Untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b.

bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; c. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Untuk mendapatkan dana kas kecil Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

7. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara. 8. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 9. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan 10.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 13. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 16. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

20. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP. 21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. 23. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.

24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. 25. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.

26. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

27. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. 28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

29. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

30. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP. 31. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.

32. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 33. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.

34. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. 35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

36. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat. 37. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.

38. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D. 39. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 40. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. BAB III DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 3 (1) DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.

(2) Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. (3) Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. (4) Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA.

BAB IV PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA Bagian Kesatu Pengguna Anggaran Pasal 4 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas Bagian Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut. (2) Menteri Keuangan, selain sebagai PA atas Bagian Anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, juga bertindak selaku PA atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

(3) Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Pengelolaan Utang; b. Pengelolaan Hibah; c. Pengelolaan Investasi Pemerintah; d. Pengelolaan Penerusan Pinjaman; e. Pengelolaan Transfer ke Daerah; f.

Pengelolaan Subsidi; g. Pengelolaan Transaksi Khusus; dan h. Pengelolaan Anggaran lainnya. (4) Dalam mengelola Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan fungsi PA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PA pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tata cara pembayaran atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan untuk mendapatkan dana kas kecil Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Bagian Kedua Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 5 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang: a. menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan b. menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya. (2) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat ex-officio. (3) Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi PPK dan PPSPM.

(4) Kewenangan PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan kepada KPA. (5) Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.

(6) PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal: a. Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; b.

Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I; c. Satker sementara; d. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau e. Satker Lembaga Negara. (7) Dalam hal Satker yang pimpinannya bukan Pegawai Negeri Sipil, PA dapat menunjuk pejabat lain yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai KPA.

(8) Dalam keadaan tertentu PA dapat menunjuk KPA yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dengan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam DIPA.

(9) Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 6 (1) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance).

(2) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM. Pasal 7 (1) KPA melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan DIPA Satker. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DIPA. (3) Penunjukan KPA tidak terikat periode tahun anggaran. (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), PA segera menunjuk seorang pejabat baru sebagai untuk mendapatkan dana kas kecil tugas KPA.

(5) Penunjukan KPA berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya. (6) KPA yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan. Pasal 8 (1) Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana Urusan Bersama, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/ Walikota. (3) Penunjukan KPA atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/ Walikota.

(4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 9 (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun DIPA; b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; d.

menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan h.

menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan: a. 1 (satu) atau lebih PPK; dan b. 1 (satu) PPSPM.

Pasal 10 (1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA. (2) Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; c.

menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; f.

merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Pasal 11 (1) KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan. (2) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran.

(3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku. (4) Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.

(5) Dalam hal penunjukan KPA berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir. (6) PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK atau PPSPM.

(7) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada: a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker; b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan c. PPK. (8) Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 12 (1) PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM. Pasal 13 (1) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: a.

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d.

melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j.

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan: a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan c. mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan: a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau b. menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. (4) Dalam hal surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara berupa surat jaminan uang muka, pengujian kebenaran materiil dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan: a.

menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan b. menguji tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah. (5) Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa laporan atas: a.

pelaksanaan kegiatan; b. penyelesaian kegiatan; dan c. penyelesaian tagihan kepada negara. (6) Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi: a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c.

mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

(7) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk: a. mobilisasi alat dan tenaga kerja; b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau c.

persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 14 (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, PPK menguji: a.

kelengkapan dokumen tagihan; b. kebenaran perhitungan tagihan; c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; e.

kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan g.

ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. (2) PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i, yang paling kurang memuat: a.

perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani; b. tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; c. tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan d. jangka waktu penyelesaian tagihan.

Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai. (2) PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.

(3) PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b.

melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; c. memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya; d.

memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; f.

menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. Bagian Keempat Pejabat Penanda Tangan SPM Pasal 16 PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.

Pasal 17 (1) Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f.

melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. (2) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; b.

menandatangani SPM; dan c. memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM. (3) Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.

kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; c. kebenaran pengisian format SPP; d. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; f. kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; g. kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; h.

kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; i. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan k.

kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak. (4) Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya. (5) Tata cara pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam bentuk PIN PPSPM pada ADK SPM diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan.

Pasal 18 (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas: pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN. (2) PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f yang paling sedikit memuat: a.

jumlah SPP yang diterima; b. jumlah SPM yang diterbitkan; dan c. jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. Bagian Kelima Kuasa Bendahara Umum Negara Pasal 19 (1) Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

(3) KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit: a. melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara; dan b. melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran. Pasal 20 (1) KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA.

(2) Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.

Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPPN selaku Kuasa BUN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Bagian Keenam Bendahara Pengeluaran Pasal 22 (1) Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker. (2) Kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala Satker.

(3) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendelegasian kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan.

(4) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. (5) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. (6) Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. (7) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.

(8) Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi Bendahara Pengeluaran.

(9) Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada: a. PPSPM; dan b. PPK. Pasal 23 (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker.

(2) Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/Satker. (3) Dalam hal pengelolaan DIPA/Satker tidak memerlukan Bendahara Pengeluaran, tidak perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 24 (1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi: a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan b.

Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c.

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan g.

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. (3) Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

(4) Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2. nilai tagihan yang harus dibayar; 3. jadwal waktu pembayaran; dan 4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c.

pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). Pasal 25 (1) Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. (2) BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.

(3) BPP melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pasal 26 (1) BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya. (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

menerima dan menyimpan UP; b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; d.

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; g.

menatausahakan transaksi UP; h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP. Pasal 27 (1) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28 (1) Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BPP dengan persetujuan Kuasa BUN. (2) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN memberikan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran/BPP kepada KPA.

(3) Pembukaan rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja. BAB V PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA Bagian Kesatu Pembuatan Komitmen Pasal 29 (1) Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen.

(2) Pembuatan komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. Penetapan keputusan. Pasal 30 (1) Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, setiap Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif.

(2) Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis belanja modal dialokasikan dalam belanja modal tahun untuk mendapatkan dana kas kecil berjalan. (3) Realisasi belanja atas alokasi anggaran biaya proses pelelangan yang berasal dari belanja modal pada tahun anggaran berjalan, dicatat dalam neraca sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

(4) Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis belanja barang/bantuan sosial dialokasikan dalam belanja barang tahun anggaran berjalan. (5) Proses lelang pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui dana tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dibentuk pada tahun anggaran berjalan.

(6) Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lelang dilakukan setelah DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif. (7) Dalam hal biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, biaya proses pelelangan dimaksud dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi DIPA.

Pasal 31 (1) Bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan batas nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa bukti-bukti pembelian/pembayaran. (2) Ketentuan mengenai batas nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 32 (1) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan. (2) Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Persetujuan atas perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 33 (1) Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah. (2) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 34 (1) Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk: a.

pelaksanaan belanja pegawai; b. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; c. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau d. belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. (2) Penetapan keputusan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencatatan Komitmen oleh PPK dan KPPN Pasal 35 (1) Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2) Pencatatan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi data sebagai berikut: a. nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan; b. nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA; c. nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker; d. uraian pekerjaan yang diperjanjikan; e.

data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran; f.

jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan; g. ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi; h. addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjian/kontrak tersebut; dan i. cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran: 1. sekaligus (nilai . rencana bulan .); atau 2. secara bertahap (nilai . rencana bulan .). (3) Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

Pasal 36 (1) Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. (2) Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi: a. pihak yang berhak menerima pembayaran; b.

nilai pembayaran; dan c. jadwal pembayaran. (3) Data perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK-nya disampaikan ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail. (4) Kartu Pengawasan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37 (1) Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, PPABP mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2) Perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan: a. Pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri; b. Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri; c.

Kenaikan/penurunan pangkat; d. Kenaikan/penurunan gaji berkala; e. Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; f. Mutasi Pindah ke Satker lain; g. Pegawai baru karena mutasi pindah; h. Perubahan data keluarga; i. Data utang kepada negara; dan/atau j. Pengenaan sanksi kepegawaian. Pasal 38 (1) Daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), disampaikan kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai ke KPPN.

(2) Dalam hal disampaikan bersamaan dengan SPM Belanja Pegawai, daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) bukan merupakan lampiran dari SPM Belanja Pegawai. (3) Penyampaian daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu disahkan oleh PPSPM dengan menyertakan ADK. (4) Daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemutakhiran (updating) data antara KPPN dengan Satker untuk pembayaran belanja pegawai dan untuk menguji kesesuaian dengan tagihan.

(5) Daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum untuk mendapatkan dana kas kecil Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP Paragraf Kesatu Pengajuan Tagihan Pasal 39 (1) Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

(2) Atas dasar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (3) Pelaksanaan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya. (4) Dalam hal Pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP.

(5) Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima; b.

Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan c. Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Pasal 40 (1) Pembayaran LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditujukan kepada: a.

Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; b. Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.

(2) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi: a. Bukti perjanjian/kontrak; b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; c.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; f. Berita Acara Pembayaran; g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h.

Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

(3) Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi: a.

Surat Keputusan; b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; c. Daftar penerima pembayaran; dan/atau d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. (4) Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berupa surat jaminan uang muka, jaminan dimaksud dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan. Pasal 41 (1) Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.

(2) Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara penerima hak belum mengajukan surat tagihan, PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan.

(3) Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima hak belum mengajukan tagihan, penerima hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut. (4) Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

Paragraf Kedua Mekanisme Penerbitan SPP-LS Pasal 42 (1) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diatur sebagai berikut: a.

Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan: 1. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 3. Daftar Perubahan Potongan; 4. Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 5. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya; 6.

ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 8. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21. b. Untuk Pembayaran Gaji Susulan: 1. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan: a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai peruntukannya; d) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan f) SSP PPh Pasal 21.

2. Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan: a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; d) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan e) SSP PPh Pasal 21.

c. Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi dengan: 1. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3.

Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK terkait dengan jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6. SSP PPh Pasal 21.

d. Untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan: 1. Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas, dan halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2.

Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3. SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang; 4. Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas; 5.

Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit; 6. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. e. Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dilengkapi dengan: 1. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji, dan halaman luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh Untuk mendapatkan dana kas kecil, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2.

Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3. Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali; 4.

ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6. SSP PPh Pasal 21. f. Untuk pembayaran Uang Muka Gaji dilengkapi dengan: 1. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2.

Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga; 3. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 4. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. g. Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan: 1. Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2.

Surat Perintah Kerja Lembur; 3. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan; 4. Daftar Hadir Lembur; dan 5. SSP PPh Pasal 21. h. Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan: 1. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan 2. SSP PPh Pasal 21.

i. Untuk pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi dilengkapi dengan: 1. Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2. SK dari Pejabat yang berwenang; dan 3. SSP PPh Pasal 21. (3) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran: a. honorarium dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi: 1.

Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; 2. Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 3.

SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran; dan 4. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan. b. langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.

c. perjalanan dinas diatur sebagai berikut: 1. perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri: a) Daftar nominatif perjalanan dinas; dan b) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, untuk mendapatkan dana kas kecil pegawai tidak tetap.

2. perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas. 3. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.

4. perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. d. pembayaran pengadaan tanah, dilampiri: 1. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima; 2.

foto copy bukti kepemilikan tanah; 3. bukti pembayaran/kuitansi; 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; 5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; 6.

Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; 7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; 8.

Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; 9. SSP PPh final atas pelepasan hak; 10. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan 11. Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah. (4) SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.

(5) SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran. (6) Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5. (7) SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak.

(8) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). (9) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(10) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, masing-masing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Paragraf Ketiga Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pasal 43 (1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

(2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). (3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. (4) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(5) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: a. Belanja Barang; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Lain-lain. (6) Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mendapatkan dana kas kecil 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. (7) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. (8) Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(9) Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. (10) Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 44 (1) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8). (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen). (4) Pemotongan dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.

(5) Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPPN melakukan pengawasan UP. (6) Dalam melakukan pengawasan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketentuan penyampaian surat pemberitahuan, dan pemotongan UP berikutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 45 (1) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 44 ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan penyetoran UP dan/atau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5).

Pasal 46 (1) KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. (2) Pemberian UP diberikan paling banyak: a. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa untuk mendapatkan dana kas kecil melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); b.

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); c. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau d. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

(3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan: a. frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan b.

perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. Pasal 47 (1) KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. (2) Syarat penggunaan TUP: a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b.

tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Pasal 48 (1) KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai: a. rincian rencana penggunaan TUP; dan b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Atas dasar permintaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: a. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS; b.

pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada.

TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan d. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara. (3) Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (4) Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.

(5) Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP. (6) Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN. (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 49 (1) TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.

(2) Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.

(5) Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pertimbangan: a. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan b.

KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Keempat Mekanisme Penerbitan SPP-UP/GUP/GUP NIHIL Pasal 50 (1) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK. (2) Atas dasar kebutuhan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari Bendahara Pengeluaran.

(3) SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. Pasal 51 (1) Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. (2) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran: a. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan b.

nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. (3) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan: a. pengujian atas SPBy yang meliputi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4); dan b.

pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara. (5) Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; b. rincian kebutuhan dana; dan c. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

(6) Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran dan rincian kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian ketersediaan dananya.

(7) Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (8) Dalam hal pengujian perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan. (9) Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10) Atas dasar pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (11) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja.

(12) Tembusan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada PPK. (13) BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Pengeluaran.

(14) Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyampaikan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil. (15) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 52 (1) PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP. (2) Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a.

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; b. Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2); dan c. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN. (3) Perjanjian/Kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (4) SPP-GUP disampaikan kepada Untuk mendapatkan dana kas kecil paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 53 (1) Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Dalam hal pengisian kembali UP akan mengakibatkan sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP lebih kecil dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran: a.

pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP; dan b. selisih antara sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP dan UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dibukukan/diperhitungkan sebagai potongan Penerimaan Pengembalian UP. Pasal 54 (1) Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal: a.

sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b. sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau c. UP tidak diperlukan lagi. (2) (Penerbitan SPP-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengesahan/pertanggungjawaban UP.

(3) SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). (4) SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf Kelima Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/PTUP Pasal 55 (1) PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; b. Surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan hal-hal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 47 ayat (2); dan c. Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN. (2) SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

(3) Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan SPP-PTUP. (4) SPP-PTUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP. (5) Penerbitan SPP-PTUP dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

Bagian Keempat Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM Pasal 56 (1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. (2) Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan b. Keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3).

(3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM. (4) Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut: a. untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja; c.

untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja. (5) Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.

Pasal 57 (1) Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM. (2) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Pasal 58 (1) Penerbitan SPM oleh PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas: a.

keamanan data pada aplikasi SPM; b. kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c. penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM. Pasal 59 (1) PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. (2) Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b.

Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN; c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. (3) Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan: a. Asli surat jaminan uang muka; b.

Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka; dan c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4) Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak. (5) PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. (6) SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. (7) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. (9) Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN; b. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office; dan c.

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi. (10) Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/ pemberitahuan kepada Kepala KPPN. Bagian Kelima Mekanisme Penerbitan SP2D Paragraf Kesatu Pengujian SPM oleh KPPN Pasal 60 SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 61 (1) Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. (2) Penelitian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan b. meneliti kebenaran SPM. (3) Penelitian kebenaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a.

meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN; b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan c. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

(4) Pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/ output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; c. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN.

d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP. (5) Pengujian kebenaran perhitungan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM.

(6) Pengujian persyaratan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi: a. Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2); b.

Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN; c. Menguji SPM PTUP meliputi jumlah TUP yang diberikan dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dan kepatuhan jangka waktu pertanggungjawaban; d.

Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolving dari UP yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8); e. Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data perjanjian Zkontrak pada SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN; dan f. Menguji SPM LS Belanja Pegawai sesuai dengan prosedur standar operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(7) Dalam hal terdapat UP tahun anggaran sebelumnya belum dipertanggungjawabkan, pengujian SPM UP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a), meliputi: a. kesesuaian jumlah uang dan keabsahan bukti setor pengembalian sisa UP tahun anggaran yang sebelumnya; atau b.

kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM UP dengan sisa UP tahun anggaran yang sebelumnya; (8) Dalam hal jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c kurang dari jumlah TUP yang diberikan, harus disertai dengan bukti setor pengembalian TUP yang telah dilakukan konfirmasi KPPN. (9) Ketentuan menyertakan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku dalam hal SPM - PTUP diajukan ke KPPN dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) huruf a.

Pasal 62 (1) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap pengembalian pembayaran jaminan uang muka, KPPN melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka menggunakan aplikasi SP2D. (2) Pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan: a.

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4); dan b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA yang menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang jasa. (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pembayaran, pengujian, pengembalian, dan penatausahaan jaminan uang muka diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan.

Paragraf Kedua Penerbitan SP2D Pasal 63 (1) KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 telah memenuhi syarat. (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila Satker belum mengirimkan: a. Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada penyedia barang/jasa; atau b.

Daftar perubahan data pegawai beserta ADK yang disampaikan kepada KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). (4) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis. (5) Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 64 (1) Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada SP2D.

(2) Bank operasional menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana sebagaimana pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada pada ayat (1). (3) Pemberitahuan kegagalan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data SP2D dan alasan kegagalan transfer ke rekening yang ditunjuk.

(4) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPPN memberitahukan kepada KPA kegagalan transfer dana ke rekening yang ditunjuk pada SPM dan alasannya. (5) KPA melakukan penelitian atas kegagalan transfer dana sebagaimana yang tercantum pada SPM dan selanjutnya menyampaikan perbaikan atau ralat SPM. (6) Atas dasar perbaikan atau ralat SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPPN menyampaikan ralat SP2D kepada bank operasional.

(7) Tata cara penyelesaian pencairan dana dengan mekanisme retur SP2D diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bagian Keenam Pembayaran Pengembalian Penerimaan Pasal 65 (1) Setiap keterlanjuran setoran ke Kas Negara dan/ atau kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan pengembaliannya.

(2) Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan surat-surat bukti setoran yang sah. (3) Pembayaran pengembalian keterlanjuran setoran dan/ atau kelebihan penerimaan negara harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pada negara.

(4) Pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Bagian Ketujuh Pembayaran Tagihan Yang Bersumber Dari Penggunaan PNBP Pasal 66 Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut: a. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan. c. Satker dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN. d. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

e. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA. f. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 67 (1) Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP). (4) Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

(5) Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan untuk pengguna PNBP: a. yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau b.

yang belum memperoleh Pagu Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d. (7) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan. (8) Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan untuk mendapatkan dana kas kecil dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dan ayat (6).

(9) Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: MP : (PPP x JS) - Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada MP : Maksimum Pencairan PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan JS : jumlah setoran JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan (10) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

Pasal 68 (1) Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS dari dana yang bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri ini. (2) PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri: a. Dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3); b. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan c. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Untuk Satker pengguna PNBP secara terpusat, penyampaian Untuk mendapatkan dana kas kecil mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (4) KPPN melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. Bagian Kedelapan Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri Pasal 69 (1) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri berkenaan.

(2) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; dan b. Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (3) Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi beban dana Rupiah Murni.

(4) Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan penerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi beban Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri berkenaan. (5) Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap valas yang menyebabkan alokasi dana Rupiah pada DIPA melampaui sisa Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satker harus melakukan perhitungan dan/ atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri berkenaan.

(6) Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri, atau pengeluaran setelah Pinjaman dan/atau Hibah Luar Untuk mendapatkan dana kas kecil dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible.

(7) Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (8) Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB VI KOREKSI/RALAT, PEMBATALAN SPP, SPM DAN SP2D Pasal 70 (1) Koreksi/ ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: a.

Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D; b. Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; atau c. perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker. (2) Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk: a. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; b.

pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau c. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK. (5) Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM.

(6) Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki. Pasal 71 (1) Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan. (2) Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan.

(3) Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk. (4) Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA. (5) Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet Kas Negara.

BAB VII PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN Pasal 72 (1) Dalam kondisi akhir tahun anggaran, batas terakhir pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum tanggal terakhir pada akhir tahun.

(2) Penetapan batas terakhir pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan BUN untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan kas negara. Pasal 73 (1) Dalam pertanggungjawaban UP/TUP pada akhir tahun anggaran, pengajuan SPM dan SP2D GUP Nihil/PTUP dapat dilakukan melampaui tahun anggaran.

(2) Batas akhir penerbitan SPM GUP Nihil/PTUP ditetapkan dengan mempertimbangkan kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pasal 74 Pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran lebih lanjut mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran. BAB VIII PELAPORAN REALISASI ANGGARAN Pasal 75 (1) Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

(2) Untuk mendapatkan dana kas kecil keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kepala kantor/Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN; b.

Rekonsiliasi data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1. Data bagian anggaran; 2. Eselon I; 3. Satker; 4. Sumber dana; 5. Cara penarikan; 6. Program; 7. Kegiatan; 8. Output; 9. Akun 6 digit; 10. Tanggal dan nomor SPM/SP2D; dan 11. Jumlah rupiah. c. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), selanjutnya setiap awal bulan: 1. Kepala kantor/Satker menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca beserta ADK kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat wilayah (UAPPAW); atau 2.

Kepala KPPN selaku Kuasa BUN membuat laporan realisasi anggaran, arus kas, dan neraca kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diproses dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. d. Untuk laporan keuangan semester dan tahunan, LRA, Neraca dan ADK disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 76 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing. (2) Pengawasan dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 77 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

(2) Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 Segala ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 80 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan pelaksanaannya; dan b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 81 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1191 Lampiran.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didalamnya terdapat pengaturan komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan. Maka Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tata cara untuk: • pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; • pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; • penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, UU PT mencabut peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

UU 40 tahun 2007 tentang PT telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Untuk mendapatkan dana kas kecil Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang PT diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, dan Penjelasan Atas UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, oleh Menkumham Andi Mattalatta.

UU PT mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Latar Belakang Pertimbangan UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: • bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; • bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif; • bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; • bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; Dasar Hukum Dasar hukum UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Umum UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang- undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dunia usaha yang kondusif.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.

Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara: • pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; • pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; • penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri.

Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

Isi UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Berikut adalah isi kebijakan pemerintah tentang UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukan format asli): UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: • Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

• Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

• Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

• Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. • Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

• Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

• Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. • Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

• Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. • Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

• Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. • Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

• Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. • Hari adalah hari kalender. • Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 2 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3 • Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: • persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; • pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; • pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau • pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 4 Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 5 • Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

• Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. • Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. Pasal 6 Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 7 • Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

• Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. • Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. • Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

• Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

• Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak untuk mendapatkan dana kas kecil bagi : • Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau • Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8 • Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. • Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya : • nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; • nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; • nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

• Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. Pasal 9 • Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: • nama dan tempat kedudukan Perseroan; • jangka waktu berdirinya Perseroan; • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; • jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; • alamat lengkap Perseroan.

• Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. • Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 • Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

• Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. • Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

• Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

• Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. • Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

• Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur. • Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

• Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

• Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12 • Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. • Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. • Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

• Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Pasal 13 • Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

• RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. • Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

• Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

• Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Pasal 14 • Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

• Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. • Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

• Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. • RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Paragraf 1 Anggaran Dasar Pasal untuk mendapatkan dana kas kecil • Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: • nama dan tempat kedudukan Perseroan; • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; • jangka waktu berdirinya Perseroan; • besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; • jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; • nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; • penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; • tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Direksi dan Dewan Komisaris;vtata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

• Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. • Anggaran dasar tidak boleh memuat: • ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan • ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Pasal 16 • Perseroan tidak boleh memakai nama yang: • telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain; • bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; • sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; • tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; • terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau • mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

• Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. • Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 17 • Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

• Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Pasal 18 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 19 • Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

• Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Pasal 20 • Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator. • Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Pasal 21 • Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

• Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; • jangka waktu berdirinya Perseroan; • besarnya modal dasar; • pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau • status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

• Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri. • Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. • Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

• Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). • Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. • Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Pasal 22 • Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

• Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan. Pasal 23 • Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

• Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain. Pasal 24 • Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.

• Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25 • Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal: • efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau • dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

• Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 26 Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal: • persetujuan Menteri; • kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau • pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan. Pasal 27 Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila: • bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; • isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau • terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 28 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

Bagian Ketiga Daftar Perseroan dan Pengumuman Paragraf 1 Daftar Perseroan Pasal 29 • Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. • Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: • nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; • alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; • nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); • nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); • nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); • nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; • nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; • nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; • berakhirnya status badan hukum Perseroan; • neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

• Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: • Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; • penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau • penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. • Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. • Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 2 Pengumuman Pasal 30 • Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: • akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); • akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); • akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

• Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III MODAL DAN SAHAM Bagian Kesatu Modal Pasal 31 • Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 • Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 33 • Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. • Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

• Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Pasal 34 • Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

• Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. • Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35 • Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. • Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena: • Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; • pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau • Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

• Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 36 • Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

• Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

• Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan. • Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan Pasal 37 • Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan: • pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan • jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

• Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. • Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

• Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. Pasal 38 • Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. • Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39 • RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

• Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. • Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Pasal 40 • Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

• Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen. Bagian Ketiga Penambahan Modal Pasal 41 • Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. • RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

• Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Pasal 42 • Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

• Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. • Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43 • Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. • Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. • Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: • ditujukan kepada karyawan Perseroan; • ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau • dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

• Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. Bagian Keempat Pengurangan Modal Pasal 44 • Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

• Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Pasal 45 • Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.

• Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. • Dalam hal Perseroan: • menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau • tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

 Pasal 46 • Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. • Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila: • tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); • telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau • gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47 • Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau untuk mendapatkan dana kas kecil nilai nominal saham.

• Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. • Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. • Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

• Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. Bagian Kelima Saham Pasal 48 • Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. • Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49 • Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. • Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Pasal 50 • Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang- kurangnya: • nama dan alamat pemegang saham; • jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; • jumlah yang disetor atas setiap saham; • nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; • keterangan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

• Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

• Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. • Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

• Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka. Pasal 51 Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pasal 52 • Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: • menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; • menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; • menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

• Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. • Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Pasal 53 • Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

• Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. • Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: • saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; • saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; • saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; • saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; • saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54 • Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. • Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. Pasal 55 Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56 • Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. • Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

• Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

• Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. • Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 57 • Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: • keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; • keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau • keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan. Pasal 58 • Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

• Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali. Pasal 59 • Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

• Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

• Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60 • Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. • Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. • Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

• Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Pasal 61 • Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

• Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pasal 62 • Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: • perubahan anggaran dasar; • pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau • Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

• Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. BAB IV RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA Bagian Kesatu Rencana Kerja Pasal 63 • Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

• Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Pasal 64 • Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. • Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. Pasal 65 • Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

• Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 66 • Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

• Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: • laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; • laporan mengenai kegiatan Perseroan; • laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; • rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; • laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; • pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; • gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

• Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. • Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 • Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

• Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

• Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Pasal 68 • Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: • kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat; • Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; • Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; • Perseroan merupakan persero; • Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau • diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. • Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

• Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar. • Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. • Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 • Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

• Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. • Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. • Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga Penggunaan Laba Pasal 70 • Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. • Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

• Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. • Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Pasal 71 • Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

• Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. • Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Pasal 72 • Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

• Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. • Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

• Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

• Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. • Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 73 • Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

• RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. BAB Untuk mendapatkan dana kas kecil TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Pasal 74 • Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

• Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 75 • RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. • Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

• RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. • Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Pasal 76 • RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. • RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

• Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. • Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

• RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Pasal 77 • Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

• Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. • Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Pasal 78 • RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. • RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. • Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

• RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 79 • Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. • Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: • 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau • Dewan Komisaris.

• Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. • Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. • Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), • permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan dana kas kecil a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau • Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. • Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. • RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

• Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain. Pasal untuk mendapatkan dana kas kecil • Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana kas kecil ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

• Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

• Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai: • bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau • perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

• Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

• RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. • Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

• Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk mendapatkan dana kas kecil bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81 • Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. • Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pasal 82 • Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

• Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. • Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

untuk mendapatkan dana kas kecil Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

• Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83 • Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. • Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 84 • Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. • Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: • saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; • saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau • saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85 • Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

• Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. • Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. • Ketua rapat berhak menentukan siapa pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang- Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.

• Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 86 • RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. • Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

• Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

• RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

• Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

• Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. • Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. • Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

• RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87 • Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. • Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88 • RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

• Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

• RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89 • RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

• Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. • RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 90 • Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

• Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Pasal 91 Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Direksi Pasal 92 • Direksi pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

• Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. • Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

• Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. • Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

• Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Pasal 93 • Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: • dinyatakan pailit; • menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau • dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

• Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94 • Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. • Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

• Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. • Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

• Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. • Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

• Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. • Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

• Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Pasal 95 • Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. • Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

• Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. • Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104. Untuk mendapatkan dana kas kecil 96 • Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. • Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

• Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97 • Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). • Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada baik dan penuh tanggung jawab. • Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

• Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, untuk mendapatkan dana kas kecil jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

• Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: • kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; • telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; • tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan • telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

• Atas pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Pasal 98 • Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

• Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. • Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. • Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99 • Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: • terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau • anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. • Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: • anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; • Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau • pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100 • Direksi Wajib: • membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; • membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan • memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

• Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan. • Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Pasal 101 • Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

• Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102 • Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: • mengalihkan kekayaan Perseroan; atau • menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Â • Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. • Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

• Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 103 Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104 • Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

• Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

• Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

• Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: • kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; • telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; • tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan • telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. Pasal 105 • Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. • Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

• Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

• Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. • Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: • ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); • tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); • tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau • tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106 • Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. • Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. • Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

• Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. • Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. • RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. • Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

• Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. • Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 107 Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: • tata cara pengunduran diri anggota Direksi; • tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan • pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal 108 • Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

• Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana untuk mendapatkan dana kas kecil pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. • Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. • Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

• Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Pasal 109 • Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. • Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

• Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110 • Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: • dinyatakan pailit; • menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau • dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

• Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

• Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. Pasal 111 • Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. • Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

• Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. • Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. • Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

• Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

• Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. • Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112 • Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. • Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

• Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115. Pasal 113 Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Pasal 114 • Dewan Komisaris untuk mendapatkan dana kas kecil jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1). • Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

• Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). • Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

• Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: • telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; • tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan • telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

• Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Pasal 115 • Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

• Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. • Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: • kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; • telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; • tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun untuk mendapatkan dana kas kecil langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan • telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116 Dewan Komisaris wajib : • membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; • melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan • memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117 • Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. • Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118 • Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. • Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119 Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pasal 120 • Anggaran dasar Perseroan dapat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

• Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

• Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. • Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. Pasal 121 • Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

• Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. BAB VIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 122 • Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. • Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

• Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), • aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada • pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan • Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Pasal 123 • Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. • Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: • nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; • alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan; • tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan; • rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada; • laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; • rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; • neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; • cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; • cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga; • cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan; • nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan; • perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan; • laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; • kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan • rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

• Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing- masing untuk mendapat persetujuan. • Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang- Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Pasal 124 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri. Pasal 125 • Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. • Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. • Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

• Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

• Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. • Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya: • nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; • alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih; • laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; • tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham; • jumlah saham yang akan diambil alih; • kesiapan pendanaan; • neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; • cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; • cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; • perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan; • rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

• Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku. • Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain. Pasal 126 • Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: • Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; • kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan • masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

• Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

• Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Pasal 127 • Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

• Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

• Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. • Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.

• Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

• Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. • Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125. Pasal 128 • Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

• Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. • Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129 • Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada • pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau • penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

• Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Pasal 130 Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131 • Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan untuk mendapatkan dana kas kecil Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). • Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Pasal 133 • Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih. Pasal 134 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 135 • Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: • Pemisahan murni; atau • Pemisahan tidak murni. • Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

• Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 136 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk mendapatkan dana kas kecil 137 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN Pasal 138 • Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: • Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau • anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

• Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh : • 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; • pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau • kejaksaan untuk kepentingan umum.

• Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

• Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Pasal 139 • Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

• Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik. • Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

• Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3). • Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

• Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

• Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pasal 140 • Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

• Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima. Pasal 141 • Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. • Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

• Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. BAB X PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN Pasal 142 • Pembubaran Perseroan terjadi: • berdasarkan keputusan RUPS; • karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; • berdasarkan penetapan pengadilan; • dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; • karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau • karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), • wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan • Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

• Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

• Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. • Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. • Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143 • Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. • Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Pasal 144 • Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. • Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

• Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pasal 145 • Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. • Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. • Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146 • Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: • untuk mendapatkan dana kas kecil kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; • permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; • permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

• Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Pasal 147 • Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: • kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan • pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

• Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: • pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; • nama dan alamat likuidator; • tata cara pengajuan tagihan; dan • jangka waktu pengajuan tagihan. • Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti: • dasar hukum pembubaran Perseroan; dan • pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal 148 • Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. • Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149 • Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: • pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; • pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; • pembayaran kepada para kreditor; • pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan • tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

• Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

• Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. • Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 150 • Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

• Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

• Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. • Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada untuk mendapatkan dana kas kecil (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

• Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Pasal 151 • Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. • Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152 • Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. • Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. • Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

• Menteri mencatat berakhirnya status untuk mendapatkan dana kas kecil hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

• Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

• Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. BAB XI BIAYA Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya untuk: • memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; • memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; • memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; • memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; • pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan • memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 154 • Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang- Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. • Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini. Pasal 155 Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Pasal 156 • Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang- Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan. • Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: • pemerintah; • pakar/akademisi; • profesi; dan • dunia usaha • Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada hasil kajian tersebut kepada Menteri.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 157 • Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh untuk mendapatkan dana kas kecil badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang- Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. • Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

• Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 untuk mendapatkan dana kas kecil tahun setelah berlakunya Undang- Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. • Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 158 Pada saat Undang-Undang ini untuk mendapatkan dana kas kecil berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 159 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 160 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 161 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA  [ Foto Garuda Indonesia Airbus A330-200; [email protected];04.08.2011/615wy Oleh Aero Icarus from Zürich, Switzerland - Garuda Indonesia Airbus A330-200; [email protected];04.08.2011/615wy, CC BY-SA 2.0, Pranala ] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT )
Mulai Latihan > Latihan soal dan kunci jawaban OTK Keuangan SMK Kelas 12.

Setiap bulan petugas administrasi kantor atau sekretaris menerima dana kas kecil dalam jumlah yang sama, misalnya sebesar Rp.5.000.000,00 per bulan.Hal ini berarti dalam pengelolaan kas kecil menggunakan sistem …. A. Dana tetap B.

Dana tidak tetap C. Dana Stabil D. Dana Berubah-ubah E. Dana Seimbang Jawaban: Berikut ini adalah tujuan dibentuknya dana kas kecil, yaitu….

A. Untuk membeli mesin- mesin kantor B. Untuk membeli furniture kantor C. Untuk mengadakan acara family gathering D. Untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil E. Untuk membantu bagian pemasaran Jawaban: Bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan yang dibuat oleh pembeli disebut… A.

nota B. kuitansi C. faktur D. nota kredit E. nota debet Jawaban: Setelah pengeluaran didalam bukti kas keluarmaka langkah berikutnya yang dilakukan pemegamg kas kecil adalah…. A. emberikan bukti tersebut kepada bendahara B. Menyimpannya kedalam ordner C. Membuat laporan pertanggung jawaban D. Memfotocopy bukti tersebut E. Mencatat datanya kedalam buku kas Jawaban: Berikut adalah alat-alat transaksi keuangan yang bukan termasuk kas yaitu… A.

saham, obligasi, uang tunai B. deposito berjangka, saham, obligasi C. simpanan di bank, uang tunai, cek D. dana pensiun, cek, uang E. deposito berjangka, obligasi, simpanan di bank Jawaban: Surat pengakuan utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo disebut…. A. saham B. deposito C. obligasi D. cek E. wesel Jawaban: Fungsi pemeriksaan intern merupakan fungsi pengelolaan dana kas kecil yang bertanggungjawab atas….

A. melakukan pengecekan terhadap kas kecil B. mengumpulkan bukti transaksi seperti nota dan kuitansi untuk pengeluaran dana kas kecil C. melakukan pembayaran tunai D. membubuhkan tanda tangan atas penggunaan dana kas kecil E.

perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas Jawaban: Alat yang digunakan untuk mengelompokkan bukti transaksi pengeluaran dan bukti transaksi pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada disebut…… A.

Guide B. Ordner C. Stapler D. Cutter E. perforator Jawaban: Setiap penggunaan uang, pemegang dana kas kecil harus mencatatnya kedalam…. A. Bukti kas keluar B. Bukti kas masuk C. Kuitansi D. Nota E. Faktur Jawaban: Data yang tercantum dalam kuitansi adalah…. A. Nama orang yang menerima uang B. Nomor rekening C. Banyaknya barang yang diserahkan D. Tanda tangan orang yang menerima uang E. Tanda tangan orang yang menyerahkan uang Jawaban: Untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada….

A. Pimpinan perusahaan B. Bendahara perusahaan C. Administrator perusahaan D. Bank perusahaan E. Sekretaris perusahan Jawaban: Kas dalam perusahaan merupakan aset perusahaan yang sifatnya mudah dipindahtangankan. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah…. A. menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor di perusahaan B. menimbulkan adanya tindakan penyelewengan dan penyimpangan – penyimpangan dalam penggunaannya C.

menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis dan praktis atas bentuk-bentuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak D. meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dan termasuk kepada relasi bisnis dalam perusahaan E.

menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan Jawaban: Kas kecil disebut juga…. A. Small cash B. Petty cash C. Pety cash D. Petti cash E. Litle cash Jawaban: Setelah pengeluaran dicatat ke dalam bukti kas keluar, maka langkah berikutnya yang dilakukan pemeganng kas kecil adalah… A. mencatat datanya ke dalam buku kas B. menyimpannya ke dalam ordner C. membuat laporan pertanggungjawaban D. memberikan bukti tersebut kepada bendahara E.

memfotokopi bukti tersebut Jawaban: Untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana kas kecil olehkaryawan atau pemegang kas itu sendiri, perlu diadakan penghitungan/pemeriksaan jumlah fisik dana kas kecil secara berkala, yang disebut….

A. mutasi dana B. cash opname C. selisih dana kas kecil D. sistem voucher E. sistem cash back Jawaban: Berikut yang bukan termasuk tujuan dari dibentuknya kas kecil yaitu… A.

Untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil B. Untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak C. Untuk membantu kelancaran pemimpin D. Agar di dalam perusahaan tersedia uang yang jumlahnya relatif kecil E. Untuk keperluan pembayaran yang tidak praktis bila menggunakan cek Jawaban: Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan untuk mendapatkan dana kas kecil kas kecil, yaitu….

A. dibentuknya dengan mengestimasi jumlah kas yang diperlukan untuk pengeluaran yang relatif kecil selama periode tertentu B. digunakan untuk membayar jumlah yang relatif kecil C. didisi kembali jika jumlah uang dalam dana tersebut telah menurun ke jumlah minimum D. merupakan keharusan bagi semua perusahaan E. digunakan untuk membayar utang perusahaan Jawaban: Bukti kas yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, disebut….

A. Bukti kas masuk B. Bukti kas keluar C. Faktur D. Kuitansi E. Nota Jawaban: Perlengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam mengelola kas kecil adalah…. A. Buku kas B. Formulir kas C. Bukti kas keluar D.

Bukti kas masuk E. Formulir pengajuan dana Jawaban: Berikut yang termaasuk kegiatan kas kecil yaitu… A. pembentukan, pengelolaan dan pengisian kembali kas kecil B. pengisian kembali kas kecil, penggunaan dan pembentukan kas kecil C. engelompokan kas kecil, pembentukan kas kecil, dan pengeluaran kas kecil D. pengeluaran, pemasukan, dan pembentukan kas kecil E. perhitungan kas pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada, penggunaan dan pemerikasaan kas kecil Jawaban: Pemberian nomor bukti pada bukti kas masuk maupun keluar sebaiknya disusun urut berdasarkan….

A. subjek B. nama C. abjad D. tanggal E. wilayah Jawaban: Laporan kas kecil yang dibuat oleh petugas administrasi kantor atau sekretaris, harus mendapat persetujuan dari…. A. Direktur B. Bendahara C. Sekretaris D. Pimpinan E. Pemegang kas kecil Jawaban: Surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank, agar Bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera didalam surat perintah atau si pembawa surat perintah disebut….

A. Nota B. Faktur C. Kuitansi D. Cek E. Giro Jawaban: Berikut yang bukan termasuk ke dalam klasifikasi kas yaitu… A. time deposit B. simpanan di bank C. wesel pos D. uang tunai E. cek perjalanan Jawaban: Sebagai orang yang dipercaya oleh pimpinan perusahaan, petugas kas kecil harus memiliki kemampuan pokok, yaitu….

A. mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil B. membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh pimpinan perusahaan C. melakukan pencatatan pembukuan D. mengetahui dasar-dasar kas kecil dalam perusahaan E. mengetahui kas dalam perusahaan Jawaban: Mulai Latihan > Materi Latihan Soal Lainnya: • PAI SMA Kelas 11 • Reproduksi Tumbuhan dan Hewan - IPA SMP Kelas 9 • Ulangan Harian Bahasa Arab MI Kelas 5 • Cedera - Penjaskes PJOK SD Kelas 4 pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada PAS Akidah Akhlak Semester 2 Genap MI Kelas 2 • IPS SMP Kelas 7 • Matematika SD Kelas 4 • Lompat Jauh - Penjaskes PJOK SMA Kelas 11 • Bab 1 dan 2 - Bahasa Arab MI Kelas 4 • Pewarisan Sifat Pada Makhluk Hidup - IPA SMP Kelas 9 BAB I PENDAHULUAN • Pengertian Tindak Pidana Khusus Pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus.

Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana [1] yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU Pidana merupakan indikator apakah UU Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”. UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan.

Tindak Pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. • Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh: UU No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang, sehingga UU yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus.

Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus: • Hukum Pidana Ekonomi (UU Drt. No. 7 Tahun 1955) • Tindak Pidana Korupsi • Tindak Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika • Tindak Pidana Perpajakan • Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai • Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering) • Tindak Pidana Anak Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang lebih khusus dari kedua tindak pidana khusus lainnya.

Tindak pidana ekonomi ini dikatakan lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilannya adalah khusus untuk tindak pidana ekonomi. Misalnya Jaksanya harus Jaksa ekonomi, Paniteranya harus panitera ekonomi dan hakim harus hakim ekonomi demikian juga pengadilannya harus pengadilan ekonomi. • Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Hukum serta Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Khusus UU Pidana yang masih dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU No.

7 Drt. 1955 tentang Hukum Pidana Ekonomi, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 1/Perpu/2002 dan UU No. 2/Perpu/2002. • Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu; untuk orang/golongan tertentu. • Hukum Tindak Pidana Khusus menyimpang dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. • Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum.

• Dasar hukum UU Pidana Khusus melihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP. Ps. 103 KUHP ini mengandung pengertian: • Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain. • Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana didalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).

Perundang-undangan Pidana: • UU Pidana dalam arti sesungguhnya, yaitu hak memberi pidana dari negara; • Peraturan Hukum Pidana dalam arti tersendiri, adalah memberi sanksi pidana terhadap aturan yang berada di luar Hukum Pidana Umum. Apabila diperhatikan suau undang-undang dari segi hukum pidana ada 5 substansi: • UU saja yang tidak mengatur ketentuan pidana seperti (UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7/1989 yang diubah dengan UU No.

32/2004, UU No. 4/2004, UU No. 23/1999 yang diubah dengan UU No. 3/2004) • UU yang memuat ketentuan pidana, maksudnya mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Bab ketentuan pidana seperti (UU No.

2/2004, UU No. 8/1999, UU No. 7/1996, UU No. 18/1997 yang diubah dengan UU No. 34/2000, UU No. 23/2004, UU No. 26/2000). • UU Pidana, maksudnya UU yang merumuskan tindak pidana dan langsung mengancam dengan sanksi pidana dengan tidak mengaur bab tersendiri yang memuat ketentuan pidana (seperti UU No.

31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001, UU No. 1/Perpu/2000, UU No. 15/2002 yang diubah dengan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada No. 25/2003). • UU Hukum Pidana adalah UU yang mengatur ketentuan hukum pidana. UU ini terdiri dari UU pidana mateiil dan formal (UU acara pidana).

Kedua UU hukum pidana ini dikenal dengan sebutan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (seperti KUHP, UU No. 8/1981 tentang KUHAP, KUHP Militer). Hukum Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan Hukum Administrasi (HPE, Hk.

Pidana Fiskal, UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 khusus masalah penyalahgunaan kewenangan). Dasar hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP. Pasal 103 ini mengandung pengertian: • Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain.

• Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana didalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap). • Kekhususan Tindak Pidana Khusus Hukum Tindak Pidana Khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap Hukum Pidana Umum, baik dibidang hukum pidana materiil maupun dibidang hukum pidana formal.

Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk golongan/orang-orang tertentu. • Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus dibidang Hukum Pidana Materiil Penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan HPU dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam HPU disebut dengan ketentuan khusus. • Hukum Pidana bersifat elastis (ketentuan khusus). • Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).

• Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus). • Perluasan berlakunya asas territorial (ektrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).

• Hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus). • Pegawai Negeri merupakan sub. Hukum tersendiri (ketentuan khusus). • Mempunya sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus). • Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi (menyimpang).

• Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus). • Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus). • Tindak Pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus). • Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus). • Tidak dipidananya dapat bersifat politik • Dapat pula berlaku asas retroactive • Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal • Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa [2], Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[3] • Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. • Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa Tindak Pidana Korupsi. • Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. • Perkara pidana khusus diadili di Pengadilan Khusus (HPE). • Dianutnya peradilan in absentia. • Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.

• Dianut pembuktian terbalik. • Larangan menyebutkan identitas pelapor. • Perlunya pegawai penghubung. BAB II TINDAK PIDANA EKONOMI • Pengertian Tindak Pidana Ekonomi • Pengertian dan Dasar Hukum UU Drt.

No. 7 Tahun 1955 tidak memberikan atau merumuskan dalam bentuk definisi mengenai hukum pidana ekonomi. Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ketentuan Ps.

1 UU Drt. No. 7 Tahun 1955 pada intinya yang disebut tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Ps. 1 sub 1e, Ps. 1 sub 2e, dan Ps. 1 sub 3e. Jadi setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Ps. 1 UU Drt. No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana ekonomi. Hukum Pidana Ekonomi diatur dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Tujuan dibentuknya UU Drt. No 7 Tahun 1955 adalah untuk mengadakan kesatuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. UU ini merupakan dasar hukum dari Hukum Pidana Ekonomi. Disebut dengan hukum pidana ekonomi, oleh karena UU Drt. No. 7 Tahun 1955 mengatur secara tersendiri perumusan Hukum Pidana Formal disamping adanya ketentuan Hukum Pidana Formal dalam Hukum Pidana Umum (Hukum Acara Pidana).

Selain itu juga terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Hukum Pidana Materiil (KUHP). • Kekhususan Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Ekonomi (Hukum Pidana Ekonomi) mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pidana khusus yang lain. Menurut Andi Hamzah [4] kekhususan Hukum Pidana Ekonomi yang dimaksud adalah: • Peraturan Hukum Pidana Ekonomi bersifat elastis, mudah berubah-ubah.

• Perluasan subyek hukum pidana (pemidanaan badan hukum). • Peradilan in absentia; peradilan in absentia berlaku terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan terhadap orang yang tidak dikenal. [5] • Percobaan dan membantu melakukan pada delik ekonomi. • Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran. • Perluasan berlakunya hukum pidana.

• Penyelesaian di luar acara ( schikking). • Perkara Tindak Pidana Ekonomi diperiksa dan diadili di Pengadilan Ekonomi. Berarti pengadilannya khusus Pengadilan Ekonomi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang, belum ada Pengadilan Ekonomi secara fisik akan tetapi fungsinya tetap ada sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Drt.

No 7 Tahun 1955, bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim atau lebih dibantu oleh seorang Panitera atau lebih dan seorang Jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Menurut Ps. 35 ayat (2) Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Ekonomi. • Hakim, Jaksa dan Panitera adalah Hakim, Jaksa dan Panitera yang diberi tugas khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi, berarti bukan Hakim, Jaksa dan Panitera umum.

• Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerjakan lebih dari satu Pengadilan Ekonomi. • Pengadilan Ekonomi dapat bersidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Ekonomi. • Unsur-Unsur dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ekonomi Hukum Pidana Ekonomi untuk mendapatkan dana kas kecil tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e.

[6] Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 ini lebih bersifat hokum administrasi. Secara teliti pelanggaran terhadap UU Drt. No. 7 Tahun 1955 disebut dengan tindak pidana ekonomi, oleh karena berupa kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e UU Drt. No. 7 Tahun 1955, tindak pidana ekonomi ini terdapat dua kelompok: • Pertama, tindak pidana yang berasal dari luar UU Drt. No. 7 Tahun 1955, yaitu undang-undang atau staatblad sebagaimana disebutkan dalam Ps. 1 sub 1e dan Pasal 1 sub 3e. • Kedua, tindak pidana yang dirumuskan sendiri yaitu Ps. 26, Ps. 32 dan Ps. 33 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 2e. • Tindak Pidana berdasarkan Pasal 26 Tindak pidana Ps.

26 merupakan pelanggaran karena tidak mengindahkan tuntutan pengawal pengusut (selanjutnya disebut penyidik). [7] Pasal 26 merumuskan dengan “sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang ini”. Bagi penyidik untuk dapat diberlakukan ketentuan Pasal 26 harus diketahui dulu bahwa yang disidik itu bukan tindak pidana ekonomi bagi yang tidak mengindahkan tuntutan penyidik dikenakan ketentuan Ps. 216 KUHP. Jadi apabila yang disidik itu adalah tindak pidana ekonomi, maka orang yang tidak memenuhi tuntutan penyidik diberlakukan Ps.

26. Tuntutan sebagaimana yang dimaksud Ps. 26 adalah: • Tuntutan menyerahkan untuk disita semua barang yang dapat digunakan untuk mendapatkan keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan (Ps. 18 ayat (1)). • Tuntutan untuk diperlihatkan segala surat yang dipandang perlu untuk diketahui Penyidik agar penyidik ini dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya (Ps.

19 ayat (1)). • Tuntutan untuk membuka bungkusan barang-barang, jika hal itu dipandang perlu oleh penyidik untuk memeriksa barang-barang itu (Ps. 22 ayat (1)). • Tindak Pidana berdasarkan Ps. 32 “Barang siapa dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukuman tambahan sebagai tercantum dalam Ps. 7 ayat (1) a, b, atau c, dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Ps. 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Ps.

10 atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.” Menurut pembuat UU, yang dimuat dalam Penjelasan Ps. 32 ini agar agar dengan mudah dapat dipaksakan kepada yang bersalah untuk memenuhi pidana tambahan dan sebagainya, sebab pengusaha yang membandel, banyak mempunyai alat untuk menghindari diri dari dibebankannya pelbagai pidana tambahan. • Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 33 Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 33 ini mirip dengan ketentuan Pasal 32 diatas.

Perbedaannya terdapat pada unsur menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari beberapa tagihan atau pelaksanaan hukuman, tindakan tata-tertib, atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Rumusan secara lengkap sbb: “Barang siapa dengan sengaja, baik sendiri maupun dengan peraturan orang lain, emnarik bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang ini.” Ps.

33 ini dimaksudkan untuk dapat mengatasi jika seseorang yang dengan sengaja baik sendiri maupun perantaraan orang lain: • Menarik bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan atau pelaksanaan suatu pidana atau; • Tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan UU Drt.

No. 7 Tahun 1955, karena sering orang menghindari dari hukuman kekayaan itu. Berarti untuk dapat dikenakan Pasal 33 hanya terbatas terhadap: • Tagihan-tagihan; • Pelaksanaan suatu tindakan tata tertib; • Pelaksanaan suatu tindakan tat tertib sementara, yang kesemuanya 1), 2), 3) harus berdasarkan UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Menurut penulis, apa yang diamksudkan dengan menarik bagian tagihan-tagihan dalam Ps.

33 adalah mungkin sama dengan mencabut barang dari harta bendanya dalam Ps. 399 KUHP. Ps. 399 KUHP merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pengurus atau pembantu suatu korporasi yang dinyatakan jatuh pailit yang diperintahkan Hakim untuk menyelesaikan urusan perniagaannya, akan tetapi ia mengurangi dengan jalan penipuan terhadap hak penagih.

Kegiatan yang dilakukannya: • Menyembunyikan keuntungan atau melarikan suatu barang dari harta bendanya; • Memindahkan sesuatu barang baik dengan menerima uang; • Menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan jalan apapun juga pada waktu jatuh pailit atau penyelesaian urusan dagang; • Tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu.

• Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Ps. 1 sub 3e Pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini hingga tahun 1955 ada tiga undang-undang yang menyatakan pelanggaran terhadap undang-undang itu sebagai tindak pidana ekonomi: • UU No.

8 Prp. Tahun 1962 LN No. 42 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. • UU No. 9 Prp. Tahun 1962 LN No. 43 Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga. • UU No. 11 Tahun 1965 LN. No. 54 Tahun 1965 tentang Pergudangan.

• Sanksi dalam Tindak Pidana Ekonomi Sanksi terhadap pelanggaran Hukum Pidana Ekonomi menganut sistem sanksi pidana dan tindakan tata tertib. Sistem ini dikenal dengan istilah double track system. Sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana ini sesuai dengan ketentuan Ps. 10 KUHP. Sedangkan tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Ps. 8 UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Tindakan tata tertib berupa: • Penempatan perusahaan si terhukum berada dibawah pengampuan; • Kewajiban membayar uang jaminan; • Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; • Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat satu sama lai, atas biaya si terhukum apabila hakim Sanksi pidana pokok sebelum ada perubahan diatur dalam Ps.

6 ayat (1), yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Ps. 1 sub 1e, Ps. 1 sub 2e dan Ps 1 sub 3e dianut sanksi pidana secara kumulatif atau alternative, maksudnya dijatuhkan dua sanksi pidana pokok sekaligus (pidana penjara dan denda) atau salah satu diantara dua sanksi pidana pokok itu.

Perkembangan selanjutnya, ancaman pidana dalam hukum pidana ekonomi mengalami perubahan dan pemberatan, yaitu: • UU Drt. No. 8 Tahun 1958 selain menambah tindak pidana ekonomi terhadap ketentuan Ps 1 sub 1e, memperberat ancaman hukuman yang terdapat dalam Ps 6 ayat (1) huruf a yaitu kata-kata lima ratus ribu rupiah diubah menjadi satu juta rupiah.

• UU No. 5/PNPS/1959 memperberat ancaman sanksi pidana terhadap ketentuan Hukum Pidana Ekonomi, tindak pidana untuk mendapatkan dana kas kecil, tindak pidana dalam buku II Bab I dan II KUHP, dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun [8] dan setinggi-tingginya 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Untuk itu dapat dikenakan ketentuan ini apabila mengetahui, patut menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksana program pemerintah, yaitu: • Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; • Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara; • Melanjutkan perjuangan menentang imperealisme ekonomi politik (Irian Barat).

UU No. 21/Peperpu/1959 memperberat ancaman hukuman dendz yang semulanya satu juta berdasarkan UU No. 8/Drt/1958 dikalikan dengan 30, berarti dari satu juta menjadi 30 juta rupiah. Jika tindak pidana itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda sebesar 30 kali jumlah yang ditetapkan pada ayat (1).

Hakim harus menjatuhkan pidana secara kumulatif. • Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi • Penyelesaian di Luar Acara ( Schikking) dalam Tindak Pidana Ekonomi Pompe menunjuk patokan Pasal 91 WvS Ned (Pasal 103 KUHP) yaitu jika ketentuan undang-undang (diluar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (Bab I – Bab VIII Buku I). Wvs Ned (Bab I – Ban VIII Buku I KUHP) maka itu merupakan hukum pidana khusus.

Patokan seperti ini sejajar dengan adagium lex specialis derogate legi generali (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Hukum pidana ekonomi mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan Strafbaarheid nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa.

Contoh yang ditempuh oleh Pompe ialah dapatnya dipidana dari badan hukum, perampasan barang-barang bukti (maksudnya termasuk barang-barang kepunyaan pihak ketiga) dan barang tidak berwujud). Penyelesaian diluar acara ( schikking) dan disamping itu penyimpangan dari ketentuan acara pidana yang penting.

[9] • Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Peradilan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. No. 7 Tahun 1955 terdapat perbedaan dengan peradilan tindak pidana lainnya baik peradilan tindak pidana khusus maupun pada tindak pidana umum. • Tingkat pertama, Peradilan tindak pidana ekonomi diatur dalam Ps.

35, Ps. 36, Ps. 37, Ps. 38, Ps. 39; • Tingkat banding, diatur dalam Ps. 41, Ps. 42, Ps. 43, Ps. 44, Ps. 45, dan Ps. 46; • Tingkat kasasi, diatur dalam Ps. 47, Ps.

48. Pada tingkat pertama, Ps. 35 ayat (1) disebutkan bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Ps. 35 ayat (2) dikatakan bahwa pengadilan pada tingkat pertama tindak pidana ekonomi adalah pengadilan ekonomi.

Berdasarkan kedua ketentuan ini berarti bahwa dengan adanya hakim, panitera dan jaksa adalah tugas khusus atau pengkhususan dari peradilan umum. Pengadilannya khusus hanya pengadilan ekonomi saja yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana ekonomi bukan pengadilan negeri.

Hanya lokasinya saja ada di Pengadilan Negeri. Ps. 35 ayat (1) memberikan arti Pengadilan Ekonomi ada di Pengadilan Negeri. Pengadilan Ekonomi itu timbul ketika pada saat memeriksa dan mengadili perkara pidana ekonomi. Fisiknya tidak Nampak akan tetapi fungsinya ada. Menurut Ps. 36, seorang Hakim atau Jaksa pada Pengadilan Ekonomi itu dapat dipekerjakan lebih dari satu Pengadilan Ekonomi.

Perlu diketahui ketentuan ini, dikehendaki pada tahun 1955 untuk mempercepat dan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tindak pidana ekonomi, ketika itu Hakim di Indonesia tidak sebanding dengan tindak pidana yang ada.

[10] Oleh karena pada Ps. 36 itu tidak disebut Panitera berarti Panitera tidak dapat dipekerjakan lebih dari satu Pengadilan Ekonomi. Untuk mengatasi kesulitan terhadap percepatan, penyelesaian tindak pidan ekonomi maka dalam Ps. 37 diatur bahwa Pengadilan Ekonomi dapat bersidang di luar tempat keduudkan Pengadilan Ekonomi. Berarti dapat bersidang diluar wilayah hokum Pengadilan Negeri apabila pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Pengadilan Tinggi itu tidak terdapat Hakim atau Jaksa yang khusus diberi tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi.

Pada tingkat banding disebutkan pada Ps. 41 ayat (1) bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi untuk wilayah hukumnya masing-masing diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi yang diberi tugas memeriksa dan mengadili perkara pidana ekonomi pada tingkat banding. Ketentuan ini mempunyai jiwa yang sama dengan Ps.

35 ayat (1). • Badan-Badan Pegawai Penghubung Sifat dari tindak pidana ekonomi mengancam dan merugikan kepentingan yang sangat gecompliceerd, sehingga orang biasa dan kadang-kadang Hakim dan Jaksa sering tidak mempunyai gambaran yang sebenarnya, sehingga menyebabkan timbul perbedaan pendapat antara Jaksa dan Hakim.

Untuk emngatasi masalah yang berhubungan dengan penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap perkara tindak pidana ekonomi, diperlukan badan-badan pegawai penghubung.

Badan ini diangkat oleh menteri yang bersangkutan (terkait) berdasarkan persetujuan Menteri Kehakiman. Badan ini diwajibkan memberikan bantuan kepada Penyidik, Jaksa dan Hakim baik diluar maupun didala pengadilan.

Menteri yang bersagkutan maksudnya adalah menteri yang ada hubungannya dengan materi perkara tindak pidana ekonomi itu, apakah yang diperlukan bantuan terhadap badan pegawai penghubung. Jika yang diperlukan itu mengenal lalu-lintas devisa, berarti yang dimintakan itu dari Bank Indonesia, maka menteri yang bersangkutan adalah Menteri Keuangan. Pegawai Bank Indonesia dapat diangkat menjadi pegawai penghubung oleh Menteri Keuangan atas dasar persetujuan Menteri Kehakiman. Orang yang dapat diangkat adalah orang yang ahli dibidang perekonomian.

Oleh karena sifatnya member bantuan saja, bantuan ini tidak mengikat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi. Badan pegawia penghubung ini bukanlah sebagia saksi ahli sebagaimana dalam Ps. 120 jo. Ps. 180 KUHAP. Tindakan tata tertib sementara diatur dalam Ps. 27 dan Ps. 28 UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Instansi yang berwenang megambil tindakan tata tertib sementara ini adalah Jaksa sebagaimana diatur dalam Ps.

27 ayat (1), dan Hakim sebagaimana diatur dalam Ps. 28 ayat (1) UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Selain kedua instansi ini tidak berwenang mengambil tindakan tata tertib sementara. Ketentuan Ps. 27 ayat (1) dan Ps. 28 ayat (1) telah diubah oleh UU No. 26/Prp/1960. Secara akademik, untuk dapat mengambil pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tata tertib sementara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ps.

27 ayat (1) dan Ps. 28 ayat (1). Ketentuan Ps. 27 ayat (1) sama dengan Ps. 28 ayat (1). Apabila dikaji ketentuan kedua pasal itu, terdapat 4 (empat) macam substansi, yaitu: 1) syarat, 2) waktu, 3) tujuan, 4) tindakan yang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dilakukan pengambilan tindakan tata tertib sementara.

Syarat pengambilan Tindakan Tatatertib Sementara adalah: • Ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan tersangka; • Ada keperluan untuk mengadakan tindakan-tindakan dengan segera terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar oleh tersangka.

Waktu pengambilan Tindakan Tatatertib Sementara, adalah: • Supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu; • Supaya tersangka beusaha agar barang-barang yang disebut dalam perintah untuk diadakan tindakan tata tertib sementara yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditenpat yang ditunjuk dalam perintah tersebut.

Jaksa dapat mengenakan tindakan tata tertib sementara yang tentu tidak dikenal didalam delik umum. Tindakan tata tertib sementara itu berupa: [11] • Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan; • Penempatan perusahaan untuk mendapatkan dana kas kecil, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, dibawah pengampuan; • Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu, atau pencabutan hak seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada si tersangka berhubungan dengan perusahaan itu; • Supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu; • Supaya si tersangka berusaha supaya barang tersebut dalam perintah yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam pemerintah itu.

Didalam pelaksanaan pengambilan tindakan tatatertib sementara, apabila Hakim telah menerima berkas perkara ekonomi harus diperhatikan “apakah Jaksa sudah atau belum mengambil tindakan tata tertib sementara sesuai dengan ketentuan syarat, waktu, dan tujuan.” Jaksa setelah mengambil tindakan tata tertib sementara berdasarkan Ps. 27 ayat (2) dapat mengeluarkan perintah-perintah sebagaimana diatur dalam Ps.

10 ayat (1). Apabila Jaksa sudah melakukan, maka Hakim berdasarkan ketentuan Ps. 28 ayat (3) dapat mengambil keputusan: • Memperpanjang tindakan tatatertib sementara satu kajian selama-lamanya 6 (enam) bulan atas dasar hakim karena jabatannya, atau tuntutan Jaksa. • Mencabut atau merubah tindakan tatatertib semnetara yang diambil Jaksa atas dasar Hakim karena jabatannya, atau tuntutan Jaksa, atau permohonan terdakwa.

Tindakan tata tertib sementara berdasarkan ketentuan Ps. 27 ayat (3) dapat diubah atau dicabut oleh Jaksa atau Hakim asal perkara tindak pidana ekonomi itu belum diputus oleh Hakim. Jika Jaksa belum mengambil tindakan tatatertib sementara, maka Hakim berdasarkan Ps. 28 ayat (1) dapat mengambil tindakan tatatertib sementara. Setelah Hakim mengambil tindakan tatatertib sementara, Hakim dapat emngeluarkan perintah-perintah sebagaimana diatur dalam Pasal.

10 ayat (1). Tindakan tatatertib sementara yang diambil oleh Hakim, dapat diperpanjang dengan satu kali selama-lamanya 6 bulan, atau diuabh atau dicabut: • Oleh Hakim karena jabatannya; • Atas tuntutan Jaksa; • Atas permohonan terdakwa. Mengingat tindakan tata tertib sementara kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar, maka berdasarkan Ps.

31 mengatur ketentuan mengganti kerugian jika tindak pidana ekonomi itu berarti dengan: • Tidak dijatuhkan pidana pokok atau tindakan tata tertib; • Dijatuhkan pidana pokok atau tindakan tata tertib sehingga tindakan tata tertib sementara yang dijatuhkan dipandang terlalu berat. Uang pengganti kerugian itu dibebankan kepada kas negara.

Lembaga yang berhak mengambil keputusan adalah pengadilan yang telah mengadili perkara tindak pidana ekonomi itu dalam tingkat penghabisan. BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA • Pengertian Tindak Pidana Narkotika • Pengertian Narkotika dan Psikotropika Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya,yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada untuk mendapatkan dana kas kecil (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu: • Mempengaruhi kesadaran; • Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia; • Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: • Penenang; • Perangsang (bukan rangsangan sex); • Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

[12] Yang dimaksud narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

• Jenis-Jenis Narkotika Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6: (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: • Narkotika Golongan I; • Narkotika Golongan II; dan • Narkotika Golongan III.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi: • Psikotropika golongan I; • Psikotropika golongan II; • Psikotropika golongan III; • Psikotropika golongan IV. • Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika • Pokok-Pokok Pengertian Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Narkotika dapar diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hokum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.

22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. [13] • Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan: • Pelaku utama; • Pelaku peserta; • Pelaku pembantu.

[14] Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini: • Penyalahgunaan/melebihi dosis; hal ini disebabkan oleh banyak hal. • Pengedaran narkotika, karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional. • Jual beli narkotika. Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan. • Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran ( punishment) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.

Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (treatment). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman. • Pidana Pokok: • Pidana mati • Pidana penjara • Kurungan • Denda • Pidana Tambahan • Pencabutan hak-hak tertentu • Perampasan barang-barang tertentu • Pengumuman putusan hakim Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana narkotika, diatur dalam Undang-Undang No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut: Pasal 74 (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding,tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 130 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: • pencabutan izin usaha; dan/atau • pencabutan status badan hukum. Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan ketentuan pidana mengenai tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No.

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagai berikut: Pasal 59 (1) Barang siapa : • menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau • memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau • mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau • mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan llmu Pengetahuan; atau • secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 69 Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropikasebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan. Pasal 70 Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IV TINDAK PIDANA KORUPSI • Pengertian Tindak Pidana Korupsi Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio artinya penyuapan, dan corrumpere diartikan merusak. Gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya.

[15] Pengertian korupsi menurut pendapat para ahli: (1) Andi Hamzah: “Korupsi berasal dari kata corruption atau corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tidak bermoral”; [16] (2) Robert Klitgaard: “Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan”. [17] Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyalahgunaan wewenang demi kepentingannya sendiri.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada Sembilan tipe korupsi yaitu: • Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu.

Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. • Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

• Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. • Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara. • Discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.

• Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.

• Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. • Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal diatas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada undang-undang pemberantasan korupsi.

[18] Pengertian korupsi diatur juga dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

20 Tahun 2001, yaitu: • Pasal 2 ayat (1): “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana …” • Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ….”.

• Barangsiapa melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP yang ditarik sebagai tindak pidana korupsi, yang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP.

• Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: “korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Bab I, II, III dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah korporasi dan pegawai negeri.

• Subyek Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi • Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Bab I, II, III dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah: • Korporasi: kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

• Pegawai Negeri: • Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa pegawai negeri adalah orang yang memenuhi syarat perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas jabatan negeri atau tugas lainnya serta digaji menurut undang-undang yang berlaku.

• Menurut Kitab Undang-Undang Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Pidana (KUHP) Pasal 92, pegawai negeri adalah: • Orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan sah.

• Hakim termasuk ahli memutus perselisihan (wasit) yang menjalankan peradilan administrasi, ketua/anggota peradilan agama. • Anggota angkatan perang. • Penerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

• Penerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. • Penerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

• c. Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Setiap orang yang dimaksud disini adalah orang per orang atau individu-individu. Menurut Moelyatno, pengertian diatas mengandung arti bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik tidak selalu dipidana. [19] • Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, hakim dapat menerapkan sistem pembuktian terbalik.

Sedangkan istilah Sistem Pembuktian Terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai “ Omkering van het Bewijslast” atau “ Reversal Burden of Proof” yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai “pembuktian terbalik”.

Disini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalitas terletak pada Penuntut Umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa.

Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “Pembalikan Beban Pembuktian” yang bagi masyarakat awam hukum ( lay-man) cukup dikenal dengan istilah “Sistem Pembuktian Terbalik”.

Darwan Prinst mengemukakan pendapatnya mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: “Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dilahirkan suatu sistem pembuktian terbalik yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana korupsi.

Menurut sistem pembuktian terbalik, terdakwa harus membuktikan bahwa gratifikasi bukan merupakan suap. Jadi, dengan demikian berlaku asas praduga tak bersalah”. [20] Selain yang disebutkan diatas, pembuktian terbalik juga diberlakukan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 dan Pasal 15-21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan Fungsi Sistem Pembuktian Terbalik atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional (khusus). Dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana, makna atau arti “Terbatas” atau “Khusus” dari implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (di Indonesia nantinya) adalah: • Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik “ gratification” (pemberian) yang berkaitan dengan “ bribery” (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.

Delik-delik lainnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum. • Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999.

Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, apabila Terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya.

Terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. • Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas penerapan asas Lex Temporis-nya, artinya sistem ini tidak dapat diberlakukan secara Retroaktif (berlaku surut) karena potensiel terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas Lex Talionis (balas dendam).

• Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “ Daad-daderstrafrecht”. KUHPidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, artinya Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi obyek dari perbuatan ( daad) dan segi-segi subyektif dari orang/pembuat ( dader).

Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipiel dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, khususya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “ dader” yang berkaitan dengan asas “ non self-incrimination” dan “ presumption of innocence”, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian adalah potensiel terjadinya pelanggaran HAM.

[21] Dari penjelasan tersebut diatas, ada 2 (dua) hal pokok yang harus menjadi atensi semua pihak berkaitan dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian yang rencananya akan diterapkan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian diterapkan secara terbatas dan khusus hanya terhadap 2 (dua) perbuatan saja, yaitu penyuapan dan perampasan harta benda terdakwa. Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formil), baik sistem kontinental maupun anglo-saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum, hanya saja dalam “ certain cases” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “ Reversal of Burden Proof” (“ Omkering van Bewijslast”), itupun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.

[22] Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menerapkan asas pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 yang mengatur terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Apabila terdakwa mampu membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa dan apabila terdakwa gagal membuktikan harta benda yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, hal ini dapat memperkuat alat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Disebut pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, baik terdakwa berhasil maupun gagal membuktikan tindak pidana korupsi maupun dalam hal pemilikan harta benda. [23] Pembuktian dalam proses beracara merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena dari sinilah hakim dapat mengambil keputusan apakah seorang terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak.

Pembuktian terbalik yang terbatas dalam tindak pidana korupsi merupakan penyimpangan dari asas yang dianut dalam KUHAP, terutama terkait dengan kedudukan terdakwa. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Dari pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembuktian selain merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum juga merupakan hak terdakwa.

Apabila terdakwa mempergunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan posisinya demikian juga sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi maka hal tersebut akan memperlemah posisinya. Disisi yang lain terdakwa wajib untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya, isteri, suami, dan anak-anaknya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan, hal itu termuat dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No.

31 Tahun 1999: “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, anak-anaknya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”. Terhadap pembuktian terdakwa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya seperti yang termuat dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 sebagai berikut: “Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”. UU No. 20 Tahun 2001 menerapkan pembuktian terbalik murni dan pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik diterapkan dalam tindak pidana gratifikasi dan tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang bukan didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik diberlakukan terhadap harta benda milik untuk mendapatkan dana kas kecil yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dan terdakwa wajib membuktikan sebaliknya.

Apabila terdakwa berhasil membuktikan harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi, tidak dapat dilakukan perampasan, tetapi tidak demkian apabila sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 B ayat (1) sampai ayat (6) UU No. 20 Tahun 2001. • Masalah Pengembalian Asset Negara Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003) Di dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2008 yang telah disetujui Pemerintah dan DPR RI, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) termasuk salah satu prioritas program RUU yang akan dibahas mulai tahun 2008, di samping RUU Pengadilan TIPIKOR; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU Perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Untuk mendapatkan dana kas kecil.

Keempat paket RUU tsb di atas akan merupakan “bench-mark” yang amat menentukan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia untuk masa yang akan datang. RUU PA merupakan RUU terbaru dari keempat paket ruu tsb sebagai konsekuensi politik dari ratifikasi terhadap Konvensi PBB Anti Korupsi (KAK PBB,2003) dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006.

Pertanyaan pertama yang patut diajukan adalah, relevankah saat ini diajukan suatu Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset (RUU PA), dan bagaimanakah kiranya yang merupakan landasan pemikiran diperlukannya suatu pengaturan secara khusus dan tersendiri, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku seperti ketentuan perampasan dan penyitaan dalam KUHAP dan ketentuan di luar KUHP atau KUHAP seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang.

Masalah relevansi RUU PA saat ini terkait langah pemerintah dalam pemberantasan korupsi terutama upaya pengembalian kerugian Negara termasuk yang telah dilarikan ke Negara lain, tampak bahwa RUU tersebut sangat penting dan mendesak. Mengapa? pertama, pengalaman pahit dalam hal pengembalian kerugian Negara selama 30 (tigapuluh) tahun lebih tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kas Negara.Bahkan sebaliknya, laporan BPK tahun 2006 tentang setoran Kejaksaan Agung sebesar 6 (enam) trilyun rupiah, sampai saat ini raib entah kemana.

Begitu juga pemasukan biaya perkara kepada Negara sampai saat ini masih dipermasalahkan sehingga menimbulkan silang sengketa antara MA dan BPK. Kedua, Keadaan APBN yang masih sangat terbatas untuk membiayai kegiatan operasional penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi menimbulkan hambatan sehingga gerak langkah penegakan hukum tidak maksimal.

Bahkan jika diungkap secara terbuka mungkin akan besar pasak daripada tiang. Ketiga, Gerakan pemberantasan korupsi internasional yang dipelopori Bank Dunia dan UNODC, “STAR Initiative” dengan mengacu kepada Konvensi PBB Anti Korupsi (KAK PBB) juga telah mengisyaratkan agar masalah pengembalian asset hasil kejahatan terutama untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya mengatasi kemiskinan global, merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.

Keempat, perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian asset hasil korupsi dan kejahatan di bidang keuangan dan perbankan pada umumnya. Ketentuan perundang-undangan KUHAP dan UU Pemasyarakatan yang mengatur tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) tidak khusus ditujukan untuk mengatur pemulihan asset/pengembalian asset hasil kejahatan kecuali untuk penyimpanan benda-benda sitaan Negara akibat putusan pengadilan melalui proses penuntutan pidana.

Sedangkan RUU PA justru akan mengatur juga asset-aset hasil kejahatan baik yang dirampas sementara atau yang disita setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau asset yang berhasil dikembalikan melalui gugatan keperdataan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Selain itu RUU PA tsb diharapkan dapat mengatur pengelolaan asset hasil kejahatan seefisien dan sefektif mungkin baik untuk kepentingan pelaksanaan operasional penegakan hukum maupun untuk mengisi kas Negara.

Bahkan merujuk kepada KAK PBB yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 2006, kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dan dirugikan karena tindak pidana korupsi, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi/klaim atas sebagian dari asset yang telah disita dan ditampung dalam lembaga pengelola asset berdasarkan RUU PA. Untuk tujuan ini memang diperlukan lembaga khusus dan tersendiri untuk mengkelola asset hasil kejahatan termasuk korupsi, bersifat independent, dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta professional.

Ketentuan tentang Rupbasan yang berada dalam lingkup UU Pemasyarakatan masih jauh dari memadai untuk tujuan sebagaimana disampaikan di atas; apalagi kepercayaan akan kredibilitas pemasyarakatan dalam mengkelola tugas pokoknya masih jauh dari harapan masyarakat luas. Kelima, RUU Perampasan Aset sangat relevan dengan maksud dan tujuan pengembalian asset hasil kejahatan tsb di atas.

Bahkan RUU PA tsb harus diperluas lingkup dan objek pengaturannya, termasuk asset-aset kejahatan yang dapat dikembalikan tidak saja melalui tuntutan pidana (penuntutan) melainkan juga asset yang dapat dikembalikan melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh pemerintah atas asset seorang tersangka/terdakwa yang ditempatkan di Negara lain.

Keenam, pengalaman pengembalian asset hasil korupsi dalam kasus Marcos (Filipina)Sani Abacha (Nigeria)dan Fujimori (Peru) telah terbukti bahwa, proses pengembalian asset tersebut tidak semudah apa yang telah dituliskan di dalam KAK PBB tsb.

Bahkan dalam beberapa hal proses pengembalian asset tersebut tidak serta berjalan mulus karena masih ada beberapa persyaratan khusus ( conditional recovery) yang diminta oleh Negara Yang Diminta ( Requested State) dan harus dipenuhi oleh Negara peminta ( Requesting State), antara lain, Negara peminta harus dapat membuktikan bahwa asset-aset yang disimpan di Negara yang diminta adalah benar asset hasil kejahatan dan dimiliki oleh tersangka/terdakwa untuk mana asetnya dituntut untuk dikembalikan ke Negara peminta; Negara Peminta harus membuktikan bahwa proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa untuk mana asetnya hendak ditrariik kembali ke Negara asalnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip umum internasional mengenai “ fair trial” dan “ due process of law”.

Masih banyak persyaratan-persyaratan lainnya yang dituntut oleh Negara yang Diminta, antara lain, dalam kasus Filipina, harta kekayaan mantan presiden Marcos, tidak langsung dikembalikan ke Filipina melainkan harus ditempatkan di suatu “escrow account” Bank di Swiss.

Pencairan dan pengembalian harta dimaksud hanya atas perintah Pengadilan Filipina yang benar fair dan independent. Untuk kasus Nigeria, pengembalian harta kekayaan Sani Abacha harus disertai jaminan bahwa, penggunaan harta kekayaan dimaksud untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat Nigeria; bahkan sebagian digunakan untuk membayar hutang-hutang luar negeri Negara yang bersangkutan. Proses pengembalian asset dengan berbagai persyaratan-persyaratan tersebut di atas merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum internasional khususnya dalam pemberantasan korupsi, dan sekaligus merupakan preseden di masa yad bagi setiap Negara yang memiliki kebijakan hukum dengan tujuan pengembalian asset hasil kejahatan /korupsi; kebijakan hukum dimaksud tidak dapat kita ingkari kenyataan di mana kejahatan telah bersifat transnasional dan asset hasil kejahatan selalu saja lebih cepat berhasil ditempatkan di Negara lain jika dibandingkan dengan keberhasilan suatu Negara/aparat penegak hukum mengembalikan asset dimaksud dengan cepat dan mudah ke Negara-nya.

Berkaca kepada pengalaman pengembalian asset korupsi dari negara-negara tersebut, dan hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku di dalamnya, jelas bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan kejahatan termasuk korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia saat ini belum cukup memadai jika ditujukan menyelamatkan asset-aset hasil kejahatan tersebut dari Negara lain untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan.

[24] BAB V TINDAK PIDANA PERPAJAKAN • Pengertian Tindak Pidana Perpajakan Pajak dalam istilah asing disebut: tax (Inggris); import contribution, taxe, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spannyol) dan belasting (Belanda). Dalam literature Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah tarif.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasan publik dari penduduk atau dari barang utk menutup belanja pemerintah.

Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, di mana terjadi suatu taabestand dan sasaran pajak telah menimbulkan utang pajak karena UU.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

• Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi/tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

• Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan Tindak pidana dibidang perpajakan adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Pasal 38 UU KUP merupakan ketentuan pidana yang dilakukan karena kealpaan Wajib Pajak karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya. Selain karena kealpaan, tindak pidana perpajakan juga dapat terjadi karena kesengajaan.

Hal ini diatur dalam Pasal 39 UU KUP. Secara ringkas tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara itu meliputi: [25] • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; • Tidak menyampaikan SPT; • Menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; • Menolak dilakukan pemeriksaan; • Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu; • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan; • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

• Pemeriksaan Pajak dalam Self Assesment Pemeriksaan pajak boleh dikatakan merupakan langkah awal Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum untuk mendapatkan dana kas kecil perpajakan. Menurut International Tax Glossary, pemeriksaan pajak atau tax audit disefinisikan: “ Tax audit is an investigation carried out by tax authorities, of taxpayers’ books and accounts and/or the general accuracy of returns and declarations either as a routine operation, or where evasion is suspected”.

“Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan ruti maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak.” Sedangkan menurut ketentuan perpajakan Indonesia, pengertian pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dikenal sebagai UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 29 UU KUP dan aturan pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang menyatakan: • Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalm rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memliki kartu tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. • Wajib Pajak yang diperiksa wajib: • Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.

• Memberikan kesempatan untu memasuki tempat atau ruang yang dipandang dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. • Memberikan keterangan yang diperlukan.

• Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. [26] Tujuan pemeriksaan pajak meliputi 2 kategori, yaitu: [27] • Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan agar diperoleh kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, antara lain dalam hal: • SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

• SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi. • SPT yang disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. • SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

• Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipatuhi oleh Wajib Pajak. • Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, misalnya: • Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan atau penghapusan NPWP.

• Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). • Wajib Pajak mengajukan keberatan. • Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. • Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak berwenang untuk: [28] • Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termausk keluaran atau media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. • Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.

• Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yan dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

• Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.

• Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. Sedangkan kewajiban pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: • Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. • Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) kepada Wajib Pajak.

• Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa. • Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak. • Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan. • Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan.

• Mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya kepada Wajib Pajak paling lama 7 hari (untuk pemeriksaan kantor) dan 14 hari (untuk pemeriksaan lapangan) sejak selesainya pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan diatur pula kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak.

Hak-hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut: • Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Tanda Pengenal Pemerintah. • Meminta kepada pemeriksa untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. • Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. • Meminta kepada pemeriksa mengenai rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT.

• Memberikan tanda bukti peminjaman buku/dokumen/catatan secara rinci. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak dalam hal dilaksanakan pemeriksaan adalah sebagai berikut: [29] • Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk dating menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. • Memenuhi untuk mendapatkan dana kas kecil peminjaman buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan.

• Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. • Memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis maupun lisan. • Menandatangani surat persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui. • Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

• Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila menolak membantu kelancaran pemeriksaan. • Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu. • Untuk mendapatkan dana kas kecil Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Produk hukum yang dihasilkan dari dilakukannya pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya ketetapan pajak yang dapat berupa surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP), kecuali apabila pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan tindakan penyidikan pajak.

Pasal 1 angka 14 UU KUP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Pasal 1 angka 19 UU KUP, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, dan SKPKBT merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak.

[30] • Penyidikan Pajak Apabila Wajib Pajak atau seseorang terdapat indikasi atau petunjuk bahwa ia patut diduga melakukan atau membantu perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan, maka akan dilaksanakan penyidikan pajak, yang merupakan tindka lanjut dari hasil pemeriksaan bukti permulaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KUP, Pejabat Penyidik Pajak mempunyai wewenang untuk: • Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan; • Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranagn mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana dibidang perpajakan; • Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan hukum; • Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana perpajakan; • Melakukan penggeledahan dan penyitaan bahan bukti; • Memanggil saksi dan meminta bantuan tenaga ahli.

Penyidikan pajak dilaksanakan apabila terdapat dugaan dan indikasi Wajip Pajak atau setiap orang lainnya melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dan diancam dengan hukuman pidana. Yang menjadi subyek hukum tindak pidana pajak adalah orang, badan atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum pidana pajak dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum tindak pidana pajak, yaitu: • Wajib Pajak/Penanggung Pajak Meliputi orang pribadi sebagai untuk mendapatkan dana kas kecil, dalam Wajib Pajak Orang Pribadi baik berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam hal Wajib Pajak Badan adalah seseorang sebagai pengurus, direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas.

• Pejabat Pajak Pejabat pajak yang melanggar kewajiban untuk merahasiakan semua data dan informasi yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak kepada pihak lain yang tidak berhak, dapat dikenai hukuman pidana kurungan maksimum satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 4.000.000,- (emapat juta rupiah) • Pihak Ketiga • Pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik, wajib memberikan data, keterangan dan bukti yang diminta secara tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak, pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

• Penyertaan tindak pidana pajak, dalam Pasal 43 ayat (1) UUKUP diatur ketentuan tentang Penyertaan Tindak Pidana Pajak yang bunyinya: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.” Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, untuk melengkapi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UUKUP, sebagai antisipasi terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh beberapa orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

• Penagihan Pajak Berdasarkan Pasal 20 UUKUP, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Suat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa itu sendiri secara khusus diatur dalam UU No. 19Tahun1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

Langkah-Langkah dalam melakukan tindakan penagihan pajak adalah: [31] • Surat Teguran Surat Teguran diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

• Surat Paksa Surat Paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus. • Pengumuman di Media Massa hukum Karena Surat Paksa berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial, pengumuman di media massa bertujuan untuk memberitahukan kepada publik adanya hak mendahulu negara atas asset penanggung pajak untuk pelunasan utang pajak serta untuk melindungi public dari kerugian yang lebih besar karena melakukan transaksi atau perikatan dengan penanggung pajak setelah terbitnya Surat Paksa.

• Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) SPMP diterbitkan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan. • Pengumuman Lelang Pengumuman lelang dilaksanakan apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar.

• Lelang Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka Pejabat segera melaksanakan lelang.

• Pencegahan Sesuai UU PPSP, terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang paja dapat dilakukan pencegahan.

• Penyanderaan Menurut Pasal 1 angka 21 UU PPSP, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedanng mengikuti Pemilihan Umum.

Penanggung Pajak yang disandera lepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: [32] • Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; • Apbila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Penyanderaan telah dipenuhi; • Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; • Berdasarkan pertimbangan tertentubdari Menteri Keuangan atau Gubernur. • Jenis Sengketa Pajak • Sengketa koreksi Fiskal Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, fiskus melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan, diantaranya dengan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan Wajib Pajakdalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, dilakukan terhadap berkas, dokumen yang terkait dengan transaksi kegiatan yang terrangkum dalam pembukuan dan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan antara lain menghasilkan koreksi fiscal terhadap pos-pos sebagai berikut: [33] • Peredaran usaha • Peredaran usaha yang dilaporkan menurut SPT Tahunan PPh Badan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan SPT PPN.

• Harga jual produk kepada perusahaan afiliasi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan jual kepada pihak ketiga. • Harga Pokok Penjualan • Pembelian yang berasal dari grup atau perusahaan afiliasi lebih tinggi atau lebih rendah dari harga umum pembelian dari pihak ketiga. • Jumlah pembelian menurut PPh Badan berbeda dengan jumlah pembelian menurut PPN.

• Penyusutan aktiva yang digunakan untuk produksi tidak sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan mengenai tariff, pengelompokan aktiva, aktiva yang masih disusutkan terus oleh Wajib Pajak walaupun umur ekonomis/masa manfaatnya telah habis.

• Penghasilan Lain dari Luar Usaha • Masih ditemukan penghasilan lain dari luar usaha yang tidak dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh. • Penghasilan bunga yang telah dikenakan PPh Final dimasukkan Wajib Pajak sebagai penghasilan dari luar usaha.

• Pengurangan Penghasilan Bruto • Biaya Penyusutan Aktiva atas kendaraan untuk keperluan pribadi komisaris atau direksi. • Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan Pasal 9 UU Pajak Penghasilan misalnya: sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, biaya entertainment yang tidak dilampiri daftar nominative di SPT, dan biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. • Wajib Pajak tidak konsisten menerapkan kurs yang digunakan. • Biaya royalty, jasa teknik dan jasa manajemen kepada perusahaan afiliasi lebih besar dari jumlah yang wajar dibayarkan kepada pihak ketiga.

• Pembayaran bunga kepada pemegang saham lebih besar dari suku bunga yang berlaku di pasaran umum. • Adanya pembayaran biaya-biaya kepada pemegang saham yang tidak wajar, sebagai dividen terselubung.

• Wajib Pajak membebankan seluruh bunga pinjaman dari bank, tetapi ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak menerima penghasilan bunga atas deposito atau tabungan lainnya. • Pemotongan dan pemungutan pajak • Pembayaran upah, bonus tidak atau kurang dipotong PPh (Pasal 21) oleh Wajib Pajak selaku pemberi kerja. • Pembayaran sewa tidak atau kurang dipotong PPh (Pasal 23), PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2). • Pembayaran bunga kepada pemegang saham tidak atau kurang dipotong PPh Pasal 23/26. • Pembayaran jasa teknik, jasa manajemen, konsultan dan jasa lainnya yang tidak dipotong oleh Wajib Pajak selaku pengguna jasa.

• PPN • Jumlah peredaran usaha dan pembelian BKP/JKP yang dilaporkan SPT PPN tidak sama dengan PPh Badan. • Konfirmasi paja masukan dijawab tidak ada. • Pengkreditan pajak masukan dilakukan untuk mendapatkan dana kas kecil kali masa pajak. • Penetapan dasar pengenaan pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya, terutama penyerahan kepada perusahaan afiliasi. • Faktur pajak fiktif. • Utang piutang Pemegang Saham dari Afiliasi • Perluasan sebab musabab terjadinya utang piutang • Tidak ada beban kerja • Pengecilan modal • Pengeluaran persero dilakukan oleh perusahaan • Pengeluaran usaha ditalangi pemegang saham • Sengketa Keberatan Pajak Dalam proses pemeriksaan terdapat tahap pembahasan akhir ( closing conference) untuk membahas dan menyamakan persepsi mengenai pos-pos yang diperiksa dan dtemukan koreksi fiscal.

Adakalanya masih terdapat perbedaan pengakuan antara Wajib Pajak dan fiskus, namun secara procedural tidak menunda keluarnya ketetapan pajak. Bila demikian halnya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atau pos-pos yang tidak sependapat ke Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar.

Beberapa masalah yang sering dijumpai dalam pengajuan surat keberatan, antara lain: [34] • Wajib Pajak mengajukan keberatan sekaligus untuk beberapa SKPKB dan untuk beberapa tahun pajak. • Wajib Pajak mengajukan keberatan sekaligus untuk SKPKB dan STP. • Wajib Pajak tidak menyebutkan dalam surat keberatannya mengenai jumlah pajak terutang, atau pajak yang dipotong, dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungannya. • Tanda penerimaan Surat Keberatan dari Kantor Pelayanan Pajak atau dari kantor Pos tercatat telah melampaui waktu tiga bulan sejak tanggal SKPKB, dan tidak ada alasan yang sah dari Wajib Pajak.

• Wajib Pajak tidka melengkapi pengajuan keberatannya dengan alasan dan bukti pendukung yang memadai. • Wajib Pajak melengkapi dokumen pendukung keberatan sangat berdekatan dengan saat jatuh tempo penerbitan keputusan keberatan.

• Sengketa Mengenai Gugatan Terhitung sejak 1 Januari 2001, hak Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan terhadap Direktur Jenderal Pajak dipertegas dan diperluas, tidak terbatas pada pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa, tetapi juga terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUP, yaitu: [35] • Gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada, atau Pengumuman Lelang.

• Gugatan terhadap Pembetulan Surat Tagihan Pajak – Pasal 16 KUP. • Gugatan terhadap Keputusan Peninjauan Kembali STP – Pasal 36 KUP. • Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak lainnya, selain keberatan dan banding. Semua gugatan Wajib Pajak tersebut diatas hanya dapat diajukan kepada Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Peradilan Pajak, yang saat ini berdasarkan UU No.

14 Tahun 2002 dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak (PP). • Penyelesaian Sengketa Pajak • Tahap Pemeriksaan Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan yang menghasilkan adanya koreksi fiscal terhadap beberapa pos, maka terhadap koreksi fiscal tersebut harus diberitahukan secara tertulis dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya dengan imbangannya Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tanggapan hasil pemeriksaan tersebut secara tertulis dalam waktu 7 hari dari diterimanya SPHP. Apabila Wajib Pajak tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil koreksi fiscal, Wajib Pajak harus menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3) dengan disertai penjelasan data pendukung yang akurat dan lengkap. Tanggapan atas SPHP tersebut dibahas oleh Tim Pemeriksa dan Wajib Pajak dalam forum Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ( closing conference).

Untuk meminimalkan perbedaan yang masih ada dan cukup material, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala UP3 agar perbedaan tersebut dilanjutkan pembahasannya oleh Tim Pembahas. [36] • Sengketa Keberatan Pajak Wajib Pajak yang tidak menyetujui ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan (SKPKB dan atau SKP lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, KPP) dapat mengajukan surat keberatan kepada Kepala KPP.

Pelaksanaan proses keberatan tersebut selanjutnya sesuai dengan arstasinya dapat dilakukan oleh KPP atau Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak.

Agar keputusan keberatan dapat dipertimbangkan secara obyektif dan seadil-adilnya, Wajib Pajak harus memenuhi syarat formal dan material keberatan, dengan menguraikan alasan yang benar dan didukung dokumen pembuktian yang lengkap. Dilain pihak KPP dan Kanwil DJP harus mengumpulkan data dan keterangan yang lengkap dari UP3 yang bersangkutan untuk membuat dan melengkapi uraian pemndangan keberatan terhadap masalah dan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

KPP atau Kanwil DJP harus memberi waktu yang cukup bagi Wajib Pajak untuk melengkapi dan menyampaikan dokumen pendukung yang memperkuat keberatannya, sebaliknya Wajib Pajak harus memperhitungkan dan memahami bahwa kegiatan penagihan pajak secara aktif, termasuk penerbitan Surat Paksa, tidaklah menjadi tertunda oleh karena pengajuan keberatan.

Keputusan keberatan yang baik dan ideal bukanlah keputusan yang memenangkan Wajib Pajak atau memuaskan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi keputusan yang adil dan obyektif berdasar alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

[37] • Sengketa Gugatan Pajak Sampai saat ini pengajuan gugatan pajak ke Pengadilan Pajak (PP) masih sangat sedikit, dan terbatas terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Lelang, sedangkan gugatan terhadap STP Pasal 16 KUP, STP Pasal 36 KUP, maupun gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak lainnya belum dilakukan oleh Wajib Pajak.

Atas surat gugatan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat tanggapan yang berisi jawaban terhadap gugatan tersebut.

Berbeda dengan materi surat keberatan maupun banding, pokok sengketa gugatan pajak lebih menitikberatkan pada aspek formal yuridis, prosedur pelaksanaan penagihan pajak, kewenangan penerbitan surat keputusan dibidang perpajakan, ada tidaknya hak Wajib Pajak yang dilanggar, dan apakah pelanggaran tersebut atau tidak dipenuhinya hak Wajib Pajak tersebut pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tidak sah dan batalnya pelaksanaan penagihan pajak atau pelaksanaan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang bersangkutan.

Agar Wajib Pajak memperoleh hasil optimal alam gugatannya, harus diuraikan secara detail dan cermat kronologis dan prosedur apa yang tidak dipenuhi oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak atau dalam penerbitan keputusan yang menjadi obyek gugatan.

Dilain pihak Direktorat Jenderal Pajak harus dapat membuktikan dan meyakinkan hakim Pengadilan Pajak bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar dan tidak ada aturan hukum yang membatalkan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan Direktur Jenderal Pajakyang bersangkutan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mengikat kedua belah pihak baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama sesuai posisinya untuk mematuhi dan melaksanakannya.

[38] • Penyelesaian Banding Pajak Atas surat banding yang diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat uraian banding. Kedua belah pihak dapat melengkapi surat banding atau surat uraian banding tersebut disetai dokumen dan bukti pendukung, termasuk menghadirkan saksi untuk mendapatkan dana kas kecil saksi ahli di persidangan guna memperkuat alasan banding atau surat uraian banding.

Dari proses penyelesaian banding pajak, putusan Pengadilan Pajak dapat berupa: [39] • Menolak permohonan banding, atau dengan kata lain mempertahankan keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak.

• Mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan banding, berarti membatalkan sebagian atau seluruhnya keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak. • Menambah pajak yang harus dibayar, berarti mengubah keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak dengan keputusan sendiri yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. • Tidak dapat diterima, berarti permohonan banding tidak diperiksa sampai pokok sengketa, karena tidak dipenuhinya persyaratan formal dalam surat banding, atau perkara yang diajukan bandin bukan kompetensi PP.

• Membetulkan kesalahan tertulis dan atau kesalahan hitung. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, dan langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang-undang mengatur lain, misalnya kelebihan pembayaran pajak.

Atas putusan Pengadilan Pajak mengani banding pajak tersebut, kedua pihak yang bersengketa (Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak) dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak mempunyai bukti yang sangat meyakinkan bahwa hakim Pengadilan Pajak yang memutus perkaranya melakukan pelanggaran hukum yang melanggar sumpah atau janji jabatan dan mengakibatkan kerugian baginya, maka atas hal tersebut dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Menteri Keuangan dan Majelis Kehormatan Pengadilan Pajak.

• Pengadilan Pajak Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Wajib Pajak yang belum puas atas keputusan keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak, demikian pula Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang telah dilakukan dengan Surat Paksa, Penyitaan atau Lelang dan keputusan Peninjauan Kembali atau pembetulan Surat Tagihan Pajak, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Dengan diundangkan dan berlakunya UU No. 14 Tahun 2002 pada tanggal 12 April 2002, maka sebagai badan peradilan pajak tersebut adalah Pengadilan Pajak yang menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagai lembaga sebelumnya.

Beberapa perubahan penting di Pengadilan Pajak dibandingkan dengan Badan Penyelesaian Pajak adalah: [40] • Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang berlaku bagi pengadilan lainnya.

• Hakim pada Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah emndapat persetujuan Ketua Mahkamha Agung.

• Dimungkinkan adanya Hakim Ad Hoc, yaitu untuk pemeriksaan dan memutus perkara sengketa pajak tertentu. • Majelis Kehormatan Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan.

• Administrasi persidangan Pengadilan Pajak dilaksanakan oleh Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti. • Syarat untuk pengajuan banding terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang harus telah dibayar/disetor sebesar 50% (lima puluh persen).

• Pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Pajak terbuka untuk umum. • Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa putusan sela, disamping putusan akhir. • Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, kasasi, tetapi dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. BAB VI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI • Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai serta Karakteristiknya Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara.

Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.

Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

[41] Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh World Customs Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu model untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul World Customs Organization (WCO) tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor.

Disamping tiga kegiatan itu menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan Bea dan Cukai untuk mencegah penyelundupan. Tindak pidana kepabenan adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-undang ini mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995. [42] Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.

17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka aturan hukum kepabeanan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni : (1) Indische tariff Wet Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (2) Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (3) Tarief Ordonantie Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Sedangkan pembentukan Undang-undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni : (a) bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan untuk mendapatkan dana kas kecil perdagangan internasional; (b) bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan; (c) bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan (d) bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

[43] • Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Perlunya penegasan atas kewenangan penyidik PNS Bea dan Cukai atas tindakan penyidikan perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai untuk memperjelas siapa yang berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tersebut.

Kewenangan penyidikan tersebut diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pasal 63 UU No. 11 tahun 1995 yang telah di rubah dan ditambah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai jo. PP No. 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas di bidang Bea dan Cukai, hal ini selaras dengan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesiakepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Pengendalian & Percepatan tuntutan perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai butir 3 disebutkan bahwa “Selanjutnya apabila menerima Berkas Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai selain penyidik instansi tersebut diatas “agar ditolak” hal ini perlu diingatkan sebagai antisipatif jangan untuk mendapatkan dana kas kecil terulang penyidikan yang keliru yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap kasus M.

Nurdin Khalid dimana Pengadilan menolak Berkas Perkara karena menganggap Pejabat untuk mendapatkan dana kas kecil menyidik tidak berwenang. Dalam melangkah pada tugas dan fungsinya sebagai penyidik termasuk penyidik kepabeanan dan cukai harusnya berpola pikir bahwa apa yang akan dikerjakan atau yang telah dikerjakan sudah dapat menggambarkan terpenuhinya peristiwa pidana dengan terang dan jelas disertai alat bukti yang cukup sehingga dapat dengan mudah dilakukan penuntutan karena alat bukti yang cukup tersebut telah bersesuaian dan berfokus dan mengarah pada peristiwa pidana yang dapat dibuktikan benar dan telah terjadi.

Hal ini berarti bahwa apa yang dilakukan penyidik dalam mengngungkap suatu peristiwa pidana dan terangnya sebuah perkara dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian alat bukti sebagaimana di kehendaki pasal 183 dan 184 KUHAP. Berkas perkara atau yang lazim dikenal sebagai hasil penyidikan, dapat dilimpahkan ke pengadilan, apabila telah memenuhi kelengkapan formil dan materiil dari suatu berkas perkara atau hasil penyidikan.

Perlu juga disampaikan disini bahwa selain kelengkapan formil dan materiil tersebut terdapat ketentuan yang diatur pada pasal 76 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat di tuntut dua kali (nebis in idem) dan pasal 78 ayat 1 KUHP karena telah dipenuhinya masa kadaluwarsa, atau pasal 83 KUHP jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia.

Patut juga di perhatikan adanya ketentuan yang diatur pada 56 jo pasal 114 KUHAP bahwa tersangka mempunyai hak untuk didampingi penasehat hukum dan bahkan pasal 116 KUHAP tersangka memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya.

Selain itu disebutkan pula pada pasal 117 KUHAP bahwa keterangan tersangka dan atau saksi diberikan tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, disamping pasal-pasal yang lain terkait dengan penyidikan misalnya: syarat sahnya suatu penggeledahan (pasal 33 ayat 3,4,5 KUHAP).

syarat sahnya suatu penyitaan sebagaimana diatur pada pasal 45 KuHAP, syarat sahnya suatu penerimaan surat sebagaimana diatur pada pasal 47 KUHAP dan pasal 48 KUHAP syarat sahnya suatu pembukaan dan pemeriksaan surat, disamping juga syarat sahnya suatu sumpah atau janji pasal 113 KUHAP, disamping juga yang tidak kalah penting yaitu pemenuhan ketentuan pasal 113 KIHAP tentang syarat sahnya suatu permintaan keterangan di tempat kediaman tersangka atau saksi.

Penyidikan dianggap telah selesai umumnya di pahami dari hitungan waktu 14 hari penuintut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau dapat juga sebelum waktu di maksud berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal tersebut kepada penyidik. Penuntut Umum yang telah menerima hasil penyidikan dalam rentang waktu 7 hari dan dalam waktu 7 hari beikutnya menyatakan kurang lengkap, penuntut umum berkewajiban segera mengemnbalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi penyidik.

Selanjutnya penyidik berkewajiban melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang telah di berikan dan segera mengembalikan berkas perkara yang telah dilengkapi kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari.

Patut mendapat perhatian bahwa sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang RI No. 10 tahun 1995 yang telah diperbarui dan ditambah dengan UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai telah mengatur khusus delik Kepabeanan dan Cukai yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut, dengan demikian selaras dengan surat Jaksa Agung tersebut diatas yang menyebutkan bahwa kepada para Kajari agar memperhatikan secara cermat materi pokok perkara Tindak Pidana Ekonomi untuk tidak di Yonctokan atau dihubung-hubungkan dengan pasal 480 atau pasal-pasal lain.

[44] • Sistem Peradilan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 139 KUHAP Penuntut Umum menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat atau tidaknya di limpahkan ke Pengadilan setelah tangung jawab terhadap tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik tindak pidana kepabeanan dan cukai ke Penuntut Umum.

Dalam hal telah terpenuhinya syarat syarat dimaksud maka sebagaimana dimnaksud pada pasal 140 ayat (1) KUHAP, Surat Dakwaan dan pelimpahan ke Pengadilan segera dilakukan oleh Penuntut Umum dan turunan surat pelimpahan untuk mendapatkan dana kas kecil Surat Dakwaan tersebut disampaikan kepada terdakwa/Penasihat Hukum dan Penyidik hal ini diatur pada pasal 143 ayat 4 KUHAP. Penghentian Penuntutan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sesuai ketenrtuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal PU menilai bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, perbuatan tersebut bukan tindak pidana atai dihentikan demi hukum seperti daluwarsa, terdakwa meninggal dunia atau nebis in idem.

[45] Sistem peradilan tindak pidana kepabeanan dan cukai didalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi persidangan in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Persidangan ini sebenarnya mengacu pada prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak menyidangkan suatu perkara. Hal ini diperkuat dengan untuk mendapatkan dana kas kecil pasal 10 ayat (1) UU No.

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

BAB VII TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG • Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Karakteristiknya Istilah “cuci uang” atau juga disebut dengan “pemutihan uang” adalah merupakan peralihan dari bahasa imggris yaitu “money laundering” kedalam bahasa Indonesia sebagai suatu istilah yag pada mulanya digunakan di America Serikat dalam khazanah kejahatan.

Lalu mengapa uang harus dicuci?tentu saja karena uang tersebut dalam keadaan “kotor”. Kotor dalam arti “uang haram” yang biasanya disebut dengan “dirty money” atau juga disebut “secret money”, yaitu uang yang dapat dari berbagai bentuk kejahatan mulai dari blue collar crime hingga white collar crime.

[46] Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No.

30. UU ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang ( money laundering).

Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni harta kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan tenaga kerja; penyeludupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berbeda dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan UU ini yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).

• Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan cara demikiaan, membuat suatu kejelasan pembenaran untuk pengawasan atau kepemilikan uang yang dicuci, Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan atau atau menyamarkan asal-asal hasil kejahatan.

Proses tersebut untuk kepentingan untuk penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntnungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak.

Adapun metode proses pencucian itu meliputi tiga tahap, yaitu : • Placement harta kekayaan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Negara-negara harus ada persyaratan pelaporan terhadap transaksi tunai yang besar.

• Layering yaitu memisahkan dana (kekayaan) dari asalnya dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya. • Integration yang membutuhkan penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan asal mula perolehannya. Pada mulanya, memang kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan perdagangan narkotika atau psikotropika, tetapi dalam perkembangannya diperluas hingga meliputi uang haram dari hasil kejahatan terorganisasi yang lain.

[47] • Pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2002, mendefinisikan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut : • Pelaku, dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU No. 25 Tahun 2003, digunakan kata “setiap orang”, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

• Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.

UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.

Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003): • transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau • kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; • transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau • transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan • definisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No.

25 Tahun 2003 adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrument pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. • Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada hasil tindak pidana Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.

25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No.

25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan.

Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal ( predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Apabila digambarkan maka unsur-unsur pokok pencucian uang adalah sebagai berikut : Pelaku Perbuatan Melawan Hukum (hasil tindak pidan) Transaksi Keuangan menjadi LEGAL BAB VIII TINDAK PIDANA ANAK • Pengertian Tindak Pidana Anak dan Karakteristiknya Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Untuk jelasnya ikutilah uraian dibawah ini sebagai berikut: • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

[48] • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 L.N.R.I. Tahun 1951 Nomor 12 tentang Undang-Undang Kerja memberikan pengertian: “Anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah” (Pasal 1 ayat (1)).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 L.N.R.I. Tahun 1979 Nomor 12 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian: “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. • Anak menurut KUHP. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum bermur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No.

3 Tahun 1997. KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal itu tidak mengkualifikasinya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

[49] • Anak menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang-Undang ini disebutkan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

[50] • Anak menurut Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut. Orang Belum Dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa.

Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian. [51] • Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Anak • Anak yang berhadapan dengan hukum Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Mereka menjadi tanggung-jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui [52]: • Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; • Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; • Penyediaan sarana dan prasarana khusus; • Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; • Pemantau dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; • Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan • Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

• Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Muladi dan Barda Nawawi Arief [53] menulis: “korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.” Gosita [54] menulis bahwa, “korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.

Selanjutnya Sahetapy [55] menulis bahwa, korban kejahatan dalam arti luas, bukan hanya korban dalam pengertian hukum pidana dan kriminologi, melainkan juga meliputi korban dalam pengertian hukum perdata, hukum administrasi, hukum lingkungan, dan korban dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Atas dasar itulah maka ruang lingkup viktimologi tidak terbatas pada ruang lingkup hukum pidana, melainkan menyangkut setiap bidang hukum dan seluruh aspek yang bertalian dengan kehidupan manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hakim memutus perkara pidana anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek mental, aspek kejiwaan, masa depan dan kesejahteraan anak.

Hal ini jauh lebih penting dari penjatuhan pidana secara fisik mengingat kondisi yang ada dalam diri anak. Penerapan tindakan sesuai bagi mereka karena ini lebih menekankan pada pelayanan substansi, pembinaan mental, fisik dan pendidikan anak.

[56] Made Sadhi Astuti [57] sependapat dengan Sahetapy bahwa, masalah korban dalam arti luas adalah menyangkut setiap bidang hukum dan semua aspek yang bertalian dengan kehidupan manusia, namun pengertian korban kejahatan diperluas dalam hubungannya dengan kajian anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana sebagai korban. Artinya, anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana sesungguhnya ia merupakan korban, antara lain: korban lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan korban modernisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui [58]: • Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; • Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; • Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban maupun saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan • Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

• Sistem Peradilan Anak • Penyelesaian secara Restrorative Justice Sedapat mungkin mengembangkan prinsip dalam model restrorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak akibat kegagalan atau kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa [59]: (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: • Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; • Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau • Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Dari uraian diatas terlihat bahwa juvenile delinquency itu tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu: • Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur diatas 12 sampai 18 tahun.

• Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin. • Penyelesaian di dalam Pengadilan Anak Menurut Ny. Hs. Soetarman [60] Peradilan Anak adalah sebagian dari Peradilan Umum, namun harus terpisah dalam arti penetapan secara tersendiri tentang: (1) pemeriksaan pendahuluan; (2) pemeriksaan oleh pengadilan; (3) cara pengambilan keputusan; (4) cara menjalankan keputusan; (5) cara melaksanakan kelanjutannya ( follow up).

• Pemeriksaan Pendahuluan Jika anak yang melanggar hukum ditangkap polisi, maka sementara itu perlakuan khusus terhadapnya dilaksanakan, yakni: • Tanya-jawab diadakan mengenai identitas anak, kekhilafan-kekhilafannya, keluarganya, sekolahnya, teman-temannya, lingkungannya dan lain-lan agar diketahui keadaan sang anak dan keluarganya. Orangtua/wali/pengasuhnya diharapkan mendampinginya. • Tempat wawancara (pengusutan), seyogyanya di rumahnya anak atau di tempat/ruangan yang sederhana, tidak campur tangan tempat pengusutan orang dewasa, dimana suasana aman dan tentram ada, sehingga anak tidak takut, dan mudah memberi jawaban-jawaban.

• Pertanyaan secara sugestif, dengan kekerasan atau tekanan harus dihindarkan. Kemanusiaan diperhatikan terus-menerus, biarpun anak tersebut bebahaya keadaannya. Keterangan-keterangan harus digali secara obyektif dengan kebijaksanaan si penanya. • Jika diperlukan untuk menahan sementara anak tersebut, maka orang tua/walinya diberi pengertian, sebab-sebabnya dan latar belakangnya. Jauhilah bertindak hanya untuk pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada sepihak, tetapi tidak memikirkan kerugian lain pihak.

Anak harus dapat menghayati, karena apa diambil kemerdekaanya, untuk sementara, yang dapat menjadi pelajaran baginya. Penahanan dilaksanakan menurut peraturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dalam waktu sependek mungkin dengan persetujuan hakim atau harus dibebaskan. • Selama anak belum dapat diajukan pengadilan, maka petugas sosial polisi melengkapi laporan anak tersebut yang merupakan laporan pre-trial yang diketik 4 kali, satu untuk hakim, satu untuk jaksa, satu untuk badan swasta yang akan membantu, untuk dipelajari dan satu untuk arsip.

• Jaksa meneliti laporan tersebut dan dengan persetujuan hakim meminta seorang pembimbing petugas kemasyarakatan untuk meneliti dan melengkapi lagi laporan tersebut yang dijadikan bahan ( presentace report) untuk putusan hakim dalam sidang. Hal ini adalah untuk menghindari penangguhan-penangguhan sidang peradilan anak yang selalu merugikan yang bersangkutan. Jika jaksa, setelah menelaah laporan-laporan memandang, bahwa anak tersebut tidak perlu diajukan sidang peradilan, maka dengan seijin hakim, anak dapat dibebaskan dengan sekedar diberi nasihat atau ganti rugi dan sebagainya.

Cara persiapan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melancarkan pelaksanaan peradilan. Polisi dapat membebaskan anak dengan tidak meneruskan berita acara anak kepada jaksa. [61] • Pemeriksaan oleh Pengadilan • Hakim menentukan, bilamana anak disidangkan, para saksi-saksi telah dipanggil. • Disarankan supaya, jika tidak perlu betul, antara lain ketidakhadiran saksi, tidak menjadi penanggungan sidang, karena bagi anak dapat berakibat tidak baik, apalagi bagi anak yang ditahan.

• Tempat sidang peradilan anak tidak boleh dicampur dengan tempat peradilan orang dewasa, sedapat mungkin tidak di pengadilan negeri. Biasanya di Kantor Pra Yuwana atau salah satu ruangan di kantor polisi atau Panti. Tempat sidang seyogyanya tidak merupakan ruang sidang seperti untuk orang dewasa, sederhana tetapi berkesan. • Suasana tentram, tidak ramai, sehingga anak merasa aman dan dapat mengutarakan jawaban-jawaban secara baik, para saksi dan orang tua/wali/pengasuh.

• Petugas-petugas peradilan, hakim, jaksa, polisi tidak ber- uniform (pakaian preman). • Sidang sifatnya tertutup dan hanya yang bersangkutan boleh menghadirinya, dan jika diperbolehkan, identitas anak dan keluarganya boleh diumumkan, karena mengenai kehormatan mereka, dan sebagainya.

• Bahasa yang dipakai pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada bahasa yang paling dimengerti oleh anak dan orang tua/wali/pengasuhnya. • Tiap anak boleh mengajukan seorang pembela. • Cara mengajukan anak dalam persidangan, tidak sekaligus, tetapi satu perkara demi satu perkara dan kadang-kadang seorang demi seorang, karena diperlukan keterangan-keterangan atau hakim ingin memberi nasihat/saran kepada salah seorang yang penting dan tidak boleh didengar orang lain, demi perbaikan keluarga/anak dan sebagainya.

[62] • Cara Pengambilan Keputusan • Dari hasil wawancara antara anak dan hakim/jaksa, sekaligus dapat disimpulkan kedudukan anak dan kekhilafannya dengan sebab-sebab dan latar belakangnya.

Hakim setelah mendengar tuntutan jaksa dan kalau perlu juga saran-saran dari pembimbing petugas kemasyarakatan dan permintaan anak dan orang tua/wali/pengasuhnya, dapat memberikan putusan berupa : kembali ke orang tua/wali/pengasuhnya yang berjanji akan memperbaiki pengasuhannya terhadap anaknya dengan atau tidak dengan pengawasan seorang petugas kemasyarakatan dalam waktu yang tertentu, maksimum 2 tahun, menurut keadaan anak. • Jika anak mendapatkan tindakan hakim yang berat, karena ia berbahaya bagi masyarakat dan tindak pidananya, maka anak tersebut jangan diserahkan begitu saja, tetapi diteliti kesalahan-kesalahannya sampai dimana, secara wajar, apa sebab-sebabnya dan latar belakangnya, orang tua/wali/pengasuhnya harus diselediki dan sebagainya.

Anak tersebut harus dibina secara serius dan dibantu, menurut kebutuhan-kebutuhannya dalam batas-batas kemampuan. Akibat dari putusan tindakan hakim dapat membahayakan kehidupan anak di masa depannya. • Cara yang kadang-kadang dilaksanakan mengenai ditindak menurut lamanya ditahan, (dipidana …. hari dipotong tahanan), karena anak sudah terlanjur ditahan lama, sedangkan pidana yang harus ia jalankan tidak sesuai dengan kesalahannya, karena kurang/tidak ada bukti, supaya diperhatikan dan dihapuskan.

Hal tersebut sering terjadi, terutama jika anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa yang harus menjalankan hukuman berat. Putusan Hakim yang menjadi lanjutan kekhilafan petugas peradilan sebelumnya, akan mewariskan suatu peringatan bagi anak yang bersangkutan seumur hidup dan psychologis batinnya akan menderita.

[63] • Cara Menjalankan Keputusan • Semua keputusan supaya selekas mungkin diselesaikan apalagi bagi anak yang sudah lama diasingkan dari keluarganya. Orang tua/wali/ pengasuh diberi pengertian mengenai bagaimana mengasuh anak, jika perlu diberi bantuan, sehingga kewajibannya pulih kembali dan hubungan antar keluarga dapat diperbaiki.

Seorang petugas sosial dapat diperbantukan, jika perlu. • Baik didalam maupun diluar Panti anak diharapkan mendapat pendidikan, mental dan spiritual, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada di sekolah atau di sekolah swasta, latihan kerja di panti-panti dengan pekerjaan tangan yang mudah menghasilkan, dan sebagainya.

Pemeriksaan dan pengawasan harus dilaksanakan terus-menerus. [64] Demikianlah proses peradilan anak yang mana pengadilan mengharapkan setelah anak bebas dapat menjadi sadar dan menghayati apa arti tindakan hakim selama ini terhadap dirinya, demi kepentingan pribadinya.

BAB IX PENUTUP • Kesimpulan Tindak pidana khusus yang meliputi Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering), dan Tindak Pidana Anak merupakan tindak pidana yang memiliki penyimpangan dari hukum pidana umum baik penyimpangan terhadap aturan hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

• Saran Berbagai jenis tindak pidana khusus tersebut memerlukan upaya penegakan hukum ( law enforcement) oleh aparat penegak hukum dan masyarakat melalui tindakan preventif dan tindakan represif. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Skripsi Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Penegaka Hukum, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009. Anwar, Yesmil, Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional – Edisi Maret 1999, BPKP, 1996. D., Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1976. Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988. Eliyanti Putri, Miranti, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali), Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Gunadi, Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan & Penagihan Pajak, MUC Publishing, Jakarta, 2004 Hamzah, Andi, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta,1983. ………………, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Makarao, Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Galia Indonesia, Jakarta, 2003.

Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Sadhi Astuti, Made, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Cetakan I, IKIP Malang, Malang, 1997.

Shadily, Hassan. dkk., Ensiklopedi Indonesia 4, Edisi Khusus, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, tt. Sutedjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, Zamrony, dkk., Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masayarakat Pengguna Pengadilan, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

Internet Atmasasmita, Romli, Urgensi RUU Pengembalian Aset, http://jodisantoso.blogspot.com/2008/06/urgensi-ruu-pengembalian-aset.html, Sabtu, 28-2-2009. Pk. 11.24 wib. http:// www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf. hlm. 2, diakses Kamis, 21 April 2011, pk. 08.30 wib. Sutarto, Eddhi, Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, http://bisot.multiply.com/journal/item/38, Rabu, 20-4-2011, pk. 11.57 wib. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Drt.

No. 5 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. UU No. 19 Tahun1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [1] Yang dimaksud UU Pidana adalah UU yang memuat atau mengatur perumusan tindak pidana, dan berlakunya ketentuan hukum pidana.

Khusus untuk hukum tindak pidana khusus diharuskan adanya indikator penyimpangan terhadap hukum pidana materiil dan juga formil. [2] Ketentuan dalam UU No.

31/1999 jo. UU No. 30/2002 Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dapat mengambil alih perkara tindak pidana korupsi baik pada untuk mendapatkan dana kas kecil penyidikan dan atau penuntutan (Ps.

8 UU No. 30/2002). [3] Menurut Hukum Pidana (KUHAP) penyidik adalah POLRI, dan PPNS. [4] Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 25-42 [5] Lihat UU Drt. No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan UU No. 15 Prp. Tahun 1962. [6] Tertulis sub 1e harus dibaca sub ke-1, demikian juga sub 2e dibaca sub ke-2e, dst.

Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 sub 1e sudah beberapa kali diubah dan ditambah. Perubahan terakhir setelah Stb. No. 240 tahun 1882 Rechtenordonantie dicabut oleh UU No.

10 Tahun 1995 dan UU No. 11 Tahun 1995. Rechtenordonantie ini mengatur ketentuan tentang bea masuk dan keluar sehingga disebut dengan UU Bea. Bacalah secara teliti ketentuan Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e. Lalu cari tindak pidana apakah itu yang telah dicabut dan untuk mendapatkan dana kas kecil peraturan perundang-undangannya. [7] Kata pengusut adalah istilah yang dikenal dalam HIR yang artinya sama dengan penyidik dalam KUHAP. [8] Berarti menganut sanksi pidana minimimum khusus.

[9] Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 2 [10] Negara RI merdeka baru sepuluh tahun, Rakyat Indonesia belum banyak yang dapat sekolah pada jenjang lebih tinggi. Pertama kali ada pendidikan untuk Hakim dan Jaksa pada sekolah Hakim dan Jaksa (SHD) stelah tahun 60-an. [11] Andi Hamzah, 1991, Ibid., hlm. 14-15 [12] Soedjono D., Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm.

14. [13] Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Galia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 41 [14] I bid., hlm. 45 [15] Shadily, Hassan. dkk., Ensiklopedi Indonesia 4, Edisi Khusus, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 876 [16] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional – Edisi Maret 1999, BPKP, 1996, hlm.

267 [17] Ibid., hlm. 274 [18] Zamrony, dkk., Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masayarakat Pengguna Pengadilan, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009, hlm. 5-7 [19] Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 155 [20] Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

11 [21] Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegaka Hukum, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 287-289. [22] Ibid., hlm. 277-279 [23] Ibid, hlm. 7-79 [24] Romli Atmasasmita, Urgensi RUU Pengembalian Aset, http://jodisantoso.blogspot.com/2008/06/urgensi-ruu-pengembalian-aset.html, Sabtu, 28-2-2009.

Pk. 11.24 wib [25] Gunadi, Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan & Penagihan Pajak, MUC Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 85-86 [26] Ibid. hlm. 41-42 [27] Ibid. hlm. 43 [28] Ibid., hlm. 43-44 [29] Ibid., hlm. 44-45 [30] Ibid., hlm. 45 [31] Ibid., hlm. 47-48 [32] Ibid., hlm. 49 [33] Ibid., hlm. 11 [34] Ibid., hlm. 13 [35] Ibid., hlm. 13-14 [36] Ibid., hlm. 15 [37] Ibid., hlm. 15-16 [38] Ibid., hlm. 16-17 [39] Ibid., hlm.

17 [40] Ibid., hlm. 18-19 [41] http:// www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf. hlm. 2, diakses Kamis, 21 April 2011, pk. 08.30 wib. [42] Miranti Eliyanti Putri, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali), Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm.

5 [43] Ibid., hlm. 5-6 [44] Eddhi Sutarto, Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, http://bisot.multiply.com/journal/item/38, Rabu, 20-4-2011, pk. 11.57 wib [45] Ibid. [46] Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama, Bandung, 2009. [47] Ibid., hlm. 106-107 [48] Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2. [49] Ibid.hlm. 4 [50] Teer Haar, dalam Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Cetakan I, IKIP Malang, Malang, 1997, hlm.

6-9 [51] Subekti dan Sudibjo, Ibid., hlm. 6-9 [52] Darwan Prinst, Op.cit., hlm. 163 [53] Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm. 169 [54] Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm. 169 [55] Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm. 169 [56] Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm. 170-171 [57] Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm.

28 [58] Darwan Prinst, Op.cit., hlm. 163-164 [59] Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 30-33 [60] Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 71-72 [61] Ibid., hlm. 71-72 [62] Ibid.,1988, hal. 73. [63] Ibid., hlm. 74-75 [64] Ibid., hlm.

76-77 Suka dengan ibu dosen yang satu ini, semangatnya dalam mengajar luar biasa. Baru kemarin di info mengenai website Ibu dosen untuk mata kuliah Delik-Delik Khusus Di Luar KUHP, dan langsung buka buat cari tau materi apa saja yang perlu di pelajari. Jadi bisa lebih memudahkan mahasiswa dalam belajar, karena materi dan bahan sudah di bahas di sini. Semoga semangatnya bisa mengalir ke semua anak-anak Indonesia. Suka Suka
none
Menimbang Mengingat Menetapkan Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93 Pasal 94 Pasal 95 Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98 Pasal 99 Pasal 100 Pasal 101 Pasal 102 Pasal 103 Pasal 1 Pasal 7 Pasal 14 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 30 Pasal 104 Pasal 1 Pasal 20 Pasal 105 Pasal 1 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 11 Pasal 13 Pasal 15 Pasal 17 Pasal 21 Pasal 21A Pasal 22 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 106 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 4A Pasal 5 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 12A Pasal 13 Pasal 14A Pasal 107 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 5 Pasal 15 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 28 Pasal 30 Pasal 108 Pasal 1 Pasal 3 Pasal 11A Pasal 109 Pasal 110 Pasal 111 Pasal 112 Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada 113 Pasal 114 Pasal 115 Pasal 116 Pasal 117 Pasal 118 Pasal 119 Lihat Selengkapnya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2021 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan dana kas kecil telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung kemudahan berusaha; • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, serta Pasal 13 ayat (5a) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mendukung kemudahan berusaha; • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B untuk mendapatkan dana kas kecil (8), dan Pasal 44B ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur ketentuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : • Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 538); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. • Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

• Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

• Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. • Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

• Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. • Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

• Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah setiap orang yang bukan WNI. • Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Untuk mendapatkan dana kas kecil Pajak yang menerangkan bahwa WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. • Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

• Pemberi Kerja adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan WNA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. • Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. • Laba Setelah Pajak adalah laba setelah pajak komprehensif.

• Laba Ditahan adalah akumulasi Laba Setelah Pajak yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk Dividen yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan perusahaan.

• Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji. • Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

• Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus. • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. • Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

• Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. • Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disingkat JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. • Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

• Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. • PKP Belum Melakukan Penyerahan adalah PKP belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP.

• Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat PKP dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak PBB diadministrasikan.

• Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

• Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. • Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau untuk mendapatkan dana kas kecil JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. • Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

• Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. • Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

• Tanda Tangan Elektronik pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. • Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

• Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. • Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

• Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPPIB adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang. • Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

• Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. • Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB.

• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. • Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB II PAJAK PENGHASILAN Bagian Kesatu Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi Pasal 2 (1) Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI maupun WNA yang: • bertempat tinggal di Indonesia; • berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau • dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi yang: • bermukim di suatu tempat di Indonesia yang: • dikuasai atau dapat digunakan setiap saat; • dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan • bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut; • memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan di Indonesia; atau • menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

(3) Jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari.

(4) Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuktikan dengan dokumen berupa: • Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); • Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; • kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; atau • dokumen lain yang untuk mendapatkan dana kas kecil menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.

Pasal 3 (1) Orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri merupakan: a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; b. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: 1.

bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan; 2.

memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan: a) suami atau isteri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia; b) sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau c) menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat; 3.

memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia; 4. menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain; dan/atau 5. persyaratan tertentu lainnya. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dipenuhi secara berjenjang dengan ketentuan: • pemenuhan persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi; • dalam hal WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemenuhan persyaratan pusat kegiatan utama dan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 tidak harus dipenuhi sepanjang WNI yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; • dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 maupun bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan pusat kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2; • dalam hal pemenuhan persyaratan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan WNI yang bersangkutan hanya memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, pemenuhan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak harus dipenuhi; dan • dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sekaligus memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat untuk mendapatkan dana kas kecil huruf a dan huruf b, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. (4) Persyaratan status subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 terpenuhi dalam hal WNI menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut dengan ketentuan: • menggunakan bahasa Inggris; • paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: • nama WNI tersebut; • tanggal penerbitan; • periode berlakunya; dan • nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan; dan • periode sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 berakhir paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 yaitu: • telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri; dan • telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4 (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus: • menyampaikan permohonan penetapan status subjek pajak yang menyatakan bahwa WNI tersebut memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a; dan • melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (3) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan: • Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dalam hal WNI telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); atau • surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap.

(5) Dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlewati dan Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan WNI dianggap diterima. (6) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlewati. (7) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa: • permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; • Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan • surat penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi bahwa kewajiban perpajakan belum atau belum sepenuhnya terpenuhi oleh WNI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan ketetapan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5 (1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A Undang-Undang PPh dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia. (2) WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki niat untuk menjadi subjek pajak luar negeri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif pada saat akan meninggalkan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(3) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak melalui: • KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; • Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau • saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat membuktikan niat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban perpajakannya telah terpenuhi. (5) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus melengkapi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 (1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tidak dikenai PPh di Indonesia. (2) Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak luar negeri.

(3) Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di kemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terhadap WNI dimaksud: • penetapan sebagai Wajib Pajak nonefektif menjadi batal; • tetap merupakan subjek pajak dalam negeri; dan • dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri.

(4) Dalam hal terhadap WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemotongan PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh sejak penetapan sebagai Wajib Pajak nonefektif hingga pembatalan sebagai Wajib Pajak nonefektif, PPh Pasal 26 dimaksud dapat dikreditkan dalam menghitung pajak terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing Pasal 7 (1) Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: • memiliki keahlian tertentu; dan • berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. (3) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Pasal 8 (1) WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing.

(2) WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja, wajib memenuhi persyaratan mengenai: • penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; atau • peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset.

(3) Kriteria keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkewarganegaraan asing; b memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan: • sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing; • ijazah pendidikan; dan/atau • pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan c.

memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan. (4) Ketentuan mengenai pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

Pasal 9 (1) Jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.

(2) Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.

Pasal 10 WNA dapat memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Pasal 11 (1) WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (4) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(5) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan: • surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terpenuhi; atau • surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa: • surat persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan • surat penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 12 (1) WNA melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan atas: • penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, jika diterbitkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a; atau • penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia, jika diterbitkan surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b.

(2) Sebelum melaporkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WNA melakukan penghitungan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai penghitungan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan: • jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b belum terlampaui; dan • mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui, pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Bagian Ketiga Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan Paragraf 1 Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 14 (1) Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan Dividen yang berasal dari: • dalam pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada atau • luar negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 15 (1) Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (2) Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.

Pasal 16 (1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. (2) Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 (1) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan dari objek PPh. pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

(3) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: • Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; atau • Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Pasal 18 Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dikecualikan dari objek PPh sebesar Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pasal 19 Dalam hal Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

Pasal 20 Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diinvestasikan setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh, Dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh. (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dividen yang berasal dari Laba Setelah Pajak mulai Tahun Pajak 2020, yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020.

Pasal 22 (1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan untuk mendapatkan dana kas kecil pengenaan PPh.

(2) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

(3) Atas sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenai PPh. Pasal 23 (1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai PPh. Pasal 24 (1) Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan: • rapat umum pemegang saham; atau • Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rapat umum pemegang saham atau Dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian Dividen sejenis. Paragraf 2 Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 (1) Penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh merupakan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

(2) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: • penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri; atau • penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap. (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 26 (1) Penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak.

Pasal 27 (1) Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh. (3) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai PPh.

Pasal 28 (1) Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai PPh.

Pasal 29 (1) Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap harus memenuhi syarat: • penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan • bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.

(3) Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Pasal 30 (1) Dalam hal penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Paragraf 3 Kredit Pajak Luar Negeri Pasal 31 (1) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dikecualikan dari objek PPh, berlaku ketentuan: • tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang; • tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau • tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(2) Dalam hal Dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak seluruhnya diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghitungan kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri dilakukan secara proporsional. Pasal 32 Ketentuan mengenai penghitungan atas pengecualian dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4 Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi Pasal 33 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 26, dan/atau Pasal 29 harus memenuhi kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu. Pasal 34 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 26, dan/atau Pasal 29 dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi: • surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia; • obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; • obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; • investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah; • obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; • investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; • investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; • penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; • penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; • kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; • penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau • bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l, ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan: • efek bersifat utang, termasuk medium term notes; • sukuk; • saham; • unit penyertaan reksa dana; • efek beragun aset; • unit penyertaan dana investasi real estat; • deposito; • tabungan; • giro; • kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau • instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf k, ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan: • investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; • investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; • investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; • investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; • investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan; • kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; • penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau • bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. (4) Sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam investasi sektor riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(5) Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. (6) Logam mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan emas batangan atau lantakan dengan kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

(7) Emas batangan atau lantakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan emas yang diproduksi di Indonesia, dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau London Bullion Market Association (LBMA).

Pasal 36 (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling lambat: • akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau • akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan, setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Paragraf 5 Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain Pasal 37 (1) Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh: • Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); atau • Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(2) Dividen yang berasal dari dalam negeri untuk mendapatkan dana kas kecil dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa Surat Keterangan Bebas. (3) Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pasal 38 Pengecualian dari objek PPh atas penghasilan lain yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan melaporkan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pasal 39 Dividen atau penghasilan lain yang tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terutang PPh saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Pasal 40 (1) PPh yang terutang atas Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau Pasal 39, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh. untuk mendapatkan dana kas kecil Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh untuk mendapatkan dana kas kecil terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat validasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.

Pasal 41 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi investasi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (3) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian laporan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir; dan • disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. (5) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa laporan realisasi investasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Ketentuan mengenai penyampaian laporan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 6 Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan Pasal 42 Dalam hal terdapat kebutuhan perubahan batasan Dividen yang diinvestasikan, batasan Dividen yang diinvestasikan dapat diubah. Pasal 43 Ketentuan mengenai perubahan batasan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 44 Penerimaan BPKH meliputi: • setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; • nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji; • dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; • dana abadi umat; dan/atau • sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 45 (1) Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji untuk mendapatkan dana kas kecil bidang atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, yang diterima BPKH, dikecualikan dari objek PPh.

(2) Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: • imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; • imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; • Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri; • bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; dan/atau • penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta pembelian emas batangan atau rekening emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

(4) Pengecualian dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh. (5) Untuk memperoleh surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKH harus menyampaikan permohonan kepada Kepala KPP tempat BPKH terdaftar. (6) Ketentuan mengenai bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat BPKH terdaftar. (8) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima lengkap.

(9) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan BPKH untuk tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(11) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d. (12) Dalam hal penghasilan dari pengembangan dana abadi umat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang dikenai PPh bersifat final tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKH menyetor sendiri PPh yang terutang.

(13) Penyetoran sendiri PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan. (14) Dalam hal PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) telah disetorkan dan divalidasi dengan NTPN, BPKH dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.

(15) Penghasilan yang diterima atau diperoleh BPKH selain: • dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1); • penghasilan dari pengembangan keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan • penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 46 (1) BPKH harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal: • memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final; atau • menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. (2) Biaya terkait dengan penghasilan yang: • dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan/atau • telah dikenai PPh yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Biaya bersama terkait dengan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (12), dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (15), yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada proporsional.

Pasal 47 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berlaku sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2) Atas penghasilan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang telah dikenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

(3) Tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Kelima Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 48 (1) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sisa lebih.

(2) Dalam hal terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa lebih ditempatkan sebagai dana abadi. (3) Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana serta pengalokasian dalam bentuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

(4) Ketentuan mengenai penggunaan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Badan atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan: • pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya; • pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo; • pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang telantar, dan anak atau orang cacat; • santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, dan sejenisnya; • pemberian beasiswa; dan/atau • pelestarian lingkungan hidup.

(6) Badan atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. (7) Instansi yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: • instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial untuk untuk mendapatkan dana kas kecil atau lembaga sosial; dan • instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan agama untuk badan atau lembaga keagamaan.

(8) Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. (9) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), termasuk: • bantuan, sumbangan, atau harta hibahan; • biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan/atau keagamaan; dan/atau • biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan/atau keagamaan.

(10) Bantuan, sumbangan, atau harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

(11) Tidak termasuk hubungan istimewa berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) apabila pemberi dan penerima bantuan, sumbangan, atau harta hibahan merupakan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 49 (1) Sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi: • pengadaan sarana sosial dan/atau keagamaan; • pembangunan dan pengadaan prasarana sosial dan/atau keagamaan, termasuk gedung, tanah, kantor, rumah ibadah; dan/atau • pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum, yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dengan syarat: • telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi urusan sosial atau keagamaan; dan • disetujui oleh: • pimpinan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan; dan • pejabat instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial atau keagamaan.

(3) Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain yang terdaftar pada instansi yang membidanginya sepanjang sarana dan prasarana dimaksud berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang memberikan.

(5) Sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

Pasal 50 (1) Badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dan/atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Laporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Kepala KPP tempat badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan terdaftar sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan. (3) Ketentuan mengenai pelaporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Pasal 51 (1) Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) diakui sebagai objek PPh pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut berakhir.

(2) Jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal.

(3) Ketentuan mengenai penghitungan jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 52 (1) Dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengembangan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan • dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan. (3) Dalam hal penggunaan dana abadi yang berasal dari sisa lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1), dana abadi tersebut menjadi objek PPh pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

Pasal 53 Dalam hal kegiatan utama badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, perlakuan sisa lebih atas badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

BAB III PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Bagian Kesatu Kriteria Belum Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Penentuan Sektor Usaha Tertentu, serta Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Pasal 54 (1) PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

(2) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan pada akhir tahun buku. Pasal 55 (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menjadi tidak dapat dikreditkan, apabila dalam jangka waktu tertentu: • PKP Belum Melakukan Penyerahan; atau • PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

(2) Kriteria belum melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan PKP dengan kegiatan usaha utama pada sektor: a. perdagangan, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan: • penyerahan BKP; dan/atau • ekspor BKP; b.

jasa, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan: • penyerahan JKP; dan/atau • ekspor JKP; atau c. yang menghasilkan BKP, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan: • penyerahan BKP yang dihasilkan sendiri; dan/atau • ekspor BKP yang dihasilkan sendiri. (3) Termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKP semata-mata melakukan kegiatan: • pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP; • penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang; • penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau • penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama PKP.

Pasal 56 (1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan. (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun. (3) Penetapan jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi terhadap: • sektor usaha yang menghasilkan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan; atau • sektor usaha yang termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang mendapatkan penugasan pemerintah, ditetapkan sampai dengan 6 (enam) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

Pasal 57 (1) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang telah dikreditkan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan pengembalian dapat dikreditkan.

(2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP untuk mendapatkan dana kas kecil berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang telah dikreditkan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan.

(3) PKP Belum Melakukan Penyerahan yang melakukan perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) huruf a wajib membayar kembali Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam hal: • Pajak Masukan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru; dan • PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dan/atau telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak.

(4) PKP harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam hal Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 58 (1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) berakhir: • wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP; dan/atau • tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian.

(2) Kewajiban pembayaran kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal PKP telah menerima pengembalian pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud dan/atau telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud untuk mendapatkan dana kas kecil Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak. (3) Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud telah dikompensasikan dan belum dimintakan pengembalian.

(4) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pajak Keluaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3). Pasal 59 (1) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) sebesar Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau telah dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak. (2) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat: • jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) berakhir; • tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b; atau • Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

(3) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat: • akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); • akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); atau • akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal PKP melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), pembayaran kembali Pajak Masukan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha. (5) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan keterangan "Pembayaran kembali Pajak Masukan" pada kolom uraian.

(6) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan kode akun pajak 411219 untuk jenis pajak PPN lainnya dan kode jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN lainnya yang terutang. (7) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. (8) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran oleh PKP.

(9) Ketentuan mengenai pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 60 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) PKP yang tidak atau kurang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas jumlah pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditambah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

(4) PKP yang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP. (5) Pembayaran kembali Pajak Masukan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9c) Undang-Undang PPN.

(6) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan terhadap PKP Belum Melakukan Penyerahan setelah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3). Pasal 61 Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a disebabkan oleh bencana (keadaan kahar atau force majeure) dengan status bencana nasional yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang, PKP tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan Pasal 62 (1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. (2) Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 63 (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak untuk mendapatkan dana kas kecil sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat.

(2) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pajak Masukan yang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKP melalui penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

(4) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 64 (1) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang PPN.

(2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. untuk mendapatkan dana kas kecil Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65 (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP.

(2) Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu Masa Pajak sebelum tanggal pengukuhan Pengusaha sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam surat pengukuhan PKP. (3) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada (1) dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP terhitung sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sampai dengan sebelum Pengusaha dimaksud dikukuhkan sebagai PKP.

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang dilakukan melalui: • penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN; dan/atau • penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan.

(6) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk suatu Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. (7) Untuk menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PKP tidak dapat menggunakan: • nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A Undang-Undang PPN untuk menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP; dan • pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang PPN atau yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang PPN untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

(8) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yaitu: • Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN; atau • Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN.

(9) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh PKP sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP pada: • Masa Pajak terakhir dalam tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan; dan/atau • Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan.

(10) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 66 (1) Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

(2) PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa: • denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP; • bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP atau Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP; dan/atau • kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang KUP.

(3) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: • untuk bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; atau • untuk bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP, dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP oleh PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4).

(5) Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP: • PKP wajib melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Tahun Pajak saat Pajak Masukan dimaksud telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP; atau • Direktur Jenderal Pajak atas permohonan PKP atau karena jabatannya melakukan pembetulan atas ketetapan atau keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang KUP.

Pasal 67 (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PPN yang tercantum dalam: • Faktur Pajak; dan/atau • dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. (3) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan untuk diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang: • diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan; dan/atau • ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP. (5) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68 (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan: • ketetapan untuk mendapatkan dana kas kecil dimaksud merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ataup emanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; • PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak; • jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilakukan pelunasan; • tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak; dan • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pelunasan atas jumlah PPN yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: • bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik; • bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; dan/atau • SP2D atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(4) Tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tidak diajukan permohonan: • keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP; • banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP; • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP; • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; • pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak untuk mendapatkan dana kas kecil dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP; dan/atau • peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadilan pajak.

(5) Termasuk tidak dilakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu tidak diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP.

(6) Ketetapan pajak yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(7) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak.

(8) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak Pasal 69 (1) PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: • penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN; • penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN; • ekspor BKP berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN; • ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPN; dan/atau • ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mendapatkan dana kas kecil (1) huruf h Undang-Undang PPN.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: • saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; • saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; • saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau • saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Pasal 70 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), PKP dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Faktur Pajak gabungan. (3) Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Pasal 71 (1) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

(2) PKP yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak membuat Faktur Pajak. (3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pasal 72 (1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat: • nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; • identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi: • nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah; • nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau • nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PPh; • jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; • PPN yang dipungut; • PPnBM yang dipungut; • kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(2) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan.

Pasal 73 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1): • berbentuk elektronik; • dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan • dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Faktur Pajak atas: • penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN, dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri; • penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang PPN; dan • penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN.

Pasal 74 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) wajib: • diunggah oleh PKP dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan • memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan Faktur Pajak. (3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pasal 75 Faktur penjualan yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada 73 ayat (1) sepanjang: • dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1); • diunggah dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan • memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 76 (1) PKP dapat membuat Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) jika terdapat kesalahan dalam pengisian atau penulisan Faktur Pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. (2) PKP dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak jika hasil cetak Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) rusak atau hilang. (3) PKP dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak jika data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) rusak atau hilang.

(4) PKP harus melakukan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Faktur Pajak yang telah dibuat atas penyerahan: • BKP dan/atau JKP yang transaksinya dibatalkan; atau • barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak. Pasal 77 (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak tidak dalam bentuk elektronik.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 78 (1) Faktur Pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas. (2) PKP yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Bagian Keempat Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli dengan Karakteristik Konsumen Akhir Pasal 79 (1) Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran.

(2) Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan • pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha.

(3) PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan PKP pedagang eceran. Pasal 80 (1) PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dapat membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b serta nama dan tanda tangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat: • nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP; • jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; • PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan • kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. (4) PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat termasuk dalam harga jual atau penggantian, atau dicantumkan secara terpisah.

(5) Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran. (6) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit untuk: • pembeli BKP dan/atau penerima JKP; dan • arsip PKP pedagang eceran.

(7) Arsip PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data. (8) PKP dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas: • pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan; dan • pemberian cuma-cuma atas BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

(9) PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN. (10) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pasal 81 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Faktur Pajak atas penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).

(2) BKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • angkutan darat berupa kendaraan bermotor; • angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht, • angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara; • tanah dan/atau bangunan; dan • senjata api dan/atau peluru senjata api.

(3) JKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • jasa penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor; • jasa penyewaan angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht; • jasa penyewaan angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara; dan • jasa penyewaan tanah dan/atau bangunan. Pasal 82 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

(2) PKP pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. BAB IV KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pasal 83 (1) Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: • keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; • keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP; • keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP; • kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; atau • kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, kecuali: • kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan yang terkait dengan Persetujuan Bersama; atau • kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau • Surat Ketetapan Pajak Nihil.

(3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak karena diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 84 (1) Dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, imbalan bunga yang terkait dengan Untuk mendapatkan dana kas kecil diberikan kepada Wajib Pajak.

(2) Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akibat penerbitan: • Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB; • Keputusan Keberatan; • Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; • Surat Keputusan Pembetulan; • Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB; • Surat Keputusan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; • Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB; atau • Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.

Pasal 85 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak. (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPP atau SKPPIB.

(3) Batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak: • permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; • diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 17B Undang-Undang KUP; • diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, dan PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang- Undang PPN; • diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, atau SKPIB, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak; atau • diterima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Pengadilan, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 86 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak. (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP berakhir sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 87 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak. (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima secara lengkap berakhir sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 88 (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang terkait dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 89 (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak: • tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; • tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau • tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 90 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak. (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP PBB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPP PBB.

(3) Batas waktu penerbitan SKPKPP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak: • diterbitkannya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB; • diterbitkannya Keputusan Keberatan; • Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; • diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan; • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB; • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB; atau • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 91 (1) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada Kepala KPP untuk mendapatkan dana kas kecil Wajib Pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan.

(2) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada Kepala KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan. (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara: • elektronik, melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau • tertulis, dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib Pajak.

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Pasal 92 (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPIB jika permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) atau Pasal 91 ayat (2): • memenuhi ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 atau Pasal 84; dan • mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3).

(2) Penerbitan SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan jika: • Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak; • Putusan Banding telah diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan imbalan bunga; atau • Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan imbalan bunga.

(3) Dalam hal SKPIB tidak diterbitkan karena permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) atau Pasal 91 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan kepada Wajib Pajak.

(4) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pemberian imbalan bunga diterima secara lengkap oleh KPP. (5) Ketentuan mengenai format SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Ketentuan mengenai format pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga, yang memuat penghitungan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

(8) Ketentuan mengenai format nota penghitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, pemberian imbalan bunga terkait pajak yang terutang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang Rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat: • diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; • diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; • diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan; • diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau • diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 93 (1) Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan, termasuk di KPP tempat Wajib Pajak cabang terdaftar dan di KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan. (2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya adalah Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam: • Surat Tagihan Pajak; • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; • Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau • Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan; b.

untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya adalah Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam: 1. Surat Tagihan Pajak; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Untuk mendapatkan dana kas kecil Tambahan atas jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 3.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang: a) tidak diajukan keberatan; b) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau c) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak; 4.

Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding; 5. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; 6. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau 7.

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan; c. Utang Pajak PBB yang tercantum dalam: • Surat Tagihan Pajak PBB; • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; • Surat Ketetapan Pajak PBB; • Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; • Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau • Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

(3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa imbalan bunga tersebut dapat diperhitungkan dengan: • pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak; dan/atau • Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak lain. Pasal 94 (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dituangkan dalam nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.

(2) Ketentuan mengenai format nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) SKPPIB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan mengenai format SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui perhitungan kelebihan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diakui pada saat diterbitkannya SKPPIB. Pasal 95 (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang. (2) Dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.

(3) Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMIB. (4) Potongan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah dalam hal telah mendapatkan NTPN atau nomor referensi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Pasal 96 (1) Atas dasar SKPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB.

(2) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMIB sepanjang belum diterbitkan SP2D. (3) Ketentuan mengenai format SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan: • lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN; • lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan • lembar ke-4 untuk arsip KPP. (5) SKPPIB dan SPMIB beserta ADK disampaikan ke KPPN.

Pasal 97 (1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan: • dalam hal seluruh imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D Nihil; • dalam hal masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus diberikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB; atau • dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB.

(2) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB. (3) KPPN menyampaikan: • daftar SP2D; • SPMIB lembar ke-2; dan • bukti penerimaan negara, dalam hal terdapat imbalan bunga yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, ke KPP penerbit SPMIB.

Pasal 98 Bukti penerimaan negara atas potongan SPMIB disampaikan oleh KPP penerbit SPMIB kepada Wajib Pajak. Pasal 99 (1) SKPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan SKPIB. (2) SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala KPPN sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Pasal 100 (1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPPIB dan SPMIB menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN setiap awal tahun anggaran.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani SKPPIB dan SPMIB, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN sejak yang bersangkutan menjabat. Pasal 101 Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak. Pasal 102 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang KUP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, atau ditemukan data atau untuk mendapatkan dana kas kecil, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 103 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Untuk mendapatkan dana kas kecil Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 15, angka 16, angka 17, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. • Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

• Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

• Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

• Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai. • Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.

• Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

• Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.

• Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. • Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. • Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara.

• Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, untuk mendapatkan dana kas kecil dengan pelaporan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

• Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara. • Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor. • Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing. • Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk Kuasa BUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara.

• Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. • Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Bank Persepsi atau Bank Persepsi Valas.

• Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Pos Persepsi. • Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM).

• Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi Penerimaan Negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. • Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

• Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor. • Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. • Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 7 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 7 yakni ayat (11), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

(2) Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. (3) Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: • menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; dan • memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(4) Wajib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: • Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan • menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(5) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.

(6) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: • menyetujui; atau • menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak. (9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur Jenderal Untuk mendapatkan dana kas kecil menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

(10) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. (11) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

(3) Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) Pembayaran pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing. (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah.

(6) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak harus mengonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.

(6a) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penerbitan SKPKPP.

(6b) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui potongan SPMIB, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penerbitan SKPPIB. (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama- sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diajukan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: • jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau • jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Wajib Pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya dan permohonan dimaksud juga harus dilampiri salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

(6) Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama: • pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau • sebelum Surat Paksa diberitahukan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, untuk pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara: • elektronik, melalui saluran tertentu yang ditetapkan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Direktur Jenderal Pajak; atau • tertulis. (8) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memberikan jaminan aset berwujud, dengan kriteria: • aset berwujud merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan • aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang Penanggung Pajak pemohon.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) harus memberikan jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), serta setelah mempertimbangkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: • menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; • menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau • menolak permohonan Wajib Pajak. (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak.

(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak.

(5) Apabila untuk mendapatkan dana kas kecil waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat diberikan untuk: • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau • paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Penundaan atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan untuk: • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau • paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta persetujuan yang diberikan tersebut tidak berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, dan Surat Tagihan Pajak PBB, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang KUP, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, dan Surat Tagihan Pajak PBB, Wajib Pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

9. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 104 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. • Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

• SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. • SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. • Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.

• Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. 2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan: • Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau • Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.

(3) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(5) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP.

(6) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan Pasal 105 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

• Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. • Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

• Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

• Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

• Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. • Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.

• Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain. • Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.

• Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

• Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. • Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

• Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.

• Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. • Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

• Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.

• Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan. • Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria: • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; • terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; • Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; • Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; • Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; • Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau • Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(1a) Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang berupa: • hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak; • bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; • data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau • bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

(3) Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi untuk mendapatkan dana kas kecil berikut: Pasal 5 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan: • laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan • Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, atau Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor. (4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dan huruf j dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. (5) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

(6) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b.

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak; e.

menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; j.

mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; • menerima SPHP; • menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; • mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan • memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

6. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi: • jangka waktu pengujian; dan • jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan. (2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(3) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(5) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. (6) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: • Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; • terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; • ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau • berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa: 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; b.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; 2) dihapus; 3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; 4) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 5) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; c.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 1) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; atau d.

Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. 9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 1), huruf b angka 3), dan huruf c angka 1), penyelesaian Pemeriksaan dilakukan dengan cara membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan atau hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dalam hal: a.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah untuk mendapatkan dana kas kecil dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan; b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan: 1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); c.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP: 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; d.

Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; e.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, untuk mendapatkan dana kas kecil peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; atau f.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 1) dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya: • perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau • perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

(3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan, Pemeriksaan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan. (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimile. (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. (5) Dalam hal Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk: • lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau • surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak. (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimile. (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: • diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau • berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP.

(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimile. 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang KUP dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan perubahannya, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. (3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan: • penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan; • Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan • Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak. 15. Ketentuan ayat (5) Pasal 62 diubah dan ayat (7) Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 (1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

(4) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran atas sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

(6) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang KUP. (7) Dihapus. 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; • dihapus; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; • penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP; atau • Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka. (4) Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemeriksa bukti permulaan dengan membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa Pajak dan pemeriksa bukti permulaan.

(5) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Wajib Pajak. 17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, serta menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 65, yakni ayat (3) sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihentikan dengan membuat Untuk mendapatkan dana kas kecil Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, apabila: • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; • dihapus; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; dan • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan.

18. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 66 diubah, serta menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 66 yakni ayat (6), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.

(2) Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan: • penyidikan dihentikan sesuai dengan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau • Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. (3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan apabila: • penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau • penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila: • penyidikan dihentikan karena Pasal 44B Undang-Undang KUP; • penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau • penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penyidikan. 19. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) atau Pasal 66 ayat (4) dan ayat (6), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atau jangka waktu perpanjangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17 diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5) terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang-Undang KUP. Bagian Kelima Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 106 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. • Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 dihapus, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 2 diubah, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan: a. Hasil Pemeriksaan terhadap: • pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; • Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); • kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP atau Pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; • Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP; atau • Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Untuk mendapatkan dana kas kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang PPN; atau b.

dihapus. (5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6) Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan karena adanya: • keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP; • dihapus; • data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau • dihapus.

(7) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

(8) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam hal berdasarkan: • hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau • hasil Pemeriksaan terhadap: • Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau • permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

(8a) Termasuk kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilanjutkan karena: • Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP yang telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau • penyidikan dihentikan sebagai akibat permintaan penghentian penyidikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP diterima oleh Jaksa Agung, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak.

(9) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (8a) masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. (2) Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(3) Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk seluruh Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender. (5) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang. 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.

(2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang. 5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam bentuk elektronik dan menandatanganinya secara elektronik atau menerbitkan surat ketetapan pajak dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dalam hal surat ketetapan pajak dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat surat ketetapan pajak dalam bentuk tertulis. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dikirimkan kepada Wajib Pajak.

(2) Pengiriman surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan secara elektronik.

7. Pasal 6 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal: • Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; • dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; • Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga; • pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak; • pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak PPN, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; • dihapus; • dihapus; atau • terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: • diterbitkan keputusan; • diterima putusan; atau • ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah: • meneliti data administrasi perpajakan; • melakukan Pemeriksaan; atau • melakukan Pemeriksaan Ulang.

10. Pasal 9 dihapus. 11. Pasal 10 dihapus. 12. Pasal 11 dihapus. 13. Pasal 12 dihapus. 14. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. (2) Surat Tagihan Pajak untuk PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, diterbitkan atas PPh dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar, beserta sanksi administratif terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak dimaksud.

(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; • Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan • Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

15. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (5) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12A.

(4) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

(5) Dihapus. 16. Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam bentuk elektonik dan menandatanganinya secara elektronik atau dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis.

(3) Surat Tagihan Pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak. (4) Pengiriman Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik dalam hal Surat Tagihan Pajak tersebut diterbitkan secara elektronik.

Bagian Keenam Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasal 107 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 dan angka 3 Pasal 1 diubah, angka 7 Pasal 1 dihapus, serta ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Bumi dan Untuk mendapatkan dana kas kecil yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

• Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. • Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPSP adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

• Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Meterai, dan Pasal 41A Undang-Undang PPSP.

• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Dihapus. • Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. • Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

• Informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan. • Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.

• Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. • Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang merugikannya.

• Peristiwa Pidana adalah peristiwa yang mengandung Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. • Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan Bukti Permulaan. • Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah unit yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

• Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan karena terjadi perubahan tim pemeriksa Bukti Permulaan dan/atau penggantian Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan Bahan Untuk mendapatkan dana kas kecil.

• Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah dokumentasi yang dibuat oleh pemeriksa Bukti Permulaan mengenai prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditempuh, Bahan Bukti yang dikumpulkan, analisis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan, serta simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

• Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun oleh pemeriksa Bukti Permulaan yang mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan, dan usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

• Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang adanya Peristiwa Pidana yang terdapat Bukti Permulaan yang cukup sebagai dasar dilakukan Penyidikan.

• Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.

(2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. (3) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(4) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (5) Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan setelah diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan atas data baru selain yang termuat dalam surat ketetapan pajak.

(6) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sepanjang belum melampaui daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (2) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. (4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

(5) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mempertimbangkan permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan: • dihapus; • daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; atau • perkembangan penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara langsung kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.

(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap orang pribadi, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keluarga yang telah dewasa, atau kuasa.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap badan, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada wakil, kuasa, atau pegawai dari badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (4) Dalam hal penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan: • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; • melalui faksimile; • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, ayat (3) dihapus, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dapat dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atas tindak pidana: • tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau • menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang KUP.

(2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk: • Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; • Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan • Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.

(3) Dihapus. (4) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus: • menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani; dan • disertai dengan: • penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; • Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; dan • Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang KUP.

(5a) Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. (6) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Objek Pajak diadministrasikan dan tembusannya kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, serta ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan.

(2) Dihapus. (3) Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahbukukan atau diminta kembali oleh Wajib Pajak. (4) Dihapus. (5) Dihapus. 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 Dalam hal orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: • dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka; atau • dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan, Pemeriksaan ditangguhkan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti dengan: • Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang cukup; • pemberitahuan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan Penyidikan dalam hal pengungkapan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada perbuatan orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; • dihapus; • penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau • penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka, penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberitahukan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan atau kuasa. Bagian Ketujuh Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara Pasal 108 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 538), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yang selanjutnya disebut Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

(2) Termasuk pajak yang dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan sebagai akibat dari adanya: • penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau • penerbitan Faktur Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A (1) Dokumen terkait penghentian Penyidikan dapat dibuat secara elektronik dan ditandatangani secara elektronik atau dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: • secara langsung; • melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik. 4. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII untuk mendapatkan dana kas kecil merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 109 (1) Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 110 (1) Jangka waktu tertentu bagi PKP Belum Melakukan Penyerahan dan telah melakukan pengkreditan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Masukan atas perolehan barang modal sebelum tanggal 2 November 2020, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak sebelum tanggal 2 November 2020 yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Masa PPN menjadi lebih bayar, ketentuan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) PKP dapat mengajukan pengurangan atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan ketentuan: • hasil pemeriksaan tidak memperhitungkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan • PKP tidak menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020 dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilunasi sejak tanggal 2 November 2020.

Pasal 111 Pemberian imbalan bunga dan permohonan pemberian imbalan bunga yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, yang didasarkan pada ketetapan, keputusan, atau putusan, yang diterbitkan atau diucapkan: • sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018; atau • sejak tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dan jangka waktu penyelesaian pemberian imbalan bunga paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan yang diajukan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, diterima secara lengkap oleh KPP.

Pasal 112 Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pasal 113 (1) Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan oleh PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang PPN: • yang telah melewati batas waktu pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6f) Undang-Undang PPN; dan • belum dilakukan pembayaran kembali sampai dengan tanggal 2 November 2020, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang KUP.

(2) Imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 2 November 2020, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang KUP. Pasal 114 Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam persetujuan perpanjangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pasal 115 Permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Pasal 116 (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap: • surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang memuat sanksi administratif berupa bunga, yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020; atau • pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020; (2) Pengajuan atas: • pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan • permintaan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP, yang dilakukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administrasinya sesuai dengan Undang-Undang KUP; dan (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang KUP.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 117 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 702); dan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1837), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 118 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1313); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 820); dan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 153 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2021 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung kemudahan berusaha; • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, serta Pasal 13 ayat (5a) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mendukung kemudahan berusaha; • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8), dan Pasal 44B ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur ketentuan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada untuk mendukung kemudahan berusaha; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : • Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); • Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 538); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. • Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

• Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

• Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. • Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. • Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

• Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. • Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

• Warga Negara Asing pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada selanjutnya disingkat WNA adalah setiap orang yang bukan WNI. • Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri.

• Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. • Pemberi Kerja adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan WNA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. • Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. • Laba Setelah Pajak adalah laba setelah pajak komprehensif.

• Laba Ditahan adalah akumulasi Laba Setelah Pajak yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk Dividen yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan perusahaan. • Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji.

• Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. • Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus.

• Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. • Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. • Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

• Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disingkat JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. • Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

• Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. • PKP Belum Melakukan Penyerahan adalah PKP belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP.

• Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat PKP dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak PBB diadministrasikan. • Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

• Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. • Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. • Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

• Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. • Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

• Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

• Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. • Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

• Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. • Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPPIB adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

• Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

• Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

• Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB.

• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. • Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB II PAJAK PENGHASILAN Bagian Kesatu Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi Pasal 2 (1) Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI maupun WNA yang: • bertempat tinggal di Indonesia; • berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau • dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi yang: • bermukim di suatu tempat di Indonesia yang: • dikuasai atau dapat digunakan setiap saat; • dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan • bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut; • memiliki pusat kegiatan utama di Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan di Indonesia; atau • menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

(3) Jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari. (4) Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuktikan dengan dokumen berupa: • Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); • Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; • kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; atau • dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.

Pasal 3 (1) Orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri merupakan: a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; b. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau c.

WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: 1. bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan; 2. memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan: a) suami atau isteri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia; b) sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau c) menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat; 3.

memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia; 4. menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain; dan/atau 5. persyaratan tertentu lainnya. (2) Untuk mendapatkan dana kas kecil persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dipenuhi secara berjenjang dengan ketentuan: • pemenuhan persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi; • dalam hal WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemenuhan persyaratan pusat kegiatan utama dan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 tidak harus dipenuhi sepanjang WNI yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; • dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 maupun bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan pusat kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2; • dalam hal pemenuhan persyaratan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan WNI yang bersangkutan hanya memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, pemenuhan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak harus dipenuhi; dan • dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sekaligus memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. (4) Persyaratan status subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 terpenuhi dalam hal WNI menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut dengan ketentuan: • menggunakan bahasa Inggris; • paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: • nama WNI tersebut; • tanggal penerbitan; • periode berlakunya; dan • nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan; dan • periode sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 berakhir paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 yaitu: • telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri; dan • telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 4 (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus: • menyampaikan permohonan penetapan status subjek pajak yang menyatakan bahwa WNI tersebut memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a; dan • melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada, dan ayat (5) huruf a.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (3) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan: • Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dalam hal WNI telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); atau • surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap.

(5) Dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlewati dan Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan WNI dianggap diterima. (6) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlewati.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa: • permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; • Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan • surat penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi bahwa kewajiban perpajakan belum atau belum sepenuhnya terpenuhi oleh WNI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan ketetapan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5 (1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A Undang-Undang PPh dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.

(2) WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki niat untuk menjadi subjek pajak luar negeri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif pada saat akan meninggalkan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(3) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak melalui: • KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; • Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau • saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat membuktikan niat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban perpajakannya telah terpenuhi. (5) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus melengkapi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 (1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tidak dikenai PPh untuk mendapatkan dana kas kecil Indonesia. (2) Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak luar negeri.

(3) Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di kemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terhadap WNI dimaksud: • penetapan sebagai Wajib Pajak nonefektif menjadi batal; • tetap merupakan subjek pajak dalam negeri; dan • dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri.

(4) Dalam hal terhadap WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemotongan PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh sejak penetapan sebagai Wajib Pajak nonefektif hingga pembatalan sebagai Wajib Pajak nonefektif, PPh Pasal 26 dimaksud dapat dikreditkan dalam menghitung pajak terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing Pasal 7 (1) Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: • memiliki keahlian tertentu; dan • berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

(3) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Pasal 8 (1) WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing. (2) WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja, wajib memenuhi persyaratan mengenai: • penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; atau • peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset.

(3) Kriteria keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkewarganegaraan asing; b memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan: • sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing; • ijazah pendidikan; dan/atau • pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan c.

memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan. (4) Ketentuan mengenai pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

Pasal 9 (1) Jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri. (2) Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.

Pasal 10 WNA dapat memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Pasal 11 (1) WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (4) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(5) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan: • surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dimaksud dalam Pasal 8 terpenuhi; atau • surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa: • surat persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan • surat penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 (1) WNA melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan atas: • penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, jika diterbitkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a; atau • penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia, jika diterbitkan surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b.

(2) Sebelum melaporkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WNA melakukan penghitungan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai penghitungan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan: • jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b belum terlampaui; dan • mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui, pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. Bagian Ketiga Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan Paragraf 1 Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 14 (1) Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan Dividen yang berasal dari: • dalam negeri; atau • luar negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 15 (1) Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (2) Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.

Pasal 16 (1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan dari objek PPh. (2) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

(3) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: • Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; atau • Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Pasal 18 Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dikecualikan dari objek PPh sebesar Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pasal 19 Dalam hal Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

Pasal 20 Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diinvestasikan setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh, Dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh.

(4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dividen yang berasal dari Laba Setelah Pajak mulai Tahun Pajak 2020, yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020. Pasal 22 (1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

(3) Atas sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenai PPh. Pasal 23 (1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai PPh. Pasal 24 (1) Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan Dividen yang untuk mendapatkan dana kas kecil berdasarkan: • rapat umum pemegang saham; atau • Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rapat umum pemegang saham atau Dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian Dividen sejenis. Paragraf 2 Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 (1) Penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh merupakan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. (2) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: • penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri; atau • penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 26 (1) Penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak. Pasal 27 (1) Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh. (3) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai PPh.

Pasal 28 (1) Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai PPh. Pasal 29 (1) Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap harus memenuhi syarat: • penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan • bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.

(3) Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri.

Pasal 30 (1) Dalam hal penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Paragraf 3 Kredit Pajak Luar Negeri Pasal 31 (1) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dikecualikan dari objek PPh, berlaku ketentuan: • tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang; • tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau • tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(2) Dalam hal Dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak seluruhnya diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghitungan kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri dilakukan secara proporsional. Pasal 32 Ketentuan mengenai penghitungan atas pengecualian dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4 Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi Pasal 33 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 26, dan/atau Pasal 29 harus memenuhi kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu. Pasal 34 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 26, dan/atau Pasal 29 dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi: • surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia; • obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; • obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; • investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah; • obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; • investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; • investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; • penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; • penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; • kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; • penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau • untuk mendapatkan dana kas kecil investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l, ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan: • efek bersifat utang, termasuk medium term notes; • sukuk; • saham; • unit penyertaan reksa dana; • efek beragun aset; • unit penyertaan dana investasi real estat; • deposito; • tabungan; • giro; • kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau • instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan untuk mendapatkan dana kas kecil Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf k, ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan: • investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; • investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; • investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; • investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; • investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan; • kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; • penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau • bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. (4) Sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam investasi sektor riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (5) Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. (6) Logam mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan emas batangan atau lantakan dengan kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

(7) Emas batangan atau lantakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan emas yang diproduksi di Indonesia, dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau London Bullion Market Association (LBMA). Pasal 36 (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling lambat: • akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau • akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan, setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

(3) Investasi sebagaimana pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dalam Pasal 35 tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Paragraf 5 Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain Pasal 37 (1) Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh: • Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); atau • Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(2) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa Surat Keterangan Bebas. (3) Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pasal 38 Pengecualian dari objek PPh atas penghasilan lain yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan melaporkan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pasal 39 Dividen atau penghasilan lain yang tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terutang PPh saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Pasal 40 (1) PPh yang terutang atas Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau Pasal 39, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh. (3) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat validasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.

Pasal 41 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi investasi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (3) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian laporan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir; dan • disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.

(5) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa laporan realisasi investasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Ketentuan mengenai penyampaian laporan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 6 Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan Pasal 42 Dalam hal terdapat kebutuhan perubahan batasan Dividen yang diinvestasikan, batasan Dividen yang diinvestasikan dapat diubah.

Pasal 43 Ketentuan mengenai perubahan batasan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Bagian Keempat Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 44 Penerimaan BPKH meliputi: • setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; • nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji; • dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; • dana abadi umat; dan/atau • sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 45 (1) Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, yang diterima BPKH, dikecualikan dari objek PPh.

(2) Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: • imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; • imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; • Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri; • bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; dan/atau • penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta pembelian emas batangan atau rekening emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

(4) Pengecualian dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

(5) Untuk memperoleh surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKH harus menyampaikan permohonan kepada Kepala KPP tempat BPKH terdaftar. (6) Ketentuan mengenai bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan: • secara langsung; atau • melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat BPKH terdaftar. (8) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima lengkap.

(9) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan BPKH untuk tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(11) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d. (12) Dalam hal penghasilan dari pengembangan dana abadi umat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang dikenai PPh bersifat final tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKH menyetor sendiri PPh yang terutang.

(13) Penyetoran sendiri PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan.

(14) Dalam hal PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) telah disetorkan dan palidasi dengan NTPN, BPKH dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi. (15) Penghasilan yang diterima atau diperoleh BPKH selain: • dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1); • penghasilan dari pengembangan keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan • penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 46 (1) BPKH harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal: • memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final; atau • menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. (2) Biaya terkait dengan penghasilan yang: • dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan/atau • telah dikenai PPh yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Biaya bersama terkait dengan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (12), dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (15), yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

Pasal 47 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berlaku sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2) Atas penghasilan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang telah dikenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

(3) Tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Kelima Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 48 (1) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sisa lebih.

(2) Dalam hal terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa lebih ditempatkan sebagai dana abadi. (3) Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana serta pengalokasian dalam bentuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

(4) Ketentuan mengenai penggunaan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Badan atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan: • pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya; • pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo; • pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang telantar, dan anak atau orang cacat; • santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, dan sejenisnya; • pemberian beasiswa; dan/atau • pelestarian lingkungan hidup.

(6) Badan atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. (7) Instansi yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: • instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial untuk badan atau lembaga sosial; dan • instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan agama untuk badan atau lembaga keagamaan.

(8) Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

(9) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), termasuk: • bantuan, sumbangan, atau harta hibahan; • biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan/atau keagamaan; dan/atau • biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan/atau keagamaan.

(10) Bantuan, sumbangan, atau harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. (11) Tidak termasuk hubungan istimewa berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) apabila pemberi dan penerima bantuan, sumbangan, atau harta hibahan merupakan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 49 (1) Sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi: • pengadaan sarana sosial dan/atau keagamaan; • pembangunan dan pengadaan prasarana sosial dan/atau keagamaan, termasuk gedung, tanah, kantor, rumah ibadah; dan/atau • pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum, yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dengan syarat: • telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi urusan sosial atau keagamaan; dan • disetujui oleh: • pimpinan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan; dan • pejabat instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial atau keagamaan.

(3) Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain yang terdaftar pada instansi yang membidanginya sepanjang sarana dan prasarana dimaksud berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang memberikan. (5) Sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

Pasal 50 (1) Badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus membuat untuk mendapatkan dana kas kecil jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dan/atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Laporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Kepala KPP tempat badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan terdaftar sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan.

(3) Ketentuan mengenai pelaporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Pasal 51 (1) Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) diakui sebagai objek PPh pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut berakhir.

(2) Jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal. (3) Ketentuan mengenai penghitungan jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52 (1) Dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengembangan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan • dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan.

(3) Dalam hal penggunaan dana abadi yang berasal dari sisa lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1), dana abadi tersebut menjadi objek PPh pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

Pasal 53 Dalam hal kegiatan utama badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, perlakuan sisa lebih atas badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

BAB III PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Bagian Kesatu Kriteria Belum Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Penentuan Sektor Usaha Tertentu, serta Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Pasal 54 (1) PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

(2) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan pada akhir tahun buku.

Pasal 55 (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menjadi tidak dapat dikreditkan, apabila dalam jangka waktu tertentu: • PKP Belum Melakukan Penyerahan; atau • PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

(2) Kriteria belum melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan PKP dengan kegiatan usaha utama pada sektor: a. perdagangan, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan: • penyerahan BKP; dan/atau • ekspor BKP; b.

jasa, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan: • penyerahan JKP; dan/atau • ekspor JKP; atau c. yang menghasilkan BKP, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan: • penyerahan BKP yang dihasilkan sendiri; dan/atau • ekspor BKP yang dihasilkan sendiri. (3) Termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKP semata-mata melakukan kegiatan: • pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP; • penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang; • penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau • penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama PKP.

Pasal 56 (1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

(2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun. (3) Penetapan jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi terhadap: • sektor usaha yang menghasilkan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan; atau • sektor usaha yang termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang mendapatkan penugasan pemerintah, ditetapkan sampai dengan 6 (enam) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

Pasal 57 (1) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang telah dikreditkan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan pengembalian dapat dikreditkan.

(2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang telah dikreditkan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan.

(3) PKP Belum Melakukan Penyerahan yang melakukan perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) huruf a wajib membayar kembali Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam hal: • Pajak Masukan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru; dan • PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dan/atau telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak.

(4) PKP harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam hal Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 58 (1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) berakhir: • wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP; dan/atau • tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian.

(2) Kewajiban pembayaran kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud dan/atau telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak.

(3) Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud telah dikompensasikan dan belum dimintakan pengembalian.

(4) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pajak Keluaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3). Pasal 59 (1) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) sebesar Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau telah dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak.

(2) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat: • jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3) berakhir; • tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b; atau • Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

(3) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat: • akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); • akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); atau • akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal PKP melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), pembayaran kembali Pajak Masukan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha. (5) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan keterangan "Pembayaran kembali Pajak Masukan" pada kolom uraian.

(6) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan kode akun pajak 411219 untuk jenis pajak PPN lainnya dan kode jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN lainnya yang terutang. (7) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

(8) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran oleh PKP.

(9) Ketentuan mengenai pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) PKP yang tidak atau kurang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas jumlah pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditambah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

(4) PKP yang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP. (5) Pembayaran kembali Pajak Masukan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9c) Undang-Undang PPN.

(6) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan terhadap PKP Belum Melakukan Penyerahan setelah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3). Pasal 61 Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a disebabkan oleh bencana (keadaan kahar atau force majeure) dengan status bencana nasional yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang, PKP tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan Pasal 62 (1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. (2) Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 63 (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat. (2) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ayat (1) harus merupakan Pajak Masukan yang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKP melalui penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN. (4) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 64 (1) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang PPN.

(2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65 (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP.

(2) Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu Masa Pajak sebelum tanggal pengukuhan Pengusaha sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam surat pengukuhan PKP.

(3) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP terhitung sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sampai dengan sebelum Pengusaha dimaksud dikukuhkan sebagai PKP.

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang dilakukan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada • penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN; dan/atau pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan.

(6) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk suatu Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

(7) Untuk menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PKP tidak dapat menggunakan: • nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A Undang-Undang PPN untuk menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP; dan • pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang PPN atau yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang PPN untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

(8) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yaitu: • Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN; atau • Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN.

(9) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh PKP sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP pada: • Masa Pajak terakhir dalam tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan; dan/atau • Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan.

(10) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66 (1) Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP. (2) PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa: • denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP; • bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP atau Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP; dan/atau • kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang KUP.

(3) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: • untuk bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; atau • untuk bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP, dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP oleh PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4).

(5) Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP: • PKP wajib melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Tahun Pajak saat Pajak Masukan dimaksud telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP; atau • Direktur Jenderal Pajak atas permohonan PKP atau karena jabatannya melakukan pembetulan atas ketetapan atau keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang KUP.

Pasal 67 (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PPN yang tercantum dalam: • Faktur Pajak; dan/atau • dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. (3) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan untuk diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang: • diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan; dan/atau • ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP. (5) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68 (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak untuk mendapatkan dana kas kecil tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan: • ketetapan pajak dimaksud merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ataup emanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; • PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak; • jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilakukan pelunasan; • tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak; dan • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pelunasan atas jumlah PPN yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: • bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik; • bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; dan/atau • SP2D atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(4) Tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tidak diajukan permohonan: • keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP; • banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP; • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP; • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; • pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP; dan/atau • peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadilan pajak.

(5) Termasuk tidak dilakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu tidak diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP. (6) Ketetapan pajak yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(7) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak. (8) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak Pasal 69 (1) PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: • penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN; • penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN; • ekspor BKP berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN; • ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPN; dan/atau • ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPN.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: • saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; • saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; • saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau • saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Pasal 70 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), PKP dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Faktur Pajak gabungan. (3) Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Pasal 71 (1) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

(2) PKP yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak membuat Faktur Pajak. (3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) PPN yang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pasal 72 (1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat: • nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; • identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi: • nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah; • nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau • nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PPh; • jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; • PPN yang dipungut; • PPnBM yang dipungut; • kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(2) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan. Pasal 73 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1): • berbentuk elektronik; • dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan • dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Faktur Pajak atas: • penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN, dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri; • penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang PPN; dan • penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN.

Pasal 74 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) wajib: • diunggah oleh PKP dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan • memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan Faktur Pajak. (3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pasal 75 Faktur penjualan yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sepanjang: • dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1); • diunggah dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan • memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 76 (1) PKP dapat membuat Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) jika terdapat kesalahan dalam pengisian atau penulisan Faktur Pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. (2) PKP dapat melakukan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ulang Faktur Pajak jika hasil cetak Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) rusak atau hilang.

(3) PKP dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak jika data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) rusak atau hilang.

(4) PKP harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang telah dibuat atas penyerahan: • BKP dan/atau JKP yang transaksinya dibatalkan; atau • barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak. Pasal 77 (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak tidak dalam bentuk elektronik.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 78 (1) Faktur Pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas. (2) PKP yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Bagian Keempat Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli dengan Karakteristik Konsumen Akhir Pasal 79 (1) Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran.

(2) Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan • pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha.

(3) PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan PKP pedagang eceran. Pasal 80 (1) PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dapat membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b serta nama dan tanda tangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat: • nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP; • jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; • PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan • kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. (4) PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat termasuk dalam harga jual atau penggantian, atau dicantumkan secara terpisah.

(5) Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran. (6) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit untuk: • pembeli BKP dan/atau penerima JKP; dan • arsip PKP pedagang eceran. (7) Arsip PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data.

(8) PKP dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas: • pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan; dan • pemberian cuma-cuma atas BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

(9) PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN. (10) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pasal 81 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Faktur Pajak atas penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).

(2) BKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • angkutan darat berupa kendaraan bermotor; • angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht, • angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara; • tanah dan/atau bangunan; dan • senjata api dan/atau peluru senjata api.

(3) JKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • jasa penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor; • jasa penyewaan angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht; • jasa penyewaan angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara; dan • jasa penyewaan tanah dan/atau bangunan. Pasal 82 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

(2) PKP pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. BAB IV KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pasal 83 (1) Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: • keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; • keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP; • keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP; • kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; atau • kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, kecuali: • kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan yang terkait dengan Persetujuan Bersama; atau • kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau • Surat Ketetapan Pajak Nihil.

(3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak karena diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 84 (1) Dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, imbalan bunga yang terkait dengan PBB diberikan kepada Wajib Pajak.

(2) Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akibat penerbitan: • Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB; • Keputusan Keberatan; • Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; • Surat Keputusan Pembetulan; • Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB; • Surat Keputusan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; • Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB; atau • Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.

Pasal 85 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak. (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPP atau SKPPIB.

(3) Batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak: • permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; • diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada atau Pasal 17B Undang-Undang KUP; • diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, dan PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang- Undang PPN; • diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, atau SKPIB, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak; atau • diterima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Pengadilan, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 86 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP berakhir sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 87 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka waktu pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima secara lengkap berakhir sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 88 (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang terkait dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada d diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 89 (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak: • tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; • tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau • tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

(4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 90 (1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP PBB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPP PBB.

(3) Batas waktu penerbitan SKPKPP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak: • diterbitkannya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB; • diterbitkannya Keputusan Keberatan; • Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; • diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan; • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB; • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB; atau • diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pasal 91 (1) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan.

(2) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada Kepala KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan.

(3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara: • elektronik, melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau • tertulis, dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib Pajak. (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 92 (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPIB jika permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) atau Pasal 91 ayat (2): • memenuhi ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 atau Pasal 84; dan • mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3).

(2) Penerbitan SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan jika: • Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak; • Putusan Banding telah diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan imbalan bunga; atau • Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan imbalan bunga.

(3) Dalam hal SKPIB tidak diterbitkan karena permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) atau Pasal 91 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan kepada Wajib Pajak.

(4) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pemberian imbalan bunga diterima secara lengkap oleh KPP. (5) Ketentuan mengenai format SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ini.

(6) Ketentuan mengenai format pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga, yang memuat penghitungan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. (8) Ketentuan mengenai format nota penghitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, pemberian imbalan bunga terkait pajak yang terutang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang Rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat: • diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; • diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; • diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan; • diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau • diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 93 (1) Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan, termasuk di KPP tempat Wajib Pajak cabang terdaftar dan di KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan.

(2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya adalah Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam: • Surat Tagihan Pajak; • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; • Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau • Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan; b.

untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya adalah Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam: 1. Surat Tagihan Pajak; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 3. Surat Ketetapan Pajak Untuk mendapatkan dana kas kecil Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang: a) tidak diajukan keberatan; b) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau c) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak; 4.

Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding; 5. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; 6.

Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau 7. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan; c. Utang Pajak PBB yang tercantum dalam: • Surat Tagihan Pajak PBB; • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; • Surat Ketetapan Pajak PBB; • Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; • Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau • Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

(3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa imbalan bunga tersebut dapat diperhitungkan dengan: • pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak; dan/atau • Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak lain. Pasal 94 (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dituangkan dalam nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.

(2) Ketentuan mengenai format nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) SKPPIB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan mengenai format SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui perhitungan kelebihan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diakui pada saat diterbitkannya SKPPIB. Pasal 95 (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

(2) Dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak bersangkutan. (3) Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMIB. (4) Potongan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah dalam hal telah mendapatkan NTPN atau nomor referensi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada 96 (1) Atas dasar SKPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB. (2) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMIB sepanjang belum diterbitkan SP2D.

(3) Ketentuan mengenai format SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan: • lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN; • lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan • lembar ke-4 untuk arsip KPP.

(5) SKPPIB dan SPMIB beserta ADK disampaikan ke KPPN. Pasal 97 (1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan: • dalam hal seluruh imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D Nihil; • dalam hal masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus diberikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB; atau • dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada dalam SPMIB.

(2) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB.

(3) KPPN menyampaikan: • daftar SP2D; • SPMIB lembar ke-2; dan • bukti penerimaan negara, dalam hal terdapat imbalan bunga yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, ke KPP penerbit SPMIB.

Pasal 98 Bukti penerimaan negara atas potongan SPMIB disampaikan oleh KPP penerbit SPMIB kepada Wajib Pajak. Pasal 99 (1) SKPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan SKPIB. (2) SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala KPPN sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Pasal 100 (1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPPIB dan SPMIB menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN setiap awal tahun anggaran.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani SKPPIB dan SPMIB, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN sejak yang bersangkutan menjabat. Pasal 101 Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak. Pasal 102 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang KUP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, atau ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 103 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 15, angka 16, angka 17, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. • Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

• Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. • Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

• Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai. • Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB. • Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

• Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.

• Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

• Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. • Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara. • Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

• Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara. • Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.

• Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing. • Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk Kuasa BUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara. • Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Bank Persepsi atau Bank Persepsi Valas. • Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Pos Persepsi.

• Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM). • Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi Penerimaan Negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

• Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. • Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor.

• Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. • Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 7 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 7 yakni ayat (11), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan. (2) Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

(3) Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: • menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; dan • memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(4) Wajib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: • Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan • menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. (5) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.

(6) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: • menyetujui; atau • menolak permohonan Wajib Pajak. (8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

(9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

(10) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. (11) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

(3) Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) Pembayaran pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing. (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah.

(6) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak harus mengonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. (6a) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penerbitan SKPKPP.

(6b) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui potongan SPMIB, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penerbitan SKPPIB. (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama- sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diajukan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: • jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau • jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Wajib Pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya dan permohonan dimaksud juga harus dilampiri salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

(6) Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama: • pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau • sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, untuk pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara: • elektronik, melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau • tertulis.

(8) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memberikan jaminan aset berwujud, dengan kriteria: • aset berwujud merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan • aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang Penanggung Pajak pemohon.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) harus memberikan jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), serta setelah mempertimbangkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: • menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; • menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau • menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak.

(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak. (5) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat diberikan untuk: • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau • paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Penundaan atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan untuk: • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); • paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau • paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta persetujuan yang diberikan tersebut tidak berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, dan Surat Tagihan Pajak PBB, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang KUP, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, dan Surat Tagihan Pajak PBB, Wajib Pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

9. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 104 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. • Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

• SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. • SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. • Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.

• Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. 2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan: • Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau • Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.

(3) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. (4) Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(5) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP.

(6) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP. Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan Pasal 105 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 Pasal pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. • Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. • Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

• Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

• Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

• Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. • Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada pihak lain.

• Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain. • Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

• Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

• Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Untuk mendapatkan dana kas kecil Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.

• Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. • Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. • Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.

• Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan. • Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria: • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; • terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; • Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; • Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; • Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; • Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau • Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(1a) Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang berupa: • hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak; • bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; • data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau • bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

(3) Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan: • laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan • Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, atau Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor. (4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dan huruf j dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. (5) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

(6) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b.

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; d.

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak; e.

menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; j.

mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; • menerima SPHP; • menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; • mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan • memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

6. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi: • jangka waktu pengujian; dan • jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan. (2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(3) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(5) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. (6) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: • Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; • terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; • ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau • berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal untuk mendapatkan dana kas kecil Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam hal: a.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa: 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; b.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; 2) dihapus; 3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; 4) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 5) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; c.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 1) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; atau d.

Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. 9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 1), huruf b angka 3), dan huruf c angka 1), penyelesaian Pemeriksaan dilakukan dengan cara membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan atau hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, masih terdapat kelebihan untuk mendapatkan dana kas kecil pajak.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan; b.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan: 1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); c.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP: 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; d.

Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; e.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; atau f.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 1) dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya: • perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau • perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

(3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan, Pemeriksaan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimile. (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. (5) Dalam hal Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan dana kas kecil Pasal 5 ayat (3), penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk: • lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau • surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak. (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. (5) Dalam hal Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimile. (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: • diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau • berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP. (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimile.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang KUP dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan perubahannya, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. (3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan: • penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan; • Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan • Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak. 15. Ketentuan ayat (5) Pasal 62 diubah dan ayat (7) Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 (1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

(4) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran atas sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

(6) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang KUP. (7) Dihapus. 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; • dihapus; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; • penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP; atau • Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.

(4) Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemeriksa bukti permulaan dengan membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa Pajak dan pemeriksa bukti permulaan.

(5) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Wajib Pajak. 17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, serta menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 65, yakni ayat (3) sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, apabila: • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; • dihapus; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; dan • Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan.

18. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 66 diubah, serta menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 66 yakni ayat (6), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.

(2) Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan: • penyidikan dihentikan sesuai dengan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau • Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. (4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan apabila: • penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau • penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila: • penyidikan dihentikan karena Pasal 44B Undang-Undang KUP; • penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau • penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penyidikan.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) atau Pasal 66 ayat (4) dan ayat (6), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atau jangka waktu perpanjangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17 diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. (3) Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5) terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Bagian Kelima Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 106 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. • Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya untuk mendapatkan dana kas kecil jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama. • Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 dihapus, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 2 diubah, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan: a.

Hasil Pemeriksaan terhadap: • pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; • Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); • kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP atau Pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; • Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP; atau • Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang PPN; atau b.

dihapus. (5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6) Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan karena adanya: • keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP; • dihapus; • data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau • dihapus.

(7) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

(8) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam hal berdasarkan: • hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau • hasil Pemeriksaan terhadap: • Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau • permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

(8a) Termasuk kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilanjutkan karena: • Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP yang telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau • penyidikan dihentikan sebagai akibat permintaan penghentian penyidikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada diterima oleh Jaksa Agung, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak.

(9) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (8a) masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. 3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

(2) Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(3) Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk seluruh Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender. (5) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.

(2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang. 5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam bentuk elektronik dan menandatanganinya secara elektronik atau menerbitkan surat ketetapan pajak dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dalam hal surat ketetapan pajak dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat surat ketetapan pajak dalam bentuk tertulis. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dikirimkan kepada Wajib Pajak. (2) Pengiriman surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan secara elektronik.

7. Pasal 6 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal: • Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; • dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; • Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga; • pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak; • pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak PPN, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; • dihapus; • dihapus; atau • terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: • diterbitkan keputusan; • diterima putusan; atau • ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah: • meneliti data administrasi perpajakan; • melakukan Pemeriksaan; atau • melakukan Pemeriksaan Ulang.

10. Pasal 9 dihapus. 11. Pasal 10 dihapus. 12. Pasal 11 dihapus. 13. Pasal 12 dihapus. 14. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak untuk PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, diterbitkan atas PPh dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar, beserta sanksi administratif terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak dimaksud. (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; • Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan • Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

15. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (5) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12A.

(4) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

(5) Dihapus. 16. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam bentuk elektonik dan menandatanganinya secara elektronik atau dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis.

(3) Surat Tagihan Pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak. (4) Pengiriman Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan: • secara langsung; • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik dalam hal Surat Tagihan Pajak tersebut diterbitkan secara elektronik.

Bagian Keenam Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasal 107 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 dan angka 3 Pasal 1 diubah, angka 7 Pasal 1 dihapus, serta ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. • Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

• Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPSP adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. • Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Meterai, dan Pasal 41A Undang-Undang PPSP.

• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Dihapus. • Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

• Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. • Informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.

• Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.

• Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada orang atau institusi karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. • Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang merugikannya.

• Peristiwa Pidana adalah peristiwa yang mengandung Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. • Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat untuk mendapatkan dana kas kecil untuk menemukan Bukti Permulaan. • Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah unit yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan karena terjadi perubahan tim pemeriksa Bukti Permulaan dan/atau penggantian Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan Bahan Bukti.

• Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah dokumentasi yang dibuat oleh pemeriksa Bukti Permulaan mengenai prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditempuh, Bahan Bukti yang dikumpulkan, analisis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan, serta simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun oleh pemeriksa Bukti Permulaan yang mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan, dan usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

• Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang adanya Peristiwa Pidana yang terdapat Bukti Permulaan yang cukup sebagai dasar dilakukan Penyidikan. • Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.

(2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan.

(3) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(4) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (5) Pemeriksaan Bukti Permulaan yang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada setelah diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan atas data baru selain yang termuat dalam surat ketetapan pajak.

(6) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sepanjang belum melampaui daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(2) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. (4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

(5) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mempertimbangkan permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan: • dihapus; • daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; atau • perkembangan penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara langsung kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.

(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap orang pribadi, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keluarga yang telah dewasa, untuk mendapatkan dana kas kecil kuasa.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap badan, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada wakil, kuasa, atau pegawai dari badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(4) Dalam hal penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan: • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; • melalui faksimile; • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, ayat (3) dihapus, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dapat dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atas tindak pidana: • tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau • menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana dimaksud dalam Untuk mendapatkan dana kas kecil 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang KUP.

(2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk: • Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; • Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan • Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.

(3) Dihapus. (4) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus: • menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani; dan • disertai dengan: • penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; • Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; dan • Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang KUP.

(5a) Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. (6) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Objek Pajak diadministrasikan dan tembusannya kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, serta ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan.

(2) Dihapus. (3) Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahbukukan atau diminta kembali oleh Wajib Pajak. (4) Dihapus. (5) Dihapus. 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 Dalam hal orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: • dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka; atau • dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan, Pemeriksaan ditangguhkan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti dengan: • Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang cukup; • pemberitahuan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Untuk mendapatkan dana kas kecil yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan Penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau untuk mendapatkan dana kas kecil selaku Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; • dihapus; • penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau • penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka, penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberitahukan secara tertulis oleh untuk mendapatkan dana kas kecil Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan atau kuasa.

Bagian Ketujuh Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara Pasal 108 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 538), diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

• Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yang selanjutnya disebut Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

(2) Termasuk pajak yang dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan sebagai akibat dari adanya: • penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Untuk mendapatkan dana kas kecil, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau • penerbitan Faktur Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A (1) Dokumen terkait penghentian Penyidikan dapat dibuat secara elektronik dan ditandatangani secara elektronik atau dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: • secara langsung; • melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik. 4. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 109 (1) Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pasal 110 (1) Jangka waktu tertentu bagi PKP Belum Melakukan Penyerahan dan telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang modal sebelum tanggal 2 November 2020, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak sebelum tanggal 2 November 2020 yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Masa PPN menjadi lebih bayar, ketentuan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) PKP dapat mengajukan pengurangan atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan ketentuan: • hasil pemeriksaan tidak memperhitungkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan • PKP tidak menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020 dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilunasi sejak tanggal 2 November 2020.

Pasal 111 Pemberian imbalan bunga dan permohonan pemberian imbalan bunga yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, yang didasarkan pada ketetapan, keputusan, atau putusan, yang diterbitkan atau diucapkan: • sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018; atau • sejak tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dan jangka waktu penyelesaian pemberian imbalan bunga paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan yang diajukan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, diterima secara lengkap oleh KPP.

Pasal 112 Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pasal 113 (1) Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang PPN: • yang telah melewati batas waktu pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6f) Undang-Undang PPN; dan • belum dilakukan pembayaran kembali sampai dengan tanggal 2 November 2020, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang KUP.

(2) Imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 2 November 2020, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang KUP. Pasal 114 Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam persetujuan perpanjangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pasal 115 Permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Pasal 116 (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap: • surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang memuat sanksi administratif berupa bunga, yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020; atau • pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020; (2) Pengajuan atas: • pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan • permintaan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP, yang dilakukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administrasinya sesuai dengan Undang-Undang KUP; dan (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang KUP.

BAB VI Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada PENUTUP Pasal 117 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 702); dan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1837), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 118 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1313); • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 820); dan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 153Kalian tau enggak sih apa itu SOP ? SOP adalah singkatan dari Standar Operasional Prosedur. Setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tidak lepas dengan yang namanya SOP. Biar lebih jelasnya, dalam artikel ini kita akan coba mengulas tentang pengertian SOP, tujuan SOP, manfaat SOP, dan cara membuat SOP yang baik dan benar itu seperti apa.

Selain itu agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami, kita juga akan memberikan contoh SOP yang mudah untuk kalian pahami. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai SOP. • Pengertian SOP (Standar Operasional Prosedur) • Pengertian SOP Menurut Para Ahli • Tujuan SOP Kerja dalam Perusahaan • Fungsi SOP Sebagai Acuan Kerja • Manfaat SOP Perusahaan • Prinsipi Prinsip SOP • 1.

Contoh SOP Market Place • 2. Contoh SOP Perusahaan • 3. Contoh SOP Pengajian TPQ • Cara Membuat SOP (Standar Operasional Sistem) • 4. Contoh SOP Perusahaan Jasa • 4.

Contoh SOP Perusahaan Swasta • 5. Contoh SOP Kontraktor • 6. Contoh SOP Perusahaan Makanan • 7. Contoh SOP Pembayaran Gaji Karyawan • 8. Contoh SOP Pengelolaan Keuangan Unit Bisnis • 9. Contoh SOP Penambahan Dana Kas • 10. Contoh SOP Pengaturan Aktivitas Partner Perusahaan • 11. Contoh SOP Perusahaan untuk Meningkatkan Pelayanan Bisnis • 12. Contoh Standar Operasional Prosedur Strategi Pemasaran Produk • 13. Contoh Standar Operasional Prosedur Pengeluaran Kas & Bank • 14. Contoh Standar Operasional Prosedur Pembukaan Rekening Bank Perusahaan • 15.

Contoh Standar Operasional Prosedur Customer Service • 16. Contoh Standar Operasional Prosedur Monitoring Temperatur Ruangan • 17. Contoh Standar Operasional Prosedur Pembayaran Utang Usaha • 18. Contoh SOP Stock Opname • 19. Contoh Standar Operasional Prosedur Pengeluaran Kas Bon Sementara • 20. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Aset Perusahaan • 21. Contoh Standar Operasional Prosedur Penggunaan dan Pemeliharaan Software • 22.

Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko Pembukaan Cabang Baru • 23. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Gudang • 24. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko • 25. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Distribusi • 26. Contoh Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Bisnis • 27. Contoh SOP Perusahaan – Peluang Usaha • 28.

Contoh SOP Perusahaan – Kelayakan Bisnis • 29. Contoh SOP Anggaran – Workshop Penyusunan Anggaran • 30. Contoh SOP Finalisasi Anggaran • 31. Contoh SOP Dokumentasi File Master Anggaran • 32.

Contoh SOP Pasca Workshop Penyusunan Anggaran • 33. Contoh SOP Rumah Sakit – Bagian Keuangan • 34. Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana • 35. Contoh Standar Operasional Penerimaan Mahasiswa Baru • 36. Contoh SOP Sederhana Penggunaan Alat • 37.

Contoh SOP Sederhana Pegawai / Karyawan Pengertian SOP (Standar Operasional Prosedur) 500px.com Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya.

SOP biasanya terdiri dari manfaat, metode penulisan prosedur, kapan dibuat atau di revisi, dan dilengkap dengan bagan flowchart di bagian akhirnya. Berikut iniadalah pengertian SOP menurut para ahli. Pengertian SOP Menurut Para Ahli • Menurut Sailendra, Standar Operasional Prosedur (SOP_ adalah perpaduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau sebuah perusahaan berjalan dengan lancar.

• Menurut Moekijat, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik, berhubungan dengan apa yang di lakukan, bagaimana melakukannya, dimana melakukannya, bilamana melakukannya, dan siapa yang melakukannya • Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman atau acuan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah dengan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

• Menurut, Insani, Standar Operasional Prosedur adalah sebuah dokumen yang berisi serangkaian instruksi atau perintah yang tertulis yang dibakukan tentang berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan aktor yang berperan dalam pekerjaan tersebut.

Tujuan SOP Kerja dalam Perusahaan 500px.com Tujuan dari pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang telah ditetapkan mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

SOP yang baik adalah SOP yang bisa menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi pedoman untuk karyawan yang baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam sebuah perusahaan. Tujuan Standasar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut : • Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja atau kondisi tertentu dan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

• Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. • Untuk menghindari kesalahan dan kegagalan. Dengan demikian akan mengurangi konflik, keraguan, pemborosan, duplikasi dalam proses melaksanakan pekerjaan.

• Merupakan paramater atau tolak ukur untuk menilai mutu pelayanan. • Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. • Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari petugas yang bersangkutan.

• Sebagai dokumen yang menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bilamana terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administrasi lainnya, sehingga bersifat melindungi rumah sakit dan petugas.

• Sebagai dokumen yang dipakai untuk pelatihan. • Sebagai dokumen sejarah bilamana telah dibuat revisi SOP yang baru. Fungsi SOP Sebagai Acuan Kerja Fungsi SOP adalah sebagai berikut : • Mempermudah pekerjaan perugas / pegawai atau tim / unit kerja. • Sebagai dasar hukum bilamana terjadi penyimpangan.

• Untuk mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang dialami. • Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama lebih disiplin dalam bekerja. • Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Manfaat SOP Perusahaan Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dikerjakan, kapan, dimana,oleh siapa, dan dibuat untuk emnghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja.

Secara keseluruhan, SOP mempunyai beberapa manfaat untuk sebuah perusahaan yaitu : • Sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan atau kelalaian.

• SOP membantu staff menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan setiap harinya. • Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. • Menciptakan ukuran standar kerja kepada pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja dan lebih membantu mengevaluasi usaha yang telah dijalankan.

• Menciptakan materi training yang bisa membantu pegawai baru untuk cepat beradaptasi dan biasa untuk melakukan pekerjaannya. • Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik dan profesional.

• Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pelayanan setiap harinya. • Menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan.

• Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan sebuah pelayanan. Menjamin proses pelayanan agar tetap berjalan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Prinsipi Prinsip SOP 500px.com Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa pembuatan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain adalah kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keterukuran, keselarasan, berorientasi kepada pengguna, dinamis, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. 1. Konsisten SOP harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam situasi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.

2. Komitmen SOP harus dilakukan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran pegawai dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi. 3. Perbaikan Berkelanjutan Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien.

4. Mengikat SOP sifatnya harus mengikat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5. Seluruh Unsur Memiliki Peran Penting Seluruh pegawai memiliki peran dalam setiap prosedur yang telah di standarkan. Jika pegawai tersebut tidak melaksanakan peranannya dengan baik, maka proses produktiviats dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan akan terganggu.

6. Terdokumentasikan dengan Baik Seluruh prosedur yang telah di standarkan harus di dokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi setiap orang yang membutuhkan. 1. Contoh SOP Market Place SOP Shafira Market Place Tujuan • Mempertemukan antara seller dengan buyer agar dapat bertransaksi dengan aman serta nyaman.

• Memberikan fasilitas “rekening bersama” untuk semua buyer agar mendapatkan kepercayaan. • Memberikan fasilitas kepada seller berupa mengoptimasi tokonya agar bisa untuk mendapatkan dana kas kecil oleh para calon buyer.

• Memberikan fasilitas aplikasi akuntansi kepada para seller untuk memudahkan proses penjualan. • Memberikan lapangan kerja bagi semua masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.

Prosedur Kerja • Jam 7:30 semua pekerja sudah harus datang di kantor. • Para pekerja harus kerja bakti terlebih dahulu untuk membersihkan kantor Shafira Market Place. • Jam 8:00 semua pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya masing-masing.

• Jam 11:30 semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat, dan bagi laki-laki yang beragama islam wajib sholat berjamaah di masjid terdekat, dan untuk wanita di mushola kantor yang sudah disediakan. • Jam 12:10 (selepas sholat Dhuhur) semua pekerja diberi istirahat untuk makan siang. • Jam 12:30 semua pekerja sudah harus siap di posisinya masing-masing untuk kembali bekerja. • Jam 14:40 (menjelang Ashar) semua pekerja laki-laki yang beragama Islam wajib untuk sholat berjamaah di masjid (bersama petinggi Shafira Market Place), dan untuk wanita boleh di dalam mushola yang sudah disediakan kantor.

• Jam 15:00 (selesai sholat Ashar) semua pekerja kembali ke pekerjaannya masing-masing • Jam 17:00 semua pekerja siap-siap untuk pulang, didahului dengan gotong royong ringan membersihkan untuk kantor. • Jam 17:30 semua pekerja diperbolehkan untuk pulang dengan membawa bonus dari kantor (dapat berupa makanan, uang tambahan, atau yang lain) • Untuk bagian technical support, sales, dan billing support tetap harus bekerja, namun dapat online di rumah guna melayani para customer. 2. Contoh SOP Perusahaan SOP PT.

Pemuda Barokah Tujuan • Menyediakan layanan jasa pembuatan website. • Menyediakan layanan berupa optimasi website secara profesional dan terpercaya • Menyediakan lapangan pekerkerjaan bagi para remaja yang belum bekerja (bisa sebagai sales manager, techinal support, atau billing service) • Menyediakan layanan pembuatan aplikasi berbasis website. • Memberikan solusi yang bagus dan kreatif untuk start up kamu. Prosedur Kerja • Jam 7:00 pagi semua pekerja sudah harus sampai di kantor. • Mulai membersihkan tempat kerja masing-masing dan tidak boleh ada yang menganggur, • Jam 7:30 PT.

Pemuda Barokah buka, semua pekerja melakukan pekerjaannya masing-masing, • Jam 11:30 semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat sampai selesai sholat Dhuhur • Jam 12:00 semua pekerja sudah harus diposisinya kembali untuk melanjutkan pekerjaannya • Jam 3:00 semua pekerja yang beragama islam sholat Ashar berjamaah di ruangan atas.

• Jam 4:30, PT. Pemuda Barokah tutup, para pekerja diwajibkan untuk membersihkan kembali tempat kerjanya, • Jam 5:00 sore semua pekerja boleh pulang meninggalkan tempat kerja 3.

Contoh SOP Pengajian TPQ SOP TPQ Istiqomah Tujuan • Memberikan tempat pengajian secara gratis dan nyaman. • Memberikan layanan berupa pengajian umum. • Menyediakan tempat belajar untuk anak-anak agar dapat membaca Al-Qur’an.

• Memberikan sistem belajar PAUD untuk anak-anak. • Menyediakan tempat gratis yang nyaman dan aman bagi para musafir yang ingin menginap. • TPQ selalu terbuka untuk semua orang yang ingin beribadah. Prosedur Kerja • Pagi hari semua marbot masjid sudah harus membersihkan masjid mulai dari halaman, tempat wudhu, dan dalam masjid • Waktu dhuha para marbot di perbolehkan untuk pulang • Aktivitas belajar mengajar untuk anak-anak dimulai pada waktu Dhuha • Waktu Dhuhur tiba, jam bekerja berhenti sejenak untuk menunaikan ibadah sholat Dhuha di masjid terdekat (khusus perempuan sholat di TPQ, dan untuk laki-laki sholat di Masjid), • Aktifitas belajar mengajar kembali aktif selesai sholat Dhuha, berupa makan siang bersama.

• Waktu menjelang sore aktivitas belajar mengajar kembali dilanjutkan. • Jam 3 sore, anak-anak diperbolehkan untuk pulang. • Apabila ada pemberitahuan sebelumnya tentang rapat, maka guru-guru serta staff TU harus berkumpul terlebih dahulu untuk melaksanakan rapat. • Aktivitas guru-guru off selepas rapat (bila ada) Cara Membuat SOP (Standar Operasional Sistem) Itulah pembahasan singkat mengenai pengertian SOP, tujuan SOP, manfaat SOP, cara membuat SOP yang baik dan benar, dan contoh SOP perusahaan, contoh SOP kerja, contoh SOP paud.

4. Contoh SOP Perusahaan Jasa JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN 1. Latar Belakang : 1.) Adanya keluhan pelanggan ke customer service (CS) 2.) Keluhan disampaikan melalui telepon atau datang ke kantor 3.) Keluhan pelanggan tidak cepat mendapatkan tanggapan 2. Tujuan : 1.) Memberikan kepuasan pada pelanggan 2.) Menata petugas (dalam hal ini customer service) untuk dapat mengatasi keluhan pelanggan dengan baik 3.

Ruang Lingkup : Tugas dan tanggung jawab bagian customer service 4. Tanggung Jawab: 1.) Customer service 2.) Supervisor front office 5. Unit Kerja Terlibat: 1.) Bagian keamanan 2.) Bagian pengemasan 3.) Bagian pengiriman 6. Prosedur Pelaksanaan: 1.) Customer service menerima pelanggan dengan sopan, ramah, menggunakan tata bahasa yang baik dan tersenyum.

2.) Mencatat nama pelanggan, nomor pengiriman pelanggan dan apa saja yang menjadi keluhan pelanggan. 3.) Customer service harus mampu memberi solusi yang cepat apabila pelanggan mengeluhkan pelayanan yang diterima. 4.) Apabila tidak bisa memberi solusi cepat, jangan tutup kontak dengan pelanggan, segera lakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yang dikeluhkan pelanggan, kemudian teruskan solusi tersebut ke pelanggan.

7. Rekaman : 1.) Catatan front office 2.) Memo internal ke unit kerja terkait 4. Contoh SOP Perusahaan Swasta JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJA LEMBUR 1. LATAR BELAKANG 1.) Perlu penataan jam kerja yang lebih efektif dan efisien.

2.) Setiap divisi memerlukan pengaturan pekerjaan di luar jam kerja normal. 2. TUJUAN Mengatur pola kerja lembur bagi karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. 3. RUANG LINGKUP Kerja lembur karyawan tingkat asisten manajer ke bawah di semua divisi. 4. TANGGUNG JAWAB 1.) Semua karyawan yang melakukan kerja lembur. 2.) Supervisor masing-masing bagian. 3.) Manajer masing-masing bagian. 5. UNIT KERJA TERLIBAT 1.) HRD 2.) Satuan pengawas internal 3.

Bagian lain yang terkait dengan pekerjaan lembur 6. PROSEDUR PELAKSANAAN 1.) Karyawan yang akan lembur mengisi form lembur yang tersedia atas perintah atasan langsung. 2.) Pekerjaan lembur dapat dilakukan dengan pertimbangan percepatan waktu pengerjaan, target waktu, kemampuan alat yang digunakan, dan kemampuan personil yang terlibat. 3.) Karyawan tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain selain pekerjaan yang diajukan untuk lebur.

4.) Karyawan wajib membersihkan semua peralatan yang dipakai dan mematikan peralatan yang berhubungan dengan kelistrikan setelah selesai melakukan pekerjaan lembur. 5.) Karyawan dapat mengakhiri pekerjaan lembur sesuai dengan target kuantitas pekerjaan atau pembatasan jam lembur yang diberikan oleh atasan pada form yang tersedia.

7. REKAMAN Form pengajuan lembur 5. Contoh SOP Kontraktor JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN AKHIR PRA PENGECORAN 1. LATAR BELAKANG 1.) Pekerjaan pengecoran struktur merupakan pekerjaan yang perlu perhatian khusus.

2.) Perlu pemeriksaan yang teliti sebelum dilaksanakan pengecoran. 2. TUJUAN Mengatur pola pemeriksaan pra pengecoran untuk hasil yang terbaik 3. RUANG LINGKUP Peran bagian pengawas konstruksi sebelum dilaksanakan pengecoran 4. TANGGUNG JAWAB 1.) Pengawas lapangan 2.) Supervisor pengawas lapangan 3.) Pelaksana lapangan 5.

UNIT KERJA TERLIBAT 1.) Pelaksana konstruksi di lapangan 2.) Subkontraktor yang terkait 3.) Logistik lapangan 6. PROSEDUR PELAKSANAAN 1.) Bagian pengawas lapangan menerima memo tentang jadwal pengecoran bidang konstruksi. 2.) Bagian pengawas lapangan memeriksa kesesuaian dimensi, jarak, jenis bahan, dan spesifikasi bahan antara gambar dengan kondisi yang ada di lapangan. 3.) Bagian pengawas lapangan memeriksa kekuatan bekisting dan perancah untuk mengantisipasi beratnya cor.

4.) Bagian pengawas lapangan memeriksa kesiapan pelatan, jumlah peralatan, dan jumlah personil yang akan terlibat dalam pengecoran. 5.) Bagian pengawas lapangan memberikan arahan atau catatan apabila ada ketidaksesuaian dan apabila dilihat ada yang tidak semestinya secara teknik konstruksi.

6.) Pengecoran baru bisa dilaksanakan apabila pengawas lapangan memberikan instruksinya melalui memo yang tersedia. 7. REKAMAN 1.) Form pengajuan pengecoran 2.) Form pelaksanaan pengecoran 3.) Form laporan cuaca 6.

Contoh SOP Perusahaan Makanan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMASAN MAKANAN 1. LATAR BELAKANG 1.) Makanan sehat yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 2.) Kualitas pengemasan merupakan salah satu faktor daya tarik konsumen. 2. TUJUAN Menata proses pengemasan makanan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. RUANG LINGKUP Proses pengemasan makanan 4.

TANGGUNG JAWAB 1.) Operator pengemasan 2.) Supervisor pengemasan 3.) Manajer produksi 5. UNIT KERJA TERLIBAT 1.) Bagian produksi 2.) Bagian gudang 3.) Bagian distribusi 6.

PROSEDUR PELAKSANAAN 1.) Bagian operator pengemasan harus mematuhi ketentuan teknis peralatan yang digunakan. 2.) Proses pengemasan dilaksanakan dengan hati-hati untuk meminimalkan kegagalan pengemasan produk. 3.) Pekerjaan pengemasan produk harus segera dikerjakan ketika bagian produksi telah menyerahkan hasil pekerjaannya. 4.) Bagian operator pengemasan memeriksa setiap barang yang dikemas dengan teliti. 5.) Apabila produk yang akan dikemas ditemukan cacat produksi maka operator harus memisahkan dan segera melaporkan ke supervisor unutk segera ditindaklanjuti.

7. REKAMAN 1.) Form serah terima 2.) Form cacat produksi 7. Contoh SOP Pembayaran Gaji Karyawan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN 1. TUJUAN Membuat pedoman dan panduan dalam melaksanakan aktivitas pembayaran gaji karyawan. 2. RUANG LINGKUP Meliputi kegiatan penggajian karyawan mulai pengumpulan data-data pegawai, penghitungan gaji, sampai pembayaran gaji dan penyimpanan dokumen. 3. DEFINISI Pembayaran gaji karyawan adalah aktivitas untuk membayarkan sejumlah uang dan tunjangan kepada karyawan sebagai imbal balik atas jasa yang digunakan oleh perusahaan.

4. PROSEDUR PELAKSANAAN 1.) Berdasar penerimaan karyawan dan surat pengangkatan karyawan dibuat kartu gaji termasuk pinjaman karyawan oleh bagian personalia. 2.) Berdasar kartu gaji dibuat rekapan daftar gaji dan utang karyawan termasuk pembayaran pinjaman tiap bagian oleh bagian personalia.

3.) Selanjutnya dibuat rekapan total gaji karyawan dan daftar utang karyawan tiap bagian diberikan ke bagian keuangan. 4.) Bagian keuangan meminta otorisasi dari direksi, setelah diotorisasi gaji dibayarkan ke bagian personalia. Bagian personalia menerima uang sebesar total gaji sebelum dikurangi utang atau pinjaman karyawan, total gaji karyawan, daftar utang karyawan, dengan menandatangani bukti pembayaran.

5.) Bukti pembayaran diberikan ke bagian dokumentasi. 6.) Bagian personalia selanjutnya memasukkan uang ke amplop untuk masing-masing karyawan.

7.) Hasil pelunasan pinjaman karyawan oleh bagian personalia dikembalikan ke bagian keuangan. 8. Contoh SOP Pengelolaan Keuangan Unit Bisnis JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT BISNIS 1. TUJUAN 1.) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang sistematis dan terkendali 2.) Untuk menjamin kecukupan likuiditas perusahaan 2.

RUANG LINGKUP 1.) Pembukaan rekening bank 2.) Pengaturan jenis rekening bank, cash pooling, operasional 3.) Pengaturan saldo maksimum kas dan rekening bank 4.) Pengaturan penerimaan tagihan unit bisnis dari pelanggan 5.) Mekanisme penarikan, penyetoran, dan transfer bank 6.) Pemindahan dana dari rekening bank unit bisnis ke rekening pusat melalui cash management system bank yang ditunjuk 3.

DEFINISI 1.) Rekening bank cash pooling adalah rekening bank unit bisnis pada bank (yang ditunjuk) yang dibuka unit bisnis dengan specimen tandatangan direksi. Dana yang tersedia pada rekening tersebut tidak dapat ditarik oleh unit bisnis.

2.) Cash management system adalah program pengelolaan rekening khusus pada bank yang ditunjuk yang dilakukan oleh perusahaan pusat melalui konektivitas internet yang terintegrasi sesuai rekening terdaftar. 3.) Rekening bank operasional adalah rekening bank yang dibuka unit bisnis pada bank yang ditunjuk guna memenuhi kebutuhan operasional rutin unit bisnis. 4.) Uang muka adalah untuk mendapatkan dana kas kecil kas yang belum diketahui secara pasti besaran pengeluarannya dan berfungsi sebagai alat kontrol pembukuan sampai transaksi tersebut diakui sebagai biaya berdasarkan bukti pendukung.

5.) Bon sementara adalah pengeluaran kas yang sifatnya sangat mendesak dan belum dapat diidentifikasi peruntukkannya kemana. 4. KEBIJAKAN 1.) Jumlah rekening bank di cabang dibatasi hanya untuk cash pooling, operasional, dan untuk keperluan khusus.

2.) Semua pembayaran piutang dari customer dan penyetoran tunai harus masuk ke rekening cash pooling. 3.) Rekening bank cash pooling hanya bisa disetorkan dan tidak bisa ditarik.

4.) Kuasa penandatanganan cek atau bilyet giro dilakukan oleh kepala unit bisnis bersama pejabat unit bisnis lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa direksi.

5.) Kuasa bank di unit bisnis ditentukan sebagai berikut: • Bank operasional : hanya boleh untuk penarikan dana, tapi tidak boleh menyetor • Non operasional : tidak boleh untuk penarikan tunai, boleh menyetor dan transfer dana ke rekening bank cash pooling.

6.) Saldo rekening bank operasional maksimum sebesar rata-rata anggaran biaya usaha bulanan dikurangi biaya penyusutan. 7.) Unit bisnis harus menyusun cashflow yang diuraikan dalam rencana kebutuhan operasional mingguan atas dasar anggaran termasuk utang yang akan jatuh tempo, dan dikirim ke departemen accounting secara sistematis melalui fasilitas teknologi informasi satu minggu sebelum periode berikutnya.

8.) Untuk kebutuhan lain yang tidak dianggarkan dan dianggap perlu, unit bisnis bisa mengajukan permohonan khusus kepada direktur keuangan untuk mendapatkan tambahan dana dari pusat.

9.) Batasan maksimum saldo kas di unit bisnis ditentukan sebesar Rp 15.000.000, ketentuan tersebut berlaku untuk posisi saldo kas pada pukul 15.00 waktu setempat.

10.) Pengeluaran dalam bentuk kas paling besar sejumlah Rp 10.000.000 sebelihnya dalam bentuk cek/giro. Pengeluaran dalam bentuk kas yang melebihi Rp 10.000.000 harus mendapatkan persetujuan direktur keuangan.

11.) Otorisasi pengeluaran kas/bank ditentukan sebagai berikut: • Ada bukti pendukung berupa semua pengeluaran kas/bank yang didukung bukti dokumen harus diversifikasi bagian akuntansi dan otorisasi oleh kepala unit bisnis.

• Tanpa bukti pendukung tidak terkait langsung dengan penjualan melebihi Rp 5.000.000 harus dengan persetujuan kepala unit bisnis dan direktur. • Tanpa bukti pendukung yang terkait dengan penjualan, pengeluaran sampai dengan Rp 10.000.000 disetujui oleh kepala unit bisnis, dan pengeluaran melebihi Rp 10.000.000 harus dengan persetujuan direktur. 12.) Utang unit bisnis kepada pemasok dicatat di unit bisnis dan pembayarannya ditentukan sebagai berikut: • Sampai dengan jumlah Rp 10.000.000 dilakukan oleh unit bisnis sendiri.

• Di atas Rp 10.000.000 dilakukan oleh pusat. 13.) Pembayaran utang cabang oleh pusat berdasarkan permohonan dari unit bisnis yang ditujukan kepada manajer accounting dan finance dengan mencantumkan: • Data lengkap faktur tagihan yang akan dibayar • Data lengkap alamat dan tujuan pembayaran • Data lengkap faktur pajak terkait 14.) Surat permohonan pembayaran utang unit bisnis diterima manajer accounting dan finance selambat-lambatnya satu minggu sebelum jatuh tempo pembayaran utang.

15.) Pengeluaran uang yang bersifat mendesak dapat menggunakan bon sementara dan harus diselesaikan paling lambat 3 x 24 jam sejak uang pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada oleh kasir (staf keuangan).

16.) Uang muka harus diselesaikan paling lambat 3 x 24 jam jam terhitung sejak selesainya tugas atau kegiatan yang terkait dengan pengambilan uang muka. 9. Contoh SOP Penambahan Dana Kas JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAMBAHAN DANA KAS 1. TUJUAN • ) Memberikan pedoman kebijakan, tahapan proses, dan prosedur penambahan dana kas. • ) Menciptakan tata kelola keuangan perusahaan yang sistematis dan terkendali.

2. RUANG LINGKUP • ) Pengaturan jenis rekening bank • ) Mekanisme penyetoran dan penarikan dana • ) Pemindahan dana dari rekening bank penampung ke rekening operasional 3.

DOKUMEN YANG DIPERGUNAKAN • ) Bilyet Giro atau Cek • ) Kartu ATM 4. PIHAK TERKAIT • ) Staff keuangan • ) Bagian akuntansi • ) Manajer keuangan • ) Direksi 5. DEFINISI • ) Rekening bank penampungan adalah rekening bank yang dibuka dengan specimen tandatangan direksi. • ) Rekening bank operasional adalah rekening bank yang dibuka perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin. 6. PROSEDUR • ) Bagian keuangan menyusun cashflow yang dijabarkan dalam rencana kebutuhan operasional atas dasar anggaran, termasuk kebutuhan yang harus segera dibayar, dan dikirim ke bagian akuntansi.

• ) Untuk kebutuhan lain yang tidak dianggarkan dan dianggap penting, bagian keuangan dapat mengajukan permohonan khusus kepada direktur untuk mendapatkan tambahan dana. • ) Dokumen yang sudah diverifikasi oleh bagian akuntansi kemudian ditandatangani oleh manajer akuntansi, manajer keuangan, direktur keuangan.

• ) Berdasar dokumen yang sudah diverifikasi dan disetujui untuk penambahan dana kas, selanjutya bagian keuangan membuat aplikasi cek atau bilyet giro. • ) Kuasa penandatanganan cek/bilyet giro dilakukan oleh manajer keuangan atau pejabat perusahaan yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa direksi.

• ) Aplikasi cek/bilyet giro yang telah divalidasi bank diarsip sebagai bukti penambahan dana kas. • ) Penarikan dana kas oleh staff keuangan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan ATM.

10. Contoh SOP Pengaturan Aktivitas Partner Perusahaan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGATURAN AKTIVITAS KONTRAKTOR DAN SUB KONTRAKTOR 1. TUJUAN Memenuhi persyaratan dalam ketentuan perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. 2. ALAT DAN BAHAN • ) Surat kontrak antar perusahaan dengan kontraktor dan sub kontraktor. • ) Berita acara atau laporan terhadap kegiatan terkait. 3. PIHAK TERKAIT • ) Pimpinan perusahaan • ) Kontraktor dan sub kontraktor 4.

PROSEDUR • ) Mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor dan sub kontraktor sesuai kesepakatan dalam kontrak tertulis. • ) Memastikan jenis pengawasan yang dilakukan kepada kontraktor dan sub kontraktor. • ) Kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor dan sub kontraktor menjadi dari sistem audit sarana. • ) Menentukan kegiatan yang diserahkan kepada kontraktor dan sub kontraktor sesuai kebutuhan, kecuali kegiatan penyimpanan. • ) Evaluasi atas kinerja kontraktor dan sub kontraktor.

11. Contoh SOP Perusahaan untuk Meningkatkan Pelayanan Bisnis JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PRODUK KADALUARSA 1. TUJUAN Menjelaskan bagaimana menangani obat yang kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa 2. BAHAN DAN ALAT Data dan kartu stock 3. KUALIFIKASI PERSONIL Karyawan yang ditunjuk 4. PROSEDUR • Produk kadaluarsa • ) Memisahkan produk-produk yang kadaluarsa dari stok penjualan dan simpan di ruang karantina, dokumentasikan dan beri tanda “barang kadaluarsa”.

• ) Mencatat priduk-produk yang kadaluarsa. • ) Membuat berita acara dan mengusulkan untuk pemindahan/penghapusan barang rusak. • ) Buat berita acara pengembalian produk ke produsen, jika produk bisa dikembalikan (untuk perusahaan distribusi). • Produk mendekati kadaluarsa • ) Melakukan stock opname minimal sekali dalam sebulan. • ) Memisahkan produk-produk yang mendekati kadaluarsa. Kemudian disimpan di bagian depan rak penyimpanan. • ) Mencatat produk-produk yang mendekati kadaluarsa.

Kemudian didistribusikan ke bagian operasionalk untuk ditindaklanjuti. • ) Mengeluarkan produk-produk yang mendekati kadaluarsa terlebih dahulu jika ada penjualan.

12. Contoh Standar Operasional Prosedur Strategi Pemasaran Produk JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IKLAN 1. TUJUAN Meningkatkan brand image perusahaan dan produk serta peningkatan penjualan sebagai upaya pencapaian target perusahaan. 2. RUANG LINGKUP Standar Operasional Prosedur (SOP) mencakup semua program marketing dari mulai pengumpulan data analisis hingga evaluasi hasil program.

3. DEFINISI Program marketing adalah kegiatan yang dibuat, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh marketing dalam rangka untuk meningkatkan brand image perusahaan dan produk. 4. DOKUMEN TERKAIT • ) Laporan penjualan dan hasil survey kepuasan pelanggan • ) Program marketing • ) Form pelaksanaan • ) Laporan program marketing 5. REFERENSI ISO 9001 (Quality Management System) 6. PROSEDUR PELAKSANAAN • ) Bagian marketing mengumpulkan data terkait dengan: • Pencapaian penjualan • Inputan survey • Hasil pengembangan bisnis keinginan pihak manajemen perusahaan dan lakukan survey permintaan yang berkembang di pasar.

2. ) Bagian marketing program marketing yang berisi: • Nama program • Potensi pasar • Target Budget program marketing beserta target dan budget yang akan dikeluarkan harus mendapatkan persetujuan dari kepala bagian dan direksi perusahaan.

3.) Pelaksanaan atas program marketing yang dilakukan oleh tim marketing yang ada di kantor pusat dan cabang perusahaan.

4.) Melakukan evaluasi atas keefektifan pelaksanaan program marketing yang telah dilakukan oleh tenaga marketing di pusat dan cabang-cabang perusahaan dibandingkan dengan target dan budget yang telah ditetapkan.

13. Contoh Standar Operasional Prosedur Pengeluaran Kas & Bank JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN KAS & BANK 1. RUANG LINGKUP Prosedur ini dimulai sejak pembuatan bukti keluar kas atau bank oleh divisi yang berkepentingan dan berakhir setelah pengeluaran kas oleh staff keuangan (kasir) atau diberikannya bukti transfer oleh bagian keuangan kepada yang berkepentingan.

2. PENGENDALIAN INTERNAL • Dokumen pendukung harus disetujui oleh kepala bagian atasan yang terkait terlebih dahulu. • Bukti keluar kas atau bank diverifikasi kepala bagian keuangan dan ditambahkan kode rekening.

• Penerima uang membubuhkan tanda tangan dan nama jelas sebagai tanda terima pada bukti keluar kas atau bukti keluar bank. 3. SISTEM OTORISASI Persetujuan pengeluaran kas atau bank dilakukan oleh kepala bagian akuntansi keuangan. 4. PIHAK TERKAIT • Semua divisi yang berkepentingan • Akuntansi dan keuangan • Kasir • Manajer keuangan 5. DOKUMEN • Bukti keluar kas atau bukti keluar bank • Dokumen pendukung lain 6. PROSEDUR PELAKSANAAN • Divisi yang berkepentingan membuat bukti keluar kas atau bukti keluar bank sesuai kebutuhan dan dilampiri dengan bukti pendukung.

• Minta persetujuan dan tanda tangan kepala bagian terkait. • Menyampaikan ke bagian akuntansi keuangan untuk diverifikasi. • Bagian akuntansi keuangan memeriksa validitas bukti dan dokumen pendukung.

Membutuhkan kode rekening dan tanda tangan sebagai verifikator. • Kepala bagian akuntansi keuangan melakukan otorisasi pengeluaran kas atau bank yang didukung bukti (dokumen). • Manajer keuangan melakukan persetujuan pengeluaran kas atau bank. • Kasir melakukan pembayaran kepada divisi yang berkepentingan.

14. Contoh Standar Operasional Prosedur Pembukaan Rekening Bank Perusahaan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEMBUKA REKENING BANK 1. RUANG LINGKUP Prosedur ini dimulai sejak diajukannya surat permohonan pembukaan rekening bank oleh divisi akuntansi dan keuangan kepada direktur keuangan sampai dengan dilaporkannya nomor rekening bank yang baru kepada direktur keuangan. 2. PENGENDALIAN INTERNAL Kuasa atas rekening bank adalah direksi 3. SISTEM OTORISASI Permohonan pembukaan rekening bank ditandatangani oleh minimal dua dari tiga direksi 4.

BAGIAN TERKAIT • Divisi akuntansi dan keuangan • Direksi 5. DOKUMEN • Surat permohonan pembukaan rekening • Formulir bank • Bukti pembukaan rekening bank 6. PROSEDUR PELAKSANAAN • Untuk keperluan tertentu bagian akuntansi dan keuangan mengirim surat permohonan pembukaan rekening bank kepada direktur keuangan.

• Apabila disetujui bagian akuntansi dan keuangan mengambil form-form pembukaan rekening bank. Apabila tidak disetujui, revisi surat atau cari solusi pemecahannya.

• Form-form bank ditandatangai direksi sebagai kuasa bank. • Bagian akuntansi dan keuangan melakukan pembukaan rekening bank. • Atas dasar bukti pembukaan rekening bank, bagian akuntansi dan keuangan mengirimkan laporan kepada direktur keuangan dan mengarsipkan bukti pembukaan rekening bank. 15. Contoh Standar Operasional Prosedur Customer Service JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CS (PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PESANAN) 1.

TUJUAN Untuk penanganan segera dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan dalam kegiatan distribusi persediaan barang. 2. PENANGGUNG JAWAB Bagian penjualan dan kepala gudang 3. PROSEDUR PELAKSANAAN • Pengadaan: • ) Menyesuaikan setiap pemesanan produk dengan kebutuhan. • ) Memeriksa kesesuaian pemesanan barang dengan surat pemesanan barang saat produk diterima.

• ) Apabila jenis produk tidak sesuai dengan surat pemesanan, produk tidak boleh diterima. • ) Apabila produk lebih, jumlah produk yang diterima hanya diperbolehkan sesuai jumlah produk yang tertera pada surat pemesanan. • ) Apabila jumlah produk kurang, terima barang sesuai dengan tanda terima uang sesuai dengan jumlah yang diterima.

• Penjualan • ) Pesanan penjualan dibuat sesuai dengan surat pemesanan dari pelanggan. • ) Apabila terjadi kesalahan penulisan jenis, tanggal produksi atau expired date dalam pembuatan pesanan penjualan, pesanan dibatalkan.

Pesanan penjualan yang baru dibuat untuk menggantikan pesanan yang dibatalkan dan faktur batalnya diarsipkan. • ) Apabila terjadi kesalahan penulisan jenis, tanggal produksi atau expired date dalam pembuatan pesanan penjualan dan produk sudah dikirim ke pelanggan, maka dibuatkan nota retur barang dari pelanggan.

• ) Apabila terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam pembuatan pesanan penjualan dan produk sudah dikirim ke pelanggan, dikirim kembali produk yang sama dengan jumlah menyesuaikan jumlah kekurangan. 16. Contoh Standar Operasional Prosedur Monitoring Temperatur Ruangan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING TEMPERATUR RUANGAN 1.

TUJUAN Menjelaskan aktivitas pengendalian dan monitoring temperatur serta kondisi ruangan penyimpanan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

2. BAHAN DAN ALAT • Pallet • Rak • AC • Termometer • Form checklist monitoring harian 3. PIHAK TERKAIT • Pelaksana gudang 4. PROSEDUR PELAKSANA • Menyalakan lampu penerangan yang cukup • Memeriksa ventilasi atau sirkulasi udara dengan memeriksa AC / exhaust fan dan pengatur suhu serta kelembaban, apakah sudah dihidupkan sesuai dengan peruntukkannya • Menyimpan barang jadi pada ruangan yang sudah ditentukan sesuai kondisi yang ditetapkan dalam penyimpanan barang jadi • Memasang alat pengukur suhu dalam ruangan yang ditentukan dan diletakkan pada area yang mudah dilihat • Melakukan pemeriksaan suhu setiap hari kerja pada pagi, siang, dan sore hari, mencatat pada lembar monitoring harian yang sesuai dengan kondisi ruangan serta tanda tangan petugas pemeriksa • Apabila alat menunjukkan penyimpanan atas temperatur yang sudah ditetapkan laporkan pada pengawas • Membuat evaluasi sebab ketidaksesuaian dan apabila perlu membuat order pemeriksaan alat • Hasil monitoring secara teratur dicatat di dalam kartu kontrol dan ditandatangan oleh petugas yang ditunjuk 5.

HAL-HAL PENTING • Ruang penyimpanan barang jadi harus tersedia alat pengukur suhu yang sudah dikalibrasi 6. DOKUMEN TERKAIT • Formulir monitoring harian 17. Contoh Standar Operasional Prosedur Pembayaran Utang Usaha 1.

RUANG LINGKUP Prosedur ini dimulai sejak adanya faktur pembelian dari pemasok yang akan jatuh tempo dan berakhir setelah cabang membukukan pelunasan utang yang dibayar oleh kantor pusat. 2. PENGENDALIAN INTERNAL • Utang yang dibayar adalah atas faktur pembelian yang telah jatuh tempo dan diyakini kebenarannya berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap. • Faktur tagihan yang akan dibayar, harus sudah dibukukan sebagai utang kantor cabang • Kantor cabang membukukan pembayaran utang usaha berdasarkan bukti keluar bank dan lampirannya dari departemen akuntansi dan keuangan.

3. SISTEM OTORISASI Permohonan pembayaran utang usaha ditandatangani oleh kepala cabang 4. PIHAK TERKAIT • Departemen akuntansi dan keuangan • Kantor cabang 5. DOKUMEN • Surat permohonan pembayaran utang usaha • Buku keluar bank (kantor pusat) 6.

PROSEDUR PELAKSANAAN • Kantor cabang mengirim surat permohonan pembayaran utang ke departemen keuangan, dengan mencantumkan: • ) Data lengkap faktur tagihan yang akan dibayar • ) Data lengkap alamat dan tujuan pembayaran • ) Data lengkap faktur pajak yang terkait • Atas dasar permohonan dari kantor cabang, departemen keuangan melakukan konfirmasi balik kepada kantor cabang terkait dengan permohonan tersebut. • Departemen keuangan melakukan pembayaran utang kepada pemasok.

• Departemen keuangan mengirimkan bukti keluar bank lembar copy ke kantor cabang • Atas dasar bukti keluar bank dari departemen keuangan, kantor cabang melakukan pelunasan utang. 18. Contoh SOP Stock Opname JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STOCK OPNAME 1. TUJUAN Mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan stok dengan keadaan fisik barang 2. ALAT DAN BAHAN • Data stock system • Kartu stok gudang 3.

PIHAK TERKAIT • Kepala gudang • Pelaksana gudang • Warehouse controller 4. PROSEDUR PELAKSANAAN • Menyiapkan jadwal untuk melakukan rutinitas stok opname bulanan • Menyiapkan data stok terakhir yang dicetak dari sistem komputerisasi • Memeriksa kesesuaian antara data stok dengan stok fisik di gudang • Bila terjadi selisih jumlah barang, maka cek kembali catatan mutasi barang yang ada pada kartu stok gudang untuk menelusuri selisih tersebut • Membuat berita acara apabila terjadi kehilangan barang dan laporkan kepada atasan yang berwenang • Mendokumentasikan kegiatan stok opname tersebut, pelihara dan simpan rekaman dengan baik 19.

Contoh Standar Operasional Prosedur Pengeluaran Kas Bon Sementara JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN KAS BON SEMENTARA 1. RUANG LINGKUP Prosedur ini dimulai sejak adanya permohonan pengeluaran kas dengan bon sementara untuk keperluan yang mendesak dan berakhir setelah kasir mengeluarkan uang. 2. PENGENDALIAN INTERNAL • Permohonan pengeluaran kas bon sementara diverifikasi manajer keuangan dan ditandatanagi oleh pemohon.

• Pengeluaran kas dengan bon sementara hanya untuk keperluan mendesak. • Penerima uang menandatangani bon sementara dengan mencantumkan nama jelas. • Bon sementara harus dipertanggungjawabkan paling lambat 3 x 24 jam sejak uang dikeluarkan oleh kasir.

• Setiap pengeluaran dengan bon sementara dicatat di buku pengeluaran kas khusus untuk bon sementara. 3. SISTEM OTORISASI Bon sementara diverifikasi manajer keuangan dan ditandatangani oleh pemohon dan atasan langsung pemohon. 4. PIHAK TERKAIT • Divisi akuntansi dan keuangan • Kepala bagian pemohon • Kasir 5. DOKUMEN Bon sementara 20. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Aset Perusahaan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN ASET 1.

TUJUAN Memastikan bahwa infrastruktur dan aset perushaan dikelola dengan baik agar selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh perusahaan. 2. RUANG LINGKUP Proses pemeliharaan mencakup kegiatan mulai dari identifikasi dan klasifikasi aset sampai dengan update daftar aset.

Perbaikan fasilitas dimulai dari permintaan perbaikan fasilitas dari user sampai mencatat ke log book perbaikan di perusahaan.

3. DEFINISI • Pemeliharaan fasilitas yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengontrol, mengecek, dan memelihara semua fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. • Perbaikan adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu barnag atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula • Proses perbaikan tidak menuntuk penyamaan sesuai kondisi awal, yang terpenting adalah barang tersebut bisa berfungsi kembali dan bisa digunakan.

4. PROSES • Identifikasi dan Klasifikasi Aset • ) Melakukan identifikasi dan klasifikasi aset yang dimiliki perusahaan. • ) Membuat daftar aset. Dokumen yang dihasilkan dari proses ini berupa Daftar Aset.

• ) Menyusun program dan jadwal pemeliharaan aset perusahaan per jenis aset secara rutin dan periodik. Dokumen yang dihasilkan dari proses ini adalah berupa dokumen Program dan Jadwal Pemeliharaan dan Manual Book Asset. • ) Melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan jadwal menggunakan checklist.

Dokumen dari proses ini berupa Jadwal dan Checklist Pemeliharaan. • ) Apabila saat pemeliharaan tidak ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan, maka untuk mendapatkan dana kas kecil hasil pemeliharaan ke log book pemeliharaan.

• ) Apabila saat pemeliharaan ditemukan kerusakan maka lakukan perbaikan sesuai dengan prosedur perbaikan seperti pada alur proses perbaikan.

• ) Melakukan update daftar aset perusahaan secara rutin setiap ada penambahan atau pengurangan aset. • Perbaikan • ) Menerima laporan kerusakan dan permintaan perbaikan dari pemohon atau berdasarkan temuan dari petugas pada saat proses pemeliharaan.

• ) Melakukan crosscheck atau pemeriksaan terhadap laporan kerusakan permintaan perbaikan. Apabila tingkat kerusakan memerlukan penggantian spare part atau rekanan maka hubungi bagian pengadaan untuk melakukan proses pengadaan. Dokumen yang terkait untuk proses pertama dan kedua adalah dokumen laporan kerusakan dan permintaan perbaikan. Bagian umum menjadi penanggungjawabnya. • ) Melakukan proses pengadaan sesuai dengan pedoman pengadaan. Apabila sudah mendapat rekanan yang sesuai maka dikiim ke bagian umum untuk melakukan perbaikan.

Bagian pengadaan menjadi penanggung jawab proses ketiga ini. Dokumen terkait pada proses ketiga berupa daftar rekanan. • ) Melakukan perbaikan sesuai dengan jenis kerusakan. Dokumen yang terkait dengan proses ini adalah checklis perbaikan dan bagian umum menjadi penanggung jawab. • ) Mencatat setiap hasil perbaikan yang dilakukan ke dalam log perbaikan. 21. Contoh Standar Operasional Prosedur Penggunaan dan Pemeliharaan Software JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAINTENANCE SOFTWARE AKUNTANSI 1.

TUJUAN Pemeliharaan software akuntansi memiliki tujuan menjaga dan merawat software agar dapat bekerja secara maksimal untuk mendukung kinerja user.

2. RUANG LINGKUP Memberi pedoman untuk divisi dan cabang dalam melakukan usulan pemeliharaan software akuntansi di pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada, meliputi semua divisi dan cabang perusahaan yang membutuhkan pengembangan sistem aplikasi akuntansi. 3. DEFINISI Software akuntansi adalah jenis program komputer yang dibuat sesuai dengan bahasa pemrograman dan digunakan untuk berbagai kebutuhan yang diperlukan.

4. REFERENSI ISO dan Quality Management System 5. DESKRIPSI Bagian deskripsi prosedur memuat proses bisnis dan alur pelaksanaan SOP maintenance software akuntansi. 22. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko Pembukaan Cabang Baru JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMETAAN RISIKO KANTOR CABANG 1.

TUJUAN Pada bagian tujuan SOP, umumnya memuat penjelasan tentang tujuan SOP. Sebagai contoh, “untuk memetakan aktual dan potensial risiko dalam aktivitas bisnis di kantor cabang perusahaan”. 2. RUANG LINGKUP Bagian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan SOP pemetaan risiko berlaku di seluruh kantor cabang perusahaan. 3. DEFINISI Definisi menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam SOP.

4. REFERENSI Referensi merupakan dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam SOP ini. 5. PELAKSANAAN 1. Manajer Manajer mengkaji risiko berdasarkan: • Buku berbagai laporan keuangan: laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas. • Informasi atau isu-isu terupdate yang beredar. • Laporan dari pihak-pihak terkait. • Permintaan dari direksi untuk melakukan pemeriksaan.

2. Sekretaris Perusahaan Jika ditemukan potensi risiko pada kantor cabang perusahaan tertentu, maka ditugaskan staff manajemen risiko untuk melakukan pemetaan risiko ke kantor cabang. Dokumen yang digunakan adalah surat tugas. 3. Staff Manajemen Risiko Menyiapkan data-data potensi risiko dan rencana pemeriksaan, meliputi: • Kewajaran laporan keuangan • Termin piutang • Termin persediaan 23.

Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Gudang JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGIRIMAN BARANG 1. TUJUAN Menjelaskan kegiatan pengiriman barang untuk memastikan barang yang dikeluarkan sesuai dengan surat pesanan dan surat pengiriman barang. 2. BAHAN DAN ALAT • Surat pesanan • Surat pengiriman barang • Forklift • Kendaraan pengangkut barang 3. PENANGGUNG JAWAB Kepala Gudang 4.

PROSEDUR • Pemeriksaan barang yang akan dikirim: • ) Memeriksa barang yang dikirim oleh kepala gudang. • ) Memeriksa kesesuaian nama barang, batch number, tanggal kadaluarsa dengan surat pesanan dan surat pengiriman barang. • ) Ditanda tangai kepada gudang apabila kondisi barang sudah sesuai. • ) Menyerahkan surat pengiriman barang dan barang kepada pengirim barang.

• ) Memeriksa ulang keseuaian barang dengan surat pesanan dan surat pengiriman barang oleh pengirim barang. • ) Mengemas barang dan memasukkan ke dalam armada pengiriman. • ) Mencatat pengiriman barang oleh administrasi gudang pada bukuk ekspedisi pengiriman. • ) Menyerahkan kembali surat pesanan dan surat pengiriman barang lembar kedua dan ketida yang telah ditandatangani dan distempel penanggungjawab setelah pengiriman barang kepada administrasi gudang.

• ) Memeriksa kesesuaian surat pengiriman barang dengan buku ekspedisi pengiriman. • ) Mengarsipkan surat pesanan dan surat pengiriman barang lembar ketiga. • ) Menyerahkan surat pengiriman barang lembar kedua ke bagian pajak. • Pengiriman barang melalui jasa angkutan: • ) Menghubungi jasa angkutan untuk mengambil barang atau mengantarkan barang ke kantor jasa angkutan. • ) Menginformasukan ke petugas keamanan apabila akan ada pengiriman untuk melakukan pengawasan selama pemuatan barang.

• ) Melakukan serah terima barang kepada petugas jasa angkutan, memastikan petugas pengiriman dan petugas jasa angkutan menandatangani dokumen pada kolom diserahkan oleh penerima disertai nama petugas, tanggal dan cap perusahaan. • ) Memastikan petugas jasa angkutan memberikan bukti pengiriman sesuai dengan alamat tujuan dan nomor yang tercantum pada surat pengantar. • Pengeluaran barang agar mengikuti sistem: • ) FIFO adalah barang yang lebih dulu diterima agar dahulu dikeluarkan.

• ) FEFO adalah barang yang masa kadaluarsanya lebih pendek harus lebih dahulu dikeluarkan. • ) Pengemasan barang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jenis barang sehingga mutu tetap terjamin selama dalam perjalanan. 24. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TAHUNAN 1.

RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk pembuatan laporan 10 risiko utama perusahaan dan dibuat berdasarkan periode per semester 2 dari tahun berjalanan. 2. REFERENSI ISO Quality Management System 3.

DOKUMEN TERKAIT • Memo internal • Disposisi • RKAP tahun berjalan • Data operasional bulan Desember tahun berjalan • Data finansial bulan Desember tahun berjalan • Register risiko 4. PROSEDUR PELAKSANAAN • Unit manajemen risiko menerima data operasional dan data keuangan per bulan Desember tahun berjalan dari pemilik risiko. • Data tersebut disinkronkan dengan risiko register yang telah disusun. • Merealiasai tahun berjalan dibandingkan dengan rencana tahun berikutnya. • Proses pembuatan laporan tahunan dimulai dengan penentuan format laporan.

• Konten laporan tahunan sama dengan konten laporan semester. • Laporan tahunan 10 risiko utama perusahaan diserahkan kepada sekretaris perusahaan untuk dibuatkan memo pengantar kepada direksi. • Laporan diterima direksi dan selanjutnya direksi akan membuat keputusan tentang 10 risiko utama perusahaan. 25. Contoh Standar Operasional Prosedur Manajemen Distribusi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DISTRIBUSI PRODUK PARTAI BESAR • Prinsipal menginformasikan mengenai harga produk dan jumlah produk yang akan dijual.

• Kantor pusat menginformasikan ke cabang perihal informasi harga produk dan jumlah produk. • Berdasarkan informasi dari langkah sebelumnya kantor cabang membuat penawaran harga kepada pembeli. • Pembeli menerima penawaran harga dari kantor cabang perusahaan, apabila setuju atas penawaran harga tersebut, pembeli membuat surat pesanan kepada kantor cabang perusahaan.

Bila tidak setuju, bisa negosiasi kembali pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada kantor cabang. • Setelah pembeli setuju dan kantor cabang menerima surat pesanan dari pembeli, kantor cabang membuat surat pesanan ke kantor pusat dan surat perintah setor kepada pembeli. • Setelah menerima surat perintah setor dari kantor cabang, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan surat perintah setor. • Memeriksa bukti pembayaran dari pembeli dan mengonfirmasi ke kantor pusat.

• Setelah menerima surat pesanan dari cabang, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada pusat membuat surat pesanan ke prinsipal. • Berdasarkan surat pesanan dari kantor pusat, prinsipal surat perintah setor. • Setelah prinsipal memeriksa bukti transfer dari kantor pusat, selanjutya perusahaan prinsipal menerbitkan surat delivery order (DO). • Kantor pusat menerima dan memeriksa copyan delivery order, apakah sudah sesuai dengan surat pesanan kantor pusat.

• Kantor cabang menerbitkan surat kuasa pengambilan delivery order asli pembeli dan dilampirkan copy delivery order. • Pembeli mengambil delivery order asli dan dilampirkan surat kuasa asli dari kantor cabang, atas delivery order tersebut selanjutnya pembeli mengambil produk dari prinsipal.

26. Contoh Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Bisnis JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SURAT SURAT BISNIS 1. TUJUAN Sebagai standarisasi pembuatan dan penggunaan surat yang mencerminkan identitas perusahaan serta mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP • Pembuatan surat dan memorandum • Bentuk surat dan memorandum • Jenis dan kode surat • Kewenangan penandatanganan • Identifikasi kode surat • Penomoran dan inisial pembuatan surat • Pengarsipan surat • Alur surat dan memorandum 3. DEFINISI • Surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang terkait kegiatan dengan bentuk tertentu dengan harapan informasi bisa sampai kepada pihak yang dituju.

• Memorandum adalah surat tanpa kepala surat yang digunakan di lingkungan internal perusahaan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. • Surat berkepala surat adalah surat yang menggunakan kertas berlogo dengan identitas perusahaan. • Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat umum dan bukan rahasia sehingga dapat diketahui oleh orang lain selain yang dituju, dan menggunakan kepala surat.

• Lembar pertama menggunakan kertas berlogo identitas perusahaan, lembar berikutnya menggunakan kertas berlogo tanpa identitas perusahaan. • Surat rahasia adalah surat yang isinya hanya untuk kalangan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuannya. 4. REFERENSI ISO 9001 Quality Management System 5. PROSEDUR PELAKSANAAN • Surat keluar kantor pusat kepada pihak eksternal untuk mendapatkan dana kas kecil oleh direksi, kecuali yang didelegasi oleh direksi kepada general manager, dengan surat kuasa.

• Surat keluar kantor pusat ke cabang/unit usaha yang berupa kebijakan perusahaan ditandatangani oleh direksi. • Surat keluar kantor pusat ke cabang/unit usaha yang bersifat rutin ditandatangani oleh general manager terkait sesuai kewenangannya. • Surat keluar cabang atau unit usaha kepada direksi atau pihak eksternal yang terkait operasional cabang atau unit usaha ditandatangani oleh kepala cabang pimpinan tertinggi.

• Apabila kepala cabang/pimpinan tertinggi berhalangan maka surat keluar dapat ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan tugas secara tertulis, dengan mengatasnamakan kepala cabang/pimpinan tertinggi.

• Surat keluar cabang/unit usaha kepada kantor pusat yang berkaitan dengan kebijakan atau persetujuan disampaikan kepada direksi, sedangkan yang bersifat rutin disampaikan kepada general manager. • Surat-surat yang berkaitan dengan ketentuan hukum antara lain: surat perjanjian, surat pernyataan, surat kuasa, surat keputusan, dan lain-lain. • Memorandum hanya dapat dipergunakan secara internal di lingkungan perusahaan baik kantor pusat maupun kantor cabang/unit usaha.

• Memorandum tidak dapat digunakan untuk surat-menyurat antar cabang/unit usaha termasuk kantor pusat ke cabang/unit usaha. • Memorandum ditandatangani oleh pejabat berwenang, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan tugas secara tertulis, dengan mengatasnamakan pejabat yang berwenang.

• Pengaturan stempel surat adalah sebagai berikut: • ) Untuk kantor pusat, stempel perusahaan hanya ada dan tersimpan di sekretaris direksi dan masing-masing general manager. • ) Untuk kantor cabang/unit usaha, stempel perusahaan di kantor cabang/unit usaha dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab kepala cabang/kepala unit usaha. • ) Standarisasi stempel dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan pengadaannya dapat dilakukan oleh kantor cabang/unit usaha. • Ketentuan bentuk surat dan memorandum: • ) Tata letak surat/memorandum adalah dalam bentuk lurus berlekuk.

• ) Standarisasi jenis huruf adalah Arial ukuran 11. • ) Jarak spasi adalah 1 (satu). • ) Ukuran kertas yang digunakan adalah A4. • ) Ukuran margin untuk surat adalah top 3,5 cm, bottom 2,5 cm, left 2,5 cm, dan right 2,5 cm.

• ) Ukuran margin untuk memorandum adalah top 3 cm, bottom 2,5 cm, left 2,5 cm, dan right 2,5 cm. • Surat biasa bersifat umum dan dapat diketahui oleh orang lain selain yang dituju. • Surat biasa menggunakan kertas kop surat warna putih. • Surat rahasia bersifat rahasia dan hanya beredar di kalangan komisaris, direksi, general manager, manager, dan kepala cabang/unit usaha.

• Kata-kata “Kepada Yth” cukup ditulis dengan “kepada” saja. • Tidak menggunakan kata-kata “dengan hormat”. • Pada bagian penutup surat tidak perlu ditulis “hormat kami” namun diganti dengan penulisan “tempat dan tanggal surat”.

27. Contoh SOP Perusahaan – Peluang Usaha JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELUANG USAHA 1. TUJUAN Mengumpulkan dan mencari peluang bisnis baru, misalnya dengan mencari prinsipal baru yang mempunyai produk bagus dan terpercaya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan omset penjualan dan laba perusahaan.

2. RUANG LINGKUP • Direksi • Divi Marketing • Calon Prinsipal/Pemilih Bisnis • Divisi Yuridis • Divisi Manajemen Risiko • Divisi Akuntansi dan Keuangan 3. DOKUMEN • Brosur • Katalog • Price List • Quotation • Data Kompetitor • Ceklis Analisis Potensi Pasar • Bussiness Plan 4. DEFINISI • Prinsipal adalah perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang mempunyai bisnis perjanjian dengan distributor untuk menjual produk atau jasa prinsipal di wilayah yang telah ditentukan.

• Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan atau apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. • Katalog adalah daftar koleksi produk atau jasa yang ditawarkan dalam bentuk display untuk user. 5. PROSEDUR PELAKSANAAN • Bagian pengembangan mengumpulkan informasi dari eksibisi. Dokumen yang terkait adalah brosur, katalog, dan price list. • Dewan direksi memberikan referensi peluang bisnis untuk ditindaklanjuti.

Dokumen yang terkait adalah quotation. • Bagian pengembangan dan marketing membahas peluang pasar atas informasi peluang bisnis. Dokumen yang terkait adalah price list, data kompetitor, ceklis analisis potensi pasar. • Bagian pengembangan menyiapkan data atau informasi untuk menyiapkan bussiness plan seperti jumlah kompetitor, market share, harga pesaing, dan lain-lain. Dokumen yang terkait adalah price list, data kompetitor, ceklis analisis potensi pasar. • Dewan direksi akan memberikan tanggapan atas bussiness plan yang disiapkan apakah perlu dilanjutkan atau tidak.

Dokumen yang terkait adala bussiness plan. 28. Contoh SOP Perusahaan – Kelayakan Bisnis JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS 1. TUJUAN Prosedur laporan studi kelayakan pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada keberlangsungan suatu usaha atau proyek perusahaan dibuat saat perusahaan sudah melaksakanan aksi korporasi yaitu: • Ekspansi pengembangan usaha/bisnis eksisting • Pengembangan usaha atau proyek baru • Menjalankan bisnis dengan mitra baru 2.

RUANG LINGKUP SOP ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam proses manajemen risiko terkait dengan rencana dan wacana mengenai pengembangan usaha atau bisnis yang akan dijalankan, fokus kepada hasil dari studi kelayakan, berbentuk sebagai laporan studi kelayakan bisnis.

3. DOKUMEN • Memo internal • Disposisi • Studi kelayakan • Registor risiko 4. REFERENSI ISO 9001 Quality Management System 5. PROSEDUR PELAKSANAAN • Direksi mengeluarkan disposisi atau memo kepada sekretaris perusahaan untuk dibuatkan analisis dari unit manajemen risiko.

• Sekretaris perusahaan memberikan disposisi ke unit manajemen risiko untuk membuatkan analisis kelayakan keberlangsungan usaha atau proyek. Analisis ini meliputi: • ) Ekspansi pengembangan usaha atau bisnis eksisting sudah dijalankan • ) Pengembangan usaha atau proyek baru sudah bejalan • ) Perkembangan usaha dengan mitra bisnis baru.

• Pemilik risiko mengirimkan surat atau memo kepada sekretaris perusahaan untuk dibuatkan analisis risiko ekspansi pengembangan usaha atau rencana pengembangan usaha atau proyek baru, mitra baru yang sudah berjalan.

• Unit manajemen risiko menerima memo dan disposisi dari sekretaris perusahaan dan menerima kelengkapan analisis kelayakan keberlangsungan bisnis yang berasal dari direksi atau pun pemiliki risiko, yaitu: • ) Studi kelayakan • ) Register risiko • ) Arahan manajemen • ) Pendapat ahli • ) Data operasional dan data keuangan • Unit manajemen risiko melakukan langkah-langkah dalam rangka pembuatan visibility analisys, yaitu: • ) Interview dan brainstrorming • ) Melakukan analisis kasus dan penentuan konteks risiko • ) Identifikasi risiko • ) Analisis dan evaluasi risiko • ) Mempersiapkan strategi perlakuan risiko (mitigasi risiko) • Analisis kelayakan keberlangsungan bisnis sudah selesai dibuat dan diserahkan kepada sekretaris perusahaan.

Apabila ada revisi dan perubahan maka akan dikembalikan ke unit manajemen risiko. Apabila tidak ada revisi atau revisi sudah selesai, maka sekretaris perusahaan akan menandatangani memo sebagai pengantar analisa kelayakan keberlangsungan bisnis. Untuk pemilik risiko bisa langsung menerima hasil analisis berupa analisis kelayakan keberlangsungan bisnis tersebut.

• Sekretaris perusahaan memberikan memo beserta analisis kelayakan keberlangsugnan bisnis kepada direksi. • Direksi dan atau pemilik risiko menerima memo dan hasil analisis berupa analisis kelayakan keberlangsungan bisnis dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan mengenai strategi mitigasi risiko yang terdapat di dalam visibility analisys tersebut. 29. Contoh SOP Anggaran – Workshop Penyusunan Anggaran JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR WORKSHOP PENYUSUNAN ANGGARAN 1.

LATAR BELAKANG • Manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha perlu pedoman yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter. • Anggaran perusahaan merupakan pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

• Kebijakan manajemen dalam penyusunan anggaran adalah gabungan antara bottom up dan partisipasif di mana penyusunan anggaran sepenuhnya disusun dari bawah kemudian didiskusikan bersama untuk menetapkan anggaran yang terbaik.

2. TUJUAN Mendapatkan kesepakatan mengenai target semua departemen dan cabang-cabang perusahaan tahun yang akan datang dan tahun berjalan yang optimis dan realistis dengan tetap mengacu pada asumsi yang telah ditetapkan. 3. RUANG LINGKUP • Pembahasan omset • Pembahasan rencana investasi • Pembicaraan rencana formasi karyawan • Penyuntingan data • Evaluasi • Pengesahan 4. SATUAN KERJA TERLIBAT • Bagian anggaran • Manajer Keuangan • General Manager Keuangan • Kantor cabang perusahaan • General Manager consumer dan industrial • General Manager SDM dan Umum • Manager IT 5.

DOKUMEN • Formulir pembahasan omset, biaya, investasi dan formasi karyawan • Kertas kerja pendapatan dan biaya 6. REFERENSI • ISO 9001 • Quality Management System 7. PROSEDUR PELAKSANAAN • Kantor cabang melakukan pembahasan omset produk distribusi, marketing, dan trading dengan departemen terkait. Dan kesepakatannya ditandai dengan tanda tangan kepala cabang dan pimpinan departemen. • Kantor-kantor cabang perusahaan melakukan pembahasan omset produk consumer & industrial dengan departemen consumer & industrial dan kesepakatannya ditandai dengan tandatangan kepada kantor cabang dan pimpinan departemen consumer & industrial.

• Pembahasan rencana investasi dan formasi karyawan antara cabang-cabang perusahaan dengan bagian SDM & Umum yang kesepakatannya ditandatangani kepala kantor cabang perusahaan dan pimpinan bagian SDM & Umum pada form pembahasan investasi dan formasi karyawan.

• Khusus untuk kesepakatan rencana investasi perangkat IT, kepala cabang melakukan pembicaraan dengan manajer IT. • Kantor cabang melakukan perbaikan file anggaran berdasarkan kesepakatan pembahasan, kemudian mencetak kertas kerja anggaran yang diperlukan. • Bagian akuntansi melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan anggaran kantor-kantor cabang perusahaan yang meliputi kewajiban margin, biaya, serta perumbuhan sesuai dengan asumsi yang diterapkan.

Persetujuan ditandai dengan paraf General Manager Keuangan. • Kantor-kantor cabang perusahaan memintakan persetujuan prinsip anggarannya kepada direksi yang persetujuannya ditandai dengan paraf direktur operasional pada kertas kerja laba rugi. • Setelah mendapatkan persetujuan dari direktur operasional, kantor-kantor cabang perusahaan menyerahkan kertas kerja yang sudah diparaf oleh direktur operasional berikut kertas kerja pendukung dan soft copy ke bagian anggaran. 30. Contoh SOP Finalisasi Anggaran JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FINALISASI ANGGARAN 1.

LATAR BELAKANG Manajemen dalam hal menjalankan kegiatan usaha perlu pedoman kerja yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit monitor. 2. TUJUAN Mendapatkan pengesahan atas anggaran yang disusun sehigga bisa digunakan sebagai alat pihak manajemen untuk mengelola perusahaan.

3. RUANG LINGKUP • Finalisasi penyusunan anggaran • Penyusunan anggaran gabungan seluruh departemen dan kantor cabang perusahaan • Penyiapan bahan RUPS anggaran • Pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian buku anggaran 4.

SATUAN KERJA • Bagian anggaran • Manajer keuangan • General Manager keuangan • Dewan direksi • Dewan komisaris • Pemegang saham 5. DOKUMEN • Dokumen persetujuan dan tanggapan komisaris • Risalah RUPS RKAP • Buku RKAP 6. RFERENSI • ISO 9001 • Quality Management System 7. PROSEDUR PELAKSANAAN • Bagian anggaran menyusun anggaran gabungan seluruh kantor cabang dan kantor pusat yang mencakup laba dan rugi. • Manajer keuangan memeriksa anggaran gabungan jika disetujui diteruskan ke General Manager Keuangan • General Manager Keuangan memeriksa anggaran gabungan apabila disetujui maka General Manager Keuangan melakukan pembahasan anggaran gabungan dengan dewan direksi.

• Direksi dan komisaris melakukan pembahasan anggaran gabungan. • Bagian anggaran menyiapkan bahan-bahan untuk RUPS anggaran termasuk draft surat persetujuan dan tanggapan dari dewan komisaris. • RUPS anggaran yang persetujuannya disahkan melalui surat risalah RUPS yang ditandatangani pemegang sahan, dewan komisaris, dan dewan direksi.

• Bagian anggaran mencetak buku anggaran kantor-kantor cabang perusahaan maupun gabungan, melakukan penggandaan dan pendistibusian buku anggaran disertai surat pengantar direktur keuangan. 31. Contoh SOP Dokumentasi File Master Anggaran JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DOKUMENTASI FILE MASTER ANGGARAN 1.

LATAR BELAKANG Manajemen dalam menjalankan kegiatan bisnis perlu pedoman yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan. 2. TUJUAN Menyediakan file penyusunan anggaran yang standar untuk seluruh departemen dan kantor cabang, sehingga proses penyusuan dapat efisien dengan hasil yang akurat dan informatif mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.

3. RUANG LINGKUP • Penetapan struktur harga • Pembuatan master file anggaran menyeluruh, file kertas kerja, dan file perhitungan biaya • Memasukkan data realisasi • Distribusi seluruh file bahan penyusunan anggaran 4.

SATUAN KERJA TERLIBAT • Bagian operasional • Bagian anggaran • Bagian IT • Manajer Keuangan • General Manager Keuangan 5. DOKUMEN • Internal memo • Surat asumsi dan jadwal penyusunan anggaran dari direksi keuangan 6. REFERENSI • ISO 9001 • Quality Management System 7. PROSEDUR PELAKSANAAN • Berdasar jadwal dan asumsi yang telah ditetapkan, General Manager Keuangan menyampaikan memo internal ke bagian operasional untuk menyusun struktur produk yang akan dianggarkan berikut struktur harganya.

• Bagian operasional menyusun struktur harga dan struktur produk yang akan dijual, membantu bersama bagian anggaran dan menetapkannya. • Bagian anggaran membuat file master penyusunan anggaran penjualan dan laba rugi semua kantor cabang dan kantor pusat berdasarkan struktur harga dan produk yang ditetapkan. • Bagian anggaran membuat file kertas kerja biaya, investasi, dan karyawan serta file perhitungan biaya berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

• Bagian IT menyusun realisasi penjualan tahun berjalan sesuai format dan struktur produk yang ditetapkan. • Bagian anggaran yang mengupload data penjualan dan biaya tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta anggaran tahun sebelumnya ke dalam File Master Anggaran. • Manajer Keuangan memeriksa dan memberikan persetujuan atas File Master penyusunan anggaran tersebut. • General Manager Keuangan memeriksa dan memberikan persetujuan atas File Master penyusunan anggaran tersebut.

• Bagian anggaran mendistribusikan File Master Anggaran dan file pendukung ke semua kantor cabang perusahaan dan semua departemen di kantor pusat. 32. Contoh SOP Pasca Workshop Penyusunan Anggaran JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PASCA WORKSHOP PENYUSUNAN ANGGARAN 1. LATAR BELAKANG • Manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha perlu pedoman yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter.

• Anggaran perusahaan merupakan pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. • Kebijakan manajemen dalam penyusunan anggaran adalah gabungan antara bottom up dan partisipatif di masa penyusunan anggaran sepenuhnya disusun dari bawah kemudian didiskusikan bersama untuk menetapkan anggaran yang terbaik.

2. TUJUAN Memastikan bahwa anggaran yang disusun sudah disepakati dan sesuai dengan ketentuan serta asumsi yang ditetapkan. 3. RUANG LINGKUP • Evaluasi hasil workshop • Penyusunan anggaran bulanan • Persetujuan kepala cabang • Evaluasi kewajaran breakdown 4.

SATUAN KERJA TERKAIT • Bagian anggaran • Kantor-kantor cabang perusahaan • Pembukuan kantor pusat 5. DOKUMEN • Formulir pembahasan omset, biaya, investasi, dan formasi karyawan • Kertas kerja pendapatan dan biaya 6. REFERENSI • ISO 9001 • Quality Management System 7.

PROSEDUR PELAKSANAAN • Bagian anggaran melainkan evaluasi hasil workshop seluruh cabang meliputi hasil pembahasan, cetakan kertas kerja yang sudah ditandatangani direksi serta anggaran penjualan, karyawan, investasi, dan perhitungan biaya. • Bagian anggaran menyusun master anggaran bulanan kantor cabang dan kantor pusat dan mengirimakn ke seluruh kantor cabang dan pembukuan kantor pusat.

• Bagian kantor-kantor cabang perusahaan dan bagian akuntansi kantor pusat melakukan breakdown anggaran bulanan. • Bagian anggaran mengevaluasi kewajaran angka breakdown kantor-kantor cabang perusahaan dan kantor pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada untuk finalisasi. 33. Contoh SOP Rumah Sakit – Bagian Keuangan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT 1.

LATAR BELAKANG • Memberikan pedoman, tahapan proses, dan prosedur aktivitas akuntansi • Pengelolaan pembuatan anggaran, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan berjalan dengan baik dan seusai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP Prosedur ini dimulai sejak proses penyusunan anggaran oleh bagian akuntansi samapi penyusunan laporan keuangan. 3. DEFINISI Akuntansi rumah sakit adalah akuntansi yang digunakan untuk mendukung kegiatan rumah sakit melalui pengelolaan sistem informasi akuntansi yang dapat menyediakan informasi yang valid 4.

KEBIJAKAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT • Penyajian laporan keuangan • Periode akuntansi • Pengakuan pendapatan dan beban 5. PROSEDUR • Perencanaan • Penyusunan anggaran • Penerimaan kas • Pengeluaran kas • Prosedur pengeluaran kas kecil 6. PENYUSUNAN LAPORAN Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: • Laporan laba rugi • Neraca • Laporan perubahan modal • Laporan arus kas 34. Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENCANA 1. TUJUAN • Memberikan pemahaman secara utuh dan komprehensif kepada karyawan.

• Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menanggapi informasi tentang potensi bencana dan langkah-langkah serta keterampilan dalam merespon informasi potensi sebelum, selama, dan setelah bencana datang.

• Mendorong optimalisasi dan mobilisasi sumber daya perusahaan dalam mengantisipasi dan tindakan cepat tanggap dalam penanganan bencana. • Menggali dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam mempersiapkan diri terhadap bencana yang mengancam 2. SASARAN • Perluasan pemahaman umum dan skill dasar dalam penyelamatan dan evakuasi penyelamatan.

• Pengembangan keterampilan dasar dan pemahaman spesifik dalam prinsip-prinsip penanganan bencana oleh karyawan. 3. DEFINISI • Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

• Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan antara lain: gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, kekeringan, dan juga tanah longsor. • Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, seperti wabah penyakit, epidemik, dan kegagalan teknologi.

• Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan juga terorisme. 4. LANGKAH MITIGASI BENCANA • Melakukan pemetaan daerah rawan genangan tertinggi jika terjadi banjir • Membuat jalur evakuasi • Menentukan tempat yang aman untuk penampungan produk sementara • Melakukan pertemuan rutin atau mendatangkan ahli untuk mendapatkan informasi tentang penanganan bencana • Memahami gejala-gejala alam yang tidak biasa terjadi • Melakukan latihan evakuasi secara reguler, baik terjadwal maupun tidak terjadwal • Membuat kode tertentu yang dikenali karyawan guna menandakan evakuasi • Membuat peta evakuasi dan mengedarkan kepada karyawan 5.

PROSEDUR SAAT BENCANA • Membunyikan tanda bahaya • Tidak panik • Apabila terjadi gempa: • Segera menuju tempat terbuka jauh dari bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, cabang listrik dan tiang listrik • Jauh dari kaca jendela • Apabila tidak sempat keluar ruangan, berlindung di bawah meja yang kokoh, menjauhi rak buku, lemari, dan jendela kaca • Melindungi kepala dengan benda yang lunak 35.

Contoh Standar Operasional Penerimaan Mahasiswa Baru JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 1. TUJUAN Menjelaskan proses pendaftaran mahasiswa baru, proses seleksi sampai proses daftar ulang mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa baru. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini meliputi kegiatan pemberian pengumuman tentang penerimaan mahasiswa baru, proses pendaftaran mahasiswa, tes masuk, pengumuman hasil tes dan pendaftaran ulang mahasiswa yang diterima.

Kemudian dilanjutkan kegiatan matrikulasi guna review mata kuliah sebelum proses KBM dilangsungkan. 3. REFERENSI • Buku Panduan Akademik 4. SARANA • Pendaftaran via online dan mencetak formulir pendaftaran • Komputer • Ujian masuk • Kegiatan matrikulasi 5. PROSEDUR PENERIMAAN • Pengumuman tentang adanya penerimaan mahasiswa baru • Proses pendaftaran mahasiswa baru secara online dan offline • Setelah pengisian berkas secara online/offline, calon mahasiswa mencetak berkas dan menyerahkan ke Bagian Administrasi Umum • Petugas penerimaan melakukan input data di komputer dan mencetak tanda terima penyerahan berkas, bukti pembayaran dan juga nomor ujian calon mahasiswa berikut jadwal seleksinya • Mahasiswa yang dinyatakan lulus/tidak lulus akan diumumkan sesuai jadwal • Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian masuk, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan 36.

Contoh SOP Sederhana Penggunaan Alat JUDUL : PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN • Menarik pin yang terdapat pada tabung pemadam • Mengarahkan selang tabung atau nozzle pada sumber api • Menekan tuas tabung pemadam • Menyemprotkan alat pemadam api ringan tersebut pada sumber api dengan cara disisir atau disapu dari kiri ke kanan atau sebaliknya 37.

Contoh SOP Sederhana Pegawai / Karyawan JUDUL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KARYAWAN SWALAYAN • Seluruh karyawan pagi wajib hadir pukul 07.45 WIB, sedangkan karyawan sore wajib hadir pukul 14.45 WIB • Karyawan harus melakukan apel pagi dan melakukan kebersihan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan swalayan • Pada pukul 08.00 WIB seluruh karyawan pagi wajib melaksanakan tugas sesuai kewenangan masing-masing • Pada pulul 12.00 WIB karyawan diperbolehkan istirahat dan beribadah secara bergantian.

Tempat istirahat dan ibadah telah disediakan oleh pihak swalayan, harap digunakan dengan tetap menjaga kebersian dan kerapihan • Pada pukul 15.00 WIB terdapat pergantian shift pagi dan shift sore • Jam kerja karyawan pagi pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Sedangkan shift sore pukul 15.00 WIB – 21.00 WIB • Setiap waktu sholat bagi karyawan yang beragama Islam diperbolehkan melaksanakan ibadah di tempat yang telah disediakan • Karyawan berhak pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan • Karyawan berhak mendapatkan bonus tambahan jika kinerjanya mencapai hasil yang optimal menurut supervisor
a.

Laci b. Peti barang c. Lemari besi terbuka d. Cash box e. Tas 6. Salah satu fungsi pemerintah dalam konteks administrasi keuangan negara adalah sebagai akumulator, maksudnya adalah . a. Mengalokasikan sumber dana untuk mengadakan barang/jasa umum b. Menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat c. Meningkatkan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang mantap d. Menghimpun dan menyalurkan dana dan daya untuk sebesar mungkin dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat 8.

Dalam konteks model sistem, administrasi keuangan negara merupakan suatu proses yang bersifat dialektis, maksudnya adalah . a. Antara faktor subjek dan objek serta lingkungan merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi b. Melengkapi proses c. Alat pengarah dan penilai sampai sejauhmana suatu sistem bergerak ke arah tercapainya tujuan d.

Interaksi antar komponen atau subsistem dalam sistem administrasi keuangan a. Untuk membeli mesin- mesin kantor b. Untuk membeli furniture kantor c. Untuk mengadakan acara family gathering d. Untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan bersifat mendadak e.

Untuk membantu bagian pemasaran 11.Untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. a. Nama orang yang menyerahkan uang b.

Nomor rekening c. Banyaknya barang yang diserahkan d. Nama orang yang menerima surat e. Tanda tangan orang yang menyerahkan uang 26. Setelah petugas administrasi kantor atau sekretaris menerima uang dari bendahara, selanjutnya mencatat transaksi tersebut ke dalam.

a. Nama orang/perusahaan yang menerima uang b. Nama orang/perusahaan yang menyerahkan uang c. Nama orang/perusahaan yang menjual barang d. Nama orang/perusahaan yang menggunakan uang e.

Nama orang/perusahaan yang bertanggung jawab 38.Bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan yang dibuat oleh pembeli disebut. 45. Apabila peserta rapat jumlahnya 10 orang, maka penulisan peserta tersebut dalam notula adalah…. a. Dibuat daftar hadir dan dilampirkan b. Ditulis daftar tersendiri dan dilampirkan c. Ditulis nama peserta yang bersangkutan d. Ditulis jumlah dan nama peserta e. Ditulis namanya 46. Dana kas kecil setiap bulannya diberikan dalam jumlah tertentu secara tetap.

Pengisian dana tersebut disebut system…. a. Tabelaris b. Fluktuasi c. Tepat d. Rutin e. Imprest 47. Seorang pimpinan dari ruang kerjanya akan menyampaikan pesan kepada tenaga administrasi kantor yang sedang bekerja di ruang lain. Media komunikasi yang tepat dipergunakan dalam proses komunikasi tersebut adalah . a. Teleponseluler b. Dictaphone c.

Intercome d. Handphone e. Telepon 48. Setiap pelanggan yang datang harus dilayani dengan baik. Jika anda sebagai resepsionis apa yang harus anda lakukan apabila pelanggan/tamu datang bersamaan dan semua ingin dilayani lebih dulu? a. Melayani pelanggan yang datang duluan b.

Dimohon sabar untuk menunggu giliran c. Mendengarkan keluhan pelanggan d. Meminta kepada petugas unit lain untuk membantu e. Segera menyampaikan permohonan maaf 49. Dalam kegiatan penyimpanan arsip, sebelum disimpan surat diberi kode angka 2537, artinya surat tersebut akan disimpan menurut sistem nomor .

a. klasifikasi b. buku arsip c. decimal dewey d. buku agenda e. Terminal digit 50. Untuk penyelenggaraaan rapat yang bertujuan memberi penjelasan/informasi kepada peserta rapat, pengaturan tempat duduk yang tepat adalah disusun model .

a. Workshop b. Huruf u c. Klasikal d. Persegi empat e. Ingkaran 51. Untuk penyelenggaraan kearsipan menurut sistem Masalah, banyaknya laci yang disediakan adalah didasarkan pada banyaknya . a. Masalah utama b. Perihal surat c. Pembagia kecil d. Masalah pembantu e. Masalah surat 52. Salah satu pekerjaan pada bagian administrasi adalah mengelola kas kecil. Untuk membuat laporan keuangan, perangkat lunak yang tepat digunakan adalah.

a, Microsoft Office Tools b. Microsoft Office Access c. Microsoft Office PowerPoint d. Microsoft Office Word e. Microsoft Office Excel 53. K3 mempunyai peran yang sangat penting. Berikut ini yang tidak termasuk peran keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah . a. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien b. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan c.

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan jaminan dan fasilitas kerja sesuai kebutuhannya d. Setiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin keselamatannya e. Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja 54. Berbagai fasilitas penunjang kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan, antara lain lay out ruangan, ruang lobi dan denah ruangan yang disediakan oleh suatu lembaga/ instansi adalah untuk memenuhi kebutuhan.

a. Fisik b. Emosional c. Ekonomis d. Psikis e. Praktis 55. Ketika menerima telepon, ucapan yang sesuai dengan etika berbicara dalam menerima panggilan telepon adalah . 57. Tantri Fitriana bekerja sebagai staf kantor pada sebuah perusahaan swasta.

Pada suatu hari ia diminta oleh pimpinan perusahaan untuk menggandakan sebuah dokumen dalam jumlah banyak secara cepat yang hasilnya sama seperti aslinya, maka ia bisa menggandakan dokumen tersebut dengan menggunakan….

a. Mesin fotokopi e. Angkat gagang telepon, siapkan alat tulis dan block note, tekan nomor yang dituju, sampaikan pesan, ucapan trima kasih, tutup pembicaraan, letakkan gagang telepon 59. Berikut ini yang merupakan fungsi kepegawaian adalah…. a. Menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan.

e. Buku ekspedisi ekstern 61. Untuk untuk mendapatkan dana kas kecil rapat yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Berikut ini yang tidak termasuk syarat rapat yang baik adalah . a. Tidak ada monopoli b. Suasana terbuka c. Selalu dalam pengawasan pimpinan jawaban d. Partisipasi aktif dari peserta e. Perdebatan berdasarkan argumentasi 62. Mesin fotokopi merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk menangani penggandaan dokumen. Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada saat menggunakan mesin fotokopi langkah pertama adalah menghidupkan mesin dengan menekan tombol ON/OFF.

Langkah kedua adalah…. a. Menekan tombol off b. Menekan tombol numeric c. Meletakkan naskah pada kaca jawaban d. Menekan tombol exposure e. Menekan tombol start 63. Dalam menjalankan kegiatannya, suatu organisasi diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun penumpukan pekerjaan pada suatu unit kerja.

Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada ini akan terwujud jika organisasi menerapkan prinsip… Tingkat pengawasan Kesatuan perintah Koordinasi Pendelegasian wewenang Pembagian kerja jawaban 64. Dana kas kecil ditetapkan secara imprest setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,-Selama bulan Maret terjadi transaksi sebagai berikut: Pembelian ATK Rp. 155.000,00 Memberi snack untuk tamu Rp. 90.000,00 Membayar langganan majalah Rp.

85,000,00 Membeli materai Rp. 12.000,00 Membeli karangan bunga Rp. 500.000,00 Dari data tersebut di atas, maka pengisian dana kas kecil untuk periode selanjutnya adalah. Rp 1.742.000,00 Rp 742.000,00 Rp 258.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp. 242.000,00 65. Dalam menulis surat harus mengikuti ketentuan bahasa surat yang baik.

Ciri-ciri bahasa surat yang baik adalah . Jelas, lengkap, berbobot, sopan Jelas, bermakna, menarik, singkat Singkat, jelas, padat, berisi Singkat, padat, sopan, santun Jelas, lugas, menarik, sopan 66. Di bawah ini merupakan ekspresi mata yang seharusnya dihindari oleh karyawan terhadap tamu atau pelanggan, yaitu….

Kontak mata secara langsung Ttatapan mata bersahabat Tatapan mata disertai senyuman Tatapan mata berbinar Tatapan mata kosong 67. Perabot kantor yang biasanya mempunyai 4 laci dari bawah ke atas, gunanya untuk menyimpan map-map file yang berukuran kurang lebih 25 x 35 cm adalah…. Locker Lemari Cabinet peraga Filing cabinet Laci kartu 68.

Perhatikan langkah-langkah berikut: • Membuat surat permohonan • Surat diserahkan ke bendahara • Didistribusikan kepada bagian yang membutuhkan • Diserahterimakan dengan mengisi buku serah terima barang dan penerimaan barang • Petugas memeriksa persediaan atau stock barang di gudang • Meminta persetujuan kepada pimpinan atau kepala • Apabila telah disetujui diserahkan ke pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada logistik untuk melakukan pembelian • Sebelum barang diterima, barang diperiksa atau diuji Urutan prosedur pengadaan peralatan kantor yang benar berdasarkan pernyataan di atas adalah….

a. 2,3,4,5,6,7,8,1 b. 1,5,2,6,7,8,4,3 c. 1,2,3,4,5,6,7,8 d. 1,2,7,5,4,3,8,6 e. 1,2,5,6,7,8,4,3 69. Dalam penanganan surat masuk menurut sistem buku agenda, setelah penerima membubuhkan tanda terima dari pengantar, langkah selanjutnya adalah . a. Menyortir, membuka sampulmengagenda b. Mengagenda, membaca isi, mendisposisi c. Membuka sampul, mengagenda, mendisposisi d. Menyortir, mengagenda, mendisposisi e. Membuka sampul, membaca surat, mengagenda 70.

Dari macam-macam dokumen berikut ini yang merupakan dokumen pribadi adalah . a. Curiculum vitae, C1, proposal b. Surat kelahiran, surat lamaran, cek c. Akte kelahiran, surat keputusan, surat perjanjian d. SIM, KTP, akte kelahiran e. Akte jual beli, surat ijin, curiculum vitae 71. Agar pekerjaan kantor bisa berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan berbagai macam sarana dan prasarana kantor.

Di bawah ini yang merupakan sarana kantor adalah…. a. Mesin fotocopy, rissograph dan mesin stensil b. Pensil, kertas dan tinta c.

Lukisan, jam dinding, kalender d. Gedung, mesin fotocopy dan finger print e. Gedung, ruangan dan peralatan jawaban 72. Perhatikan langkah-langkah berikut: • Bukalah tutup mesin tik • Tekan kunci tuts pengubah • Gulung pita yang akan dilepaskan kesalah satu spul • Lepaskan pita lama dari sangkutan pemegang pita • Tekan beberapa tuts, sehingga v, b, dan n dempet berdiri • Tarik ke luar penekan pita pada spul dan angkat spul ke luar.

• Lepaskan pita dalam dari ujung pengait spul. Salah satu pemeliharaan mesin tik manual adalah melepas dan memasang pita. Berdasarkan pernyataan di atas, langkah-langkah melepas pita mesin tik manual dapat dilakukan dengan urutan…. a.

1, 3, 2, 4, 5, 6, 7 b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

1, 4, 3, 2, 5, 6, 7 d. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 e. 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7 73. Dalam penyelenggaraan kearsipan menurut sistem Nomor Decimal Dewey, jumlah guide yang disediakan adalah . a. 10 buah b. 1.000 buah c. 50 buah d. 10.000 buah pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. 100 buah 74. Setelah selesai membuat dokumen dengan menggunakan komputer, langkah selanjutnya adalah mencetak dokumen. Apabila dokumen tersebut akan digandakan dengan menggunakan mesin stensil, maka printer yang tepat digunakan untuk mencetak adalah….

a. Printer dotmatriks b. Printer laser c. Printer laser dan inkjet d. Printer inkjet e. Printer bublejet 75. Apabila kita akan menghancurkan dokumen berupa kertas yang sudah tidak terpakai, maka alat yang tepat digunakan adalah…. a. Shredder b. Stapler c. Snelhecter d. Cutter e.

Gunting 76. Di dalam olah data baik secara manual maupun dengan komputerisasi terdiri dari tiga tahapan dasar yaitu input, proses, output. Dan tiga tahapan dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa tahapan lagi, yaitu orginating – recording, clasifiying, sorting, calculating, summarizing, storing, retriefing, communicating dan reproducing.

Tahapan yang memberikan identitas dalam data yang akan diolah merupakan tahapan…. a. Communicating b. Orginating-recording c. Reproducing d. Sorting e. Clasifiying 77. Staples dan clip paper merupakan……… a. Menentukan tinggi kolom b. Menentukan lebar kolom c. Menentukan lebar kolom dengan ukuran sama d. Menentukan tinggi kolom dengan ukuran sama e. Menentukan lebar kolom 12 91.Pilih data,tentukan range-nya,klik copy,tempatkan cursor pada posisi range yang diinginkan,klik paste,langkah ini digunakan pada saat… a.

Memilih data b. Memindahkan data dengan toolbar c. Membatalkan aksi d. Menyalin data e. Memindahkan data menggunakan bar baru 92. Clik file,pilih print,klik panah ke bawah dibelakang nama printer untuk melihat printer yang tersedia,tentukan jumlah lembar yang akan dicetak.klik OK bila semua tahapan telah benar benar untuk mencetak dokumen.lengkapilah urutan penting yang tertinggal pada proses ini dengan pilihan di bawah ini… a.

Klik format,pilih font,pilih effect hiden b. Klik format,pilih font,pilih effect supercript pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. Klik format,pilih font,pilih effect striethrough d.

Klik format,pilih font,pilih effect subscript e. Klik format,pilih font,pilih effect small 94. Syarat-syarat seorang sekretaris pribadi,meliputi syarat pengetahuan,syarat keterampilan dan syarat kepribadian.Dibawah ini yang tiodak termasuk syarat kepribadian yaitu … a.

Membuat E-mail baru b. Mengirim E-mail dengan disertai lampiran c. Membuka E-meil yang masuk d. Mengirim E-mail ke alamat tertentu e. Mengirim E-mail ke beberapa alamat yang berbeda 97. Tugas dan fungsi sekretaris sering kali mempunyai kesamaan dengan tugas dan fungsi (public relation),kesamaan ini adalah… a.

Bahasa yang fulgar sehingga menyinggung nama baik seseorang b. Bahasa asing yang sulit dimengerti oleh penerima pers release ini c. Bahasa yang etis,jelas,mengandung 4W + H,tepat sasaran / waktu sesuai dengan kepentingan pers release ini dibuat d. Ditulis tangan dan banyak koreksi menggunakan tip-X e.

Mengelak dan menantang,demi menjaga nama baik perusahaan 99. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari… a. Untuk mengoptimalkan usia pemakaian peralatan b. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan c. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur d.

Membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien e. Untuk menjamin keselamatan orang (user) yang menggunakan alat tersebut 103. Organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan pengertian organisasi menurut.

a. Laporan dari bank yang menyatakan saldo uang perusahaan di bank b. Laporan dari bank yang menyatakan berapa saldo pinjaman di bank c. Laporan dari bank yang menyatakan berapa bunga pinjaman yang harus dibayar d. Laporan yang memuat/berisi pencocokan antara catatan yang dilakukan oleh bank dengan catatan perusahaan e. Laporan yang menyatakan semua pengeluaran perusahaan melalui bank 107.

Yang tidak dikategorikan sebagai kas dalam komposisi kas,adalah… a. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan b. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan c.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekkan secara rutin dan teratur d. Membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien e. Untuk menjamin keselamatan pengguna 112. Pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem dana tetap,adalah sebesar… a. Jumlah yang tetap setiap bulan b. Jumlah yang sama dengan pengeluaran kas kecil yang telah dikeluarkan c.

Jumlah yang sama dengan pada saat pembentukannya d. Jumlah yang sama dengan saldo awalnya e. Jumlah yang sama dengan kebutuhan pengeluaran pada hari itu 113. Undangan rapat sebaiknya diterima oleh peserta rapat paling lambat… a.

Lembar Tunjuk Silang b. Lembar Pengantar c. Lembar Pengiriman d. Lembar Disposisi e. Lembar Follow Up 120. Dua sistem kearsipan yang biasa disebut sebagai „sistem universal‟ karena selalu Dipergunakan dalam sistem-sistem yang lain adalah sistem… a. Abjad dan nomor b. Masalah dan abjad c. Abjad dan tanggal d. Tanggal dan nomor e. Wilayah dan tanggal 121 .Hasil suatu pembicaraan rapat yang telah ditulis dengan rapi disebut… a.

Membuat E-mail baru b. Mengirim E-mail dengan disertai lampiran c. Membuka E-meil yang masuk d. Mengirim E-mail ke alamat tertentu e. Mengirim E-mail ke beberapa alamat yang berbeda 134. Tugas dan fungsi sekretaris sering kali mempunyai kesamaan dengan tugas dan fungsi (public relation),kesamaan ini adalah… a. Bahasa yang fulgar sehingga menyinggung nama baik seseorang b. Bahasa asing yang sulit dimengerti oleh penerima pers release ini c.

Bahasa yang etis,jelas,mengandung 4W + H,tepat sasaran / waktu sesuai dengan kepentingan pers release ini dibuat d. Ditulis tangan dan banyak koreksi menggunakan tip-X e. Mengelak dan menantang,demi menjaga nama baik perusahaan 136.

Unsur-unsur komunikasi terdiri dari… a. The name of person to whom the letter is sent b. The name of person receiving the letter c. The time or date of letter writing d.

The content of the letter in a very briefly statement e. The name of person receive the letter 147. ”By separate post we are sending you our latest price list of ….”By separate post we Are sending you our latest price list of….”This sentence is usually used in … a. Positif,netral,lengkap dan lain-lain b. Netral,lengkap,media,lambang c. Positif,media lambang,motivasi d. Negatif,lengkap,netral e. Positif,negatif,netral dan zero 152. Ada 2 macam konsep pengembangan diri (kepribadian)yaitu konsep diri yang lebih dan baik,salah satu konsep diri yang di bawah ini adalah… a.

Menjadi dasar pengetahuan seseorang b. Menjadi bakat seseorang yang dapat dipelajari oleh orang lain c. Menjadi bakat seseorang yang sulit dipelajari oleh orang lain d.

Menjadi khusus milik seseorang yang menjabat jabatan tersebut e. Menjadi warisan dari orang tua 155. Secretary adalah istilah sekretaris yang berasal dari bahasa… a. Keahlian bergaul melalui prilaku yang sesuai dengan ketentuan kerja b.

Keahlian dalam sikap perbuatan dan gerak langkah yang sesuai untuk jabatan c. Keahlian bergaul melalui perilaku dan bersikap sesuai untuk pekerjaan d. Keahlian bergaul melalui perilaku dan sikap perbuatan serta berwatak profesional e. Keahlian berkomunikasi 160. Perihal yang harus diperhatikan oleh sekretaris dalam etika kerja adalah … a. Cepat tanggap terhadap sekelilingnya b. Dapat mengenal dengan cepat orang sekitarnya c. Mempunyai motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan d.

Sulit mengakui kesalahan e. Mengatasi pekerjaan dengan baik dan tekun 162. Program aplikasi merupakan tipe program yang pertama kali digunakan setelah sistem operasi dimuat untuk mendapatkan dana kas kecil aplikasi yang paling tepat digunakan di bagian keuangan yang berhubungan dengan angka-angka adalah… a.

Kode negeri + kode awal + kode wilayah + nomor telepon yang dituju b. Kode awal + kode negara + kode wilayah + nomor pelepon yang dituju c. Kode awal internasional + kode negara + kode wilayah + nomor telepon yang dituju d. Kode wilayah + kode negara+kode awal + nomor telepon yang dituju e. Kode negara + nomor telepon yang dituju 172.

Anda sebagai sekretaris menerima telepon masuk dari salah satu klien perusahaan anda,yang ingin bicaradengan atasan anda,tetapi atasan anda tidak ditempat,apa yang anda lakukan … a. Kelingking kanan,telunjuk kiri,manis kiri,telunjuk kiri,manis kiri,telunjuk kanan,tengah kiri b.

Kelingking kanan,telunjuk kiri,manis kanan,telunjuk kanan,manis kanan,manis kiri,tengah kanan c. Kelingking kanan,telunjuk kiri,manis kanan,telunjuk kanan,kelingking kiri,manis kiri,tengah kanan d. Kelingking kanan,manis kanan,telunjuk kiri,telunjuk kanan,manis kiri,kelingking kiri,tengah kiri e. Kelingking kanan,manis kanan,telunjuk kiri,manis kiri,telunjuk kanan,tengah kiri,tengah kanan a. Dipanggil untuk datang b. Mendapat jabatan yang dikehendaki c. Mendapat surat panggilan untuk test d.

Dipanggil untuk wawancara e. Mendapat balasan surat 177. Penyimpanan surat menurut sistem nomor Desimal Dewy,untuk surat bernomor kode 473 disimpan dalam laci …, dibelakang guide …, dalam folder … a. Terima kasih atas surat Saudara no.tanggal.tentang pesanan 20 unit komputer b. Kami sampaikan bahwa kami adalah salah satu perusahaan nasional yang akan buka cabang dikota. c. Berdasarkan surat saudara no.tanggal. tentang permintaan daftar harga.

d. Menanggapi permintaan saudara no.tanggal.kami akan kirimkan. e. Dengan ini kami informasikan bahwa kami adalah perusahaan yang bergerak dibidang. 183. Perundang-Undangan RI yang mengatur tentang Arsip adalah. a. Menghindari pemborosan tenaga dan waktu b.

Menghindari kerahasiaan informasi c. Menjaga kelestarian perusahaan d. Menyiapkan tempat penyimpanan e. Pelayanan dokumen yang efisien dan efektif 185. Arsip harus memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip, berarti arsip tersebut memiliki syarat.

a. Penulisannya dimulai dari pinggir kiri b. Alamat dalam ditulis disebelah kanan, di bawah nama kota dan tanggal c. Tidak menggunakan nama kota d. Alamat dalam ditulis di sebelah kiri setelah nomor surat e.

Setiap alinea baru menjorok lima spasi 190. Hanging Paragraph adalah nama lain untuk surat berbentuk. 194. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat perkenalan adalah, kecuali. a. Memperkenalkan produk barang atau jasa b. Menyampaikan kelebihan produk barang atau jasa yang dijual c. Menyampaikan pekerjaan / proyek apa yang pernah dilakukan d. Memperkenalkan nama dan jenis usaha e. Memperkenalkan nama pemilik / pimpinan perusahaan a.

Penerimaan – pencatatan – penyortiran – pengarahan – penyimpanan – penyampaian b. Penerimaan – penyortiran – pencatatan – pengarahan – penyampaian – penyimpanan c. Penerimaan – pengarahan – pencatatan – penyimpanan – penyortiran - penyampaian d.

Penerimaan – pencatatan – penyortiran – pengarahan – penyampaian – penyimpanan e. Penyortiran – pencatatan – penyimpanan – penerimaan – penyimpanan – penyampaian a. Waktu penyerahan barang/kapan barang tersebut tiba b. Pelayanan yang didapat jika menjadi pelanggan/pembeli c.

Harapan atau prospek yang dikehendaki oleh penjual d. Gambaran kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan e. Bahasa surat harus menarik 206. “Terima kasih atas surat Saudara No. tanggal . tentang permintaan daftar harga Sepatu Merk”. a. Permintaan penawaran dari penjual b. Penawaran yang dibuat oleh calon pembeli c.

Tanggapan surat atas permintaan dari penjual d. Penawaran yang dibuat oleh penjual e. Pesanan dari pembeli 207. “mengenai ongkos dan biaya barang, mulai dari gudang sampai barang berada diatas kapal akan kami (penjual) tanggung semuanya”. Dalam istilah bisnis, pernyataan tsb merupakan istilah dari. a. Air Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Bill b. Free on Board c. Cash and Carry d.

Cash on Delivery e. Loko Gudang 208. “dari total harga secara secara keseluruhan sebesar Rp. 25,000,000,- akan kami bayar sebesar Rp. 5,000,000,- jika barang sudah tiba ditempat kami dan sisanya akan kami angsur sebanyak 3 kali. Demikian pesanan ini kami sampaikan. Wassalam”. a. Membuat warkat-warkat/mencatat data yang diinginkan b.

Memperbanyak warkat dan memberikan alamat c. Mengurus, membagi dan mengirim surat-surat d. Mengirim, dan mengangkut pesanan-pesanan dengan kapal e. Tugas-tugas khusus 217. Jenis pekerjaan kantor yang memiliki presentasi paling besar menurut GR Terry yaitu. a. Prinsip tujuan b. Prinsip kesatuan fungsi c. Prinsip hubungan individual d. Prinsip kesederhanaan e. Prinsip manajerial 219. Pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor pada suatu bagian atau unit tertentu dan manajemennya diserahkan kepada satu orang khusus bertanggung jawab dalam bidang aktivitas perkantoran.

Ini adalah pengertian dari asas. e. Bangunan, Ruko, Tanah 223. PT. PELANGI membagikan saham tunai sebesar Rp 12.000.000 kepada pemegang saham. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun untuk transaksi sejumlah Rp 12.000.000, adalah. a. Pendapatan b. Piutang c. Dividen d. Kas e. Beban Perlengkapan 224. Pesanan PT. Aryata telah selesai. PT. Aryata mengambil pesanannya dan membayar kewajibannya sebesar Rp 1.420.000, sementara sisanya akan dilunasi pada bulan Desember mendatang.

Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun untuk transaksi sejumlah Rp 1.420.000, adalah. a. Pendapatan b. Piutang c.

Hutang d. Kas e. Beban Perlengkapan 225. Percetakan "PT. PELANGI" melunasi hutang usaha ke PT. Ms Print. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun diposisi kredit yang digunakan adalah. a. Kas b. Perlengkapan c. Hutang d. Perlengkapan Cetak e. Beban Perlengkapan 35. Percetakan "PT. PELANGI" melunasi hutang usaha ke PT. Ms Print. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun diposisi debet yang digunakan adalah. a. Kas b. Perlengkapan c.

Hutang d. Perlengkapan Cetak e. Beban Perlengkapan 226. Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Perlengkapan cetak (kertas, tinta, dan lain-lain) dari Toko Serba Murah seharga Rp 5.175.000 secara tunai.

Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun diposisi kredit yang digunakan adalah. a. Kas b. Perlengkapan c. Hutang d. Perlengkapan Cetak e. Beban Perlengkapan 227. Membayar tunai biaya iklan di radio dan koran sebesar Rp 4.550.000 secara tunai. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun diposisi kredit yang digunakan adalah.

a. Kas b. Kas Bank c. Beban d. Utang Bank e. Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada Iklan 228. Membayar tunai biaya iklan di radio dan koran sebesar Rp 4.550.000 secara tunai. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum maka nama akun diposisi debet yang digunakan adalah. a. Kas b. Kas Bank c. Beban d. Utang Bank e. Beban Iklan 229. Membeli Kendaraan bekas untuk operasional perusahaan seharga Rp 52.000.000, dimana sebesar Rp 22.000.000 dibayarkan secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 5 bulan.

Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum berapa jumlah hutang dari transaksi yang terjadi. a. Rp. 10.000.000 b. Rp. 30.000.000 c. Rp. 20.000.000 d. Rp. 50.000.000 e. Rp. 40.000.000 230. Menerima pesanan cetakan kalender duduk tahun 2020 dari Bank Mandiri senilai Rp. 65.000.000. Sebesar Rp. 15.000.000 telah dibayarkan tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi apabila pesanan tersebut telah selesai.

Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum berapa jumlah pendapatan. a. Rp. 10.000.000 b. Rp. 25.000.000 c. Rp. 60.000.000 d. Rp. 65.000.000 e. Rp. 55.000.000 231. Menerima pesanan cetakan kalender duduk tahun 2020 dari Bank Mandiri senilai Rp. 65.000.000. Sebesar Rp. 15.000.000 telah dibayarkan tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi apabila pesanan tersebut telah selesai. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum akun piutang diposisi debet sejumlah.

a. Rp. 10.000.000 b. Rp. 20.000.000 c. Rp. 60.000.000 d. Rp. 40.000.000 e. Rp. 50.000.000 232. Menerima pesanan cetakan kalender duduk tahun 2020 dari Bank Mandiri senilai Rp. 65.000.000. Sebesar Rp. 15.000.000 telah dibayarkan tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi apabila pesanan tersebut telah selesai. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum adalah akun kas diposisi debet sejumlah. a. Rp.

15.000.000 b. Rp. 25.000.000 c. Rp. 65.000.000 d. Rp. 45.000.000 e. Rp. 55.000.000 233. Percetakan "PT. PELANGI" menerima kredit usaha dari Bank Mandiri sebesar Rp. 85.000.000 dengan jaminan tanah. Transaksi yang terjadi jika dimasukan kedalam jurnal umum adalah akun kas diposisi debet, maka pada posisi kredit akun yang digunakan adalah. a. Pemegang kas kecil menyiapkan daftar pengeluaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil b.

Pemegang kas kecil harus membuat formulir pendaftaran c. Mengumpulkan barang yang dibeli d. Bukti pengeluaran kas kecil ditandatangani oleh pemegang kas kecil e. Setiap terjadi pembayaran harus selalu ijin dari bendahara 235.

Pengertian administrasi secara luas adalah : a. Kegiatan menyusun kerangka organisasi yang menjadi wadah aktivitas b. Pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan transportasi c.

Tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi d. Kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia ataupun sekelompok orang atau masyarakat hingga tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. e. Tempat sekelompok orang berkumpul dan bekerjasama a. Memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi b. Menyediakan informasi atau keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan c. Menyediakan informasi atau keterangan bagi mitra kerja organisasi untuk embeli produk d.

Melakukan kegiatan perencanaan organisasi setiap tri wulan e. Membantu kompetitor organisasi untuk mengetahui informasi organisasi a. Pengertian administrasi sarana dan prasarana b. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasaranas c. Tujuan administrasi sarana dan prasarana pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada. Fungsi administrasi sarana dan prasarana e. Manfaat administrasi sarana dan prasarana 252.

Unit-unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi.

a. Disposisi b. Buku jurnal surat keluar c. Buku jurnal surat masuk d. Buku ekspedisi e. Buku direktori 260. Pengertian Administrasi dari segi etimologis adalah. a. Kegiatan memberdayakan sumber daya alam b. Kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan c. Kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda, kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

d. Kegiatan menyediakan data dan informasi e. Kegiatan memanejerial sistem 261. Dalam bahasa Belanda administrasi berasal dari kata “administratie” yang artinya. b. Office controling c. Office organizing d. Office actuating e. Office management 266. Kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan yang diperlukan adalah arti dari. a. Humas b. Manajemen c. Tata usaha d. Perbekalan e. Komunikasi 267. Proses menentukan arah kegiatan kantor, dengan cara meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan kantor adalah pengertian dari.

a. Office organizing b. Office actuating c. Office controling c. Kertas, pena, karbon d. Karbon, hecter; pena e. Kertas; karbon; lem 273. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi pendukung kantor adalah. a. Melaksanakan fungsi manajemen b. Merancang sistem dan prosedur kantor c. Mengendalikan formulir kantor d. Menerima informasi e. Menjamin keamanan aset 274. Ciri-ciri kantor adalah sebagai berikut : Ketiga pernyataan tersebut diatas adalah pendapat dari : a.

GR Terry b. Koontz dan O’Donnel c. William Henry L d. J. C. Denyer e. Drs. A. Moenir 275. Perencanaan kantor meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali. a. Perencanaan gedung, standar kualitas kerja b. Penerangan, tata ruang kantor c. Anggaran, standar kualitas kerja d. Anggaran dan waktu e. Anggaran 276. Dibawah ini yang bukan merupakan fungsi utama kantor adalah.

a. Menerima informasi b. Merekam informasi c. Mengendalikan formulir kantor d. Mengelola informasi e. Mendistribusikan informasi 277. Dibawah ini pekerjaan kantor yang tidak bersifat ketatausahaan adalah. a. Pelayanan telepon b. Pelayanan keamanan c. Pengurusan perlengkapan d. Penerimaan tamu e. Pelayanan kebersihan e. Modiriz 282. Dalam pekerjaan kantor dikenal istilah “Billing” yang artinya. a. Surat menyurat b. Menyimpan warkat c. Tugas-tugas khusus d. Membuat rekening e. Kegiatan pencatatan 283.

Making record/noting down desired data adalah pekerjaan kantor yang berhubungan dengan. a. Memperbanyak warkat dan memberikan alamat b. Mengurus, membagi dan mengirim surat-surat b. Typing c. Calculating d. Checking e. Registration 285.

Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Hal ini merupakan prinsip organisasi berupa. a. Prinsip tujuan b. Prinsip kesatuan fungsi c. Prinsip hubungan individual d. Prinsip kesederhanaan e.

Prinsip manajerial a. Kurangnya media yang dibutuhkan b. Sikap otoriter dan keras kepala c. Rasa tidak suka d. Menggunakan tata bahasa yang tidak tepat e. Menggunakan kode, lambang dan bahasa isyarat yang tidak jelas 292.

Yang termasuk dalam jenis media komunikasi audio visual adalah. a. Telepon b. Radio c. Surat d. Transaparansi e. Televisi 293. Peralatan rapat yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan rapat diantaranya, a. Susunan Acara b.

Surat Undangan c. Hasil rapat yang lalu d. Block note, ball point fe Daftar hadir a. Membawa alat perekam, nomor, nama yang akan dituju dan masalah yang akan dibicarakan b. Alat tulis, mencatat nomor, nama yang akan dituju dan masalah yang akan dibicarakan c. Langsung menekan / memutar nomor telepon relasi d. Mencatat data dibuku telepon e. Meminta operator menyambungkan hubungan telepon dengan relasi 299. Yang termasuk jenis penampilan non verbal dalam pelayanan prima adalah.

308. Anda sebagai seorang sekretaris diminta oleh pimpinan untuk membuat laporan keuangan, maka perangkat lunak untuk mendapatkan dana kas kecil paling cocok untuk digunakan adalah.

a. Microsoft power point b. Microsoft excel c. Microsoft acces d. Microsoft word e. Microsoft publisher 309. Dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam pekerjaan kantor disebut…. a. Dokumen dinamis b. Dokumen aktif c.

Dokumen semi aktif d. Dokumen in aktif e. Dokumen statis. a. Dictating machine b. Risograph c. Dot matrix d. Mesin stensil e. Paper schreder machine 312. Lambang yang menggunakan pendengaran (telinga) disebut. a. Lambang gerak b. Lambang suara c. Lambang warna d.

Lambang gambar e. Lambang bahasa 313. Perangkat lunak yang biasa dipergunakan untuk melakukan presentasi adalah…. a. Misrosoft word b. Pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada power point c. Microsoft excel d. Microsoft publisher f. Microsoft Acces 314.

Bagian surat yang berguna untuk memudahkan mengetahui nama dan alamat kantor atau perusahaan dan keterangan lainnya dari perusahaan atau kantor pengirim surat adalah.

a. Alamat dalam b. Tembusan c. Kepala surat d. Isi surat e. Salam pembuka 315. Sikap yang harus ditunjukan pada saat menghadapi situasi darurat di tempat kerja adalah….

332. Apabila peralatan kantor yang digunakan oleh seorang administrasi kantor ada ketidaksesuaian fungsinya, maka langkah yang tepat untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (kerusakan) tersebut adalah dengan cara : a. Memanggil tenaga teknisi b. Memeriksa sendiri peralatan kantoran c.

Mengirim alat tersebut ke pusat service d. Membaca manual book peralatan tersebut e. Membiarkan ketidaksesuaian tersebut 333. Apabila atasan meminta anda untuk mencetak dokumen yang akan dikirim dengan menggunakan tembusan untuk 3 instansi tanpa memfotocopy dokumen asli, maka jumlah dokumen yang perlu dicetak dengan printer adalah sebanyak.

a. 2 set b. 3 set c. 4 set d. 5 set e. 6 set 335. Penyusutan arsip dapat dilakukan dengan tiga cara. Penyusutan arsip yang dilakukan dengan cara memindahkan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan disebut…. a. Penyerahan arsip b. Pemusnahan arsip c. Pemindahan arsip d. Pengendalian arsip e. Pengolahan arsip 336. Pedoman tentang jangka waktu penyimpanan arsip sesuai dengan nilai dan kegunaannya serta sebagai dasar penyelenggaraan penyusutan dan pemusnahan, yaitu…. a. Out slip b. Jadwal Retensi c.

Tunjuk silang d. Kartu Kendali e. Disposisi a. Surat tugas, surat kunjungan b. Surat jalan, surat kepolisian c. Paspor, visa, yellow card, fiscal, tiket d. Travel cek, tiket, daftar perjalanan e. Paspor, travel cek, yellow card 372.

Pimpinan atau karyawan yang melakukan perjalanan ke luar dari lingkungan kantor baik dalam kota maupun luar negeri dengan tujuan melaksanakan tugas kantor disebut …. a. Perjalanan pribadi b. Perjalanan kunjungan c. Perjalanan wisata d. Perjalanan dinas e. perjalanan rutin 373. Pada filing sistem abjad, surat dari Maharani Dewi Pramuditha dapat ditemukan di. a. Guide berkode Pr b. Dibelakang guide berkode Ma c. Dalam berkode Ma d. dalam folder berkode Pr e. dalam laci berkode De 374. Mempersiapkan penginapan, transportasi dan konsumsi peserta rapat adalah persiapan rapat dalam bentuk.

a. Bahan rapat b. Materi rapat c. Medical check up d. Akomodasi e. Komunikasi 375. Tata ruang rapat untuk 50 orang peserta menggunakan ruangan berbentuk…. a. Huruf U b.

untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada

Aula c. Perahu d. Bundar e. Empat persegi panjang 376. Seseorang yang menyimpan surat tembusan pada pengurusan surat rahasia adalah. a. Unit Pengolah b. Penata Arsip c. Ekspedisi d. Pengarah Surat e. Pencatat Surat 377. Tipe pemimpin rapat yang mampu menciptakan adanya lalu lintas komunikasi dua arah disebut… a. Tipe otoriter b. Tipe laissez faire c. Tipe demokratis d. Tipe otokratis e. Tipe monarki 378. Dana kas kecil yang setiap bulannya diberikan dalam jumlah tertentu secara tetap, pengisian dana tersebut disebut sistem.

a. Imprest b. Fluktuasi c. Rutin d. Buku Besar e. Tabelaris 379. Pencatatan hasil rapat/pertemuan merupakan catatan singkat mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat hal tersebut dicatat pada…. a. Block Note b. LPT c. Notula d. Laporan e. Ekspedisi 397. Seseorang yang memiliki sifat optimis, banyak bicaraselalu terlihat gembira dan terus terang dalam mengutarakan pemikirannya merupakan tipe kepribadian…… a.

Sanguinis ( Extrovert Feeling ) b. Melankolis c. Koleris ( Extrovert thingking ) d. Plegmatis e. Introvert thingking 398. Berikut ini yang merupakan cirri khas kepribadian yang mudah dikenali adalah… a. Tidak taat peraturan b. Arogan c. Tidak percaya diri 400.Teliti dalam pekerjaan,tidak mudah putus asa ketika menemukan kesulitan, ulet dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya merupakan syarat - syarat kepribadian… a. Tekun dan rajin b. Kerapihan c.

Kesabaran d. Dapat menyimpan rahasia e. Loyalitas 401. Berikut ini yang bukan merupakan ciri - ciri kecerdasan sosial adalah… a. Mempunyai kepekaan sosial b. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain c. Memiliki jiwa wirausaha d. Mempunyai perasaan empati terhadap orang lain e. Mempunyai pemahaman terhadap orang lain 402. Kemampuan untuk bekerja dengan baik,tepat dan efisien merupakan persyaratan personel kantor… a.

Pengetahuan b. Potensi 409. Kesatuan ( susunan ) yang terdiri atas bagian orang – orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu, kelompok kerja sama antara orang – orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama disebut……… a. Kantor atau perkantoran b. Perusahaan c. Struktur organisasi d. Organisasi e. Administrasi 461. Saldo kas kecil bulan Juli 2019 Rp. 1.025.000, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada tanggal 1 Agustus 2019 bendahara kas kecil menerima uang dari bendahara pusat sebesar Rp.

7.500.000, sedangkan jumlah pengeluaran yang terjadi selama bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 6.575.000. Saldo yang dimiliki bendahara kas kecil pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah. 462. Saldo kas kecil bulan Juli 2019 Rp. 1.025.000, pada tanggal 1 Agustus 2019 bendahara kas kecil menerima uang dari bendahara pusat sebesar Rp. 7.500.000, sedangkan jumlah pengeluaran yang terjadi selama bulan Agustus 2019 sebesar Rp.

6.575.000. Pencatatan jurnal untuk pengisian kembali dengan system fluktuasi adalah. 465. Agar nyaman, indah, enak dipandang, sebaiknya seorang pegawai mampu menata dengan menggunakan prinsip budaya kerja 5R.

Klasifikasi semua barang berdasarkan pemakaiannya, misalnya laci 1, berisi ATK, laci 2 berisi peralatan kantor seperti stapler, perforator, gunting dll. Penataan laci tersebut menggunakan prinsip. 470. Saldo kas kecil bulan Juli 2019 Rp. 1.025.000, pada tanggal 1 Untuk mendapatkan dana kas kecil 2019 bendahara kas kecil menerima uang dari bendahara pusat sebesar Rp.

7.500.000, sedangkan jumlah pengeluaran yang terjadi selama bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 6.575.000. Jumlah uang yang diminta pemegang kas kecil untuk pengisian kembali bulan September dengan system imprest adalah.

484. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menetukan panitia, menetapkan tugas, dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan.

Berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu. 485. Tindakan memantau kinerja atau tindakan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan, serta tindakan mengadakan perbaikan, proses pengumpulan dan penafsiran umpan balik kinerja sebagai dasar tindakan konstruktif dan perbaikan-perbaikan bila dipandang perlu, merupakan pengertian dari fungsi manajemen.

491. Sebentar lagi pelaksanaan kegiatan kemah Pramuka akan dilakukan di SMK Boedi Oetomo Cilacap. Ari sebagai Ketua Ambalan Pramuka membentuk panitia agar persiapan pelaksanaan dapat berjalan lancer. Pembentukan panitia dilakukan agar tugas per masing-masing anak jelas dan dapat diawasi. Hal ini sesuai dengan prinsip organisasi. 492. Seorang personel kantor tentu dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, tepat dan efisien.

Salah satu persyaratan keterampilan yang harus dimiliki oleh personel kantor dalam mengadministrasi adalah kegiatan mengolah. Ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan kegiatan mengolah adalah. e. Instansi yang selalu membeli produk perusahaan 501. Seorang pimpinan perusahaan mengadakan suatu rapat untuk membahas masalah strategi pemasaran yang akan dipakai untuk produk baru yang sebentar lagi akan diluncurkan.

Dalam pelaksanaan rapat seringkali terjadi hambatan pada saat proses komunikasi. Hambatan yang dapat dijumpai khususnya pada unsur feedback dalam komunikasi adalah…. a. “Maaf, boleh saya tahu siapa yang berbicara?” b. “Tolong sebutkan nama Anda!” c. “Maaf, boleh saya tahu, dengan siapa saya berbiacara?” d.

“Ini yang bicara siapa ya?” e. “Dengan siapa ini?” 504. Berikut ini merupakan hasil pemesanan/pembelian tiket yang setelah di print harus ditukarkan dulu dengan tiket asli untuk dapat digunakan adalah tiket…. 505. Seorang pelanggan melakukan panggilan telepon kepada perusahaan ABC untuk menyampaikan keluhan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dia pesan. Melalui telepon, pelanggan tersebut dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan langsung mendapatkan respon yang dia inginkan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa fungsi media telepon adalah…. • Pilih software Microsoft Visual C# 2005 • Untuk memilih IP address, user dapat mengklik combo box dan memilih IP yang terdapat pada komputer.

• User harus memilih jenis IP yang akan digunakan (IPv4 atau IPv6) dengan memilih radio button • Jika user diperbolehkan untuk bergabung ke dalam konferensi, akan muncul form set destination IP and port. Setelah user mengisi alamat IP dan nomor port, user akan tergabung ke dalam konferensi • Setelah itu, user menekan tombol centang yang ada di kanan bawah.

c. 1,2,5,4,3 d. 1,5,4,3,2 e. 1,2,3,5,4 507. Pada sebuah rapat, Ibu Desti selaku Manager Pemasaran ditunjuk untuk presentasi mengenai laporan perkembangan penjualan bulan lalu. Untuk memudahkan pada saat presentasi, sebaiknya Desti menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Powerpoint. Salah satu kegunaan dari perangkat lunak tersebut adalah….

a. Memudahkan untuk membuat table dan grafik b. Memudahkan membuat desain c. Memudahkan dalam menyusun laporan d. Memudahkan dalam menghitung data yang ada e. Memudahkan peserta rapat menyimak materi presentasi 508. Bagian Microsoft Publisher yang berisi ikon-ikon yang digunakan untuk mempercepat akses sebuah perintah adalah….

511. Penyempurnaan system dan media dalam komunikasi data, memungkinkan pegawai tertentu untuk melakukan sebagian atau seluruh pekerjaannya dimana saja, termasuk di rumah masing-masing. Melalui media komunikasi seperti e-mail dan fax maka tidak lagi diperlukan kantor yang secara fisik memerlukan space yang luas dan sarana yang komplit. Maka dari itu, di bawah ini yang termasuk kelebihan dari adanya kantor virtual adalah…. a. Ctrl b. Shift c.

Spasi d. Alt e. Spasi dan alt 513. Pekerjaan kantor dituntut untuk menggunakan teknologi perkantoran. Salah satu teknologi perkantoran yang digunakan di kantor adalah perangkat lunak Microsoft Office Word. Pekerjaan kantor yang dapat dibuat dengan perangkat lunak Microsoft Office Word adalah…. b. Membuat laporan keuangan dan amplop surat c. Membuat surat dan amplop d. Membuat surat dan slide presentasi rapat e.

Membuat brosur dan sertifikat 514. Pekerjaan kantor dituntut untuk menggunakan teknologi perkantoran. Salah satu teknologi perkantoran yang digunakan di kantor adalah perangkat lunak Microsoft Office Excel.

Pekerjaan kantor yang dapat dibuat dengan perangkat lunak Microsoft Office Excel adalah…. • Siapkan dua lembar plastik polyester ukuran +/- 2,5 cm atau karet magic cutter dan bersihkan dengan kain lap; • Tempatkan arsip yang akan dienkapsulasi di atas plastik polyester dan letakkan pemberat pada bagian tengah arsip; • Berilah perekat double tape kira-kira 3 mm dari bagian pinggir arsip dan beri celah kecil pada setiap sudut (tidak boleh menempel pada arsip karena dapat merusak arsip); • Lepaskan lapisan kertas pada double tape; • Gunakan roll atau wiper dan tekan secara diagonal untuk mengeluarkan udara dan untuk merekatkan double tape pada plastik polyester pada keempat sisi; • Potong plastik yang berlebih, kira-kira 1-3 mm dari pinggir bagian luar double tape.

Dapat dilakukan dengan kacip atau cutter dan penggaris besi dan • Potong bagian sudut enkapsulasi dengan menggunakan hook cutter atau gunting kuku sehinggabentuknya agak bundar. d. 1,2,5,3,4,6,7 e. 2,1,3,4,5,6,7 517. Salah satu cara melakukan penyusutan arsip adalah dengan menghitung/mengetahui angka pemakaiannya. Apabila angka pemakaian arsip kurang dari 15 % maka dikatakan rendah dan boleh dilakukan penyusutan.

Jika kita memiliki koleksi arsip yang disimpan sebanyak 6746 lembar. Sepanjang 1 periode karsipan terjadi peminjaman sebanyak 352 kali terhadap arsip yang berbeda, berapakah angka pemakaiannya? 518. Salah satu cara melakukan penyusutan arsip adalah dengan menghitung/mengetahui angka pemakaiannya.

Apabila angka pemakaian arsip kurang dari 15 % maka dikatakan rendah dan boleh dilakukan penyusutan. Jika kita memiliki koleksi arsip yang disimpan sebanyak 6746 lembar. Sepanjang 1 periode karsipan terjadi peminjaman sebanyak 352 kali terhadap arsip yang berbeda.

Dari soal ini, maka yang harus dilakukan terhadap arsip tersebut adalah. a. Segera dilakukan pemusnahan karena angka pemakaiannya rendah b. Segera dilakukan perbaikan karena angka pemakaiannya rendah c. Segera dilakukan penyusutan karena angka pemakaiannya tinggi d. Segera dilakukan penyusutan karena angka pemakaiannya rendah e. Segera dilakukan pemusnahan karena angka pemakaiannya tinggi 519.

Memindahkan data secra elektronik seperti dokumen office (e-mail), grafik atau data video ke dalam sistem pengarsipan dokumen elektronik disebut dengan. c. Sanning d. Conversion e. Sumarizing 520. Pak Imam pegawai keuangan di PT ABC mendatangai petugas arsip ingin meminjam arsip surat tagihan PT XY tanggal 16 Juli 2018, tetapi surat tersebut tidak ditemukan. Maka langkah apa yang harus dilakukan petugas arsip tersebut agar kejadian kehilangan arsip tidak terjadi lagi?

c. Setiap peminjaman arsip harus lapor ke petugas arsip, kemudian dicatat di buku arsip agar dapat diketahui siapa yang meminjam arsip d. Setiap peminjaman arsip harus dicatat di bon pinjam arsip agar dapat mengetahui identitas si peminjam dan indentitas arsip e. Setiap peminjaman arsip harus dicatat bon pinjam arsip, kemudian dicatat di buku arsip agar dapat diketahui siapa yang meminjam arsip c. “Lembaga Pendidikan kami membutuhkan sejumlah computer, dapatkah kiranya Bapaj mengirimkan computer kepada kami sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.” d.

“Lembaga Pendidikan kami bergerak di bidang kursus computer membutuhkan sejumlah computer, untuk itu kami mohon Bapak dapat mengirimkan brosur untuk kami pelajari.” e. “Lembaga Pendidikan kami yang bergerak dibidang kursus membutuhkan sejumlah computer. Untuk itu kami akan memesan sejumlah computer pada perusahaan Anda.” 527. Beberapa hari yang lalu, Indah mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke PT Terus Jaya. Pada hari ini, Indah mendapatkan balasan dari PT Terus Jaya supaya dapat melengkapi kelengkapan berkas yang belum ada.

b. Pembuatan konsep – persetujuan konsep – penandatanganan – pengagendaan – pengetikan – pengiriman – penyimpanan c. Pembuatan konsep – persetujuan konsep – pengetikan – pengagendaan – penandatanganan – pengiriman – penyimpanan d. Pembuatan konsep – persetujuan konsep – pengetikan – pengagendaan – pendistribusian – pengiriman – penyimpanan e. Pembuatan konsep – persetujuan konsep – pengagendaan – pengetikan – penandatanganan – pengiriman – penyimpanan 647. Sebagai seorang sekretaris anda diminta untuk membuat jadwal perjalanan bisnis pimpinan ke Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Maret dengan rincian kegiatan sebagai berikut: (1) Dari bandara Cengkareng langsung ke PT Sucofindo untuk menemui Direktur PT Sucofindo pada pukul 08.30, (2) Pertemuan dengan Kepala Dinas Perindustrian DKI Jakarta pada tanggal 5 Maret pukul 11.00 dilanjutkan makan siang, (3) Menjadi pembicara pada seminar nasional “Teknologi Komunikasi” di Universitas Pembangunan Jaya pada tanggal 6 Maret pukul 10.00-14.00, (4) Berangkat dari Yogyakarta pukul 06.00 dengan pesawat Garuda No.

Penerbangan GA. 235, (5) Kembali ke Yogyakarta pukul 17.00 dengan pesawat Garuda No. Penerbangan GA.245. Apabila kegiatan di atas dibuat jadwal perjalanan bisnis pimpinan, maka urutan yang tepat adalah. 650. ”If the imployees are not satisfied, you can never have safisfied customer” maksudnya “apabila pegawai tidak terpuaskan, Anda tidak akan pernah mempunyai pelanggan yang terpuaskan”.

Oleh karena itu harapan/kebutuhan pelanggan internal juga harus diperhatikan. Salah satu kebutuhan pelanggan internal adalah.

652. Di dalam olah data baik secara manual maupun dengan komputerisasi terdiri dari tiga tahapan dasar yaitu input, proses, output. Dan tiga tahapan dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa tahapan lagi, yaitu orginating – recording, clasifiying, sorting, calculating, summarizing, storing, retriefing, communicating dan reproducing. Tahapan yang memberikan identitas dalam data yang akan diolah merupakan tahapan.

657. (1) membuat surat permohonan, (2) surat diserahkan ke bendahara, (3) didistribusikan kepada bagian yang membutuhkan, (4) diserahterimakan dengan mengisi buku serah terima barang dan penerimaan barang, (5) petugas memeriksa persediaan atau stock barang di gudang, (6) meminta persetujuan kepada pimpinan atau kepala, (7) apabila telah disetujui diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian, (8) sebelum barang diterima, barang diperiksa atau diuji.

Urutan prosedur pengadaan peralatan kantor yang benar berdasarkan pernyataan di atas adalah. Fungsi analisis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Contohnya yaitu seperti membuat keputusan pembelian. 4. Kantor merupakan suatu unit organisasi yang terdiri dari tempat personil dan operasi ketatausahaan. Tujuan kantor adalah memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman. Kantor memiliki 5 fungsi, apakah fungsi dari kantor tersebut?

Interior adalah tatanan perabot/perangkat kantor yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor seperti penenerangan, ventilasi, plafon, jendela, dan hiasan kantor. 7. Didalam ruang lingkup administrasi perkantoran, ada kegiatan kantor dan sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Kegiatan kantor terdiri dari perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan pengawasan perkantoran.

Apa saja yang termasuk ke untuk mendapatkan dana kas kecil pengawasan perkantoran? Pengawasan perkantoran terdiri dari penggunaan peralatan dan perabot kantor, metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor, kualitas pekerjaan kantor, dan pelayanan kantor.

8. Berdasarkan pola hubungan kerja serta alur wewenang dan tanggung jawabnya, bentuk organsiasi terbagi menjadi 3 macam. Yaitu organisasi garis/lini, organisasi garis&staf, dan organsisasi fungsional. Apa kelebihan dari organisasi garis/lini? • Kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan • Proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat • Rasa kesetiakawanan antar karyawan lebih tinggi karena lebih saling kenal 9.

Organisasi selain memiliki tujuan, ada pula prinsip-prinsip organisasi. Ada 7 prinsip-prinsip organisasi. Apa saja ke 7 prinsip-prinsip organisasi tersebut? • Kesetiakawanan antar karyawan sulit dibina karena luasnya organisasi dan jumlah karyawannya yang banyak sehingga karyawan tidak saling mengenal • Koordinasi sulit dilakukan karena kompleksnya susunan organisasi. 13. Organisasi fungsional adalah organisasi ayng pimpinannya tidak mempunyai bawahan yang jelas.

Apa kelebihan dari organisasi fungsional ini? Pembagian tugas lebih jelas, dan spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin 14. Setiap organisasi dibentuk karena adanya suatu tujuan tertentu.

Tujuan ini bukan saja harus diketahui secara pasti melainkan, juga harus dirumuskan dengan jelas dan sebaiknya secara tertulis. Apa yang dimaksud dengan tujuan organisasi? Staf ialah mereka yang membantu pimpinan organisasi, baik kedudukannya sebagai pimpinan unti lini yang lebih rendah maupun staf pembantu yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penunjang dalam organisasi 16. Tugas dan kewajiban staf atau pejabat staf beserta unit staf yang dipimpinnya tergantung dari apa saja?

• Maksud atau tujuan yang harus dikejar atau dicapai • Kedudukan line executive atau line manager yang harus dibantu dan • Wewenang lini (lini authority) yang dilimpahkan (didelegasikan) kepadanya oleh atasannya (line executive) 17. Jika dilihat dari segi perannya, maka staf dapat dibedakan atas dua golongan yaitu Advisory staf dan Service staf. Aapa tugas dari Advisory staf? • Penelitian • Analisis fakta-fakta dan informasi lainnya • Interpretasi/evaluasi • Membuat kesimpulan • Merumuskan saran pertimbangan 19.

Pada hakekatnya sebelum saran diajukan staf kepada pimpinan kantor, saran-saran tersebut perlu analisa. Saran staf yang baik adalah saran yang memenuhi persyaratan-persyaratan. Apa saja saran yang memenuhi persyaratan-persyaratan? • Lebih dari satu alternatif yang diajukan pimpinan kantor • Setiap alternatif disertai dengan penjelasan yang lengkap, tepat jelas tetapi singkat • Aksentuasi (penekanannya) yang jelas mengenai hasil perkiraan staf mengenai alternatif yang dipandang terbaik • Staf harus membuktikan bahwa staf telah bekerja atas prinsip “completed staf work” yang berarti pimpinan tidak perlu lagi meminta keterangan tambahan atau menanyakan sesuatu kepada staf yang memerlukan penelahaan 20.

Hubungan pimpinan kantor untuk mendapatkan dana kas kecil staf, hubungan adalah proses pengalihan (transfer) sesuatu dari satu orang atau unit lain kepada unit lainnya. Apa saja macam-macam jenis dari hubungan antara pimpinan dengan staf? • Perintah tertulis • Laporan • Hubungan pimpinan dan nasehat • Rapat atau konferensi • Memberi bimbingan dan nasehat 21. Wewenang (Authority) adalah alat untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Wewenang dibagai menjadi 3, yaitu wewenang garis, wewenang staf, dan wewenang fungsional.

Apa yang dimaksud dari wewenang fungsional? Wewenang fungsional yaitu kekuasaan seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pegawai sesuai dengan bagian tertentu 22. Wewenang dapat didelegasikan dari suatu pihak kepada pihak lain. namun tentu saja tidak semua wewenang dapat didelegasikan. Sifat pendelegasian harus disesuaikan dengan fungsi, kemampuan, dan ruang lingkup tingkatannya.

Apa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang? Pendelegasian wewenang adalah memberikan wewenang kepada seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas atau nama pihak yang memberikan/mendelegasikan wewenang tersebut 23. Pendelegasian wewenang merupakan proses dalam pembagian pekerjaan antara atasan dan bawahan yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenangnya. Apa saja sumber-sumber wewenang?

• Teori wewenang formal (Formal authority theory) • Teori penerimaan wewenang (Acceptance authority theory) • Wewenang karena situasi (Authority of the situation) • Wewenang posisi (Position authority) • Wewenang teknis/wewenang computer (Technical authority/computer authority) • Wewenang hukum (Yuridis Authority) Wewenang anggaran untuk mendapatkan dana kas kecil wewenang yang berhubungan dengan keuangan, dengan menyusun sebuah rencana anggaran biaya dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi 26.

Tanggung jawab timbul karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan yang melaksanakan sebagian dari tugas orang lain. Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Apa saja macam-macam tanggung jawab?

• Tanggung jawab kepada Tuhannya • Tanggung jawab terhadap Masyarakat/Negara • Tanggung jawab terhadap Politik • Tanggung jawab terhadap Hukum • Tanggung jawab terhadap Jabatan • Tanggung jawab terhadap Lembaga • Tanggung jawab terhadap 27.

Peralatan/perlengkapan kantor adalah alat/bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, tepat, dan baik. Apa saja jenis-jenis peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya? • Mudah merubah ruangan • Mudah dalam berkomunikasi • Mudah dalam pengawasan 29. Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang/bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan.

Apa tujuan dari penyimpanan barang/bahan kantor? • Pegawai negeri yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah • Pegawai swasta yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta/diluar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut • Pegawai tetap yaitu pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta 31.

Macam-macam personil kantor ada 4 macam salah satunya yaitu Administrator atau petugas pelaksana administrasi. Apa yang dimaksud dari Administrator atau petugas pelaksana administrasi? Administrator atau petugas pelaksana administrasi yaitu orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 32.

Selain Administrator atau petugas pelaksana administrasi, ada juga macam personil kantor lainnya seperti Staf atau pembantu ahli. Apa yang dimaksud staf atau pembantu ahli ini?

Staf atau pembantu ahli yaitu para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya, bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor 33.

Ada 3 tahap dalam pengadaan personil kantor. Yaitu tahap analisis jabatan, rekrutmen, dan seleksi. Apa yang dimaksud dari tahap rekrutmen? Rekrutmen adalah proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu persuahaan atau instansi, baik instansi swasta maupun pemerintah 34. Mutasi personil kantor yaitu pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain.

Mutasi dapat dilakukan secara horizontal ataupun vertikal. Didalam cara vertikal, terbagi menjadi promosi dan demosi. Apa yang dimaksud promosi dalam memutasi personil kantor dengan cara vertikal? Potensi keterampilan dan kepribadian merupakan dua hal yang harus dimiliki oleh personil administrasi.

Keduanya sangat penting untuk menunjang kinerja personil administrasi. Potensi keterampilan dibutuhkan sehingga personil administrasi mempu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup enak kegiatan diantaranya menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimoan dengan baik.

44. Berdasarkan pola hubungan kerja serta alur wewenang dan tanggung jawabnya, bentuk organisasi dibagi menjadi 3 macam. Menurut pendapat Anda, dari ketiga macam bentuk organisasi tersebut, manakah bentuk organisasi yang paling sesuai diterpakan pada perusahaan yang aspek kerjanya lebih luas?

Jelaskan alasannya! Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Maka sari itu, untuk perusahaan besar lebih tepat jika menggunakan struktur organisasi fungsional.

Setiap karyawan yang