Sanksi bagi yang tidak mau divaksin

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

MANADOPOST.ID— Rabu (6/4) lalu, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) khususnya di Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok diterjang banjir. Dari data yang diterima, sedikitnya lebih dari 2.000 kepala keluarga (KK) jadi korban. Ratusan rumah tergenang air. Kamis (7/4) kemarin, Bupati Mitra James Sumendap mengeluarkan kecaman pada perusahaan tambang ilegal yang ada di Ratatotok ditengarai menjadi penyebab banjir di Kecamatan Ratatotok.

Bupati yang dikenal blak-blakan serta tegas itu menyebut perusahaan tambang ilegal di Ratatotok harus bertanggungjawab atas banjir tersebut. Bupati mengklaim perusahaan sanksi bagi yang tidak mau divaksin ilegal yang tak kunjung ditertibkan itu menggunakan alat berat jenis ekskavator dalam aktivitasnya dan menyebabkan banjir di Kecamatan Ratatotok.

“Perusahaan tambang ilegal itu harus bertangungjawab, akibat pengerukan yang berlebihan. Sehingga merusak lingkungan sekitar. Hingga menyebabkan banjir bandang,” tegas JS, sapaan akrabnya. Kesempatan itu dia mengatakan tak akan segan-segan menindak penggunaan alat berat di lokasi tambang oleh oknum terkait.

“Saya menyatakan, tidak memberikan izin bagi oknum perusahaan terkait. Setiap warga jangan membela oknum atau perusahaan yang terlibat. Kemudian bagi Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan pendataan penambang yang menggunakan alat berat,” tukasnya.

JS yang datang mengunjungi lokasi bencana menggunakan pakaian serba gelap itu, terlihat didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra. JS meninjau penanganan bencana banjir. Baik di Kecamatan Belang maupun di Kecamatan Ratatotok. Dari Pantauan Manado Post, kunjungan pertama Bupati Sumendap di lokasi bencana Belang.

Dilanjutkan ke Kecamatan Ratatotok. “Saya telah menginstruksikan semua dinas terkait langsung membuka posko bantuan di dua titik lokasi bencana. Guna membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ujar JS. Lebih lanjut JS mengajak seluruh jajaran menjadi penyemangat bagi warga dalam menghadapi musibah bencana banjir. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Sulut Joy Oroh mengatakan setidaknya 2.291 kepala keluarga (KK) terdampak akibat bencana alam di Ratatotok.

Bukan hanya itu ada sembilan rumah rusak berat dan enam rumah rusak sedang. Oroh mengatakan, tidak ada korban jiwa atas bencana alam tersebut. “Memang cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini, dan hujan lebat yang terjadi di Kabupaten Mitra, membuat beberapa wilayah terjadi banjir dan tanah longsor,” ungkapnya.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

Oroh sedikit membeberkan rangkuman kejadian bencana. Menurutnya, pada 6 April, terjadi banjir akibat luapan sungai Wawesen di wilayah Kecamatan Belang yang melanda delapan desa dari 20 desa di kecamatan tersebut.

“Nah di hari tersebut juga terjadi banjir akibat luapan Sungai Soyoan dan longsor di wilayah Kecamatan Ratatotok yang melanda lima desa dari 15 desa di kecamatan tersebut. Tentu akibat bencana alam banjir dan tanah longsor ini, aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan mereka mengalami kerugian material. Saat ini kita sudah menurunkan tim kesana untuk melakukan penanganan pasca bencana. Berbagai kebutuhan dasar sudah kita inventarisasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Aktivis Lingkungan Hidup di Sulut Bryan Lepa mengklaim adanya gangguan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut. “Saya dan beberapa tim sudah pernah ke Ratatotok untuk melihat langsung aktivitas pertambangan ilegal. Disana, kegiatan pertambangan ilegal itu sudah seperti pasar.

Kiri-Kanan ada tenda para masyarakat penambangan. Bahkan lubang yang digali sudah saling tembus antara satu penambang dan penambang lain. Mereka tidak beraturan. Di sana sudah ada banyak masyarakat dari seluruh pelosok Sulut. Memang sudah sangat ramai dan tanpa ada sentuhan pemerintah dan aparat keamanan,” bebernya.

Lepa mengatakan, adanya bencana alam longsor di wilayah Ratatotok sudah diprediksi sejak lama. “Kalau kalian datang ke lokasi sana sudah sangat memiriskan. Hutan sudah gundul, aktivitas pertambangan tinggi sekali.

Bahkan di bawah lokasi pertambangan ada perkampungan warga. Yang tentu kita berdoa bersama jangan sampai ada longsor besar di wilayah tersebut, perkampungan itu bisa tertimbun. Kerusakan lingkungan sudah sangat nyata disana.

Tentu kita sangat menyarankan agar jangan sampai ini berkelanjutan dan lebih besar, maka harus ada sikap dan langkah tegas yang harus dilakukan pemerintah dan pihak aparat kepolisian. Tutup dan jaga lokasi itu, sampai benar-benar ditinggalkan,” tegas Lepa. Sedangkan terkait tambang liar yang disebut jadi penyebab bencana ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah Sulut Fransiskus Maindoka sebelumnya dalam beberapa keterangan resmi tak menampik masih maraknya kegiatan pertambangan liar di beberapa wilayah di Sulut, salah satunya di Bolaang Mongondow Raya dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Maindoka mengatakan bahwa, dengan adanya tambang liar, membuat sistem pendataan sulit untuk dilakukan. “Namanya liar, siapa saja yang bekerja di sana, kita tidak tahu. Mau dibongkar seperti apa, tetap mereka balik lagi. Tentu upaya-upaya menekan kegiatan pertambangan liar, kita terus lakukan bersama tim.

Karena saat ini juga, untuk pertambangan semua perizinan telah ditarik Pemerintah Pusat. Jadi proses perpanjangan dan lain-lain ada di pusat. Kita tidak bisa berbuat banyak sanksi bagi yang tidak mau divaksin daerah. Namun upaya pengawasan tetap kita lakukan. Tentu tambang ilegal memiliki banyak sekali risiko. Ini yang memang selalu kita ingatkan ke masyarakat,” jelasnya. Sementara itu diakui Pengamat Lingkungan Prof Dr Ir Fabian J Manoppo MAgr, bencana banjir bisa melanda wilayah yang fungsi hutannya tidak digunakan.

Dia menilai hutan sebagaimana fungsinya adalah wilayah resapan air yang memberikan perlindungan hidrologis untuk mencegah terjadinya erosi atau sedimentasi. Dan sebaliknya apabila bukaan hutan semakin besar dengan cara berlebihan, maka air larian akan semakin besar dan bisa masuk ke wilayah pemukiman kota apabila infrastruktur seperti drainase dan sungai sudah tidak mampu lagi menampung.

Sehingga sangat erat kaitannya, menurut Fabian, bagaimana pengendalian itu dilakukan. “Jadi ini mengenai disiplin menegakkan aturan lingkungan. Pembukaan lahan yang tidak terkendali satu di antara konsekuensinya adalah banjir. Ingat prinsip zero delta Q bahwa ada keharusan bagi setiap pengembang atau pelaku aktivitas pembangunan, agar tidak mengakibatkan bertambahnya debit air yang akan masuk ke dalam sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai,” nilai Manoppo.

(timmp/gel) MANADOPOST.ID— Rabu (6/4) lalu, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) khususnya di Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok diterjang banjir. Dari data yang diterima, sedikitnya lebih dari 2.000 kepala keluarga (KK) jadi korban. Ratusan rumah tergenang air.

Kamis (7/4) kemarin, Bupati Mitra James Sumendap mengeluarkan kecaman pada perusahaan tambang ilegal yang ada di Ratatotok ditengarai menjadi penyebab banjir di Kecamatan Ratatotok. Bupati yang dikenal blak-blakan serta tegas itu menyebut perusahaan tambang ilegal di Ratatotok harus bertanggungjawab atas banjir tersebut.

Bupati mengklaim perusahaan tambang ilegal yang tak kunjung ditertibkan itu menggunakan alat berat jenis ekskavator dalam aktivitasnya dan menyebabkan banjir di Kecamatan Ratatotok. “Perusahaan tambang ilegal itu harus bertangungjawab, akibat pengerukan yang berlebihan. Sehingga merusak lingkungan sekitar.

Hingga menyebabkan banjir bandang,” tegas JS, sapaan akrabnya. Kesempatan itu dia mengatakan tak akan segan-segan menindak penggunaan alat berat di lokasi tambang oleh oknum terkait. “Saya menyatakan, tidak memberikan izin bagi oknum sanksi bagi yang tidak mau divaksin terkait. Setiap warga jangan membela oknum atau perusahaan yang terlibat. Kemudian bagi Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan pendataan penambang yang sanksi bagi yang tidak mau divaksin alat berat,” tukasnya.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

JS yang datang mengunjungi lokasi bencana menggunakan pakaian serba gelap itu, terlihat didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra.

Sanksi bagi yang tidak mau divaksin meninjau penanganan bencana banjir. Baik di Kecamatan Belang maupun di Kecamatan Ratatotok. Dari Pantauan Manado Post, kunjungan pertama Bupati Sumendap di lokasi bencana Belang. Dilanjutkan ke Kecamatan Ratatotok. “Saya telah menginstruksikan semua dinas terkait langsung membuka posko bantuan di dua titik lokasi bencana. Guna membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ujar JS.

Lebih lanjut JS mengajak seluruh jajaran menjadi penyemangat bagi warga dalam menghadapi musibah bencana banjir. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Sulut Joy Oroh mengatakan setidaknya 2.291 kepala keluarga (KK) terdampak akibat bencana alam di Ratatotok. Bukan hanya itu ada sembilan rumah rusak berat dan enam rumah rusak sedang. Oroh mengatakan, tidak ada korban jiwa atas bencana alam tersebut. “Memang cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini, dan hujan lebat yang terjadi di Kabupaten Mitra, membuat beberapa wilayah terjadi banjir dan tanah longsor,” ungkapnya.

Oroh sedikit membeberkan rangkuman kejadian bencana. Menurutnya, pada 6 April, terjadi banjir akibat luapan sungai Wawesen di wilayah Kecamatan Belang yang melanda delapan desa dari 20 desa di kecamatan tersebut. “Nah di hari tersebut juga terjadi banjir akibat luapan Sungai Soyoan dan longsor di wilayah Kecamatan Ratatotok yang melanda lima desa dari 15 desa di kecamatan tersebut. Tentu akibat bencana alam banjir dan tanah longsor ini, aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan mereka mengalami kerugian material.

Saat ini kita sudah menurunkan tim kesana untuk melakukan penanganan pasca bencana. Berbagai kebutuhan dasar sudah kita inventarisasi,” ungkapnya. Di sisi lain, Aktivis Lingkungan Hidup di Sulut Bryan Lepa mengklaim adanya gangguan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut. “Saya dan beberapa tim sudah pernah ke Ratatotok untuk melihat langsung aktivitas pertambangan ilegal.

Disana, kegiatan pertambangan ilegal itu sudah seperti pasar. Kiri-Kanan ada tenda para masyarakat penambangan. Bahkan lubang yang digali sudah saling tembus antara satu penambang dan penambang lain.

Mereka tidak beraturan. Di sana sudah ada banyak masyarakat dari seluruh pelosok Sulut. Memang sudah sangat ramai dan tanpa ada sentuhan pemerintah dan aparat keamanan,” bebernya.

Lepa mengatakan, adanya bencana alam longsor di wilayah Ratatotok sudah diprediksi sejak lama. “Kalau kalian datang ke lokasi sana sudah sangat memiriskan. Hutan sudah gundul, aktivitas pertambangan tinggi sekali. Bahkan di bawah lokasi pertambangan ada perkampungan warga.

Yang tentu kita berdoa bersama jangan sampai ada longsor besar di wilayah tersebut, perkampungan itu bisa tertimbun. Kerusakan lingkungan sudah sangat nyata disana. Tentu kita sangat menyarankan agar jangan sampai ini berkelanjutan dan lebih besar, maka harus ada sikap dan langkah tegas yang harus dilakukan pemerintah dan pihak aparat kepolisian. Tutup dan jaga lokasi itu, sampai benar-benar ditinggalkan,” tegas Lepa. Sedangkan terkait tambang liar yang disebut jadi penyebab bencana ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sanksi bagi yang tidak mau divaksin Sulut Fransiskus Maindoka sebelumnya dalam beberapa keterangan resmi tak menampik masih maraknya kegiatan pertambangan liar di beberapa wilayah di Sulut, salah satunya di Bolaang Mongondow Raya dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Maindoka mengatakan bahwa, dengan adanya tambang liar, membuat sistem pendataan sulit untuk dilakukan.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

“Namanya liar, siapa saja yang bekerja di sana, kita tidak tahu. Mau dibongkar seperti apa, tetap mereka balik lagi. Tentu upaya-upaya menekan kegiatan pertambangan liar, kita terus lakukan bersama tim. Karena saat ini juga, untuk pertambangan semua perizinan telah ditarik Pemerintah Pusat. Jadi proses perpanjangan dan lain-lain ada di pusat.

Kita tidak bisa berbuat banyak di daerah. Namun upaya pengawasan tetap kita lakukan. Tentu tambang ilegal memiliki banyak sekali risiko. Ini yang memang selalu kita ingatkan ke masyarakat,” jelasnya. Sementara itu diakui Pengamat Lingkungan Prof Dr Ir Fabian J Manoppo MAgr, bencana banjir bisa melanda wilayah yang fungsi hutannya tidak digunakan. Dia menilai hutan sebagaimana fungsinya adalah wilayah resapan air yang memberikan perlindungan hidrologis untuk mencegah terjadinya erosi atau sedimentasi.

Dan sebaliknya apabila bukaan hutan semakin besar dengan cara berlebihan, maka air larian akan semakin besar dan bisa masuk ke wilayah pemukiman kota apabila infrastruktur seperti drainase dan sungai sudah tidak mampu lagi menampung. Sehingga sangat erat kaitannya, menurut Fabian, bagaimana pengendalian itu dilakukan.

“Jadi ini mengenai disiplin menegakkan aturan lingkungan. Pembukaan lahan yang tidak terkendali satu di antara konsekuensinya adalah banjir. Ingat prinsip zero delta Q bahwa ada keharusan bagi setiap pengembang atau pelaku aktivitas pembangunan, agar tidak mengakibatkan bertambahnya debit air yang akan masuk ke dalam sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai,” nilai Manoppo.

(timmp/gel) MIKHAIL KLIMENTYEVKombinasi foto yang dibuat pada 11 April 2022 ini menunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) selama pertemuan tentang pertanian melalui tautan video di kediaman negara Novo-Ogaryovo di luar Moskow dan pada 31 Maret 2022 Kanselir Austria Karl Nehammer selama konferensi pers dengan Kanselir Jerman setelah pembicaraan bilateral di Kanselir di Berlin.

Kanselir Austria Karl Nehammer akan mengunjungi Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa pada 11 April 2022, pemimpin Eropa pertama yang bertemu dengannya sejak invasi Moskow ke Ukraina, kata Wina pada 10 April 2022. MOSKWA, KOMPAS.com - Kanselir Austria Karl Nehammer bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (11/4/2022). Nehammer tercatat menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Putin sejak dimulainya operasi militer Rusia ke Ukraina pada akhir Februari. Lebih dari satu jam setelah pertemuan dimulai sekitar pukul 16,00 waktu setempat (13.00 GMT) di kediaman Putin di Moskwa, kantor Nehammer mengirimkan pernyataan yang mengatakan bahwa pertemuan telah berakhir.

Baca juga: Biasa Netral, Pemimpin Austria Akan Bertemu Putin, Berharap Bisa Jembatani Konflik Sanksi bagi yang tidak mau divaksin Dalam pernyataannya, Nehammer mengatakan pertemuan itu bukanlah kunjungan persahabatan. Pernyataan itu menambahkan bahwa percakapan antara kedua pria itu terjadi secara "langsung, terbuka, dan keras". "Saya menyebutkan kejahatan perang serius di Bucha dan lokasi lain, serta menekankan bahwa semua yang bertanggung jawab harus diadili," kata Nehammer, dilansir dari AFP.

Rusia telah membantah pasukannya sudah melakukan kejahatan perang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pihak Austria telah meminta pertemuan itu diadakan secara tertutup. Tidak ada konferensi pers bersama yang akan diadakan, tetapi Nehammer diperkirakan akan berbicara kepada wartawan sendirian sekitar pukul 19.00 waktu setempat (16.00 GMT).

Baca juga: Penyebab Perang Dunia 1, Terbunuhnya Putra Mahkota Austria Hongaria Franz Ferdinand Mengenai topik sanksi, Nehammer mengatakan dirinya telah mengatakan dengan sangat jelas kepada Presiden Putin bahwa sanksi akan tetap ada dan diintensifkan selama orang-orang terus mati di Ukraina.

Berita Terkait Media Asing Soroti Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata hingga Pengeroyokan Ade Armando dalam Demo di DPR RI Biasa Netral, Pemimpin Austria Akan Bertemu Putin, Berharap Bisa Jembatani Konflik Rusia-Ukraina Penyebab Perang Dunia 1, Terbunuhnya Putra Mahkota Austria Hongaria Franz Ferdinand Austria Akan Cabut Lockdown bagi Warga yang Belum Divaksin Covid-19 Austria Iming-imingi Warganya Lotre Agar Mau Divaksin Covid-19 Berita Terkait Media Asing Soroti Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata hingga Pengeroyokan Ade Armando dalam Demo di DPR RI Biasa Netral, Pemimpin Austria Akan Bertemu Putin, Berharap Bisa Jembatani Konflik Rusia-Ukraina Penyebab Perang Dunia 1, Terbunuhnya Sanksi bagi yang tidak mau divaksin Mahkota Austria Hongaria Franz Ferdinand Austria Akan Cabut Lockdown bagi Warga yang Belum Divaksin Covid-19 Austria Iming-imingi Warganya Lotre Agar Mau Divaksin Covid-19 Media Asing Soroti Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata hingga Pengeroyokan Ade Armando dalam Demo di DPR RI https://www.kompas.com/global/read/2022/04/11/222500070/media-asing-soroti-aksi-polisi-tembakkan-gas-air-mata-hingga-pengeroyokan https://asset.kompas.com/crops/rzOaS-vkRXMYsbRDo-2JiqACbek=/0x0:512x341/195x98/data/photo/2022/04/11/625446b4623f7.jpg
Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe doctrinal research serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini.

Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

DAFTAR PUSTAKA Buku: Anggriani, Jum., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Graha Ilmu2012). Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Atmadja, I Dewa Gede. Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945,(Malang: Setara Press, 2010). Budiardjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT.

Gramedia, 1991). Campbell, Henry Black., Black's Law Dictionary, St. Paul Minn : 4th Edition, West Publishing CO, 1968). Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Peradaban, 2017).

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

Heywood, Andrew. Politic, (London: Fourth Edition, Palgrave Macmillan, 2013). HR, Ridwan., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hutchinson, Terry C. Developing legal research skills : expanding the paradigm, (Melbourne : Melbourne University Law Review, 2008). Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Paket Advokasi, Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri, (Jakarta: KPCPENJanuari 2021).

Kusnardi, Moh. dan Bintan Sanksi bagi yang tidak mau divaksin. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Mahfud MD, Moh., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006). Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017). Jurnal: Afandi, Dedi., “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Ilmu Kedokteran,Jilid 2 Nomor 1.

ISSN 1978-662X, (Maret 2008). Handayani, Rina Tri. et.al. “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity,” Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Volume 10 No.3 (2020).

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

Rahmatini, “Evaluasi Sanksi bagi yang tidak mau divaksin Dan Keamanan Obat (Uji Klinik),” Majalah Kedokteran Andalas No.1. Vol.34. (2010). Rahmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium,” Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 (Januari - April 2013). Santoso, Bagus Teguh., Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar, Mimbar Yustisia, Vol.1 No.1 (Juni 2017).

Website: Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19,” Siaran Pers BPOM 11 Januari 2021, dikutip sanksi bagi yang tidak mau divaksin laman resmi BPOM https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html(diakses pada 5 Februari 2021).

Kompas TV, “Wamenkumham Luruskan Berita "Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara," dikutip dari laman Kompas TV https://www.kompas.tv/article/137625/wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak-mau-divaksin-bisa-masuk-penjara?page=all (diakses pada 17 Februari 2021).

Law Justice, “Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!”, 2021, Dikutip dari laman https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/ (diakses pada 13 Januari 2021). Majelis Ulama Indonesia., “Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci”, 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/(diakses pada 9 Januari 2021).

Reuters, “China approves Sinovac Biotech COVID-19 vaccine for general public use”, 2021, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine-sinovac/china-approves-sinovac-biotech-covid-19-vaccine-for-general-public-use-idUSKBN2A60AY(diakses pada 7 Februari 2021). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi” 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia https://setkab.go.id/gallery/cegah-covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/ (diakses pada 28 Desember 2020).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan”, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-covid-19-akan-dimulai-pekan-depan/.

(diakses pada 9 Januari 2021). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta,” dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/(diakses pada 13 Januari 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Uji Klinis Selesai, BPOM: Aspek Keamanan Vaksin Sinovac Baik,” 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/uji-klinis-selesai-bpom-aspek-keamanan-vaksin-sinovac-baik/ (diakses pada 4 Februari 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan”, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-covid-19-telah-dipesan/. (diakses pada 9 Januari 2021). Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6485. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6487.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun sanksi bagi yang tidak mau divaksin tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008.

DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Rechtsvinding is published and imprinted by Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754.

E-mail: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id & jurnalrechtsvinding@gmail.com • HOME • NEWS • Politik dan Hukum • Ekonomi • Humaniora • Megapolitan • Nusantara • Internasional • Olahraga • VIEWS • Editorial • Podium • Opini • Kolom Pakar • Sketsa • FOTO • VIDEO • INFOGRAFIS • WEEKEND • SEPAK BOLA • SAJAK KOFE • OTOMOTIF • TEKNOLOGI • RAMADAN • LAINNYA • Live Streaming • Media Guru • Telecommunication Update PEMERINTAH Indonesia terus memperluas penerapan kebijakan Visa on Arrival (VoA).

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Prof. Widodo Ekatjahjana telah menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0584.GR.01.01 TAHUN 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019, yang ditetapkan pada 27 April 2022. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM ketika berkunjung ke Bali pada tanggal 21 April 2022 saat menghadiri rapat GPDRR.

Saat itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan pariwisata di Bali yang mengalami keterpurukan selamA dua tahun terakhir. Terdapat sembilan negara subjek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Untuk subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSKKW) atau VOA Khusus Wisata meningkat dari 43 menjadi 60 negara antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Filipina, Finlandia, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kroasia, Laos, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malaysia, Malta, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Selandia Baru, Seychelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Yunani.

Kebijakan baru ini mulai berlaku sejak 28 Sanksi bagi yang tidak mau divaksin 2022. Dengan demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Orang asing sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut bisa masuk ke Indonesia hanya melalui 24 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ditunjuk. "Untuk saat ini ada sembilan bandara, sebelas pelabuhan dan empat Pos Lintas Batas yang ditunjuk sebagai pintu masuk untuk subjek BVKKW/VKSKKW.

Mereka tidak bisa masuk melalui TPI lain jika ingin menggunakan fasilitas tersebut. Beda halnya dengan keluar Indonesia, bisa lewat TPI mana saja," ungkap Kakanwil Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk saat dikonfirmasi, Sabtu (30/4). Untuk memperoleh BVKKW atau VKSKKW, orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, bukti pembayaran visa on arrival (untuk VKSKW), dan bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Ketua Satuan Tugas Covid-19.

"Dengan adanya kebijakan ini akan memudahkan para peserta maupun delegasi yang akan mengikuti event-event internasional yang diselenggarakan di Bali. Tahun 2022 ini akan ada dua konferensi tingkat internasional di Bali yaitu tanggal 23-28 Mei konferensi GPDRR dan KTT G20. BVKKW dan VKSKKW dapat digunakan oleh asing untuk melakukan kegiatan wisata atau tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan.

Untuk kegiatan yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan tentunya harus disertai juga dengan undangan resmi yang dikeluarkan oleh instansi Indonesia," tambah Jamaruli Tarif VKSKKW sebesar Rp500.000,- itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019. Perpanjangannya pun sama, biayanya Rp500.000.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

Izin tinggal yang berasal dari VKSKKW bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan dilakukan di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali menekankan bahwa izin tinggal dari BVKKW maupun VKSKKW tidak dapat dialihstatuskan. Pemegangnya juga tidak diizinkan mengajukan perpanjangan izin tinggal melalui pemberian visa onshore. Selain itu, Jamaruli Manihuruk juga mengimbau agar baik Orang Asing maupun pelaku industri pariwisata mematuhi aturan keimirasian.

Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap untuk melancarkan pengawasan orang asing. "Orang asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya akan dikenakan sanksi keimigrasian. Begitu pula jika mereka terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan mengganggu ketertiban umum, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku," pungkas Jamaruli.

Jamaruli menyambut baik kebijakan pembukaan bebas visa kunjungan bagi negara di Asia Tenggara dan perluasan visa on arrival khusus wisata bagi 60 negara. Kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival ini akan memudahkan wisman yang akan berkunjung ke Bali.

Dengan kemudahan tersebut diharapkan akan menambah jumlah wisman yang berkunjung ke Bali. Sehingga dengan wisman yang semakin banyak datang ke Bali akan membangkitkan kembali pariwisata dan menumbuhkan perekonomian masyarakat Bali apalagi saat ini akan banyak event Internasional yang akan diselenggarakan di Bali seperti GPDRR dan G20�, jelas Jamaruli. (OL-13) Baca Juga: Bujukan Babinsa 1603 Luluhkan Anak-anak di Sikka Mau Divaksin Covid-19
MANADOPOST.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen mencegah dan memberangus peredaran narkotika di Indonesia.

Menurut Sigit, hal itu wujud nyata, untuk menjaga serta mengawal program Pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul. Hal itu ditegaskan oleh Kapolri saat memimpin konferensi pers pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1,196 ton di Pusdik Intelkam, Soreang, Jawa Barat, Kamis (24/3/2022).

“Karena itu saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang melakukan pengungkapan. Saya kira apa yang telah rekan-rekan lakukan tentunya jadi bagian dan kontribusi bagi kita untuk menjaga agar program Pemerintah mewujudkan SDM unggul, untuk menuju Indonesia Maju atau Indonesia Emas betul-betul kita bisa jaga,” kata Sigit.

Dengan adanya komitmen pencegahan peredaran narkotika di Indonesia, kata Sigit, sanksi bagi yang tidak mau divaksin itu akan mencegah rusaknya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. Karena itu, Sigit meminta, kepada seluruh jajaran dan stakeholder terkait untuk memberangus barang haram tersebut dari hulu hingga hilir.

“Sekali lagi tentunya saya mohon informasi dan kerjasama ditingkatkan terus. Kemudian kita harus memiliki daya tangkal dan daya cegah, terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu. Menurut Sigit, pengungkapan narkotika jenis Sabu seberat 1,196 ton melalui Joint Investigation antara Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dan BNNP Jawa Barat itu, adalah salah satu keberhasilan terbesar di awal tahun 2022 ini. Dengan adanya pengungkapan itu, Sigit memaparkan bahwa, pengungkapan narkoba sepanjang 2022 periode Januari hingga Maret, Polri telah mengungkap sabu sebanyak 2,73 ton, ganja 7,24 ton dan pil ekstasi sebesar 230.789 butir.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

“Saya harapkan kedepan pengungkapan besar terus dilakukan. Dan yang paling penting bagaimana kita mencegah agar narkoba, kita tekan untuk tidak masuk ke dalam negeri. Serta, lalu bagaimana berikan hukuman maksimal kepada pelaku-pelaku bandar. Sehingga kemudian Indonesia ini tidak menjadi pasar buat mereka,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Demi menyelamatkan generasi bangsa, Sigit juga berharap para pengedar ataupun bandar yang memasukan dan mengedarkan narkoba di Indonesia dapat diberikan hukuman secara maksimal. Menurutnya, hal itu agar menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. “Tentunya kami mengimbau, untuk mitra kami di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku. Sehingga kita tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab agar generasi kita, generasi muda kita betul-betul bisa terjaga dari ancaman narkoba,” tutur Sigit.

Terkait pengungkapan kasus ini, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selanjutnya Sigit menyebut bahwa, dari keberhasilan pengungkapan 1,196 ton sabu ini, kepolisian dan stakeholder terkait berhasil menyelamatkan kurang lebih 5.980.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Lebih dalam, pada kesempatan ini, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tidak ‘main-main’ terhadap narkotika. Pasalnya, ia tidak akan segan untuk memberikan hukuman atau sanksi tegas. “Dan saya juga minta pada rekan-rekan seluruh Kapolda dan Kapolres, kalau ada anggota terlibat pecat, pidanakan dan berikan hukuman maksimal.

Karena itu komitmen kita. Saya tidak mau bahwa ada bagian dari instirusi Polri ikut bermain main dengan ini,” tegas Sigit. sanksi bagi yang tidak mau divaksin terhadap anggota yang mengungkap dan memiliki prestasi, saya juga berkomitmen untuk memberikan reward. Sehingga kinerja anggota akan terus menjadi lebih baik,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.(gnr) “Karena itu saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang melakukan pengungkapan.

Saya kira apa yang telah rekan-rekan lakukan tentunya jadi bagian dan kontribusi bagi kita untuk menjaga agar program Pemerintah mewujudkan SDM unggul, untuk menuju Indonesia Maju atau Indonesia Emas betul-betul kita bisa jaga,” kata Sigit. Dengan adanya komitmen pencegahan peredaran narkotika di Indonesia, kata Sigit, hal itu akan mencegah rusaknya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba.

Karena itu, Sigit meminta, kepada seluruh jajaran dan stakeholder terkait untuk memberangus barang haram tersebut dari hulu hingga hilir.

“Sekali lagi tentunya saya mohon informasi dan kerjasama ditingkatkan terus. Kemudian kita harus memiliki daya tangkal dan daya cegah, terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

Menurut Sigit, pengungkapan narkotika jenis Sabu seberat 1,196 ton melalui Joint Investigation antara Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dan BNNP Jawa Barat itu, adalah salah satu keberhasilan terbesar di awal tahun 2022 ini. Dengan adanya pengungkapan itu, Sigit memaparkan bahwa, pengungkapan narkoba sepanjang 2022 periode Januari hingga Maret, Polri telah mengungkap sabu sebanyak 2,73 ton, ganja 7,24 ton dan pil ekstasi sebesar 230.789 butir.

“Saya harapkan kedepan pengungkapan besar terus dilakukan. Dan yang paling penting bagaimana kita mencegah agar narkoba, kita tekan untuk tidak masuk ke dalam negeri. Serta, lalu bagaimana berikan hukuman maksimal kepada pelaku-pelaku bandar. Sehingga kemudian Indonesia ini tidak menjadi pasar buat mereka,” ucap eks Kapolda Banten itu. Demi menyelamatkan generasi bangsa, Sanksi bagi yang tidak mau divaksin juga berharap para pengedar ataupun bandar yang memasukan dan mengedarkan narkoba di Indonesia dapat diberikan hukuman secara maksimal.

Menurutnya, hal itu agar menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. “Tentunya kami mengimbau, untuk mitra kami di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memberikan hukuman yang maksimal sanksi bagi yang tidak mau divaksin para pelaku. Sehingga kita tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab agar generasi kita, generasi muda kita betul-betul bisa terjaga dari ancaman narkoba,” tutur Sigit. Terkait pengungkapan kasus ini, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selanjutnya Sigit menyebut bahwa, dari keberhasilan pengungkapan 1,196 ton sabu ini, kepolisian dan stakeholder terkait berhasil menyelamatkan kurang lebih 5.980.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Lebih dalam, pada kesempatan ini, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tidak ‘main-main’ terhadap narkotika. Pasalnya, ia tidak akan segan untuk memberikan hukuman atau sanksi tegas.

“Dan saya juga minta pada rekan-rekan seluruh Kapolda dan Kapolres, kalau ada anggota terlibat pecat, pidanakan dan berikan hukuman maksimal. Karena itu komitmen kita. Saya tidak mau bahwa ada bagian dari instirusi Polri ikut bermain main dengan ini,” tegas Sigit. “Namun terhadap anggota yang mengungkap dan memiliki prestasi, saya juga berkomitmen untuk memberikan reward. Sehingga kinerja anggota akan terus menjadi lebih baik,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.(gnr)
Kodam Jaya terus menggencarkan kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 selama bulan Ramadhan 1443 HJakarta (ANTARA) - Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto mengajak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk mengikuti vaksinasi COVID-19.

Untung mengatakan dengan mengikuti vaksinasi COVID-19 itu akan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hendak berkumpul ke kampung halaman.

"Kita harapkan pada bulan puasa ini operasi vaksin bisa optimal karena masyarakat akan kembali mudik ke kampung halaman dan kita siapkan vaksin agar mereka aman," kata Untung Budiharto di Jakarta, Rabu.

Untung menambahkan Kodam Jaya terus menggencarkan kegiatan "Serbuan Vaksinasi COVID-19" selama bulan Ramadhan 1443 H. "Kita gelar 'Serbuan Vaksin COVID-19' sampai menjelang lebaran. Lokasinya di seluruh Kodim penyelenggara, fasilitas kesehatan dan asrama TNI, maupun yang mobile (berpindah-pindah) di masjid, mal, dan lain-lain," ujar Untung.

Pangdam Jaya mencontohkan kegiatan vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadhan seperti yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PKKD), Duren Sawit, Jakarta Timur. Dia mengatakan dalam kegiatan itu melayani vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga dan ditargetkan sebanyak 250 peserta menerima vaksinasi COVID-19. Untung berharap masyarakat juga antusias untuk menyukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19 selama bulan Ramadhan tahun ini.

"Semua jenis vaksin kita siapkan mulai dari Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca yang butuh vaksin kita siapkan," tutur Untung. Baca juga: Polisi sediakan hidangan berbuka dan vaksin untuk massa yang ditangkap Baca juga: 52 ribu lebih warga Jakut sudah terima vaksin penguat Baca juga: 30.000 warga Kembangan sudah divaksin "booster" Pewarta: Yogi Rachman Editor: Ganet Dirgantara COPYRIGHT © ANTARA 2022 Mungkin anda suka Kemarin, pahlawan nasional hingga silaturahim Megawati-Jokowi 11 menit lalu Korlantas akhiri rekayasa lalu lintas jalan tol 9 Mei 2022 06:23 Verstappen kalahkan Leclerc di debut Grand Prix Sanksi bagi yang tidak mau divaksin 9 Mei 2022 04:48 Polisi normalkan jalur Tol Semarang-Jakarta pada pukul 02.30 WIB 9 Mei 2022 01:55 Manchester City jauhi kejaran Liverpool usai pesta gol lawan Newcastle 9 Mei 2022 00:55 Waspada hujan berangin di dua wilayah Jakarta Senin sore hingga malam 9 Mei 2022 00:33KOMPAS.com - Mosi adalah salah satu unsur terpenting dalam debat.

sanksi bagi yang tidak mau divaksin

Mosi merupakan pernyataan dalam bentuk satu kalimat utuh (subjek, predikat dan objek) yang menjadi bahan perdebatan. Menurut Iis Siti Salamah Azzahra dalam buku Menulis Teks Debat (2020), mosi debat bisa diketahui dari judul ataupun pendapat yang disampaikan oleh tim yang berdebat. Mosi sangatlah penting karena di dalam debat akan ada dua tim yang saling beradu argumen satu sama lain. Tim tersebut adalah tim afirmatif (pro) setuju dengan mosi debat yang diberikan. Sedangkan tim oposisi (kontra) akan menyanggah argumen dari tim afirmatif karena tidak setuju dengan mosi yang diberikan.

Untuk mempelajari lebih dalam tentang mosi debat. Berikut merupakan contoh mosi debat yang diambil dari sanksi bagi yang tidak mau divaksin Rosi berjudul 'Vaksinasi Hak atau Kewajiban?' yang tayang di Kompas TV pada 15 Januari 2021.

Mosi: Peraturan daerah memberi sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Tim afirmatif (Prof. Eddy Hiariej - Wakil Menteri Hukum dan HAM): Hukum adalah seni berintepretasi. Fungsi hukum pidana tidak serta merta langsung diterapkan. Lalu, kalau misalnya tidak sanksi bagi yang tidak mau divaksin divaksin, harus ditanyakan dulu alasannya mengapa tidak mau.

Misalnya saya tidak mau divaksin dengan vaksin A, saya maunya dengan vaksin B. Tidak menjadi persoalan. Jadi ini bergantung pada seni berintepretasi. Selain itu, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat juga menjadi hal penting. Apakah jika tidak divaksin akan menimbulkan dampak berbahaya bagi orang di sekitarnya? Tim kontra (Viktor Santoso Tandiasa - Penggiat Uji Materi PERDA COVID-19): Banyak kekhwatiran yang terjadi terhadap vaksin ini.

Karena dari vaksinasi baru menggunakan satu jenis vaksin, sedangkan ada enam jenis vaksin. Lalu kemudian misalnya saya akan divaksin, nah saya akan dapat vaksin yang mana?

'Kan belum tahu. Maka jangan sampai kalau sanksi yang ada di dalam perda ini dikenakan kepada warga negara ketika menolak (divaksin). Warga negara dapat menggunakan haknya dalam Pasal 5 UU Kesehatan, misalnya dia menolak untuk divaksin. Baca juga: Contoh Debat tentang Vaksin Covid-19 Contoh lainnya diambil dari Program Rosi 'Vaksin Gratis Untuk Semua', Kompas TV pada 19 Desember 2020.

Mosi: Vaksinasi Covid-19 adalah ajang yang empuk untuk komersialisasi Tim afirmatif (Prof. Sulfikar Amir - Pakar Sosiologi Bencana NTU Singapura/Penggagas Petisi Vaksin Covid-19 Gratis) Justru komersialisasi itu yang membuat pandemi Indonesia semakin parah atau tidak berkurang. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kondisi Covid terburuk di Asia Tenggara. Contohnya komersialisasi testing yang membuat orang tidak punya standar mana yang benar. Padahal seharusnya testing itu menjadi hal yang gratis.

Jika ada komersialisasi dalam pelayanan publik, dikhawatirkan pelayanan publik bisa dikorupsi oleh cara berpikir profit. Tim kontra (Poltak Hotradero - Pegiat Media Sosial/Pendukung Vaksin Mandiri) Komersialisasi merupakan sesuatu yang sah, asalkan transparan dan jelas.

Vaksinasi gratis dan mandiri jelas memiliki perbedaan. Ini semua tergantung pada pilihan individunya. Misalnya kalau vaksinasi mandiri itu booking, lalu tidak perlu antre. Untuk masalah harga vaksin A, vaksin B, vaksin lainnya itu semua sudah tertera jelas harganya.

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi. Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi. Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19.

Klik di sini untuk donasi via Kitabisa. Kita peduli, pandemi berakhir!
none

Akankah Efektif Penerapan Sanksi dan Denda Bagi Penolak Vaksin Covid-19?




2022 www.videocon.com