Pmk 82 tahun 2021

pmk 82 tahun 2021

2021 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 82/PMK.03/2021, BN.2021/NO. 743, https:jdih.kemenkeu.go.id : 10 Hlm Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 ABSTRAK: CATATAN: β€’ Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.

Diubah dengan : β€’ PMK No. 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak pmk 82 tahun 2021 Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Mengubah : β€’ PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

pmk 82 tahun 2021

by Admin - 04 Aug 2021 Klasifikasi Lapangan Usaha atau yang biasa kita sebut sebagai KLU Pajak merupakan sebuah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan untuk mengklasifikasikan wajib pajak ke jenis badan usaha yang dikelompokkan berdasarkan kategori Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan, dan Kelompok Kegiatan Ekonomi. Pemberian KLU terkait insentif pajak terus dilakukan perubahan hingga tahun 2021 yang terbaru diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 82/PMK.03/ 2021.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tepatnya pada bagian lampiran disebutkan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pada PMK Nomor 110 tahun 2020, PMK Nomor 9 Tahun 2021,dan PMK Nomor 82 Tahun 2021 terdapat sebanyak 1189 KLU untuk sektor yang diberikan ditambah dengan WP KITE dan WP Kawasan Berikat.

Lalu bagi yang UMKM sama seluruh WP UMKM PPh akan ditanggung oleh Pemerintah. Lalu pada PPh pasal 22 Impor yang dibebaskan pada awalnya diberikan kepada 721 KLU manufaktur yang diatur dalam PMK 110, kemudian meningkat menjadi 730 KLU di PMK 9 dan mengalami penurunan menjadi 132 KLU yang diatur dalam PMK 82.

Perubahan terkait PPh Pasal 25 Angsuran, adapun sektor yang diberikan fasilitas, berubah dari 1013 KLU di PMK 110 menjadi menjadi 1018 KLU di PMK 9, kemudian menurun menjadi 216 KLU di PMK 82.

Lalu terkait pengembalian pendahuluan PPN, juga mengalami perubahan dari 716 KLU di PMK 110, meningkat menjadi 725 KLU pada PMK 9, dan saat ini menjadi 132 KLU pada PMK 82. Perubahan pada jumlah KLU ini terjadi karena adanya pembaharuan peraturan terkait insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kode KLU ini akan digunakan oleh wajib pajak untuk mendapatkan insentif pajak. Hanya wajib pajak yang memiliki nomor KLU terlampir dalam PMK yang akan mendapatkan insentif pajak.

Apabila wajib pajak ingin mendapatkan fasilitas insentif pajak PPh 21 DTP, maka wajib pajak dapat melakukan perubahan data pada kode KLU dalam masterfile wajib pajak dengan mengajukan pembetulan SPT Tahunan PPh 2018 dan melakukan perubahan pada kode KLU. Kemudian wajib pajak yang telah melakukan perubahan KLU wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar agar mendapatkan fasilitas insentif pmk 82 tahun 2021.

Penulis : Adm Satvika Prev Next
Perubahan Kebijakan antara PMK 82 Tahun 2021 dengan PMK 149 Tahun 2021 (perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi pandemic covid-19). Uraian PMK-82/2021 PMK-149/2021 1. Jenis Insentif 6 Insentif – PPh 21 DTP – PPh Final UMKM DTP – PPh Final jaskon DTP – SKB PPh 22 impor – Pengurangan PPh 25 – Restitusi PPN dipercepat 6 Insentif – PPh 21 DTP – PPh Final UMKM DTP pmk 82 tahun 2021 PPh Final jaskon DTP – SKB PPh 22 impor – Pengurangan PPh 25 – Restitusi PPN dipercepat 2.

Penerima Insentif – WP KLU (Psl 21 : 1.189 KLU, Psl 22 : 132 KLU, Psl 25 : 216 KLU) – WP PP23 – WP Penerima P3TGAI – WP KLU (Psl 21 : 1.189 KLU, Psl 22 : 397 KLU, Psl 25 : 481 KLU, PPN : 229 KLU) – WP PP23 – WP Penerima P3TGAI 3. Jangka Waktu INsentif Diperpanjang s.d Des 2021 Diperpanjang s.d Des 2021 4. Mekanisme Pemanfaatan Harus menyampaikan Kembali pemberitahuan Harus menyampaikan memberitauan bagi WP dengan kode KLU yang 5.

Relaksasi pemanfaatan insentif Penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan PPh 25 sejak masa pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Penyampaian pemberitahuan bagi WP dengan kode KLU yang ditambahkan untuk dapat memanfaatkan insentif : – PPh psl 25 sejak masa pajak Oktober 2021 paling lambat 15 November 2021. – Restitusi PPN dipercepat untuk masa pajak Oktober 2021 s.d masa ajak Desember 2021 dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2022 6.

Relaksasi pembetulan Lap. Realisasi Laporan realisasi PPh DTP (normal & pembetulan) atas pemanfaatan insentif Jan-Jun 2021, dapat dilakukan pembetulan s/d 31 Oktober 2021 Laporan realisasi PPh DTP atas pemanfaatan insentif Jan-Jun 2021 dapat dilakukan pembetulan paling lambat 30 November 2021.

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details. PMK-82/PMK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 Pmk 82 tahun 2021 PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 Info terkait: https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2021/07/pemerintah-resmi-perpanjang-insentif-pajak-hingga-akhir-tahun-2021.html PMK-82/PMK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 PMK-83/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 Info terkait: https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2021/07/pemerintah-resmi-perpanjang-insentif-pajak-hingga-akhir-tahun-2021.html PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021) β€’ 1.

PMK-82/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 PMK-83/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 β€’ 2.

PMK-82/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 β€’ 3. Maka itu, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu. β€œ LATAR BELAKANG 3 β€’ 4.

Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif, dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.

pmk 82 tahun 2021

Dampak pandemik COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. LATAR BELAKANG Masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

pmk 82 tahun 2021

4 β€’ 5. RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI COVID-19 (LINIMASA) PMK-23/PMK.03/2020 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona 01 PMK-44/PMK.03/2020 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 02 PMK-86/PMK.03/2020 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 03 PMK-110/PMK.03/2020 Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 04 21 Maret2020 6 April 2020 31 Maret 2020 21 April 2020 16 Mei 2020 18 Juni2020 14 Agustus 2020 1 Juli 2021 PMK 23 PMK 28 PERPPU 1 PER 08 UU 2 PP 30 27 April 2020 PMK 44 PP 29 10 Juni 2020 PMK 86 16 Juli 2020 PMK 110 PMK 9 11 Februari 2021 PMK-9/PMK.03/2021 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 05 5 PMK-82/PMK.03/2021 Perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 06 PMK 82 β€’ 6.

Secara umum, ketentuan dan tata cara masing-masing insentif tetap sesuai PMK-9/PMK.03/2021. Perubahan yang diatur antara lain : β€’ Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif s.d.

Desember 2021 β€’ Kriteria penerima perpanjangan insentif: β€’ Penyesuaian KLU, β€’ WP PP23, β€’ WP P3-TGAI, dan β€’ Tidak termasuk WP KITE dan KB 6 β€’ Ketentuan pemberi kerja dan/atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan/permohonan β€’ Ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Pajak Juli 2021 paling lambat 15 Agustus 2021 β€’ Relaksasi penyampaian pembetulan Laporan Realisasi Tambahan ketentuan peralihan Pokok perubahan β€’ 7.

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19 Bentuk Insentif PMK-9/2021 PMK-82/2021 1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) β€’ Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur pmk 82 tahun 2021 disetahunkan tidak lebih dari 200 juta β€’ Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB β€’ Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) β€’ Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) β€’ Laporan realisasi tiap bulan β€’ Insentif s.d.

Juni 2021 β€’ Sektor tertentu (1.189 KLU) β€’ Pemberitahuan pusat & cabang β€’ Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) β€’ Laporan realisasi tiap bulan β€’ Insentif Juli 2021 s.d.

Desember 2021 2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah β€’ WP PP 23 Tahun 2018 β€’ WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi β€’ Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya β€’ WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif β€’ Insentif s.d. Juni 2021 β€’ WP PP 23 Tahun 2018 β€’ WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi pmk 82 tahun 2021 Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya β€’ WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif β€’ Insentif diperpanjang s.d.

Desember 2021 3. PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu β€’ PPh final jasa konstruksi DTP bagi Wajib Pajak penerima P3TGAI β€’ Laporan realisasi tiap bulan β€’ Pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif.

β€’ Insentif s.d. Juni 2021 β€’ PPh final jasa konstruksi DTP bagi Wajib pajak penerima P3TGAI β€’ Laporan realisasi tiap bulan β€’ Pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif. β€’ Insentif diperpanjang s.d.

Desember 2021 4. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor β€’ Sektor tertentu (730 KLU) β€’ WP KITE pmk 82 tahun 2021 KB β€’ Insentif s.d.

30 Juni 2021 β€’ Sektor tertentu (132 KLU) β€’ Insentif Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021, sejak SKB diterbtikan 5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 β€’ Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% β€’ Sektor tertentu (1.018 KLU), WP KITE, & KB β€’ Insentif s.d. Juni 2021, sejak: βœ“ Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan; atau βœ“ Masa Pajak SPT Tahunan 2020 disampaikan, dalam hal tertentu.

β€’ Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% β€’ Sektor tertentu (216 KLU), β€’ Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021, sejak Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan 6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah β€’ Sektor tertentu (725 KLU) β€’ WP KITE & KB β€’ Insentif s.d. Juni 2021 β€’ Sektor tertentu (132 KLU) β€’ Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021 7 β€’ 8. INSENTIF PAJAK PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) untuk pegawai dengan penghasilan bruto disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah β€’ 9.

21 PPh PASAL Pegawai dengan kriteria sebagai berikut: a. menerima/memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana pada Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah; b.

memiliki NPWP; dan c.

pmk 82 tahun 2021

pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. PENERIMA INSENTIF *) sesuai kode KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau Data Masterfile DJP 9 β€’ 10. 21 PPh PASAL Penentuan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pemberi Kerja: KLU sesuai SPT Tahunan 2019 β†’ dalam hal : KLU sesuai Masterfile DJP β†’ dalam Hal: PENERIMA INSENTIF 1.

Pemberi Kerja memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, dan 2. Kode KLU di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sama dengan kode KLU di masterfile DJP 1.

pmk 82 tahun 2021

Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, namun: β€’ tidak menuliskan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 β€’ salah mencantumkan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 2. WP Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 3.

Instansi Pemerintah 10 β€’ 11. 21 PPh PASAL β–ͺ PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai β–ͺ Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan β–ͺ PPh Pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan pmk 82 tahun 2021 dikenakan pajak β–ͺ Dalam hal pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan Lebih Bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan β–ͺ PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 PEMBERIAN INSENTIF 11 β€’ 12.

21 PPh PASAL β–ͺ Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id β–ͺ Pemberitahuan pemanfaatan insentif (berdasarkan kriteria KLU), hanya diajukan oleh WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21 β–ͺ Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 PEMANFAATAN INSENTIF X 12 β€’ 13.

21 PPh PASAL β–ͺ Pemberi Kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id β–ͺ Pemberi kerja membuat SSP/kode billing yang dibubuhi cap/tulisan* dan disimpan sebagai dokumentasi β–ͺ Pemberi Kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid, seperti nama dan NPWP pegawai Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP *) β€œPPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021” 13 β€’ 14.

21 PPh PASAL β–ͺ Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir β–ͺ Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 β–ͺ Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP 14 β€’ 15.

INSENTIF PAJAK PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 β€’ 16. Wajib Pajak yang: a.

memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 DAN b. menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah* melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak (Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%) PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 PENERIMA INSENTIF PPh FINAL TAHUN 2018 PP23 *) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan, laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai permohonan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018 16 β€’ 17.

PPh FINAL TAHUN 2018 PP23 β–ͺ Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan fotokopi Surat Keterangan β–ͺ Pemotong/pemungut melakukan konfirmasi Surat Keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen β–ͺ Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran.

Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan β€œPPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021” TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT 17 β€’ 18. β–ͺ WP dimaksud harus menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id β–ͺ Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut β–ͺ SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan β€œPPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021” (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar disimpan sebagai dokumentasi Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah PPh FINAL TAHUN 2018 PP23 18 β€’ 19.

Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah PPh FINAL TAHUN 2018 PP23 β–ͺ Laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir β–ͺ Wajib Pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP β–ͺ Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi 19 β€’ 20.

PEMBERIAN INSENTIF PPh FINAL TAHUN 2018 PP23 Alur Pelaporan 1. Login eReporting 2. Klik button "tambah" pelaporan 3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru 4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem 5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel (agar diperhatikan format penamaan file) 6.

Validasi macro 7. Upload file Excel Laporan Realisasi 20 β€’ 21. PEMBERIAN INSENTIF PPh FINAL TAHUN 2018 PP23 Alur Pelaporan 1. Login eReporting 2. Klik button "tambah" pelaporan 3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru 4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem 5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel (agar diperhatikan format penamaan file) 6.

Validasi macro 7. Upload file Excel Laporan Realisasi 21 β€’ 22. PEMBERIAN INSENTIF PPh FINAL Pmk 82 tahun 2021 2018 PP23 Alur Pelaporan 1. Login eReporting 2. Klik button "tambah" pelaporan 3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru 4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem 5.

Unduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel (agar diperhatikan format penamaan file) 6. Validasi macro 7.

Upload file Excel Laporan Realisasi 22 β€’ 23. PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH INSENTIF PAJAK β€’ 24. β–ͺ Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yaitu: a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau c.

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan pmk 82 tahun 2021 jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3-TGAI β–ͺ Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PENERIMA INSENTIF PPh FINAL PASAL 4(2) 24 β€’ 25. β–ͺ Wajib Pajak yang: a. memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi; dan b.

pmk 82 tahun 2021

merupakan Wajib Pajak P3-TGAI diberikan sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021. β–ͺ Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran tidak melakukan pemotongan PPh Final. β–ͺ Penghasilan atas PPh Final ditanggung Pemerintah, tidak diperhitungkan sebagai penghasilan pmk 82 tahun 2021 dikenakan pajak. PENERIMA INSENTIF PPh Final ditanggung Pemerintah PPh FINAL PASAL 4(2) 25 β€’ 26. β–ͺ Pemotong Pajak dimaksud harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id β–ͺ Pemotong Pajak harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan β€œPPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021”, β–ͺ Laporan Realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

β–ͺ Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan, tidak dapat memanfaatkan insentif. β–ͺ Pemotong Pajak dapat menyampaikan pembetulan Laporan Realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

pmk 82 tahun 2021

Kewajiban Pemotong Pajak terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung Pemerintah PPh FINAL PASAL 4(2) 26 β€’ 27. PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR INSENTIF PAJAK β€’ 28. Wajib Pajak yang: a. memenuhi kriteria memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; b.

mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. PENERIMA INSENTIF PPh PASAL IMPOR 22 *) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile DJP 28 β€’ 29. β–ͺ Diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id β–ͺ Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK-82/PMK.03/2021 terbit sampai 31 Desember 2021.

β–ͺ SKB berdasarkan PMK-9/PMK.03/2021 sudah tidak berlaku lagi. PENGAJUAN SKB PPh PASAL IMPOR 22 SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor apabila WP memenuhi kriteria Surat Penolakan apabila WP tidak memenuhi kriteria Kepala KPP menerbitkan: (melalui saluran elektronik www.pajak.go.id) 29 β€’ 30.

β–ͺ Wajib Pajak harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor pmk 82 tahun 2021 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kewajiban Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor PPh PASAL IMPOR 22 30 β€’ 31.

PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 sebesar 50% INSENTIF PAJAK β€’ 32. Wajib Pajak yang: a. pmk 82 tahun 2021 kriteria memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana pada Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; b. menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang c.

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 PENERIMA INSENTIF *) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile 25 PPh PASAL 32 β€’ 33. PEMBERITAHUAN PENGURANGAN 25 PPh PASAL β–ͺ Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id β–ͺ Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan, untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 33 β€’ 34.

pmk 82 tahun 2021

β–ͺ Wajib Pajak harus menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Juli 2021 s.d.

Desember 2021 Setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 25 PPh PASAL 34 β€’ 35. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah INSENTIF PAJAK β€’ 36. PKP berisiko rendah yang: a. memenuhi syarat pmk 82 tahun 2021 kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran kode Pmk 82 tahun 2021 Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN; b.

menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah dapat diberikan pengembalian pandahuluan kelebihan pembayaran pajak senagai PKP berisiko rendah c. memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN dimaksud PENERIMA INSENTIF PPN 36 β€’ 37.

β–ͺ SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021, dan disampaikan paling lama 31 Januari 2022. PEMBERIAN INSENTIF PPN 37 β€’ 38. PKP BERISIKO RENDAH PPN PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi: β–ͺ PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah; β–ͺ Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan β–ͺ PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN β–ͺ Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

β–ͺ PKP harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sesuai dengan kewajibannya Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu 38 β€’ 39. KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP 1. Pemberi Kerja atau WP yang telah memanfaatkan insentif PMK-9/2021 harus menyampaikan pemberitahuan/permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan/atau pembebasan PPh Pasal 22 impor.

2. Penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan PPh 25 sejak masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. 3. Penyampaian pembetulan Laporan Realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh Final DTP masa pajak Januari s.d.

pmk 82 tahun 2021

Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. 39 β€’ 40. PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU 1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol Login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA) 2. Pilih tab Layanan dan klik pada icon KSWP 3. Scroll ke bawah dan pada bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan 40 β€’ 41.

MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI 1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol Login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA) 2.

pmk 82 tahun 2021

Pilih tab Layanan dan klik pada icon eReporting Insentif Covid-19 (Apabila icon eReporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab β€œProfil”, lalu pilih menu β€œAktivasi Fitur Layanan”) 3. Klik tombol Tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan 41 β€’ 42. PMK-83/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 β€’ 43.

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM Pmk 82 tahun 2021 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa: β–ͺ tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri pmk 82 tahun 2021 memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga β–ͺ sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto β–ͺ pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan β–ͺ pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta diperpanjang sehingga berlaku mulai 1 Januari 2021 s.d.

31 Desember 2021. PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 43
β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PPH FINAL UMKM PMK 82 /2021 Abstrak Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit sebab Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia terlebih muncul gelaja baru yang diakibatkan virus tersebut.

Pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Hal ini belum memungkinkan untuk perekonomian masyarakat menjadi stabil seperti sedia kala. Oleh karena pmk 82 tahun 2021, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

UMKM yang bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5% ini. UMKM yang dimaksud dalam PP 23 adalah wajib pajak baik orang pribadi atau badan baik koperasi, perseroan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp.

4.800.000.000,- setahun pada satu Tahun Pajak sebelum menggunakan tarif PP 23 ini. Baca Juga Transaksi Online dan Pendapatan E-Commerce Pada Pandemi COVID-19 Lalu apakah semua orang yang peredaran brutonya di bawah atau sama dengan Rp4.800.000.000,- berhak menggunakan fasilitas PP 23 ini? Jawabannya tidak, karena penghasilan yang dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5% ini tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas misalnya pengacara, akuntan, dokter, arsitek, PPAT, notaris, konsultan, penilai dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, pemain model, peragawan/peragawati, pemain drama, pmk 82 tahun 2021, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi.

Wajib pajak yang dikenakan PPh UMKM ini maka tidak akan dikenakan tarif PPh Badan sebesar 22% (berlaku 2020-2021) dan tarif progresif PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 5%-30%. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia yang juga dapat berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Baca Juga Perkembangan ECommerce: Untung atau Rugi Pajak PPH Final DTP PMK 82/2021 Pada tanggal 1 Juli 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA menerbitkan perpanjangan insentif pajak yaitu PMK 82/2021 periode pajak Juli – Desember 2021 untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat adanya dampak pandemic Corona Virus Disease 2019.

pmk 82 tahun 2021

Adapun yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah adalah UMKM yang pmk 82 tahun 2021 mempunyai Surat Keterangan PP 23.Tahun 2018 UD. Merry sudah mempunyai surat keterangan PP 23 Tahun 2018 memperoleh peredaran bruto dari usaha Berdagang Mie Ayam bulan Juli 2021 Sebesar Rp. 15.000.000 Peredaran Bruto Masa Pajak PPh Final Rp 15.000.000 Juli 2021 Rp.

75.000 Perhitungan PPh Final yakni Rp. 15.000.000 x 0,5% = Rp 75.000 Baca Juga UMKM Berjaya Di Masa Pandemi, Masalah Pajak Teratasi UD. Merry membuat Kode Billing Pembayaran untuk PPh Final UMKM dengan Jenis Pajak 41128 PPh Final dan Pilih Jenis Setoran 420 Final UMKM Bayar Sendiri.

serta memberikan cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan β€œPPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021. UD. Merry harus menyampaikan laporan Realisasi Insentif Pajak pada website DJP Online di layanan lalu eReporting Insentif Covid-19, Setelah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak UD Merry Memperoleh BPS (Bukti Penerimaan Surat).

Dengan demikian, bila batas waktu penyampaian laporan realisasi PPh final UMKM DTP atas masa pajak Juli 2021 adalah pada tanggal 20 Agustus 2021, maka batas waktu penyampaian pembetulan atas laporan realisasi tersebut jatuh pada 30 September 2021. Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan wajib pajak yang masuk pada kategori penerima insentif pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal. Pemanfaatan insentif pajak yang optimal dapat memperbaiki dan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Referensi: https://pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018 https://jdih.kemenkeu.go.id/download/37e10d22-953d-4b00-92d7-aec7b64ceefd/82~PMK.03~2021Per.pdf https://money.kompas.com/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya?page=all Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Alamat pmk 82 tahun 2021 Anda tidak akan dipublikasikan.

Ruas yang wajib ditandai * Komentar * Nama * Email * Situs Web Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. * Kirim Komentar

Cara Pengajuan Insentif Pajak Terdampak Covid




2022 www.videocon.com