Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(MPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Indonesia [ sunting - sunting sumber ] Lembaga ini di Indonesia, di bentuk berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 1, 2, dan 3.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Lembaga ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iran [ sunting - sunting sumber ] Lembaga ini di Iran di sebut Syura Ne Gahdan (Dewan Pelindung Konstitusi), Dewan ini bertugas mengawasi agar undang-undang yang di buat oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kontitusi Iran.

Prancis [ sunting - sunting sumber ] Lembaga ini di Prancis dikenal dengan sebutan Contitutionel atau Dewan Konstitusi. • Halaman ini terakhir diubah pada 4 Maret 2021, pukul 04.08. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Soal Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal Modul Pembelajaran PPKn, PKN Kelas X KD 3.1 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal.

Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang materi sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia. • Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

• Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang. • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

• Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. • Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut: • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. • Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 1) Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. • Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud Dasar. • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang- undang dan penyelenggraan pemerintahan negara.

• Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat • Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

• Kekuasaan eksaminatif / inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungandenganpenyelenggaraanpemeriksaanataspengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

• Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. 2) Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganpemerintahpusat, yaitu kewenangan yangberkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal Soal Pilihan Ganda Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal! Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan … A. Konstitutif B. Legislatif C. Eksekutif D. Yudikatif E. Eksaminatif 2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan … A. Konstitutif B. Legislatif C. Federatif D.

Yudikatif E. Eksaminatif 3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga … A.

MPR, DPR, DPRD dan DPD B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung 4.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan … A.

Konstitutif B. Legislatif C. Federatif D. Yudikatif E. Eksaminatif 5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah … A. Menteri Keuangan RI B.

Dewan Perwakilan Daerah C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Gubernur Bank Indonesia E. Badan Pemeriksa Keuangan Kunci Jawaban dan Pembahasan • C → Pembahasan: Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

John Locke menyatakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang merupakan kekuasaan yudikatif. • C → Pembahasan: Menurut John Locke, Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. • D → Pembahasan: Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam …. uud tahun 1945, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” • A → Pembahasan: Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” • E → Pembahasan: Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraanpemeriksaanataspengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS PKN Kelas 10, X SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah.

Merdeka Belajar!
tirto.id - Setiap negara menerapkan konsep pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini kemudian diisi dengan struktur-struktur di masing-masing bagian yang berkaitan.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara yang tidak terbagi-bagi. Meskipun kekuasaan pemerintah pusat di Indonesia diserahkan sebagiannya pada pemerintah daerah, tetapi kekuasaan tersebut tetap berada di pemerintah pusat.

Baca juga: • Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu • Apa Saja Macam-Macam Kekuasaan Negara?

Dalam proses memegang kekuasaannya, Presiden Indonesia dipilih melalui mekanisme pemilihan secara demokratis yang diatur dalam hukum negara Indonesia.

Proses pemilihan berbeda dengan sistem monarki yang kekuasaannya terpusat di keluarga raja dan diwariskan turun-temurun. Menurut Joeniarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia (1986), sistem tata negara Indonesia tidak menganut sistem negara lain.

Dengan latar belakang sosio-historisnya, Indonesia memiliki cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan. Pembagian Kekuasaan di Indonesia secara Horizontal Pembagian kekuasaan di Indonesia diterapkan melalui dua jenis pembagian. Kedua jenis tersebut adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Dikutip dari Modul Pembelajaran PPKn kelas X terbitan Kemdikbud, pembagian horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga negara yang ada.

Sedangkan pembagian vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut kedudukan lembaganya.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Dalam jurnal "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia" yang ditulis Rika Marlina, terdapat dua masa pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia, yakni sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah Amandemen UUD 1945. Sebelum UUD 1945 diperbarui melalui amandemen, pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia terdiri dari tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ide membagi kekuasaan menjadi tiga jenis ini disadur dari teori trias polica yang dicetuskan John Locke dan Montesquieu. Baca juga: • Apa Saja Peran Warga dalam Implementasi Wawasan Nusantara? • Apa Saja Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara? Setelah UUD 1945 mengalami amandemen, pembagian kekuasaan horizontal di Indonesia kemudian ditambah menjadi enam. Selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan di Indonesia ditambah dengan kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif.

dan kekuasaan moneter. Berikut penjelasan masing-masing jenis pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal: 1.Kekuasaan Konstitutif Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang berfungsi mengubah dan mengesahkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden dan wakilnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 3.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Kekuasaan Legislatif Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang berfungsi membentuk dan mengesahkan undang-undang. Kekuasaan dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 4. Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan Yudikatif (sering kali disebut sebagai kekuasaan kehakiman) merupakan kekuasaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif Kekuasaan eksaminatif/inspektif merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kekuasaan eksaminatif/inspektif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Kekuasaan Moneter Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang berfungsi untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Kekuasaan ini dijelaskan dalam Pasal 23 D UUD 1945. Jakarta - Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh salah satu lembaga negara sebagai bagian dari pelaksana kedaulatan rakyat.

Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan salah satu lembaga negara yang berkedudukan sama dengan lembaga negara lainnya sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasca amandemen. Baca juga: Pasal 37 UUD 1945, Begini 5 Aturan Perubahan Undang-Undang Dasar Dulu, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi, "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Pada saat itu, tepatnya tahun 1972-1998 MPR menjadi puncak dari pelaksana kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, tepatnya pada perubahan yang ketiga, ditetapkan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sementara itu, MPR menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga lainnya. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dalam kurun waktu lima tahun, setidaknya MPR harus menjalankan sekali sidang.

Berikut penjelasan tugas dan wewenang MPR Tugas dan Wewenang MPR Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR. Hal ini merujuk pada Pasal 3 UUD 1945, yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar".

Selain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, MPR bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden hingga menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Dilansir dari laman MPR, berikut tugas dan wewenang MPR: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR; 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR; 4.

Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; Baca juga: Melihat Tugas & Wewenang MPR, Bisakah Meminta Presiden Mencopot Menteri? 5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa kekuasaan ini dijalankan oleh ….

ditegaskan dalam …. uud tahun 1945 selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; 6.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari; 7.

Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, itulah tugas dan wewenang MPR. Jadi, kekuasaan konstitutif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya, detikers!

Simak Video " Survei SMRC: 78% Rakyat Indonesia Tak Setuju Amandemen UUD 1945" [Gambas:Video 20detik] (kri/row)
• Home • Tentang Kami • Pengertian • artikel ekonomi • Artikel Biologi • Pendidikan kewarganegaraan ( PKN ) • Artikel Agama • sejarah • Bahasa Indonesia • Artikel Sosiologi • Artikel Seni • Kontak Kami • Privacy Policy • Covid-19 Home » Pengertian » Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya Mengenal mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, pada dasarnya berasal dari bahasa Perancis yaitu Constituer.

Artinya adalah membentuk. Sedangkan yang dimaksud dengan membentuk dalam hal ini adalah membentuk suatu negara. Secara arti sempit adalah hanya mengandung norma hukum untuk membatasi kekuasaan yang terdapat dalam negara.

Sedangkan untuk definisi konstitusi secara luas adalah keseluruhan ketentuan dasar atau hukum dasar baik itu yang tertulis, Sejalan dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker juga mengatakan bahwa konstitusi dalam pemahaman “Anglo-Saxon” serupa dengan Undang-Undang Dasar.

Dengan berlakunya konstitusi hukum dasar yang mengikat ini didasarkan melalui kekuasaan tertinggi dengan berdasar prinsip kedaulatan yang dianut melalui suatu negara. Apabila negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu ialah rakyat. Apabila berlaku paham tentang kedaulatan rakyat. Apabila berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja bisa menentukan berlakunya tidaknya suatu konstitusi.

Demikian ini yang disebut oleh para ahli adalah “constituent power” sebagai kewenangan yang terdapat di luar dan sebagai diatas sistem yang diaturnya. Maka dari itu, lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang disebut dalam menentukan dalam berlakunya suatu konstitusi.

Fungsi dasar konstitusi demikian yang mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Prof Bagir Manan bahwa kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Walaupun demikian, tetap saja bahwa kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi yang terdapat dalam suatu negara tidak dipungkiri terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Sebut saja pada saat masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa negara nasional demokrasi, Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang secara berangsur-angsur memiliki fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.

Dari hal itulah sehingga pada saat setelah kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi selanjutnya bergeser dari sekedar sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, Itu kemudian menjadi suatu senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki, Serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat.

Melalui hal itu, konstitusi hadir agar keadilan dalam masyarakat dapat hadir. Selain itu, juga dalam kekuasaan negara. Olehnya itu, dalam praktik ketatanegaraan apalagi di Indonesia, dilakukan dengan cara pembagian kekuasaan. Tujuannya pembagian kekuasaan ini adalah agar terciptanya control dan keseimbangan antara lembaga kekuasaan. Untuk di Indonesia, pembagian kekuasaan terdiri atas tiga yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dengan pembagian-pembagian kekuasaan itulah sehingga kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja.

Dalam pembagian kekuasaan itu juga, kekuasaan konstitutif mengambil peran sebagai bentuk pembagian kekuasaan yang secara atau sifatnya horizontal. Apasih itu yang dimaksud dengan Kekuasaan Konstitutif? Daftar Isi • 1 Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya • 1.1 Pengertian Kekuasaan Konstitutif: Apa itu?

• 1.2 MPR RI • 1.2.1 Tugas, Wewenang, dan Hak MPR • 1.3 Hubungan MPR dengan Lembaga Negara Lainnya • 1.3.1 1. Hubungan MPR dengan DPR • 1.3.2 2. Hubungan MPR dengan DPD • 1.3.3 3. Hubungan MPR dengan Presiden • 1.4 Permasalahan Yang Dihadapi Lembaga Konstitutif dan Solusinya Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya Pengertian Kekuasaan Konstitutif: Apa itu?

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif dalam pembagian kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang dijalankan oleh MPR. Dasar hukum kekuasaan Konstitutif dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat 1 UU Negara RI Tahun 1945 bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” MPR RI MPR atau kepanjangan dari singkatan ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau secara sederhana dapat disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Arti MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Namun setelah reformasi, lembaga negara ini menghasilkan perubahan konstitusi yang mendorong untuk mengambil keputusan untuk tidak membuat MPR dalam posisi lembaga tertinggi. Sehingga kedudukan dari MPR sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Tujuan dari hal ini adalah agar MPR selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga dalam sistem ketatanegaraan dapat berjalan secara optimal. Lembaga ini di Indonesia, di bentuk berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 1, 2, dan 3.

Lembaga ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas, Wewenang, dan Hak MPR Tugas, Wewenang, dan Hak MPR antara lain: • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. • Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar). • Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

• Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. • Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

• Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. • MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam konsep dan sistem pemerintahan di Indonesia, terjalin hubungan atau koordinasi antara setiap lembaga negara baik itu DPR, DPD dan Presiden. Hubungan setiap lembaga negara itu, bersifat mengikat dan memaksa sebab diatur dalam undang-undang.

Adapun macam-macam hubungan MPR dengan lembaga negara lainnya serta aturannya adalah: 1. Hubungan MPR dengan DPR Hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam undang-undang: • UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.” 2.

Hubungan MPR dengan DPD Hubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan kekuasaan ini dijalankan oleh ….

ditegaskan dalam …. uud tahun 1945 ditetapkan dengan Undang-Undang.” 3. Hubungan MPR dengan Presiden Begitupula yang terjadi dengan MPR dan Presiden. Hubungan MPR dan Presiden diatur melalui undang-undang. Adapun undang-undang tersebut ialah: • UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden” UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.” • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa kekuasaan ini dijalankan oleh ….

ditegaskan dalam …. uud tahun 1945 terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” • UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.” • UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” • UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.” • UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.” • UU No 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.” Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Permasalahan Yang Dihadapi Lembaga Konstitutif dan Solusinya • Perdebatan antar anggota mengenai perubahan aturan yang akan ditetapkan • Ketidak cocokan aturan yang diterapkan pada teori dan di lapangan • Jika pemimpinnya tidak adil, maka akan menjadi negara yang memperbudak rakyatnya atau kolonialisme • Ketika MPR menetapkan suatu peraturan baru banyak masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan tersebut hal itu juga merupakan suatu masalah bagi MPR.

• Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitusi suatu negara.

• Sedangkan anggota MPR sendiri berasal dari DPR dan DPR berasal dari anggota parpol.

kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan uud, kekuasaan ini dijalankan oleh …. ditegaskan dalam ….. uud tahun 1945

Dari keanggotaan tersebut jelas tidak akan menutup kemungkinan bisa terjadinya penyimpangan kepentingan ketika melaksanakan wewenangnya. Demikianlah informasi mengenai Pengertian Kekuasaan Konstitutif Adalah, Tugas, Wewenang & Haknya.Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sekian dan terima kasih. Salam berbagi teman-teman Recent Posts • Pengertian Kimia, Fungsi, Cabang Ilmu, Manfaat, & Kimia Menurut Para Ahli • Pengertian Kronologi, Fungsi, dan Contoh Kronologi Dalam Sejarah • Pengertian Presipitasi, Fungsi, Arti Presipitasi Menurut Para Ahli dan Kimia, Biologi • Pengertian Periodisasi, Tujuan, Komponen & Contoh Periodisasi • Pengertian Perusahaan Manufaktur, Karakteristik/Ciri, & Fungsi Perusahaan Manufaktur
Pengertian Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Sementara itu, jika kita melihat dalam wawasan dunia itu sendiri, hanya ada sebanyak 3 negara di dunia saja yang memiliki lembaga konstitutif, yakni Iran, Perancis dan Indonesia. Untuk negara yang lain, peran dari lembaga konstitutif masih memiliki sifat yang sementara.

Baca Juga : • Pengertian Kekuasaan Eksekutif Serta Fungsinya • Pengertian Kekuasaan Moneter Serta Kewenangannya • Pengertian Kekuasaan Legislatif Serta Fungsinya • Pengertian Kekuasaan Yudikatif Lembaga konstitutif bertugas: • Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu • Memilih presiden dan wakil presiden apabila posisinya kosong • Memutuskan usulan dpr berdasarkan mahkamah konstitusi untuk memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.

• Mengganti dan menetapkan undang-undang dasar.Kekuasaan Konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Demikianlah uraian singkat dari kami tentang Pengertian Kekuasaan Konstitutif, sekian dari saya terimakasih.

PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN




2022 www.videocon.com