Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Pendudukan Jepang di Indonesia – Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, setelah sebagian wilayah Belanda berhasil dikuasi Jerman pada saat perang dunia II. Bagaimana kronologi awal pendudukan Jepang di Indonesia? Bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia? Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Baca Juga : Organisasi Bentukan Jepang Di Indonesia Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai tanggal 9 Maret 1942 dan merupakan rangkaian politik imperialisme di Asia Tenggara dan menyebabkan kemajuan industri di Jepang maju sangat pesat dan membuat strategi ekspansi untuk mencari bahan mentah sumber pangan dan pemasaran baru.

Konstalisasi negara Jepang didorong oleh menguatnya ambisi militerime Jepang yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Imperialisme Jepang memiliki hubungan yang sangat erat dokumen Tanaka di dalam kerangka politik makro. Dokumen Tanaka merupakan dokumen tentang rencana ekspansionisme negara Jepang. Invansi ke Nusantara adalah salah satu bagian politik ekspansionisme Jepang di Asia Tenggara. Jepang bercita-cita untuk membangun kawasan makmur di bawah naungannya bersama dengan Asia Timur Raya dan direalisasikan dengan cara mencetuskan perang Asia Timur Raya.

Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia Jepang merupakan negara paling maju di Asia bahkan banyak memberi bantuan kepada Indonesia. Di dalam perang dunia ke II (1939-1945), Jepang sangat ingin membangun imperium di Asia, dengan tujuan untuk menguasai benua tersebut, Jepang beranggapan bahwa Amerika Serikat adalah penghalang utamanya. Sehingga sebelum Jepang menyerang Asia, pada Desember 1941 Jepang melumpuhkan armada pasukan Amerika Serikat di samudra pasifik.

Pangkalan armada Amerika Serikat di pulau Hawaii, tepatnya di Pearl Harbour dengan tiba-tiba di serang oleh Jepang. Dengan melakukan hal tersebut, Jepang telah membuka jalan untuk menduduki benua Asia, terutama Asia timur dan Asia tenggara termasuk Indonesia. Setelah sekitar 5 jam penyerangan di pearl Harbour, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg Stachouwer menyatakan perang kepada Jepang.

Jepang menyerang markas-markas Belanda yang berada di Tarakan, Sumatra, dan Jawa. Pada tanggal 18 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat yang diwakilkan oleh panglima angkatan perang Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal ter poorten atas nama angkatan perang sekutu di Indonesia kepada angkatan perang Jepang di bawah pimpinan letnan Jenderal Imamura, maka saat itu berakhirlah pemerintahan hindia belanda di Indonesia dan dengan resmi dimulai pendudukan Jepang di nusantara.

Kedatangan Jepang ke Indonesia Pada tahun 1936, ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja) Bumi Putera bernama Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan petisi kepada pihak pemerintah Hindia Belanda yang terkenal dengan sebutan Petisi Sutarjo.

Petisi Sutarjo berisi tentang permintaan dilakukan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda untuk membuat rencana pemerintahan bagi Indonesia walaupun tengah berda dalam kekuasaan Belanda. Pemerintahan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun atau sesuai dengan hasil perundingan.

Pada tahun selanjutnya, Gabungan Politik Indonesia menyusun saran dalam semboyan Indonesia Berparlemen. Namun pihak Belanda tidak menerima saran tersebut. Baca Juga : Latar Belakang Perang Dunia 1 Pada Agustus 1940, sejumlah wilayah Belanda terlah ambilalih Jerman dalam Perang Dunia II. Indonesia sebagai daerah kekuasaann diserukan tawanan perang. Kemudian, GAPI menyatakan resolusi yang kembali menuntut diselenggarakannya transformasi ketatanegaraan di Indonesia dengan hukum tata negara dalam kondisi darurat.

Resolusi GAPI berisi permintaan untuk mengganti Volksraad sebagai badan legislatif sejati dengan anggota berasal dari rakyat dan mengganti fungsi kepala departemen menjadi menteri yang memiliki tanggung jawab pada badan legislatif. Hal ini disampaikan ke Gubernur Jenderal, Ratu Wilhelmina dan Kabinet Belanda yang pada saat itu berada di London. Akhirnya pemerintah Belanda janji akan membuat komisi dengan tugas menghimpun materi mengenai pergantian ketatanegaraan yang diidamkan bangsa Indonesia.

Kemudian dibentuk Commissie tot Berstudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen pada 14 September 1940. Komisi ini lebih dikenal dengan Komisi Visman dengan Dr.

F.H. Visman sebagai ketuanya. Pendirian komisi ini tidak disambut dengan baik oleh para kaum pergerakan seperti Volksraad dan GAPI secara langsung mengutarakan ketidaksetujuan mereka. Hal tersebut terjadi didasarkan dari pengalaman apabila komisi bentukan Belanda tidak akan memberi manfaat untuk pihak Indonesia.

Pada waktu berbarengan, beberapa negara di Asia Tenggara telah dikuasai oleh Jepang dan keberadaan Belanda di Indonesia juga berbahaya. Jepang yang melakukan propoganda 3A sehingga memperkuat kedudukannya di Asia. Karena merasa terancam, pihak Belanda yang bersikeras semakin membuat kaum pergerakan nasional Indonesia yakin apabila belanda tetap berkuasa maka Indonesia tidak akan merdeka. Propaganda Jepang yang menyuarakan kemerdekaan bagi negara-negara Asia memperoleh simpati dari rakyat Indonesia.

Agar dapat mengambil alih Indonesia dari Belanda, Jepang menyerbu sejumlah markas milik belanda yang terletak di daerah Tarakan, Sumatra, dan Jawa. Pada 8 Maret 1942, pihak Belanda melalui Letnan Jenderal H. Ter Poorten menyerah tanpa syarat pada pihak tentara Jepang yang diwakilkan oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

Hal tersebut disepakati melalui perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Perjanjian kalijati berisi tentang penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda atas daerah jajahannya di Indonesia kepada pihak Jepang. Sebenarnya, tujuan jepang sama dengan Belanda yaitu untuk menjajah, namun kedatangan Jepang disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Latar belakang yang menyebabkan respon bangsa indonesia lebih baik pada pihak jepang antara lain:: • Jepang menyerukan bahwa kedatangannya tidak bertujuan untuk melakukan penjajahan, tapi untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan.

• Jepang menyerukan propaganda 3A yaitu Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang pemimpin Asia. • Jepang mengatakan bahwa jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk membebaskan rakyat Indonesia.

• Terdapat slogan Hakoo Ichiu, yakni dunia adalah satu keluarga dan pemimpin keluarga tersebut adalah Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … yang berupaya mewujudkan kemakmuran. Baca Juga : Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia Para pemimpin pergerakan juga setuju untuk melakukan kerjasama dengan pihak Jepang, diantaranya Ir Soekarno dan Moh. Hatta. Walaupun dua tokoh ini dikenal tokoh nonkooperatif yang kukuh, mereka setuju bekerja sama. Hal tersebut dinyatakan Soekarno dalam biografinya karya Cindi Adams, bahwa ketika itu Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah.

Sehingga Indonesia memerlukan bantuan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan. Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia Pada tahun 1942, Jepang mulai menguasai Indonesia dan berakhir pada pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir.

Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada awal perang dunia II, sebagian wilayah Belanda dikuasai oleh Nazi Jerman, tepatnya pada Mei 1940. Karena itu, pihak Hindia-Belanda menyatakan status siaga dan ekspor untuk Jepang dipindahkan ke Amerika Serikat dan Inggris. Pada Juni 1941, Pihak Belanda melakukan perundingan dengan pihak Jepang, tujuannya untuk menyelamatkan ketersediaan bahan bakar untuk penerbangan ketidakberhasilan.

Pada Desember 1941, Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara. Jepang memberikan bantuan pada faksi Sumatra untuk melakukan revolusi terhadap pemerintahan Belanda terjadi pada bulan yang sama.

Pada Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Kekuasaan Jepang di Indonesia beragam karena kaum pribumi hidup pada status sosial mereka. Kaum pribumi mengalami perbudakan seksual, penyiksaan dan berbagai kejahatan perang lainnya. Target utama dalam pendudukan jepang ini adalah orang berdarah campuran Indonesia Belanda. Sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI).

Tugas BPUPKI adalah untuk melakukan persiapan sebelum kemerdekaan dan menyusun dasar negara. Kemudian tugas BPUPKI, digantikan oleh Dokuritsu Junbi Inkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI) untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sifat Pendudukan Jepang Di Indonesia Berikut ini beberapa karakteristik pendudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu: Dengan Melakukan Mengambil Hati Rakyat Indonesia Jepang berusaha memikat hati rakyat Indonesia dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan pidato para tokoh Indonesia secara terus menerus di Radio Tokyo.

Dengan begitu, rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Baca Juga : Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Mengikutsertakan Semboyan 3G Dengan menggunakan semboyan 3G yaitu Gold, Glory, serta Gospel.

Jepang mengaku bahwa kedatangan mereka sebagai saudara tua Indonesia yang akan membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Menyerukan Propaganda Jepang menyerukan propaganda mereka yaitu propaganda 3A untuk memberi kesan pada rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah negara yang kuat dan bisa membantu kemerdekaan Indonesia. Jepang banyak memberi rayuan, propaganda dan juga tipu muslihat.

Salah satu contohnya dengan membebaskan tokoh Indonesia dari pengasingan dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan kebenaran dibalik semua itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan Jepang hanya untuk mendapat simpati rakyat Indonesia.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik penjajahan Jepang dilakukan dengan cara propaganda dan tipu muslihat. Semua itu dilakukan seakan-akan kehadiran jepang di Indonesia memberikan keuntungan dan dapat membawa Indonesia lebih dekat dengan kemerdekaan. Singkatnya, kependudukan jepang di indonesia bersifat sangat kejam. Tapi meskipun Indonesia diperlakukan sangat kejam oleh Jepang, Indonesia dapat merdeka dan mengambil sisi positif dari tindakan Jepang seperti kerja paksa romusha mengajarkan Indonesia untuk berkerja keras, dilatih cara baris berbaris, cara memegang senjata juga cara berperang.

Sistem Stratifikasi Sosial pada Zaman Industri Modern Jika dibandingkan, industri modern lebih berdampak jauh dan luas ketimbang indistrialisasi di zaman Belanda.

Terdapat perubahan dalam struktur kerja dan angkatan kerja di perkotaan. Selain itu, terjadi perubahan di kalangan buruh dimana yang tadinya pegawai laki-laki memonopoli namun sekarang perempuan juga bisa ikut serta dalam berbagai profesi. Kini perekonomi tidak lagi ditentukan hanya dari aspek kelas sosial, tapi juga faktor lain seperti profesionalisme dan kelangkaan. Hal tersebut dikarenakan kreativitas menambah nilai pekerjaan di kalangan masyarakat industri. Masyarakat industri sangat menghargai orang dengan latar belakang pendidikan tinggi dan orang dengan latar belakang pendidikan lebih rendah ditempatkan pada pangkat yang lebih rendah.

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia Pada masa kekuasaan Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah, antara lain: • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 atau Tentara ke duapuluhlima yang berpusat di Bukittinggi dengan daerah kekuasaan mencakup Sumatra. • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 atau Tentara keenambelas yang berpusat di Jakarta dengan daerah kekuasaan mencakup Jawa dan Madura.

• Pemerintahan Militer Angkatan Laut II atau armada selatan kedua yang berpusat di Makassar dengan daerah kekuasaan mencakup Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku Baca Juga : Sejarah Perang Aceh Pendudukan pemerintahan militer di Jawa hanya bersifat sementara, berdasarkan Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dinyatakan pada 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas.

Selanjutanya Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 dijadikan sebagai peraturan pokok ketatanegaraan di zaman Jepang. Posisi gubernur jenderal diyang ada pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan semua kuasa gubernur jenderal sekarang diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Adanya peraturan tersebut juga memberikan tanda bahwa pemerintahan Jepang ingin tetap menggunakan aparat pemerintah sipil juga pegawai yang lama. Tujuannya agar pemerintahan bisa terus berjalan dan mencegah terjadinya kekacauan.

Sedangkan, pemerintahan pusat tetap dibawah tentara Jepang. Berikut ini tatanan pemerintahan militer Jepang, terdiri dari: • Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), ini adalah kuasa tertinggi. • Gunseikan (kepala pemerintahan militer), merangkap kepala staf. Tugas Gunshireikan adalah mengabsahkan peraturan yang dibuat oleh Gunseikan. Peraturan tersebut dinamakan Osamu Kanrei.

Semua peraturan yang dibuat diserukan dalam Kan Po yakni publikasi resmi yang dibuat oleh Gunseikanbu. Gunseikanbu merupakan petugas pemerintahan militer dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … yang terdiri dari lima bu atau departemen yang terdiri dari: • Sumabu (Departemen Urusan Umum) • Zaimubu (Departemen Keuangan) • Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan) • Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) • Shihobu (Departemen Kehakiman) Koordinator pemerintahan militer setempat dinamakan gunseibu.

Letak pusat koordinator militer ada di beberapa wilayah diantaranya Bandung, Semarang dan Surabaya. Selain itu, ada dua daerah istimewa atau koci yakni Surakarta (Solo) dan Yogyakarta. Pada setiap gunseibu ada sejumlah komandan militer yang bertugas mengembalikan ketertiban dan keamanan, menegakkan kekuasaan, dan membentuk pemerintahan. Selain itu, mereka berwewenang memberhentikan pegawai berkebangsaan Belanda. Tapi upaya tersebut tidak berjalan lancar.

Tenaga pemerintahan Jepang masih sangat kurang, mereka sudah berupaya mengirimkan tenaga dari Jepang tapi belum sampai tujuan kapal yang mengangkut para tenaga pemerintahan diserang sekutu sehingga tenggelam. Dengan terpaksa Jepang mengangkat pribumi sebagai pegawai pemerintahan yang menguntungkan pihak Indonesiajarena mendapatkan pengalaman di bidang pemerintahan.

Berdasarkan UU No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah, Wilayah Jawa dan Madura (kecuali koci) terbagi menjadi 6 wilayah pemerintahan yang terdiri dari: • Syu (karesidenan), dikepalai seorang syuco. • Syi (kotapraja), dikepalai seorang syico. • Ken (kabupaten), dikepalai seorang kenco. • Gun (kawedanan atau distrik), dikepalai seorang gunco.

• Son (kecamatan), dikepalai seorang sonco. • Ku (kelurahan atau desa), dikepalai seorang kuco. Baca Juga : Sejarah G30S/PKI Dalam menjalankan tugasnya, Syucokan mendapat bantuan dari Cokan Kanbo (Majelis Pemusyawaratan Cokan) dengan 3 bu (bagian) yang meliputi Naiseibu (pemerintahan umum), Keizaibu (ekonomi) dan Keisatsubu (kepolisian).

Para syucokan dilantik secara sah oleh gunseikan pada September 1942. Hal ini merupakan awal berjalannya pemerintahan daerah dan menyisihkan tenaga kerja Indonesia yang sempat menempati posisi tinggi dalam pemerintahan darurat. Panglima Tentara Ke-25 yang memimpin pemerintahan militer di Sumatra mendirikan 10 karesidenan yang terdiri dari bungsyu, gun dan son. 10 keresidenan tersebut antara lain Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung dan Belitung.

Posisi syucokan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … orang Jepang. Armada Selatan Kedua juga membentuk Minseibu di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Seram dengan daerah dibawahnya mencakup syu, ken, bunken, gun dan son. Setelah tentara Jepang mendarat, rakyat Indonesia memperoleh posisi tinggi dalam pemerintahan dan di awal Agustus 1942 jabatan tersebut hanya terbatas hingga gunco dan sanco.

Sedangkan jabatan walikota dikuasasi orang jepang. Walikota tersebut memegang wilayah Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Pontianak Dalam perekonomian, Jepang menerapkan kebijakan dengan tujuan utama untuk menghimpun bahan mentah industri perang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui dua tahap yakni penguasaan dan restrukturisasi. Dalam tahap penguasaan, pabrik gula milik belanda diambilalih lalu dikelola pihak swasta Jepang seperti Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya.

Dalam tahap restrukturisasi, kebijakan yang dibuat jepang diantaranya yaitu: • Sistem autarki, yakni kewajiban bagi rakyat dan pemerintah daerah mencukupi segala kebutuhan mereka bagi kepentingan perang.

• Sistem tonarigumi, yaitu pembentukan organisasi rukun tetangga yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga untuk menghimpun setoran pada pihak Jepang. • Berdasarkan UU 22 Tahun 1942 yang dibuat Gunseikan, Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … memonopoli hasil perkebunan. • Memobilitasi tenaga perang. Sedangkan pengaruh Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain.

• pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan pewajiban penggunaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia di sekolah dan kantor. Jepang juga memberikan pengajaran tentang penggunaan Kanji dan Hiragana. • Menerbitkan koran berbahasa Jepang dan membuka kursus bahasa Jepang guna mengembangkan budaya Jepang.

• Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … pagi rakyat diharuskan menghadap ke timur untuk memberikan penghormatan pada matahari. • Pendirian Pusat Kebudayaan Keiman Bunka Shidosko pada 1 April 1943. Untuk menunjang kepentingan perang, Jepang melakuakukan mobilitas sosial seperti: • menjalankan kinrohoshi atau latihan kerja paksa.

• menerapkan romusa atau kerja paksa tanpa bayar. • membentuk tonarigumi atau organisasi rukun tetangga. Baca Juga : Pemberontakan DI/TII Untuk menumbuhkan mentalitas, maka ditanamkan seiskin dan bhusido dimana berani mati, rela berkorban, siap menempuh bahaya, dan mengindahkan keperwiraan. Berikut organisasi kemiliteran bentukan Jepang, antara lain • Seinendan, yakni pasukan yang terdiri dari pemuda yang berusia 14 hingga 22 tahun.

• Iosyi Seinendan, yakni pasukan cadangan. • Bakutai, yakni pasukan pemberani. • Keibodan, yaitu pasukan pembantu polisi yang terdiri dari anggota berumur 23 hingga 35 tahun.

Di Sumatera, barisan pemuda disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan. • Hisbullah, yakni pasukan semi militer. • Heiho, yaitu pasukan pembantu prajurit Jepang dengan anggota berumur 18 hingga 25 tahun. • Jawa Sentotai, yakni pasukan benteng perjuangan.

• Suisyintai, yakni barisan pelopor. • Peta atau Pembela Tanah Air, yakni pasukan militer daerah bentukan jepang oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 pada 23 Oktober. • Gokutokai, yakni organisasi pelajar yang terbentuk pada Desember. • Fujinkai, yakni organisasi wanita yang terbentuk pada 23 Agustus 1943. Seseorang yang menamatkan pendidikan akan mendapatkan jabatan militer, diantaranya: • Daidanco (komandan batalyon), diambil dari tokoh masyarakat misalnya pegawai pemerintah, pemuka agama, pamong praja, politikus, dan penegak.

• Cudanco (komandan kompi), diambil dari dari golongan pekerja, tapi belum berpangkat tinggi misalnya guru dan juru. • Shodanco (komandan peleton), diambil dari golongan pelajar sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. • Budanco (komandan regu), diambil dari golongan pemuda lulusan sekolah. • Giyuhei (prajurit sukarela), diambil dari golongan pemuda yang berada setingkat sekolah dasar. Kandidat perwira Peta akan dilatih di Bogor lalu setelah itu diposisikan di 66 batalyon yang ada di Jawa, Madura dan Bali.

Seiring berjalannya waktu, anggota Peta banyak yang kecewa dengan pemerintahan jepang lalu memulai pemberontakan tahun 1944. Pada 14 Februari, terjadi pembelotan terbesar yang dilakukan Peta Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi. Dalam pemberontakan tersebut sebanyak setengah dari jumlah batalyon ikut serta namun dengan mudah pemberontakan ini dipadamkan oleh Jepang. Dampak positif kependudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu: • Bahasa Indonesia diperbolehkan menjadi bahasa nasional.

• Jepang memobilisasi rakyat Indonesia untuk mengambil simpati. • Jepang secara tegas memberikan pengakuan posisi nasional dan kesempatan memimpun bagi Indonesia. • Jepang mendukung gerakan Anti Belanda dan semangat nasionalisme Indonesia. • Membangun sekolah dasar 6 tahun dan 9 tahun lebih singkat dari yang lawas dan SLTA. • Membentuk koperasi di bidang ekonomi dengan tujuan kebaikan bersama. Baca Juga : Pemberontakan Andi Azis Dampak negatif kependudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu: • Semua organisasi politik dan lembaga warisan sosial Hindia Belanda dihapuskan meski nyatanya organisasi tersebut banyak memberi manfaat bagi perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi dan kemakmuran rakyat.

• Menggunakan sumber daya seperti makanan, logam, pakaian, dan minyak untuk memobilisasi perang. • Penerapan kerja paksa romusha yang menyebabkan penderitan bagi rakyat Indonesia. Organisasi Pergerakan Zaman Jepang Indonesia tidak diperbolehkan mendirikan organisasi tanpa seizin Jepang, sehingga Jepang membentuk organisasi dengan tujuan untuk membantu jepang namun kemudian organisasi bentukan jepang tersebut berbalik menyerang jepang.

Berikut ini beberapa organisasi bentukan jepang di Indonesia: Gerakan Tiga A Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda Jepang yang dibentuk pada April 1942. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr.

Sjamsuddin. Gerakan ini bertujuan untuk menarik simpati rakyat agar sukarela memberikan bantuan tenaga bagi kepentingan perang Jepang. Propaganda 3A berbunyi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Kemudian dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya dengan dikepalai Sukarjo Wiryopranoto untuk menyokong gerakan dan menerbitkan surat kabar Asia Raya untuk menyuarakan propaganda.

Setelah rakyat mengetahui maksud asli organisasi ini, simpati mereka hilang dan keluar organisasi. Pada 20 November 1942, gerakan 3A dibubarkan. Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi bentukan jepang yang didirikan pada 9 Maret 1943.

Putera dipimpin oleh Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan KH Mas Mansyur atau lebih dikenal dengan empat serangkai. Ir. Soekarno berpendapat bahwa Putera bertujuan untuk menciptakan dan membangun semua yang dihancurkan oleh Belanda. Sedangkan Jepang menyatakan bahwa Putera bertujuan memfokuskan semua kemampuan yang dimiliki rakyat Indonesia untuk kepentingan perang. Dalam peraturan dasarnya, ada 11 kegiatan yang wajib dilakukan organisasi ini diantaranya menghasut rakyat agar memiliki tanggung jawab yang kuat untuk menghilangkan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda; ikut andil dalam melindungi Asia Raya, memperert dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … persaudaraan diantara Indonesia dan Jepang, serta mengoptimalkan materi bahasa Jepang.

Tak hanya itu, Putera berfungsi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Tujuan pembentukan Putera adalah untuk menghasut kaum nasionalis sekuler dan golongan terpelajar untuk memberikan tenaga dan pikiran mereka untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Dalam organisasi ini terdiri dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah.

Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bidang budaya dan pejabat bidang propaganda. Akan tetapi, organisasi Putera yang berada di daerah semakin mengalami kemunduran. Penyeba kemunduran Putera antara lain: • Kondisi sosial masyarakat termasuk pendidikan di daerah yang masih tertinggal, sehingga kurang maju dan dinamis.

• Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mampu membiayai gerakan. Baca Juga : Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia Seiring berjalannya waktu, Putera banyak dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk perjuangan dan kepentingan mereka. Setelah Jepang mengetahui hal tersebut, Putera dibubarkan. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai) Jawa Hokokai didirikan Jepang pada 1 Januari 1944 dan dipimpin oleh seorang gunseikan.

Pembentukan Jawa Hokokai dilatarbelakangi oleh kesadaran jepang bahwasanya Putera lebih bermanfaat bagi Indonesia dibanding Jepang. Pendirian Jawa Hokokai dideklarasikan Jenderal Kumakichi Harada selaku Panglima Tentara Keenambelas. Jawa Hokokai dibentuk agar mencakup semua kalangan termasuk golongan Cina dan Arab. Sebelumnya, Jepang meminta pendapat kepada empat serangkai dalam pembentukan Jawa Hokokai dengan alasan Perang Asia Timur Raya semakin dahsyat sehingga Jepang perlu mendirikan organisasi baru guna menggalakkan dan menghimpun kekuatan rakyat.

Dasar organisasi Jwaa Hokokai adalah pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Jawa Hokokai ditegaskan sebagai organisasi pemerintah yang resmi.

Jika ujung dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … pimpinan Putera diberikan pada golongan nasionalis Indonesia dan pemimpin pusat Jawa Hokokai dibawah Gunseikan. Pimpinan daerah diberikan pada pejabat setempat mulai dari Shucokan hingga Kuco.

Dalam anggaran dasar, kegiatan Jawa Hokokai diantaranya yaitu: • Menjalankan semua hal dengan nyata dan ikhlas untuk memberikan seluruh tenaga pada pihak Jepang. • Memimpin rakyat untuk memberikan seluruh tenaga atas semangat persaudaraan diantara rakyat. • Memperkuat pembelaan tanah air. Jawa Hokokai beranggotakan orang Indonesia yang paling tidak berumur 14 tahun, orang Jepang yang menjadi pegawai negeri dan orang dari segala profesi. Organisasi bentukan jepang ini menjadi penyelenggara utama usaha penghimpunan padi dan barang.

Pada tahun 1945, Jawa Hokokai menjalankan segala kegiatan pemerintah di bagian pergerakan sehingga harus menjalankan tugas dengan nyata dan sebagai alat kepentingan Jepang. Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat) Perdana Menteri Jepang, Toyo, sempat berjanji pada Filipina dan Burma untuk memberikan kemerdekaan bagi mereka, tapi hal ini tidak diberikan pada Indonesia.

Sehingga, para kaum nasionalis Indonesia memprotes hal tersebut. Menanggapi protes yang dilayangkan kaum nasionalis IndonesiaPM Toyo mengeluarkan kebijakan diantaranya: Baca Juga : Sejarah Kerajaan Samudera Pasai • Membentuk Dewan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In). • Membentuk Dewan Pertimbangan Karesidenan (Shu Sangi Kai) atau daerah. • Tokoh Indonesia diberi wewenng menjadi penasihat bagi pelbagai departemen. • Memasukkan orang Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dalam pemerintahan dan organisasi resmi yang lain.

Pada 5 September 1943, Kumakichi Harada mengeluarkan Osamu Serei No. 36 dan 37 Tahun 1943 tentang pembentukan Cuo Sangi In dan Shu Sangi Kai. Dimana Cuo Sangi In diawasi Saiko Shikikan dan bertugas sebaga penjawab pertanyaan mengenai politik dan pemerintahan untuk Saiko Shikikan.

Selain itu, Cuo Sangi In memiliki hal untuk mengusulkan pendapat mereka ke Saiko Shikikan. Rapat yang dilakukan Cuo Sangi In membahas mengenai perkembangan pemerintah militer, menaikkan derajat rakyat, pengendalian pendidikan dan penerangan, masalah ekonomi dan industri, kesejahterakan dan bantuan sosial juga kesehatan. Jumlah anggota Cuo Sangi In ada 43 orang dimana 23 orang diambil dari anggota Saiko Shikikan, 18 orang diambil dari anggota Shu Sangi Kai dan 2 orang anggota yang disarankan dari Surakarta dan Yogyakarta.

Pelantikan anggota Cuo Sangi In dilakukan pada 17 Oktober 1943 dengan Ir. Soerkarno sebagai ketua serta M.A.A. Kusumo Utoyo dan Dr. Boentaran Martoatmodjo sebagai wakil.

Tujuan pembentukan Cuo Sangi In ialah agar terdapat perwakilan dari pihak Jepang dan juga pihak Indonesia. Namun, organisasi ini mendapat pengawasan ketat dari Jepang agar tidak digunakan sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia. Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) Majelis Islam A’laa Indonesia merupakan organisasi yang terbentuk tahun 1937 di Surabaya saat penjajahan Belanda. Pendiri Majelis Islam A’laa Indonesia ialah K. H. Mas Mansyur dan rekannya. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri karena organisasi ini merupakan organisasi anti-Barat dan hanya bergerak di bidang amal dan pengurusan hari-hari besar Islam.

Walaupun demikian, karena memiliki pengaruh besar membuat Jepang perlu membatasi ruang gerak Majelis Islam A’laa Indonesia. Di masa awal pendudukan, Jepang mendirikan Bagian Pengajaran dan Agama yang dikepalai Kolonel Horie.

Horie menyelenggarakan konferensi dengan beberapa petinggi agama di Surabaya. Melalui konferensi yang dilakukan, Horie berharap agar umat Islam tidak menjalankan kegiatan politik dan para peserta menyetujui permintaannya. Selanjutnya pada akhir Desember 1942, dikumpulkan sekitar 32 kyai dari seluruh Jawa Timur untuk bertemu Letnan Jenderal Imamura dan Gunseikan Mayor Jenderal Okasaki.

Gunseikan menyerukan bahwa Jepang akan selalu menghormati Islam dan akan melibatkan golongan Islam dalam pemerintahan. MIAI dipilih pemerintah militer Jepang sebagai wadah tunggal bagi organisasi gabungan Islam.

Akan tetapi, Jepang baru mengakui organisasi ini setelah anggaran dasar mereka diubah, terutama asas dan tujuan organisasi. Pada asas dan tujuan Majelis Islam A’laa Indonesia diberi tambahan kalimat: “… turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.” Sebagai satu-satunya wadah bagi Islam, mereka memperoleh simpati luar biasa dari kalangan umat Islam sehingga organisasi semakin berkembang pesat.

Dengan adanya perkembangan yang terjadi, Jepang mecurigainya. Sehingga, tokoh yang terlibat didalamnya yang berada diberbagai daerah mulai diawasi. Sebagai antisipasi gerakan pemuka agama Islam yang menjurus pada kegiatan berbahaya bagi Jepang maka diselenggarakan pelatihan bagi para kyai. Baca Juga : Sejarah Kerajaan Kediri Kyai peserta pelatihan dipilih berdasarkan syarat memiliki pengaruh luas di lingkungannya dan berwatak baik. Kegiatan pelatihan ini dilakukan selama sebulan di Balai Urusan Agama Jakarta.

Namun, keterbatasan kegiatan organisasi ini malah dirasa memberikan kepuasaan bagi Jepang. Pada Oktober 1943, secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan disahkan pada 22 November 1943 oleh Gunseikan.

Struktur anggota Masyumi diantaranya yaitu: Ketua Pengurus Besar: K.H. Hasyim Asy’ari Wakil dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim dan Kartosudarmo. Wakil dari Nahdatul Ulama adalah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin dan K.H. Mochtar. Reaksi Kaum Pergerakan Nasional Terhadap Jepang Pada akhirnya, para kaum pergerakan dan intelek Indonesia sadar bahwa Jepang lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena tindakan kejam dan penindasan yang dilakukan mereka pada rakyat Indonesia.

Rasa simpati Indonesia pada Jepang mulai hilang dan menjadi kebencian sejak awal tahun 1944. Lalu muncul gerakan perlawanan pada Jepang, seperti Gerakan Tiga A, Putera, dan Peta. Contoh pemberontakan terbesar yang dilakukan bangsa Indonesia dan mengejutkan pihak Jepang adalah Peta Blitar yang terjadi pada 4 Februari 1945 dibawah pimpinan Supriyadi.

Dalam pembelotan ini tentara Jepang banyak yang tewas. Untuk menumpas pembelotan tersebut, Jepang mengepung pemberontak dan terjadi baku tembak yang menewaskan banyak korban baik dari pihak Jepang maupun pihak pembereontak. Dalam peperangan yang terjadi, Supriyadi menghilang. Hari terjadinya kejadian itu hari tersebut dijadikan sebagai hari Peta. Kemudian bermunculan perlawanan lain dari berbagai daerah, seperti Aceh dan Tasikmalaya. Selain itu muncul organisasi anti Jepang di golongan intelektual dan salah satu tokoh gerakan ini diantaranya Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.

Perlawanan Rakyat terhadap Jepang Berikut ini beberapa perlawanan rakyat indonesia terhadap pendudukan jepang: Peristiwa Cot Plieng Aceh (10 November 1942) Pemberontakan ini dipimpin seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru di Cot Plieng, Lhokseumawe.

Jepang berusaha untuk menghasut sang ulama tapi gagal. Jepang kemudian menyerang secara mendadak saat orang sedang mengerjakan shalat subuh.

Meski senjata yang digunakan hanya seadanya, mereka bisa memukul mundur pasukan jepang kembali ke Lhokseumawe, dan serangan kedua Jepang juga berhasil digagalkan rakyat.

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Di serangan terakhir, Jepang berhasil membakar masjid dan Teuku Abdul Jalil meloloskan diri dari kepungan jepang, tapi akhirnya ia tewas di tembak saat berdoa. Baca Juga : Sejarah Kerajaan Malaka Peristiwa Singaparna Pada tahun 1943, sekolah yang ada di Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat dibawah pimpinan KH.

Zainal Mustafa melakukan perlawanan. Beliau dengan tegas menolak ajaran yang berkaitan dengan Jepang yang terutama untuk melakukan tradisi menghormati matahari (seikerei) di setiap pagi hari, dan memberikan penghormatan ke kaisar Jepang menuju matahari terbit.

Jelas sekali, Seikerei menyinggung umat islam karena termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Selain itu, tidak teganya melihat penderitaan rakyat yang akibat tanam paksa. Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh (November 1944) Pemberontakan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh dipimpin seorang perwira bernama Teuku Gyugun Hamid. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh sikap arogan dan kejam jepang pada kepada orang umum dan terutama bagi tentara Indonesia.

Perlawanan PETA di Blitar (29 februari 1945) Pemberontakan PETA di Blitar dipimpin Dr. Ismail dan Syodanco Suradi. Latar belakang perlawanan ini yaitu karena masalah pengumpulan beras, Heiho dan romusha yang di luar kemampuan rakyat Indonesia. Sebagai anak seorang pejuang tidak akan tega menyaksikan penderitaan yang dialami rakyat sendiri.

Selain itu akibat, sikap pelatih militer Jepang yang sangat sombong dan merendahkan tentara Indonesia. Pemberontakan terbesar di jawa dilakukan oleh PETA Blitar. namun pasukan PETA berhasil ditipu pihak Jepang yang berkedok konsultasi yang dilakukan kolonel katagiri yang merupakan komandan pasukan Jepang.

Sebanyak 4 perwira PETA dihukum mati dan 3 lainnya disiksa hingga mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil melarikan diri. Peristiwa Indramayu (April 1944) Pemberontakan pada April 1944 di Indramayu disebabkan karena paksaan untuk deposit porsi nasi dan terjadinya Romusha yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan rakyat. Pemberontakan Teuku Hamid Pada November 1944, seorang perwira bernama teuku Giguyun Hamid bersama satu peleton pasukan yang kabur ke dalam hutan untuk melakukan pemberontakan.

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Sriwijaya Demikian artikel pembahasan tentang sejarah pendudukan jepang di Indonesia, semoga bermanfaat. Posted in Sejarah Tagged akhir pendudukan jepang di indonesia, alasan jepang membentuk romusha, awal kedatangan jepang ke indonesia, chuo sangi in, dampak pendudukan jepang di bidang pendidikan, dampak pendudukan jepang di indonesia, dampak penjajahan jepang, jelaskan respon bangsa indonesia terhadap pendudukan jepang, kebijakan jepang di indonesia, kedatangan jepang ke indonesia, kronologi masuknya jepang ke indonesia, kronologi pendudukan jepang di indonesia, latar belakang pendudukan jepang di indonesia, makalah pendudukan jepang di indonesia, perjuangan bangsa indonesia di masa jepang, rangkuman pendudukan jepang di indonesia, sifat pendudukan jepang di indonesia, sifat pendudukan jepang di indonesia dan respon bangsa indonesia, tujuan kedatangan jepang ke indonesia, tujuan pendudukan jepang di indonesia Post navigation Recent Posts • √ 15 Pakaian Adat Aceh Modern, Gayo, Laki-Laki, Perempuan dan Anak-Anak • √ 10 Peninggalan Kerajaan Samudera Pasai dan Gambarnya • √ Sejarah Kerajaan Gowa Tallo, Raja, Kehidupan, Masa Kejayaan, Runtuhnya dan Peninggalannya • √ Sejarah Kerajaan Ternate, Masa Kejayaan, Runtuhnya dan Peninggalan [LENGKAP] • √ Pluralitas Masyarakat Indonesia : Pengertian dan Faktor Penyebab [LENGKAP] • √ Sejarah Perang Banjar : Latar Belakang, Penyebab, Jalan, Akhir dan Tokoh • √ 11 Negara Asia Tenggara (ASEAN), Letak Geografis, Posisi dan Batas Wilayahnya • √ 16 Prasasti Peninggalan Kerajaan Majapahit dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Gambarnya [LENGKAP] • √ Peninggalan Kerajaan Majapahit dan Gambarnya [LENGKAP] • √ Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) [Lengkap] • √ 12 Macam Organisasi Bentukan Jepang Di Indonesia [LENGKAP] • √ Latar Belakang Perang Dunia 1 : Penyebab, Jalan, Negara Yang Terlibat, Akhir dan Dampak • √ Sejarah Kerajaan Malaka : Raja, Kehidupan, Masa Kejayaan, Kemunduran dan Peninggalan [LENGKAP] • √ 15 Peninggalan Kerajaan Kutai Beserta Gambarnya [LENGKAP] • √ Pengertian Ekspor dan Impor : Tujuan, Manfaat, Dampak dan Contoh Komoditas Ekspor dan Impor • √ Sejarah Kerajaan Sriwijaya : Letak, Raja, Masa Kejayaan, Keruntuhan dan Peninggalannya • √ 26 Peninggalan Kerajaan Kediri Beserta Gambarnya [LENGKAP] • √ Sarekat Islam : Sejarah, Latar Belakang, Tokoh dan Kemuduran Organisasi Sarekat Islam (SI) • √ 10 Nama Sungai Terbesar Di Indonesia Beserta Daerahnya • √ Kerjasama Ekonomi Internasional : Tujuan, Manfaat dan Bentuk Kerjasama Ekonomi Internasional • √ Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis : Dampak, Upaya Penumpasan dan Akhir Pemberontakan Andi Azis • √ Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia : Saluran, Teori dan Bukti Masuknya Islam Ke Indonesia • √ Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Latar Belakang, Alasan dan Dampaknya • √ Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia : Sejarah, Tujuan dan Latar Belakang Bangsa Barat ke Indonesia • √ Sejarah Kerajaan Samudera Pasai : Silsilah Raja, Kejayaan, Runtuhnya, Kehidupan dan Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai • √ Sejarah Perang Aceh Melawan Belanda (1873-1904), Penyebab, Kronologi dan Perlawanan Rakyat Aceh • √ Peninggalan Kerajaan Kalingga : Sejarah, Sumber, Raja, Masa Kejayaan dan Runtuhnya Kerajaan Kalingga (Holing) • √ Sejarah G30S/PKI: Latar Belakang, Peristiwa, Tokoh, Tujuan dan Penumpasan G30S/PKI • √ 34 Nama Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya Lengkap • √ Pemberontakan DI/TII : Latar Belakang, Tujuan, Kronologi, Penyebab dan Akhir Pemberontakan DI/TII Sarekat Islam (SI) – Ada banyak organisasi pergerakan nasional, salah satunya adalah Sarekat Islam.

Syarikat Islam (SI) atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu.

Baca Juga : Pemberontakan Andi Aziz Sejarah Singkat Sarekat Islam Awalnya, Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah organisasi yang didirikan di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan beranggotakan para saudagar Islam. Pendiri organisasi dagang ini adalah Haji Samanhudi Tujuan awal sarekat dagang islam adalah untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan para saudagar keturunan Tionghoa.

Masa itu, usaha milik para saudagar keturunan Tionghoa sudah lebih maju dan lebih tinggi hak dan kedudukannya dibandingkan penduduk Hindia Belanda lainnya.

Kesengajaan pemerintah Hindia Belanda menciptakan kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena kesadaran kaum pribumi yang dikenal dengan Inlanders mulai muncul. Sarekat Dagang Islam adalah perkumpulan dibidang ekonomi yang berlandaskan Islam dengan dasar penggeraknya ialah perekonomian rakyat.

Pada saat dipimpin oleh H. Samanhudi, sarekat dagang ini berkembang dengan pesat dan menjadi organisasi yang mendominasi. Pada 1909, R.M. Tirtoadisurjo membentuk Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia.

Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo membentuk organisasi sejenis di Buitenzorg. Selain itu, di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa pada tahun 1912. Bersama Hasan Ali Suratin, Tjokroaminoto masuk Sarekat Islam (SI). Pada tahun 1912, Tjokroaminoto yang terpilih sebagai petingginya dan mengubah nama Sarekat Dagang Islam (SDI) sebagai Sarekat Islam (SI). Tujuan perubahan nama tersebut adalah agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik.

Keanggotaan sarekat Islam tidak hanya dibatasi untuk bangsawan Jawa dan Madura saja. Tujuan Sarekat Islam adalah menjalin persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong antar muslim serta memajukan perekonomian rakyat. Keanggotaan Sarekat Islam (SI) terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim.

Pada dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Sarekat Islam mengajukan diri menjadi Badan Hukum, Gubernur Jendral Idenburg menyatakan keberatan. Badan hukum hanya diberi kepada Sarekat Islam lokal saja. Meski tidak ada unsur politik dalam anggaran dasarnya, tapi kegiatan Sarekat Islam meletakkan ketertarikan yang dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … pada politik dan memprotes pemerintah kolonial yang melakukan ketidakadilan juga penindasan.

Artinya Sarekat Islam (SI) memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Apabila dilihat dari anggaran dasarnya, Tujuan Sarekat Islam (SI), diantaranya yaitu: • Mengembangkan jiwa dagang. • Membantu pata anggota yang mengalami kesulitan dalam usahanya. • Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat kenaikan derajat rakyat. • Memperbaiki berbagai pendapat yang keliru tentang Islam.

• Hidup berdasarkan perintah agama. Baca Juga : Sejarah G30S/PKI Seiring perubahan waktu, akhirnya pada bulan Maret tahun 1916 Sarekat Islam pusat menerima penetapan sebagai Badan Hukum. Setelah pemerintah mengizinkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam beralih menjadi sebuah partai politik dan pada tahun 1917, SI mengutus wakil ke Volksraad (semacam dewan rakyat), yakni HOS Tjokroaminoto; sedangkan Abdoel Moeis yang juga tokoh CSI menjadi anggota volksraad bukan sebagai tokoh SI pusat tapi atas namanya berdasarkan ketokohannya.

Tak lama berada Volksraad, Tjokroaminoto mengundurkan diri, karena volksraad dianggap sebagai “Boneka Belanda” yang hanya mengutamakan kepentingan mereka dan mengabaikan hak pribumi. Pada saat itu, HOS Tjokroaminoto menyuarakan agar bangsa Indonesia diberi hak untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, tapi pihak Belanda menolaknya.FPol Pada Januari 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya.

Dalam kongres pertama ini, Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarbangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan relijius dalam masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa.

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakan kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres tersebut, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya.

SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat (merdeka). Pada tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres keempat ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri (kemerdekaan) dan mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad). Sarekat Islam (SI) mencalonkan H.O.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis sebagai wakilnya di Volksraad. Latar Belakang Sarekat Islam Pada zaman penjajahan, sumber daya di Indonesia dikuasai pihak asing sebagai penerapan sistem imperialisme modern Barat.

Pihak kolonial menjadikan nusantara sebagai sumber bahan mentah dan pasar industri. Setelah mendengar kebijakan ekonomi yang dibuat kolonial tersebut, pada 16 Oktober 1905 Haji Samanhoedi langsung membangun Organisasi Sarikat Dagang Islam (SDI) di Surakarta sebagai tanggapan. Berita mengenai pendirian Sarekat Dagang Islam disiarkan melalui buletin Taman Pewarta. SDI dianggap Belanda sebagai sebuah ancaman besar bagi posisi dan perkembangan ekonominya di Indonesia.

Lebih-lebih, SDI berupaya bekerjasama dengan organisasi perdagangan Cina bernama Kong Sing. Sehingga pemerintah Belanda merasa perlu mendirikan organisasi yang akan bersanding dengan mereka. Berdirinya Sarekat Dagang Islam ini menjadi simbol awal kesuksesan gerakan pembaharuan sistem organisasi Islam.

Pada kongres I Sarekat Dagang Islam diadakan di Solo pada tahun1906, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam. Kebijakan yang dilakukan Haji Samanhodi dalam Sarekat Islam sangat strategis, gerakan ini berdasarkan operasi kegiatan pasar. Sarekat Islam bisa mendapatkan dana dipasar yang nantinya digunakan untuk melanjutkan gerakan mereka. Nama organisasi yang membawa Islam didalamnya membuat Sarekat Dagang Islam mengambil hati rakyat.

Baca Juga : Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia Sebagai organisasi tandingan, pada tahun 1909 M pemerintahan kolonial mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor dan R.M.T Adhisoerjo sebagai pemimpinnya. Sarekat Dagang Islamiyah Adhisoerjo sangat akrab dengan Belanda. Hal ini terlihat dari ketegantungan dana dan perlindungan bagi mereka kepada Belanda. Karena tidak dapat menandingi SDI Haji Samanhoedi, selanjutnya Adhisoerjo memilih meneruskan usahanya dan memberikannya kepada Haji Samanhoedi lalu Syarekat Dagang Islamiyah dibubarkan pada tahun 1911 M.

Pada masa revolusi Cina yang terjadi pada 1911, pemerintah Belanda melihat keberadaan Sarekat Islam dan koleganya semakin berbahaya bagi kepentingan mereka. Kemudian Belanda berupaya mengadu domba Sarekat Dagang Islam dan Kong Sing.

Awalnya, Belanda menciptakan konflik dengan mempersulit para produsen batik pribumi memperoleh bahan batik mereka. Dengan memepersulit perolehan bahan yang terjadi, pemerintah Belanda menyebarluaskan bahwa hal ini terjadi karena perbuatan pedagang Cina. Tapi usaha itu percuma, justru mempererat hubungan pribumi dan Cina. Kemudian Belanda mencari cara lain yaitu dengan menciptakan gerakan huru-hara anti Cina dengan memakai Laskar Mangkunegara untuk menghasut rakyat untuk menghancurkan toko-toko milik Cina.

Hasutan tersebut menciptakan kegaduhan di Surakarta dan kota lainnya. Setelah rakyat tahu bahwa pelaku perusak toko adalah Laskar Mangkunegara, rakyat kembali melakukan kegiatan pasar seperti sediakala. Pada Maret 1912, Belanda mengetahui pergerakan SI di Surabaya.

Pada Mei 1912, tiga tokoh propagandis SI berkunjung ke rumah Tjokroaminoto untuk melakukan diskusi dengan hasil bahwa Tjokroaminoto siap menjadi pemimpin Sarekat Islam. Hal itu mengalihkan pandangan para pengurus Sarekat Islam di Surakarta lalu mereka mengundang Tjokroaminoto untuk diatang ke Surakarta. Pada 13 Mei 1912, Tjokroaminoto yang datang ke Surakarta diberi kehormatan untuk menjadi pemimpin Sarekat Islam menggantikan Haji Samanhoedi.

Kondisi tersebut kembali digunakan kembali oleh Belanda untuk mengadu domba rakyat dengan menggunakan Laskar Mangkunegara lagi untuk menciptakan huru-hara anti Cina diikuti keputusan skorsing pada SI oleh Residen Surakarta. Muncul kerusuhan akibat skorsing tersebut. Para petani yang menjadi anggota SI menggelar aksi mogok kerja di onderming Krapyak Surakarta.

Karena dikhawatirkan kerusuhan yang terjadi semakin tak terkendali maka skorsing dicabut oleh Residen Surakarta pada 26 Agustus 1912. Baca Juga : Sejarah Perang Aceh Tokoh Sarekat Islam Berikut beberapa tokoh sarekat islam, diantaranya yaitu Kiai Haji Samanhudi KH Samanhudi yang memiliki nama kecil Sudarno Nadi lahir pada tahun 1868 di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah adalah pendiri Sarekat Dagang Islamiyah sebagai wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta.

Dalam dunia perdagangan, Samanhudi merasakan perbedaan perlakuan oleh penguasa penjajahan Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan pedagang Cina pada tahun 1911. Oleh sebab itu Samanhudi merasa pedagang pribumi harus mempunyai organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Pada tahun 1911, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya.

KH Samanhudi meninggal di Klaten, Jawa Tengah pada 28 Desember 1956 dan Ia dimakamkan di Banaran, Grogol, Sukoharjo.

Setelah itu,Serikat Islam dipimpin oleh Haji Oemar Said Cokroaminito. H.O.S. Cokro Aminoto Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto adalah seorang pemimpin organisasi Sarekat Islam (SI) di Indonesia. Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Agustus dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dan Ia meninggal di Yogyakarta, 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu.

Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai bupati Ponorogo. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia memiliki tiga murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia yaitu Musso yang sosialis/komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis.

Pada Mei 1912, Tjokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. setelah jatuh sakit setelah mengikuti Kongres SI di Banjarmasin, ia meninggal dan dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta.

Salah satu kata mutiara darinya yang masyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Hal tersebut menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Semaun Semaun adalah Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang lahir sekitar tahun 1899 di Curahmalang, Sumobito, Mojoagung, Kab. Jombang, Jawa Timur dan meninggal sekitar tahun 1971. Ia terjun dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dunia politik pada usia 14 tahun.

Pada tahun 1914, Semaun bergabung dengan Sarekat Islam afdeeling Surabaya. Pada tahun 1915, Ia berjumpa Sneevliet yang mengajaknya bergabung ke Indische Sociaal-Democratische Vereeniging dan Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel afdeeling Surabaya yang didirikan Sneevliet. Pada tahun 1916, ia pindah ke Semarang dan menjadi propagandis VSTP yang digaji.

Karena kemampuannya, membuat Semaun cukup dekat dengan Sneevliet. Semaun menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu dan Sinar Djawa-Sinar Hindia yaitu koran Sarekat Islam Semarang. Semaoen menjadi tokoh termuda dalam organisasi namun ia andal dan cerdas. Pada tahun 1918, Semaun menjadi anggota dewan pimpinan SI. Saat menjabat sebagai Ketua SI Semarang, ia banyak terlibat dengan pemogokan buruh dan berhasil memaksa pengusaha menaikkan upah buruh sebesar 20% dan uang makan 10%.

Baca Juga : Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bersama Alimin dan Darsono, Semaoen berhasil mencapai cita-cita Sneevliet untuk memperluas dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Sikap dan prinsip komunisme Semaoen merenggangkan hubungan dengan anggota SI lainnya. Pada 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Setelah 7 bulan, Partai Komunis Hindia diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dengan Semaoen sebagai ketuanya. Mulanya PKI adalah bagian dari SI, tapi karena perbedaan paham yang membuat SI pecah menjadi dua kubu pada Oktober 1921.

Pada akhir 1921, Semaun pergi ke Moskow dan sebagai gantinya posisi ketum dipegang Tan Malaka. Pada Mei 1922, Semaun kembali dan mengambilalih posisi ketum dan berusaha memberikan pengaruh pada SI tapi tak cukup berhasil. Abdul Muis Abdoel Moeis adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhirnya adalah di Stovia (sekolah kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Jakarta akan namun tidak tamat.

Abdul Moeis lahir di Sungai Puar, Bukittinggi, Sumatera Barat, 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat, 17 Juni 1959 pada umur 75 tahun. Ia juga pernah menjadi anggota Volksraad pada tahun 1918 mewakili Centraal Sarekat Islam.

Ia dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden RI, Soekarno, pada 30 Agustus 1959 (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 218 Tahun 1959, tanggal 30 Agustus 1959). Prinsip Dasar Sarekat Islam Sejak awal pendirian Sarekat Islam di Solo pada 16 Oktober 1905 dan diresmikan melalui notaris pada 10 September 1912. SI telah menempatkan tiga prinsip sebagai dasar perjuangan, antara lain: • Agama Islam sebagai dasar perjuangan.

• Kerakyatan sebagai dasar himpunan. • Sosial ekonomi sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, asas agama Islam berdasarkan pernyataan langsung dari HOS Tjokroaminoto “Memang Sarekat Islam menggunakan nama agama sebagai ikatan persatuan bangsa, untuk mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat tujuan itu.” Pada dasarnya, Sarekat Islam sudah menyadari bahwa kolonialisme tidak dapat dimusnahkan selain dengan iman dan takwa kepada Allah.

Untuk itu, muslim harus disatukan untuk menjaga kehormatan dan harga diri Sehingga mereka harus dihimpun dalam satu tempat.

Berikutnya, asas kerakyatan dimana penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda menjadi salah satu alasan Haji Samanhudi mendirikan organisasi Sarekat Islam. SI berjuang bagi rakyat miskin dan hidup sengsara. Meski kebanytakan pemimpin SI berasal dari keturunan bangsawan tidak menghalangi mereka menumpas kemiskinan di tanah air. Terakhirasas sosial ekonomi. Pemerintah kolonial memberikan fasilitas dan hak monopoli perdagangan kepada orang Cina dimana itu tidak diterima para pengusaha pribumi yang berakibat pada ketidak mampuan mereka untuk bersaing dengan pengusaha Cina.

Kenyataan yang terjadi, membuat Haji Samanhoedi dan Tjokroaminoto mengerahkan potensi nasional terutama muslim untuk menghadapi monopoli Cina sebagai upaya menjaga hak dan martabat bangsa Indonesia. Baca Juga : Pemberontakan DI/TII Penyebab Perpecahan dalam Sarekat Islam Pada awalnya, Sarekat Islam (SI) dilarang untuk menjalankan organisasinya oleh pemerintah Belanda pada Agustus 1912.

Setelah diadakan perubahan pada anggaran dasar SI maka diperbolehkan untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Rutgers (2012:4) menerangkan bahwa, “…pada Juni 1913, pengaktifan Pimpinan Pusat SI tidak diizinkan dan untuk sementara waktu, yang diizinkan itu hanya cabang-cabangnya belaka.

Baru pada 1916 Pimpinan Pusat SI diperkenankan sesudah pengawasan pemerintah diperkuat” Pada 26 Januari 1913 diadakan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Sarekat Islam pertama di Surabaya.

Pada kongres tersebut pimpinan SI Oemar Said Tjokroaminoto menyampaikan intinya bahwa SI setia terhadap pemerintahan Belanda. Hal ini disebutkan dalam Rutgers (2012:4), “SI bukanlah suatu partai politik yang menghendaki revolusi seperti yang disangka kebanyakan orang.

Jika nanti diadakan pengejaran-pengejaran, kita harus meminta perlindungan terhadap gubernur Jenderal. Kita setia dan puas terhadap kekuasaan Belanda. Sungguh tidak benar, kalau kita dikatakan hendak menyebabkan huru-hara, sungguh tidak benar, kalau kita dikatakan berontak.

Itu semua tidak benar, tidak, seribu kali tidak.” Kongres Sarekat Islam I menghasilkan keputusan bahwa Sarekat Islam bukan lagi sebagai organisasi daerah Surakarta tapi organisasi terbuka yang cakupannya meliputi Hindia Belanda. Untuk itu disahkan tiga kota sebagai sentral dari Sarekat Islam meliputi Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Fungsi tiga kota sentral Sarekat Islam menurut Suryanegara (2012:380) diantaranya yaitu: • Dari centraal Sjarikat Islam (CSI) Surabaya, membangkitkan kesadaran berpolitik nasional umat Islam yang bergabung dalam Sjarikat Islam di Jawa Timur hingga seluruh wilayah Indonesia Timur; • Dari Centraal Sjarikat Islam (CSI) Yogyakarta, membangkitkan kesadaran politik nasional umat Islam yang bergabung dalam Sjarikat Islam di Jawa Tengah hingga seluruh wilayah Indonesia Tengah; • Dari Centraal Sjarikat Islam (CSI) Bandung, membangkitkan kesadaran politik nasional umat Islam yang bergabung dalam Sjarikat Islam di Jawa Barat hingga Indonesia barat.

Dalam waktu beberapa bulan sejak kongres Sarekat Islam pertama, SI sempat dibekukan. Menurut Kartodirdjo (Mulyanti, 2010: 22-23) bahwa: “Sarekat Islam yang berdiri di Semarang sempat menyulut perkelahian antara orang Cina dengan anggota Sarekat Islam Semarang. Perkelahian tersebut terjadi di kampung Brondongan pada tanggal dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Maret 1913.

Penyebab perkelahian adalah kebencian seorang Cina penjual tahu dan nasi, bernama Liem Mo Sing terhadap orang-orang Sarekat Islam. Semula warung Liem Mo Sing tergolong laku, buruh yang bekerja di perusahaan di dekat warungnya hampir sebagian besar menjadi langganan.

Setelah di kampung Brondongan berdiri Sarekat Islam dan buruh perusahaan tersebut menjadi anggota maka berdiri toko dan koperasi. Sebagai akibat warung Liem Mo Sing tidak laku. Oleh karena itu Liem Mo Sing menjadi benci terhadap Sarekat Islam dan berusaha mengganggu orang-orang yang sedang salat, memaki-maki orang-orang Sarekat Islam dan sebagainya.

Pada hari Kamis malam tanggal 27 Maret 1913, seorang bernama Rus setelah salat Isya melihat Liem sedang bersembunyi di bawah surau. Karena diketahui Liem melarikan diri, kemudian dikejar oleh orang-orang yang sedang di surau.

Akhirnya Liem tertangkap dan dipukuli, sedangkan orang-orang Cina yang berusaha melarikan diri karena takut ikut dipukuli penduduk karena dikira akan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Liem.” Perselisihan dengan Tinghoa tersebut juga dituliskan oleh Rutgers (2012:5), “kejadian-kejadian seperti merampoki Tinghoa adalah juga tergolong kelompok “nasional” ini.

Dalam sikap terhadap bangsa Tinghoa terdapat perubahan antara lain disebabkan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … meletusnya Revolusi Tiongkok 1911-1912 yang menyebabkan banyak penduduk Tinghoa berubah sikap dan menyakinkan akan benarnya gerakan kemerdekaan di Indonesia juga. Sebaliknya rakyat Indonesia mulai ikut serta dalam demonstrasi yang amat menguntungkan gerakan revolusioner Tionghoa.

Baca Juga : Provinsi di Indonesia Pengaruh Sarekat Islam dalam Pergerakan Nasional Pada mulanya, Serikat Islam yang dibangun oleh Haji Samanhudi bernama Sarekat Dagang Islam dengan dasar pergerakannya berlandaskan Agama dan Perekonomian Rakyat. Tujuannya adalah melindungi hak pedagang pribumi dari monopoli dagang pedagang tionghoa dan diharapkan dapat bersaing dengan asing.

Pada tahun 1912, nama Sarekat Dagang Islam diubah jadi Sarekat Islam oleh H.O.S. Tjokroaminoto agar organisasi tidak hanya bergerak bidang agama dan ekonomi saja, tapi juga dibidang politik. Setelah SI bergerak dibidang politik juga membuat gerakan organisasi menjadi lebih luas tanpa batasan anggota.

Tujuan Sarekat Islam dituangkan dalam Anggaran Dasar yang tertanggal 10 September 1912; meliputi: • Menumbuhkan perdagangan; • Memberi bantuan pada anggota yang mengalami kesulitan. • Meningkatkan kecerdasan rakyat dan hidup berdasarkan perintah agama; • Mengembangkan agama Islam dan menghilangkan paham yang salah mengenai Islam.

Rencana tersebut tetap menjafa tujuan lama dibidang perdagangan tapi ruang geraknya diperluas tidak terbatas hanya pedagang sebagai anggota. Dampak perluasan keanggotaan tersebut adalah jumlah anggota SI meningkat drastis dalam waktu yang relatif singkat.

Selain itu, terjadi perluasan mobilitas terhadap rakyat karena telah muncul nasionalisme baru. Tujuan politik belum tertulis karena partai politik masih dilarang pemerintah.

Sarekat Islam memiliki beberapa program kerja diantaranya: Dalam bidang politik, SI menghendaki pendirian dewan daerah, perluasan hak Volksraad dengan tujuan untuk merubahnya menjadi suatu lembaga perwakilan legelatif. Selain itu, SI juga menghendaki dihapusnya kerja paksa dan sistem izin bepergian. Dalam bidang pendidikan, SI menghendaki dihapusnya peraturan diskriminatif penerimaan siswa di sekolah.

Dalam bidang agama, SI menghendaki penghapusan semua peraturan dan undang-undang yang menyebabkan penyiaran agama islam terhambat. SI juga menghendaki pemisahan lembaga yudikatif dan eksekutif serta dibutuhkan pembentukan hukum yang sama untuk menegakan hak rakyat.

Selain itu, SI menghendaki perbaikan di bidang agraria dan pertanian dengan menghapus particuliere landerijen dan menasonalisasi industri monopolistik yang melibatkan pelayanan dan kebutuhan pokok rakyat Dalam bidang keuangan, SI menghendaki adanya pemungutan pajak berdasarkan proporsional dan keuntungan perkebunan. SI pun menghendaki pemerintah melenyapkan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … keras dan candu, perjudian, prostitusi serta melarang pemaiakan tenaga kerja anak juga membentuk peraturan perburuhan dan menambah poliklinik secara cuma-cuma.

Setelah 7 tahun memimpin, Tjokroaminoto memusatkan SI pada orang Indonesia dengan mengambil mereka dari berbagai kalangan. Baca Juga : Kerajaan Samudera Pasai Serikat Islam menyamakan kesadaran Nasional pada semua lapisan masyarakat di Indonesia, khusunya melalui Kongres Nasional Senntral Islam di Bandung pada 1916. Pada awal perkembanganya, SI bisa memobilisasi anggota dengan sangat baik terbukti setelah 4 tahun berdiri, anggotanya mencapai 360.000 orang, Lalu hampir tahun 1919, anggotanya hampir berjumlah dua setengah juta orang.

Tidak hanya untuk mengadakan perlawanan pada pihak Cina, SI juga bertujuan untuk membangun barisan melawan segala penghinaan yang diterima pribumi. Awalnya, sifat SI sangat loyal dan mendukung pemerintah. Kongres SI pertama dilakukan pada tahun 1916 di Bandung dengan menghasilkan kebijakan yang akan mendukung pemerintahan.

Namun, ketika kongres Nasional yang diadakan di Madiun pada tanggal 17-20 Februari 1923, hasilnya yaitu pembentukan Partai Serikat Islam. Dalam kongres tersebut, juga dibahas sikap politik partai terhadap pemerintah, pada kongres ini dibahas mengenai perubahan sikap politik terhadap pemerintah dimana partai tidak lagi percaya dan menolak kerjasama dengan pemerintah.

Sikap politik ini disebut Politik Hijrah. SI Putih dan SI Merah Pada tahun 1917, pasca revolusi Bolshevik pada bulan Oktober, Sneesvliet yang merupakan pengasuh para aktis SI menarik ISDV menjadi sebuah organisasi yang lebih radikal. Pada 23 Mei 1920, secara resmi ISDV merubah bentuk menjadi PKI. Sejak terbentuknya PKI, para kader SI yang sebelumnya juga anggota ISDV melebur dalam PKI.

Para anggota Sarekat Islam dengan keanggotaan ganda ini berpusat di Semarang. Pada saat kongres tahun 1921 berlangsung, arah pembicaraan justru terfokus pada ideologi perjuangan.

Tiap pihak saling bersikukuh terhadap arah perjuangan melalui keyakinan ideologi masing-masing. Darsono dan kawan-kawan (Semaoen berada di Rusia) sebagai wakil dari SI Semarang, tetap bersikukuh terhadap ideologi Komunisme dan Islam hanya menjadi simbol agama. Sedangkan Tjokroaminoto, Agus Salim, Moeis, serta Suryopranoto tetap pada pendirian awal yaitu Islam tetap menjadi ideologi dan cita dasar pergerakan SI dalam menentukan dasar kebangsaan menuju Indonesia yang merdeka.

Cita dasar pergerakan SI Semarang berpijak pada dua kaki yang masing-masing tergabung dalam lembaga yang berbeda, ternyata menimbulkan konflik berkepanjangan dalam tubuh organisasi. Model ideologi Komunis dinilai sangat bertentangan dengan ide dan gagasan Tjokroaminoto dan Agus Salim.

Perdebatan terus berlanjut, berbagai kecaman dari kedua belah terus muncul, sehingga tidak menemukan persamaan di antara keduanya. Dari konfliklah yang menjadi penyebab pecahnya sarekat islam menjadi SI Putih dan SI Merah.

Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, dan keinginan untuk melanjutkan perjuangan Sarekat Islam menentang kolonialisme Belanda. Akhirnya Agus Salim, Moeis dan Suryopranoto mengakhiri hubungan dengan SI Semarang, dengan cara mengesahkan disiplin partai yang sudah disepakati oleh para peserta kongres lainnya. Pihak SI Semarang yang sudah memprediksi hasil keputusan tersebut tetap tenang dan menerima hasil keputusan tersebut.

Disiplin partai sendiri berisi himbauan untuk memilih salah satu lembaga bagi anggota SI yang sebelumnya memiliki keanggotaan ganda dengan PKI. Agus Salim dan Moeis menerapkan disiplin partai dalam SI untuk menghilangkan unsur ideologi Komunis yang telah menyebar dalam SI Semarang dan beberapa SI di sekitarnya. Baca Juga : Prasasti Peninggalan Kerajaan Tarumanegara Dengan berlakunya disiplin partai, sekaligus menyingkirkan anggota SI dengan keanggotaan ganda.

Beberapa kelompok yang sudah menentukan sikap keluar dari SI adalah SI Semarang, Kudus, Ambarawa dan Sukabumi. SI Semarang dan beberapa cabang yang mendukungnya merubah nama menjadi Sarekat Rakyat dan tetap melebur di dalam PKI. Jatuhnya Sarekat Islam Partai Serikat Islam mulai mengalami kemunduran ketika susunan organisasi partai telah dirasa sempurna, Selanjutnya terjadi pemberhentian Dr. Soekiman sebagai salah satu petinggi partai. Setelah pemecatan, Dr.

Soekiman dan anak buahnya mendirikan partai bernama Partai Islam Indonesia (PII), namun partai ini melemah setelah terjadi konflik dalam partai.

Kondisi partai terlihat dalam kongres yang diadakan pada tahun 1927 yang menyatakan bahwa tujuan perjuangan ialah menggapai kemerdekaan nasional dengan agama Islam sebagai dasarnya. Kemudian Partai Sarekat Islam bergabung dalam Pemufakatan Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1938, Abikusno terlihat mulai tidak konsisten dengan meleburkan Partai Serikat Islam Indonesia ke GAPPI.

Tujuan GAPPI adalah mempersatukan partai politik yang ada di Indonesia dengan berlandaskan pada hak mengatur diri sendiri, kebangsaan yang berdasarkan demokrasi mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pada tahun 1939, kejatuhan partai semakin tampak saat S.M. Kartosuwiryo yang menjabat sebagai sekjen sekaligus wakil presiden partai mengundurkan diri dari kepengurusan partai secara resmi. Setelah keluar dari PSII, Kartosuwiryo membentuk lembaga Suffah yaitu lembaga yang dijadikan sebagai pusat pendidikan kaderisasi gerakan.

Baca Juga : Prasasti Peninggalan Kerajaan Kalingga Demikian artikel pembahasan tentang sejarah sarekat islam. Semoga bermanfaat Posted in Sejarah Tagged bentuk perjuangan sarekat islam, kemunduran sarekat islam, latar belakang sarekat islam, makalah sarekat islam, penyebab pecahnya sarekat islam menjadi si putih dan si merah, pertanyaan tentang sarekat islam, sejarah singkat sarekat islam, sifat sarekat islam Post navigation Recent Posts • √ 15 Pakaian Adat Aceh Modern, Gayo, Laki-Laki, Perempuan dan Anak-Anak • √ 10 Peninggalan Kerajaan Samudera Pasai dan Gambarnya • √ Sejarah Kerajaan Gowa Tallo, Raja, Kehidupan, Masa Kejayaan, Runtuhnya dan Peninggalannya • √ Sejarah Kerajaan Ternate, Masa Kejayaan, Runtuhnya dan Peninggalan [LENGKAP] • √ Pluralitas Masyarakat Indonesia : Pengertian dan Faktor Penyebab [LENGKAP] • √ Sejarah Perang Banjar : Latar Belakang, Penyebab, Jalan, Akhir dan Tokoh • √ 11 Negara Asia Tenggara (ASEAN), Letak Geografis, Posisi dan Batas Wilayahnya • √ 16 Prasasti Peninggalan Kerajaan Majapahit dan Gambarnya [LENGKAP] • √ Peninggalan Kerajaan Majapahit dan Gambarnya [LENGKAP] • √ Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) [Lengkap] • √ 12 Macam Organisasi Bentukan Jepang Di Indonesia [LENGKAP] • √ Latar Belakang Perang Dunia 1 : Penyebab, Jalan, Negara Yang Terlibat, Akhir dan Dampak • √ Sejarah Kerajaan Malaka : Raja, Kehidupan, Masa Kejayaan, Kemunduran dan Peninggalan [LENGKAP] • √ 15 Peninggalan Kerajaan Kutai Beserta Gambarnya [LENGKAP] • √ Pengertian Ekspor dan Impor : Tujuan, Manfaat, Dampak dan Contoh Komoditas Ekspor dan Impor • √ Sejarah Kerajaan Sriwijaya : Letak, Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …, Masa Kejayaan, Keruntuhan dan Peninggalannya • √ 26 Peninggalan Kerajaan Kediri Beserta Gambarnya [LENGKAP] • √ Sarekat Islam : Sejarah, Latar Belakang, Tokoh dan Kemuduran Organisasi Sarekat Islam (SI) • √ 10 Nama Sungai Terbesar Di Indonesia Beserta Daerahnya • √ Kerjasama Ekonomi Internasional : Tujuan, Manfaat dan Bentuk Kerjasama Ekonomi Internasional • √ Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis : Dampak, Upaya Penumpasan dan Akhir Pemberontakan Andi Azis • √ Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia : Saluran, Teori dan Bukti Masuknya Islam Ke Indonesia • √ Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Latar Belakang, Alasan dan Dampaknya • √ Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia : Sejarah, Tujuan dan Latar Belakang Bangsa Barat ke Indonesia • √ Sejarah Kerajaan Samudera Pasai : Silsilah Raja, Kejayaan, Runtuhnya, Kehidupan dan Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai • √ Sejarah Perang Aceh Melawan Belanda (1873-1904), Penyebab, Kronologi dan Perlawanan Rakyat Aceh • √ Peninggalan Kerajaan Kalingga : Sejarah, Sumber, Raja, Masa Kejayaan dan Runtuhnya Kerajaan Kalingga (Holing) • √ Sejarah G30S/PKI: Latar Belakang, Peristiwa, Tokoh, Tujuan dan Penumpasan G30S/PKI • √ 34 Nama Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya Lengkap • √ Pemberontakan DI/TII : Latar Belakang, Tujuan, Kronologi, Penyebab dan Akhir Pemberontakan DI/TII
Di dalam hidup berbangsa dan bernegara terkadang masyarakat merasa bingung dimana yang lebih penting antara bangsa dan negara dan terkadang malah menyepelekan keduanya.

Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia.Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri-sendiri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain karena, identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia, Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.

Begitu banyak permasalahan yang sedang bangsa kita hadapi, mulai dari yang sepeles sampai ke persoalan yang vital. Sebenernya semua persoalan bisa diselesaikan apabila rakyat indonesia sudah menjiwai pancasila. tetapi negara hanya meninggikan keilmuwan, ilmu penegatahuan tidak adanya pendalaman pancasila, penerapana pancasila 2.1 Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yag sangat panjang. Pada awalnya Pancasilabersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, agama-agama sertadalam pandangan hidup bangsa.

Oleh karena itu nilai-nilai pancasila telah diyakini dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …, kemudian diangkat menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa.

“Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan ide besar bangsa kita sendiri,” demikian ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Ulang Tahun Parkindo yang ke-24 di Surabaya pada 15 Nopember 1969.

[1] Nama Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … lahir atas usulan atau ide Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Saat itu usulan beliau disambut hangat oleh para hadirin dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan demikian BPUPKI mencapai sepakat kata, bahwa Negara Indonesia akan dibangun atas dasar lima sila yang disebut Pancasila.

2.1.1 Argumen tentang dinamika pancasila sebagai dasar negara • Perkembangan Pancasila pada Masa Kependudukan Jepang. Jepang menduduki Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun. Walaupun masa pendudukan Jepang merupakan masa yang amat berat di dalam sejarah bangsa Indonesia, namun demikian periode itu merupakan suatu momentum yang memacu gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia.

Pada awalnya jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Namun hal itu secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk lebih mematangkan pertumbuhan pergerakan kebangsaan dan gerakan Indonesia Merdeka.

Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 maret 1945. Tugas badan ini ialah untuk mempersiapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa dalam hal politik, ekonomi, tata pemerintahan dll. Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara.

Dan di dalam badan ini pula pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul. Dalam masa tersebut, walaupun ideologi kebangsaan merupakan faktor yang dominan di dalam perkembangan pemikiran pada waktu itu, namun status Pancasila belum menjadi dasar negara dan belum mempunyai kekuatan hukum secara utuh, karena belum ada negara Indonesia yang merdeka.

• Perkembangan Pancasila pada Masa Berlakunya UUD 1945 yang Pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian lima dasar negara resmi menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yaitu: “ K emudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerinta negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” [3] Dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis.

Selain itu praktik kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. • Perkembangan Pancasila Selama Periode Berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), kedudukan pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal, meskipun beberapa kali para nasionalis islam menggugat dasar negara Indonesia di beberapa sidang konstituante.

Meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara dan dumber hukum tetap tertahan di dalam periode ini. Bahkan perkembangan akan pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. • Perkembangan Pancasila Selama Masa Berlakunya UUDS 1950. Pemikiran tentang lima dasar megara ada terdapat dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, namun seperti halnya dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUDS 1950 juga tidak tercantum.

Meskipun demikian, pendapat bahwa lima dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran Ideologi Kebangsaan. Dengan demikian status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan.

• Perkembangan Pancasila Selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah: • Membubarkan konstituante.

• Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. • Pembentukan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dengan keluarnya dekrit Presiden Soekarno tersebut, maka berlakulah kembali UUD 1945, dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan dekrit tersebut, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dikukuhkan, meskipun hal ini tidak disampaikan secara langsung dalam dekrit Presiden Soekarno tersebut. Dan hal itu pula yang menyebabkan terjadinya pergulatan ideologi tidak berhenti. Selama era Orde Lama, Soekarno menetapkan sistem demokrasi terpimpin dalam memimpin negara Indonesia yang secara prinsip bertolak belakang dengan sila keempat Pancasila mengenai pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan perwakilan.

Soekarno juga menyampaikan sebuah konsep politik integrasi antara tiga paham dominan saat itu yaitu nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM) yang kemunculannya lebih sering dibandingkan dengan dasar negara Indonesia itu sendiri. • Perkembangan Pancasila Selama Orde Baru.

Apabila pada masa sebelumnya pemikiran pancasila masih dilipui dengan ditanamkannya ideologi-ideologi lain kedalam penafsiran Pancasila, maka pada masa orde baru ini menampilkan pemikiran pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai tema pemikiran utama. Pada masa ini,pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam satu rangkaian integratif dengan UUD 1945 (Soemantri, 2007:17). Pada saat itu seluruh komponen bangsa harus sepaham dengan Pancasila.

• Perkembangan Panacasila Selama Reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Namun sampai saat ini, nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengamalan pancasila di masyarakat Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dunia politik, atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksakan kehendaknya demi kepentingan dirinya dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah ….

Namun hal itu masihlah wajar, mengingat gerakan reformasi di Indonesia ini masih belum lama, atau bahkan masih bisa dikatakan dalam masa proses. Selain itu gerakan reformasi ini juga tampaknya tidaklah sepenuhnya gagal, melalui gerakan ini banyak mucul tokoh-tokoh yang unggul, berkompeten dan memihak pada rakyat.

Dampak positif lainnya adalah semakin meningkatnya partisipasi dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … terhadap politik, sehingga rakyat tidak lagi bersikap apatis terhadap masalah yang timbul di bidang pemerintahan. Hal itu terjadi karena kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi, sehingga mereka bebas mengeluarkan ide atau gagasan-gagasan yang menurut mereka bisa membantu mengatasi masalah dalam bidang politik.

Pada tahun 2004 sampai sekarang, mulai berkembang gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membangun kembali semangat nasionalisme melalui seminar-seminar dan kongres. Hal itu bertujuan untuk menjaga eksistensi pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Melalui gerakan tersebut diharapkan penanaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila semakin tinggi, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri.

2.2 Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pondasi utama untuk membangun bangsa. Maka nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan nilai luhur, karakter, ruh dan ideologi, yang harus tertanamdalam jiwa raga bangsa Indonesia. Di era globalisasi yang seperti ini, banyak hal yang akan berpotensi merusak moral serta nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perkembangan dunia modern Pak Harto mensinyalir: “ Sering timbul kekeliruan penilaian terhadap kepribadian ini.

Orang menyamakan kepribadian bangsa yang berakar dari sejarah dan kebudayaan sendiri yang tua dengan nilai-nilai tradisionil yang umumnya diangkat sebagai rantai-rantai yang membelenggu proses pembaharuan dan kemajuan. Memang sulit untuk menyangkal, bahwa tidak semua nilai-nilai tradisionil itu cocok dengan tuntutan-tuntutan kemajuan, khususnya terhadap tuntutan hidup berorganisasi modern dan pembangunan ekonomi yang rasionil.

Tetapi ini tidak berarti, bahwa nilai-nilai ‘45 yang merupakan kepribadian bangsa yang berakar pada sejarah dan kebudayaannya sendiri harus ditinggalkan. Persoalannya terletak pada kemampuan bangsa itu untuk memelihara nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadiannya, meneruskannya dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya dengan segala proses penyesuaian menuju masyarakat modern.

Sekali proses penerusan dan penyesuaian itu terlampaui dengan berhasil, maka terjaminlah tumbuhnya masyarakat baru yang kuat, bersatu dan dinamis.” Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu waspada akan perubahan jaman yang terjadi, agar nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pancasila tidaklah mudah luntur.

Pancasila haruslah tetap menjadi sebuah pedoman dan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik dalam hal politik, ekonomi, agama maupun sosial budaya.

Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia tidaklah hilang karena adanya budaya-budaya asing yang masuk. 2.3 Esensidan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara 2.3.1 Esensi pancasila sebagai dasar negara Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) esensi adalah kata benda yang artinya hakikat; inti; hal yang pokok.

Contoh penggunaannya adalah: Esensi pertikaian atara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan Hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Semangat dan keinginan untuk bebas dari segala penjajahan fisik maupun pemikiran pada rakyat Indonesia oleh kapitalisme dan feodalisme yang mengambil secara paksa seluruh hak milik rakyat Indonesia dan mengeksploitasi segala sumber daya alam yang Indonesia miliki.

Dengan penindasan yang terjadi di Indonesia membuat rakyat menjadi erat rasa persatuannya, melahirkan tujuan yang sama yaitu merdeka, damai, tentram, dan makmur. Maka lahirlah sebuah ideologi Negara Indonesia yang mencakup segala aspek kehidupan dan sebagai pedoman Indonesia yang disebut pancasila. Dalam sila-sila pancasila terdapat patologi budaya pancasila, yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai pancasila.

Jika dasar pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain.

Memang tidak dijajah dalam hal fisik tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila pancasila itu sendiri. Beberapa contoh penerapan esensi pancasila sebagai dasar negara : • Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradap.

Contohnya rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. • Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinyasetiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … hak.

Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak kepembantunya yang tidak berperikemanusiaan. • Sila ketiga Persatuan Indonesia artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golonganyang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus.

Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. • Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan atau perwakilan artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan kententraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat.

Contohnya segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah unntuk mencapai tujuan ynang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut.

• Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutansertaan semua rakyat Indonesia.Contohnya pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membedakan-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. 2.3.2 Urgensi pancasila sebagai dasar negara Ir.

Soekarno menggambarkan urgensipancasila secararingkas tetapi meyakinkan.Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme.

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggnakan dua pendekatan yaiut, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional adalahmembentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementaraitu pendekatan sumber daya manusiaterdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankanpemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalammengemban tugas dan brtanggung jawab.

Sehinngakebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai pancasila pada Indonesia seperti, masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS.

Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi juga yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik.

Maka Indonesia akan mencapai tujuan yang di cita-citakan seperti yang diharapan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nila-nilai yang terkandung dalam pancasila. 2. 4 Hubungan Pancasila Dengan Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, Dan Pasal-Pasal UUD 1945 2.4.1 Hubungan Pancasila Dengan Proklamasi Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu daripada ada dan berlakunya tertib hukum bangsa Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental.

Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekat untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Perjuangan bangsa indonesia ini kemudian di jiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam pancasila yang mendasari perjuangan bangsa indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi.

Pada peristiwa proklamasi juga dilakukan penegakan, penyelamatan, dan pengangkatan derajat nilai-nilai pancasila yang mana pada saat penjajahan nilai-nilai tersebut telah direndahkan, dilecehkan, serta diinjak-injak.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah pencerminan Falsafah hidup / pandangan hidup, rahasia hidup dan tujuan hidup kita sebagai bangsa. Lepasnya nilai-nilai pancasila dari belenggu penjajahan juga tidak lepas dari besarnya keinginan rakyat Indonesia pada saat itu untuk merdeka, persatuan dan kesatuan juga berperan penting dalam proses pemerdekaan Indonesia.

Dimana persatuan dan kesatuan juga merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam pancasila. 2.4.2 Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 Suasana kebatinan UUD 1945 bersumber pada dasar filsafat negara yaitu pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia.

Keduanya juga membentuk suatu hubungan yang dapat dibedakan menjadi hubungan formal dan material, seperti berikut: • Hubungan formal Pncasila sebagai norma dasar hukum positif yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian cara kehidupan, tanegara tidak hanya bertopang kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya berdampak pada pancasila.

Berdasarkan tempat terdapatnya pancasila dalam UUD 1945 secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut: • Bahwa rumusan pancasila sebagi dasar negara republik indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. • Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental • Bahwa Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakekat kedudukan hukum nya berbeda dengan pasal-pasal nya.

Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumber. • Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah yang terlekat pada kelangsunagn hidup negara republik indonesia.

• Hubungan material Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana yang dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut: • Ditinjau dari proses perumusan Pancasila secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi,dan tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Pancasila sebagai tertib sumber hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.Dalam pancasila terdapat penjabaran tertib hukum Indonesia yang mana hal ini menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum Indonesia berhubungan secara material dengan pancasial.

• Selain UUD 1945 masih ada hukum dasar tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa hukum tidak tertulis ini merumerupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, inilah yang dimaksuk denagn konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegraan, oleh karena itu tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

2.4.3 Penjabaran Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 • Pokok Pikiran Pertama “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila. • Pokok Pikiran Kedua “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelamaan Sila Kelima Pancasila. • Pokok Pikiran Ketiga “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan.

Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila. • Pokok Pikiran Keempat Alenia keempat merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia ada, dan mempunyai hubungan klausal dan organis dengan batang tubuh UUD 1945.

Jadi dapat dikatakan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat dijabarkan (dijelmakan) dalam batang tubuh UUD 1945. 2.4.4 Penjabaran Pancasila kedalam UUD • Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 28E Ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Ayat 2 Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 Ayat 1 “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa”. Ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. • Kemanusiaan yang adil dan beradab Pasal 27(1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 30(1) “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.

Pasal 31(2) “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”. • Persatuan Indonesia Pasal 1 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Pasal 32(2) “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Pasal 35 “bendera negara Indonesia ialah sang merah putih”. Pasal 36(A) “lambang negara ialah garuda pancasila dan semboyannya adalah bhineka tunggal ika”. • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Pasal 37(3) “untuk mengubah pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR”.

• Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Pasal 34(1) “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pasal 34(2) “negara mengembangkan sistem jaminan” Pasal 34(3) “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 2.5 Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terdapat pada berbagai bidang kehidupan negara, antara lain: 2.5.1 Bidang politik Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia.

Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan sebuah perwujudan hak atas dasar martabat kemanusiaan sehingga dalam sistem politik negara mampu menciptakan sistem yang dapat menjamin hak-hak tersebut. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat.

Maka kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Contoh yang dapat kita ingat dimasa lau adalah pada masa Soekarno. Pada zaman itu, sudah terdapat kesadaran politik untuk membangun bangsa ini dengan hanya melibatkan 3 komponen penting saja, meliputi Nasionalisme, Agama, dan Komunis (NASAKOM).

Tetapi prakarsa ini akhirnya menimbulkan kecemburuan dari pihak militer yang berujung pada pelengseran Soekarno dari kekuasaannya. Hal itu menandakan bahwa dalam rangka membangun bangsa ini tidak boleh dilakukan oleh beberapa kelompok saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia juga yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa ini.

Selain dalam sistem politik negara, Pancasila juga memberikan dasar-dasar moralitas terhadap politik negara. Hal itu telah diungkapkan para pendiri negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), misalnya Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurut Moh. Hatta digunakan untuk memberikan dasar-dasar moral supaya Negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu dalam politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan yang sistematis, seperti halnya dalam politik negara yang harus berdasarkan pada kerakyatan (Sila IV), pengembangan dan aktualisasi politik negara yang berdasarkan pada moral ketuhanan (Sila I), moral kemanusiaan (sila II), dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun aktualisasi dan pengembangan politik Negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila V).

Sedangkan dalam implementasi pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur (lembaga politik negara) maupun infrastruktur politik (lembaga kemasyarakatan negara), dibatasi oleh konstitusi.

Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. 2.5.2 Bidang ekonomi Dulu sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis.

Tetapi Bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut, maka Bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sistem ini biasa kita sebut dengan sistem ekonomi rakyat. Pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai mana pendapat Gran (1988) bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan, lebih pada memberi mandate kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993: 240–241) memberikan pandangan sebagai bahan pembanding atas uraian tersebut.

Pandangan tersebut mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. • Ketuhanan Yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; • Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas- asas kemanusiaan; • Persatuan Indonesia, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh.

Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi; • Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkrit dari usaha bersama; • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. 2.5.3 Bidang sosial budaya Mari kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi.

Beberapa lidi yang disatukan, kemudian diikat bagian pangkalnya, dapat digunakan untuk bersih-bersih daripada hanya sebatang saja. Filosofi dibalik perumpamaan itu merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945.

Namun rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini sudah tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam.

Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka kita harus mengangkat nilai-nilai pancasila yang merupakan dasar nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Terdapat rumusan dalam sila kedua pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, pancasila merupakan sumber bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran pancasila dapat merupakan dorongan untuk dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo, 1986).

Sedangkan dalam UUD 1945 juga dijelaskan pada Pasal 36 A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebhinnekaan masyarakat sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari pihak asing.

Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa “ Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Di sisi lain, menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sejalan dengan hal itu, menurut Pasal 32 ayat (3) UUD 1945, ditentukan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Soemardjan dalam Oesman dan Alfian (1993:172) bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang.

Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu dipengaruhi oleh negara. Dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain.

Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Akan tetapi, apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin bertentangan, kedua-duanya akan selalu menderita, frustrasi, dan rasa tegang. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan.

Karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dimiliki oleh Negara lain pada zaman ini maupun zaman dahulu. 2.5.4 Bidang hankam Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia, sedangkan Negara Indonesia itu tidak hanya pemimpin dan pejabat negara saja, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia.

Terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Begitu pula pertahanana dan keamanan Negara tidak ditujukan untuk kelompok ataupun partia tertentu yang dapat berakibat Negara menjadi otoriter dan totaliter. Oleh dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … itu pertahanan dan keamanan Negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa (sila I dan II). Pertahanan dan keamanan Negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warra sebagai waraga Negara (sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin dasar-dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar Negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hokum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Dan juga dalam UUD 1945 telah dibahas tentang keamanan dan ketertiban Negara yang terdapat pada pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945. Pada pasal 27 ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam hal ini berarti, kita sebagai warga Negara Indonesia tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi Negara dalam mendapatkan rasa aman kita, melainkan kita juga memiliki kewajiban untuk melindunginya juga.

Jika kita tidak ikut melindunginya, maka Negara kita akan cepat mengalami kehancuran daripada perkembangan. Hal itu penerapan dari pancasila sila IV yang mengutamakan kegotong royongan. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Hal ini berarti pahlawan tidak hanya dapat lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan membela kehormatan bangsa dan negara, tetapi juga pahlawan dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara.

Misalnya, dalam bidang pendidikan dapat lahir pahlawan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …, dalam bidang olah raga dikenal istilah pahlawan olah raga, demikian pula dalam bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain dapat lahir pahlawan- pahlawan nasional.

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) memiliki pinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu: • Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUD dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

• Sistem pertahanan dan keamanan Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Dalam Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PO DAFTAR PUSTAKA Aika Grafika. 2014. Apa itu Esensi?. (Online), ( http://aikagrafika.blogspot.co.id/2014/07/apa-itu-esensi.html), diakses 10 Oktober 2016 Anonim.

2014. Pancasila Pasca Reformasi: Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Pancasila Pasca Runtuhnya Orba(online),( http://www.kompasiana.com/yogaswarafb/pancasila-pasca-reformasi-tantangan-dan-hambatan-yang-dihadapi-pancasila-pasca-runtuhnya-orba_54f94bcea33311ef048b4af9), diakses 7 Oktober 2016 Anonim. 2015. Makalah “ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL”. (Online), ( http://phyelfsparkyu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-esensi-dan-urgensi-identitas.html), diakses 9 Oktober 2016 Anonim.

2015. Pancasila Paradigma Pembangunan Segala Bidang. (online), ( http://www.pusakaindonesia.org/pancasila-paradigma-pembangunan-segala-bidang/), diakses 10 oktober 2016 Anonim. 2015. Peranan dan Tantangan Pancasila (online), ( http://www.pusakaindonesia.org/peranan-dan-tantangan-pancasila/comment-page-1), diakses 7 Oktober 2016 Aulia Adinda. 2013. Pancasila merupakan dasar negara yang harus dilestarikan. (Online), ( http://auliaadindadinda.blogspot.co.id/2013/05/pancasila-merupakan-dasar-negara-yang.html), diakses 8 Oktober 2016 Deka lesthari.

2014. Mengidentifikasi Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari 4 pokok pikiran (gamapatua). (Online), ( https://lestharideka.wordpress.com/2014/02/26/mengidentifikasi-pasal-pasal-yang-merupakan-penjelmaan-dari-4-pokok-pikiran-gamapatua/), diakses 7 Oktober 2016 Devi.

2013. Penjabaran Pancasila kedalam 1945. (Online), ( http://devinurvitasari18.blogspot.co.id/2013/07/penjabaran-pancasila-kedalam-uud.html), diakses 8 Oktober 2016 Drs. H. KAELAN, M.S. 2001, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma, Yogyakarta Hilde Missa. 2014. Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan diperguruan tinggi. (Online), ( http://hildemissa606.blogspot.co.id/2014/05/urgensi-pendidikan-pancasila-dan.html), diakses 9 Oktober 2016 K.H.

Dr. (H.C.) Achmad Hasyim Muzadi, dkk, 2015,Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Negara-Bangsa, Ombak, Yogyakarta Lukman Prayogi.

2015. Esensi nilai-nilai Pancasila. (Online), ( http://lukmanprayogi20.blogspot.co.id/2015/05/esensi-nilai-nilai-pancasila.html), diakses 9 Oktober 2016 Lukman Tri A.

2012. Pentingnya Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. (Online), ( http://www.kompasiana.com/lukmanthree/pentingnya-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa-dan-negara-indonesia_55183aea81331126699de586), diakses 9 Oktober 2016 Modul Pendidikan Pancasila. Dirjen Dikti Mokhammad Nasrulloh.

2016. Makalah Penjabaran Pancasila Dalam Pasal-Pasal UUD 1945. (Online), ( http://nasrulelectric.blogspot.com/2015/11/makalah-penjabaran-pancasila-dalam.html), diakses 8 Oktober 2016 Nurlaili Laksmi. 2013. Esensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.

(Online), ( http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-75329-Semester%20II-Esensi%20Pancasila%20Sebagai%20Ideologi%20Bangsa.html), diakses 10 Oktober 2016 Pandji Setijo, 2013, Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, edisi keempat, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Pranarka, A.W.M. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Centre for Srategic and International Studies (CSIS).

Raharjo, Teguh Andi. 2016. Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia (online),( http://hibanget.com/dinamika-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia), diakses 7 Oktober 2016 Wredha Demara.

2015. Esensi Nilai-Nilai Pancasila. (Online), ( http://killuaredha.blogspot.co.id/2015/06/esensi-nilai-nilai-pancasila.html), diakses 10 Oktober 2016 http://nurulmuasomah.blogspot.co.id/2016/12/pancasila-sebagai-dasar-negara.html Oktober 2017 S S R K J S M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Des » LOOK AT THIS ONE • Refleksi “Pancasila sebagai Ideologi Nasional” • Refleksi Pancasila sebagai dasar negara • Refleksi Pancasila sebagai sistem filsafat • Refleksi Pendidikan Pancasila sebagai Etika Bangsa • Refleksi : Pendidikan Pancasila sebagai Sumber Pengembangan Ilmu Cari untuk: https://www.youtube.com/watch?v=BQ0mxQXmLsk Tulisan Terakhir • Refleksi “Pancasila sebagai Ideologi Nasional” • Refleksi Pancasila sebagai dasar negara • Refleksi Pancasila sebagai sistem filsafat • Refleksi Pendidikan Pancasila sebagai Etika Bangsa • Refleksi : Pendidikan Pancasila sebagai Sumber Pengembangan Ilmu THE LATEST COMMENT, DID YOURS IS HERE ?

WHATS GOING ON ? • Desember 2017 • Oktober 2017 Follow KKNOCKIN&AVRYLIA on WordPress.com Jam Layanan & Info none
Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 6 Lengkap - Banksoalku.net Ilustrasi Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 6 Lengkap (sumber: https://anekatempatwisata.com/) 1) Salah satu ciri pergerakan nasional yang bersifat kooperatif sehubungan dengan dibentuknya Volksraad oleh pemerintah kolonial Belanda adalah ….

(A) Menolak menjadi anggota Volksraad (B) Ikut duduk sebagai anggota Volksraad (C) Mendengarkan usulan anggota Volksraad (D) Tidak mengikuti rapat anggota Volksraad (E) Tidak setuju atas berdirinya Volksraad 2) Ki Hajar Dewantoro setelah mengkritik pemerintah kolonial, ia di buang ke negeri Belanda. Sepulang dari negeri Belanda pada tahun 1922 beliau tidak terjun lagi ke dunia politik melainkan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan yaitu … (A) Perguruan Trikoro Darmo (B) Perguruan Muhammadyah (C) Perguruan Pondok Pesantren (D) Peguruan Nadatul Ulama (E) Perguruan Taman Siswa 3) Dalam konggres pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda, antara lain memberikan penegasan terhadap bahasa Melayu yang dinyatakan sebagai … (A) Induk dari bahasa pengantar suku-suku di Indonesia (B) Bahasa komunikasi pada masa pergerakan nasional (C) Bahasa resmi dalam media massa organisasi politik (D) Bahasa resmi dalam pergaulan pemuda pelajar Indonesia (E) Bahasa persatuan nasional yang diberi nama bahasa Indonesia 4) Dengan adanya sumpah pemuda, setiap organisasi kedaerahan secara konsekuen meleburkan diri ke dalam wadah yang telah disepakati bersama yaitu … (A) Pemuda Indonesia Bersatu (B) Indonesia Merdeka (C) Bersatulah Pemuda Indonesia (D) Pemuda Indonesia (E) Indonesia Muda 5) Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi seluruh rakyat Indonesia baik pada masa itu maupun masa kini.

Makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda pada saat ini adalah … (A) Merupakan pendobrak lahirnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa (B) Sumpah pemuda merupakan sejarah awal lahirnya persatuan bangsa (C) Merupakan tonggak sejarah yang malahirkan semangat nasionalisme (D) Berloma-lomba untuk meningkatkan kesadaran berbuat yang lebaih baik (E) Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia 6) Penyelenggara Kongres Pemuda Indonesia II pada tahun 1928 adalah sebuah organisasi pemuda yang bernama ….

(A) Jong Java dan Jong Islamiten Bond (B) Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (C) Pemuda Indonesia dan Jong Java (D) Kepanduan Bangsa Indonesia (E) Jong Indonesia dan Indonesia Muda 7) Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927.

Organisasi ini didirikan oleh Ir. Soekarno dan merupakan organisasi modern yang bercorak nasional dan radikal. Organisasi ini menerapkan strategi dengan memadukan semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional. Hal ini dilakukan oleh PNI, karena …. (A) Organisasi PNI ingin meningkatkan derajat bangsa Indonesia (B) PNI menjadi wadah perjuangan bagi kaum nasionalis bangsa (C) PNI merupakan langkah bagi kaum nasionalis dalam berjuang (D) Organisasi ini mewakili kaum nasionalis untuk melawan (E) Sasaran pokok dari organisasi PNI adalah Indonesia Merdeka Salah satu sikap dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … PNI adalah non kooperatif.

Pengertian non kooperatif adalah …. (A) Tidak menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial (B) Memusuhi lawan-lawan politik dengan kekuatan senjata (C) Menggalang kerja sama dengan pemerintah kolonial (D) Memusuhi organisasi lain yang menjadi anggota Volkraad (E) Menggalang kekuatan fisik untuk menentang kebijakan pemerintah 9) PNI adalah partai yang bersifat nasionalis dan cenderung radikal pada masa pergerakan nasional.

Organisasi berlambang kepala banteng ini bertujuan ….

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

(A) Indonesia Raya (B) Kemajuan bagi Hindia (C) Indonesia Merdeka (D) Indonesia Mulia (E) Jawa Raya 10) Pidato pembelaan Soekarno pada sidang peradilan di Bandung pada masa kolonial Belanda dikenal dengan … (A) Indonesia Raya (B) Jayalah Indonesiaku (C) Indonesia menuntut (D) Indonesia Menggugat (E) Indonesia Merdeka 11) Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … yang tidak menyetujui tentang pembubaran PNI, atas pesan Hatta maka Syahrir mendirikan PNI Baru yang berazaskan nasionalisme dan demokrasi.

Dalam upaya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia PNI Baru menitikberatkan pada perjuangan untuk … (A) Penggalangan massa dan penyusunan kekuatan (B) Mencari dukungan politik dari dewan rakyat (C) Pendidikan bagi rakyat pribumi dan kematangan jiwa (D) Menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial (E) Penyatuan gerakan dari seluruh organisasi pergerakan 12) Setelah keluar dari penjara, Soekarno banyak menulis tentang ide perjuanganya yang dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat.

Salah satu tulisannya yang mengakibatkan dia ditangkap kembali oleh pemerintah Belanda adalah … (A) Indinesia Merdeka (B) Indonesia Menggugat (C) Mencapai Indonesia Merdeka (D) Mencapai Indonesia yang Bebas (E) Front Sawo Matang melawan Front Kulit Putih 13) Peristiwa yang mendorong kaum nasionalis dalam Volskraad mendirikan fraksi nasional adalah … (A) Penggeledahan dan penangkapan pemimpin-peminpin TNI pada akhir tahun 1929 (B) iangkatnya Gubernur Jenderal de Jonge yang keras sebagai Gubernur Jenderal (C) Diselenggarakannya Konggres Pemuda II yang menghasilkan sumpah pemuda (D) Dihukumnya 4 tokoh PNI; Sukarno, Maskun, Gatot Mangkuprojo dan Suriadinata (E) Lahirnya organisasi Belanda yang konservatif yaitu vanderlanddsch 14) Tuntutan yang diajukan GAPPI (Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia) adalah … (A) Dibentuknya Volskhraad (B) Indonesia berstatus dominion (C) Indonesia berparlemen (D) Terwujudnya Indonesia merdeka (E) Terbentuknya Uni Indonesia Belanda 15) Pembaharuan di Jepang yang dilakukan oleh Kaisar Meiji dimaksudkan untuk … (A) Memperkuat tradisi (B) Meninggalkan feodalisme (C) Menolak kebudayaan barat (D) Mengejar kemajuan di segala bidang (E) Mengungguli lawan-lawannya di Asia Timur 16) Untuk mewujudkan ambisinya membentuk Negara Asia Timur Raya Jepang melakukan pendudukan ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang bertujuan … (A) Adanya pengaruh faham fasisme Itali (B) Jepang akan menyebarkan penduduknya (C) Indonesia dijadikan pasar industri Jepang (D) Jepang ingin mendapatkan bahan mentah (E) Adanya pengaruh kemajuan bangsa Eropa 17) Awal kedatangannya Jepang di Indonesia menunjukkan sikap moderat, bertujuan … (A) Membantu bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan (B) Bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara Asia Timur Raya (C) Menunjukkan kepada bangsa Indonesia sebagai perwujudan Gerakan 3 A (D) Agar rakyat Indonesia siap membantu Jepang dalam menghadapi sekutu (E) Memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia secara bertahap 18) Dampak pendudukan Jepang bagi organisasi pergerakan nasional adalah … (A) Semakin longgarnya aktifitas organisasi pergerakan (B) Semakin tebalnya gerakan anti kolonial Belanda (C) Membubarkan organisasi yang bercorak komunis (D) Pembubaran semua organisasi pergerakan nasional (E) Mengakui Jepang sebagai penyelamat Indonesia 19) Dalam usahanya menciptakan Asia Timur Raya Jepang berpropaganda “3 A” yang kita artikan sebagai … (A) Jepang Penyelamat Asia (B) Jepang Bapak Asia (C) Jepang Penjelajah Asia (D) Jepang Pengaman Asia (E) Jepang Harapan Asia 20) Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin lndonesia), dengan alasan ….

(A) Banyak tokoh MIAI bersikap anti Jepang (B) Kegiatan MIAI bertentangan dengan program Jepang (C) Dianggap kurang menguntungkan bagi pihak Jepang (D) Dianggap bekerjasama dengan negara-negara Sekutu (E) Lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia 21) Kaum pergerakan dari kalangan tua lebih memilih strategi berjuang bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang karena … (A) Rasa benci mereka terhadap Jepang (B) Agar memperoleh kedudukan dalam pemerintahan (C) Peranan mereka sebagai pemimpin tetap diakui (D) Ditawari kedudukan oleh pemerintah pendudukan (E) Bisa menanamkan kesadaran nasional pada rakyat 22) Berbeda dengan strategi golongan tua yang bersikap kolaboratif dengan pendudukan Jepang, golongan pemuda lebih memilih strategi gerakan di bawah tanah dengan melakukan diskusidiskusi antara yang mengkaji tentang … (A) Mengungkap kebohongan Jepang (B) Strategi perjuangan golongan tua (C) Menghadang perjuangan golongan tua (D) Ikut mendukung gerakan 3 A (E) Strategi konfrontasi melawan Jepang 23) Dampak pendudukan Jepang di bidang politik adalah organisasi pergerakan nasional dibubarkan dan sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi propaganda.

Salah satunya Gerakan 3 A yang dipimpin oleh Mr. Syamsudin. Namun demikian Gerakan 3 A dalam waktu relatif singkat telah dibubarkan pemerintah pendudukaan karena … (A) Lebih dimanfaatkan untuk kepentingan kaum Nasionalis (B) Terjadinya perpecahan antara keanggotaan Poetra (C) Melakukan pembrontakan pada pemerintahan Jepang (D) Organisasi tidak menguntungkan pemerintah Jepang (E) Rakyat tidak simpati pada organisasi bentukan Jepang 24) Sebagai gantinya Gerakan 3 A dibentuklah Putera yang dipimpin empat serangkai.

Organisasi inipun pada akhirnya juga dibubarkan karena … (A) Tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia (B) Organisasi itu lebih bermanfaat bagi kepentingan kaum nasionalis (C) Terdapat perpecahan diantara para pemimpin-pemimpinnya (D) Oraganisasi ini gagal menggerakkan masa yang lebih besar (E) Para pemimpinnya menolak kebijakan pemerintah pendudukan 25) Jawa Hokokai atau kebaktian rakyat Jawa adalah organisasi propaganda bentukan Jepang yang langsung diawasi oleh Gunseikan, yaitu rakyat Jawa harus berbakti kepada Jepang yang dianggap sebagai saudara tua, yang pelaksanaanya antara lain … (A) Membantu Jepang memenangkan perang (B) Tunduk dan patuh terhadap pemerintah Jepang (C) Mendirikan persemakmuran pimpinan Jepang (D) Giat latihan baris berbaris agar badan sehat (E) Mengumpulkan bahan makanan dan besi tua 26) Pada tahun 1943 pemerintah pendudukan Jepang membentuk sebuah lembaga yang mirip dengan parlemen bagi bangsa Indonesia yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah pendudukan adalah … (A) Jawa Hokokai (B) Keimin Bunka Sidoso (C) Cuo Sangi In (D) Gakutotai (E) Tonarigumi 27) Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan kebijakan sistem autarki/ekonomi desentralisasi yang ditujukan untuk kepentingan … (A) Kesejahteraan rakyat pribumi (B) Kemandirian perkonomian Jepang (C) Perang Jepang menghadapi sekutu (D) Kerjasama Indonesia-Jepang (E) Kemandirian perekonomian Indonesia 28) Pada bulan Oktober 1943 pemerintah pendudukan Jepang menyetujui pembentukan pasukan militer bersenjata yang diprakarsai oleh Gatot Mangkuprojo dan dikenal dengan nama … (A) Seinendan (B) Fujinkai (C) Heiho (D) Romusha (E) Peta 29) Salah satu sisi positif bagi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah mendapatkan pendidikan militer dan semimiliter, salah satunya adalah PETA yang dibentuk pemerintah Jepang dengan tujuan.

… (A) Mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka (B) Membentuk angkatan perang Indonesia (C) Memberikan pendidikan militer kepada bangsa Indonesia (D) Mempertahankan tanah air agar tidak dikuasai bangsa barat (E) Mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang Asia Pasifik 30) Pendudukan Jepang di Indonesia banyak menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia antara lain perlawanan karena adanya kebijakan seikerei yang dianggap bertentangan dengan agama Islam yaitu … (A) Melakukan kegiatan baris berbaris dan beladiri (B) Membungkuk 90 derajat menghadap matahari (C) Menerima ajaran shinto dan semangat bushido (D) Kerja bakti untuk membangun kampetai (E) Menyembah pasukan jepang keturunan amaterasu 31) Tujuan pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, dan sebaliknya mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia adalah… (A) Agar bangsa Indonesia melupakan penjajahan Belanda (B) Supaya mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu (C) Jepang ingin memperoleh keuntungan dari kebijakan itu (D) Jepang ingin merealisasikan janjinya ketika datang ke Indonesia (E) Agar bangsa Indonesia mendukung penjajahan Jepang 32) Pada tahun 1944, dalam perang Pasifik Jepang merubah taktik perang ofensif (menyerang) menjadi defensif (bertahan).

Hal ini disebabkan … (A) Untuk mengelabui pihak sekutu (B) Jepang selalu menang perang (C) Kekuatan Jepang sudah memadai (D) Dukungan bertambah banyak (E) Ofensif Jepang dapat dihentikan sekutu 33) Pada pertengahan Perang Dunia II Jepang mengalami turning point (titik membalik). Jepang sering mengalami kekalahan dalam berbagai pertempuran melawan Sekutu, diantaranya pertempuran di Minahasa, Papua dan Solomon.

Pada masa itu Pulau Iwo Jima pun jatuh ke tangan Sekutu. Dalam kondisi yang dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … itu perdana menteri Jepang, Kuniaki Koiso tanggal 7 September 1944 memberi janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dengan tujuan …. (A) Membantu mempersiapkan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebaik-baiknya (B) Menyelidiki segala persyaratan yang diperlukan oleh negara Indonesia merdeka (C) Agar Bangsa Indonesia segera dapat membentuk panitia kemedekaan Indonesia (D) Agar rakyat Indonesia tidak melawan dan tetap membantu Jepang dalam Perang Pasifik (E) Agar pembentukan persemakmuran Jepang di Asia Pasifik segera terwujud 34) Pertengahan 1944 Jepang mulai terdesak dalam perang melawan sekutu sehingga Jepang memberika janji kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan berdirinya Dokuritzi Zunbi Cosakai (BPUPKI), yang bertugas untuk. … (A) Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (B) Menyelidiki syarat-syarat negara merdeka (C) Supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang (D) Membentuk panitia kemerdekaan Indonesia (E) Membentuk persemakmuran Asia Timur Raya 35) Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

(1) Membuat rumusan dasar negara (2) Membuat rancangan Undang-Undang Dasar (3) Mempersiapkan dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan. (4) Menyelidiki segala persyaratan negara Indonesia merdeka. (5) Menetapkan bendera Merah Putih sebagai bendera negara (6) Menetapkan lambang negara Garuda Pancasila Dari pernyataan di atas tugas yang telah diselesaikan oleh BPUPKI ditunjukkan dengan nomor….

(A) (1) dan (2) (B) (4) dan (5) (C) (1) dan (3) (D) (5) dan (6) (E) (2) dan (4) 36) Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945 menghasilkan … (A) Landasan operasional Indonesia (B) Wilayah Indonesia merdeka (C) Dasar negara Indonesia merdeka (D) Landasan konstitusional Indonesia (E) Warna bendera Indonesia merdeka 37) Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena telah dapat menyelesaikan tugasnya kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Kepanitiaan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tersebut dipimpin dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … …. (A) Dr. Radjiman Wedyodiningrat (B) Sudanco Singgih (C) Drs. Moh. Hatta (D) Sutan Syahrir (E) Ir. Soekarno 38) Dijatuhkannya bom atom di kota Hirosima tanggal 6 Agustus 1945 membuat Jepang semakin tidak dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … mempertahankan diri dari serangan Sekutu. Oleh karena itu tiga tokoh nasional Ir.

Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat dipanggil menghadap Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang Asia Tenggara di Saigon, Marsekal Terauci. Pertemuan tiga tokoh nasional dengan Marsekal Terauci tersebut membahas tentang … (A) Strategi melanjutkan perang pasifik (B) Masalah kemerdekaan Indonesia (C) Penanganan para korban bom atom (D) Pembentukan negara persemakmuran (E) Pembatalan hadiah kemerdekaan 39) Penyerahan Jepang kepada pihak sekutu sengaja ditutup-tutupi oleh Jepang.

Hal ini untuk dapat mempertahankan status quo sampai sekutu datang ke Indonesia. Namun berita penyerahan itu dapat diketahui oleh golongan pemuda. Bagi pemuda kondisi tersebut merupakan kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan, hal ini disebabkan … (A) Sekutu akan datang dan mendukung proklamasi itu (B) Belanda tidak mungkin kembali ke Indonesia (C) Indonesia dalam kondisi kekosongan dalam kekuasaan (D) Tentara Jepang di Indonesia bersedia membantunya (E) Bangsa Indonesia telah siap lahir dan batin.

40) Dini hari tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda mengadakan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini 71 Jakarta, rapat tersebut membuat keputusan “menyingkirkan” (baca: membawa) Soekarno-Hatta keluar kota (Rengasengklok) dengan tujuan … (A) Agar Soekarno-Hatta tidak diculik Sekutu yang akan ke Indonesia (B) Agar Soekarno-Hatta tidak terlibat dalam proklamasi kemerdekaan (C) Memaksa agar Soekarno-Hatta menyerah kepada para pemuda (D) Menjauhkan mereka (Soekarno-Hatta) dari pengaruh Jepang (E) Agar Soekarno-Hatta dapat istirahat dan menenangkan pikiran KUNCI JAWABAN 1) B 2) E 3) E 4) E 5) E 6) B 7) E 8) A 9) C 10) D 11) C 12) C 13) D 14) C 15) D 16) D 17) D 18) A 19) A 20) C 21) E 22) A 23) E 24) B 25) E 26) C 27) C 28) E 29) E 30) B 31) B 32) E 33) D 34) B 35) A 36) C 37) E 38) B 39) C 40) D Baca Juga : • Bank Soal & Jawaban Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Part 1 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 2 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 3 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 4 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 5 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 7 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 8 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 9 Lengkap • Bank Soal & Jawaban Sejarah Part 10 Lengkap • Kumpulan Soal & Jawaban TPA STAN Lengkap Part 1 • Kumpulan Soal & Jawaban TPA STAN Lengkap Part 2 • Kumpulan Soal & Jawaban TPA STAN Lengkap Part 3 • Kumpulan Soal & Jawaban TPA STAN Lengkap Part 4 • Kumpulan Soal & Jawaban TPA STAN Lengkap Part 5 • Soal & Jawaban PBM UTBK TPS Lengkap Part I • Soal & Jawaban PBM UTBK TPS Lengkap Part II • Soal Bahasa Panda Lengkap + Pembahasan – Download PDF • Soal & Pembahasan Lengkap UTBK SBMPTN SAINTEK Biologi 20 Paket
• Аԥсшәа • Acèh • Адыгабзэ • Afrikaans • Alemannisch • Алтай тил • አማርኛ • Pangcah • Aragonés • Ænglisc • العربية • ܐܪܡܝܐ • الدارجة • مصرى • অসমীয়া • Asturianu • Atikamekw • Авар • Kotava • अवधी • Aymar aru • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Basa Bali • Boarisch • Žemaitėška • Bikol Central • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • भोजपुरी • Bislama • Banjar • Bamanankan • বাংলা • བོད་ཡིག • বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী • Brezhoneg • Bosanski • ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ • Буряад • Català • Chavacano de Zamboanga • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Нохчийн • Cebuano • Chamoru • ᏣᎳᎩ • Tsetsêhestâhese • کوردی • Corsu • Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ • Qırımtatarca • Čeština • Kaszëbsczi • Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ • Чӑвашла • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Thuɔŋjäŋ • Zazaki • Dolnoserbski • डोटेली • ދިވެހިބަސް • ཇོང་ཁ • Eʋegbe • Ελληνικά • Emiliàn e rumagnòl • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • Estremeñu • فارسی • Fulfulde • Suomi • Võro • Na Vosa Vakaviti • Føroyskt • Français • Arpetan • Nordfriisk • Furlan • Frysk • Gaeilge • Gagauz • 贛語 • Kriyòl gwiyannen • Gàidhlig • Galego • گیلکی • Avañe'ẽ • गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni • Bahasa Hulontalo • 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 • ગુજરાતી • Gungbe • Gaelg • Hausa • 客家語/Hak-kâ-ngî • Hawaiʻi • עברית • हिन्दी • Fiji Hindi • Hrvatski • Hornjoserbsce • Kreyòl ayisyen • Magyar • Հայերեն • Արեւմտահայերէն • Interlingua • Interlingue • Igbo • Iñupiak • Ilokano • ГӀалгӀай • Ido • Íslenska • Italiano • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut • 日本語 • Patois • La .lojban.

• Jawa • ქართული • Qaraqalpaqsha • Taqbaylit • Адыгэбзэ • Kabɩyɛ • Kongo • Gĩkũyũ • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Перем коми • Къарачай-малкъар • Ripoarisch • Kurdî • Коми • Kernowek • Кыргызча • Latina • Ladino • Lëtzebuergesch • Лакку • Лезги • Lingua Franca Nova • Luganda • Limburgs • Ligure • Ladin • Lombard • Lingála • ລາວ • Lietuvių • Latgaļu • Latviešu • Madhurâ • मैथिली • Basa Banyumasan • Мокшень • Malagasy • Олык марий • Māori • Minangkabau • Македонски • മലയാളം • Монгол • ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ဘာသာ မန် • मराठी • Кырык мары • Bahasa Melayu • Malti • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • Эрзянь • مازِرونی • Dorerin Naoero • Nāhuatl • Napulitano • Plattdüütsch • Nedersaksies • नेपाली • नेपाल भाषा • Li Niha • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Novial • ߒߞߏ • Nouormand • Sesotho sa Leboa • Diné bizaad • Chi-Chewa • Occitan • Livvinkarjala • Oromoo • ଓଡ଼ିଆ • Ирон • ਪੰਜਾਬੀ • Pangasinan • Kapampangan • Papiamentu • Picard • Deitsch • Pälzisch • पालि • Norfuk / Pitkern • Polski • Piemontèis • پنجابی • Ποντιακά • پښتو • Português • Pinayuanan • Runa Simi • Rumantsch • Romani čhib • Ikirundi • Română • Armãneashti • Tarandíne • Русский • Русиньскый • Ikinyarwanda • संस्कृतम् • Саха тыла • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Sardu • Sicilianu • Scots • سنڌي • Davvisámegiella • Sängö • Srpskohrvatski / српскохрватски • ၽႃႇသႃႇတႆး • සිංහල • Simple English • Slovenčina • سرائیکی • Slovenščina • Gagana Samoa • Anarâškielâ • ChiShona • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Sranantongo • SiSwati • Sesotho • Seeltersk • Sunda • Svenska • Kiswahili • Ślůnski • Sakizaya • தமிழ் • Tayal • ತುಳು • తెలుగు • Tetun • Тоҷикӣ • ไทย • ትግርኛ • Türkmençe • Tagalog • Setswana • Lea faka-Tonga • Tok Pisin • Türkçe • Seediq • Xitsonga • Татарча/tatarça • ChiTumbuka • Twi • Reo tahiti • Тыва дыл • Удмурт • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tshivenda • Vèneto • Vepsän kel’ • Tiếng Việt • West-Vlams • Volapük • Walon • Winaray • Wolof • 吴语 • Хальмг • IsiXhosa • მარგალური • ייִדיש • Yorùbá • Vahcuengh • Zeêuws • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 • IsiZulu • ^ Diet Nasional Jepang belum secara resmi memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa bahasa Jepang adalah bahasa resmi negara.

[4] Jepang (日本国, Nipponkoku) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau [13] dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … berapi.

Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia.

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Kerajaan Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan Shogun, Samurai, Daimyo dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri.

Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara kesatuan monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, [14] Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar keseimbangan kemampuan berbelanja.

Jepang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, dan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti AEGIS serta skuat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia.

Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam daftar negara menurut indeks pembangunan manusia) dan angka dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. [15] Dalam bidang teknologi, Jepang maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Daftar isi • 1 Etimologi • 2 Sejarah • 2.1 Prasejarah • 2.2 Zaman Klasik • 2.3 Zaman Pertengahan • 2.4 Zaman Modern • 3 Geografi • 4 Politik • 4.1 Parlemen • 4.2 Keluarga kekaisaran • 4.3 Hubungan luar negeri dan militer • 4.4 Pembagian administratif • 5 Ekonomi • 6 Demografi • 6.1 Pendidikan • 6.2 Peringkat internasional • 7 Budaya • 8 Referensi • 9 Bacaan selanjutnya • 10 Lihat pula • 11 Pranala luar Etimologi [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Nama-nama Jepang (negara) Jepang disebut Nippon atau Nihon dalam bahasa Jepang.

Kedua kata ini ditulis dengan huruf kanji yang sama, yaitu 日本 (secara harfiah: asal-muasal matahari). [16] Sebutan Nippon sering digunakan dalam urusan resmi, termasuk nama negara dalam uang Jepang, prangko, dan pertandingan olahraga internasional. Sementara itu, sebutan Nihon digunakan dalam urusan tidak resmi seperti pembicaraan sehari-hari. Kata Nippon dan Nihon berarti "negara/negeri matahari terbit".

Nama ini disebut dalam korespondensi Kekaisaran Jepang dengan Dinasti Sui di Tiongkok, dan merujuk kepada letak Jepang yang berada di sebelah timur daratan Tiongkok. Sebelum Jepang memiliki hubungan dengan Tiongkok, negara ini dikenal sebagai Yamato ( 大和).

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

{INSERTKEYS} [17] Di Tiongkok pada zaman Tiga Negara, sebutan untuk Jepang adalah negara Wa ( 倭). Dalam Bahasa Tionghoa dialek Shanghai yang termasuk salah satu dialek Wu, aksara Tionghoa 日本 dibaca sebagai Zeppen ([ zəʔpən]). Dalam dialek Wu, aksara 日 secara tidak resmi dibaca sebagai [ niʔ] sementara secara resmi dibaca sebagai [ zəʔ].

Dalam beberapa dialek Wu Selatan, 日本 dibaca sebagai [ niʔpən] yang mirip dengan nama dalam bahasa Jepang. Kata Jepang dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa, tepatnya bahasa Wu.

Bahasa Melayu Klasik juga menyebut negara ini sebagai Jepang (namun ejaan bahasa Malaysia memakai ejaan Jepun). Kata Jepang dalam bahasa Melayu ini kemudian dibawa ke Dunia Barat oleh pedagang dari Kerajaan Portugis, [18] yang mengenal sebutan ini ketika berada di Malaka pada abad ke-16.

Mereka lah yang pertama kali memperkenalkan nama bahasa Melayu tersebut ke Eropa. Dokumen tertua dalam bahasa Inggris yang menyebut tentang Jepang adalah sepucuk surat dari tahun 1565, yang di dalamnya bertuliskan kata Giapan. [19] [20] Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Sebuah bejana dari periode Jomon Pertengahan ( 3000- 2000 SM).

Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Jepang telah dihuni manusia purba setidaknya 600.000 tahun yang lalu, pada masa Paleolitik Bawah. Setelah beberapa zaman es yang terjadi pada masa jutaan tahun yang lalu, Jepang beberapa kali terhubung dengan daratan Asia melalui jembatan darat (dengan Sakhalin di utara, dan kemungkinan Kyushu di selatan), sehingga memungkinkan perpindahan manusia, hewan, dan tanaman ke Kepulauan Jepang dari wilayah yang kini merupakan Republik Rakyat Tiongkok dan Semenanjung Korea.

Zaman Paleolitik Jepang menghasilkan peralatan bebatuan yang telah dipoles yang pertama di dunia, sekitar tahun 30.000 SM. Dengan berakhirnya zaman es terakhir dan datangnya periode yang lebih hangat, kebudayaan Jomon muncul pada sekitar 11.000 SM, yang bercirikan gaya hidup pemburu-pengumpul semi-sedenter Mesolitik hingga Neolitik dan pembuatan kerajinan tembikar terawal di dunia. Diperkirakan bahwa penduduk Jomon merupakan nenek moyang suku Proto-Jepang dan suku Ainu masa kini.

Dimulainya periode Yayoi pada sekitar 300 SM menandai kehadiran teknologi-teknologi baru seperti bercocok tanam padi di sawah yang berpengairan dan teknik pembuatan perkakas dari besi dan perunggu yang dibawa serta migran-migran dari Tiongkok atau Korea.

Dalam sejarah Tiongkok, orang Jepang pertama kali disebut dalam naskah sejarah klasik, Buku Han yang ditulis Pada tahun 111 Masehi. [21] Setelah periode Yayoi disebut periode Kofun pada sekitar tahun 250 Masehi, yang bercirikan didirikannya negeri-negeri militer yang kuat.

Menurut Catatan Sejarah Tiga Negara, negara paling berjaya di kepulauan Jepang waktu itu adalah Yamataikoku. Zaman Klasik [ sunting - sunting sumber ] Bagian sejarah Jepang meninggalkan dokumen tertulis dimulai pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi, saat sistem Tulisan Tionghoa, Agama Buddha, dan kebudayaan Tionghoa lainnya dibawa masuk ke Jepang dari Kerajaan Baekje di Semenanjung Korea.

Jepang dapat mengusir dua kali invasi Mongol ke Jepang (1274 dan 1281) Perkembangan selanjutnya, yaitu Agama Buddha di Jepang dan seni rupa yang sebagian besar dipengaruhi oleh Budaya Tiongkok. [22] Walaupun awalnya kedatangan Agama Buddha ditentang penguasa yang menganut Agama Shinto, kalangan yang berkuasa akhirnya ikut memajukan agama Buddha di Jepang, dan menjadi agama yang populer di Jepang sejak Periode Asuka.

[23] Melalui perintah Reformasi Taika pada tahun 645, Jepang menyusun ulang sistem pemerintahannya dengan mencontoh dari Tiongkok. Hal ini membuka jalan bagi filsafat Konfusianisme Tiongkok untuk menjadi dominan di Jepang hingga abad ke-19. Periode Nara yang berlangsung pada abad ke-8 Masehi menandai sebuah negeri Jepang dengan kekuasaan yang tersentralisasi. Ibu kota dan istana Kerajaan berada di Heijo-kyo (kini Nara).

Pada Periode ini, Jepang secara terus menerus mengadopsi praktik administrasi pemerintahan dari Tiongkok. Salah satu pencapaian terbesar sastra Jepang pada Periode Nara adalah selesainya buku sejarah Jepang yang disebut Kojiki (古事記) dan Nihon Shoki (日本書紀). [24] Patung Buddha di Todaiji, Nara, yang dibuat pada tahun 752. Pada tahun 784 Masehi, Kaisar Kammu memindahkan ibu kota ke Nagaoka-kyō, dan berada di sana hanya selama 10 tahun.

Setelah itu, ibu kota dipindahkan kembali ke Heian-kyō (kini Kyoto). Kepindahan ibu kota ke Heian-kyō mengawali Periode Heian yang merupakan masa keemasan kebudayaan klasik asli Jepang, terutama di bidang seni, puisi dan Sastra Jepang. Hikayat Genji karya Murasaki Shikibu dan lirik lagu kebangsaan Jepang Kimi ga Yo berasal dari periode Heian. [25] Zaman Pertengahan [ sunting - sunting sumber ] Sekelompok orang-orang Portugis dari periode Nanban, abad ke-17.

Abad pertengahan di Jepang merupakan zaman feodalisme yang ditandai oleh perebutan kekuasaan antarkelompok penguasa yang terdiri dari ksatria yang disebut samurai. Pada tahun 1185, setelah menghancurkan Klan Taira yang merupakan klan saingan Klan Minamoto, Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai Shogun, dan menjadikannya pemimpin militer yang berbagi kekuasaan dengan Kaisar.

Pemerintahan militer yang didirikan Minamoto no Yoritomo disebut Keshogunan Kamakura karena pusat pemerintahan berada di Kamakura (di sebelah selatan Yokohama masa kini). Setelah wafatnya Minamoto no Yoritomo, klan Hōjō membantu keshogunan sebagai shikken, yakni semacam adipati bagi para shogun. Keshogunan Kamakura berhasil menahan serangan Kerajaan Mongol dari wilayah Tiongkok. Meskipun secara politik terbilang stabil, Keshogunan Kamakura akhirnya digulingkan oleh Kaisar Go-Daigo yang memulihkan kekuasaan di tangan kaisar.

Kaisar Go-Daigo akhirnya digulingkan Ashikaga Takauji pada 1336. [26] Keshogunan Ashikaga gagal membendung kekuatan penguasa militer dan tuan tanah feodal ( daimyo) dan pecah perang saudara pada tahun 1467 ( Perang Ōnin) yang mengawali masa satu abad yang diwarnai peperangan antarfaksi yang disebut masa negeri-negeri saling berperang atau periode Sengoku.

[27] Pada abad ke-16, para pedagang dan misionaris Serikat Yesuit dari Portugal tiba untuk pertama kalinya di Jepang, dan mengawali pertukaran perniagaan dan kebudayaan yang aktif antara Jepang dan Dunia Barat ( Perdagangan dengan Nanban).

Orang Jepang menyebut orang asing dari Dunia Barat sebagai namban yang berarti orang barbar dari selatan.

Salah satu kapal segel merah Jepang (1634) yang dipakai berdagang di Asia. Oda Nobunaga menaklukkan daimyo-daimyo pesaingnya dengan memakai teknologi Eropa dan senjata api. Nobunaga hampir berhasil menyatukan Jepang sebelum tewas terbunuh dalam Peristiwa Honnōji 1582. Toyotomi Hideyoshi menggantikan Oda Nobunaga, dan mencatatkan dirinya sebagai pemersatu Bangsa Jepang pada tahun 1590.

Toyotomi Hideyoshi berusaha menguasai Semenanjung Korea, dan dua kali melakukan invasi ke Korea, namun gagal setelah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Dinasti Joseon yang dibantu kekuatan Dinasti Ming. Setelah Hideyoshi wafat, pasukan Hideyoshi ditarik dari Semenanjung Korea pada tahun 1598.

[28] Sepeninggal Hideyoshi, putra Hideyoshi yang bernama Toyotomi Hideyori mewarisi kekuasaan sang ayah. Tokugawa Ieyasu memanfaatkan posisinya sebagai adipati bagi Hideyori untuk mengumpulkan dukungan politik dan militer dari daimyo-daimyo lain.

Setelah mengalahkan klan-klan pendukung Hideyori dalam Pertempuran Sekigahara tahun 1600, Ieyasu diangkat sebagai shogun pada tahun 1603.

Pemerintahan militer yang didirikan Ieyasu di Edo (kini Tokyo) disebut Keshogunan Tokugawa. Keshogunan Tokugawa curiga terhadap kegiatan misionaris Gereja Katolik, dan melarang segala hubungan dengan orang-orang Eropa.

Hubungan perdagangan dibatasi hanya dengan pedagang Belanda di Pulau Dejima, Nagasaki. Pemerintah Tokugawa juga menjalankan berbagai kebijakan seperti undang-undang buke shohatto untuk mengendalikan daimyo di daerah.

Pada tahun 1639, Keshogunan Tokugawa mulai menjalankan kebijakan sakoku ("negara tertutup") yang berlangsung selama dua setengah abad yang disebut periode Edo. Walaupun menjalani periode isolasi, orang Jepang terus mempelajari ilmu-ilmu dari Dunia Barat. Di Jepang, ilmu dari buku-buku Barat disebut rangaku (ilmu belanda) karena berasal dari kontak orang Jepang dengan enklave orang Belanda di Dejima, Nagasaki.

Pada periode Edo, orang Jepang juga memulai studi tentang Jepang, dan menamakan "studi nasional" tentang Jepang sebagai kokugaku. [29] Zaman Modern [ sunting - sunting sumber ] Kekaisaran Jepang terdiri dari sebagian besar Asia Timur dan Asia Timur Raya pada tahun 1942.

Pada 31 Maret 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan " Kapal Hitam" Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan-persetujuan selanjutnya dengan negara-negara Barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Keshogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah Perang Boshin tahun 1867- 1868.

Setelah Keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar ( Restorasi Meiji) dan sistem domain dihapus. Semasa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari Dunia Barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji, dan membentuk Parlemen Kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia.

Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea. [30] Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami " demokrasi Taisho" yang dibayang-bayangi bangkitnya ekspansionisme dan militerisme Jepang. Semasa Perang Dunia I, Jepang berada di pihak Sekutu yang menang, sehingga Jepang dapat memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan.

Jepang terus menjalankan politik ekspansionis dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931. Dua tahun kemudian, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa setelah mendapat kecaman internasional atas pendudukan Manchuria. Pada tahun 1936, Jepang menandatangani Pakta Anti-Komintern dengan Jerman Nazi, dan bergabung bergabung bersama Jerman dan Italia membentuk Blok Poros pada tahun 1941 [31] Pada tahun 1937, invasi Jepang ke Manchuria memicu terjadinya Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945) yang membuat Jepang dikenakan embargo minyak oleh Amerika Serikat [32] Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.

Serangan Pearl Harbor menyeret AS ke dalam Perang Dunia II. Setelah kampanye militer yang panjang di Samudra Pasifik, Jepang kehilangan wilayah-wilayah yang dimilikinya pada awal perang. Amerika Serikat melakukan pengeboman strategis terhadap Tokyo, Osaka dan kota-kota besar lainnya. Setelah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 ( Hari Kemenangan atas Jepang).

[33] Tōkaidō Shinkansen dan Seri 0, jalur dan kereta kecepatan tinggi pertama di dunia (foto tahun 1967). Perang membawa penderitaan bagi rakyat Jepang dan rakyat di wilayah jajahan Jepang. Berjuta-juta orang tewas di negara-negara Asia yang diduduki Jepang di bawah slogan Kemakmuran Bersama Asia.

Hampir semua industri dan infrastruktur di Jepang hancur akibat perang. Pihak Sekutu melakukan repatriasi besar-besaran etnik Jepang dari negara-negara Asia yang pernah diduduki Jepang. [34] Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang diselenggarakan pihak Sekutu mulai 3 Mei 1946 berakhir dengan dijatuhkannya hukuman bagi sejumlah pemimpin Jepang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan perang.

Pada tahun 1947, Jepang memberlakukan Konstitusi Jepang yang baru. Berdasarkan konstitusi baru, Jepang ditetapkan sebagai negara yang menganut paham pasifisme dan mengutamakan praktik Demokrasi liberal. Pendudukan Amerika Serikat terhadap Jepang secara resmi berakhir pada tahun 1952 dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco. [35] Walaupun demikian, pasukan Amerika Serikat tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan penting di Jepang, khususnya di Okinawa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa secara secara resmi menerima Jepang sebagai anggota pada tahun 1956. Seusai Perang Dunia II, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan menempatkan Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua di dunia, dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 10% per tahun selama empat dekade.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang berakhir pada awal tahun 1990-an setelah jatuhnya ekonomi gelembung. [36] Geografi [ sunting - sunting sumber ] Kepulauan Jepang seperti yang dilihat dari satelit Jepang memiliki lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir Lautan Pasifik di timur benua Asia.

Istilah Kepulauan Jepang merujuk kepada empat pulau besar, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan, [37] [38] dan cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman.

Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni karena risiko tanah longsor akibat gempa bumi, kondisi tanah yang lunak, dan hujan lebat. Oleh karena itu, permukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. [39] Sakurajima adalah gunung berapi teraktif di Jepang Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas Lingkaran Api Pasifik di pertemuan tiga lempeng tektonik.

Gempa bumi yang merusak sering menyebabkan tsunami. Setiap abadnya, di Jepang terjadi beberapa kali tsunami. [40] Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang adalah Gempa bumi Chūetsu 2004 dan Gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Keadaan geografi menyebabkan Jepang memiliki banyak sumber mata air panas, dan sebagian besar di antaranya telah dibangun sebagai daerah tujuan wisata. [41] Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian empat musim yang jelas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan.

[42] Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, namun sebaliknya wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke Lautan Pasifik pada musim dingin, dan sebaliknya pada musim panas. Iklim Jepang terbagi atas enam zona iklim: • Hokkaido: Kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan, serta musim panas yang sejuk. Presipitasi tidak besar, namun salju banyak turun ketika musim dingin.

• Laut Jepang: Di pantai barat Pulau Honshu, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Walaupun demikian, suhu di kawasan ini kadang kala dapat menjadi sangat tinggi akibat fenomena angin fohn. • Dataran Tinggi Tengah: Wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas- musim dingin yang sangat mencolok.

Perbedaan suhu antara malam hari dan siang hari juga sangat mencolok. • Laut Pedalaman Seto: Barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang. • Samudra Pasifik: Kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya, musim panas menjadi begitu lembap akibat tiupan angin musim dari tenggara.

• Kepulauan Ryukyu: Kepulauan di barat daya Jepang termasuk Kepulauan Ryukyu beriklim subtropis, hangat sewaktu musim dingin dan suhu yang tinggi sepanjang musim panas. Presipitasi sangat tinggi, terutama selama musim hujan. Taifun sangat sering terjadi. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jepang adalah 40,9 °C (105,6 °F) pada 16 Agustus 2007.

[43] Musim hujan dimulai lebih awal di Okinawa, yakni sejak awal Mei. Garis depan musim hujan bergerak ke utara, namun berakhir di Jepang utara sebelum mencapai Hokkaido. Di sebagian besar wilayah Honshu, awal musim hujan dimulai pertengahan Juni dan berlangsung selama enam minggu. Taifun sering terjadi sepanjang September dan Oktober. Penyebabnya adalah tekanan tropis di garis khatulistiwa yang bergerak dari barat daya ke timur laut, dan sering membawa hujan yang sangat lebat.

[42] Politik [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Pemerintah Jepang Parlemen [ sunting - sunting sumber ] Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat".

Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. [44] Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan.

Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih. [14] Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah.

Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi.

Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratis Jepang. [45] Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. [46] Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, [47] dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet.

[48] Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri. Keluarga kekaisaran [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Keluarga kekaisaran Jepang Kaisar Naruhito adalah Kaisar Jepang yang sekarang.

Kaisar Naruhito naik takhta sebagai kaisar ke-126 setelah ayahandanya, Kaisar Akihito turun takhta pada 1 Mei 2019. Kaisar Naruhito menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko ( Putri Toshi). Adik Kaisar Naruhito bernama Pangeran Akishino yang menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan, yaitu ( Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki bernama Pangeran Hisahito.

Hubungan luar negeri dan militer [ sunting - sunting sumber ] Kapal pengangkut helikopter kelas Hyuga milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang Jepang memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Amerika Serikat, dan menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan pakta keamanan Jepang-AS.

[49] Sejak diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956, Jepang telah sepuluh kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk tahun 2009-2010. [50] Jepang adalah salah satu negara G4 yang sedang mengusulkan perluasan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. [51] Sebagai negara anggota G8, APEC, ASEAN Plus 3, dan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, Jepang aktif dalam hubungan internasional dan mempererat persahabatan Jepang dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

Pakta pertahanan dengan Australia ditandatangani pada Maret 2007, [52] dan dengan India pada Oktober 2008. [53] Pada tahun 2007, Jepang adalah negara donor Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) terbesar kelima di dunia. [54] Negara penerima bantuan ODA terbesar dari Jepang adalah Indonesia, dengan total bantuan lebih dari AS$29,5 miliar dari tahun 1960 hingga 2006. [55] Jepang bersengketa dengan Rusia mengenai Kepulauan Kuril [56] dan dengan Korea Selatan mengenai Batu Liancourt.

[57] Kepulauan Senkaku yang di bawah pemerintahan Jepang dipermasalahkan oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan. [58] Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional.

Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang.

[59] [60] Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. [61] [62] Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan.

[63] Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009. [62] [64] [65] Pembagian administratif [ sunting - sunting sumber ] Informasi lebih lanjut: Daftar prefektur di Jepang, Daftar wilayah di Jepang, Kota (Jepang), Daftar kota di Jepang dan Daftar desa di Jepang Jepang terdiri dari 47 prefektur, masing-masing diawasi oleh gubernur, birokrasi legislatif dan administratif. Setiap prefektur dibagi lagi menjadi kota, kota dan desa.

[66] Negara ini sedang mengalami reorganisasi administrasi dengan menggabungkan banyak kota besar, kota kecil dan desa dengan satu sama lain. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administratif sub-prefektur dan diharapkan dapat memotong biaya administrasi.

[67] Bursa Efek Tokyo, bursa saham terbesar ketiga di dunia. Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat.

Sistem pendidikan Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang.

[68] Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini. [68] Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut "keajaiban ekonomi Jepang", yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an.

[68] Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen.

Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan realestat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya "mitos tanah" bahwa harga tanah tidak akan jatuh. [36] Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%.

[36] Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990. [36] Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an.

Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham.

Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000. [69] Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia, [70] dengan PDB nominal sekitar AS$4,5 triliun. [70], dan perekonomian terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok dalam keseimbangan kemampuan berbelanja.

[71] Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. [72] Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan.

[69] Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa. Abeno Harukas Osaka (kiri), gedung tertinggi di Jepang, dan Tokyo Skytree (kanan), struktur tertinggi di Jepang. Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang. [73] Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja.

[74] Menurut indeks Big Mac, tenaga kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia. Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial, Nintendo, NTT DoCoMo, Nippon Telegraph & Telephone, Canon, Matsushita Electric Industrial, Honda, Mitsubishi Corporation, dan Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008. [75] Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006).

[76] Bursa Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo disebut Nikkei 225. [77] Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas.

Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah ( shuntō) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi.

Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti Sistem Nenkō, nemawashi, salaryman, dan office lady. Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. [78] [79] Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan.

[80] [81] Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota Way. Aktivisme pemegang saham sangat jarang. [82] Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 negara paling laissez-faire di antara 41 negara Asia Pasifik. [83] Mobil hibrida Toyota Prius. Produk otomotif dan elektronik adalah komoditas ekspor unggulan Jepang. Total ekspor Jepang pada tahun 2005 adalah 4.210 dolar AS per kapita.

Pasar ekspor terbesar Jepang tahun 2006 adalah Amerika Serikat 22,8%, Uni Eropa 14,5%, Tiongkok 14,3%, Korea Selatan 7,8%, Taiwan 6,8%, dan Hong Kong 5,6%. Produk ekspor unggulan Jepang adalah alat transportasi, kendaraan bermotor, elektronik, mesin-mesin listrik, dan bahan kimia.

[69] Negara sumber impor terbesar bagi Jepang pada tahun 2006 adalah Tiongkok 20,5%, AS 12,0%, Uni Eropa 10,3%, Arab Saudi 6,4%, Uni Emirat Arab 5,5%, Australia 4,8%, Korea Selatan 4,7%, dan Indonesia 4,2%. Impor utama Jepang adalah mesin-mesin dan perkakas, minyak bumi, bahan makanan, tekstil, dan bahan mentah untuk industri. [69] Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar).

[84] Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996. [85] [86] Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun seusai Perang Dunia II.

Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang "masa keajaiban ekonomi Jepang", angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008. [87] Pada Februari 2007 terdapat 1.813.000 keluarga petani komersial, namun di antaranya hanya kurang dari 21,2% atau 387.000 keluarga petani pengusaha. [88] Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit yang bekerja di bidang pertanian.

[89] [90] Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea Selatan, India dan RRT akan benar-benar mendominasi dunia pada tahun 2030 dan mematahkan dominasi barat atas perekonomian dunia. Demografi [ sunting - sunting sumber ] Kuil Shinto Itsukushima Situs Warisan Dunia UNESCO.

Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127,614 juta orang (perkiraan 1 Februari 2009). [91] Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea Zainichi, [92] Tionghoa Zainichi, orang Filipina, orang Brazil-Jepang, [93] dan orang Peru-Jepang.

[94] Pada 2003, ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang. [95] Kewarganegaraan Jepang diberikan kepada bayi yang dilahirkan dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Jepang, ayah berkewarganegaraan Jepang yang wafat sebelum bayi lahir, atau bayi yang lahir di Jepang dengan ayah/ibu tidak diketahui/tidak memiliki kewarganegaraan.

[96] Suku bangsa yang paling dominan adalah penduduk asli yang disebut suku Yamato dan kelompok minoritas utama yang terdiri dari penduduk asli suku Ainu [97] dan Ryukyu, ditambah kelompok minoritas secara sosial yang disebut burakumin. [98] Pada tahun 2006, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 81,25 tahun, dan merupakan salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. [99] Namun populasi Jepang dengan cepat menua sebagai dampak dari ledakan kelahiran pascaperang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran.

Pada tahun 2004, sekitar 19,5% dari populasi Jepang sudah berusia di atas 65 tahun. [100] Perubahan dalam struktur demografi menyebabkan sejumlah masalah sosial, terutama kecenderungan menurunnya populasi angkatan kerja dan meningkatnya biaya jaminan sosial seperti uang pensiun. Masalah lain termasuk meningkatkan generasi muda yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa.

[101] Populasi Jepang dikhawatirkan akan merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan makin menurun hingga 64 juta pada tahun 2100. [100] Pakar demografi dan pejabat pemerintah kini dalam perdebatan hangat mengenai cara menangani masalah penurunan jumlah penduduk. [101] Imigrasi dan insentif uang untuk kelahiran bayi sering disarankan sebagai pemecahan masalah penduduk Jepang yang semakin menua.

[102] [103] Perkiraan tertinggi jumlah penganut agama Buddha sekaligus Shinto adalah 84-96% yang menunjukkan besarnya jumlah penganut sinkretisme dari kedua agama tersebut. [14] [104] Walaupun demikian, perkiraan tersebut hanya didasarkan pada jumlah orang yang diperkirakan ada hubungan dengan kuil, dan bukan jumlah penduduk yang sungguh-sungguh menganut kedua agama tersebut. [105] Professor Robert Kisala (dari Universitas Nanzan) memperkirakan hanya 30% dari penduduk Jepang yang mengaku menganut suatu agama.

[105] Taoisme dan Konfusianisme dari Tiongkok juga memengaruhi kepercayaan dan tradisi Jepang. Agama di Jepang cenderung bersifat sinkretisme dengan hasil berupa berbagai macam tradisi, seperti orang tua membawa anak-anak ke upacara Shinto, pelajar berdoa di kuil Shinto meminta lulus ujian, pernikahan ala Barat di kapel atau gereja Kristen, sementara pemakaman diurus oleh kuil Buddha. Penduduk beragama Kristen hanya minoritas sejumlah (2.595.397 juta atau 2,04%).

[106] Kebanyakan orang Jepang mengambil sikap tidak peduli terhadap agama dan melihat agama sebagai budaya dan tradisi. Bila ditanya mengenai agama, mereka akan mengatakan bahwa mereka beragama Buddha hanya karena nenek moyang mereka menganut salah satu sekte agama Buddha.

Selain itu, di Jepang sejak pertengahan abad ke-19 bermunculan berbagai sekte agama baru ( Shinshūkyō) seperti Tenrikyo dan Aum Shinrikyo (atau Aleph). Lebih dari 99% penduduk Jepang berbicara bahasa Jepang sebagai bahasa ibu.

[91] Bahasa Jepang adalah bahasa aglutinatif dengan tuturan hormat (kata honorifik) yang mencerminkan hierarki dalam masyarakat Jepang. Pemilihan kata kerja dan kosakata menunjukkan status pembicara dan pendengar. Menurut kamus bahasa Jepang Shinsen-kokugojiten, kosakata dari Tiongkok berjumlah sekitar 49,1% dari kosakata keseluruhan, kata-kata asli Jepang hanya 33,8% dan kata serapan sekitar 8,8%. [107] Bahasa Jepang ditulis memakai aksara kanji, hiragana, dan katakana, ditambah huruf Latin dan penulisan angka Arab.

Bahasa Ryukyu yang juga termasuk salah satu keluarga bahasa Japonik dipakai orang Okinawa, tetapi hanya sedikit dipelajari anak-anak. [108] Bahasa Ainu adalah bahasa mati dengan hanya sedikit penutur asli yang sudah berusia lanjut di Hokkaido.

[109] Murid sekolah negeri dan swasta di Jepang hanya diharuskan belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. [110] 2010 Census Peringkat Prefektur Pop. Peringkat Prefektur Pop. Tokyo Yokohama 1 Tokyo Tokyo 13.839.910 11 Hiroshima Hiroshima 1.174.209 Osaka Nagoya 2 Yokohama Kanagawa 3.689.603 12 Sendai Miyagi 1.045.903 3 Osaka Osaka 2.666.371 13 Kitakyushu Fukuoka 977.288 4 Nagoya Aichi 2.263.907 14 Chiba Chiba 962.130 5 Sapporo Hokkaido 1.914.434 15 Sakai Osaka 842.134 6 Kobe Hyōgo 1.544.873 16 Niigata Niigata 812.192 7 Kyoto Kyoto 1.474.473 17 Hamamatsu Shizuoka 800.912 8 Fukuoka Fukuoka 1.463.826 18 Kumamoto Kumamoto 734.294 9 Kawasaki Kanagawa 1.425.678 19 Sagamihara Kanagawa 717.561 10 Saitama Saitama 1.222.910 20 Shizuoka Shizuoka 716.328 Pendidikan [ sunting - sunting sumber ] Auditorium Yasuda di Universitas Tokyo Pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi diperkenalkan di Jepang pada 1872 sebagai hasil Restorasi Meiji.

[111] Sejak 1947, program wajib belajar di Jepang mewajibkan setiap warga negara untuk untuk bersekolah selama 9 tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (dari usia 6 hingga 15 tahun). Di kalangan penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat melek huruf sebesar 99%, laki-laki: 99%; perempuan: 99% (2002). [112] Hampir semua murid meneruskan ke Sekolah Menengah Atas, dan menurut MEXT sekitar 75,9% lulusan sekolah menengah atas pada tahun 2005 melanjutkan ke universitas, akademi, sekolah keterampilan, atau lembaga pendidikan tinggi lainnya.

[113] Pendidikan di Jepang sangat kompetitif, [114] khususnya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dua peringkat teratas universitas di Jepang ditempati oleh Universitas Tokyo dan Universitas Keio. [115] Dalam peringkat yang disusun Program Penilaian Pelajar Internasional dari OECD, pengetahuan dan keterampilan anak Jepang berusia 15 tahun berada di peringkat nomor enam terbaik di dunia.

[116] Peringkat internasional [ sunting - sunting sumber ] • Indeks Pembangunan Manusia - peringkat ke-19 dan 4 besar di Asia • Indeks Kebebasan Pers - peringkat ke-11 • PDB - peringkat ke-3 • Indeks Kualitas Hidup - peringkat ke-17 • Indeks Persepsi Korupsi - peringkat ke-17 • Indeks Kebebasan Ekonomi - peringkat ke-17 • Laporan Daya Saing Global - peringkat ke-7 • Peringkat dunia FIFA - peringkat 28 • Total Perdagangan Internasional - peringkat 2 Budaya [ sunting - sunting sumber ] Kinkaku-ji atau 'Kuil Emas Pavilion' di Kyoto dan Situs Warisan Dunia UNESCO.

Budaya Jepang mencakup interaksi antara budaya asli Jomon yang kukuh dengan pengaruh dari luar negeri yang menyusul. Mula-mula Tiongkok dan Korea banyak membawa pengaruh, bermula dengan perkembangan budaya Yayoi sekitar 300 SM.

Gabungan tradisi budaya Yunani dan India, memengaruhi seni dan keagamaan Jepang sejak abad ke-6 Masehi, dilengkapi dengan pengenalan agama Buddha sekte Mahayana.

Sejak abad ke-16, pengaruh Eropa menonjol, disusul dengan pengaruh Amerika Serikat yang mendominasi Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jepang turut mengembangkan budaya yang original dan unik, dalam seni ( ikebana, origami, ukiyo-e), kerajinan tangan ( pahatan, tembikar, persembahan (boneka bunraku, tarian tradisional, kabuki, noh, rakugo), dan tradisi ( permainan Jepang, onsen, sento, upacara minum teh, taman Jepang), serta makanan Jepang.

Kini, Jepang merupakan salah sebuah pengekspor budaya pop yang terbesar. Anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan video, dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain.

Pemuda Jepang gemar menciptakan trend baru dan kegemaran mengikut gaya mereka memengaruhi mode dan trend seluruh dunia. Pasar muda-mudi yang amat baik merupakan ujian untuk produk-produk elektronik konsumen yang baru, di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang, sebelum dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia.

Chakinzushi, sushi yang dibungkus telur dadar tipis. Baru-baru ini Jepang mula mengekspor satu lagi komoditas budaya yang bernilai: olahragawan. Popularitas pemain bisbol Jepang di Amerika Serikat meningkatkan kesadaran warga negara Barat tersebut terhadap segalanya mengenai Jepang.

Orang Jepang biasanya gemar memakan makanan tradisi mereka. Sebagian besar acara TV pada waktu petang dikhususkan pada penemuan dan penghasilan makanan tradisional yang bermutu. Makanan Jepang mencetak nama di seluruh dunia dengan sushi, yang biasanya dibuat dari berbagai jenis ikan mentah yang digabungkan dengan nasi dan wasabi.

Sushi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Makanan Jepang bertumpu pada peralihan musim, dengan menghidangkan mi dingin dan sashimi pada musim panas, sedangkan ramen panas dan shabu-shabu pada musim dingin.

Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "Explore Japan National Flag and National Anthem" . Diakses tanggal January 29, 2017. • ^ "National Symbols". Diarsipkan dari versi asli tanggal February 2, 2017 . Diakses tanggal January 29, 2017. • ^ "History of Tokyo" . Diakses tanggal 29 Januari 2017.

Periode Edo berlangsung selama hampir 260 tahun sampai Restorasi Meiji pada tahun 1868, ketika Keshogunan Tokugawa berakhir dan pemerintahan kekaisaran dipulihkan.

Kaisar pindah ke Edo, yang berganti nama menjadi Tokyo. Dengan demikian, Tokyo menjadi ibu kota Jepang • ^ 法制執務コラム集「法律と国語・日本語」 (dalam bahasa Japanese). Legislative Bureau of the House of Councillors . Diakses tanggal January 19, 2009. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link) • ^ Dentsu Communication Institute, Japan Research Center: Sixty Countries' Values Databook (世界60カ国価値観データブック) (2000).

• ^ Menurut legenda, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu, Sang Kaisar Pertama. • ^ "Facts about Japan, General Information" . Diakses tanggal January 29, 2017. • ^ "Population Estimates Monthly Report May 2021)". Statistics Bureau of Japan. May 20, 2021. • ^ "2015 Population Census: Basic Complete Tabulation on Population and Households" (PDF). Statistics Bureau of Japan. October 2016 . Diakses tanggal January 2, 2020. • ^ a b "World Economic Outlook database: April 2021".

International Monetary Fund. April 2021. • ^ "Income inequality". OECD. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 18, 2019 . Diakses tanggal May 21, 2020. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ "Human Development Report 2020" (PDF) (dalam bahasa Inggris). United Nations Development Programme. December 15, 2020 . Diakses tanggal December 15, 2020. • ^ [Jepang http://fpcj.jp/old/e/mres/publication/ff/pdf_07/01_land.pdf " Facts and Figures of Japan 2007 01: Land"] Periksa nilai -url= ( bantuan) (PDF).

Foreign Press Center Japan. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2009-07-31 . Diakses tanggal 2009-07-04. line feed character di -url= pada posisi 7 ( bantuan) • ^ a b c "World Factbook; Japan". CIA. 2007-03-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25 . Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ United Nations World Population Propsects: 2006 revision Diarsipkan 2013-07-21 di Wayback Machine.

– Table A.17 for 2005-2010 • ^ Schreiber, Mark (26 November 2019). "You say 'Nihon,' I say 'Nippon,' or let's call the whole thing 'Japan'?". The Japan Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-13 . Diakses tanggal 20 May 2020. • ^ "Re: にほん or にっぽん". www.sf.airnet.ne.jp. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-15 .

Diakses tanggal 2009-10-23. • ^ Word Histories and Mysteries: From Abracadabra to Zeus. Houghton Mifflin Harcourt. October 13, 2004. ISBN 978-0-547-35027-1. • ^ Luīs Fróis, "Of the Ilande of Giapan" (February 19, 1565), published in Richard Willes, "The History of Travayle in the West and East Indies" (London 1577), cited in "Travel Narratives from the Age of Discovery", by Peter C.

Mancall, pp. 156–57. • ^ Batchelor, Robert K. (January 6, 2014). London: The Selden Map and the Making of a Global City, 1549–1689. University of Chicago Press. hlm. 76, 79. ISBN 978-0-226-08079-6. In Richard Wille's 1577 book "The History of Travalye in the West and East Indies" • ^ Brown, Delmer M.; Hall, John Whitney; Jansen, Marius B.; Shively, Donald H.; Twitchett, Denis (1988). The Cambridge History of Japan: Volume 1 (dalam bahasa Inggris).

Cambridge University Press. hlm. 275. ISBN 978-0-521-22352-2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-29 . Diakses tanggal 2020-06-27. • ^ Delmer M. Brown (ed.), ed. (1993). The Cambridge History of Japan.

Cambridge University Press. hlm. 140–149. Pemeliharaan CS1: Teks tambahan: editors list ( link) • ^ William Gerald Beasley (1999). The Japanese Experience: A Short History of Japan. University of California Press. hlm. {/INSERTKEYS}

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

42. ISBN 0520225600. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-13. Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ Conrad Totman (2002). A History of Japan. Blackwell. hlm. 64–79. ISBN 978-1405123594.

• ^ Conrad Totman (2002). A History of Japan. Blackwell. hlm. 122–123. ISBN 978-1405123594. • ^ George Sansom (1961). A History of Japan: 1334–1615. Stanford. hlm. 42. ISBN 0-8047-0525-9. • ^ George Sansom (1961). A History of Japan: 1334–1615. Stanford. hlm. 217. ISBN 0-8047-0525-9. • ^ Stephen Turnbull (2002). Samurai Invasion: Japan's Korean War. Cassel. hlm. 227. ISBN 978-0304359486. • ^ Hooker, Richard (1999-07-14).

"Japan Glossary; Kokugaku". Washington State University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-08-28. Diakses tanggal 2006-12-28. • ^ Jesse Arnold. "Japan: The Making of a World Superpower (Imperial Japan)". vt.edu/users/jearnol2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-04-09. Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ Kelley L. Ross. "The Pearl Harbor Strike Force". friesian.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-02-24.

Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ Roland H. Worth, Jr. (1995). No Choice But War: the United States Embargo Against Japan and the Eruption of War in the Pacific. McFarland. ISBN 0-7864-0141-9. • ^ "Japanese Instrument of Surrender". educationworld.net. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-12-31. Diakses tanggal 2006-12-28. • ^ When Empire Comes Home: Repatriation and Reintegration in Postwar Japan by Lori Watt Diarsipkan 2009-03-04 di Wayback Machine., Harvard University Press • ^ Joseph Coleman (2006-03-06).

" '52 coup plot bid to rearm Japan: CIA". The Japan Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-17. Diakses tanggal 2007-04-03. • ^ a b c d Kobayashi, Kayo (2005). 日本の経済: Japanese Economy, The. IBC Publishing. ISBN 4-8968-4147-6. • ^ " "Japan "". Microsoft Encarta Online Encyclopedia. 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-16.

Diakses tanggal 2006-12-28. • ^ "Japan Information—Page dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …. WorldInfoZone.com.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-02. Diakses tanggal 2006-12-28. • ^ "World Population Prospects". UN Department of Economic and Social Affairs. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-08-19.

Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ "Tectonics and Volcanoes of Japan". Oregon State University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-02-04.

Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ "Attractions: Hot Springs". JNTO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-03-02. Diakses tanggal 2007-04-01. • ^ a b "Essential Info: Climate". JNTO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-02-18. Diakses tanggal 2007-04-01. • ^ "Gifu Prefecture sees highest temperature ever recorded in Japan - 40.9".

Japan News Review Society. 2007-08-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-18. Diakses tanggal 2007-08-16. • ^ "The Constitution of Japan". House of Councillors of the National Diet of Japan. 1946-11-03. Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dari versi asli tanggal 2007-03-17.

Diakses tanggal 2007-03-10. • ^ "A History of the Liberal Democratic Party". Liberal Democratic Party of Japan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-10-17. Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5 Diarsipkan 2009-03-13 di Wayback Machine. Konstitusi Jepang Bab 5, Kabinet (第5章 内閣) • ^ http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s1 Diarsipkan 2009-03-13 di Wayback Machine. Konstitusi Jepang Bab 1 Pasal 6, Kaisar (第1章 天皇) • ^ http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s1 Diarsipkan 2009-03-13 di Wayback Machine.

Konstitusi Jepang Bab 1 7 Butir 5, Kaisar (第1章 天皇) • ^ Michael Green. "Japan Is Back: Why Tokyo's New Assertiveness Is Good for Washington". Real Clear Politics. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-01. Diakses tanggal 2009-03-08. • ^ "Japan: non-permanent member of the Security Council". United Nations.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-02-16. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ Nile Gardiner, Ph.D. and Brett D. Schaefer. "U.N. Security Council Expansion Is Not in the U.S. Interest". Heritage Foundation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-18. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "MOFA: Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation". www.mofa.go.jp. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-14.

Diakses tanggal 2020-04-14. • ^ "MOFA: Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and India (October 22, 2008)". www.mofa.go.jp. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-14. Diakses tanggal 2020-04-14. • ^ "Debt Relief is down: Other ODA rises slightly".

Organisation for Economic Co-Operation and Development. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-19. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "Sejarah Bantuan ODA Jepang di Indonesia". Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-12.

Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "Japan's island row with Russia". BBC News. 2006-08-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-02-21.

Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "Seoul and Tokyo hold island talks". BBC News. 2006-04-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-11-30. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands".

Kementerian Luar Negeri Jepang. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-30. Diakses tanggal 2009-03-10.

• ^ "The Constitution of Japan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-14. Diakses tanggal 2009-03-12. • ^ Kosechi, Soseki. "Mengkaji Kembali Revisi Konstitusi Jepang". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-12. Diakses tanggal 2009-03-12. • ^ "Section 3. Japan's Response to the Post-Gulf Crisis Problems". Diplomatic Bluebook 1991: Japan's Diplomatic Activities.

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Kementerian Luar Negeri Jepang. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-12-11. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ a b "航空自衛隊イラク復興支援派遣撤収業務隊による撤収業務の終結に関する命令の発出について". Kementerian Pertahanan.

2009-02-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-10-12. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "Japan's Participation in UN Peacekeeping Operations: International Peace Cooperation Assignment in Cambodia". Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters, Cabinet Office. 2009-02-10. Diakses tanggal 2009-03-10. [ pranala nonaktif permanen] • ^ "Prime Minister Encourages Japan Air Self-Defense Force (JASDF) to be Dispatched to Iraq".

Kantor Perdana Menteri Jepang. 2003-12-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-03-10. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ "2009年2月16日付防衛省人事発令" (PDF). Kementerian Pertahanan. 2009-02-16. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2012-03-08. Diakses tanggal 2009-03-10. • ^ McCargo, Duncan (2000). Contemporary Japan. Macmillan. hlm. 84–85. ISBN 0333710002. • ^ Mabuchi, Masaru (May 2001). " Municipal Amalgamation in Japan" (PDF). World Bank. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2015-11-06.

Diakses tanggal December 28, 2006. • ^ a b c "Japan: Patterns of Development". country-data.com. 1994. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-12-03. Diakses tanggal 2006-12-28. Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ a b c d "World Factbook; Japan—Economy". CIA. 2006-12-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2006-12-28.

• ^ a b "World Economic Outlook Database; country comparisons". IMF. 2006-09-01. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-04. Diakses tanggal 2007-03-14. • ^ "NationMaster; Economy Statistics". NationMaster. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-03-14.

Diakses tanggal 2007-03-26. • ^ er 6 Manufacturing and Construction Diarsipkan 2009-11-13 di Wayback Machine., Statistical Handbook of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications • ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-27. Diakses tanggal 2009-03-09. • ^ "Groningen Growth and Development Centre". University of Groningen. 27 Jul 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-10.

Diakses tanggal 2020-04-14. • ^ Japan 500 2008 Diarsipkan 2009-02-11 di Wayback Machine., Financial Times Diakses pada 8 Maret 2009] • ^ "The Forbes 2000 - Forbes.com". www.forbes.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-29. Diakses tanggal 2020-04-14. • ^ Market data. Diarsipkan 2007-10-11 di Wayback Machine.

New York Stock Exchange (2006-01-31). Diakses pada 2007-08-11. • ^ "Japan's Economy: Free at last". The Economist. 2006-07-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-10-11.

Diakses tanggal 2007-03-29. • ^ "The State and Change in the "Lifetime Employment" in Japan: From the End of War Through 1995". Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). November 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-06-13. Diakses tanggal 2007-03-29.

• ^ "Life-time Employment (終身雇用)". exBuzzWords. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-02-07. Diakses tanggal 2007-03-28. Parameter -firstname= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan); Parameter -lastname= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ "Going hybrid".

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-30. Diakses tanggal 2020-04-14 – via The Economist. • ^ Activist shareholders swarm in Japan Diarsipkan 2009-02-02 di Wayback Machine., The Economist • ^ Japan Diarsipkan 2008-12-19 di Wayback Machine., Index of Economic Freedom • ^ "The State of World Fisheries and Aquaculture 2006" (PDF).

FAO Fisheries and Aquaculture Department FAO. 2007. ISBN 978-92-5-105568-7. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2009-02-20. Diakses tanggal 2009-03-02. • ^ "Yearbooks of Fishery Statistics: World fisheries production, by capture and aquaculture, by country (2006)" (PDF).

Fisheries and Aquaculture Department FAO. 2006. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-05-18. Diakses tanggal 2009-03-08. Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ The World Almanac and book of facts 2008.

World Almanac Books. 2008. hlm. 94. ISBN 1-60057-072-0. • ^ "Employed person by occupation and sex (労働力調査 長期時系列データ 職業別就業者数)". Statistics Bureau, Director General for Policy Planning (Statistical Standards) 総務省統計局. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-02-28. Diakses tanggal 2009-03-09. • ^ Zaidan Hōjin Yano Tsuneta Kinenkai, 財団法人矢野恒太記念会 (2008). p.134 Tabel 13-6 dan catatan kaki.

"Definisi keluarga petani komersial ( hambai nōka) adalah keluarga dengan luas tanah lebih dari 3.000 m² atau pendapatan kotor lebih dari \500.000 per tahun; definisi keluarga petani pengusaha ( shugyō nōka) adalah keluarga yang berpenghasilan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dari pertanian, dan memiliki kepala keluarga berumur di bawah 65 tahun yang bekerja di lahan pertanian lebih dari 60 hari per tahun." • ^ Zaidan Hōjin Yano Tsuneta Kinenkai 財団法人矢野恒太記念会 (2008) p.136 Tabel 13-8.

Report of Survey on Movement of Agriculture Structure. • ^ Pada tahun 1990, keluarga petani komersial yang memiliki kepala keluarga berusia di atas 65 tahun mencapai 19,5%.

Angka ini bertambah menjadi 32,4% pada tahun 2007. "Main Indicators Relating to Agriculture, Forestry and Fisheries (農林水 産業関連主要指標(1)土地と人口 Land and population)". Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF). Diakses tanggal 2009-03-09. [ pranala nonaktif permanen] • ^ a b "人口推計月報". Biro Statistik Jepang. 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-21. Diakses tanggal 2009-08-08. Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Japan-born Koreans live in limbo Diarsipkan 2011-04-30 di Wayback Machine.

The New York Times. 2 April 2005. • ^ An Enclave of Brazilians Is Testing Insular Japan Diarsipkan 2011-04-30 di Wayback Machine. The New York Times. 1 November 2008. • ^ 'Home' is where the heartbreak is for Japanese-Peruvians Diarsipkan 2010-01-06 di Wayback Machine.

Asia Times. 16 Oktober 1999. • ^ Registered Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … in Japan by Nationality Diarsipkan 2005-08-24 di Wayback Machine. Stat.go.jp. • ^ "国籍Q&A". 民事局. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-21. Diakses tanggal 2009-08-08. • ^ Fogarty, Philippa (2008-06-06). "Recognition at last for Japan's Ainu".

BBC News. BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-08. Diakses tanggal 2008-06-07. • ^ The Invisible Race Diarsipkan 2012-12-16 di Wayback Machine. Time. 8 Januari 1973. • ^ "The World Factbook: Rank order—Life expectancy at birth". CIA. 2006-12-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-20. Diakses tanggal 2006-12-28. • ^ a b "Statistical Handbook of Japan: Chapter 2—Population". Japan Ministry of Internal Affairs and Communications.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-04-11. Diakses tanggal 2006-12-28. • ^ a b Ogawa, Naohiro. "Demographic Trends and Their Implications for Japan's Future" Diarsipkan 2010-01-14 di Wayback Machine. The Ministry of Foreign Affairs of Japan. Transkrip wawancara pada 7 Maret 1997. Diakses pada 14 Mei 2006. • ^ Hidenori Sakanaka (2005-10-05). "Japan Immigration Policy Institute: Director's message". Japan Immigration Policy Institute.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-29. Diakses tanggal 2007-01-05. • ^ French, Howard. "Insular Japan Needs, but Resists, Immigration". Diarsipkan 2007-12-02 di Wayback Machine. " The New York Times" (2003-07-24). Diakses pada 2007-02-21. • ^ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2006-09-15). "International Religious Freedom Report 2006". U.S. Department of State.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-23. Diakses tanggal 2007-12-04. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ a b Kisala, Robert (2005). Robert Wargo, ed. The Logic Of Nothingness: A Study of Nishida Kitarō. University of Hawaii Press. hlm. 3–4. ISBN 0824822846. • ^ "Religious Juridical Persons and Administration of Religious Affairs, [[Agency for Cultural Affairs]" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2008-09-09.

Diakses tanggal 2009-08-08. • ^ Shinsen-kokugojiten (新選国語辞典), Kyōsuke Kindaichi, Shogakukan, 2001, ISBN 4-09-501407-5 • ^ 言語学大辞典セレクション:日本列島の言語 ( Selection from the Encyclopædia of Linguistics: The Languages of the Japanese Archipelago).

"琉球列島の言語" ( The Languages of the Ryukyu Islands). 三省堂 1997 • ^ "15 families keep ancient language alive in Japan". UN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-06. Diakses tanggal 2007-03-27. • ^ Lucien Ellington (2005-09-01). "Japan Digest: Japanese Education". Indiana University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-04-27. Diakses tanggal 2006-04-27. • ^ Lucien Ellington (2003-12-01).

"Beyond the Rhetoric: Essential Questions About Japanese Education". Foreign Policy Research Institute. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-04-05. Diakses tanggal 2007-04-01. • ^ "East Asia/Southeast Asia :: Japan — The World Factbook - Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2009-03-07. • ^ "School Education" (PDF).

MEXT. Diarsipkan dari versi asli ( PDF) tanggal 2008-01-02. Diakses tanggal 2007-03-10. • ^ Kate Rossmanith (2007-02-05). "Rethinking Japanese education". The University of Sydney. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-01-13. Diakses tanggal 2007-04-01. • ^ "The World University Rankings". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-06-04. Diakses tanggal 2009-08-29. • ^ OECD’s PISA survey shows some countries making significant gains in learning outcomes Diarsipkan 2009-12-15 di Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Machine., OECD, 04/12/2007.

Range of rank on the PISA 2006 science scale Diarsipkan 2009-12-29 di Wayback Machine. Bacaan selanjutnya [ sunting - sunting sumber ] • Conrad Totman, 2000. 'A History of Modern Japan. Blackwell Publishers.' • C.H. Kwan. 2001. 'Yen Bloc: Toward Economic Integration in Asia.' Brookings Institution Press. • Bernson, Mary Hammond and Elaine Magnusson, eds. Modern Japan: An Idea Book for K-12 Teachers.

Multicultural Education Resource Serial. Olympia, WA: Office of the State Superintendent of Public Instruction, 1984. ED 252 486. • Cogan, John J. and Donald O. Schneider, eds. Perspectives on Japan: A Guide for Teachers. Washington, DC: National Council for the Social Studies, 1983. ED 236 090. • East Meets West: Mutual Images. Stanford, CA: California Center for Research in International Studies, l980. ED 196 765. • Kaderabeck, Leslie. The Japanese Automobile Worker: A Microcosm of Japan's Success.

1985. ED 263 041. • Murphy, Carole. A Step by Step Guide for Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … a Japanese Cultural Festival. 1983. ED 238 748. • Wojtan, Linda S. Free Resources for Teaching about Japan. Bloomington, IN: Midwest Program for Teaching about Japan, Indiana University, 1986. ED 270 3891. Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] Portal Jepang • Hubungan luar negeri Jepang • Kalender Jepang • Militer Jepang • Transportasi di Jepang • Daftar masakan Jepang • Daftar kata serapan dari bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia • Daftar wilayah metropolitan di Jepang menurut populasi Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Cari tahu mengenai Japan pada proyek-proyek Wikimedia lainnya: Definisi dan terjemahan dari Wiktionary Gambar dan media dari Commons Berita dari Wikinews Buku dari Wikibuku Pemerintah • Kantei.go.jp, situs resmi Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya • Kunaicho.go.jp, • National Diet Library • Public Relations Office Wisata • Japan National Tourist Organization • Panduan perjalanan Jepang dari Wikivoyage Informasi Umum • Jepang di CIA World Factbook.

• Jepang Diarsipkan 2009-04-21 di Wayback Machine. dari UCB Libraries GovPubs • Jepang di Curlie (dari DMOZ) • Jepang dari BBC News • Jepang dari US Energy Information Administration • Jepang dari OECD • Prakiraan Pengembangan Jepang dari International Futures • Pra sejarah • Paleolitik • Sejarah kuno • Jōmon • Yayoi • Kofun • Zaman purba • Asuka • Nara • Heian • Setelah zaman purba dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Kamakura • Muromachi • Azuchi–Momoyama • Edo • Sejarah Modern • Sakoku • Bakumatsu • Kekaisaran Jepang • Meiji • Taishō • Shōwa • Pascaperang • Pascapendudukan • Heisei Menurut topik • Afganistan • Arab Saudi • Armenia 1 • Azerbaijan 1 • Bahrain • Bangladesh • Bhutan • Brunei • Filipina • Georgia 1 • India • Indonesia • Irak • Iran • Israel • Jepang • Kamboja • Kazakhstan 3 • Kirgizstan • Korea Selatan • Korea Utara • Kuwait • Laos • Lebanon • Maladewa • Malaysia • Mesir 3 • Mongolia • Myanmar • Nepal • Oman • Pakistan • Qatar • Rusia 3 • Singapura • Siprus 1 • Sri Lanka • Suriah • Tajikistan • Thailand • Timor Leste 2 • Tiongkok • Turki 3 • Turkmenistan • Uni Emirat Arab • Uzbekistan • Vietnam • Yaman • Yordania Negara dengan pengakuan terbatas Kategori tersembunyi: • Halaman dengan argumen formatnum non-numerik • Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui • CS1 menggunakan skrip berbahasa Jepang (ja) • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Galat CS1: karakter tidak terlihat • Halaman dengan galat URL • Templat webarchive tautan wayback • Pemeliharaan CS1: Teks tambahan: editors list • Artikel dengan pranala luar nonaktif • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen • Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list • Halaman yang menggunakan pranala magis ISBN • Halaman dengan argumen ganda di pemanggilan templat • Artikel mengandung aksara Jepang • Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters • Artikel dengan mikroformat hAudio • Artikel mengandung aksara Tionghoa • Artikel berpranala Curlie • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda ISNI • Artikel Wikipedia dengan penanda VIAF • Artikel Wikipedia dengan penanda BNE • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda NDL • Artikel Wikipedia dengan penanda NKC • Artikel Wikipedia dengan penanda NLA • Artikel Wikipedia dengan penanda NLI • Artikel Wikipedia dengan penanda SELIBR • Artikel Wikipedia dengan penanda FAST • Artikel Wikipedia dengan penanda HDS • Artikel Wikipedia dengan penanda MusicBrainz area • Artikel Wikipedia dengan penanda NARA • Artikel Wikipedia dengan penanda RERO • Artikel Wikipedia dengan penanda SUDOC • Artikel Wikipedia dengan penanda TDVİA • Artikel Wikipedia dengan penanda Trove • Artikel Wikipedia dengan penanda WORLDCATID • Artikel Wikipedia dengan penanda ganda • Halaman ini terakhir diubah pada 8 Mei 2022, pukul 16.51.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •1.

Perhatikan keterangan berikut! 1) Pemerintah kolonial menerapkan Wilde Scholen Ordonantie 2) Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia 3) Lahirnya kaum terpelajar 4) Kaum Indo Belanda mendirikan Indische Bond dan Insulinde 5) Keinginan adanya persatuan bangsawan Jawa Faktor intern yang mendorong munculnya Pergerakan Nasional Indonesia adalah . A. 1, 2 dan 3 B. 1, 2 dan 4 C. 1, 2 dan 5 D. 2, 3 dan 4 E. 2, 3 dan 5 2.

Usaha yang ditempuh Mahatma Gandhi untuk membebaskan India dari imperialisme Inggris melalui gerakan Satyagraha adalah .

A. ikut bergabung dengan jalan mogok sebagai tanda protes B. melawan musuh tanpa kekerasan fisik ataupun batin C. tetap setia pada kebenaran dan menolak kerjasama dengan penjajah D. menjalani kehidupan dengan usaha sendiri E. berjuang dengan memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah penjajah 3. Lahirnya gerakan nasionalisme yang terjadi di Asia-Afrika merupakan sebagai akibat .

A. keinginan untuk mencapai kebebasan B. kemajuan pendidikan dari rakyat Asia Afrika C. lemahnya dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … kekuasaan pemerintah penjajah D. rasa tidak puas kemewahan kaum imperialis E.

hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penjajah 4. Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Budi Utomo merupakan “fajar baru” dalam pergerakan Indonesia karena mempunyai cita-cita berikut, kecuali .

A. menolak kebudayaan barat B. merekrut golongan priyayi Jawa C. mencapai Indonesia Merdeka D. menghidupkan kebudayaan Jawa E. mengumpulkan dana untuk studyfonds 5.

Gagalnya perjuangan kemerdekaan pada masa sebelum pergerakan nasional disebabkan oleh . A. gerak perjuangan belum merakyat B. mengutamakan kepentingan kelompoknya C. belum adanya semangat persatuan nasional D. belum optimalnya potensi kekuatan bangsa E. tidak adanya pemimpin bangsa yang tangguh 6.

Usaha bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tidak hanya lewat organisasi, tetapi melalui lembaga resmi pemerintah kolonial yaitu . A. Volksraads B. Parlemen di negeri Belanda C. Komisi Visman D. Dewan Perwakilan Rakyat E. Kongsi Dagang Belanda 7. Perhatikan keterangan berikut: 1) Kedaulatan Rakyat 2) Darmo Kondo 3) Suara Asia 4) Suara Merdeka 5) Cahaya Bandung Surat kabar yang besar peranannya dalam menyebarluaskan berita Proklamasi adalah .

A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 3 dan 5 E. 4 dan 5 8. Dalam bidang pendidikan dari masa pendudukan Jepang ada sebagian yang menguntungkan yaitu .

A. melahirkan golongan cerdik pandai yang mempelopori gerakan nasional Indonesia B. digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah C. pendidikan di Indonesia diatur model pendidikan barat D. melahirkan tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara E. diajarkannya tulisan Kanji dan Hiragana 9. Segi positif di bidang militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah . A. jatuhnya pertahanan Amerika serikat di Pasifik B. kalahnya Jepang dalam perang Asia Timur Raya C.

Jepang berhasil melumpuhkan pertahanan Sekutu di Asia Tenggara D. Bekal dalam pembentukan Tentara Indonesia E. Meningkatnya motivasi berjuang dalam perang Asia Timur Raya 10. Dalam bidang pemerintahan akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia adalah . A. wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer B. kaisar memegang kendali utama di negeri jajahan C. membagi wilayah Indonesia menjadi 68 Karesidenan D.

diterapkannya sistem pemerintahan atas dasar faham Fasisme E. dihapuskannya negara Boneka buatan Belanda 11. Sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang dikenal dengan . A. Romusha dan Autarki B. Kenpeitei dan Romusha C. Tonarigumi dan Romusha D. Fujinkai dan Tonarigumi E. Autarki dan Kenpeitei 12. Budi Utomo merupakan organisasi yang dijadikan tanggal lahirnya Pergerakan Nasional karena . A. ruang gerak organisasinya bersifat Jawa Sentris B. tidak membedakan agama suku bangsa dan jenis kelamin C.

menggunakan organisasi modern dalam melawan penjajah D. tujuan pendiriannya dikhususkan pada pendidikan dan budaya E. menggunakan sistem pengerahan massa 13. Jepang terlibat dalam Perang Pasifik, karena adanya gerakan Jepang untuk . A. membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa barat B. membentuk Negara Asia Timur Raya C. melaksanakan pembangunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik D. menjadikan Jepang sebagai negara raksasa ekonomi E. berusaha menjadi negara yang dijuluki “Macam Ekonomi Asia” 14.

Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat pada masa pendudukan Jepang antara lain . A. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan K.H.

Mas Mansyur B. Datuk Pamuncak, Supriadinata, Gatot Mangkupraja dan K.H. Mas Mansyur C. Ki Hajar Dewantara, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur dan Ir. Sukarno D. K.H. Mas Mansyur, Ir. Sukarno, Dr. Sutomo dan Drs. Moh. Hatta E. Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker 15. Pada masa pendudukan Jepang terjadi perlawanan di berbagai daerah, kecuali .

A. K.H. Sumanik B. Teuku Hamid C. K.H. Andriyan D. K.H. Zainal Mustofa E. Tengku Abdul Jalil 16. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 memiliki arti penting bagi bangsa-bangsa Asia yaitu . A. Jepang menjadi pemimpin Asia untuk mengusir imperialisme barat B. gerakan modernisasi bangsa-bangsa Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … oleh Jepang C. meletusnya Perang Pasifik yang didukung Jepang D.

bangkitnya rasa harga diri bangsa Asia E. merajalelanya imperialisme Jepang ke seluruh Asia 17. Salah satu tokoh pergerakan nasional yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda dengan tulisan “Als Ik Een Nederlander Was” adalah .

A. Dr. Sutomo B. Dr. Cipto Mangunkusumo C. Multatuli D. Dr. Wahidin Sudirohusodo E. Suwardi Suryaningrat 18. Perhimpunan Indonesia disebut sebagai manifesto politik pergerakan nasional Indonesia disebabkan . A. keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia B.

garis perjuangannya bersifat non kooperasi C. berfokus pada kegiatan politik D. pemimpinnya adalah tokoh-tokoh berpengalaman E. lahir di negara yang sedang menjajah bangsanya 19. Tokoh pergerakan nasional yang mengkritik kebijakan pemeirntah kolonial belanda yang memungut dana dan rakyat untuk pesta kemerdekaan Belanda di Indonesia adalah .

A. Douwes Dekker B. Suwardi Suryaningrat C. Dr. Setia Budi D. Dr. Cipto Mangunkusumo E. Dr. Wahidin Sudirohusodo 20. Tuntutan agar Indonesia berparlemen atas dasar demokrasi berasal dari organisasi pergerakan nasional yang dikenal dengan . A. Majelis Islam A’la Indonesia B. Gerakan rakyat Indonesia C. Gabungan Politik Indonesia D. Partai Indonesia Raya E. Partai Nasional Indonesia 21. Di antara organisasi pergerakan nasional yang sifat keanggotaannya terbuka baik bagi pribumi maupun non pribumi, agama dan jenis kelamin adalah .

A. Indische party B. Indische Vereniging C. Indische Bond D. Insulinde E. Indische Social Democratic Vereniging 22. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi pergerakan nasional yang tetap diperbolehkan melakukan aktivitasnya adalah . A. Partai Indonesia Raya B. Partai Sarekat Islam Indonesia C. Majelis Syuro Muslimin Indonesia D. Majelis Islam A’la Indonesia E.

Partai Muslimin Indonesia 23. Dalam bidang sastra pemerintah pendudukan Jepang menaruh perhatian besar dengan mendirikan badan yang dinamakan . A. Jawa Shinbunkai B. Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschapij C.

Keimin Bunka Sidhoso D. Dokuritsu Junbi Cosakai E. Kokumin Gakko 24. Usaha Jepang dalam menarik simpati para petani Indonesia dilakukan melalui badan yang disebut .

A. Kumiai B. Jawa Hokokai C. Kinrohoshi D. Autarki E. Tonarigumi 25. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI adalah . A. menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa janji kemerdekaan benar-benar akan dilaksanakan B. menguji kemampuan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan C. menunjukkan bahwa Jepang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia D.

menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang E. menguji sikap mental bangsa Indonesia terhadap Jepang 26. Faktor-faktor yang mendorong menjadi negara imperialisme baru, kecuali . A. jumlah penduduk yang besar B. Jepang maju dalam bidang perdagangan, industri, militer dan pendidikan C. adanya ristriksi (pembatasan) imigrasi Jepang oleh bangsa Eropa D. cita-cita Hakko I Chi U E. kekayaan sumber daya alam yang besar 27. Strategi perlawanan terhadap penjajah dari bangsa barat antara PNI dengan Mahatma Gandhi memiliki persamaan yaitu .

A. Ahimsa B. Satyagraha C. Hartal D. Swadhesi E. Amritsar Massacre 28. Tujuan utama para pemuda menculik Sukarno-Hatta dan dibawa ke Rengasdengklok adalah . A. menunjukkan golongan muda masih setia kepada para pemimpin bangsa B. agar keselamatan beliau tidak terancam oleh Jepang C. untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang D. merumuskan naskah Proklamasi terhindar dari tentara Jepang E. menghindari konflik antara golongan muda dan golongan tua 29.

Rumusan dasar negara Ir. Sukarno yang dicetuskan dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah . A. Dasar Indonesia Merdeka B. Falsafah Negara Pancasila C. asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia D. dasar perjuangan Indonesia E. Piagam Jakarta 30. Organisasi semi militer yang dibentuk pemerintah Jepang khusus untuk kalangan pemuda Indonesia adalah . A. Gakukotai B. Seinendan C. Keibodan D. Jibakutai E. Fujinkai 31. Pemerintah pendudukan Jepang secara resmi berkuasa di Indonesia menggantikan kedudukan Belanda sesuai keputusan .

A. Perjanjian Linggarjati B. Traktat London C. Konferensi Malino D. Perundingan Kalijati E. Perundingan Dalat 32. Dalam rangka menarik simpati petani Indonesia maka Jepang mendirikan koperasi pertanian yaitu . A. Gunsheirikan B. Tinarigumi C. Otsuka Butai D. Seiko Shikikan E. Kumiai 33. Dampak positif masa pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan adalah .

A. sistem pendidikan di Indonesia meniru model pendidikan barat B. penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah C. melahirkan golongan terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional di Indonesia D. diajarkannya tulisan kanji dan Hiragana E. munculnya tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara 34. Upaya pemerintah pendudukan Jepang dalam membendung pengaruh budaya barat meresap di kalangan rakyat Indonesia maka Jepang dibentuk badan yang disebut .

A. Cuo Sangi In B. Romukyokai C. Kinrohashi D. Dokuritsu Junbi Inkai E. Keimin Bunka Sidhoso 35. Tujuan utama pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA adalah . A. mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka B. memberikan pendidikan militer kepada rakyat Indonesia C. memberikan kesempatan rakyat Indonesia membela negara D. mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik E. mempertahankan Indonesia dari ancaman bangsa barat 36.

Perhatikan keterangan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … 1) Surabaya 2) Bukittinggi 3) Semarang 4) Makassar 5) Pontianak Daerah-daerah yang dijadikan pusat pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah .

A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 3 dan 5 E. 4 dan 5 37. Dasar pertimbangan dipilihnya rumah Laksamana Maeda sebagai tempat dalam merumuskan teks proklamasi adalah . A. letaknya strategis berada di pusat kota B. adanya jaminan keselamatan bagi pemimpin bangsa C. telah terjalin hubungan yang erat antara Sukarno-Hatta dan Laksamana Maeda D.

janji Laksamana Maeda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …. sikap terbuka pemerintah Jepang pada akhir kekuasaannya 38. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik dalam bentuk . A. naskah asli tulisan tangan yang terdapat coretan B. naskah tulisan tangan yang ditandatangani Sukarno-Hatta C. naskah ketikan yang ditandatangani Sukarno D. naskah ketikan yang belum ditandatangani E.

naskah ketikan yang ditandatangani Sukarno-Hatta 39. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah pendudukan Jepang muncul terutama sebagai akibat . A. praktek diskriminasi ras B. keharusan wajib militer C. monopoli perdagangan D.

keharusan melakukan seiheirei E. sistem kerja Romusha 40. Penyebab utama pemerintah belum membentuk tentara kebangsaan pada awal berdirinya Republik Indonesia adalah . A. dilarang oleh tentara pendudukan Jepang B. agar tidak mengundang kemarahan tentara Serikat C. belum memiliki bekal pendidikan militer D. tidak adanya pimpinan militer yang tangguh E.

kurangnya dukungan dana yang memadai 41. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam sidang PPKI yang pertama adalah . A. menetapkan bahwa PPKI berfungsi sebagai MPR B.

membentuk 12 departemen C. menetapkan rancangan dasar negara Pancasila D. menetapkan rancangan UUD 1945 E. memilih Presiden dan Wakil Presiden 42. Di bawah ini termasuk 8 Propinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia merdeka, kecuali .

A. Madura B. Sunda Kecil C. Kalimantan D. Jawa Barat E. Sulawesi 43. Tujuan pembentukan BKR yang merupakan hasil keputusan Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah . A. kekuatan tempur digaris depan B. sebagai suatu organisasi militer yang resmi C. sebagai organisasi keamanan dan ketentraman daerah setempat D.

berperan sebagai kekuatan pertahanan keamanan di daerah Kantong E. sebagai TNI yang diharapkan mampu menghadapi kekuatan pasukan Sekutu 44. Latar belakang terjadinya Perang Candu (1839-1842) adalah . A. adanya penyelundupan candu secara besar-besaran oleh pedagang Cina B. orang Cina banyak yang gemar menghisap candu C. Inggris mengimpor candu secara besar-besaran dari Cina D. Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai E.

Banyaknya tanaman candu di Cina yang dibinasakan Inggris 45. Salah satu isi dari Unilateral Declaration yang penting adalah . A. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir B. Terusan Suez diberi status Internasional C. Inggris bersedia meninggalkan Mesir D. Inggris menyerahkan semua sahamnya atas Terusan Suez kepada Mesir E. Terusan Suez menjadi milik Mesir 46. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905 membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa Asia Afrika karena .

. A. imperialisme Jepang makin merajalela di Asia Afrika B. Jepang menjadi pembela negara-negara Asia Afrika untuk mengusir penjajah C. perekonomian bangsa-bangsa Asia Afrika semakin maju D. bangsa-bangsa Asia Afrika tidak mau dijajah oleh bangsa barat E. bangkitnya harga diri bangsa-bangsa Asia Afrika sehingga menimbulkan kesadaran nasional 47. Petisi Sutarjo diajukan pada tahun 1936 pada dasarnya berisi permintaan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk .

A. menghapuskan diskriminasi rasial B. membebaskan semua tawanan politik C. memberikan pemerintahan sendiri D. menghentikan eksploitasinya di Indonesia E. membentuk Volksraad 48. Piagam Internasional yang memperkuat kedudukan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah . A. Bill of Right B. Atlantic Charter C. Jakarta Message D. Magna Charta E. Declaration of Independent 49. Latar belakang terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi adalah .

A. Perjanjian Renville B. Agresi Militer Belanda I C. Konferensi Malino D. Agresi Militer Belanda II E. Perundingan Roem Royen 50. Perhatikan keterangan berikut: 1) Syair Perahu 2) Romusha dan Jugun Ianfu 3) Intelek istimewa 4) Taufan di atas Asia 5) Api dan citra Karya sastra dari sastrawan nasionalis yang muncul pada masa pendudukan Jepang adalah . A. 1, 2 dan 3 B. 1, 3 dan 4 C. 2, 3 dan 4 D.

2, 4 dan 5 E. 3, 4 dan 5 Kunci Jawaban Sejarah 1. D 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. D 8. B 9. D 10. A 11. C 12. C 13. B 14. C 15. A 16. D 17. E 18. E 19. B 20. C 21. A 22. D 23. C 24. A 25. D 26. E 27. B 28. C 29. A 30. B 31. D 32. E 33. B 34. E 35. D 36. C 37. B 38. E 39. D 40. B 41. E 42. A 43. C 44. D 45. A 46. E 47. C 48. B 49. D 50. E Sumber : http://isfanl.blogspot.com/2011/06/soal-dan-kunci-jawaban-sejarah-kelas-xi.html
Ir. SOEKARNO adalah Presiden Indonesia Pertama, Lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Mei 1970 pada umur 69 tahun.

dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …

Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan Bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 (lebih dikenal dengan : SUPERSEMAR) yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, Menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan.

Supersemar menjadi dasar Soeharto untuk membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan mengganti anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden pada Sidang Istimewa MPRSdi tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. 7. Melakukan Kebijakan atas pemotongan nilai mata uang.Keuntungan dari kebijakan ini adalah rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp.

2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar ,maka pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp.

200 juta. 1. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. 7. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.

Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi.

Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. 9. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998. 7. keberhasilan pembangunan khususnya selama Orde Baru, bisa menjadi perusakan alam dan kerugian besar untuk masyarakat daerah.

Ini terjadi karena pelaksanaan pembangunan kurang memperhatikan analisis dampak sosial, dan dapat pengaruh banyaknya pejabat-pejabat yang menguasai sistem untuk kepentingan diri mereka masing-masing sebagaimana yang telah menjadi ciri dari pemerintahan dan masyarakat Orde Baru. Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai BJ Habibie (73 tahun) merupakan pria Pare-Pare (Sulawesi Selatan) kelahiran 25 Juni 1936.

Habibie menjadi Presiden ke-3 Indonesia selama 1.4 tahun dan 2 bulan menjadi Wakil Presiden RI ke-7. Habibie merupakan “blaster” antara orang Jawa [ibunya] dengan orang Makasar/Pare-Pare [ayahnya]. Dimasa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Fisika.

Selama enam bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB), dan dilanjutkan ke Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule – Jerman pada 1955. Dengan dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S-1 hingga S-3 di Aachen-Jerman.

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia. 4. ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat sebaik tahun 2000 karena pertimbuhan ekonomi dunia tahun 2001 menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2000.

• Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR. • Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang negatif. Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5 yang biasa dipanggil Ibu Mega, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta.

Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972) tetapi belum pernah sampai sarjana. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah ( history) berarti masa lampau umat manusia.

Dalam bahasa Jerman, kata sejarah ( geschicht) berarti sesuatu yang telah terjadi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadaraminta menyebutkan bahwa sejarah mengandung tiga pengertian sebagai berikut: Pada dasarya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus.

Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ekonomi – Manajemen Perusahaan Universitas Pancasakti Tegal dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia pra kemerdekaan 2. Untuk mengetahui peristiwa – peristiwa heroik pasca kemerdekaan 3. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa orde lama 4. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa orde baru Dalam proses penyusunan makalah ini menggunakan metode heuristic. Metode ini yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber dalam melakukan kegiatan penelitian.

Metode ini dipilih karena pada hakekatnya sesuai dengan kegiatan penyusunan dan penulisan yang hendak dilakukan. Selain itu, penyusunan juga menggunakan studi literatur sebagai teknik pendekatan dalam proses penyusunannya.

Sistematika penyusunan makalah ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut : Bagian kesatu adalah pendahuluan.Pada bagian pendahuluan ini di paparkan tentang latar belakang, masalah batasan, dan rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, metode penulisan dan sistematika penulisan makalah.

Bagian Kedua yaitu pembahasan. Pada bagian ini merupakan bagaian utama yang hendak dikaji dalam proses penyusunan makalah. Penyususn berusaha untuk mendeskripsikan berbagai temuan yang berhasil ditemukan dari hasil pencarian sumber/bahan. Bagian ketiga yaitu Kesimpulan. Pada Kesempatan ini penyusun berusaha untuk mengemukakan terhadap semua permasalahan-permasalahan yang dikemukakan Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia.

Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jendral Douglas Mac Arthur, Panglima armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik.

Pada tanggal 25 Oktober 1944 Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau Leyte. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera Jepang.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur menjadi tumpukan puing.

Dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina. Tetapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak kemudian hari.

Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi Amerika Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia. Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun 1945 ketika tentara Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Dalam keadaan yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Badan itu beranggotakan tokoh- tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno- Hatta. Sebagai ketuanya ditunjuk dr. Radjiman Wedyodiningrat seorang nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua, yang seorang dari Indonesia dan yang lain orang Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Junbi Cosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.

Persidangan pertama itu dipusatkan kepada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang 29 Mei, Mr. Muh. Yamin di dalam pidatonya mengemukakan lima azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia berikut ini. Ia menambahkan pula nama Pancasila kepada kelima azas itu yang dikataknnya “atas usul seorang teman ahli bahasa”.

Sesudah persidangan pertama itu, Dokuritsu Junbi Cosakai menunda persidangannya sampai bulan juli. Sementara itu pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggotanya yaitu : Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid hasyim, H. Agus salim dan Abikusno TjokroSuyoso membentuk suatu panitia kecil.

tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” sesuai dengan penamaan Muh. Yamin. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Dokuritsu Junbi Cosakai dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman dipanggil oleh Panglima tertinggi Mandala Selatan Jepang yang membawahi seluruh Asia Tenggara, yakni Marsekal Darat Hisaici Terauci ke markas besarnya di Dalat (Vietnam selatan).

Kepada ketiga pemimpin Indonesia itu, disampaikan oleh Marsekal Terauci bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Persoalan siapa yang sebaiknya menandatangani Proklamasi ini. Sukarni yang mengusulkan agar teks proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima oleh seluruh hadirin, dan konsep itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Ir.

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta inilah yang merupakan naskah proklamasi yang otentik (sejati). Malam itu juga diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di tempat kediaman Ir. Soekarno, yaitu Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jl. Proklamasi). Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan- persiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh.

Hatta. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI).

KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

Propinsi-propinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).

Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada masing-masing daerah sebagai munsur dari pada KNI daerah. Pemerintah dengan sengaja tidak mau segera membentuk sebuah tentara nasional, karena khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan dan sikap permusuhan dari pihak serikat. Para pemuda merasa tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintah ini. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah harus segera membentuk sebuah tentara nasional sebagai aparat kekuasaan negara yang baru itu.

Golongan pemuda yang tidak puas itu sebagian membentuk badan-badan perjuangan. Sebaliknya pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, KNIL dan anggota badan-badan semi militer, memutuskan untuk memasuki BKR di daerahnya masing-masing dan menjadikan badan itu wahana bagi perjuangan bersenjata menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.

Mereka menganggap dirinya pejuang, sama dengan pemuda-pemuda yang membentuk badan- badan perjuangan. Pada bulan oktober golongan sosialis dibawah pimpinan Sutan Sahrir dan Amir Syarifudin berhasil menyusun kekuatan di dalam KNIP dan mendorong dibentuknya sebuah Badan Pekerja yang kemudian dikenal dengan sebutan BP-KNIP. Langkah berikutnya adalah mendesak terbentuknya sebuah kabinet parlementer di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri (suatu hal yang menyimpang dari UUD 1945).

Tidak mengherankan bahwa yang diangkat sebagai perdana menteri adalah tokoh sosialis, mula Syahrir dan kemudian Amir Syarifudin. Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden Hatta yang mencanangkan pembentukan partai-partai politik.

Maka terbentuklah partai-partai seperti cendawan di musim hujan. Pertempuran 5 Hari atau Pertempuran 5 Hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan Tentara Jepang.

Pertempuran ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa transisi (bedakan dengan Peristiwa 10 November – perlawanan terhebat rakyat Indonesia dalam melawan sekutu dan Belanda). Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 (walau kenyataannya suasana sudah mulai memanas sebelumnya) dan berakhir tanggal 20 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda.

Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota SurabayaJawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit ) di Jl.

Tunjungan no. 65 Surabaya. Pertempuran Ambarawa atau yang sering disebut sebagai palagan Ambarawa memang menarik. Secara singkat, dapat diceritakan bahwa disebut Pertempuran Ambarawa karena memang terjadinya di kota Ambarawa. Pertempuran itu sebenarnya sudah diawali sejak Oktober 1945, di mana pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama civil Affairs Agreement.

Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang akan didatangi Inggris dengan “menyelundupkan” NICA Belanda adalah Medan.

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandungprovinsi Jawa BaratIndonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.

Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

Latar belakang munculnya puputan Margarana atau pertempuran Margarana sendiri bermula dari Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Salah satu isi dari perundingan Linggajati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949 Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali sendiri adalah untuk menegakkan berdirinya Negara Indonesia Timur.

Pada waktu itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resiman Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan Markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut AruMalukupada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda.

Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frely milik Belanda menyerang RI Matjan Tutul (650)RI Matjan Kumbang (653) dan RI Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49° LS dan 135,02° BT.

Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, “Kobarkan semangat pertempuran”. Pada tanggal 26 September 1945 terjadi perebutan kekuasaan dan para pegawai negeri semua mogok karena peristiwa ini. Sejak pukul 10.00, mereka mogok bekerja dan memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor Jepang ke Indonesia.

Diperkuat oleh pengumuman oleh KNI DI Yogyakarta pada 26 September 1945 bahwa kekuasaan di daerah itu sekarang berada di tangan pemerintah RI. Kemudian terjadilah demo dan para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan peralatan perang, sedapat mungkin tanpa melalui jalan kekerasan. Tapi karena usaha perundingan gagal, pada 1 Oktober malam, para pemuda, BKR dan kepolisian menyerbu Tansi Otsuka Butai yang berada di kota baru.

Malam itu juga Otsuka Butai menyerah setelah 18 orang pemuda polisi gugur. Pada saat Belanda (Mayjend Van Mook) sedang mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya, pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa Sulawesi berada dalam status darurat perang dan hukum militer (akibat dari penolakan rakyat terhadap rencana (pembentukan Negara Indonesia Timur).

Rakyat Sulawesi Selatan yang diangap menolak atau tidak setuju/menentang rencana tersebut dibantai habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Westerling yang mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi meninggal. Robert Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin pasukan untuk melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Di Aceh terjadi sebuah pertempuran besar. Pertempuran tersebut terjadi karena pembentukan Organisasi yang dibentuk oleh para pemuda pada tanggal 6 oktober 1945 yang diberi nama Angkatan Pemuda Indonesia (API), namun seminggu berdirinya organisasi tersebut kemudian jepang melarang berdirinya Organisasi tersebut. Walaupun dipakasa untuk membubarkan API, tapi para pemuda menolak dengan keras dan timbullah pertempuran.

Para pemuda melucuti senjata Jepang. Selain itu, para pemuda juga mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966.

Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.

Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968.

Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun, mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina. Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah itu sendiri.

Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.

Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll.

Pelaksanaan Pemilu pada Orde Lama hampir sama seperti sekarang. Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.

Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.

Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945).

Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.

Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yg baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yg berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yg membubarkan Konstituante. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin 1.

Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang di negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi meningkat.

2. Masa demokrasi terpimpin Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno menyimpang dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyan tersebut antara lain: Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965.

Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.

Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri.

Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan dengan krisi politik dan kekacauan sosial. Pada massa ini persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti, bahkan cenderung semakin jauh dari harapan. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering disebut lustrasi – dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak.

Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol). Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat.

DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo.

Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Warga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.

Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin.

Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu Memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana.

Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada hakikatnya Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari tuntutan itu terdapat pada 3 ketetapan sebagai berikut : a. Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No.

IV dan No. IX / MPRS / 1966 b. Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 ) c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP MPRS No.

XX / MPRS / 1966 ) Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tahap selanjutnya adalah : a.

Penyederhanaan Partai b. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif c. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk kerjasama ASEAN d. Kembali menjadi anggota PBB Setelah berhasil memulihkan keamanan kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan Nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui Pelita yang tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan, yaitu a.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup timggi c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis Pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa ada pemerataan pembangunan yang menetapkan 8 jalur pemerataan, yakni : a.

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, hususnya sandang, pangan dan perumahan. b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan c.

Pemerataan pembagian pendapatan d. Pemerataan kesempatan kerja e. Pemerataan berusaha f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita g.

Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air h. Pemeratan kesempatan memperoleh keadilan. * semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme * pembangunan Indonesia yang tidak merata * bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin) * kritik dibungkam dan oposisi diharamkan * kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.

Sejarah Reformasi 1998 – Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo.

Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik.

Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa.

Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kondisi dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia.

Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu.

Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja. Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya.

Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis.

Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.

Utang Luar Negeri Indonesia Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta.

Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.

Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta.

Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya.

Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta.

Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J.

Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Habibie yang menjabat sebagai Presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independent.

Pada masa Pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa sajayang ingin menyampaikan pendpat,baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi.

Namun untuk demonstrasi,setiap lembaga atau organisasiyang ingin melakukan demonstrasi hendaknyua mendapat izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Hal ini karena pihak kepolisian mengaju pada UU No.28 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Setelah Reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang.

Langkah lain yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri empatt angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 POLRI memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara.

Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari AD, AL, dan AU. Selama Pemerintrahan Orba, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks, maupun elitis.

Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok – kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada sama sekali. 1. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi, diantaranya peristiwa Rengasdengklok, penyusunan teks proklamasi, dan detik-detik proklamasi.

Pada peristiwa Rengasdengklok, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Mereka didesak untuk segera memproklamasikan negara Indonesia merdeka. 2. Perumusan teks proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di rumah laksamana Maeda yang terletak di jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Para perumus teks Proklamasi adalah Ir.

Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad soebardjo. Teks Proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs.

Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jum’at, di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi). 3. Organisasi yang sangat berperan dalam mewujudkan kemerdekaan adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr.

Radjiman Widyodiningrat, sedangkan PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno. BPUPKI telah berhasil menyusun dasar negara dan rancangan UUD. Dalam sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan tiga keputusan penting yaitu mengesahkan dan menetapkan UU RI, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh.

Hatta,Ahmad subardjo, dan Fatmawati. 4. Sesuai dengan pernyataan politik yang dikeluarkan oleh ratu Belanda Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942, maka Belanda bermaksud kembali lagi ke daerah jajahannya, kembali sehabis Perang Dunia II.

Belanda datang ke Indonesia sebagai pegawai-pegawai NICA yang bersama-sama dengan Inggris mendarat pada tanggal 24 Agustus 1945. 5. Setelah kemerdekaan dikumandangkan peristiwa-peristiwa heroik pun tidak terbendungkan di berbagai daerah yaitu : Pertempuran lima hari di Semarang, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran Margarana, Pertempuran Laut Aru, Tindakan Heroik di Yogyakarta, Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan, Tindakan Heroik di Aceh, Tindakan Heroik di Palembang, Tindakan Heroik di Kalimantan, Peristiwa Merah Putih di Manado, Tindakan Heroik di Nusa Tenggara, Tindakan Heroik di Papua, Tindakan Heroik di Padang dan Bukit Tinggi, Tindakan Heroik di Surakarta, Tindakan Heroik di Pulau Sumbawa, dan Tindakan Heroik di Lampung.

AMISHA 26 Oktober 2018 08.25 Saya selalu berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan peminjam yang meminjamkan uang tanpa membayar terlebih dahulu. Jika Anda mencari pinjaman, perusahaan ini adalah semua yang Anda butuhkan. setiap perusahaan yang meminta Anda untuk biaya pendaftaran lari dari mereka.

saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIANS. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah SUZAN INVESTMENT COMPANY. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir Rp15 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

Pembayaran yang fleksibel, Suku bunga rendah, Layanan berkualitas, Komisi Tinggi jika Anda memperkenalkan pelanggan Hubungi perusahaan: (Suzaninvestment@gmail.com) Email pribadi saya: (Ammisha1213@gmail.com) Balas Hapus
MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) 7.1.

Sebarkan ini: Pengertian Kolonialisme Kolonialisme berasal dari kata colunus (colonia) yang berarti suatu usaha untuk untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara diluar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia, dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme.

Kolonialisme merupakan suatu sistem dimana suatu negara menindas atau menguasai sumber daya dan rakyat negara lain namun masih tetap berhubungan dengan negara asal, Istilah ini memperlihatkan kepada himpunan keyakinan yang dipakai untuk memperomosikan sistem ini, terutama kepercayaan terhadap moral pengkoloni lebih hebat dari pada yang dikolonikan. Negara kolonilasme pertama ialah Spanyol dan Inggris. Pendukungnya berpendapat bahwa hukum kolonial dapat menguntungkan negara yang dikolonialkan dengan memajukan infrastruktur ekonomi serta politik yang sangat di butuhkan untuk memodernisasikan dan demokrasi.

Mereka menunjukan ke beas koloni yakni Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Hongkong dan Singapura untuk contoh sukses pasca-kolonialisme.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Serta Perbedaan Kolonialisme dan Imperialisme Masa dan Perkembangan Kolonialisme Indonesia Masa Kolonialisme Kolonilasme merupakan pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia diluar batas suatu negara, untuk melakukan dominasi ekonomi dari sumber daya, pasar wilayah dan tenaga kerja tersebut. Istilah ini mengarah kepada himpunan keyakinan yang dipakai untuk melegitimasikan sistem ini, terutamanya kerpercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat dari pada yang dikolonikan.

Perkembangan Kolonialisme Di Indonesia Revolusi Industri memberikan pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di kawasan Eropa telah mendorong negara-negara Barat telah melakukan penjelajahan samudera. Penjelajahan ini untuk mencari daerah yang akan dijadikan jajahan. Di tempat-tempat yang sudah berhasil dikuasai, para penjelajah melakukan eksploitasi besarbesaran terhadap sumber daya alam dan memasarkan hasil industri dari negaranya.

Di awal kedatangannya, para penjelajah yang menemukan daerah baru dan mendarat di suatu tempat, memperkenalkan dirinya sebagai pedagang.

Mereka melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi, bahkan di antara mereka ada pula yang mendirikan pemukiman (koloni). Kedatangan dan Terbentuknya Kolonialisme Indonesia Masuknya Kolonialisme Di Indonesia Sejarah perkembangan kolonialisme berawal daat Vasco da Gama yang berasal dari portugis berlayar ke India pada tahun 1498.

Berawal dari pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan dalam mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat Portugis dan juga Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda untuk berlomba-lomba dalam mencari daerah penghasil rempah-rempah dan juga untuk berusaha menguasainya.

Pada awalnya penguasan wilayah untuk kepentingan ekonomi dan akhirnya beralih menjadi penguasa/penjajah politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang antar saudara, dll. Hal ini dikarenakan kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan mereka seperti pergagangan dari pada pergolakan politik lokal yang dapat menggangu kelancaran perdagangan mereka.

Kolonilisme berkembang sangat pesat sesudah perang dunia I. Sejarah kolonilisme Eropa dibagi menjadi 3 peringkat, yakni: • Dari abad 15 sampai Revolusi industry (1763) yang memperlihatkan datangnya kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis.

• Setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. • Dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperialis.

Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia Hubungan perdagangan antara Asia – Eropa yang berlangsung selama berabad-abad mengalami gangguan dengan adanya Perang Salib ( 1096 – 1291 M ), puncaknya terjadi setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Usmani tahun 1453 yang berakibat hubungan perdagangan tersebut terputus total. Akibatnya bangsa Eropa terpaksa mencari jalan sendiri menuju ke daerah penghasil rempah-rempah yaitu Hindia ( Indonesia ), sehingga dimulailah “ Jaman Penjelajahan Samudera”.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan Samudera antara lain : • Reconguesta, yaitu semangat pembalasan bangsa Eropa terhadap kekuasaan Islam di manapun dijumpai, sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. • Gold, yaitu semangat untuk mencari kekayaan/emas. • Glory, yaitu semangat memperoleh kejayaan negara atau daerah jajahan. • Gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani.

• Adanya penemuan baru seperti kompas, teropong, mesiu, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan. • Adanya teori Heliosentris oleh Copernicus yang menyatakan pusat tata surya adalah matahari dan bentuk bumi bulat sehingga mendorong orang untuk membuktikannya. Negara Eropa yang mempelopori penjelajahan samudera adalah Portugis dan Spanyol, yang kemudian diikuti oleh Inggris, Perancis dan Belanda. Adapun tokoh-tokoh penjelajah samudera yang terkenal adalah sebagai berikut : • Portugis : Bartholomeus Diaz, Vasco da Gama, Alfonso d’ Albuquerque.

• Spanyol : Christoper Columbus, Ferdinand Magelhaez, Juan Sebastian Del Cano. • Inggris : Sir Francis Drake, Sir James Lancaster, James Cook.

• Belanda : Cornelis de Houtman, Jacob van Neck, Abel Jan Tasman. Terbentuknya Kekuasaan Kolonial Eropa di Indonesia Awalnya hubungan antara kerajaan/bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa berjalan setara, mereka saling menghormati dan bekerja sama dalam perdagangan. Namun dalam perkembangannya nampak tujuan asli bangsa Eropa yang akan memonopoli perdagangan rempah-rempah serta menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut.

• Kekuasaan Portugis Pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka, dan selanjutnya tahun 1512 ekspedisi diarahkan ke timur menuju Maluku.

Ternyata hampir bersamaan dari arah utara Spanyol juga sampai di Maluku ( 1521 ), akibatnya terjadi persaingan antar kedua negara tersebut dalam menguasai Maluku.

Perselisihan berakhir dengan Perjanjian Saragosa tahun 1529 yang menetapkan bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku sedangkan Spanyol harus kembali ke Philipina. Sejak itulah Portugis berkuasa secara mutlak di Maluku. • Kekuasaan Belanda Kedatangan Belanda pertama kali ke Indonesia mereka mendarat di Banten tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, namun karena sikapnya yang kasar mereka diusir kembali ke negaranya.

Pada tahun 1598 datang rombongan dagang berikutnya di bawah pimpinan Jacob van Neck yang bersikap lebih terbuka sehingga bisa diterima dengan baik. Selanjutnya berbondong bondong ekspedisi dagang dari Belanda datang ke Indonesia. Untuk menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, mereka mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie ) pada tanggal 20 Maret 1602.

Karena keuntungan yang diperoleh sangat besar sehingga mereka tidak hanya memonopoli perdagangan saja tetapi dengan taktik Devide et Impera mereka menguasai satu persatu wilayah Indonesia. Namun pada akhir abad ke-18, VOC bangkrut dan dibubarkan, sehingga kekuasaan di Indonesia diambil alih langsung oleh Kerajaan Belanda. • Kekuasaan Inggris Pada tahun 1811 Inggris menyerang Indonesia dan berhasil mengalahkan Belanda dengan penyerahan kekuasaan dalam Kapitulasi Tuntang.

Sejak itu Inggris berkuasa di Indonesia di bawah Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles.Namun kekuasaan Inggris tidak bertahan lama karena terjadi kesepakatan yang disebut Konvensi London tahun 1814 yang isinya Belanda memperoleh kembali jajahannya yang semula direbut Inggris. Penyerahan secara resmi berlangsung di Batavia tanggal 19 Agustus 1816, sehingga sejak saat itu Hindia Belanda ( Indonesia ) kembali dikuasai Kerajaan Belanda sampai kedatangan Jepang tahun 1942 yang menggantikan kedudukan mereka.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) Negara Kolonial Yang Menyebabkan Penderitaan Rakyat 1. Portugis Portugis berkuasa di Maluku cukup lama yaitu dari tahun 1512 sampai tahun 1641, selama berkuasa mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat berpengaruh bagi rakyat di daerah Maluku, yaitu : • Berusaha menanamkan pengaruh kekuasaannya di Maluku.

• Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai. • Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. • Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate. Akibat dari kebijakan tersebut menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat, yang selanjutnya menumbuhkan benih-benih kebencian dan perlawanan terhadap Portugis.

2. VOC di Indonesia VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 di Ambon, Maluku dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain.

Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama “ hak oktroi”, seperti: • Hak monopoli perdagangan, • Hak untuk membuat uang sendiri, • Hak untuk mendirikan benteng pertahanan, • Hak untuk membentuk tentara, • Hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia.

Berikut ini disajikan secara singkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa VOC dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia : • Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. • Melaksanakan politik devide et impera (memecah belah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. • Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Ambon, dipindah ke Batavia.

• Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten) untuk mengawasi perdagangan gelap penyelundupan rempah-rempah di Maluku. • Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Adapun pengaruh yang dirasakan oleh bangsa Indonesia antara lain : • Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … oleh VOC.

• Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC • Hak oktroi VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita. • Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem benteng pertahananetika perjanjian, dan senjata modern (senjata api dan meriam). • Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.

• Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang harusnya bisa berlebih. Akibat salah urus dan terjadinya korupsi oleh para pegawainya, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

3. Pemerintahan Hindia Belanda ( Republik Bataafsche) Kekuasaan di Indonesia diambilalih langsung oleh kerajaan Belanda yang saat itu ada di bawah kekuasaan Perancis ( Republik Bataafche ). Untuk memerintah Hindia Belanda ( Indonesia), diangkatlah Gubernur Jendral Herman Williem Daendels (1808 – 1811 ).

Tugas utama yang diemban adalah mempertahankan Pulau Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dari ancaman serangan Inggris. Untuk mencapai tujuan tersebut, Daendels menerapkan kebijakan seperti : • Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. • Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan berupa hasil bumi.

• Menetapkan verplichte leverentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah • Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. • Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membentuk tentara dengan melatih pribumi. • Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan ( 1.000 km ) untuk kepentingan pertahanan. • Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan untuk menanam kopi.

• Melakukan penjualan tanah milik negara kepada pihak swasta (asing). Akibat kebijakan yang diterapkannya tersebut menimbulkan pengaruh bagi rakyat, yaitu : • Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat, • Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta, • Perlawanan oleh para penguasa maupun rakyat, • Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan. Selama berkuasa Daendels dikenal sebagai seorang yang kejam, disiplin dan bertangan besi, oleh karena dipandang sangat otoriter maka Daendels ditarik kembali dan kedudukannya digantikan oleh Gubernur Jendral Janssen tahun 1811.

Namun dia tidak setangguh Daendels, sehingga harus mengakui kekuasaan Inggris dengan menandatangani Perjanjian/Kapitulasi Tuntang pada tanggal 17 September 1811 dan sejak itu Indonesia jatuh ke tangan Inggris. 4. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris Sebagai Gubernur Jendral diangkat Thomas Stamford Raffles ( 1811 – 1816 ), selama berkuasa dia menetapkan kebijakan sebagai berikut : • Menerapkan sistem sewa tanah atau Landrent, dimana para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa tanah, karena tanah dianggap milik negara.

• Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dengan maksud untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan atas daerah kekuasaan. • Memperbaharui sistem peradilan dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Inggris.

• Merintis pembangunan Kebun Raya Bogor dan menemukan bunga Rafflesia arnoldi. • Menulis buku sejarah Jawa yang berjudul “ History of Java “. • Masa kekuasaan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena terjadi perubahan politik di Eropa seiring jatuhnya Napoleon Bonaparte ( Perancis ) sehingga dalam Konvensi London tahun 1814 status Hindia Belanda dikembalikan seperti sebelum perang yaitu kembali menjadi milik Kerajaan Belanda.

Penyerahan kekuasaan dilakukan di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. 5. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Setelah penyerahan kekuasaan tersebut, maka Hindia Belanda kembali dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang menunjuk Van der Capellen sebagai Komisaris Jendral ( 1817-1830 ) yang beraliran liberal (menghendaki urusan ekonomi diserahkan kepada swasta).

Tugasnya sangat berat dalam menutup hutang-hutang pemerintah Belanda yang dipakai untuk membiayai perang. Terjadi penentangan oleh golongan konservatif yang menghendaki urusan ekonomi dipegang langsung oleh pemerintah. Situasi perekonomian Belanda yang tidak kunjung membaik menyebabkan golongan liberal kalah, sehingga golongan konservatif mengambilalih kekuasaan. Dalam perkembangannya kedua golongan tersebut silih berganti berkuasa, sehingga kebijakan yang diterapkan di Hindia Belanda juga berubah-ubah.

Adapun kebijakan yang diterapkan antara lain : Sistem Tanam Paksa/Cultuur Stelsel ( 1830 – 1870 ) Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor yang saat itu sangat laku dalam perdagangan internasional seperti kopi, teh, kina, dan tembakau ( disebut tanaman wajib ). Secara singkat pokok-pokok aturan Tanam Paksa adalah sebagai berikut : • Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib.

• Lahan tanaman wajib bebas pajak, karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak • Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. • Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib, tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi.

• Rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. • Jika terjadi kerusakan atau gagal panen, menjadi tanggung jawab pemerintah. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Kehidupan Sosial Ekonomi – Pengertian, Ciri, Struktur, Kajian, Kondisi, Para Ahli Kekejaman Kolonialisme terhadap Hak Azasi Rakyat Indonesia Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia selama berabad – abad telah mendatangkan berbagai penderitaan bagi bangsa Indonesia.

Siapapun penjajahnya, baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris maupun Jepang, tetap saja mereka memperlakukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah dangan tanpa peri kemanusiaan. Sebagai bangsa yang terjajah, maka tidak ada lagi kemerdekaan, kebebasan dan kedaulatan dinikmati oleh bangsa Indonesia. Yang dapat dirasakan hanyalah pemaksaan, penindasan, eksploitasi tenaga manusia, eksploitasi kekayaan tanah air, yang semuanya hanya untuk kepentingan bangsa penjajah. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia dari penjajahan hanya sedikit sekali dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan.

Ketika pertama kali bangsa Portugis menguasai Indonesia, maka mulailah penderitaan itu. Bergantinya penjajahan dari Portugis ke Belanda tidaklah bertambah baik, bahkan bertambah buruk.

Bahkan Belanda jauh lebih lama dalam melakukan penjajahannya terhadap Indonesia, sehingga dengan demikian deretan penderitaan bangsa Indonesia itu di bawah penjajahan Belanda berlangsung lama, selama penjajahan itu berlangsung. Semua janji dan kata manis kolonial dilanggar. Pertama, bukan 1/5 dari tanah petani yang ditanami, tetapi 1/4, 1.3, bahkan setengah dari tanah milik petani digunakan untuk tanaman ekspor. Bahkan penanaman tersebut memilih tanah-tanah yang dubur. Kedua, tanah yang dipakai untuk keperluan penanaman tanaman ekspor tersebut tetap dikenakan pajak.

Ketiga, para petani harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tanaman pemerintah, sehingga tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Keempat, para kepala daerah merasa tergiur dengan cultuur procenten, akibatnya mereka mulai berlomba-lomba mengusahakan daerahnya agar memberikan hasil sebanyak mungkin. Ulah mereka itu mengakibatkan rakyat semakin menderita. Kelima, kegagalan panen akibat hama atau banjir pada kenyataannya menjadi beban petani.

Keenam, bukan 65 hari lamanya rakyat harus bekerja rodi, melainkan menurut keperluan pemerintah. Rakyat sangat menderita, kelaparan terjadi dimana-mana akibatnya jumlah kematian meningkat. Orang yang menentang kerja paksa disiksa. Demikianlah penderiataan rakyat pulau Jawa akibat tanam paksa yang diciptakan oleh Van den Bosch. Belanda memperoleh keuntungan besar, sedangkan keuangannya menjadi normal kembali. Pembangunan di negeri Belanda dibiayai dari hasil tanam paksa.

Tanam paksa dengan cara sewenang-wenang itu berjalan hampir setengah abad dari tahun 1830 sampai 1870. Dapat kita bayangkan betapa besar kesengsaraan yang diderita rakyat, tertama di Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Meskipun tanam paksa sudah menyimpang dari teori yang diciptakan Van den Bosch, pemerintah Belanda tidak mau peduli sebab tanam paksa telah memberikan keuntungan yang sangat besar. Namun Ketika belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, rakyat Indonesia semula menaruh harapan bahwa penderitaannya selama dijajah bangsa Barat akan berakhir dan berganti kearah kehidupan yang lebih baik.

Harapan itu ternyata sia – sia, karena sepak terjang Jepang tidak sesuai dengan janji – janji muluknya. Jepang yang semula seakan mau membantu melepaskan penderitaannya akhibat penjajahan Barat, ternyata malah menambah kesengsaraan rakyat Indonesia.

Jepang pada akhirnya juga melakukan tindakan penjajahan terhadap Indonesia dengan kekejaman di luar batas perikemanusiaan. Pada masa pendudukan jepang para petani dipaksa untuk menyerahkan hasil padinya dan hasil pertanian lainnya kepada pihak Jepang.

Semua hasil pertanian diangkut untuk kepentingan Jepang dalam menghadapi perang. Keadaan ekonomi itu memang sangat parah, karena semua hasil produksi disedot untuk kepentingan perang. Semua sumber kekayaan rakyat dikuras habis sampai ke akar – akarnya. Hal ini menyebabkan rakyak Indonesia di berbagai tempat mengalami kemelaratan dan kelaparan, sehingga banyak harus makan jagung, bonggol pisang, dan sebagainya.

Penyakit kekurangan gizi merajalela. Sementara itu rakyat pun banyak tidak mampu memiliki pakaian yang layak. Mereka banyak yang terpaksa harus memakai pakaian dari karung goni atau baju karet.

Penderitaan rakyat pada Jaman Jepang terutama dialami oleh mereka yang terjadi romusha (pekerja ). Pada mulanya romusha dilakukan secara sukarela untuk membantu Jepang atas dasar sikap simpati rakyat terhadap Jepang.

Namun kemudian, karena Jepang memerlukan jumlah tenaga romusha yang banyak. Akhirnya romusha berubah menjadi paksaan. Tenaga romusha itu antara lain untuk membangun jalan raya, kubu pertahan, lapangan udara, pekerja kasar di pabrik atau pelabuhan, dan lain – lain. Ribuan romusha dari Jawa banyak dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri misalnya ke Thailand, Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah …, Malaya, dan Vietnam.

Tenaga – tenaga romusha itu pada umunya diambil dari para pemuda desa, sehingga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi desa. Kehidupan romusha ditempat kerjanya sangat tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan sangat buruk oleh Jepang. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hari sampai petang hari, tanpa istirahat dan makanan serta perawatan yang cukup. Mereka pun diawasi secara ketat oleh tentara jepang, hanya pada malam hari saja mereka dapat istirahat.

Sementara itu mereka pun sangat mudah untuk terjangkit penyakit, karena kondisi kesehatan dan lingkungannya tidak terpelihara. Banyak sekali romusha yang akhirnya meninggal di tempat kerjanya. Hal ini terutama disebabkan karena pekerja yang terlalu berat, kesehatan yang tidak terjamin dan makanan yang tidak cukup.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … : Pertahanan Negara – Pengertian, Sistem, Strategi, Hakikat, Komponen, Alat, Para Ahli Latar Belakang Kolonialisme dan Imperialisme Revolusi Industri yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di kawasan Eropa telah mendorong Negara negara Barat untuk melakukan penjelajahan samudera.

Penjelajahan ini bertujuan untuk mencari daerah yang akan dijadikan jajahan. Di dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … yang telah berhasil dikuasai, para penjelajah melakukan eksploitasi besarbesaran terhadap sumber daya alam dan memasarkan hasil industri dari negaranya. Pada awal kedatangannya, para penjelajah yang menemukan daerah baru dan mendarat di suatu tempat, memperkenalkan dirinya sebagai pedagang.

Mereka melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi, bahkan di antara mereka ada pula yang mendirikan pemukiman (koloni) Pada perkembangan selanjutnya, tanpa disadari oleh penduduk pribumi daerah itu oleh mereka dianggap sebagai daerah miliknya.

Dengan leluasa mereka mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan yang ada di daerah baru itu. Dalam sistem politik, pendudukan, dan penguasaan suatu daerah oleh Negara lain disebut penjajahan atau istilah populernya disebut kolonialisme. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi.

Kebanyakan koloni yang yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Kapitalisme Terlengkap Perbedaan Kolonialisme dan Imperialisme • Asal Kata -Kolonialisme berasal dari kata colonia dalam bahasa latin yang artinya tanah permukiman/ jajahan. -Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Atau dari kata imperium yang artinya kerajaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luar.

• Pengertian -Kolonialisme adalah suatu sistem dimana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. -Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya.

• Tujuan Penguasaan Wilayah -Kolonialisme tujuannya untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi perkembangan industri dan memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut. -Imperialisme, melakukan penjajahan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan dan dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan.

• Paham Kolonialisme dan Imperialisme -Kolonialisme adalah paham tentang penguasa oleh suatu negara atas daerah / bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Faktor penyebab timbulnya kolonialisme : keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, kebanggan atas bangsa yang istimewa, keinginan untuk mencari sumber kekayaan alam dan tempat pemasaran hasil industrinya.

-Imperialisme adalah paham yang mendasari suatu negara untuk menguasai negara lain yang dilakukan dengan membentuk pemerintahan jajahan dengan tujuan untuk menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Contoh: Inggris, Jepang.Istilah imperialisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-19, ketika Disraell menjadi Perdana Menteri Inggris. Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Sejarah Ditag asal usul kolonialisme barat di nusantara, bentuk bentuk kolonialisme, bentuk implementasi kolonialisme di nusantara, bentuk kolonialisme, contoh kolonialisme, contoh kolonialisme di indonesia, faktor pendorong kolonialisme, gold glory gospel pdf, imperialisme, Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia, kedatangan bangsa portugis di indonesia, Kedatangan dan Terbentuknya Kolonialisme Indonesia, Kekejaman Kolonialisme terhadap Hak Azasi Rakyat Indonesia, kolonialisme adalah, kolonialisme belanda di indonesia, kolonialisme dan imperialisme, kolonialisme dan imperialisme barat di indonesia, kolonialisme dan imperialisme di indonesia, kolonialisme di indonesia, kolonialisme dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … di papua, latar belakang kolonialisme, latar belakang kolonialisme dan imperialisme, latar belakang voc, macam macam kolonialisme, makalah kolonialisme di indonesia, Masa dan Perkembangan Kolonialisme Indonesia, Masa Kolonialisme, masa kolonialisme belanda, masa kolonialisme brainly, masa penjajahan dan masa kemerdekaan, masa penjajahan jepang pdf, Masuknya Kolonialisme, Masuknya Kolonialisme Di Indonesia, materi kolonialisme belanda 1800 1811, Negara Kolonial Yang Menyebabkan Penderitaan Rakyat, neokolonialisme, opini tentang papua, pada zaman kolonialisme di indonesia terjadi, Pengertian Kolonialisme, penjajahan inggris di indonesia, perbedaan kolonialisme dan imperialisme, perkembangan imperialisme di indonesia, perkembangan kolonialisme dan imperialisme di indonesia, perkembangan kolonialisme dan imperialisme eropa, Perkembangan Kolonialisme Di Indonesia, perkembangan penjajahan bangsa eropa di indonesia, rangkuman masa penjajahan jepang di indonesia, rangkuman sejarah penjajahan belanda, rangkuman sejarah penjajahan belanda brainly, ringkasan masa kolonialisme, ringkasan perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di indonesia, tahun berapa belanda menjajah indonesia, Terbentuknya Kekuasaan Kolonial Eropa di Indonesia, tujuan dan dampak kolonialisme di indonesia, tujuan kolonialisme, tujuan kolonialisme adalah, voc Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Coelentarata – Ciri, Habitat, Reproduksi, Klasifikasi, Cara Hidup, Peranan • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Pengertian Saraf Parasimpatik – Fungsi, Simpatik, Perbedaan, Persamaan, Jalur, Cara Kerja, Contoh • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com
Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia. Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.

Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda.

Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir. Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul.

Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Sukarno, Supomo, Yamin, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 ( Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

Daftar isi • 1 Rumusan I: Ir. Soekarno • 1.1 Rumusan Pancasila [3] • 1.2 Rumusan Trisila [4] • 1.3 Rumusan Ekasila [5] • 2 Rumusan II: Dr. Soepomo • 3 Rumusan III: Mr. Mohammad Yamin • 3.1 Rumusan Pidato • 3.2 Rumusan • 3.3 Kontroversi Rumusan Moh.

Yamin • 4 Rumusan IV: Piagam Jakarta • 4.1 Rumusan kalimat • 4.2 Alternatif pembacaan • 4.3 Rumusan dengan penomoran (utuh) • 4.4 Rumusan populer • 5 Rumusan V: BPUPKI • 5.1 Rumusan kalimat [12] • 5.2 Rumusan dengan penomoran (utuh) • 6 Rumusan VI: PPKI • 6.1 Rumusan kalimat [13] • 6.2 Rumusan dengan penomoran (utuh) • 7 Rumusan VII: Konstitusi RIS • 7.1 Rumusan kalimat [14] • 7.2 Rumusan dengan penomoran (utuh) • 8 Rumusan VIII: UUD Sementara • 8.1 Rumusan kalimat [17] • 8.2 Rumusan dengan penomoran (utuh) • 9 Rumusan IX: UUD 1945 • 9.1 Rumusan kalimat [18] • 9.2 Rumusan dengan penomoran (utuh) • 10 Rumusan X: Versi Berbeda [19] • 10.1 Rumusan • 11 Rumusan XI: Versi Populer [20] • 11.1 Rumusan • 12 Epilog • 13 Catatan kaki • 14 Referensi • 15 Lihat pula Rumusan I: Ir.

Soekarno [ sunting - sunting sumber ] Selain Muh Yamin dan Soepomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Ir. Sukarno. [1] Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.

Namun masyarakat bangsa Indonesia ada yang tidak setuju mengenai pancasila yaitu Ketuhanan, dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu diganti bunyinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip.

Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. [2] Rumusan Pancasila [3] [ sunting - sunting sumber ] • Kebangsaan Indonesia (nasionalisme) • Internasionalisme (peri-kemanusiaan) • Mufakat (demokrasi) • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan yang berkebudayaan Rumusan Trisila [4] [ sunting - sunting sumber ] • Sosio-nasionalisme • Sosio-demokratis • ke-Tuhanan Rumusan Ekasila [5] [ sunting - sunting sumber ] • Gotong-royong Rumusan II: Dr.

Soepomo [ sunting - sunting sumber ] Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar negara, yaitu: [6] • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir dan batin • Musyawarah • Keadilan rakyat Rumusan III: Mr.

Mohammad Yamin [ sunting - sunting sumber ] Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr.

Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Rumusan Pidato [ sunting - sunting sumber ] Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima calon dasar negara yaitu: [7] • Peri Kebangsaan • Peri Kemanusiaan • Peri ke-Tuhanan • Peri Kerakyatan • Kesejahteraan sosial Rumusan [ sunting - sunting sumber ] Selain usulan lisan, Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara.

Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu: • Ketuhanan Yang Maha Esa • Kebangsaan Persatuan Indonesia • Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab • Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kontroversi Rumusan Moh.

Yamin [ sunting - sunting sumber ] Rumusan Yamin ini dianggap kontroversial karena menurut kesaksian lima pendiri bangsa Dr. M. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA Maramis, Prof. Mr. AG Pringgodigdo, dan Prof. Mr. Sunario yang diberi tugas Presiden Suharto pada tahun 1975 untuk merumuskan pengertian Pancasila menyatakan menolak kebenaran pidato Yamin pada 29 Mei dan sekaligus menyatakan bahwa Sukarno adalah satu-satunya orang yang mengemukakan usulan lima dasar tersebut.

[8] Pada pertengahan 1950-an, Muhammad Yamin meminjam satu-satunya salinan risalah rapat BPUPKI di tanah air (salinan lain yang disimpan A.G. Pringgodigdo ada di negeri Belanda) yang disimpan A.K. Pringgodigdo untuk kepentingan riset tentang perumusan UUD 1945. Dari dokumen ini Yamin menulis 3 jilid buku Naskah Persiapan UUD 1945, Buku Yamin ini menjadi sangat strategis karena Yamin tidak mengembalikan salinan notulensi yang ia pinjam dari A.K. Pringgodigdo. Sampai pertengahan 1990-an, buku Yamin menjadi satu-satunya acuan.

Dari sinilah muncul polemik Hari Lahir Pancasila. Nugroho Notosusanto, sejarawan pendiri Pusat Sejarah ABRI, menerbitkan buku Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik pada tahun 1978.

Dari tiga jilid buku Yamin itulah Nugroho menyusun argumentasinya. Ia membantah Sukarno sebagai penemu Pancasila. Argumentasi inilah yang dibantah para pendiri bangsa, dengan Muhammadh Hatta sebagai pembantah terkerasnya.

[9] Pada tahun 2004, sejarawan AB Kusuma menuliskan buku setebal 671 halaman berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang di antaranya berusaha meluruskan kembali kontroversi ini. [10] Rumusan IV: Piagam Jakarta [ sunting - sunting sumber ] Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945.

Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal.

Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama. Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama.

Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence).

Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Rumusan kalimat [ sunting - sunting sumber ] “… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alternatif pembacaan [ sunting - sunting sumber ] Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, [A] dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar[:] [A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab, [A.2] persatuan Indonesia, dan [A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[;] serta [B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan dengan penomoran (utuh) [ sunting - sunting sumber ] • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya • Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan populer [ sunting - sunting sumber ] Versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah: • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

• Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan V: BPUPKI [ sunting - sunting sumber ] Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945.

Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun).

Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas. [11] Rumusan kalimat [12] [ sunting - sunting sumber ] “… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan dengan penomoran (utuh) [ sunting - sunting sumber ] • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya • Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan VI: PPKI [ sunting - sunting sumber ] Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan.

Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), di antaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini.

UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945. Rumusan kalimat [13] [ sunting - sunting sumber ] “… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan dengan penomoran (utuh) [ sunting - sunting sumber ] • ke-Tuhanan Yang Maha Esa, • Kemanusiaan yang adil dan beradab, • Persatuan Indonesia • Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan VII: Konstitusi RIS [ sunting - sunting sumber ] Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja.

Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga.

Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS. Rumusan kalimat [14] [ sunting - sunting sumber ] “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … dan keadilan sosial.” Rumusan dengan penomoran (utuh) [ sunting - sunting sumber ] • ke-Tuhanan Yang Maha Esa, • perikemanusiaan, • kebangsaan, • kerakyatan • dan keadilan sosial Rumusan VIII: UUD Sementara [ sunting - sunting sumber ] Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran.

Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, [15] dan NST.

[16] Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950.

Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950. Rumusan kalimat [17] [ sunting - sunting sumber ] “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …” Rumusan dengan penomoran (utuh) [ sunting - sunting sumber ] • ke-Tuhanan Yang Maha Esa, • perikemanusiaan, • kebangsaan, • kerakyatan • dan keadilan sosial Rumusan IX: UUD 1945 [ sunting - sunting sumber ] Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara.

Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara.

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di antaranya: • Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan • Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan kalimat [18] [ sunting - sunting sumber ] “… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan dengan penomoran (utuh) [ sunting - sunting sumber ] • Ketuhanan Yang Maha Esa, • Kemanusiaan yang adil dan beradab, • Persatuan Indonesia • Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan • Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan X: Versi Berbeda [19] [ sunting - sunting sumber ] Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No.

XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Rumusan [ sunting - sunting sumber ] • Ketuhanan Yang Maha Esa, • Kemanusiaan yang adil dan beradab, • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan • Keadilan sosial. Rumusan XI: Versi Populer [20] [ sunting - sunting sumber ] Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Rumusan [ sunting - sunting sumber ] • Ketuhanan Yang Maha Esa, • Kemanusiaan yang adil dan beradab, • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Epilog [ sunting - sunting sumber ] “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No.

I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945). Catatan kaki [ sunting - sunting sumber ] • ^ Sidang Sesi I BPUPKI tidak hanya membahas mengenai calon dasar negara namun juga membahas hal yang lain. Tercatat dua anggota Moh. Hatta, Drs. dan Supomo, Mr. mendapat kesempatan berpidato yang agak dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah ….

Hatta berpidato mengenai perekonomian Indonesia sedangkan Supomo yang kelak menjadi arsitek UUD berbicara mengenai corak Negara Integralistik • ^ Risalah 2 • ^ Risalah 2 • ^ Risalah 2 • dampak pendudukan jepang terhadap perekonomian di indonesia adalah … Risalah 2 • ^ Aswab Nanda Pratama (1 Juni 2018). "Para Tokoh di Balik Lahirnya Pancasila". Kompas.com. Diakses tanggal 11 Maret 2019. Parameter -Editor= yang tidak diketahui mengabaikan ( -editor= yang disarankan) ( bantuan) • ^ Saafroedin Bahar (ed).

(1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RIselanjutnya disebut Risalah 2 • ^ https://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/16/06/22/o94x4u318-bermula-dari-fragmentasi-pengaburan-pancasila-yamin-dan-desukarnoisasi-orba 2 • ^ https://tirto.id/dokumen-negara-yang-hilang-dan-manipulasi-sejarah-bYme • ^ https://www.goodreads.com/book/show/13422350-lahirnya-undang-undang-dasar-1945 • ^ Risalah 2 • ^ Risalah 2 • ^ Risalah 2 • ^ Konstitusi Republik Indonesia Serikat • ^ Negara Indonesia Timur, wilayahnya meliputi Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, dan seluruh kepulauan Maluku • ^ Negara Sumatera Timur, wilayahnya meliputi bagian timur provinsi Sumut (sekarang) • ^ Undang-Undang Dasar Sementara • ^ UUD 1945 (dekrit 1959), Tap MPR No XVIII/MPR/1998, Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan • ^ Ketetapan MPRS No.

XX/MPRS/1966 • ^ Tap MPR No II/MPR/1978 Referensi [ sunting - sunting sumber ] • UUD 1945 • Konstitusi RIS (1949) • UUD Sementara (1950) • Berbagai Ketetapan MPRS dan MPR RI • Saafroedin Bahar (ed). (1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RI • Tim Fakultas Filsafat UGM (2005) Pendidikan Pancasila. Edisi 2. Jakarta: Universitas Terbuka Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Piagam Jakarta • Garuda Pancasila • Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Indonesia • Halaman ini terakhir diubah pada 20 April 2022, pukul 07.06.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia




2022 www.videocon.com