang-peluang pengaturan yang lebih baik dan memberikan keadilan bagi para pelaku usaha.

Penetapan harga batas atas sudah diimplementasikan untuk kelistrikan umum, industri semen dan pupuk. Saat ini harga jual batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dipatok 70 dolar AS per ton, sedangkan untuk industri semen dan pupuk ditetapkan 90 dollar AS per ton. Penerapan kebijakan skema harga batas atas ini bertujuan menghindari potensi kecenderungan produsen batu bara menghindari berkontrak dengan konsumen batu bara dalam negeri saat harga komoditas batu bara naik di pasar global.

Saat harga naik, (produsen) lebih memilih denda bila harga batu bara domestik jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional. Sementara penetapan harga batas bawah bertujuan untuk melindungi produsen batu bara agar tetap dapat berproduksi pada tingkat keekonomiannya saat harga batu bara sedang rendah di tingkat global.

Kemudian adanya pengaturan skema kontrak penjualan dalam negeri melalui skema kontrak harga tetap (fixed price) dengan besaran harga yang disepakati secara Business to Business (B to B). Skema ini akan memberikan kepastian bagi produsen batu bara maupun konsumen batu bara dalam negeri terkait jaminan harga dan volume pasokan,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengatur kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri bagi semua badan usaha pertambangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

Pada beleid tersebut, disebutkan bahwa perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi DMO 25 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dari rencana produksi atau kontrak penjualan dalam negeri akan dikenakan larangan ekspor batubara, denda, maupun dana kompensasi. Pemerintah juga sedang mengusulkan pembangunan fasilitas pencampuran untuk komoditas batu bara (coal blending facility).

Tujuannya, untuk memberikan keadilan dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan kewajiban DMO batu bara bagi industri maupun perusahaan tambang. Perubahan tersebut sedang dalam tahap kajian internal di Kementerian ESDM. Penetapan kebijakan DMO yang telah diatur pemerintah, tidak mudah dilakukan oleh perusahaan lantaran tidak seluruh spesifikasi batubara yang diproduksi oleh badan usaha pertambangan memiliki pasar dalam negeri dan dapat diserap oleh pasar domestik.

Maka kami mendorong PLN khususnya atau perusahaan pengguna yang lain untuk membangun fasilitas pencampuran batubara yang dikelola BUMN atau swasta untuk mengolah berbagai spesifikasi batu bara agar sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengusulkan skema pengenaan dana kompensasi bagi badan usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Dana kompensasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam mendukung tingkat kesesuaian produk batu bara, baik sebagai tambahan subsidi atau dukungan pendanaan untuk coal blending facilty I.

Sektor Minyak dan Gas Bumi Masa depan migas belum habis. Beberapa minggu setelah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim, industry minyak global memandang masih pentingnya bahan bakar fosil untuk menjaga keamanan energi ke depan.

Pemulihan ekonomi global yang lebih cepat menyebabkan kebutuhan untuk minyak mentah kembali meningkat. Sejumlah pihak juga optimis bahwa industri minyak dan gas masih akan menjadi yang terbesar sampai beberapa dekade mendatang meskipun saat ini energi terbarukan adalah segmen bauran energi yang tumbuh paling cepat dibandingkan yang lain. Bahkan diperkirakan sampai dengan tahun 2030, ada sekitar US$600 miliar dana yang akan dikeluarkan oleh industri minyak untuk memenuhi tingkat konsumsi yang diharapkan.

Meskipun India, China dan beberapa negara lain bersepakat di akhir COP 26 untuk mengurangi secara bertahap penggunan batubara, negara negara berkembang hingga beberapa dekade mendatang masih membutuhkan energi yang terjangkau yang sebagian besar dalam bentuk bahan bakar fosil. Bagi negara berkembang, transisi perlu mempertimbangkan persyaratan yang tepat agar hal itu dapat mempengaruhi negara-negara konsumen yang lebih besar.

Perusahaan minyak internasional berpandangan jika transisi energi tidak dapat diabaikan tetapi kebutuhan dunia terhadap minyak mentah juga belum dapat dihilangkan. Perkiraan permintaan minyak diperkirakan mencapai puncak antara 2030 hingga 2050 dan selama itu industry migas masih membutuhkan investasi untuk dapat memenuhi permintaan yang terus tumbuh dan adanya penurunan produksi alami. Bahkan OPEC dan sekutunya akan tetap mempertahankan investasinya yang diperlukan untuk mempertahankan produksi guna memenuhi permintaan yang ada.

Kelompok ini bertujuan untuk membawa tingkat produksi kembali ke era pra pandemic pada akhir 2020 dengan secara bertahap meningkatkan kuota produksi sebesar 400 ribu barel per hari setiap bulan. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistikan Biaya untuk Mitigasi Perubahan Iklim Capai Rp3.779 Triliun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan estimasi biaya akumulatif yang digunakan dalam rangka memitigasi perubahan iklim sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) mencapai Rp3.779 triliun dari 2020 hingga 2030.

Estimasi Rp3.779 triliun itu berdasarkan referensi dari peta jalan NDC Mitigasi Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi sehingga per tahun dibutuhkan Rp343,6 triliun.

Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030. Secara rinci, kebutuhan pendanaan mitigasi perubahan iklim tersebut jika dilihat per sektor meliputi sektor kehutanan Rp93,28 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,92 triliun, limbah Rpl81,4 triliun, serta pertanian Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda triliun.

Sementara berdasarkan referensi dari Second Biennial Update Report dan KLHK pada 2018, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC adalah sebanyak Rp3.461 triliun hingga 2030. Biaya Rp3.461 triliun itu meliputi sektor kehutanan Rp77,82 triliun, energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun, IPPU Rp40,77 triliun, limbah Rp30,35 triliun, serta pertanian Rp5,18triliun.

Dilihat dari dua sektor yang besar adalah kehutanan serta energi dan transportasi. Sejumlah biaya itu akan digunakan untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 29 persen di sektor kehutanan sebanyak 497 Mton CO2e, energi dan transportasi 314 Mton CO2e, limbah 11 Mton CO2e, pertanian 9 Mton CO2e, serta IPPU 3 Mton CO2e. Sedangkan untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 41 persen dengan biaya banman internasional akan dilakukan terhadap sektor kehutanan sebanyak 692 Mton CO2e, energi dan transportasi 446 Mton CO2e, limbah 40 Mton CO2e, pertanian 4 Mton CO2e, serta IPPU 3,25 Mton CO2e.

Upaya ini harus dilakukan karena sejak 2010 sampai 2018 emisi gas rumah kaca (GRK) nasional naik sekitar 4,3 persen per tahun serta dari 1981 sampai 2018 juga terjadi kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat celcius per tahun di Indonesia. Selain itu, permukaan air laut turut mengalami kenaikan sekitar 0,8 sampai 1,2 centimeter per tahun sedangkan 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir sehingga perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi Indonesia.

Terlebih lagi, pembahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang saat ini mendominasi bencana di Indonesia. Di sisi pemerintah melalui APBN selalu berusaha menghitung berapa dari APBN yang merupakan dan boleh kita klaim sebagai green activities.

Salah satu cara untuk mengurangi emisi adalah dengan memanfaatkan energi nuklir. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Djarot S Wisnubroto mengatakan energi nuklir mulai menjadi perhatian untuk menurunkan emisi karbon di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 atau Conference of the Parties (COP26) tentang perubahan iklim. Nuklir tetap menjadi isu kontroversial tetapi sudah mulai diperhatikan kalau tanpa nuklir bisakah emisi karbon kita mencapai target.

Dunia sedang berupaya untuk menurunkan emisi karbon agar bisa menekan kenaikan suhu bumi dibawah 1,5 derajat Celsius. Namun, pada KTT COP26, energi nuklir mulai menjadi perhatian untuk menurunkan emisi karbon walaupun kecelakaan nuklir Chernobyl di Ukraina dan Fukushima di Jepang masih menjadi momok, tetapi ketika krisis iklim semakin dalam dan kebutuhan untuk meninggalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik menjadi mendesak, maka sikap banyak negara mulai berubah.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan lima strategi untuk mewujudkan emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Pertama adalah peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk dipercepat termasuk juga pemanfaatan bahan bakar nabati. Kedua adalah menggandeng kementerian dan lembaga terkait terus berupaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil. Antara lain, melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan bebas karbon, melakukan co-firing PLTU dengan EBT serta menonaktifkan PLTU berbasis fosil, khususnya batu bara.

Ketiga, Kementerian ESDM berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan transportasi berbasis listrik di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan. Keempat, mendorong pemanfaatan listrik pada sektor rumah tangga hingga industri dan kelima, penerapan carbon capture and storage (CCS) atau penangkapan dan pemanfaatan karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Meski demikian, dia mengakui dibutuhkan butuh biaya yang tidak sedikit bagi industri untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan tersebut.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Pemerintah Desak PLN Bangun Blending Facility untuk Genjot DMO : Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda kembali mendesak PT PLN (Persero) untuk bisa membangun pencampuran jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bara atau Coal Blending Facility untuk antisipasi potensi kesulitan pasokan batu bara untuk pembangkitnya.

Ridwan Djamaluddin, Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan selama ini harus diakui penerapan kewajiban pasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) tidak mudah lantaran tidak seluruh spesifikasi batu bara yang diproduksi oleh Badan Usaha (BU) Pertambangan memiliki pasar dalam negeri dan dapat diserap oleh pasar domestik.

Untuk itu Pemerintah mendorong PLN berinisiatif menyelesaikan masalah tersebut tidak sendiri melainkan bermitra juga dengan badan usaha lainnya.

Kami mendorong PLN khususnya atau perusahaan pengguna yang lain untuk membangun fasilitas pencampuran batubara (coal blending facility) yang dikelola BUMN/Swasta untuk mengolah berbagai spesifikasi batu bara agar sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, saat ini pemerintah juga tengah menyusun strategi untuk bisa meningkatkan DMO melalui diskusi, pendalaman, dan wacana-wacana untuk lebih meningkatkan daya guna jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda DMO 25%.

Strategi yang tengah digodok misalnya dengan skema pengenaan dana kompensasi bagi BU pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban DMO.

Dana kompensasi ini dapat juga digunakan untuk berbagai keperluan dalam mendukung tingkat kesesuaian produk batu bara baik sebagai tambahan subsidi atau dukungan pendanaan untuk coal blending facility. Konsumsi batu bara dalam negeri selama ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat produksi batu bara nasional. Di samping itu, tidak semua BU pertambangan memiliki kesempatan kontrak penjualan dengan pengguna batu bara dalam negeri. Dalam realisasi produksi batu bara nasional hingga Oktober 2021 sudah mencapai 512 juta ton atau 82% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 625 juta ton.

Sementara tingkat realisasi DMO baru sebesar 110 juta ton. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Mekanisme pendanaan perubahan iklim bagi negara berkembang. Pembiayaan untuk mengatasi dampak eknomi dari perubahan iklim merupakan salah satu tema yang muncul selama COP 26.

Karena kebutuhan yang sangat besar dibutuhkan tindakan yang terkoordinasi antara sektor public, swasta dan pemerintah untuk membiayai transisi dan memetakan pendekatan baru untuk mendanai proyek proyek ramah iklim. Pembiayaan yang dibutuhkan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat celcius diperkirakan mencapai US$3,5 triliun per tahun.

Negara berkembang adalah yang paling membutuhkan pendanaan transisi energi mengingat dua pertiga dari emisi absolut berasal dari negara berkembang. Laporan UNFCC yang diterbitkan selama COP 26 memperkirakan biaya adaptasi iklim tahunan untuk negara-negara berkembang di kisaran US$140 sampai US$300 miliar pada tahun 2030, US$280 miliar hingga US$500 miliar pada tahun 2050 Sejumlah pembiayaan hijau yang muncul dalam COP 26 diantaranya adalah institusi keuangan yang merupakan gabungan dari bank, asuransi, dan investor menjanjikan kapital hingga US$130 triliun untuk melakukan transformasi ekonomi global menuju emisi nol bersih.

Afrika Selatan akan mendapatkan US$9,5 milyar selama tiga sampai lima tahun untuk memphase out batubara melalui kerjasama antara UK, Amerika Serikat dan sejumlah anggota EU. World Bank’s International Finance Corp dan manager asset terbesar di Eropa, Amundi, berencana untuk mendirikan dana obligasi berkelanjutan untuk negara berkembang sebesar US$2 miliar. Lebih dari 100 negara, yang merepresentasikan lebih dari 85% dari hutan dunia berkomitmen untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan didukung dana public sebesar US$12 miliar dan US$7,2 miliar dana private.

Studi dari S&P Global Rating menemukan bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk proyek-proyek hijau di UE dan AS dapat meningkatkan PDB. Dari sekitar 4% pengeluaran pemerintah terhadap PDB untuk proyek hijau di EU berpotensi memberikan dampak multiplier hngga lebih dari 6% terhadap PDB setelah empat tahun.

Saat ini masih dibutuhkan mekanisme yang efektif untuk membuat ketersediaan dana public – private yang dijanjikan dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan dalam skala besar.

Dengan adanya mekanasme pendanaan yang tepat diharapkan pelaksanaan transisi iklim dapat menghadirkan peluang pertumbuhan bagi negara-negara berkembang. India contohnya berpotensi menciptakan lebih dari 50 juta pekerjaan dan meningkatkan ekonomi sebesar US$1 triliun pada 2030 ketika negara tersebut mencapai emisi nol bersih pada tahun 2070. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Tekan Emisi Karbon, Pertamina Fokus Garap EBTPT Pertamina (Persero) menyatakan akan lebih mengembangkan energi baru dan terbarukan dalan strategi jangka panjangnya untuk mencapai target emisi bebas karbon pada 2050.

Pengembangan tersebut mulai dari pengembangan bahan bakar hijau hingga baterai kendaraan listrik. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dalam strategi jangka panjang perseroan, upaya dekarbonisasi dilakukan dengan mengolah co2 melalui penggunaan teknologi carbon capture storage (CCS) atau diolah langsung untuk diproses menjadi ethanol dan methanol.

Nicke menambahkan, ke depannya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) konvensional ke depannya akan terus dikurangi dengan pengembangan bahan bakar berbasis nabati sepertio biodiesel dan bioavtur. Sementara itu, pengembangan EBT lainnya adalah dengan menggarap ekosistem baterai listrik bersama dengan holding baterai dan juga akan masuk pada industri mobil listrik.

Tidak hanya itu, pengembangan secara agresif akan dilakukan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang ditargetkan mengalami peningkatan kapasitas terpasang secara signifikan dalam satu dekade ke depan. Geothermal di Pertamina akan terus dilakukan dan tingkatkan double capacity dalam lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Pertamina dan entitas anaknya yakni Pertamina Geothermal Energy berencana untuk menerbitkan green bond untuk mengatur ulang pinjaman lama yang masih konvensional dan juga akan digunakan untuk proyek peningkatan kapasitas PLTP.) berencana menerbitkan wind green bond pada semester pertama I/2022, sedangkan rencana green bonds Pertamina rencana juga akan direalisasikan pada tahun depan. Green bond akan digunakan untuk refinancing pinjaman konvensional kami yang ada dan juga untuk membiayai rencana belanja modal kami dalam mengembangkan proyek panas bumi baru di Indonesia.

Dengan upaya itu diharapkan dapat menambah kapasitas terpasang hingga 375 megawatt (MW) dalam empat tahun ke depan. Pertamina Geothermal Energy optimistis dengan tambahan kapasitas tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap rencana Pertamina untuk melakukan dekarbonisasi dan mengurangi emisi hingga 30 persen pada 2030. Pertamina menargetkan total kapasitas terpasang menjadi 1.500 MW pada 2030.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Pasca KTT Iklim Glasgow, Industri Minta Substitusi Batu Bara yang Terjangkau, Pemerintah diminta memperhatikan ketersediaan substitusi batu bara yang terjangkau dalam menjalankan prinsip ekonomi hijau, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan pertemuan KTT Iklim PBB Conference of the Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia.

Jika tidak, hal itu akan menimbulkan konsekuensi ekonomi. Independent Director & Corporate Secretary’ PT Bumi Resources Tbk, Dileep Srivastava mengatakan sebagai salah satu bahan bakar fosil, konsumsi batu bara sangat tergantung pada kekuatan permintaan di pasar, kebutuhan sumber energi untuk pemulihan ekonomi, dan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.

Jika pasar diminta untuk menjauh dari batu bara dengan desain kebijakan tanpa melihat kondisi pasar, sebagai bagian dari komitmen internasional, pasar perlu diberikan pengganti yang andal dan terjangkau. Bila tidak, akan ada konsekuensi ekonomi nyata bagi bisnis dan rumah tangga. Pengembangan energi terbarukan sebagai substitusi batu bara, baik dari segi biaya maupun keandalan teknologi, masih membutuhkan waktu.

Itu alasan utama mengapa susunan kata dalam COP-26 ialah phase down (menurunkan ), bukan phase out (meninggalkan). Itu merupakan ekspresi dari kondisi realistis bahwa transisi energi dunia sedang menghadapi. Tidak akan ada cukup kapasitas energi terbarukan untuk memberi daya pada sekolah, rumah, dan bisnis kita di masa mendatang Di kesempatan berbeda, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha memaparkan komitmen Indonesia dalam pembangunan rendah karbon dan energi bersih dalam forum COP ke-26.

Komitmen RI tersebut sejalan dengan sustainable development goals (SDGs), yaitu affordable clean energy, climate actions, dan decent work economic growth. Satya juga menjelaskan komitmen Presiden Joko Widodo pada COP ke-26, khususnya sektor energi, melalui pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan PLTS terbesar di Asia Tenggara, penggunaan EBT, dan pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan salah satu jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda industri hijau terbesar di dunia, yakni di Kalimantan Utara.

Pasokan Domestik Batubara Sulit Capai Target : Menjelang akhir tahun, pasokan batu bara untuk kepentingan di dalam negeri atau domestic market obligafion/DMO masih belum mampu mengimbangi target yang telah ditetapkan pemerintah. Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menjelaskan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk ketenagalistrikan sebanyak 93,2 juta ton hingga Oktober 2021.

Angka ini terbagi untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN sebanyak 55,5 juta ton dan kebutuhan PLTU pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) sebanyak 37,6 juta ton. Adapun, kebutuhan pasokan batu bara untuk seluruh sektor ketenagalistrikan hingga akhir tahun ditargetkan sebanyak 138 juta ton. Masih terdapat gap atas realisasi pemenuhan batu bara dengan kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri.

Secara detail, realisasi tersebut didominasi oleh pemegang Peijanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 41,7 juta ton dari kewajiban 66 juta ton. Sementara itu, PLN akan mengutamakan kontrak jangka panjang untuk pemenuhan batu bara ketenagalistrikan dibandingkan dengan jangka pendek. Sebagaimana arahan Bapak Dirjen Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin dan Bapak Menteri ESDM, ke depan akan sinyal apa ini?

kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Langkah itu akan diambil perusahaan setrum pelat merah tersebut guna memastikan pasokan batu bara untuk PLTU dalam kondisi aman. Selain itu, PLN juga memastikan untuk terus memperhatikan rantai pasok berjalan dengan baik saat bongkar muat dan pengiriman yang dilakukan perusahaan pelayaran. Dia pun memperkirakan bakal terjadi gangguan dalam pengangkutan batu bara selama November 2021—Januari 2022.

Kondisi ini disebabkan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan PLN sebaiknva melakukan kontrak pembelian langsung dan kontrak jangka panjang ke pemilik tambang untuk memenuhi kebutuhan pasokan batu bara dalam negeri. Dia tidak menyarankan pembelian dilakukan melalui trader. Dewan juga mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan PLN melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan yang tidak berkomitmen dalam memenuhi kewajiban DMO, termasuk pembenahan sistem trading batu bara.

Di sisi lain, Komisi VII juga mendorong Dirjen Minerba memberikan apresiasi berupa reward kepada setiap perusahaan yang telah memenuhi kebutuhan batu bara PLN dan melebihi kewajiban DMO yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ridwan Djamaluddin menyatakan telah ada ketentuan bagi perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Pertama, larangan ekspor balu bara sampai  kewajiban DMO atau kontrak penjualan dalam negeri dipenuhi. Hal ini dikecualikan bagi perusahaan yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan penggunaan batu bara dalam negeri. Jadi sanksinya jelas, sanksinya adalah larangan ekspor. Kedua, pemberlakuan denda yang disesuaikan dengan harga batu bara dan selisih antara kewajiban DMO dan realisasinya.

Ketiga, dana kompensasi dikenakan bagi perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak atau spesifikasi batubara yang dibutuhkan dalam negeri. Masih ada waktu 2 bulan yang kami perkirakan nanti hingga akhir tahun kurang lebih 96% dari target DMO ini,” katanya.

 Selain memperketat pengawasan DMO, Kementerian ESDM juga mewacanakan pengaturan harga batas atas dan batas bawah untuk komoditas batu bara. Upaya ini disebut untuk memberikan keadilan bagi industri maupun perusahaan lambang. Pertama, yang telah berjalan, penetapan batas atas seperti pada listrik umum serta industri semen dan pupuk. Pemerintah telah menetapkan harga batas atas batu bara untuk listrik mencapai US$70 per ton, sementara kebutuhan semen dan pupuk dihargai US$90 per ton.

Kedua, penetapan harga batas atas dan batas bawah untuk melindungi produsen batu bara agar tetap menjaga tingkat keekonomiannya saat harga sedang rendah. Ini juga dalam upaya untuk menjaga keseimbangan bagi para pihak pelaku industri ini. Ketiga, pemerintah berencana menggodok pengaturan skema kontrak penjualan dalam negeri melalui harga tetap atau fixed price yang ditentukan dengan besaran harga yang disepakati secara business-to-business (BtoB).

Ini dapat dilakukan. Namun sekali lagi kita perlu melihat arahnya serta dasar kebijakannya. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Semakin besar ambisi iklim, semakin besar pukulan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara di berbagai belahan dunia telah meningkatkan ambisi iklimnya sampai dengan 2030.

Diantara tiga ekonomi terbesar, Amerika Serikat dan EU komit untuk mengurangi emisi GRK bersih hingga 51 persen (relative terhadap 2005) dan 55 persen (relative terhadap 1990 pada April 2021 dan September 2020. Tiongkok juga berjanji untuk mengurangi emisi CO2 per unit output hingga 65 persen terhadap kondisi 2005 pada Desember 2020, yang akan menyebabkan emisi Tiongkok mencapai puncak pada 2026.

Bahkan di Agustus 2020, Tiongkok mengumumkan ambisinya untuk mencapai karbon netral pada 2060. • Dibandingkan Amerika Serikat dan Tiongkok, EU merupakan salah satu kelompok ekonomi yang mengadopsi target iklim dalam transisi hijau. Untuk tingkat GDP per kapita yang sama, EU telah mengeluarkan emisi CO2 per unit GDP yang lebih sedikit dibanding Amerika Serikat, bahkan masih lebih rendah meskipun EU mencapai tangka GDP per kapita yang lebih tinggi. Tiongkok perlu melakukan usaha yang lebih banyak untuk mengejar ketertinggalannya namun tampaknya sudah berada pada posisi GDP per kapita emisi yang lebih rendah disbanding EU Bahkan, Tiongkok dapat mendorong tingkat kemakmurannya dengan emisi CO2 yang lebih kecil dibandingkan kasus yang ditunjukan EU sebelum 1990.

Hal ini menunjukan bahwa aturan lingkungan yang lebih ketat di beberapa negara mungkin memiliki dampak lingkungan positif di luar negeri atau bahwa Tiongkok telah memulai transisi hijaunya pada tingkat PDB per kapita yang lebih rendah daripada negara lain di Amerika Serikat dan EU.

• Di samping isu pendanaan, regulasi dan penetapan harga karbon menjadi pilihan yang kerap digunakan untuk mendorong strategi hijau yang dilakukan. EU bahkan menjadi yang pertama merancang emission trading system (ETS) international untuk harga karbon, serta energi terbarukan, efisiensi energi, dan target pengurangan emisi untuk sektor no-ETS. Bahkan untuk menjaga transisi 2030 tetap pada jalurnya, Komisi Eropa telah menyampaikan kebijakan lainnya berupa 55 paket FiT.

Itu termasuk perluasan ETS yang mencakup lebih jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda sektor (kelautan, bangunan, dan transport), perbaikan perpajakan energi, dan ambisi energi terbarukan dan energi efisiensi yang lebih besar, serta pemberlakuan carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang baru. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Pendanaan Transisi Energi, Saat berbicara pada COP-26 di Glasgow, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tengah bergerak maju dalam penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Untuk mencapai tujuan Kesepakatan Paris Tahun 2015 dibutuhkan pengurangan produksi dan penggunaan batubara, minyak dan gas alam secara cepat.

Seperti diketahui, COP-26 telah melahirkan sejumlah komitmen global untuk menekan laju perubahan iklim. Salah satunya adalah pendanaan untuk transisi energi, yakni mengganti energi berbahan fosil dengan EBT. Sumber daya keuangan dan investasi ini diperlukan untuk mengurangi emisi atau dekarbonisasi, mempromosikan adaptasi serta membangun ketahanan iklim.

Bagi Indonesia, sebagai negara emerging market, menjalankan transisi energi tidaklah mudah. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dibutuhkan dana US$ 5,7 miliar atau setara Rp 81,58 triliun per tahun untuk membiayai transisi energi bersih. Pembiayaan itu tidak bisa hanya dari anggaran negara, maka selama perhelatan COP-26, pemerintah Indonesia mengundang investasi global untuk berperan serta dalam program transisi energi. Salah satu narasi yang berkembang selama COP-26, Indonesia dapat mempercepat penghapusan pembangkit listrik batubara (PLTU) pada 2040 dengan bantuan internasional.

Jika tanpa dukungan internasional, PLTU akan berhenti beroperasi pada tahun 2054. Dalam konteks itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN mencari terobosan pendanaan untuk akselerasi transisi energi dan menyiapkan pensiun dini PLTU.

Salah satu upaya adalah menginisiasi kolaborasi Friend of Indonesia-Renewable Energy (FIRE), yang dirilis di COP 26 untuk inovasi teknologi EBT.

Sejumlah negara seperti Jerman, Inggris, dan Denmark, berkomitmen terlibat. Dubes Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen menyatakan, Denmark siap berkontribusi pada 2023 dengan menyiapkan dana hibah global bagi aksi iklim sekitar US$ 500 juta per tahun, dimana Indonesia masuk dalam skema pendanaan global ini. Selain Denmark, Inggris juga berkomitmen dalam program FIRE.

Menurut Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy Inggris Raya, Kwasi Kwarteng, Inggris akan membantu Indonesia mengembangkan potensi energi angin (PLTB). Skema pendanaan dalam proyek ini mencakup investasi 350 juta hingga senilai 2 miliar.

Komitmen lainnya, datang dari Bank Pembangunan Asia (ADB), masih dalam kerangka pendanaan bagi rencana pensiun dini PLTU, dengan rentang waktu hingga 2030.

Skema ADB adalah menyiapkan transisi PLTU kapasitas 9,2 gigawatt (GW). Terbagi dalam 5,5 GW dipensiunkan tanpa penggantian, dan 3,7 GW dihentikan dengan substitusi sumber energi yang lebih bersih. Program bersama ADB ini selaras dengan kajian Transition Zero (2021), yang menyebutkan sekitar 3.000 PLTU di seluruh dunia harus dimatikan sebelum 2030, jika ingin mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 Celsius.

Saat ini lebih dari 2.000 GW PLTU beroperasi di seluruh dunia. Kapasitas terpasang PLTU itu harus dipangkas sekitar 1.000 GW untuk mencegah kenaikan suhu Bumi, digantikan dengan EBT. Skema pendanaan lain adalah melalui mekanisme transisi energi (ETM), yaitu pembiayaan gabungan (blended finance) untuk mendukung percepatan penutupan PLTU. Dalam tahap rintisan 2 hingga 3 tahun, ETM akan menggalang sumber dana untuk mempercepat penutupan PLTU.

Skema ETM juga memfasilitasi investasi EBT sesuai potensi setiap negara, dimana Indonesia dan Filipina menjadi pilot project. Di COP-26, ADB bersama PLN telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, bersama Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Ramesh Subramaniam. Untuk program bebas karbon pembangkit listrik pada tahun 2060, PLN membutuhkan US$ 500 miliar atau setara dengan Rp 7.166 triliun (dengan kurs US$ 1=Rp 14.300).

Untuk itu, PLN membuka peluang pendanaan hijau dalam proyek kelistrikan melalui green bonds, social bondsdan sustainability bonds, guna sinyal apa ini? investasi yang dibutuhkan. Inisiatif pendanaan PLN selaras dengan kajian Global Coal to Clean Power Transition tahun 2021. Kajian tersebut menyatakan bahwa saatnya bagi perbankan dan lembaga pendanaan untuk menghentikan investasi PLTU.

Begitu juga sebaliknya, investasi untuk transisi energi bersih sedang mengalir, dan ruang inilah yang diambil PLN. Salah satunya adalah melalui kemitraan climate investment funds, yang melibatkan India, Indonesia, Filipina dan Afrika Selatan, yang menyediakan fasilitas pendanaan US$ 2 miliar untuk mempercepat penghentian operasional PLTU.

Kemudian program kemitraan green climate fund (GCF), entitas global pendanaan perubahan iklim di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Melalui supervisi BKF, GCF sudah menyalurkan dana sejumlah US$ 212,9 juta. GCF mendukung pendanaan tiga proyek mitigasi perubahan iklim, masing-masing dua proyek mendukung pengembangan EBT, sedang satu proyek lagi di sektor kehutanan.

Jumlah dana hibah GCF bisa memberi gambaran, soal besaran dana dalam investasi transisi energi. Di tengah perhelatan COP 26, PLN telah memaparkan peta jalan untuk mencapai komitmen dan aksi iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030, dan target Karbon Netral 2060. Peta jalan ini akan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 900 juta ton CO2 ekuivalen pada 2060, yang terdiri dari 13 inisiatif hingga 2060.

Inisiatif jangka pendek sampai 2030, membutuhkan belanja modal atau capital expenditue sebesar US$ 148 miliar, dengan 9 program. Meliputi pengembangan pembangkit EBT, konversi PLTD (Diesel) ke EBT, pengembangan pembangkit gas, penerapan teknologi PLTU ramah lingkungan, memensiunkan PLTU, penerapan co-firing, efisiensi dan menurunkan susut jaringan, percepatan memensiunkan PLTU, Carbon Capture and Storage (CCS), dan co-firing berbasis hidrogen. Sementara itu, program jangka panjang Netral Karbon 2060, PLN memiliki tambahan empat inisiatif yaitu penambahan pembangunan pembangkit EBT, baterai dan interkoneksi sistem listrik, penambahan co-firing berbasis hidrogen, penambahan CCS dan penambahan PLTU yang dipensiunkan.

Di sini, PLN tidak bisa sendiri. Dengan tetap menjaga kelangsungan bisnis dan keandalan kelistrikan, PLN perlu dukungan pemerintah dan semua pihak untuk menjalankan transisi energi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Batu Bara Tingkatkan Bisnis Jasa Logistik Moda Laut : Komoditas batu bara mendominasi bongkar muat pelayaran dalam negeri dan luar negeri.

Kondisi ini menggambarkan industri angkutan laut khususnya bahan tambang pada triwulan keempat 2021 dapat lebih sinyal apa ini? recovery dari dampak pendemi Covid 19.Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkut moda laut, PT Bintang Samudera Mandiri Lines (BSML) mendapat berkah dari kenaikan harga komoditas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) Oktober 2021 yaitu US 161,63 per metrik ton.

Melesatnya HBA mencapai harga tertinggi dalam 1 dekade terakhir, berdampak pada peningkatan volume angkutan bahan strategis nasional.Pelayanan BSML utamanya adalah penyewaan dan pengangkutan barang khusus pada komoditi batu bara, nikel dan komoditi untuk infrastruktur seperti semen, pasir dan alat konstruksi. Sebagai mitra dalam jasa angkut, BSML berupaya menunjang perbaikan ekonomi nasional setelah terhempas pendemi Covid 19.

Saat ini BSML memiliki sembilan armada angkutan laut yang terdiri dari kapal tug boat dan kapal tongkang. Saat ini armada BSML beroperasi di wilayah pelabuhan Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. BSML memberikan pelayanan terbaik seperti ketepatan jadwal pengiriman kargo (bongkar muat) di berbagai pelabuhan di Indonesia dengan proses aman dan prima.PT BSML yang berdiri pada tahun 2012 di Jakarta, dan telah memiliki surat pelayanan yang meliputi barging, transhipment, melayani pengurusan in/out clearence pelabuhan, dan menawarkan industri bunker dan layanan kapal di seluruh Indonesia.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Update Blok Rokan: SKK Migas mencatat realisasi pengeboran di Blok Rokan terus mengalami kemajuan. Proses tersebut pun disebut masih berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan tahun ini. Sebanyak 187 sumur telah dibor, terdiri atas 103 sumur dibor oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan 84 sumur telah dibor oleh PT Pertamina Hulu Rokan dari target sebanyak 161 sumur sampai akhir tahun guna menahan laju penurunan produksi di Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Saat ini PHR telah mengoperasikan 16 rig pengeboran dan akan terus bertambah untuk mendukung upaya pencapaian target jumlah sumur tajak yang ingin dicapai. Untuk mendukung upaya pencapaian target produksi nasional Minyak 1 Juta BOPD dan Gas 12 Miliar ft 3/Day, PHR akan menargetkan kurang lebih 500 sumur untuk dilakukan pengeboran pada Tahun 2022.

Produksi WK Rokan menyumbangkan hampir 25 persen produksi minyak nasional, dimana setelah 2 bulan pengelolaan WK Rokan dilakukan oleh Sinyal apa ini? telah menyumbangkan penerimaan negara melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp607,5 miliar, termasuk pajak-pajak ke daerah.

PHR telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemprov Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah. Salah satunya dipicu oleh perubahan skema Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract), dari sebelumnya menggunakan skema cost recovery menjadi gross split. Oleh karena itu, PHR optimis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar sinyal apa ini?

penerimaan negara dan daerah dari kegiatan hulu migas di WK Rokan. Sampai saat ini PHR mampu menjawab tantangan dalam melanjutkan pengelolaan Blok Rokan dengan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, berupa manfaat secara langsung bagi negara dan daerah.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Masa Depan Batubara Suram, Percepat Transisi Energi, Komitmen China dan negara-negara anggota G-20 untuk mengakhiri pembiayaan energi batubara bakal berdampak serius terhadap delapan negara di Asia, termasuk Indonesia.

Dengan suramnya masa depan batubara, negara-negara berkembang yang masih membangun pembangkit listrik tenaga uap diharapkan mempercepat transisi ke energi bersih. Hal ini dilaporkan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM). Laporan tersebut menyoroti masa depan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Asia, termasuk Indonesia, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Laporan itu menyebut, pada September 2021 Presiden China Xi Jinping berjanji menghentikan pembangunan PLTU batubara di luar negeri. Janji China ini memperkuat tren penghentian keuangan global untuk batubara, karena sejumlah lembaga swasta dan lembaga pemerintah lain, terutama Jepang dan Korea Selatan, membuat pengumuman serupa.

Sebelum pengumuman China, lebih dari 65 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga batubara direncanakan dibangun di delapan negara Asia di luar China dan India, yaitu di Bangladesh, Indonesia, Laos, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.

Jika semua PLTU yang bergantung pada dukungan China dibatalkan, itu menghapus dua pertiga dari proyek yang direncanakan sehingga tersisa 22 GW di delapan negara.

Industri batubara Asia adalah benteng terakhir, mereka mengalami gelombang pembatalan penggunaan pembangkit berbasis batubara. Janji China menghentikan pembiayaan PLTU batubara di luar negeri akan memicu satu gelombang baru (pembatalan),” kata Russell Gray, peneliti di GEM. Ditambah komitmen negara G-20 yang akan mengakhiri pembiayaan publiknya untuk pembangunan PLTU batubara, dari 22 GW yang tersisa menghadapi risiko pembatalan pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kajian ini, banyak proyek batubara di Indonesia dianggap captivepower atau mencapai penutupan keuangan meski mempunyai jangka waktu panjang dan prospek keuangan buruk Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030 di Indonesia membatalkan lebih dari 1.6 GW batubara dan menunda 3,6 GW. Sekitar 65 persen dari PLTU batubara yang akan dibangun di Indonesia berpotensi gagal jika China membatalkan pembiayaan listrik batubara. Kajian ini juga menyebut sebagian besar proyek ini berisiko jika dibanguni Selain biaya bahan bakar tak bisa diprediksi dan besarnya subsidi negara, PLTU batubara juga memicu masalah lingkungan dan kesehatan.

Karena itu, negara-negara di Asia perlu segera membatalkan proyek-proyek ini. Jika jaringan 22 GW batubara yang tersisa di Asia dibatalkan, itu menghemat lebih dari 27 miliar dollar AS dalam biaya modal untuk teknologi nol-karbon, efisiensi energi, serta perluasan dan modernisasi jaringan.

Itu juga menghindari penambahan 103 juta ton emisi CO2 tiap tahun. Daftar pembiayaan yang mau dan mampu mendanai batubara berkurang. Pembangunan PLTU batubara baru juga tak sesuai janji negara-negara Asia pada COP (Konferensi Tingkat Tinggi Iklim) ke-26. Harga pembangkit tenaga surya dan angin turun jadi lebih murah daripada listrik batubara,” ujar Isabella Suarez, analis CREA dan salah satu penulis laporan.

Sementara itu, Indonesia menyiapkan skema pembiayaan untuk mengatasi pembahan iklim secara masif dari domestik hingga internasional. Itu dilakukan untuk mempercepat penurunan emisi pada 2030. Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pembiayaan Pembaitan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Irwan Dharmawan, menyampaikan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Analisis dalam peta jalan dokumen kontribusi nasional (NDC) menunjukkan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat pembaitan iklim 0,66-3,45 persen dari produk domestik bmto (PDB) 2030. Semua pemangku kepentingan di pemerintah pusat berupaya mengatasi perubahan iklim ini untuk mendukung tercapainya penurunan emisi pada 2030,” ujarnya, kemarin. Berdasarkan penandaan anggaran iklim, alokasi anggaran pembahan iklim dalam APBN 2018-2020 mencapai Rp 102,65 triliun per tahun, dan 88 persennya untuk membiayai infrastruktur hijau.

III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara, dan Umum China & Jepang Lirik Smelter RI : Proyek penghiliran mineral di Indonesia diyakini memiliki daya tarik tinggi bagi perusahaan global. China dan Jepang pun kembali menyatakan minatnya terlibat dalam proyek pembangunan smelter di Tanah Air. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan minat tersebut buah dari upaya menggaet investor maupun perbankan internasional.

Setidaknya ada tiga perusahaan Jepang [Sumitomo Metal, Mitsu, dan Toyota Tsusho] yang sudah menyampaikan minatnya untuk mendukung pendanaan pembangunan smelter. Selain itu, Kementerian ESDM juga mengidentifikasi dua bank yang berpotensi dan berminat dalam pembangunan smelter. Keduanya, yakni Bank of China dan Japan Bank of International Corporation.

Pemerintah juga memerinci enam perusahaan menyatakan minat menjadi pelaksana proyek smelter. Mereka juga telah memasukkan info memo yang memuat seluruh informasi dalam prospektus awal dan informasi lain. Enam perusahaan tersebut adalah PT Cerita Nugraha Indotama, PT Laman Mining, PT Macika Mineral Industri, PT Mahkota Konaweeha, PT Bintang Smelter Indonesia, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pembangunan smelter menjadi proyek strategis nasional untuk mempermudah masalah administrasi. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan status proyek strategis nasional ini, kendala administratif, kendala perizinan dapat lebih mudah ditangani. Saat ini, terdapat 19 smelter baru yang telah terbangun di Indonesia dengan tambahan empat smelter pada akhir tahun.

Pemerintah menargetkan 53 smelter terbangun hingga 2024. Adapun empat smelter yang bakal beroperasi tahun ini adalah milik PT Aneka Tambang Tbk., PT Smelter Nikel Indonesia, PT Cahaya Modern Metal Industri, dan PT Kapuas Prima Citra. Sinyal apa ini? itu, dari seluruh pembangunan smelter hingga 2024, kebutuhan investasinya mencapai US$ 8 miliar.

Ridwan menjelaskan pemerintah telah melakukan pertemuan dengan para pembangun smelter untuk menginventarisasi kendala. Pemerintah juga turut membantu penyusunan info memo perusahaan smelter untuk ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana. Saat ini, setidaknya 12 perusahaan disebut mengalami kendala dalam pembiayaan pembangunan smelter. Pada tahapan lainnya, Kementerian bekerja sama dengan MKU Service LLC di Houston Amerika Serikat dalam rangka market sounding mencari investor.

Dokumen panduan berupa grand strategy komoditas mineral dan batu bara yang digunakan memberikan arahan panduan bagi kegiatan hilirisasi. Â Â Pada perkembangan lain, sejumlah komitmen investasi mampu dikantongi pemerintah dalam gelaran Dubai Expo 2020 yang digelar tahun ini.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan salah satunya dari Emirates Global Aluminium (EGA), perusahaan terbesar di Uni Emirat Arab. Taufiek menyebut EGA akan bekerja sama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum untuk meningkatkan kapasitas produksi komoditas tersebut. Emirates Global Aluminium juga minat investasi bekerja sama dengan Inalum akan membawa teknologi baru untuk meningkatkan output produksinya.

Namun, tidak memerinci nilai komitmen investasi beserta nilainya. Berdasarkan evaluasi dan tahapan pembangunan 2020-2024, output produksi sejumlah bahan baku logam seperti nikel, aluminium, dan tembaga masih berada di jalur yang tepat.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Produk Kebijakan Mesti Sejalan, Sebanyak 23 negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk meninggalkan batubara pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-26 atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya.

Komitmen ini harus diiringi dengan kebijakan dan peta jalan yang jelas, termasuk mempercepat transisi ke energi terbarukan. Rangkaian perundingan pada COP 26 pekan lalu menghasilkan komitmen 23 negara untuk meninggalkan batubara sebagai energi kotor dan salah satu penyumbang emisi terbesar.

Hal ini menyusul pengumuman China, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengakhiri pendanaan batubara untuk negara lain. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia memang menandatangani COP 26 Coal to Clean Energy Statement meski tidak secara utuh.

Indonesia akan mempertimbangkan untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara lebih cepat tahun 2040-an jika didukung dengan bantuan teknis dan pendanaan internasional.

Perundingan tentang energi pada COP 26 merupakan salah satu upaya menuju transisi ke energi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutkan. Ia pun mengapresiasi determinasi dan ambisi Indonesia untuk menjadi bagian dalam gerakan ini. Dalam rangkaian acara COP 26, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk menutup operasi PLTU batubara.

Bahkan, Indonesia menargetkan 9.2 giga watt (GW) PLTU akan dihentikan sebelum 2030. Rencana penghentian PLTU dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi rendah karbon dan nol emisi pada 2060 atau lebih cepat.

Di sisi lain, Indonesia akan sinyal apa ini? melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Indonesia diyakini memiliki sumber daya yang melimpah, terutama energi surya, hidro, angin, panas bumi, dan uranium dengan total potensi mencapai 648,3 GW.

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya juga menyambut baik pernyataan Indonesia yang ingin menutup operasi PLTU batubara. Sebab. PLTU batubara di Indonesia dengan kapasitas 31,9 GW menjadi penyumbang besar pada krisis iklim serta dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Meski demikian, pemerintah dinilai perlu menuangkan komitmen ini dalam berbagai produk kebijakan dan mengimplementasikan dengan peta jalan yang jelas.

Untuk mencapai komitmen ini, seharusnya tidak ada lagi pembangunan PLTU baru. Padahal, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RL’PTL) 2021-2030 masih terdapat 13.8 GW PLTU baru. Komitmen ini tidak berarti bila berbagai produk kebijakan di level implementasi justru bertolak belakang. Penutupan PLTU benar-benar harus disertai pengembangan energi bersih dan terbarukan dan tidak lari ke berbagai solusi semu.

Hingga minggu kedua berlangsungnya COP 26, proses negosiasi mencapai kemajuan. Harapannya, kesepakatan untuk melengkapi pedoman turunan dan aturan implementasi dari Perjanjian Paris (Paris Rules Book) bisa tercapai. Sejumlah isu yang telah selesai dibahas, antara lain, terkait operasionalisasi artikel 6 Perjanjian Paris.

Artikel ini menyangkut instrumen pasar dan nonpasar pembiayaan karbon dalam pemenuhan dokumen kontribusi nasional (NDC) untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Isu lainnya yang juga dibahas pada pekan pertama COP 26 adalah kerangka waktu pelaporan NDQ tujuan global adaptasi, dan pendanaan iklim. Terkait pendanaan, isu yang disoroti adalah janji negara maju membantu negara berkembang dalam mengendalikan perubalian iklim.

Akan sulit mengukur dana negara maju untuk aksi pengendalian pembahan iklim jika tidak ada target baru yang kuantitatif. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Optimalkan Pemanfaatan Panas Bumi, PT Pertamina (Persero) ingin mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi (geothermal) sebagai salah satu kunci energi terbarukan di Indonesia. Dengan total kapasitas terpasang 2.133 MW, Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat.

Tetapi pemanfaatan cadangan sumber daya tersebut baru hanya sekitar kurang dari 10 persen, sehingga sangat potensial untuk meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan energi panas bumi. Berdasarkan lanskap nasional, Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang lokasinya tersebar tetapi sebagian besar permintaan ada di Sumatera (dengan kapasitas terpasang 0,7 GW dari potensi 9,1 GW); Jawa (dengan kapasitas terpasang 1,3 GW dari potensi 9,1 GW), dan Bali (dengan kapasitas terpasang 0,01 GW dari potensi 1,7 GW).

Mengingat pemanfaatan cadangan panas bumi yang masih sangat rendah, Pertamina akan menjadikan peluang besar untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan tersebut dan juga untuk membantu (realisasi) bauran energi Indonesia, yang sejalan dengan strategi energi nasional untuk meningkatkan BBT dari level saat ini di bawah 30 persen menjadi 24 persen pada 2030 dan panas bumi akan menjadi kuncinya. Sebagai salah satu sumber energi terbarukan, panas bumi dikenal sebagai satu-satunya EBT yang tidak bersifat intermittent dan dapat dijadikan sebagai base load.

Dengan faktor ketersediaan rata-rata 90 persen dan faktor kapasitas 70 persen, panas bumi dapat menjadi pasokan energi yang stabil yang tidak terganggu oleh faktor sinyal apa ini? seperti cuaca. Panas bumi juga memiliki biaya yang kompetitif dibandingkan dengan sumber BBT lainnya. Biayanya 20-40 persen lebih efektif dibandingkan dengan EBT lainnya, terutama dengan kebutuhan storage yang dibutuhkan untuk tenaga surya atau tenaga angin.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan panas bumi, Pertamina saat ini sedang melakukan konsolidasi aset panas bumi bersama dengan BUMN lain dan badan pemerintah untuk mengembangkan bisnis panas bumi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Proyek Smelter Jadi Kunci Rencana Jokowi Melarang Ekspor Bijih TembagaPemerintah harus lebih dulu merampungkan proyek smelter sebelum merealisasikan wacana pelarangan ekspor bijih tembaga. Pemerintah berkomitmen melakukan hilirisasi dan menghentikan ekspor mineral mentah.

Bahkan Presiden Joko Widodo menyinggung kembali wacana pelarangan ekspor bijih tembaga dalam kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) pekan lalu. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli menilai apa yang dikemukakan Presiden Jokowi menegaskan kembali amanat dari UU No 4 tahun 2009 yang diperbaharui menjadi UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Artinya hilirisasi mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sekaligus melarang ekspor dalam bentuk bijih, merupakan hal yang sudah ditegaskan dalam undang-undang sejak lebih dari 12 tahun lalu. Menurutnya, hilirisasi mineral akan memberikan dampak yang signifikan bagi rantai pasok industri mineral, peningkatan devisa, ketahanan nasional, dan peningkatan nilai ekonomi. Selain itu juga akan berdampak pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

Merupakan hal yang saat ini kita rasakan, dengan hilirisasi yang cukup berhasil di komoditi nikel. Namun, merujuk ke belakang, sekitar 7 tahun lalu, penolakan dan resistensi sejumlah kalangan atas kewajiban hilirisasi nikel juga cukup banyak disuarakan.

Sejumlah pihak berdalih mendapati sejumlah kendala teknis, keuangan, teknologi, serta kesiapan SDM. Namun faktanya, masalah-masalah tersebut satu-persatu menemukan solusi, sehingga saat ini, lebih dari 25 pabrik pengolahan atau smelter nikel telah berdiri di Indonesia, dengan menghasilkan aneka produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi.

Memang, Rizal mengakui untuk komoditas lain seperti tembaga misalnya, mempunyai permasalahan yang berbeda dengan nikel.

Sehingga sampai saat ini, pabrik pengolahan tembaga tersebut belum selesai dibangun. Meski demikian, upaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan pabrik smelter tembaga di Indonesia, perlu untuk difasilitasi. Pemerintah harus mengawal hal itu, sembari memberi kemudahan dan fasilitas kepada perusahaan yang membangun pabrik tersebut.

Pasalnya, larangan ekspor bijih tembaga baru dapat dilakukan, ketika pabrik pengolahan tembaga yang dibangun oleh PT Freeport dan PT Amman Mineral, selesai dibangun dan dioperasikan. Sehingga hasil penambangan dari kedua perusahaan tersebut, telah bisa tertampung dan diolah di dalam negeri.

Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana jika pabrik tersebut belum selesai dibangun, ketika pelarangan ekspor barang mentah mulai berlaku pada 2023. Secara aspek legal, pelarangan ekspor tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam UU tahun 2009 lalu.

Artinya, jika pemerintah masih memperbolehkan ekspor hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka pemerintah justru melanggar ketentuan yang mereka buat sendiri. Sementara, di aspek sosial, ekonomi dan politik, pelarangan ekspor bijih tembaga akan berdampak cukup besar. Mengingat bahwa PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral, merupakan dua perusahaan yang saat ini masih mendapat izin ekspor barang mentah keluar negeri. Perusahaan yang beroperasi di Papua dan Pulau Sumbawa ini, mempunyai jumlah karyawan dan kontraktor yang sangat banyak, serta rantai pasok yang besar.

Penghentian operasi dari kedua perusahaan ini, jelas akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, pemerintah harus menghitung lebih matang untuk mengantisipasi hal itu, dan lebih aktif dan serius mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha di sektor tembaga.

Terutama agar realisasi pembangunan pabrik smelter mereka dapat rampung sebelum batas akhir larangan ekspor tersebut berlaku. Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pada dasarnya nilai tambah harus dioptimalkan dalam pengelolaan sumber daya alam minerba. Meski demikian, semuanya juga harus diletakkan pada kemampuan teknologi, keuangan dan kesiapan SDM. Dengan kondisi global saat ini dan kepentingan berbagai negara atas manfaat tembaga, tentu masalah teknologi, keuangan dan SDM dapat disiapkan.

Apalagi, cadangan tembaga di Indonesia terbilang relatif kecil, hanya sekitar 3% dari cadangan dunia, jauh di bawah Cile yang punya cadangan terbesar yakni 23%, Peru 10%, Cina 8%, Amerika Serikat 6%.

Namun produksi smelter tembaga dan konsumsi tembaga yang terbesar saat ini adalah Cina. Sampai saat ini keutuhan tembaga lebih untuk peralatan, sebagian besar untuk produk elektronik dan pembangunan gedung. Indonesia sebagai salah satu tujuh besar pemilik cadangan tembaga dunia, perlu melangkah secara strategis dengan mengoptimalkan nilai tambah cadangan tembaga. Oleh sebab itu ia setuju dengan keinginan Jokowi ke depan dalam mengelola cadangan tembaga. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dari COP26 dianggap belum cukup untuk mencapai target kenaikan pemanasan global 1,5 derajat Celcius pada 2100.

Sejumlah negara telah meningkatkan ambisi penurunan emisinya. India berjanji memperkuat target pengembangan EBT pada tahun 2030 sampai dengan 50% dari kapasitas terpasangnya dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2070. India juga berkomitmen untuk mengurangi intensitas kabronnya 45% pada 2030 dan mengurangi emisi karbon yang diproyeksikan mencapai 1 miliar ton sampai dengan 2030. Brazil menjanjikan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, sepuluh tahun lebih awal dari yang dijanjikan sebelumnya.

Brazil telah menetapkan tujuan baru untuk mengurangi emisi sebesar 50% pada 2030 namun tujuan tersebut dianggap masih belum terlalu kuat dari apa yang telah disampaikan pada 2015. Tiongkok membuat komitmen baru yang mencakup rencana untuk mencapai puncak emisi pada 2030 dan mencapai karbon netral sebelum tahun 2060. Namun bagi beberapa pihak, komitmen yang disampaikan belum cukup.

Tiongkok perlu mengambil mindakan tindakan di dalam negeri yang lebih cepat untuk mengendalikan emisi yang ada seperti pengalihan bauran energi dari batubara ke angin dan matahari. Argentina juga menyampaikan untuk menurunkan batas emisi 2030 dari 359 juta ton menjadi 349 juta ton setara CO2 pada 2030. Beberapa ekonomi besar lainnnya juga mengumumkan janji untuk mencapai emisi nol bersih antara 2050 sampai dengan 2070. Meskupun demikian, meningkatnya ambisi yang disampaikan masih belum cukup untuk menahan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh IEA, apabila target baru yang dibuat tersebut dilaksanakan seara penuh dan tepat waktu, target tersebut baru cukup untuk menahan kenaikan suhu global hingga 1,8 derajat Celcius sampai dengan 2100. • Terobosan baru tersebut tidak akan berarti apa apa jika tidak dirubah menjadi tindakan dan diimplementasikan dengan sukses.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme yang akuntabel untuk melacak dan memonitoring target target yang telah dijanjikan termasuk juga realisasi pendanaannya. Beberapa negara maju menjanjikan pendanaan untuk mendukung negara negara berkembang menanangi kerusakan dan kerugian dari perubahan iklim.

Skotlandia mengumumkan US$1,3 juta bagi negara negara yang rentan terhadap iklim. Swis juga menjanjikan untuk menyumbangkan US$11 juta untuk dana adaptasi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia, Pemerintah Indonesia, merespons kebijakan untuk menarik jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpandangan potensi bisnis EBT sangat besar dilihat dari energi yang belum termanfaatkan. Menurut ESDM Arifin Tasrif, peluang pertama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar, diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan, dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

Namun, hingga saat ini, baru dua persen dari total potensi yang telah dimanfaatkan. Harga EBT saat ini juga mulai tumbuh kompetitif, khususnya harga solar PV global yang cenderung menurun.

Apalagi didukung dengan pengembangan teknologi baru seperti pumped storage, hidrogen, dan Battery Energy Storage System (BESS) sehingga mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT yang melimpah di Indonesia dan bisa bersaing dengan energi fosil. Meningkatnya kebutuhan energi, mendorong pemerintah terus menyediakan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) dengan harga terjangkau dan memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat.

Kondisi ini sejalan dengan pemenuhan target rasio elektrifikasi seratus persen di 2022. Tentu ini menjadi peluang bagi pengembangan EBT karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil bisa begitu mahal, sedangkan sumber EBT tersedia dan dapat dimanfaatkan secara lokal. Â Pemerintah saat ini juga terus memperkuat kerangka sinyal apa ini? untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 memberikan porsi lebih besar kepada EBT.

Energi terbarukan akan berkontribusi lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik, 20,9 GW sumber energi terbarukan untuk listrik, atau 51,6 persen dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga 2030. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tentang mekanisme perdagangan karbon dan pajak atas karbon.

Salah satu prinsip utama dari kebijakan tersebut adalah mengenakan pajak karbon pada kegiatan yang menghasilkan karbon dan memberi insentif efisiensi-karbon. Â Penggunaan EBT sebagai sumber energi masih memiliki sejumlah tantangan seperti intermitten surya dan angin, keterbatasan kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari EBT, dan kurangnya minat dari lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan.

Hal itu, terjadi karena risikonya yang tinggi, pembiayaan berbunga tinggi, biaya investasi yang tinggi untuk beberapa energi terbarukan seperti panas bumi, dan keterbatasan kemampuan industri dalam negeri, khususnya di bidang teknologi. Salah satu fokus yang tengah digarap oleh Kementerian ESDM adalah optimalisasi teknologi andal dalam pengembangan EBT.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama pemerintah. Pertama, pemanfaatan Solar Photovoltaic (PV). Ia menilai Solar PV layak dikembangkan di Indonesia mengingat besarnya potensi serta masa konstruksinya relatif lebih pendek daripada teknologi lain dan harganya kian kompetitif.

Ada tiga program utama pengembangan solar yaitu Floating Solar PV, Solar Farm, dan Rooftop Solar PV. Solar PV juga akan dikembangkan lebih lanjut untuk produksi hydrogen. Selanjutnya ada penyimpanan energi ( energy storage). Aspek teknologi ini juga menjadi kunci utama dalam pengembangan energi terbarukan secara masif seperti pumped storage yang akan mulai digunakan pada 2025 dan BESS yang akan digunakan secara masif pada 2021.

Tak hanya itu, inovasi teknologi sistem jaringan pintar ( smart grid) yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat akan diperbanyak. Saat ini terdapat sembilan proyek smart grid yang menggunakan berbagai teknologi two-way communication, smart communication, smart microgrid dan Advanced Metering Infrastructure (AMI). Smart grid akan meringankan masalah saat ini dari sebagian besar pembangkit listrik. Penerapan sistem energi berkelanjutan akan mendukung penerapan energi terbarukan yang efisien dan andal karena smart grid dapat menganalisis beban dan produksi listrik.

Terakhir, pengembangkan industri baterai litium dan kendaraan listrik. Kendaraan Listrik akan dikembangkan secara masif dengan target dua juta kendaraan roda dua dan 13 juta kendaraan roda empat. Â Sebelumnya, Presiden RI juga meresmikan pendirian Indonesia Battery Corporation (IBC) guna mengintegrasikan industri baterai dari sektor hulu ke hilir untuk mewujudkan keberhasilan program kendaraan listrik.

Pemerintah juga memiliki regulasi untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai melalui pemberian insentif pajak dan kebijakan hilirisasi mineral untuk mendorong pengembangan industri baterai. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Faktor Harga Batu Bara Acuan Makin Berkilau : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) November 2021 mencetak rekor terbaru mencapai US$ 215,63 per metrik ton.

Kenaikan tersebut dinilai akibat dari masih tingginya permintaan yang disertai oleh gangguan transportasi. Harga acuan bulan ini meningkat cukup tajam, hingga 33 persen dibandingkan dengan HBA pada Oktober 2021, yakni US$161,63 per metrik ton. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi sepanjang 2021, dan mencetak rekor HBA sepanjang masa. Penetapan tersebut sesuai dengan tingginya permintaan China pada komoditas ini di musim dingin. Permintaan dari Tiongkok terus meningkat, menyusul mulai memasuki musim dingin serta kondisi cuaca buruk menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan transportasi batu bara di provinsi produsen batu bara.

HBA merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index sinyal apa ini?, Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, total moisture 8 persen, total sulphur 0,8 persen, dan ash 15 persen. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) Anggawira menerangkan bahwa kenaikan HBA turut disebabkan oleh harga batu bara di pasaran yang mencapai US$ 190 per metrik ton.

Selain itu, gangguan pada proses pengantaran komoditas itu ke negara tujuan turut menjadi faktor utama kenaikan tersebut. Hal itu juga ditunjukan dari Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM. Catatan pemerintah menunjukan bahwa realisasi ekspor batu bara baru menyentuh 247,52 juta ton, atau setara 50,77 persen dari rencana ekspor tahun ini, yakni 487,50 juta ton.

Permintaan musim dingin] sampai Desember 2021 kemungkinan naik tipis [bulan depan., tapi sinyal apa ini? sudah tinggi banget, karena transportasi sulit. Sementara itu, Agung Pribadi menjelaskan bahwa terdapat dua faktor turunan yang mempengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh faktor cuaca, teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal.

Sementara itu, untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Nantinya, HBA November 2021 ini akan dipergunakan pada penentuan harga batu bara pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel) selama satu bulan kedepan. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Highlight COP-26 di Glasgow: Indonesia berkomitmen penuh untuk membangun infrastruktur energi yang bersih dan berkelanjutan. Hal ini didorong oleh peluncuran kerjasama antara Indonesia dan Asian Development Bank (ADB), mengenai studi kelayakan dan desain implementasi Energy Transition Mechanism (ETM).

Kerjasama dalam bentuk studi ETM ini diluncurkan dalam rangkaian kegiatan United Nations Conference on Climate Change (COP26) di Glasgow, Inggris.

“ETM adalah program ambisius yang dapat meningkatkan infrastruktur energi dan mempercepat transisi energi bersih menuju bersih nol emisi secara merata dan terjangkau.” Kemampuan Keterjangkauan sosial dan sektoral, serta perluasan akses energi merupakan indikator keterjangkauan transisi energi. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi ini dalam bentuk hibah atau konsesi, pembiayaan energi baru dan terbarukan, pembangkitan, transmisi, distribusi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda penerimaan negara.

Untuk negara berkembang, transisi ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan harus dilakukan tanpa membebani keuangan pemerintah. Untuk mencapai hal ini, perlu untuk menggabungkan pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara dengan pengembangan alternatif yang lebih hijau. ETM adalah pembiayaan hibrida yang dirancang untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan membuka investasi energi bersih. Saat ini ADB sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM untuk beberapa PLTU di Indonesia yang sebelumnya telah melalui pra-studi kelayakan.

ETM bisa efektif jika didukung oleh beberapa faktor. • Pendanaan diperlukan untuk mengurangi kegiatan yang membutuhkan sumber daya batubara.

ETM akan membantu mengumpulkan dana dengan biaya lebih rendah untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau membuatnya lebih murah. • Pembiayaan murah diperlukan untuk mengembangkan energi terbarukan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Oleh karena itu, diperlukan investasi dua arah untuk menghilangkan polutan dan menciptakan energi baru yang lebih bersih. • Indonesia perlu mengembangkan seperangkat kebijakan dari perspektif ekonomi politik untuk mendukung ETM. Oleh karena itu, Indonesia juga membentuk mekanisme pasar karbon dan memperkenalkan batasan dan mekanisme perdagangan, harga karbon dan pajak karbon.

Indonesia siap mengimplementasikan ETM dengan skenario yang kredibel dan komunikasi yang jelas dengan pemangku kepentingan dalam negeri, khususnya dunia usaha. ETM akan menjadi salah satu agenda utama Indonesia yang bisa ditampilkan selama presindensi G20, yang dimulai pada 2022.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Komitmen PLN dalam Transisi Energi. PT PLN (Persero) berkomitmen mengurangi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara guna mendukung target pemerintah menuju Carbon Neutral 2060.

Upaya jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mendapat dukungan finansial dari lembaga keuangan internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB). Dukungan ini direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman ( Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur General Southeast Asia Department ADB Ramesh Subramaniam di sela rangkaian COP-26. Seperti diketahui bersama, Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola perubahan iklim.

Pasalnya, dalam skenario business as usual (BAU) atau tidak melakukan apa-apa, emisi Indonesia akan meningkat di atas 4 miliar ton CO2 per tahun pada 2060. Di mana dua sektor penyumbang emisi tersebut adalah sektor transportasi dan kelistrikan. Pada 2060, emisi sektor ketenagalistrikan bisa mencapai 0,92 miliar ton CO2 per tahun, dan emisi sektor transportasi bisa mencapai 0,86 miliar ton CO2 per tahun, sementara Indonesia telah berkomitmen dalam menekan emisi karbon, dengan menetapkan sinyal apa ini?

netralitas karbon pada 2060 dan mewujudkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030. Target tersebut akan tercapai jika sektor kelistrikan dan tranportasi melakukan dekarbonisasi, PLN memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan energi ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan plat merah ini juga bekerja sama dengan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) untuk kemitraan inovatif publik-privat yang mempercepat transisi menuju energi bersih melalui penciptaan permintaan akan energi bersih dari sektor komersial dan industri.

Kerja sama ini akan membuka akses terhadap pembiayaan energi bersih. Kemitraan ini juga memungkinkan kerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan investasi dan ketersediaan energi bersih Salah satu wujud nyata komitmen PLN dalam mengurangi emisi karbon dan berpartisipasi aktif dalam upaya transisi energi adalah dengan kesuksesan ujicoba perdagangan emisi (emission trading) melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pertama kalinya di Indonesia.

Hal ini membuka peluang kepada PLN untuk mendapatkan insentif untuk proyek-proyek pengurangan emisi seperti energi terbarukan. Melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia memposisikan diri sebagai penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

PLN pun menyambut baik regulasi yang akan mendukung operasionalisasi Pasal 6 Perjanjian Paris yang merupakan mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan karbon generasi mendatang. Mekanisme ini mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) mereka dan meningkatkannya seiring dengan waktu. Keberhasilan PLN melaksanakan proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui skema carbon pricing di pembangkit Lahendong dan Kamojang adalah komponen penting bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi target bauran energi sehingga akan membantu Indonesia mencapai target yang lebih ambisius pada 2030 tanpa menganggu pertumbuhan ekonomi.

III Sektor Mineral, Batubara, dan Umum Wacana Pemerintah Larang Ekspor Bijih Tembaga, Presiden Joko Widodo melempar wacana untuk melarang ekspor bijih tembaga atau tembaga mentah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Forum Bisnis Indonesia- Persatuan Emirat Arab (PEA), Kamis, 4 November 2021 di Dubai. Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental. Setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga. Ini agar investor membangun industri nilai tambah di IndonesiaJokowi menyampaikan pemerintah Indonesia akan mendorong hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel atau nikel ore. Rencana Jokowi agar Indonesia tak terus-menerus mengekspor bahan mentah telah disampaikan dalam beberapa kesempatan. Saat menghadiri peletakan batu pertama Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang pada September lalu, Jokowi mengatakan Indonesia tidak hanya boleh menjadi pengekspor komoditas mentah, tapi juga harus mendorong industri pengolahannya.Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah ekonominya.

Sebagai pemilik cadangan sumber daya terbesar, Indonesia mampu menjadi produsen produk-produk jadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor bijih tembaga Indonesia selama 2020 meningkat dua kali lipat ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2020, ekspor nikel Indonesia mencapai 1,27 juta ton. Sedangkan pada 2019 hanya 676 ribu ton.

Ekspor bijih tembaga terbesar ialah ke Cina yang mencapai 372,9 ribu ton. Kemudian disusul Jepang dengan jumlah 336,7 ribu ton dan Korea Selatan 153,9 ribu ton. Ekspor bijih tembaga tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada 2016.

Kala itu, Indonesia mengekspor 1,9 juta ton bijih tembaga. Jepang menjadi negara pengimpor bijih tembaga paling besar dari Indonesia dengan total 689,6 ribu ton. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Seberapa jauh realisasi janji setiap negara dalam mencapai target perubahan iklim.

Setiap negara yang menghadiri COP akan mulai membuat janji yang lebih ambisius untuk mengurangi emis gas rumah kaca agar dapat menjaga kenaikan pemanasan global rata-rata di bawah 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri.

Meskipun demikian, hasil temuan dari Climate Action Tracker memperlihatkan bahwa kebijakan di banyak negara justru tidak sejalan dengan penurunan emisi yang dijanjikan. Sebagian besar kebijakan yang dijalankan terlalu lemah untuk memenuhi secara kolektif tujuan yang akan dicapai sebagai bagian dari Perjanjian Paris. Amerika Serikat berjanji untuk lebih banyak mengurangi emisi gas rumah kaca tahun 2030, tetapi emisinya saat ini diproyeksikan Sebagian besar tidak akan berubah selama sepuluh tahun mendatang.

Perubahan yang signifikan behaviour menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Dibandingkan dengan negara lain, penurunan emisi yang diproyeksikan di Amerika Serikat cenderung masih diatas dari Eropa dan India. Selain itu emisi yang dihasilkan diperkirakan masih di atas emisi yang dijanjikan dan dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi global. • Sementara untuk Indonesia, studi tersebut melihat bahwa kebijakan bauran EBT 25 persen yang direncanakan belum mencukupi untuk memenuhi target yang direncanakan dan memerlukan perbaikan yang lebih substansial agar dapat konsisten dengan batas suhu 1,5 derajat Celcius terutama untuk mengurangi ketergantungan yang berkelanjutan pada jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bakar fosil, khususnya batubara.

Beberapa elemen desain kebijakan yang ada dianggap masih mendukung pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang beresiko menciptakan terdamparnya asset pembangkit berbasis batubara. Anggaran yang dialokasikan untuk mendanai proyek proyek energi bersih dianggap belum mencukupi. Sebagai contoh, pada 2020 dan 2021, pemerinah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 triliun untuk mendanai Pemuliahan Ekonomi Nasional yang terdampak covid 19. Dari total dana tersebut sekitar 3,5%nya dialokasikan untuk pengembangan energi bersih.

Diusulkan agar Indonesia dapat melakukan beberapa perbaikan pada peraturan terkait dengan pengembangan energi terbarukan dan penyesuaian kebijakan yang mendukung pembangunan rendah karbon.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Di KTT COP26, PLN Tunjukkan Program Dekarbonisasi ke Dunia, Indonesia optimistis akan menjadi pemeran penting dalam penurunan emisi karbon dunia. Dalam perhelatan COP26 di Glasgow. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memastikan Indonesia dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional. Indonesia teah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal.

Untuk bisa mempercepat target tersebut, Presiden mengharapkan pendanaan adaptasi dari negara maju segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim. “Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal pengendalian iklim.

Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun, tingkat kebakaran hutan berkurang 82 persen. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon 3-4 kali lebih besar dibandingkan lahan gambut. PLN mendukung penuh program dekarbonisasi yang diusung pemerintah guna menghadirkan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Mengingat saat ini, dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), Indonesia diperkirakan memberikan kontribusi 4 miliar ton CO2 per tahun pada 2060 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalamskenario BAU, emisi sektor listrik mencapai 0,92 miliar ton CO2 pada 2060.

Untuk itu, PLN meluncurkan strategi demi menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau. Salah satunya dengan menghentikan pembangunan serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting secara bertahap.

Berdasarkan peta jalan, PLN akan mempensiunkan PLTU sub-critical sebesar 10 jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda (GW) pada tahun 2035.

Kemudian PLTU super critical sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada tahun 2045. Tahap terakhir pada tahun 2055, PLTU ultra super critical 55 GW dipensiunkan. Pada saat bersamaan, PLN akan berinvestasi besar-besaran untuk mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 20,9 GW, serta pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen.

Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, program co-firing, Konversi PLTD ke EBT, hingga peningkatan efisiensi energi dan pengurangan susut jaringan. Dan diharapkan pada tahun 2060, lebih dari setengah pembangkit kami akan berasal dari energi baru terbarukan dan seluruh PLTU telah digantikan. Untuk mencapai target carbon Neutral di 2060, setidaknya PLN membutuhkan investasi lebih dari USD 500 miliar.

Sementara untuk mengakselerasi Carbon Neutral 2060, ada empat hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan. Kedua, investasi skala besar. Ketiga, penerapan teknologi dalam skala besar. Sinyal apa ini? eempat, investasi pelanggan untuk beralih menggunakan peralatan rendah karbon. Untuk itu pengembangan bisnis dan kampanye electrifying lifestyle perlu lebih digaungkan, seperti penggunaan kompor listrik, kendaraan listrik, PLTS atap, dan perdagangan emisi.

Di tengah upaya menekan emisi karbon, PLN memiliki beberapa pendekatan untuk memastikan bisnis  ketenagalistrikan yang berkelanjutan, di antaranya memastikan operasional perusahaan ramping dan efisien, memberikan energi hijau untuk masa mendatang, dan menjadi perusahaan yang berfokus pada pelanggan dengan memberikan layanan yang andal serta terjangkau. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Analisis Krisis Energi Dunia 2021 dan Lesson Learned Bagi Indonesia : Menjelang konferensi perubahan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, dunia dikagetkan dengan harga batu bara di bursa batu bara ICE Newcastle yang menembus angka USS270 per ton pada awal Oktober 2021.Harga batu bara telah naik 450% dalam satu tahun.

Sama halnya dengan gas alam, harganya mencapai USS6 per MMBtu. Kenaikan harga kedua sumber energi primer itu, yang menyumbang 50% dari struktur energi dunia, merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah dan terjadi dalam waktu singkat. Hal ini yang memicu krisis energi dunia pada 2021 yang pada akhirnya krisis ini banyak mengubah posisi negara-negara maju untuk tidak terburu-buru menghentikan batu bara sebagaimana yang disampaikan secara tertulis pada COP26 dan terungkap dalam berita yang dirilis BBC tentang dokumen yang bocor.

Krisis energi ini dampaknya sudah mulai terasa di Eropa, Asia, bahkan Amerika-yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Hampir semua analis sepakat bahwa penyebab utama krisis energi global ini secara umum memiliki dua alasan.

Pertama, pemulihan ekonomi global pasca-pandemi covid-19 yang cepat dan tidak terduga. Pandemi covid-19 yang melanda dunia telah menghambat aktivitas ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi menurun, permintaan energi juga menurun.

Karena itu, produsen energi utama dunia memangkas produksi minyak dan batu bara.Para pakar di dunia memperkirakan pemulihan ekonomi pascapandemi akan berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3-5 tahun. Namun, kurang dari setahun sejak vaksin pertama diluncurkan di Amerika, pada Desember 2020, banyak negara yang sudah keluar dari kondisi lockdown dan ekonomi berangsur pulih.Sekarang kita tahu bahwa analisis para pakar ini terbukti salah.

Permintaan energi melonjak sekaligus, tetapi pasokannya tidak meningkat dan tetap di level pada 2020. Ini merupakan prinsip dasar ekonomi. Lebih banyak permintaan, lebih sedikit pasokan, yang berarti kekurangan. Jadi, prinsip ekonomi ini mendikte harga akan naik. Kedua, sulitnya transisi ke energi hijau. Negara berlomba-lomba mengurangi emisi, terutama dari sektor energi. Tiongkok menutup ratusan tambang, mengurangi produksi pembangkit listrik tenaga batu bara, dan menggantinya dengan energi terbarukan.Saat ini Tiongkok menghadapi krisis energi yang disebabkan naiknya permintaan barang akibat pemulihan ekonomi yang tentunya juga meningkatkan kebutuhan energi.

Akan tetapi, produksi batu bara untuk industry, termasuk pembangkit, tidak dapat dipenuhi dengan baik.Sementara itu, energi terbarukan tidak mampu menutup kekurangan kebutuhan energi.

Hal ini membuat Tiongkok harus kembali mengandalkan batu bara. Namun, terjadi kelangkaan pasokan batu bara yang membuat harganya meroket.India juga merasakan hal serupa. India mengandalkan batu bara sebesar 70% dari bauran energinya. Walaupun Tiongkok dan India memiliki cadangan batu bara yang cukup banyak, hujan berkepanjangan membuat tambang batu bara kebanjiran sehingga mengakibatkan tidak dapat berproduksi.

Pabrik-pabrik mereka tidak mendapat suplai listrik dan terancam mengalami pemadaman listrik secara massal.Negara-negara Eropa, termasuk Inggris, mengalami krisis energi. Langkah pengurangan emisi yang diadopsi negara-negara Eropa dan Inggris ialah mulai menonaktifkan pembangkit listrik batu bara dan menjadikan gas alam sebagai penggerak utama energi.

Namun, penghentian fasilitas produksi di AS dan pembatasan pasokan di Rusia (eksportir gas alam terbesar di Eropa, termasuk Inggris) menyebabkan pasokan gas alam tidak dapat mengimbangi permintaan.Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, langkah penggantian batu bara dengan gas alam bukanlah solusi mengatasi perubahan iklim.

Komponen utama pada gas alam ialah CH4 (metana) yang diketahui kapasitas penyerapan panasnya sekitar 80 kali lipat dari CO2. Hal ini nyatanya tidak sejalan dengan upaya mencapai target memerangi perubahan iklim.Selain kekurangan pasokan gas alam, negara Eropa dan Inggris juga mengalami krisis energi akibat output tenaga angin yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan.

Pengembangan energi terbarukan secara masif di Eropa telah menjadi bumerang bagi Eropa sendiri.Eropa menghasilkan energi terbarukan dari dua sumber utama.

Tenaga angin di laut utara yang menjadi andalan di Inggris, Jerman, dan Denmark serta tenaga hidro yang menjadi andalan di Norwegia.Sekarang, kedua sumber tersebut mengering, angin tidak bertiup, dan ketinggian air di Norwegia merosot.

Bahkan, Amerika Selatan juga menghadapi masalah yang sama dengan Norwegia.Penurunan tajam kontribusi tenaga angin dari 25% drop ke hanya 7% dari bauran energi Eropa selama 2021 Grid storage battery dan supersmart grid yang mengoneksikan seluruh negara di Uni Eropa dengan jaringan listrik pintar yang digadang-gadang sebagai solusi intermittency ternyata tidak dapat menolong ketika angin tidak bertiup selama berbulan-bulan.Bahkan, perusahaan penyediaan grid storage di Australia, Hornsdale Power Reserve, yang menggunakan baterai Tesla dengan output 150 MW-yang terbesar serta tercanggih di dunia, dituntut Regulator Energi Australia (AER) karena gagal menyediakan daya sesuai kontrak.Sarah McNamara, CEO Australia Energy’ Council, dalam wawancara dengan SkyNews mengatakan bahwa teknologi baterai saat ini belum dapat menjadi solusi intermittency renewable—“ not a silver bullet solution to renewable storage”.

Semua hal di atas menjadi sebuah resep untuk ‘ the perfect storm’, sebuah krisis energi global yang belum pernah terjadi dalam sejarah yang akhirnya menyebabkan terjadinya lonjakan tarif listrik tertinggi dalam sejarah Eropa. Energi terbarukan tidak terbukti dapat menggantikan energi fosil sebagai energi primer. Jerman, yang melakukan pengembangan energi terbarukan secara masif, dapat dijadikan contoh.

Harga listrik di Jerman naik dua kali lipat dan tidak terjadi penurunan emisi CO2 secara signifikan seperti yang diharapkan. Justru Prancis dengan 75% nuklir memiliki emisi empat kali lebih rendah daripada Jerman dengan tarif listrik lebih murah. Salah sinyal apa ini? korban yang mengalami kerugian atas tingginya harga energi di Jerman ialah Otima Energie, sebuah perusahaan ritel listrik dan gas kecil Jerman.

Energie beberapa waktu lalu menyatakan dirinya bangkrut, korban terakhir dari melonjaknya harga energi. Sementara itu, E.ON, Entega, dan EnBW untuk sementara menarik kesepakatan gas mereka dari portal perbandingan harga Verivox. Tingginya harga energi ini akan menjadi musibah bagi masyarakat serta industri energi mengingat musim dingin yang akan tiba dan kebutuhan akan meningkat, sedangkan harga melambung tinggi.Walaupun Indonesia saat ini tidak terlalu terdampak dengan adanya krisis energi global, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara Eropa, dengan terjadinya krisis energi ini tidak dapat disangkal, merupakan kegagalan perencanaan energi Eropa.

Mengingat, perencanaan energi Indonesia 40 tahun ke depan sangat mirip dengan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda negara Eropa, khususnya Jerman. Hal yang demikian berpotensi terjadinya kesalahan yang sama dan terjadinya krisis energi di masa yang akan datang.

Pelajaran dari krisis energi dunia ini ialah; ekonomi tidak dapat mengandalkan energi yang bergantung kepada cuaca; ekonomi tidak dapat terlalu bergantung kepada energi yang memiliki volatilitas harga yang tinggi atau dengan kata lain komponen harga bahan bakar tidak boleh menjadi faktor dominan dalam biaya pokok produksi listrik; smart grid dan battery storage tidak dapat menjadi solusi intermittency; dan yang terpenting ialah dalam phasing-out energi fosil harus digantikan dengan energi bersih yang memiliki kemampuan, keandalan, dan keekonomian yang setara dengan energi fosil.Bahwa faktanya hanya ada satu negara di Eropa yang tidak terlalu terpengaruh dengan krisis energi bahkan dalam keadaaan krisis masih menjadi net exporter energi kedua terbesar setelah Norwegia, yaitu Prancis.

Prancis mengandalkan lebih dari 75% bauran energi yang berasal dari nuklir. Hal ini membuktikan keandalan, nuklir, serta tidak berpengaruh terhadap efek volatilitas bahan bakar.Mengapa ini dapat terjadi? mungkin hal tersebut disebabkan perencanaan energi yang dilakukan banyak negara di dunia tidak berdasarkan fakta dan data. Karena itu, menafikan fakta bahwa nuklir merupakan teknologi yang terbukti aman dengan kematian per TWh terkecil.

Nuklir memberikan kontribusi nomor dua terbesar setelah hidro dari total bauran energi bersih dunia. Tak hanya itu, nuklir selama lebih dari setengah abad telah berkontribusi menghilangkan lebih 70 giga ton gas rumah kaca-nuklir terbukti saat ini dan di masa depan merupakan solusi climate change, dan ini merupakan fakta yang tidak dapat dinafikan lagi. Seperti yang di sampaikan Rafeal Mariano Grossi, Direktur Jenderal IAEA dalam pesannya kepada COP26.Perubahan iklim merupakan sebuah ancaman nyata terhadap peradaban umat manusia.

Oleh sebab itu, perencanaan transisi energi ini harus dipersiapkan dengan berdasarkan fakta, data secara komprehensif dengan membuka semua opsi. Termasuk, nuklir yang sudah terbukti andal dan memiliki tingkat keselamatan tertinggi agar dapat lepas dari ketergantungan energi fosil serta dapat mencapai target perubahan iklim sebagaimana Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Sektor energi merupakan sektor penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua. Pertamina sebagai salah satu pemain besar sektor energi di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan partisipasinya dalam mengatasi perubahan iklim.

Pertamina berrencana untuk menurunkan 25,9 juta ton CO2 pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut Pertamina akan berkontribusi untuk mendorong peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 1.065 MW serta mengembangkan listrik berbasis surya yang masing-masing ditargetkan mencapai 715 MW dan 3.100 MW. Pertamina juga turut dalam perusahaan patungan baterei Indonesia dengan mengembangkan ekosistem baterei EV, termasuk bisnis swapping dan charging, dan ikut mengembangkan pabrik methanol untuk gasifikasi.

Di sisi hulu migas, pertamina mulai menginisiasi beberapa proyek CCUS pada lapangan migas dengan potensi pengurangan CO2 hingga 18 juta ton. Salah satunya adalah pengembangan teknologi CCUS di Lapangan Gundih, Cepu, Jawa Tengah yang terintegrasi dengan teknologi Enhance Gas Recovery (EGR) dan berpotensi mengurangi sekitar 3 juta ton CO2eq alam 10 tahun. Meskipun demikian, kegiatan ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Mengacu kepada laporan yang dikeluarkan HIS Markit, ada sejumlah upaya lain yang umum dilakukan oleh kontraktor hulu migas untuk menurunkan emisinya adalah (1) Optimalisasi pembangkit listrik rig. Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi mesin, penggunaan tenaga hibrida dengan baterei, serta energi terbarukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.

Manajemen beban puncak pengeboran juga dilakukan oleh beberapa kontraktor sehingga mengurangi sinyal apa ini? yang beroperasi. (2) Pemasangan Selective Catalytic Reduction (SCR) yaitu system teknologi control emisi yang menggunakan injeksi ammonia untuk mengubah NOx menjadi air dan nitrogen.

Penggunaan system injeksi tersebut diperkirakan dapat mengurangi 10-15% konsumi bahan bakar dan menurunkan emisi CO2 hingga 15%, serta NOx hingga 80%. (3) Penggunaan analitik data dalam pemangauan emisi internal. Hal ini memungkinkan pelacakan real time dan analisis emisi GRK dan efisiensi bahan bakar melalui suatu dashboard business intelligent.Komitmen India mencapai nol bersih pada 2070. II. Sektor EBT dan Ketenagalistrikan Swasta Jadi Kunci Menuju Net Zero Emission. Dalam pertemuan Conference of Parties (COP) ke-26, pemerintah Indonesia mengklaim masih dalam posisi tegas untuk turut ikut berperan dalam menanggulangi perubahan iklim melalui transisi energi.

Upaya ini tengah ditempuh Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, persoalan lingkungan dan ketegasan menjalankan misi tersebut membutuhkan daya dukung transisi energi sehingga membuka ruang pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang optimal. Transisi energi menuju net zero emission membutuhkan infrastruktur energi, teknologi, dan pembiayaan.

Melalui peningkatan infrastruktur seperti interkoneksi jaringan, Indonesia berpeluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT. Indonesia, berencana mulai mengembangkan Super Grid pada tahun 2025 untuk mengatasi kesenjangan antara sumber EBT dan lokasi di daerah yang memiliki permintaan listrik yang tinggi. Sebagai negara kepulauan, pemerintah perlu menyediakan akses listrik ke seluruh masyarakat lokal setempat. Sementara itu, penerapan teknologi tepat guna juga diperlukan tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pasokan, tetapi juga untuk mengintegrasikan sumber EBT dan mengantisipasi sifat intermitten EBT, seperti matahari dan angin.

Teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan EBT termasuk jaringan pintar ( smart grid), smart meter dan sistem penyimpanan energi termasuk pumped storage dan Battery Energy Storage System (BESS). Namun, untuk mencapai itu semua peran sektor swasta sebagai penopang finansial selain pemerintah dan lembaga keuangan sebagai aspek penting dalam meningkatkan dan mempercepat implementasi energi rendah karbon.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya adalah pemerintah berusaha untuk mencapainya dengan menyederhanakan dan merampingkan kerangka peraturan. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara 2021 – 2030 dimana porsi sumber energi berbasis EBT melebihi porsi energi fosil, yaitu sebesar 51,6% atau setara dengan 20,9 Giga Watt (GW).

Untuk mencapai target net zero emission yang telah ditetapkan maka kerangka peraturan kebijakan dan regulasi yang tepat sangat penting guna mempercepat penyebaran energi terbarukan dan memastikan keberhasilan transisi energi.

Mulai tahun 2035, penambahan kapasitas pembangkit listrik hanya akan berasal dari EBT. Pemanfaatan panas bumi dimaksimalkan hingga 75% dari potensi, pembangkit hidro dioptimalkan ke pusat beban di pulau-pulau kecil dalam menyeimbangkan pembangkit listrik.

Kementerian ESDM sendiri terus menjalin kerja sama secara aktif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian negara dan lembaga lainnya dalam memenuhi target penurunan emisi. Namun, dukungan dari sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional sangatlah penting untuk membantu memenuhi target net zero emission lebih cepat.

I II. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Kebijakan China Pengaruhi Minat Investasi Sektor Batu Bara : Perusahaan tambang batubara dalam negeri ikut terdampak akibat kebijakan pemerintah China yang mengintervensi penurunan harga komoditas itu di negaranya. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai, situasi intervensi penurunan harga batu bara di China ikut mempengaruhi operasi pertambangan di dalam negeri.

Langkah Pemerintah China dinilai akan berdampak pada menurunnya minat pengusaha untuk berinvestasi di sektor batu bara. Apalagi jika ada penetapan harga khusus oleh pemerintah, tentu juga dapat berpengaruh terhadap minat untuk berinvestasi. Seperti diketahui, Komisi Nasional dan Reformasi Nasional China melakukan intervensi pada perusahaan tambang di negaranya untuk menekan harga batubara.

Mereka meminta perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Kebijakan tersebut nyatanya berdampak langsung pada menurunnya harga komoditas itu di pasar dunia. Berdasarkan bursa ICE Newcastle untuk batu bara termal, harga emas hitam anjlok 17,80 poin menjadi US$ 150,90 per metrik ton pada Jumat (29/10/2021) untuk kontrak Desember 2021.

Harga batu bara juga ambrol hingga 17,45 poin menjadi US$ 154,90 per metrik ton untuk kontrak November 2021. Harga tersebut turun cukup tajam dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, yakni US$ 172,35 per metrik ton.

Meski begitu, lanjut Hendra, sebagian besar perusahaan tambang telah menyadari sejak awal bahwa kenaikan harga komoditas hanya bersifat sementara. Kenaikan itu diyakini memang tidak akan bertahan lama. APBI pun menyarankan agar perusahaan tambang perlu berhati-hati dalam merencanakan investasi ke depan.

Badan usaha juga mesti terus memantau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait komoditas tersebut. Pengusaha juga memperhitungkan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang terkesan sangat reaktif, sehingga bisa mempengaruhi appetite untuk berinvestasi.

Harga Khusus Batu Bara untuk Industri Semen Sama Saja Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Setelah harga khusus untuk pembangkit listrik, tidak lama lagi pemerintah segera mematok harga khusus batu bara untuk industri semen. Namun demikian rencana tersebut kembali tidak berjalan mulus lantaran adanya penolakan dari para pelaku usaha tambang batu bara.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan secara prinsip sebagai mitra pemerintah yang asosiasinya beranggotakan perusahaan yang juga adalah kontraktor pemerintah senantiasa mematuhi kebijakan atau peraturan yang diundangkan.Namun demikian dia menuturkan untuk usulan harga jual khusus batubara di minta agar dikaji ulang dengan mempertimbangkan potensi berkurangnya ke penerimaan negara.

Dimana berkah dari harga komoditas yang terjadi hanya sementara tersebut, tentu tidak bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara. Selain itu, menurut Hendra Domestic Market Obligation (DMO) pada dasarnya adalah subsidi untuk energi sehingga perlu dipertimbangkan lagi apakah sudah tepat jika subsidi yang sama diberikan kepada industri semen yang mana sifat harga semen juga dipengaruhi oleh demand dan supply.

Dalam prakteknya, industri semen dapat menggunakan batu bara dengan rentang kualitas yang sangat lebar bahkan untuk batu bara yang di “reject” oleh pembangkit listrik sekalipun, Misalnya batubara dengan kadar ash tinggi, ash fusion rendah, sulfur tinggi, cv rendah atau tinggi sekalipun.

Sebagai contoh ada industri semen yang menggunakan petcoke yang juga digunakan sebagai incinerator.Pengalaman dari para anggota kami selama ini melihat industri semen dikenal dengan karakter pembeli ( buyer) yang mencari harga murah karena kemampuan menggunakan bahan bakar dengan range lebar tersebut. Sehingga sudah otomatis harga jual ke industri semen lebih murah.Hingga saat ini belum ada keputusan. Namun APBI mengaku terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah.

Kami masih terus melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian yang terbaik.Sebelumnya Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan pemerintah telah berkoordinasi dengan asosiasi semen serta pertambangan terkait pasokan batu bara serta harga yang tepat bagi industri.Kami sudah intensif pertemuan baik dengan asosasi semen indonesia dan asosiasi pertambangan batu bara sebagai pemasok ke semen.

Pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula yang tepat untuk memastikan pasokan batu bara bagi industri utamanya industri semen. Intinya pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula pasokan batu bara untuk semen. Pertama bisa berikan fasilitasi semen terus operasi dengan kondisi wajar.Selain pasokan, harga juga menjadi salah satu pembahasan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda pemerintah dan pelaku usaha.

Menurut Sujatmiko pemerintah akan mencari cara agar ada kesepakatan harga yang tepat dan diterima semua pihak baik itu pelaku usaha tambang batu bara maupun industri sebagai konsumen batu bara. Sayangnya dia belum bisa memastikan kapan formulasi terbaru ini akan berlaku.Dari penambangnya pemasok dapatkan harga jual dan kualitas dapat dipenuhi penambang batu bara. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Komitmen India mencapai nol bersih pada 2070.

India, sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar di dunia, menyatakan untuk menjadi negara netral karbon pada 2070, setelah sebelumnya disampaikan oleh Tiongkok (2060) dan AS serta Uni Eropa (2050). Posisi India sangat penting dalam mencapai target penurunan emisi global karena saat ini merepresentasikan 17% dari total populasi dunia. Untuk menuju hal tersebut, India menargetkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang tenaga surya mencapai 500 GW pada 2030 dan mendorong penggunaan energi terbarukan hingga 50% dari total kebutuhan energinya.

Komitmen yang baru disampaikan oleh India menjadi indikasi yang positif bagi upaya penurunan emisi karena lebih berani dibandingkan dengan komitmen sebelumnya yang disampaikan pada enam tahun lalu. Pada saat itu, India hanya menargetkan 40% penggunaan energi terbarukan dalam bauran tenaga listriknya dengan total kapasitas mencapai 450 GW pada 2030. Untuk mencapai hal dibutuhkan pendanaan yang besar dan komitmen dari negeri-negara maju yang dianggap gagal memenuhi janji untuk memberikan pendanaan US$100 miliar pada 2020 yang dibutuhkan.

India bahkan menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan iklim, negara negara berkembang membutuhkan transfer teknologi dan keuangan dari negara maju. Tanpa adanya dukungan penuh dari negara maju, besar kemungkinan transisi energi yang ditargetkan oleh Pemerintah India akan berjalan lambat. Sebagai salah satu negara yang memiliki produksi dan cadangan batubara cukup besar, pelaksanaan transisi energi akan menyebabkan India menjadi salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim.

Ada sekitar 4 juta orang di India yang mata pencahariannya secara langsung atau tidak langsung terkait dengan batubara. Belum lagi industri- industri di India yang membutuhkan dan tergantung dengan batubara seperti baja, batu bata dan kereta api.

Indian Railways, salah satu perusahaan kereta api di India, bahkan memperoleh setengah dari pendapatannya dari kegiatan pengangkutan batubara sehingga memungkinan untuk melakukan subsidi bagi kereta penumpangnya.

Seminggu sebelumnya, India sempat menyatakan menolak untuk mengumumkan target emisi nol bersih karbon karena nol bersih karbon dianggap bukan sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim.

Emisi nol bersih mengacu pada keseimbangan keseluruhan antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan emisi yang diserap melalui cara alami atau dengan teknologi penangkapan karbon. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Isu Energi Bersih dalam KTT G20. Isu energi bersih menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, akhir pekan lalu.

Dalam ajang tahunan tersebut negara-negara yang merupakan 20 besar ekonomi terkaya di dunia itu membahas pentingnya dunia yang lebih bersih dari emisi.

Dalam pertemuan tersebut, negara peserta menyatakan untuk mempercepat penghapusan penggunaan batu bara dan berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Keputusan ini akan berdampak langsung pada keberhasilan COP 26 di Glasgow pada awal November ini.

Selain itu, konsensus tersebut juga akan mendorong kemampuan negara-negara G20 dalam upaya mengatasi krisis iklim Selain menghapus batu bara dari daftar sumber energi primer secara bertahap, G20 juga mendorong ada investasi yang lebih banyak di energi terbarukan (EBT). Meski demikian, G20 juga mengamanatkan agar otoritas pemerintahan memastikan untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak.

Hal ini juga menjadi pengingat bagi negara-negara yang selama ini mengandalkan batu bara sebagai bahan baku energi.

Sebab seperti diketahui bersama, batu bara dianggap sebagai biang kerok meningkatnya emisi gas buang di tataran global. Kendati demikian, opini tersebut sebenarnya masih bisa diperdebatkan mengingat sumber emisi tidak juga datang dari sektor kehutanan, industri, dan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor energi menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 453,2 juta ton CO2, masih di bawah sektor kehutanan yang sebesar 647 juta ton CO2.

Oleh karena itu, pemerintah telah menargetkan akan menurunkan emisi GRK sektor energi menjadi sebesar 314-398 juta ton CO2 pada 2030. Beberapa strategi dilakukan di antaranya dengan mengembangkan EBT, konservasi energi, dan penerapan teknologi bersih.

Sementara itu dari sisi pasokan, saat ini bauran energi nasional masih didominasi oleh bahan bakar fosil yakni batu bara yang di antaranya untuk menyuplai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan porsi (38%), kemudian minyak bumi (31,6%), EBT (11,2%), dan gas alam (19,2%). Dengan komposisi bauran energi seperti di atas, maka peran penting ada di pemerintah. Bagaimanapun, batu bara sampai saat ini masih menjadi andalan untuk memproduksi listrik nasional karena secara keekonomian mampu berkontribusi pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang rendah dibanding sumber listrik dari EBT.

Selain itu, pasokan batu bara yang melimpah juga bisa menjadi pertimbangan bagaimana komoditas ini bisa menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian. Jika dianggap sebagai sumber emisi, maka harus dicarikan teknologi yang bisa memungkinkan proses pembangkitan listrik dari batu bara dengan emisi yang seminimal mungkin.

Selain itu krisis energi yang melanda Eropa akhir- akhir ini juga patut menjadi pembelajaran sinyal apa ini? setidaknya berhati-hati dalam kebijakan transisi energi ini agar semangat untuk mengurangi emisi karbon dan pemanasan global tidak membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat energi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Kode HS Pangkal Polemik Ekspor Bijih Nikel : Data impor bijih nikel Tiongkok dari Indonesia terkuak ke publik beberapa waktu lalu dan menimbulkan polemik.

Pasalnya, dalam data tersebut, Bea Cukai Tiongkok masih mencatat adanya impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia pada tahun lalu. Padahal, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Dari hasil penelurusan pemerintah, terungkap Bea Cukai Tiongkok memiliki satu kode klasifikasi barang (HS) untuk bijih nikel dan konsentrat nikel. Kesamaan kode tersebut menjadi pangkal keriuhan beberapa waktu lalu.

Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi melalui Kedubes Indonesia di sana [Tiongkok]. Dan bisa kami tegaskan tidak ada yang kecolongan,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin, pekan lalu.

Sejak awal 2020 kemarin, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Larangan ekspor nikel kadar rendah tersebut seiring dengan rencana pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Nikel kadar rendah merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan. Ridwan menegaskan tidak ada kebocoran atau kecolongan ekspor bijih nikel. Semua instansi yang berkaitan dengan pengiriman komoditas ke luar negeri memastikan bijih nikel kadar rendah tidak keluar dari Indonesia.

Tidak ada satupun Kementerian yang mengkonfirmasi impor bijih nikel dari Indonesia ke Tiongkok. Tereksposnya data impor bijih nikel itu di tengah gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Uni Eropa keberatan dengan keputusan Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan pemerintah tak gentar menghadapi gugatan tersebut. Kebijakan larangan ekspor tak akan dianulir. Meskipun kita digugat di WTO, tidak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang, barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong,” kata Presiden beberapa waktu lalu. Kementerian ESDM mencatat cadangan terbukti nikel sebesar 698 juta ton. Ketersediaan itu hanya mampu memenuhi kebutuhan smelter sekitar 7-8 tahun.

Tanpa larangan ekspor bijih nikel maka keekonomian proyek smelter tidak akan tercapai. Tercatat ada empat proyek smelter yang menyerap nikel kadar rendah dan menghasilkan bahan baku komponen baterai kendaraan listrik.

Total kebutuhan nikel kadar rendah keempat smelter itu mencapai 27 juta ton per tahun. Pertama, smelter milik PT.

Huayue Nickle Cobalt yang berada di IMIP Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek senilai US$ 1,28 miliar ini menyerap 11 juta ton bijih nikel per tahun serta menghasilkan 60 ribu ton Ni per tahun dan 7.800 ton kobalt. Proyek berikutnya dimiliki PT. QMB New Energy Material yang berada di satu kawasan dengan Huayue Nickel Cobalt. Smelter dengan investasi US$ 998,47 juta ini membutuhkan 5 juta ton bijih nikel per tahun dengan kapasitas output 50 ribu ton Ni per tahun dan 4 ribu ton kobalt.

Kemudian, smelter yang digarap PT Halmahera Persada Lygend senilai US$ 10,61 miliar dengan kapasitas input 8,3 juta wet ton bijih nikel per tahun dan output 278.534 ton dalam bentuk mixed hydroxide precipate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat. Terakhir, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dengan kapasitas input 2,4 juta wet ton bijih nikel per tahun dan kapasitas output 76.500 ton MHP, nikel sulfat, dan kobalt sulfat.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Respon dalam menghadapi krisis bahan bakar minyak. Dalam beberapa bulan terakhir, Inggris sempat mengalami krisis bahan bakar minyak.

Hal ini sempat menimbulkan antrian panjang di sejumlah pom bensin karena kendala distribusi akibat ketersediaan supir truk yang terbatas. Beberapa negara maju seperti UK pada dasarnya sudah memiliki panduan untuk menghadapi gangguan pasokan atau permintaan minyak.

Prioritas penanganan adalah untuk mempertahankan pengiriman bahan bakar mendekati kondisi normal jika terjadi gangguan pada rantai pasokan bahan bakar dan melindungi ekonomi negara.

Langkah Langkah yang akan diambil adalah meningkatkan pengiriman dan tingkat stok untuk meningkatkan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pasokan bahan bakar adalah dengan menggunakan: Protokol Industri Hilir Minyak. Tujuannya untuk mengoptimalkan pasokan jika terjadi gangguan dan memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan bersama dan tindakan yang terkoordinasi.

Armada Tanker Cadangan. Pemerintah memiliki akses untuk mengakifkan armada tanker bahan bakar cadangan yang dapat digunakan dalam waktu singkat untuk memberikan kapasitas tambahan. Pengemudi Tanker Cadangan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan industry hilir minyak termasuk perusahaan pengangkutan dan Angkatan bersenjata untuk membantu pengiriman bahan bakar ketika diambil Langkah untuk mengaktifkan armada tambahan.

Pengeluaran Stok Minyak. Pemerintah dapat mengeluarkan stok minyak darurat sebagai pasokan tambahan. Ini dapat dilakukan jika terjadi gangguan yang signifikan pada pasokan global untuk menenangkan pasar. Pemerintah juga memberikan pengecualian terhadap kendaraan layanan darurat dan kritis untuk mendapatkan prioritas ke bahan bakar dari SPBU tertentu. Perusahaan minyak dan distributor bahan bakar juga akan memprioritaskan pengiriman produk minyak bumi ke layanan penting seperti layanan darurat, utilitas dan angkutan umum.

Pengiriman bahan bakar juga akan diarahkan untuk memprioritaskan kendaraan niaga yang mendukung operasional rantai pasokan utama seperti makanan dan kesehatan. Pemerintah juga memiliki skema untuk membatasi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda bahan bakar di SPBU ritel ke publik melalui jumlah maksimum pembelian per kunjungan untuk memastikan semua pengendara memiliki akses ke beberapa bahan bakar termasuk juga membatasi jam penjualan bahan bakar.

Pemerintah juga dapat mengalokasikan secara resmi minyak mentah dan produk minyak lainnya II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan 2030, Penambahan Pembangkit Listrik Berasal dari EBTKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar net zero emission atau karbon netral pada 2060 atau lebih jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda.

Salah satunya adalah menetapkan mulai 2030, penambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), kecuali yang sudah memiliki kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) dan yang dalam tahap konstruksi.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan transformasi ke energi baru terbarukan dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arah kebijakan energi nasional ke depannya yakni transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Hal ini mengingat energi hijau ini lebih bersih, minim emisi, ramah lingkungan, dan mampu memberikan askes energi dengan volume cukup dan harga terjangkau. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang No 16/2016 tentang pengesahan Persetujuan Paris.

Saat ini, lanjutnya, kapasitas terpasang energi baru terbarukan baru mencapai sekitar 11 gigawatt sinyal apa ini? dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun. Padahal potensi energi hijau ini sangat besar, yaitu lebih dari 600 GW dan baru dimanfaatkan sebesar 2%. Hal ini berarti masih terbuka lebar peluang usaha dalam pengembangan EBT. Pihaknya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (energy storage), termasuk hydrogen fuel cell, secara bertahap mulai 2031. Penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai 2045.

Kemudian, meningkatkan keandalan jaringan listrik dengan membangun konektifitas baik di dalam maupun antar pulau, serta membangun smart grid dan smart meter. Transformasi sektor pengguna dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik dan pembangunan jargas serta elektrifikasi di sektor industri.

Selain itu, KESDM juga berkomitmen akan terus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan emisi sektor energi di mana diproyeksikan akan mencapai puncak pada 2040. Setelah itu, emisi diupayakan terus menurun hingga mencapai karbon netral pada 2060 atau bisa lebih cepat jika mendapat dukungan penuh dari internasional. Sesuai langkah meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Sesuai komitmen ini, sektor energi harus memangkas emisi sebesar 300-400 juta ton CO2e pada 2030. Dalam pelaksanaan strategi penurunan emisi karbon membutuhkan investasi yang cukup besar.

Karenanya, kerja sama seluruh pihak, baik BUMN maupun badan usaha swasta, memegang peranan penting. Untuk itu, langkah pemangkasan emisi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah.

Strategi tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, seperti BUMN, Badan Usaha Swasta dengan dukungan akadem isi, asosiasi, maupun lembaga riset. Dukungan dari berbagai komunitas internasional juga dibutuhkan. Hal ini mengingat keekonomian program penurunan emisi saat ini masih marjinal, meskipun akan semakin kompetitif dari waktu ke waktu.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum Produsen Minta Wacana Harga Batu Bara Khusus Industri Dikaji Ulang : Pengusaha menilai harga batu bara khusus industri merupakan bentuk subsidi energi yang membebani keuangan negara, terlebih produk industri tak sepenuhnya untuk konsumsi domestic.

Pengusaha batu bara meminta agar wacana pemerintah yang bakal menyiapkan formulasi harga batu bara khusus bagi kalangan industri dikaji kembali. Sebab, harga batu bara industri dinilai akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas berjuluk emas hitam ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan sebagai mitra pemerintah, pihaknya akan mematuhi kebijakan atau peraturan yang diundangkan.

Namun, untuk usulan harga jual khusus batu bara pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengkajinya kembali. Dengan mempertimbangkan potensi berkurangnya penerimaan negara. Berkah dari harga komoditas yang terjadi hanya sementara tersebut, tentu tidak bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara.

Selain itu, pada dasarnya bahwa penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) merupakan subsidi untuk sinyal apa ini?. Sehingga dia mempertanyakan urgensi pemberian subsidi kepada industri semen yang mana sifat harga semen juga dipengaruhi oleh demand dan supply. Dalam praktiknya, industri semen dapat menggunakan batu bara dengan rentang kualitas yang sangat lebar.

Bahkan untuk batu bara yang tidak diterima oleh pembangkit listrik sekalipun. Misalnya batu bara dengan kadar ash tinggi, ash fusion rendah, sulfur tinggi, cv rendah atau tinggi sekalipun. Sebagai contoh, bahkan ada industri semen yang menggunakan petcoke yang juga digunakan sebagai incinerator. Pengalaman dari para anggota kami selama ini melihat industri semen dikenal dengan karakter pembeli (buyer) yang mencari harga murah karena kemampuan menggunakan bahan bakar dengan range luas tersebut.

Sehingga sudah otomatis harga jual ke industri semen lebih murah. Meski demikian, pihaknya hingga kini terus melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian yang terbaik. General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin IndonesiaEzra Sibarani senada pihaknya juga keberatan dengan wacana tersebut. Menurut dia pemberian harga khusus ke industri semen akan mengurangi potensi penerimaan negara.

Dengan memberikan ‘subsidi’ ke sektor swasta yang tidak semuanya hasil produk semen tersebut dinikmati oleh kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, bahkan ada juga yang diekspor ke luar negeri. Di samping itu perusahaan batu bara juga mengalami kesulitan sejak menurunnya permintaan energi karena imbas pandemi. Namun para produsen batu bara tidak mendapatkan insentif ataupun bantuan sebagai risiko bisnis yang harus dihadapi.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko sebelumnya mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), asosiasi semen dan asosiasi batu bara guna membahas harga batu bara khusus. Pasalnya industri semen terimbas oleh melonjaknya harga batu bara. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan formulasi harga batu bara khusus bagi kalangan industri semen.

Meski demikian, Sujatmiko tak membeberkan secara rinci mengenai formulasi yang dimaksud, yang pasti aturan itu akan segera disampaikan.

“Intinya kami pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula harga batu bara untuk semen pertama bisa berikan fasilitasi semen terus operasi dengan kondisi wajar dan kedua dari penambangnya pemasok dapatkan harga jual dan kualitas dapat dipenuhi penambang. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Transformasi penyaluran BBM bersubsidi dan BBM ramah lingkungan. Pemerintah berencana menghapus BBM Premium dan menggantinya dengan Pertalite dengan tujuan penggunaan BBM ramah lingkungan.

Saat ini penjualan bensin RON 88 juga semakin kecil, karena masyarakat telah beralih ke Pertalite. Saat ini BBM RON 88 masih dipasarkan dengan harga Rp6.450 per liter. Sementara harga keekonomian bensin RON 88 diperkirakan sekitar Rp9.000 per liter sehingga Pemerintah perlu menyediakan besaran kompensasi bensin RON 88 sebesar Rp2.550 per liter.

Kalaupun pemerintah akan menggantikan bensin RON 88 dengan bensin RON 90/Pertalite maka perlu diperhatikan juga dana kompensasi yang nantinya perlu ditanggung oleh Pemerintah dari penyaluran BBM RON 90. Saat ini bahan bakar minyak dengan RON 90 yang dijual Pertamina Rp7.650 per liter. Dengan harga jual tersebut, masih terdapat selisih harga Rp3.550 dibanding harga keekonomian yang berada di atas Rp11.000 per liter.

Diusulkan untuk mengurangi beban kompensasi, peralihan bahan bakar RON 88 ke RON 90 perlu sinyal apa ini? diikuti dengan penyesuaian harga RON 90 sebesar Rp1.500 per liter menjadi Rp9.150 per lilter. Penyesuaian harga tersebut diharapkan dapat menjadi win win solution bagi masyarakat dan juga pemerintah serta pertamina tanpa memberatkan keuangan negara dan tetap menyesuaikan kemampuan masyarakat masyarakat.

Namun demikian agar penyesuaian Pertalite dapat juga mendapatkan kompensasi maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian sejumlah peraturan seperti Peraturan Presiden Nomo 69/2021 dan Keputusan Menteri ESDM No 62/2020. Di luar rencana peralihan bahan bakar jenis bensin RON 88 dengan bahan bakar minyak yang lebih ramah lingkungan, pemerintah juga perlu mendorong penyaluran solar bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, Pemerintah telah mengatur sasaran penerima manfaat dari produk BBM bersubsidi. Untuk transportasi darat, produk solar bersubsidi dikhususkan untuk masyarakat dalam kaitannya dengan transportasi orang atau barang pelat hitam dan kuning, mobil ambulance, mobil pengangkut jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, dan kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Migas.

Namun, seperti halnya subsidi LPG, mekanisme subsidi solar diusulkan untuk dapat ditransformasi juga menjadi subsidi langsung tidak lagi berbasis komoditas. Meskipun demikian, perubahan mekanisme pemberian subsidi solar belum dapat diambil dalam waktu dekat mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid 19. Di tengah disparitas harga bbm bersubsidi dan harga pasar yang terus meningkat upaya upaya pengawasan perlu ditingkatkan untuk dapat lebih meminimalisir penggunaan solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kerja sama Indonesia – Singapura pengembangan proyek tenaga surya. Tiga proyek pembangkit listrik tenaga surya disepakati untuk dikembangkan oleh perusahaan patungan Indonesia dan Singapura. Ekspor perdana dari energi bersih dan terbarukan sebesar 100 MW ditargetkan akan bisa dilakukan 2024 mendatang.

Penandatanganan kerja sama pengembangan proyek tenaga surya dilakukan antara PT Trisurya Mitra Bersama dan PLN Batam dengan Sembcorp Industries. Kedua dilakukan Medco Power Energy dengan dua perusahaan Singapura Gallant Venture Ltd dan PacificLight Energie Pte Ltd. Ketiga dilakukan konsorsium Sunseap dan Grup Agung Sedayu. Menteri ESDM menjelaskan, sebagai bagian dari komitmen global untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, Indonesia serius mengembangkan energi baru terbarukan.

Potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar mulai dari tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan arus bawah laut. Indonesia bukan hanya akan bisa memenuhi kebutuhan energi bersih dan terbarukan untuk kepentingan dalam negeri, tetapi juga untuk negara di sekitarnya. Ekspor perdana 100 MW dari Pulau Bulan merupakan tonggak pertama bagi Indonesia untuk menyediakan energi bersih dan terbarukan. Diharapkan pengembangan energi baru terbarukan bisa ikut mendorong bangkitnya industri dalam negeri untuk menghasilkan panel surya.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah membuka lapangan kerja dan keahlian di bidang energi baru terbarukan. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura menyampaikan, Singapura sudah mencanangkan untuk negara rendah karbon.

Untuk itu Singapura akan mulai beralih dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Salah satu yang menjadi alternatif adalah energi tenaga surya dan juga tenaga air. Singapura sudah memulai mengembangkannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti waduk-waduk serta atap bangunan. Namun dengan jumlah lahan yang terbatas, Singapura tidak mungkin memenuhi dari dalam negeri sendiri. Untuk itulah kerja sama dengan negara-negara tetangga dan kawasan penting dilakukan karena Singapura membutuhkan pasokan energi listrik dari energi rendah karbon hingga 4 GW pada 2035.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Pemerintah Siapkan Formulasi Harga Batu Bara Khusus Industri. Pemerintah menyiapkan formulasi harga batu bara khusus bagi kalangan industri. Hal ini seiring dengan melambungnya harga emas hitam tersebut yang membebani pelaku industri. Pemberlakuan harga khusus batu bara sebelumnya telah diberlakukan bagi pembangkit listrik sebesar US$ 70 per ton bila harga pasar melampaui US$70 per ton.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan permasalahan harga batu bara telah dibahas antara pihaknya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Asosiasi industri dan Asosiasi batu bara. Industri semen merupakan salah satu pelaku usaha yang terkena dampak lonjakan harga batu bara. Intinya pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula pasokan batu bara untuk semen. Pertama, agar bisa memfasilitasi industri semen untuk terus operasi dengan kondisi wajar dan kedua dari penambangnya, pemasok dapatkan harga jual dan kualitas dapat dipenuhi penambang batu bara.

Sujatmiko belum bisa membeberkan formulasi yang dimaksud seperti harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik. Dalam waktu dekat ini formula tersebut segera disampaikan terkait formulasinya. Industri semen membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar untuk tanur putar (klin).

Lonjakan harga batu bara berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi semen lantaran sinyal apa ini? batu bara mencapai 30% jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda 35%.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan, sinyalemen kenaikan harga batu bara justru bisa menjadi bumerang bagi industri dalam negeri.

Pasalnya, ongkos yang harus dikeluarkan industri untuk sumber energinya akan menjadi lebih besar dari biasanya. Namun, di sisi lain tren kenaikan harga batu bara ini bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa meningkatkan penerimaan negara. Yang menjadi tantangan bagaimana batu bara di dalam negeri tetap kompetitif. Artinya, jika harganya terlalu tinggi industri dalam negeri akan kesulitan memperoleh energi karena terlalu mahal.

Karena itu, Airlangga menekankan perlu adanya keseimbangan antar sektor agar industri tidak dirugikan dari lonjakan harga batu bara ini. Kita harus mendorong keseimbangan antar-sektor tersebut. Harga Terus Naik, Pemerintah Mulai Pikirkan Perubahan Royalti Batu Bara. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan bahwa kenaikan harga batu bara global akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara.

Terkait dengan royalti, saat ini kami sudah membuat semacam kajian dan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan,” katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (26/10/2021). Dia menuturkan bahwa Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan akan secepatnya menyelesaikan kajian tersebut agar bisa diterapkan. Setelah itu akan disosialisasikan kepada para stakeholder, termasuk pengusaha batu bara. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi perusahaan batu bara agar dapat berjalan dan berproduksi dengan lancar.

Hal itu untuk mendukung pengusaha bisa memproduksi sesuai dengan target yang diberikan. Pihaknya pesimistis target produksi 625 juta ton dapat tercapai hingga akhir tahun.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca buruk di sejumlah area tambang, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan. Penghentian produksi untuk sementara karena cuaca buruk bukan disebabkan oleh perusahaan tambang yang tidak bisa berproduksi, tetapi memang harus dihentikan untuk memastikan keselamatan para pekerja di area tambang.

Inilah yang menjadi salah satu penyebab produksi sampai sekitar September mencapai 450 juta ton, dan dengan sinyal apa ini? 625 juta ton di akhir tahun berdasarkan data series yang ada menurut saya agak kurang sedikit karena faktor cuaca tadi. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM memaparkan, penerimaan negara bukan pajak melebihi target dengan catatan Rp49,67 triliun hingga kuartal III/2021 dari target Rp39,1 triliun. Sementara waktu masih ada tiga bulan, jadi ini capaian yang baik.

Hal ini didorong oleh harga komoditas yang bagus, serta upaya pemerintah memberikan kebijakan yang memungkinkan badan usaha bergerak lebih cepat dan lebih lincah. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Fenomena kelangkaan solar di beberapa wilayah. Beberapa daerah di Sumatera hingga Jawa akhir akhir ini mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar. Meningkatnya aktivitas masyarakat akibat mulai dilonggarkannya PPKM diduga menjadi salah sinyal apa ini?

penyebabnya. Dari data penyaluran selama Januari sampai Juni, konsumsi harian minyak solar rata-rata 35 ribu kl/ Angka ini meningkat menjadi 44 ribu kl per hari pada September setelah PPKM dilonggarkan. Secara akumulatif, BPH Migas mencatat serapan minyak solar bersubsidi sampai dengan Semester I 2021 sudah mencapai 7,26 juta kl atau setara dengan 45,9% dari kuota tahun ini sebesar 15,8 juta kl. Penyerapan solar bersubsidi periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan bensin RON 88 yang baru mencapai 2,34 juta kl atau sekitar 23,5% dari kuota premium tahun ini sebesar 10 juta kl.

Kelangkaan yang terjadi menyebabkan keluhan dari sejumlah masyarakat. Di Aceh, kelangkaan bahan bakar solar menimbulkan keluhan dari sopir angkutan umum dan nelayan. Di Jawa Tengah, sejumlah pengusaha truk mengeluhkan adanya pembatasan pembelian solar di sejumlah lokasi SPBU. Adanya pembatasan jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda menyebabkan adanya antrian di sejumlah SPBU.

Antrian yang disebabkan karena kelangkaan bahan bakar solar berimbas terhadap pengiriman distribusi logistic. Selain dialami oleh pengusaha angkutan, kelangkaan solar di Jawa Tengah juga menyebabkan sejumlah nelayan di Rembang harus menunggu hingga seminggu untuk dapat melaut karena adanya pembatasan solar.

Kelangkaan solar yang terjadi juga mengancam panen petani karena tidak dapat menjalankan mesin pompa air untuk mengairi sawahnya. Antrian pembelian solar juga terlihat di sejumlah SPBU di Sinyal apa ini? Selatan, khususnya Makasar. Sementara di Medan Sumatera Utara, kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU disebabkan karena adanya keterbatasan stok di depot Pertamina. Keterbatasan stok ini disebabkan karena adanya keterlambatan kapal pengangkut tanker pembawa BBM dari Singapura akibat kendala cuaca.

Selain itu untuk bahan bakar minyak RON 92 yang diimpor dari Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda dan Malaysia juga mengalami antrean skala internasional. Selain karena adanya pelonggaran PPKM, factor lain yang diduga mendorong tingginya konsumsi solar bersubsidi adalah semakin besarnya gap harga antara solar bersubsidi dengan solar yang digunakan di industry seiring dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia.

Per September 2021 harga minyak solar non subsidi Pertamina mencapai Rp9.400 per liter sementara harga minyak solar bersubsidi masih sebesar Rp5.150 per liter. Tingginya gap harga ini diduga ikut mendorong sektor industry dan pertambangan untuk juga ikut mengkonsumsi minyak solar bersubsidi. Penyebab lainnya juga diketahui akibat adanya masalah cash flow di Pertamina II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan ASEAN Power Grid Dorong Capaian EBT 35% di 2025.

Pembangunan infrastruktur jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Power Grid) diharapkan mampu membantu meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan mendorong pencapaian komponen EBT dengan target peningkatan kapasitas daya terpasang EBT di ASEAN hingga 35% di tahun 2025.

pemenuhan target tersebut sesuai dengan Rencana Aksi Kerja Sama ASEAN (ASEAN Plan of Action of Energy Cooperation/APAEC). Diharapkan dengan komitmen sinyal apa ini? dari anggota ASEAN untuk bersama-sama mengintegrasikan strategi dan inisiatif pengembangan energi bersih dan terbarukan, target ini akan lebih mudah terlaksana.

Seperti diketahui bersama, hingga saat ini sudah ada beberapa proyek interkoneksi jaringan sebagai bagian dari mekanisme ekspor-impor listrik EBT di ASEAN, seperti antara pulau Malaysia-Singapura (Plentong – Woodlands); Thailand-Pulau Malaysia (Sadao-Chupping, Khiong Ngae-Gurun), Indonesia – Malaysia (Kalimantan Barat-Sarawak), dan Thailand-Laos.

Kerjasama semacam ini diproyeksi akan terus meningkat dalam waktu dekat seiring dengan komitmen dan isu transisi energi di Kawasan ASEAN. Selain itu, peran teknologi dan informasi energi dinilai juga akan menjadi aspek penting dalam mendukung pemanfaatan energi di kawasan ASEAN. Oleh karena itu negara-negara ASEAN dapat saling terhubung melalui ASEAN Power Grid untuk menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi.

Penerapan teknologi tepat guna diperlukan tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pasokan, tetapi juga untuk mengintegrasikan energi terbarukan dan mengantisipasi sifat intermiten energi terbarukan, seperti matahari dan angin.

Selain smart grid, ada smart meter, dan battery jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda storage system (BESS). Penerapan efisiensi energi ini punya pengaruh dalam efisiensi energi pembangkit. Adanya inovasi smart grid mampu mengurai permasalahan sebagian besar dari pembangkit listrik.

Penerapan sistem energi berkelanjutan pada smart grid akan mendukung penerapan EBT yang efisien dan andal karena mampu menganalisis beban dan produksi listrik.

Untuk Saat ini terdapat sembilan proyek smart grid yang menggunakan berbagai teknologi smart grid seperti two-way communication, smart communication, smart microgrid, dan Advanced Metering Infrastructure (AMI) Indonesia sendiri juga tengah mengembangkan smart grid yang disebut Nusantara Grid mulai tahun 2025. Ide tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan perlu menyediakan akses energi bagi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, harapannya super-grid ini juga dapat mengatasi ketidaksesuaian antara sumber daya energi terbarukan dan lokasi daerah permintaan listrik yang tinggi. III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Pemerintah Perlu Tegas kepada Surveyor Nikel Tak Taat Aturan : Polemik mengenai selisih perhitungan kadar nikel terus mengemuka.

Misal di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) hanya menggunakan satu surveyor yang ditunjuk smelter, padahal pemerintah sudah menetapkan sejumlah perusahaan penyurvei yang boleh dan diizinkan untuk melakukan verifikasi atas kadar nikel tersebut.

Sejumlah pengusaha menilai, ada privilege atau keistimewaan yang diberikan ke salah satu penyurvei. Bahkan, salah satu penyurvei dinilai melalukan potong kompas. Seharusnya melakukan survei datang langsung ke lokasi tambang, namun ternyata hanya video dan foto sampel nikel.

Sebagai informasi, saat ini terjadi kisruh antara pengusaha nikel dengan pemilik smelter berkenaan dengan Harga Patokan Mineral alias HPM. Hal itu terjadi lantaran adanya perbedaan hitungan kandungan nikel di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Perbedaan hitungan itu terjadi karena pihak perusahaan smelter yang berada di IMIP menunjuk satu surveyor saja. Padahal jika merujuk data di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini sudah ada empat surveyor untuk memverifikasi nikel, yakni Surveyor Indonesia, Anindya Wiraputra Konsult, Sucofindo, dan Carsurin.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, tidak boleh ada surveyor yang diistimewakan, bahkan seharusnya semua surveyor mengikuti seluruh prosedur, metodologi survei hitungan kadar nikel sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Surveyor seharusnya punya standard prosedur tidak boleh asal potong kompas. Selisih hitung kadar nikel jelas merugikan negara karena pendapatan yang lebih kecil. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti secara serius.

Harus dibuktikan selisih hitung itu dan apa penyebabnya. Kalau terjadi dikarenakan kongkalikong pengusaha tambang dengan surveyor, keduanya harus mendapatkan sanksi tegas. Kalau yang terjadi adalah kelalaian surveyor, maka surveyor harus disanksi termasuk sanksi dicabut izin operasi. Menurut Piter, sengkarut hitungan kadar nikel ini sejatinya bisa dituntaskan jika ada sikap tegas pemerintah, terutama pada surveyor. Jika tak ada ketegasan, malah dibiarkan lama, maka negara dan pengusaha dirugikan.

Pemerintah harus tegas terkait surveyor. Surveyor nakal harus disanksi agar pelaksanaan survei perhitungan kadar tidak lagi merugikan negara Akibat kesalahan hitung kadar nikel, bisa juga sinyal apa ini? pengusaha tambang. Bahkan, patut dicurigai bagian kongkalikong pengusaha tambang dengan surveyor dalam rangka menghindari pajak.Makanya, hal ini perlu disorot, siapa yang bermain.

Ini kan merugikan negara dan kredibilitas surveyor.Jangan sampai, terjadi monopoli survei dalam lingkaran smelter. Ditegaskan Piter, sengkarut hitungan kadar nikel, merupakan domain eksekutif. Sementara DPR seharusnya mempertanyakan langsung ke pemerintah. Kalau masih memerlukan pendalaman, DPR bisa memanggil semua pihak yang terkait.Memang terlalu dini menyebut monopoli.

Taruhlah ada 10 perusahaan surveyor, lalu semua smelter memilih hanya satu surveyor. Itu bukan indikasi monopoli. Yang harus dibuktikan adalah apakah satu surveyor tersebut melakukan kecurangan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan pihaknya sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas mengenai penyelesain polemik perbedaan hitungan kadar nikel yang merugikan pengusaha dalam negeri. Komisi VII sudah menyelesaikan panja terkait polemik nikel tersebut.

Panja tersebut sudah menghasilkan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Maka dari itu harus segera ditinjak lanjuti oleh Kementerian ESDM.Komisi VII DPR RI juga mendesak pemerintah menata ulang industri nikel di dalam negeri. Penataan ulang tersebut berkaitan sinyal apa ini? silang sengkarut perbedaan hitungan kadar nikel yang akan dipasok ke pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).Hasil Panja Komisi VII merekomendasikan supaya ada penataan surveyor untuk bisa melaksanakan tugasnya secara konsekuen.

Bahkan dalam temuan kami ada surveyor yang belum tersertifikasi. I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Arab Saudi berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060, hal ini disampaikan beberapa hari sebelum KTT iklim global COP26. Arab Saudi juga berkomitmen untuk mengurangi emisi metana global hingga 30% pada 2030 bersama sama dengan 130 negara sebagai bagian dari komitmennya untuk memberikan masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau.

Aramco sebagai perusahan migas terbesar juga berusaha untuk menjadi perusahaan emisi nol bersih pada 2050. Di sisi lain, Pemerintah Australia justru melakukan perpanjangan proyek Batubara di saat banyak negara lain berusaha mengurangi emisi karbon. Australia sebagai salah satu negara produsen batubara dan gas alam terbesar di dunia belum terlihat menunjukan upaya upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meskipun negara ini menderita cuaca ekstrim dalam beberapa tahun terakhir.

Lampu izin yang diberikan oleh perusahaan tambang dilakukan beberapa minggu setelah adanya adanya tekanan dari kelompok pro penggunaan batubara untuk meningkatkan ekspor seiring dengan meningkatnya permintaan global terutama untuk memenuhi permintaan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Agar pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut masih dapat sejalan dengan upaya penurunan karbon. Kementerian Lingkungan Hidup Australia melampirkan sejumlah persyaratan ke perusahaan tambang untuk juga melindungi dan memperhatikan aspek lingkungan terutama mengenai spesis yang terancam punah dan wilayah sungai yang terdapat disekitarnya.

Sebuah studi dari jurnal lingkungan hidup menyebutkan bahwa 89% cadangan batubara global dimana 95% diantaranya meripakan bagian Australia harus dibiarkan tidak dieksplorasi untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi. II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penggunaan teknologi smart grid atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan penetrasi energi hijau di Indonesia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan smart grid menjadikan sistem pengaturan tenaga listrik lebih efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi.

Smart grid juga mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik. Saat ini, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) punya proyek yang sedang berjalan atau on going project yang berkaitan dengan implementasi smart grid di Indonesia, yaitu Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic, and Optimization Center (REMDOC) yang kini sudah memasuki tahap dua, sebanyak 14 dari 28 pembangkit listrik sudah terintegrasi dengan teknologi smart grid per Juli 2020.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan energi nasional berupa transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah krisis iklim, kebijakan itu sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement tentang penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai 41% pada 2030.

Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan roadmap menuju net zero emission. Tantangan yang harus dihadapi menuju netralitas karbon, di antaranya mengurangi emisi yang ada saat ini terkhusus pada sektor pembangkit listrik. Penggunaan batu bara di pembangkit kini cukup besar dan relatif murah. Selain itu, industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang rendah karbon agar dapat diserap oleh pasar global.

Pengembangan kelistrikan ke depan terutama di sisi pembangkitan mengarah kepada teknologi dan sumber daya yang ramah lingkungan seiring dengan upaya PLN selaku BUMN subsektor ketenagalistrikan dan pemerintah untuk bertransisi ke net zero emission. Dari sisi bisnis dan investasi, pelaku usaha merespon lebih agresif atas emisi karbon.

Beberapa dari mereka justru punya target 2040 sudah netral karbon. Bahkan Uni Eropa sudah mengajukan aturan mengenai Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Regulasi ini menetapkan semua barang ekspor yang masuk ke Uni Eropa akan dicatat kontribusi karbon dalam proses produksinya terhitung mulai 2023.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Emiten Nikel di Tengah Krisis Energi China : Krisis energi listrik yang terjadi di China turut berimbas terhadap pergerakan harga nikel. Seberapa besar dampaknya terhadap kinerja emiten terkait seperti Aneka Tambang (Antam) hingga Vale Indonesia (INCO)?Sejumlah perusahaan di China telah memangkas produksi beberapa logam tahun ini lantaran adanya tekanan pasokan listrik.

Dilansir dari Bloomberg Jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda (19/10), kekurangan listrik telah menghambat produksi logam termasuk lembaga, alumunium dan seng yang telah mengalami penurunan pada September 2021.Di antara pabrik peleburan atau smelters, Analis Shanghai East Asia Futures Co. Wang Yue mengatakan yang paling berisiko dari tagihan listrik yang tinggi adalah perusahaan nikel dan seng yang sudah beroperasi dengan margin yang rendah. Kenaikan biaya yang berlanjut kemungkinan akan memaksa pengurangan produksi dan dapat memicu putaran kenaikan harga yang akan membuat mereka mengejar logam lain.

Pasalnya, kedua logam tersebut paling sering digunakan dalam produksi baja. Krisis listrik yang terjadi di China berpotensi melemahkan permintaan bahan baku logam untuk diolah sehingga dikhawatirkan akan ada pengetatan pasokan di tengah persediaan yang sudah rendah.

Sementara itu, persediaan nikel di gudang London Metal Exchange (LME) terus terjun ke level tersendah sejak Desember 2019. Pada 15 Oktober 2021, persediaan nikel tercatat hanya 146.022 ton atau turun 38,47% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, rata-rata persediaan nikel pada Oktober 2021 tercatat 150.570 ton atau turun 13,52% month-to-month (mom). Salah satu dampaknya, kondisi tersebut membuat harga nikel melambung, harga nikel dunia diperdagangkan ke level US$ 20.000 per ton sejak perdagangan awal pekan di London Metal Exchange (LME).

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijo-yo Prasetyo mengatakan kenaikan harga nikel sendiri cukup terkait dengan isu global dalam hal ini krisis energi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pasokan yang terkendala. Nikel sebagai salah satu komponen utama electric vehicle (EV) sebenarnya turut naik bukan karena permintaan kendaraan bertenaga listrik naik akibat harga bahan bakar yang harganya terus naik.

Namun, lebih kepada pasokan yang juga terkendala, di mana adanya penurunan produksi dari produsen utama seperti China yang menyesuaikan operasional pabrik-pabrik dengan kapasitas energi yang terbatas imbas dari krisis energi di negara tersebut. Untuk Indonesia, lanjutnya, kenaikan harga nikel sendiri juga menjadi sentimen positif untuk mendongkrak kinerja emiten pertambangan nikel seperti PT Aneka Tambang Tbk.

(ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). Dengan kemelut krisis energi dan harga komoditas energi yang masih tinggi, produksi nikel masih akan terganggu khususnya di China, yang dapat menganggu ketersedian nikel global. Untuk rekomendasi boleh mempertimbangkan saham INCO dengan target terdekat area resistance di level Rp 5.500, dan juga ANTM dengan target di level Rp 2.700.

Terpisah, Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu menambahkan dampak dari krisis energi di China merupakan efek domino atas kenaikan harga batu bara global yang cukup tinggi. Dengan demikian, kondisi itu memberatkan pelaku industri yang menggunakan listrik untuk aktivitas produksinya.

Ini menyebabkan demand turun dan harga melemah. Dampak dari sisi permintaan mungkin tidak terlalu signifikan mempengaruhi permintaan domestik. Pasalnya, mayoritas aktivitas smelter dilakukan di dalam negeri dengan pasokan listrik yang masih stabil. Kalau dari sisi harga jual sendiri, kami perkirakan akan mempengaruhi average selling price [ASP] sehingga dapat menekan revenue emiten nikel. Dari sisi kinerja, INCO menargetkan produksi 64.000 metrik ton nikel.

Angka itu 11,4% lebih rendah dari realisasi produksi tahun lalu yang mencapai 72.237 ton. Sampai semester 1/2021, perusahaan baru membukukan produksi 30.246 ton alias baru 47,25% dari target. Adanya maintenance di sejumlah fasilitas produksi merupakan penyebab proyeksi pengurangan produksi tersebut. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Aneka Tambang Anton Herdianto mengatakan target produksi feronikel ada pada kisaran 25.000 ton. Selanjutnya, target bijih nikel mereka patok pada angka 8,4 juta ton.

Target tersebut jauh lebih tinggi daripada angka tahun lalu seiring adanya penambahan kapasitas smelter. Apakah produksi akan bisa dua kali lipat, kita lihat saja.

Kami memproduksi dengan catatan bahwa market tersedia. Jangan sampai produksi banyak, tetapi nanti tidak bisa jual. Berdasarkan dokumen yang telah dirilis, ANTM menyebut bahwa hingga paruh pertama tahun ini mereka telah memproduksi 12.679 ton nikel dalam feronikel serta menjual sebanyak 12.068 ton.

Rapor produksi dan penjualan bijih nikel lebih cemerlang lagi. Sepanjang Januari-Juni 2021, ANTM telah memproduksi 5,34 juta wmt bijih nikel. Bila ditarik dengan rapor pra-pandemi atau periode 2019, produksi bijih nikel ANTM sudah setara 62,7% rapor sepanjang tahun, yang menyiratkan bahwa saat ini kemampuan produksi bijih nikel telah melampaui kapasitas di masa pra pandemi.

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi Mewaspadai kenaikan harga minyak global. Harga minyak mentah dunia yang sebelumnya meningkat mencapai rekor tertinggi sejak 7 tahun terakhir perlahan mulai berbalik arah kembali turun. Pada perdagangan rabu harga minyak mentah Brent pengiriman Desember turun 0,94% ke level US$84,28 per barel.

Sedangkan minyak mentah berjankga WTI pengiriman November melemah 1,1% ke level US$81,53 per barel. Kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara nasional. SKK Migas mencatat penerimaan negara dari industry hulu minyak dan gas bumi hingga September 2021 mencapai US$9,53 miliar, atau mencapai 131 persen terhadap target tahun ini sebesar US$7,28 miliar.

Kenaikan harga minyak tersebut menjadi driver utama peningkatan penerimaan negara mengingat produksi minyak nasional saat ini masih 93,9 persen dari target APBN sebesar 705 MBOPD. Berdasarkan sensitivitas analisis terhadap APBN, setiap kenaikan harga minyak Indonesia sebesar US1 per barel akan memberikan tambahan penerimaan negara sekitar US$3,7 triliun hingga US$4,6 triliun.

Namun belanja negara juga akan bertambah antara US$3,1 triliun s.d US$3,6 triliun. Kinerja lifting migas diperkirakan relative masih berat untuk melebihi target yang ditetapkan meskipun harga minyak dunia mengalami peningkatan.

Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga minyak tidak membuat para kontraktor migas untuk meningkatkan produksinya karena sifatnya masih fluktuatif sehingga ketiakpastiannya relative masih cukup besar. Karena itu investor relative masih berhati hati dalam meningkatkan investasinya terutama pada proyek proyek yang memakan biaya belanja modal yang besar. Kenaikan harga minyak cenderung akan berpengaruh terhadap penignkatan produksi apabila kenaikan harga tersebut bersifat jangka panjang dan stabil.

Selain itu secara teknis, lapangan lapangan besar seperti Cepu mulai melewati titik puncaknya dan mengalami penurunan produksi. Hal yang sama juga terjadi pada blok Rokan yang selama setahun sebelumnya tidak melakukan pengeboran. Sebagai negara importir minyak, kenaikan harga yang terjadi juga dapat memberikan dampak ekonomi. Kenaikan harga minyak mentah yang terjadi berpotensi menaikan harga bahan bakar minyak terutama untuk BBM non subsidi dan mendorong gap yang lebih besar antara harga BBM umum dengan BBM khusus penugasan atau jenis BBM tertentu apabila diputuskan tidak ada kenaikan harga BBM.

Jika pemerintah memilih untuk tetap menjaga subsidi sebesar Rp1000 per liter maka kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan harga bbm (diesel). Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan inflasi nasional. Diperkirakan setiap kenaikan harga BBM (diesel) Rp500, maka dapat meningkatkan inflasi hingga 0,02 persen.

Selain itu resiko adanya kenaikan harga BBM bersubsidi (jika besaran subsidi tetap Rp1000 per liter) hal ini akan berpengaruh juga terhadap kenaikan biaya transportasi seperti biaya angkut dan biaya logistic sehingga berpeluang terhadap kenaikan harga pangan. Terhadap potensi resiko yang terjadi maka perlu dipastikan apabila terjadi kenaikan harga BBM maka pasokan dalam negeri terutama bahan makanan perlu dipastikan aman/terjaga. II. Sektor EBTKE dan Sinyal apa ini?

Sulawesi Jadi Sistem Listrik EBT Terbesar di Tanah Air, PT PLN (Persero) fokus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik di berbagai wilayah tersebar di Indonesia. Sulawesi menjadi sistem dengan porsi EBT terbesar di Tanah Air. Sulawesi memiliki berbagai potensi EBT, mulai dari sumber daya air, panas bumi, tenaga bayu, dan lainnya.

Untuk memanfaatkan sumber daya air yang ada, PLN sedang mengembangkan PLTA sebagai pembangkit EBT yang dapat beroperasi 24jam secara stabil dan menopang beban puncak. Salah satu proyek PLTA yang tengah jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda di Sulawesi, ialah PLTA Poso Peaker yang berkapasitas total 515 megawatt (MW) dan dikelola oleh PT Poso Energy. Pengembangan ini penting mengingat kebutuhan energi jokowi kunjungan ke 3 negara pakai garuda mendorong pertumbuhan investasi yang berdampak pada masyarakat.

Apalagi, di kawasan Sulawesi Tengah telah berdiri Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, dengan industri smelter yang juga turut berkembang di dalamnya. Dengan rampungnya PLTA Poso Extension Stage 2, maka bauran EBT di Sulawesi menjadi 38,9 persen.PLN sudah memiliki peta jalan yang jelas sebagai bagian program transisi energi termal menuju EBT. Prosesnya pun dilakukan bertahap.

Selain itu, PLN juga tengah mengembangkan program co-firing yang merupakan substitusi sebagian batubara dengan biomasa di PLTU eksisting.

Melalui program co-firing, akan mengurangi GRK dan meningkatkan bauran EBT. Program Co-Firing sekaligus menjadi program pemberdayaan masyarakat, karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan baku biomasa dari potensi setempat seperti limbah perkebunan yang disuplai kepada PLN dan dapat menggantikan sebagian batu bara.

Secara keseluruhan, daya mampu EBT di Sulawesi sebesar 961,173 megawatt (MW), sementara daya mampu netto 2.980,753 MW. Selain mendorong pengembangan pembangkit EBT, PLN juga diketahui memiliki layanan Sertifikasi EBT atau _Renewable Energy Certificate_ (REC). Sertifikat EBT ini telah dilirik investor, mengingat tren industri global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim sehingga membutuhkan green energy untuk operasionalnya.

Saat ini, PLN mengerucutkan pada tiga program untuk mendorong bauran energi, yakni Substitusi, Konversi, dan Penambahan. Program Substitusi berasal dari sumber bahan bakar pembangkit dicampurkan dengan bahan EBT tanpa perlu berinvestasi pada mesin pembangkit yang baru. Untuk program Konversi adalah mengganti mesin-mesin pembangkit berbahan bakar fosil menjadi EBT dan untuk program penambahan ialah pembangunan pembangkit berbasis EBT.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum Produsen Batubara Diminta Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri : Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja meminta produsen batu bara memprioritaskan kebutuhan dalam negeri agar harga tetap terkendali.

Harga batubara yang tak terkendali dapat mengancam beberapa industri tanah air. Jika tidak ditangani dengan benar, batubara akan membuat efek yang berkesinambungan. Mulai industri kolaps sampai bermunculan pengangguran. Pemerintah harus segera melakukan intervensi guna menyelamatkan sejumlah industri di tanah air yang mengonsumsi batubara dalam kegiatan operasionalnya.

Hal ini seiring dengan harga batu bara yang meroket hingga mencapai harga di atas 200 dolar AS per metrik ton. Sejumlah industri yang terkena pukulan tingginya harga batu bara dan berakibat parah mengakibatkan kegiatan operasionalnya tidak bisa lagi berjalan maksimal. Bahkan, ada yang menurunkan kapasitas produksinya. Industri tersebut di antaranya semen, tekstil, kertas, pupuk hingga industri pengolahan dan pemurnian serta industri kimia lainnya.

Pemerintah harus menetapkan selling price, harga maksimum batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO batu bara). Persyaratannya juga harus dicantumkan. Misalnya harus bayar tunai atau kredit dengan tenor berapa lama. Sebagai informasi, harga batu bara saat ini masih berada di atas 200 dolar AS per metric ton.

Harga yang begitu tinggi dikhawatirkan akan membuat pengusaha batu bara nasional jor-joran ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melihat tingginya harga batu bara seperti itu, dikhawatirkan akan semakin banyak industri yang mengurangi kapasitas produksinya, bahkan ada tanda-tanda sejumlah industri akan menutup usahanya.

Kalau ini terjadi ujung-ujungnya karyawan akan dirumahkan lagi. Kami berharap hal tersebut tidak terjadi. Karena itu, Jemmy meminta kepada produsen batu bara agar juga memperhatikan kebutuhan batu bara dalam negeri.

Pasalnya, jika dibandingkan untuk ekspor, kebutuhan DMO batu bara terbilang kecil, hanya 25%. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, industri tekstil dan industri lainnya bisa beroperasi secara full atau maksimal. Intervensi pemerintah dengan selling price-nya, akan membuat pelaku industri mempunyai panduan atau patokan harga untuk DMO batubara sehingga mereka bisa berhitung untuk keperluan ongkos produksinya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan sinyalemen bahwa kenaikan harga batu bara justru bisa menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Pasalnya, ongkos yang harus dikeluarkan industri untuk sumber energinya akan menjadi lebih besar dari biasanya.

Namun, di sisi lain tren kenaikan harga batu bara ini bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa meningkatkan penerimaan negara. Yang menjadi tantangan bagaimana batu bara di dalam negeri tetap kompetitif. Artinya, jika harganya terlalu tinggi industri dalam negeri akan kesulitan memperoleh energi karena terlalu mahal.

Karena itu, Airlangga menekankan perlu adanya keseimbangan antar sektor agar industri tidak dirugikan dari lonjakan harga batu bara ini. Kita harus mendorong keseimbangan antar-sektor tersebut.

Namun, pernyataan Menko Perekonomian tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah-langkah strategis guna meredam gejolak kepanikan industri-industri dalam negeri akibat tingginya harga batu bara.