Nomor bpjs kesehatan

nomor bpjs kesehatan

Berbagai cara tersedia untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Salah satu cara yang masih banyak digunakan orang adalah membayar secara langsung di loket Nomor bpjs kesehatan Kesehatan.

Sudah repot, ditambah memakan waktu pula. Bayar BPJS Kesehatan dengan cara mengantre tidak efisien dan efektif untuk saat ini. Demi memudahkan proses transaksi, Tokopedia menghadirkan fitur pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Online dimana kamu bisa membayar iuran BPJS seperti membeli pulsa, token listrik, paket roaming dan sebagainya sehingga kamu tidak perlu bersusah payah dan membuang waktu mengantre membayar iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, di Tokopedia kamu juga bisa membayar tagihan BPJS Ketenagakerjaan. Kunjungi Tokopedia sekarang melalui website maupun aplikasi mobile. Selain itu, banyak promo dan cashback menanti kamu setiap kali melakukan transaksi pembayaran BPJS Kesehatan Online. Cek BPJS Online, bayar iuran BPJS Online? Semua bisa di Tokopedia. Yuk, bayar iuran BPJS Kesehatan di Tokopedia dari sekarang. • Pengertian dan Sejarah BPJS Kesehatan • Manfaat BPJS Kesehatan • Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan • Besar Iuran dan Kelas Nomor bpjs kesehatan Kesehatan • Perbedaan BPJS dan KIS • Fasilitas Kesehatan yang Menerima BPJS • Alamat Kantor BPJS Kesehatan • Cara Daftar BPJS Kesehatan Online • Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan Online • Cara Bayar BPJS Kesehatan di Tokopedia • Cara Bayar BPJS Kesehatan di Indomaret via Tokopedia • Cara Bayar BPJS Kesehatan di Alfamart via Tokopedia • Cara Klaim BPJS Kesehatan • Cara Berhenti BPJS Kesehatan • Frequently Asked Questions (F.A.Q) • Sudah Berhasil Melakukan Pembayaran, Tapi Mengapa Tagihan BPJS Saya Masih Muncul?

• Kapan Status Saya Akan Terupdate di BPJS Kesehatan? • Apakah Setelah Melakukan Pembayaran Kartu BPJS Sudah Dapat Saya Gunakan? • Apakah Saya Akan Dikenakan Denda Pada Tagihan Berikutnya Jika Status BPJS Saya Belum Terupdate? • Saat Saya Ingin Melakukan Pembayaran, Mengapa Tagihan Sebelumnya Masih Belum Lunas? • Kendala Pembayaran BPJS Kesehatan Tokopedia • Syarat dan Ketentuan Pembayaran BPJS Kesehatan Penuhi Semua Kebutuhan, #MulaiAjaDulu dari Tokopedia BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah guna menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat melalui pemberdayaan kesehatan.

Ada berbagai penyakit dan resiko yang mengancam masyarakat, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit berat yang menuntut masyarakat untuk mengeluarkan banyak biaya demi mendapatkan penanganan yang layak. Tidak hanya hanya resiko sakit, kecelakaan hingga kematian mengancam nyawa masyarakat khususnya para tenaga kerja.

Hal tersebut bukanlah hal yang diharapkan, namun tidak dapat dihindari. Kecelakaan dapat menyebabkan seseorang mengalami kecacatan bahkan kematian yang dapat menyebabkan mereka kehilangan pendapatan, baik untuk jangka waktu pendek maupun permanen.

Semakin tua seseorang juga membuat mereka rentan terserang penyakit. Ditambah lagi berbagai stereotip dan labelisasi masyarakat internasional kepada Republik Indonesia sebagai negara tanpa jaminan sosial yang menganggap sepele kesejahteraan rakyatnya.

nomor bpjs kesehatan

Melihat faktor-faktor tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 40/2004 terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tanggal 19 Oktober 2004. Langkah ini dilakukan demi menjawab berbagai permasalahan berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam skala Nasional pun terbentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Nomor bpjs kesehatan Kesehatan diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup semua lapisan masyarakat dan semakin menyejaterahkan setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, ayo ikut dan urus BPJS Kesehatan-mu dan bayar iuran BPJS Kesehatan online di Tokopedia. BPJS Kesehatan sudah seharusnya dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Setiap perusahaan dan lembaga, baik di bawah naungan pemerintah maupun swasta juga diwajibkan mendaftarkan para tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan. Saat ini, sudah sangat banyak masyarakat dari berbagai lapisan yang mendaftarkan diri pada program BPJS Kesehatan, mengapa? Berikut ini adalah kelebihan BPJS Kesehatan. • Terjangkau Dibandingkan dengan premi asuransi dari perusahaan penyedia jasa asuransi swasta, Nomor bpjs kesehatan Kesehatan jauh lebih murah, namun jangan dianggap murahan.

BPJS Kesehatan hanya memungut premi mulai dari 25ribu rupiah per bulan. Dengan tagihan BPJS tersebut, pasien sudah bisa mendapat layanan dan perlindungan kesehatan mulai dari pemeriksaan, rawat inap, bedah, obat-obatan, bahkan biaya cuci darah dan persalinan secara gratis.

• Wajib Pemerintah menyelenggarakan program BPJS Kesehatan yang diwajibkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan pemerintah sebagai penyelenggara, program BPJS Kesehatan memiliki kekuatan hukum dan jaminan yang kuat serta dapat dipertanggung jawabkan. • Dijamin Seumur Hidup Cuma BPJS Kesehatan yang menjamin layanan dan kesehatan setiap pesertanya untuk periode waktu seumur hidup. Jadi tidak perlu khawatir di hari tua nanti saat kondisi tubuh sudah rentan terserang penyakit.

Dengan biaya iuran BPJS Kesehatan yang murah, persyaratan BPJS Kesehatan yang mudah, seusai dengan PERMENKES 28/2014 tertulis bahwa semua jenis penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan kecuali daftar penyakit yang disebutkan secara eksplit nomor bpjs kesehatan tidak ditanggung. Namun, ada perbedaan penyakit yang ditanggung oleh institusi Puskesmas dan Rumah sakit berdasarkan kapabilitas dan fasilitas kesehatan masing-masing. Berikut besaran iuran BPJS Kesehatan terbaru untuk masing-masing kelas: Iuran Awal Iuran Baru Nilai Kenaikan Selisih Kelas 1 Rp59.500 Rp80.000 Rp20.500 Kelas 2 Rp42.500 Rp51.000 Rp8.500 Kelas 3 Rp25.500 Rp25.500 Tidak Berubah Besaran iuran dan kelas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah dan kewenangan BPJS Kesehatan.

Untuk informasi lengkap, kamu bisa mengunjungi website BPJS Kesehatan atau menghubungi sosial media BPJS. Mungkin banyak orang termasuk kamu yang bingung perbedaan antara BPJS Kesehatan dan KIS. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Kartu ini berfungsi sebagai kartu yang dapat menjamin kesehatan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.

Masyarat yang memperoleh kartu ini tidak perlu membayar iuran setiap bulannya. Kartu KIS dapat digunakan dimana saja dan kapan saja seperti halnya BPJS Kesehatan. Istilah lain dari KIS adalah BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Secara singkat perbedaan BPJS dan KIS, KIS adalah versi gratis dari BPJS Kesehatan yang dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu sebagai bentuk peran serta pemerintah dalam menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat.

Bagi kamu yang telah daftar BPJS Kesehatan, Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah fasilitas kesehatan sehingga kamu bisa memilih fasilitas kesehatan rujukan yang tertulis pada kartu BPJS Kesehatan Anda. Ada tiga tingkat fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam BPJS Kesehatan, Berikut ini adalah fasilitas kesehatan yang ada di BPJS: • Fasilitas kesehatan tingkat 1 terdiri dari puskesmas, klinik, praktek dokter, praktek dokter gigi dan rumah sakit tipe D.

• Fasilitas kesehatan tingkat 2. Tingkat 2 menurut Sistem Rujukan Berjenjang diisi oleh dua tipe 2 rumah sakit yaitu C, B. Di lapangan, BPJSK akan mengarahkan bahwa jika dari PPK 1 pasien tidak bisa ditangani maka akan dirujuk secara berjenjang ke tipe D atau C lebih dulu, baru ke tipe B.

Bila diperlukan baru ke tipe A. • Fasilitas kesehatan tingkat 3 terdiri dari rumah sakit tipe A, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang paling lengkap dengan sarana dan prasarana ini adalah rujukan terakhir pasien BPJS jika pasien tdak bsa ditangai di PPK1 dan juga PPK2. Berikut ini adalah alamat kantor BPJS Kesehatan di kota-kota besar Indonesia: Kantor Pusat BPJS Kesehatan: Jl.

Letjen Suprapto No.14, RT.10/RW.7, Cemp. Putih Tim., Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640 Kantor BPJS Kesehatan Tangerang: Jalan Perintis Kemerdekaan II No.2, Babakan, Kecamatan Tangerang, Babakan, Kec.

Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 Kantor BPJS Kesehatan Bandung: Jalan Pelajar Pejuang 45, Lengkong, Turangga, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263 Kantor BPJS Kesehatan Medan: Jalan Karya No.135, Karang Berombak, Medan Barat, Karang Berombak, Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20117 Kantor BPJS Kesehatan Makassar: Jl.

A. P. Pettarani No.78, Tamamaung, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 Kantor BPJS Kesehatan Semarang: Jalan Sultan Agung No.144, Kaliwiru, Candisari, Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 Kantor BPJS Kesehatan Bandar Lampung: Jl.

Zainal Abidin Pagar Alam No.35, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 Kantor BPJS Kesehatan Padang: Jl. Dr. Hamka, Pakan Kurai, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26137 Kantor BPJS Kesehatan Banda Aceh: Jl.

Cut Nyak Dien No. 403, Lamtemen Barat, Jaya Baru, Lamtemen Bar., Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232 Kantor BPJS Kesehatan Palembang: Jl. R. Sukamto, 8 Ilir, Kemuning, 8 Ilir, Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128 Kantor BPJS Kesehatan Gorontalo: Jl. Sultan Botutihe No.58, Ipilo, Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 96115 Kantor BPJS Kesehatan Lombok: Jl. Bung Karno, Cilinaya, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127 Untuk daftar lengkap kantor BPJS Kesehatan, kamu bisa mengunjungi website BPJS Daftar BPJS Kesehatan Online sekarang, Anda tidak perlu mengantre untuk mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS.

Kunjungi situs web resmi BPJS Kesehatan, kemudian cari kolom layanan dan pilih pendaftaran peserta. • Baca terlebih dahulu syarat dan ketentuannya. Anda perlu menyiapkan beberapa berkas untuk daftar BPJS Kesehatan Nomor bpjs kesehatan, antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluaga (KK), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat e-mail aktif, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

• Isi data pribadi pada kolom-kolom yang tersedia. Setelah selesai, pilih ‘Simpan.’ Anda akan masuk pada laman dimana Anda bisa memilih besar iuran sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih • Setelah semua data dilengkapi, sistem akan secara otomatis mengirimkan surat elektronik ke akun e-mail yang Anda daftarkan berisi Nomor Registrasi. Selanjutnya Anda diwajibkan untuk melakukan pembayaran di bank sesuai dengan nomor virtual account yang diberikan melalui Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Anda dapat memilih salah satu dari tiga bank tersebut. • Anda akan mendapatkan e-mail berisi e-ID berisi link. Silakan cetak sendiri e-ID tersebut karena e-ID tersebut berfungsi layaknya kartu peserta BPJS Kesehatan. Kartu ini dapat dibawa saat mengunjungi rumah sakit atau puskemas dilengkapi dengan identitas pendukung seperti KTP atau Kartu Keluarga. • Kartu BPJS Kesehatan dalam bentuk fisik dapat diambil setelah 7 hari kerja di kantor BPJS Kesehatan manapun.

Saat ingin mengambil kartu BPJS Kesehatan bawa pula dokumen KTP (asli nomor bpjs kesehatan fotokopi), fotokopi Kartu Keluarga, foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar), serta cetak formulir pendaftaran online beserta bukti pembayaran bank. • Setelah sekitar 7 hari pasca mendaftar online, calon peserta bisa mengambil langsung kartu peserta ke Kantor BPJS Kesehatan mana saja. Jangan lupa nomor bpjs kesehatan membawa kelengkapan dokumen berupa KTP asli dan fotokopi, fotokopi KK, foto berwarna ukuran 3×4 dua lembar, formulir pendaftaran yang didapatkan setelah pendaftaran online, serta bukti pembayaran bank.

Untuk kamu yang pekerja swasta, pendaftaran BPJS Kesehatan juga dapat dilakukan secara kolektif oleh perusahaan. Jadi, kamu tidak perlu mengurus sendiri untuk terdaftar di BPJS Kesehatan. Anda dapat melakukan cek tagihan iuran BPJS Kesehatan online melalui Tokopedia.

Ikut langkah berikut ini untuk cek tagihan BPJS Kesehatan Online: • Buka laman Tokopedia BPJS Kesehatan • Masukan nomor peserta BPJS Kesehatan Anda yang tertera pada kartu BPJS Kesehatan Anda. • Sistem akan secara otomatis mengeluarkan rincian pembayaran BPJS Kesehatan Anda. Anda juga bisa melakukan pengecekan tagihan BPJS Kesehatan melalui situs resmi BPJS Kesehatan. • Buka laman Tokopedia BPJS Kesehatan • Masukan nomor peserta BPJS Kesehatan Anda yang tertera pada kartu BPJS Kesehatan Anda.

• Sistem akan secara otomatis mengeluarkan rincian pembayaran BPJS Kesehatan Anda. • Klik bayar, kemudian pilih metode pembayaran yang Anda inginkan.

• Lakukan pelunasan melalui metode pembayaran yang telah Anda pilih. • Sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi saat Anda telah melakukan pelunasan dan memberikan invoice pembayaran. Cara Bayar BPJS Kesehatan di Indomaret via Tokopedia • Akses Tokopedia BPJS Kesehatan • Isi nomor peserta dan data diri Anda.

• Rincian iuran BPJS Kesehatanyang belum terbayarkan akan muncul secara otomatis. Pastikan data rincian sudah benar. • Akan muncul detail pembayaran tagihan BPJS Kesehatan, klik Lanjut. • Pilih metode pembayaran Gerai Retail/Tunai, lalu pilih INDOMARET. Klik Bayar Sekarang. • Di halaman berikutnya akan muncul Kode Pembayaran.

• Tunjukkan kode tersebut ke kasir INDOMARET terdekat untuk melakukan pembayaran. Pembeli akan dikenakan biaya administrasi Rp2.500. • Anda akan mendapatkan struk pembayaran. Simpan struk tersebut sebagai bukti pembayaran Catatan: Batas waktu pembayaran adalah 1 hari sejak kode pembayaran diberikan. Jika tidak melakukan pembayaran setelah 1 hari, pembayaran tagihan BPJS Kesehatan Anda akan dianggap batal.

Cara Bayar BPJS Kesehatan di Alfamart via Tokopedia • Akses Tokopedia BPJS Kesehatan • Isi nomor peserta dan data diri Anda. • Rincian iuran BPJS Kesehatanyang belum terbayarkan akan muncul secara otomatis. Pastikan data rincian sudah benar. • Akan muncul detail pembayaran tagihan BPJS Kesehatan, klik Lanjut.

• Pilih metode pembayaran Gerai Retail/Tunai, lalu pilih Alfamart. Klik Bayar Sekarang.

nomor bpjs kesehatan

• Di halaman berikutnya akan muncul Kode Pembayaran. • Tunjukkan kode tersebut ke kasir Alfamart/Alfamidi/Lawson terdekat untuk melakukan pembayaran. Pembeli akan dikenakan biaya administrasi Rp2.500. • Anda akan mendapatkan struk pembayaran. Simpan struk tersebut sebagai bukti pembayaran Catatan: Batas waktu pembayaran adalah 1 hari sejak kode pembayaran diberikan.

Jika tidak melakukan pembayaran setelah 1 hari, pembayaran tagihan BPJS Kesehatan Anda akan dianggap batal.

nomor bpjs kesehatan

• Mengunjungi Fasilitas Kesehatan terdekat. BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk segala nomor bpjs kesehatan penyakit, namun ada syarat yang perlu dipenuhi. Pertama-tama, kunjungi fasilitas kesehatan tingkat 1 untuk berobat. Fasilitas kesehatan tingkat 1 terdiri dari klinik, puskesmas, dokter keluarga, dan rumah sakit kelas D. • Meminta surat rujukan. Surat rujukan akan diberikan saat fasilitas kesehatan tingkat 1 tidak mampu menangani penyakit dan keluhan Anda dengan fasilitas yang mereka miliki.

Jika Anda mengalami gejala penyakit yang tidak memungkinkan ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat 1 dan butuh penanganan secara cepat, maka Anda bisa nomor bpjs kesehatan mendatangi rumah sakit dengan fasilitas lengkap yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa perlu surat rujukan. • Dokumen lengkap Dokumen lain yang perlu dibawa bersama surat rujukan guna mengklaimo BPJS Kesehatan adalah kartu BPJS Kesehatan asli beserta fotokopi, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, foto kopi surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kepersertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup.

Anda tidak dapat berhenti berlangganan BPJS Kesehatan dan tidak membayar iuran BPJS Kesehatan sekalipun tidak membuat Anda dikeluarkan dari progam BPJS Kesehatan. Kesimpulannya adalah tidak ada cara berhenti BPJS Kesehatan.

Q : Sudah Berhasil Melakukan Pembayaran, tapi Mengapa Tagihan BPJS Saya Masih Muncul? Jawab : Setelah pembayaran berhasil, BPJS Kesehatan memerlukan waktu untuk melakukan update status kepesertaan Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena Struk bukti bayar Tokopedia merupakan bukti resmi dimana dapat dijadikan acuan untuk bukti bayar kepada pihak BPJS Kesehatan. Untuk melakukan pengecekan apakah pembayaran Anda sudah masuk pada sistem BPJS Kesehatan, Anda dapat melakukan pengecekan di website resmi BPJS Kesehatan.

nomor bpjs kesehatan

Cek di kolom “Tanggal Pembayaran Terakhir” beserta nominal pembayaran apakah sudah sesuai dengan tanggal dan nominal terakhir yang Anda bayarkan di Tokopedia. Q : Kapan Status Saya Akan Terupdate di BPJS Kesehatan?

Jawab : Apabila pembayaran tagihan yang Anda lakukan sudah dinyatakan berhasil oleh pihak Tokopedia, namun tagihan pembayaran masih muncul, Anda bisa menunggu dan menghubungi pihak BPJS Kesehatan di Care Center 24 jam BPJS Kesehatan di 1500400. Q : Apakah Setelah Melakukan Pembayaran Kartu BPJS Sudah Dapat Saya Gunakan? Jawab : Setelah melakukan pembayaran, Anda dapat langsung menggunakan layanan kartu BPJS Kesehatan Anda dan dapat menunjukan struk bukti pembayaran dari Tokopedia sebagai bukti resmi pembayaran Anda.

Q : Apakah Saya Akan Dikenakan Denda Pada Tagihan Berikutnya Jika Status BPJS Saya Belum Terupdate? Jawab : Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Denda yang dikenakan sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan: Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.

Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Q : Saat Saya Ingin Melakukan Pembayaran, Mengapa Tagihan Nomor bpjs kesehatan Masih Belum Lunas? Jawab: Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan dan tagihan BPJS Kesehatan Anda di halaman Tagihan BPJS Kesehatan.

Informasi pembayaran terakhir Anda akan muncul di kolom "Tanggal Pembayaran Terakhir" beserta nominal pembayaran. Jika tanggal pembayaran terakhir Anda sudah sesuai namun tagihan masih muncul, silahkan menghubungi pihak BPJS di Care Center 24 jam BPJS Kesehatan di 1500400.

Pembayaran Tagihan Iuran BPJS Kesehatan di Tokopedia Gagal Jika pembayaran tagihan BPJS Kesehatan di Tokopedia gagal, dana nomor bpjs kesehatan dikembalikan ke Saldo Tokopedia dan ke OVO Points (untuk pembayaran dengan Nomor bpjs kesehatan Points). Silakan coba kembali pembayaran dalam beberapa saat, jika masih tetap gagal silakan hubungi Customer Care Tokopedia. Tak perlu khawatir dengan dana milikmu, nomor bpjs kesehatan di Saldo Tokopedia dapat kamu gunakan untuk membeli atau membayar aneka produk lainnya di Tokopedia.

Pembayaran Tagihan Iuran BPJS Kesehatan Menggunakan Kartu Kredit di Tokopedia Gagal Jika kamu telah melakukan pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan namun transaksi dinyatakan gagal, maka dana terpotong akan dikembalikan ke limit Kartu Kredit di tagihan bulan berikutnya.

Kamu dapat memastikan kembali jumlah pembayaran BPJS Kesehatan sesuai dengan apa yang dibayarkan dan pada tagihan pembayaran BPJS Kesehatan berikutnya dan pastikan limit telah dikembalikan sesuai dengan nominal tersebut. Apabila masih terdapat kendala pada penggunaan dan limit kartu kredit, silakan hubungi Customer Care Tokopedia.

Pembayaran BPJS Kesehatan Sudah Berhasil Namun Tagihan Masih Muncul Apabila pembayaran BPJS Online sudah dinyatakan berhasil oleh pihak Tokopedia namun tagihan BPJS Kesehatan masih muncul, Kamu bisa langsung menghubungi pihak partner terkait agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut.

Syarat dan Ketentuan Pembayaran Tagihan BPJS merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi Tokopedia. Pengajuan dan Penggunaan layanan Pembayaran Tagihan BPJS tunduk pada Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, dan Syarat dan Ketentuan yang tertulis dibawah ini.

Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna secara hukum. Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.commaka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam nomor bpjs kesehatan perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT Tokopedia.

Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com. Definisi • Tokopedia adalah PT Tokopedia dan seluruh afiliasi atau anak perusahaannya, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.tokopedia.comyakni situs pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar.

• Situs/Aplikasi adalah situs www.tokopedia.com milik Tokopedia yang dapat diakses melalui desktop site dan/atau aplikasi yang berbasis Android atau iOS. • Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Tokopedia, termasuk namun tidak terbatas pada Pembeli, Penjual maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke Situs/Aplikasi. • BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. • BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS.

• Fitur Autodebet adalah fitur/layanan yang disediakan pada Situs/Aplikasi untuk memudahkan Pengguna melakukan pembayaran BPJS Kesehatan secara otomatis .

nomor bpjs kesehatan

• MyBills adalah fitur/layanan yang disediakan pada Situs/Aplikasi untuk membantu Pengguna mengatur pembayaran kebutuhan bulanan. • Biaya Admin adalah Biaya yang dibebankan kepada pengguna yang akan digunakan untuk memproses suatu transaksi hingga transaksi tersebut berhasil. • Ketentuan situs adalah adalah Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan ini dan setiap Syarat dan Ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan Penggunaan Situs/Aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.

• Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan ini untuk menggunakan produk BPJS Kesehatan. Umum • Layanan Pembayaran Tagihan BPJS hanya bisa digunakan oleh Pengguna terdaftar pada Situs/Aplikasi. • Dengan nomor bpjs kesehatan layanan Pembayaran Tagihan BPJS, Pengguna dianggap telah menyetujui dan mematuhi Syarat dan Ketentuan ini serta Ketentuan Situs. • Tokopedia berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan transaksi pembayaran, menahan dana, atau menutup akun, jika ditemukan adanya manipulasi maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs Tokopedia, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.

• Tokopedia berwenang untuk melakukan perubahan pada seluruh atau sebagian daripada Syarat dan Ketentuan ini. Oleh karena itu, Tokopedia menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun, dengan mengakses Situs/Aplikasi, maka dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

BPJS Kesehatan • Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan dilakukan paling lambat per tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. • Pengguna yang melakukan transaksi pada tanggal 10 (sepuluh) pukul 00.01 WIB akan dideteksi “terlambat membayar” oleh sistem BPJS Kesehatan. • Pembayaran BPJS tidak dapat dilakukan pada pukul 23.00 WIB – 01.00 Nomor bpjs kesehatan dikarenakan pihak BPJS melakukan cut off.

• Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan menggunakan Kartu Keluarga sehingga jenis nomor bpjs kesehatan perorangan tidak dapat lagi dilakukan. • Pengguna yang melakukan Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan harus membayar total pembayaran seluruh anggota keluarga yang tertera di Kartu Keluarga termasuk tunggakan (jika ada). • Jika Anda tidak melakukan pembayaran BPJS Kesehatan setelah tanggal 10 (sepuluh), kartu peserta BPJS Kesehatan Anda akan dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan.

• Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan dapat menggunakan metode pembayaran Autodebet, OVO, kartu kredit dan/atau debit, pembayaran instan, gerai retail/tunai, virtual account, dan Saldo Tokopedia. Pembayaran Tagihan BPJS tidak dapat menggunakan metode pembayaran cicilan. • Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan hanya melayani pembayaran iuran bulanan dan tunggakan BPJS Kesehatan saja (tidak termasuk pembayaran denda).

• Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan melalui Situs/Aplikasi dikenakan biaya admin sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). BPJS Ketenagakerjaan • Pembayaran Tagihan BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat dilakukan oleh Pengguna yang memiliki status keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai “Bukan Penerima Upah”. • Pembayaran Tagihan BPJS Ketenagakerjaan melalui Situs/Aplikasi dikenakan biaya admin sebesar Rp3.500 (Tiga ribu lima ratus rupiah).

• Bagi peserta baru BPJS Ketenagakerjaan yang melunasi tagihannya setelah pendaftaran, dapat mengambil kartu peserta di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa struk pembayaran. • Agar dapat melakukan pembayaran di Tokopedia, peserta BPJS Ketenagakerjaan harus terlebih dahulu memilih program (JKK, JHT, dan JKM) di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

• Besar iuran setiap nomor bpjs kesehatan adalah sebagai berikut: • JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja): 1% (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan) • JHT (Jaminan Hari Tua): 2% (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan) • JKM (Jaminan Kematian): Rp 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) • Pembayaran dapat dilakukan secara: • per bulan dengan memilih periode pembayaran 1 (satu) bulan; atau • 3 (tiga), 6 (enam), hingga 12 (dua belas) bulan berikutnya sekaligus dengan memilih periode pembayaran 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan.

nomor bpjs kesehatan

• Untuk perubahan data, penambahan atau pengurangan program yang diikuti, Pengguna harus mendatangi langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. • Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan dilakukan paling lambat per tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

• Tidak ada denda keterlambatan pembayaran bagi peserta Bukan Penerima Upah. • Struk pembayaran dari Tokopedia adalah bukti pembayaran yang sah dan diakui oleh BPJS Ketenagakerjaan. Autodebet • Dengan mendaftarkan akun BPJS melalui fitur MyBills, akun Pengguna akan teregistrasi pada sistem BPJS.

• Pembayaran BPJS dengan cara autodebet dapat dilakukan dari tanggal 5 (lima) - 20 (dua puluh) di setiap bulannya. • Pengguna akan mendapatkan notifikasi melalui Situs/Aplikasi apabila saldo yang terdapat pada OVO dan/atau limit kartu kredit Pengguna tidak mencukupi saat akan dilakukan pembayaran. • Pembayaran Tagihan BPJS dengan menggunakan Autodebet hanya dapat dilakukan menggunakan metode pembayaran OVO dan kartu kredit.

• Dengan mengaktifkan Fitur Autodebet dan memilih metode pembayaran kartu kredit, Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pembayaraan BPJS akan dilakukan dengan cara autodebetdimana saat pengaktifan pertama kami Pengguna wajib mencantumkan kode One Time Password (OTP) yang diterima dari bank penerbit melalui fitur MyBills. Penggunaan Data • Dengan terus menggunakan BPJS, Pengguna memberi wewenang kepada Tokopedia untuk menyimpan informasi miliknya dan/atau data terkait penggunaan BPJS dalam sistem Tokopedia.

• Tokopedia memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus secara sebagian maupun keseluruhan dari profil Pengguna dan data yang relevan yang dianggap melanggar Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs Tokopedia, dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara republik Indonesia.

• Penggunaan data Pengguna sehubungan dengan BPJS akan tunduk pada Kebijakan Privasi Tokopedia. Fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 1 tentu berbeda dengan BPJS Kelas 2 dan BPJS Kelas 3.

Sejak awal diresmikan pada tahun 2014, iuran bulanan untuk mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 1 lebih tinggi dibandingkan Kelas 2 dan 3. Namun, tentu dibalik tingginya iuran tersebut, ada keunggulan yang bisa didapatkan peserta BPJS Kelas 1 jika dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya yang lebih murah.

Apa saja keuntungan yang akan didapatkan jika kamu memilih BPJS Kesehatan Kelas 1? Iuran BPJS Kesehatan kelas 1 Iuran BPJS Kelas 1, 2dan 3 telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82. Perpres ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Berikut ini iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3. Kelas BPJS Kesehatan Iuran BPJS per bulan Kelas 1 Rp150.000 Kelas 2 Rp100.000 Kelas 3 Rp35.000 Fasilitas BPJS Kesehatan kelas 1 untuk rawat inap Pada sisi layanan rawat inap, BPJS Kesehatan Kelas 1 memberikan ruang perawatan dengan kapasitas pasien antara 1-2 orang.

Bandingkan dengan BPJS Kelas 2 dengan ruang perawatan dengan jumlah pasien 3-5 orang, kemudian BPJS kelas 3 dan BPJS PBI dengan kapasitas pasien antara 4-6 orang, bahkan bisa lebih banyak. Keunggulan lainnya dari menjadi peserta Kelas 1 adalah fasilitas kesehatan BPJS naik kelas menjadi VIP.

Caranya, kamu cuma perlu membayarkan selisih biaya fasilitas VIP yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kelas 1 melalui layanan tarif INA-CBGS (Indonesia Case Base Group). Tarif INA CBG’s dapat diartikan sebagai sistem pembayaran dalam bentuk paket berdasarkan diagnosis penyakit dan prosedur pengobatan yang diderita pasien.

Tarif ini dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Penghitungannya menggunakan standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang tertuang di Permenkes Nomor 52 Tahun 2016. Fasilitas BPJS Kesehatan kelas 1 untuk melahirkan BPJS Kesehatan menanggung biaya melahirkan normal untuk pesertanya. Berikut rincian limit atau plafon BPJS Kelas 1 untuk melahirkan. • Pemeriksaan Antenatal Care (ANC): Rp200.000 • Persalinan normal: Rp600.000 • Pemeriksaan Post Natal Care (PNC): Rp25.000 • Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED): Rp750.000 • Layanan pra-rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal: Rp125.000 • Persalinan pervaginam dengan tindakan darurat dasar di Puskesmas: Rp750.000 • Layanan KB pemasangan untuk IUD: Rp100.000, suntik Rp15.000 • Penanganan komplikasi KB pasca melahirkan: Rp125.000 • Vasektomi: Rp350.000 Sementara itu, operasi caesar dengan BPJS Kelas 1 tidak bisa kamu lakukan atas keinginan sendiri.

Limit BPJS kelas 1 Menurut peraturan terbaru dari Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan JKN, yang mengatur sistem tarif untuk pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit, berikut adalah limit BPJS kelas 1 yang dibedakan berdasarkan layanan kesehatan yang diberikan untuk peserta BPJS.

No Layanan Limit BPJS Kelas 1 1 Septikema Rp5,6 juta – Rp11,9 juta 2 Infeksi sesudah oprasi Rp6,2 juta – Rp12,3 juta 3 Demam yang tidak ditentukan Rp4 juta – Rp10,1 juta 4 Infeksi Viral Rp2,8 juta – Rp6,1 nomor bpjs kesehatan 5 Penyakit infeksi bakteri & parasit lain Rp3,2 juta – Rp6,5 juta 6 Infeksi HIV Rp26 juta – Rp37 juta 7 Cangkok hati Rp73 juta – Rp178 juta 8 Prosedur hati dan pankreas Rp11,8 juta – Rp51,9 juta 9 Tumor Sistem Hepatobiliuari dan Pankreas Rp9,9 juta – Rp16,8 juta 10 Gangguan Pankreas Selain Tumor Rp8,9 juta – Rp19 juta 11 Leukemia Akut Rp17,3 juta – Rp52,2 juta 12 Sirosis Hati dan Hepatitis Alkoholik Rp4,8 juta – Rp10,5 juta 13 Radioterapi Rp6 juta – Rp30 juta 14 Kemoterapi Rp4,5 juta – Rp11,5 juta 15 Cangkok Sumsum Tulang Belakang Rp45,1 juta – Rp99,1 juta 16 Prosedur Limpa Rp12,1 juta – Rp40,3 juta 17 Gangguan Pembekuan Darah Rp8,2 juta – Rp20,3 juta 18 Penyakit Kencing Manis dan Gangguan Nutrisi Rp5,4 juta – Rp17,6 juta 19 Gangguan Kelenjar Endokrin Rp7,7 juta – Rp14,3 nomor bpjs kesehatan 20 Skizofrenia Rp7,6 juta – Rp10,5 juta 21 Depresi Mayor Rp7,7 juta – Rp11,6 juta 22 Gangguan Bipolar Rp6,2 juta – Rp10,6 juta 23 Depresi Rp3,5 juta – Rp6,1 juta 24 Fobia, Anxietas, dan Neurosis Rp5,6 juta – Rp11,1 juta 25 Gangguan Mental pada Anak Rp2,7 juta – Rp8,2 juta 26 Kraniotomi Rp48,9 juta – Rp73,7 juta 27 Prosedur Tulang Belakang Rp42,4 juta – Rp85,9 juta 28 Tumor Sistem Saraf dan Gangguan Degeneratif Rp9 juta – Rp17,6 juta 29 Sklerosis Multiple dan Ataxia Cerebelar Rp10,2 juta – Rp18,4 juta 30 Meningitis Virus Rp5,2 juta – Rp12,3 juta 31 Koma dan Stupor Non-Trauma Rp5,4 juta – Rp10,9 juta 32 Trauma Kepala Rp6,1 juta – Rp12,5 juta 33 Gegar Otak Rp5,2 juta – Rp8,6 juta 34 Infeksi Mata Rp6,1 juta – Rp16,7 juta 35 Transplantasi Paru atau Jantung Rp95,4 juta – Rp153,5 juta 36 Gagal Jantung Rp6,7 juta – Rp9,3 juta 37 Hipertensi Rp2,7 juta – Rp6,1 juta 38 Kista Fibrosis Rp4,3 juta – Rp13,7 juta 39 Amputasi Rp18,8 juta – Rp52,4 juta 40 Transplantasi Ginjal Rp 417 juta Artinya, operasi caesar hanya ditanggung apabila terdapat gangguan pada proses melahirkan sehingga tindakan tersebut diperlukan.

Proses operasi caesar bisa dilakukan di rumah sakit rujukan BPJS Kesehatanadapun biaya yang ditanggung untuk Kelas 1 adalah sebagai berikut: • Operasi caesar ringan: Rp7.333.000 • Nomor bpjs kesehatan operasi caesar sedang: Rp8.092.000 • Operasi caesar berat: Rp11.081.400 Fasilitas BPJS Kesehatan kelas 1 untuk kacamata Jika memiliki BPJS Kelas 1, kita bisa mendapatkan subsidi pembelian kacamata lensa spheris min 0,5 dioptri dan lensa silindris min 0,25 dioptri sebesar Rp150.000.

Meski begitu, pengajuan klaim kacamata tersebut hanya bisa dilakukan 2 tahun sekali. Nah, untuk mengajukan klaim kacamata BPJS Kelas 1, berikut langkah yang perlu dilakukan: • Meminta surat rujukan ke fasilitas kesehatan pertama. • Periksa mata di dokter spesialis dengan surat rujukan. Di sini kamu bakal mendapatkan resep untuk beli kacamata. • Melegalisasikan ( legalisir ) resep ke kantor BPJS terdekat.

• Mendatangi ke optik terdekat dengan membawa fotokopi KTP dan. • Permintaan kacamata kamu akan segera diproses. Fasilitas BPJS Kesehatan kelas 1 untuk perawatan gigi Kamu juga bisa memanfaatkan faskes 1 BPJS Kesehatan untuk perawatan gigi berdasarkan Nomor bpjs kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 ayat 1, berupa: • Administrasi pelayanan. • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. • Premedika. • Kegawatdaruratan oro-dental. • Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi).

• Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit. • Obat pasca-ekstraksi. • Tumpatan gigi komposit atau GIC (Glass Ionomer Cement). • Pembersihan karang gigi pada gingivitis akut (scaling gigi). Pemasangan gigi palsu dianggap sebagai layanan tambahan sehingga akan ada penyesuaian plafon bagi peserta.

BPJS Kesehatan akan memberikan layanan tersebut dalam bentuk dana subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan medis di luar tanggungan BPJS Kesehatan Kamu juga perlu memperhatikan layanan medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

• Layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang. • Perawatan medis di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama sama BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat.

• Cedera atau kecelakaan kerja yang sudah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja. • Kecelakaan yang sudah ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. • Nomor bpjs kesehatan kesehatan di luar negeri.

• Layanan kesehatan untuk tujuan estetika seperti operasi plastik atau behel gigi. • Perawatan medis dengan tujuan mengatasi kemandulan atau infertilitas. • Perawatan gigi berupa perataan gigi atau ortodonti. • Gangguan kesehatan karena ketergantungan alkohol dan obat-obatan. • Gangguan kesehatan karena dengan sengaja menyakiti diri sendiri, atau hobi yang membahayakan. • Pengobatan alternatif atau tradisional yang belum efektif oleh penilaian teknologi kesehatan.

• Tindakan medis yang masuk ke kategori percobaan atau eksperimen. • Obat dan alat kontrasepsi dan kosmetik, juga perbekalan kesehatan rumah tangga. • Layanan kesehatan akibat bencana di masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah.

• Cedera akibat kejadian tak diharapkan yang bisa dicegah seperti tawuran atau begal. • Layanan kesehatan dalam rangka bakti sosial. • Perawatan medis akibat penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, perdagangan manusia. • Perawatan medis yang berkaitan sama kegiatan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri. • Layanan lain yang tak berhubungan sama manfaat jaminan kesehatan.

• Layanan yang sudah ditanggung oleh program lainnya, misal asuransi swasta. Kalau tidak teliti, bisa-bisa biaya pengobatan dan rawat inap kamu semakin membengkak dan harus kamu bayar sendiri! Denda BPJS Kesehatan Apabila terlambat membayar iuran, kartu peserta BPJS Kelas 1 akan berhenti sementara tanpa perlu membayar denda. Nomor bpjs kesehatan, apabila peserta mengajukan klaim rawat inap kurang dari 45 hari sejak keanggotaan aktif, peserta harus membayar denda 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp30 juta. Tips dari Lifepal! Itu tadi informasi mengenai BPJS Kesehatan Kelas 1. Buat kamu yang mau tahu lebih banyak tentang BPJS ataupun asuransi? Lihat pertanyaan populer seputar topik-topik tersebut di Tanya Lifepal. Peraturan iuran BPJS Kelas 1, 2dan 3 ada dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82. Perpres ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Pada sisi layanan rawat inap, BPJS Kesehatan Kelas 1 memberikan ruang perawatan dengan kapasitas pasien antara 1-2 orang.

Bandingkan dengan BPJS Kelas 2 dengan ruang perawatan dengan jumlah pasien 3-5 nomor bpjs kesehatan dan BPJS kelas 3 dengan kapasitas pasien antara 4-6 orang, bahkan bisa lebih banyak. Keunggulan lainnya dari menjadi peserta Kelas 1 adalah fasilitas kesehatan BPJS naik kelas menjadi VIP. Jagalah selalu kesehatan tubuh, sebab biaya pengobatan kamu tidaklah murah. Oleh karena itu, mari mulai melakukan gaya hidup sehat. Selain itu, nomor bpjs kesehatan pun tetap harus menjaminnya dengan memiliki asuransi kesehatan.

Semoga informasi ini bermanfaat! Uang pertanggungan dari asuransi Produk asuransi akan memberikan uang pertanggungan asuransi (UP), berupa sejumlah uang yang akan cair jika terjadi risiko meninggal dunia. Kita bisa mengetahui nilai UP dengan menghitung menggunakan kalkulator Nilai Hidup Manusia. Jika kamu ingin mengetahui berapa besarannya, manfaatkan kalkulator berikut ini untuk menghitungnya: Perlu kamu ketahui, asuransi memiliki sejumlah risiko, terutama mengenai risiko kerugian investasi.

Jika produk yang kamu pilih berbentuk asuransi unit link, maka ada risiko kerugian investasi di dalamnya. Artinya, ada kemungkinan kamu perlu membayar premi asuransi lebih lama dari ketentuan awal jika terjadi risiko kerugian tersebut. Kalau kamu tidak mengisi ulang saldo unit link yang kosong, bisa-bisa polis kamu lapse.

Maka dari itu, pastikan sebelum memilih produknya kamu sudah membaca polisnya secara rinci. Mau cara yang lebih simple? Manfaatkan fitur perbandingan asuransi terbaik di Lifepal! Simak video di bawah ini untuk mendapatkan tips memilih asuransi kesehatan terbaik. Tanya jawab seputar BPJS Kesehatan kelas 1 Nomor bpjs kesehatan © 2022 Lifepal. Bekerjasama dengan © 1992 PT Anugrah Atma Adiguna adalah pialang asuransi terdaftar dan diawasi oleh OJK sesuai KEP-018/KMK.17/1992 dan anggota APPARINDO 60-2001/APPARINDO/2019.

Semua ulasan yang tertulis termasuk rating dilakukan oleh rekan pialang kami. Lifepal berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan terbaru namun dapat berbeda dari informasi yang diberikan oleh penyedia layanan / institusi keuangan. Keseluruhan informasi diberikan tanpa jaminan, kami menyarankan untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan keputusan finansial Anda.
Sudahkah BPJS Kesehatan Anda Terdaftar?

• Silahkan Masukkan Nomor Kartu peserta BPJS Kesehatan Anda di kolom sebelah kiri tanpa spasi. • Lalu klik tombol "Cek" untuk memulai melakukan Cek BPJS Kesehatan Online. Jika daftar BPJS Kesehatan Anda tidak keluar, bukan berarti Nomor BPJS Kesehatan Anda tidak terdaftar, tapi bisa jadi server BPJS sedang bermasalah.

Apa itu BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dinamakan dengan BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk TNI / POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS dan Veteran, Pejuang dan perintis Kemerdekaan beserta sanak keluarganya dan Badan Usaha lainnya serta rakyat biasa yang masih dalam naungan republik Indonesia.

Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Langsung Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Langsung adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

pendafatan dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, kalau melalui proses kolektif dilakukan melalui proses migrasi.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu keluarga. 2. Fotokopi Kartu tanda penduduk. 3.

Foto terbaru 3 X 4 sebanyak 1 lembar, 4. membayar iuran bulan pertama sesuai dengan kelas yang Anda mampu, Besarannya adalah sebagai berikut: Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas III. Sebesar Rp 110.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas II. Sebesar Rp 160.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas I. 2. silahkan datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Jika yang didaftarkan dalam jumlah banyak, daftarlah secara kolektif dengan koordinasi dari Ketua RT/RW agar lebih mudah. 3. Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar. 4. Setelah formulir diisi, Anda akan diberi virtual account BPJS, yang Anda gunakan sebagai pembayaran maupun transfer dana klaim saat dibutuhkan.

5. Lakukan pembayaran iuran di bank yang telah ditunjuk oleh BPJS. 6. serahkan bukti transfer ke kantor BPJS, lalu tunggu beberapa saat sampai kartu BPJS Kesehatan Anda selesai dicetak.

7. Cek Nomor kartu BPJS anda di sini untuk menentukan apakah anda sudah terdaftar atau belum. Cara Daftar BPJS Kesehatan Online Cara Daftar BPJS Kesehatan Online adalah mengisi Formulir Daftar Isian Nomor bpjs kesehatan (FDIP) secara online beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

pendafatan dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, kalau melalui proses kolektif dilakukan melalui proses migrasi. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : 1. fotokopi Kartu keluarga. 2. fotokopi Kartu tanda penduduk. 3. foto terbaru 3 X 4 sebanyak nomor bpjs kesehatan lembar. 4. Kartu NPWP, 5. Alamat email 6. nomor handphone aktif.

nomor bpjs kesehatan

7. buka halaman website BPJS Kesehatan dari smartphone atau laptop 8. Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar. 9. Pilih biaya iuran yang Anda mampu. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas III. Sebesar Rp 110.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas II. Sebesar Rp 160.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas I.

10. Tunggu email notifikasi nomor registrasi BPJS di email. Setelah notifikasinya sampai, print virtual account tersebut. 11. Lakukan pembayaran iuran di bank yang telah ditunjuk oleh BPJS. 12. setelah anda lakukan pembayaran, anda akan menerima notifikasi dari BPJS yang menentukan BPJS anda sudah aktif atau tidak 13. print E-ID Card Nomor bpjs kesehatan anda, untuk sebagai kartu identitas BPJS atau anda bisa pergi ke BPJS setempat untuk print kartu BPJS anda 14.

Cek Nomor kartu BPJS anda di sini untuk menentukan apakah anda sudah terdaftar atau belum. Cara Daftar BPJS Kesehatan melalui aplikasi Cara Daftar BPJS Kesehatan melalui aplikasi adalah : 1. Unduh / download aplikasi Mobile JKN resmi dari BPJS di App?Store atau Google Play Store 2. Install aplikasi lalu Buka aplikasi 3. klik menu Pendaftaran Peserta Baru 4. Klik Setujui syarat dan ketentuan 5. Silahkan masukkan NIK e-KTP anda dan otomatis akan muncul nama anda beserta anggota keluarga Anda 6.

Isi seluruh data anggota keluarga anda 7. lalu masukkan alamat email, nomor ponsel, lalu selesaikan pendaftaran melalui aplikasi dan Anda akan mendapat nomor virtual account.

nomor bpjs kesehatan

8. Lakukan pembayaran iuran via atm atau bank yang di tunjuk BPJS 9. Jika belum mendapat nomor peserta atau terkendala masalah pendaftaran, anda bisa menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 1500400 10. Anda akan mendapat informasi e-ID BPJS dan print kartu BPJS anda.

berikut ini ada tips yang harus Anda perhatikan dalam mendaftar BPJS Kesehatan secara online, yaitu : 1. Daftar pada awal bulan agar Anda tidak mengalami kerugian biaya iuran bulanan 2. Faskes keterangan (IGD) maksudnya adalah hanya melayani keadaan darurat, tidak melayani pengobatan 3.

Faskes keterangan (JST) maksudnya, yaitu bekas kerja sama dengan Jamsostek, bisa melayani layanan BPJS Kesehatan keseluruhan 4. Bagi yang melakukan pendaftaran BPJS Online, kartu E-ID bisa di print sendiri dan bersifat valid 5.

Pembayaran iuran / biaya bulanan paling lambat tanggal 10 nomor bpjs kesehatan bulannya 6. Tidak ada biaya denda keterlambatan pembayaran iuran / biaya bulanan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda diberlakukan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda iuran sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan yang tertunggak, dengan ketentuan: a.

Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan b. Besar denda paling tinggi Rp30 juta. 7. Tidak ada perbedaan pelayanan medis pada kelas I, kelas II, maupun kelas III. Obat Mahal atau murah, Jenis obat, kualitas obat, penanganan medis, semuanya sama. Perbedaannya adalah pelayanan non-medis, seperti ruang rawat inap. Cara daftar BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN Cara daftar BPJS Kesehatan PBI APBN adalah Pendaftarannya otomatis dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan cara pendataan oleh Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai parameter atau kriteria yang telah ditentukan Pemerintah.

Selanjutnya pendaftaran anggota tersebut oleh Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial. Daftar peserta PBI APBN di upadate secara periodik. untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBI APBN dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif.

namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut 1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya. 2. Fotocopy Surat keterangan lahir nomor bpjs kesehatan Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya.

3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya. Cara daftar BPJS Kesehatan PPU (Pekerja Penerima Upah) PNS Nomor bpjs kesehatan daftar BPJS Kesehatan PPU PNS adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta melengkapi nomor bpjs kesehatan yang telah ditentukan.

pendafatan dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, kalau melalui proses kolektif dilakukan melalui proses migrasi. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : a. Fotocopy Kartu Keluarga b. Fotocopy SK pns yang telah dilegalisir c. Fotocopy SK Penetapan sebagai pejabat negara/Kepangkatan terakhir yang dilegalisir oleh unit kerja. c. Fotocopy daftar gaji yang dilegalisir oleh unit kerja.

d. Fotocopy akte kelahiran anak e. Fotocopy SK dari Pengadilan Negeri untuk anak angkat. f. Surat keterangan dari sekolah/Perguruan Tinggi (bagi anak usia diatas 21 tahun s/d. 25 tahun) untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PPU PNS dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif.

namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut 1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya. 2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya.

3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya. Cara daftar BPJS Kesehatan PBPU (Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah) Cara daftar BPJS Kesehatan PBPU non PNS adalah mengisi Formulir Daftar Isian Elektronik yang diisi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh perusahaan melalui Aplikasi New Edabu kemudian dimigrasikan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. surat keterangan NPWP dan Surat izin lainnya sesuai kebijakan Pemerintah. b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Surat atau Akta Notaris/Yayasan/Pendirian d. Surat MOU/Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah. untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBPU dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif.

namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut 1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya. 2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya. 3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya. Cara daftar BPJS Kesehatan PBPU/BP(Pekerja Penerima Upah/Bukan Pekerja) non PNS Cara daftar BPJS Kesehatan PBPU/BP non PNS adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : a. Fotokopi Kartu Keluarga b. Fotokopi buku rekening tabungan bank Mandiri/BCA/BNI/BRI. c. Mengisi Surat Formulir autodebet pembayaran iuran dan biaya BPJS Kesehatan yang bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) peserta harus melakukan pembayaran nomor bpjs kesehatan pertama dalam waktu paling cepat 14 (empat belas) hari atau selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran BPJS Kesehatan. untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBPU/BP non PNS dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif.

namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut 1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya. 2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya. 3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya. 4. Mengisi Surat Formulir autodebet pembayaran iuran dan biaya BPJS Kesehatan yang bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) Cara daftar BPJS Kesehatan Klinik Pratama atau yang setara Cara daftar BPJS Kesehatan Klinik Pratama atau yang setaraadalah mengisi Formulir Daftar Isian menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : 1.

nomor bpjs kesehatan

Surat Ijin Operasional 2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi 3. Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lainnya. 4. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 5.

Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan 6. Surat Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan 7. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional Cara daftar BPJS Kesehatan Praktik Dokter atau Dokter Gigi Cara daftar BPJS Kesehatan Praktik Dokter atau Dokter Gigi adalah mengisi Formulir Daftar Isian menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : 1. Surat Nomor bpjs kesehatan Praktik 2. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Surat Perjanjian kerja sama dengan nomor bpjs kesehatan, apotek, dan jejaring lainnya 4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN Cara daftar BPJS Kesehatan Puskesmas atau yang setara Cara daftar BPJS Kesehatan Puskesmas nomor bpjs kesehatan yang setara adalah mengisi Formulir Daftar Isian menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : 1. Surat Ijin Operasional 2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, 3. Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain. 3. Surat Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan 4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN Cara daftar BPJS Kesehatan Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara Cara daftar BPJS Kesehatan Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara adalah mengisi Formulir Daftar Isian menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : 1. Surat Ijin Operasional 2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik 3. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan 4. SuratPerjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan 5. Surat pernyataan kesediaan nomor bpjs kesehatan ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional Cara daftar BPJS Kesehatan rumah sakit Fasilitas kesehatan Cara daftar BPJS Kesehatan Rumah Sakit Fasilitas kesehatan adalah mengisi Formulir Daftar Isian FKRTL beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : a. Surat pengajuan permohonan kerja sama yang mencantumkan alamat email b. Dokumen persyaratan wajib yang terdiri dari: 1. Surat Ijin Operasional yang telah disertai disertai penetapan kelas.

2. Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik. 3. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan. 4. Surat Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan. 5. Surat Sertifikat akreditasi. 6.

Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 7. Surat / Aplikasi Permohonan Kerja Sama menjadi Fasilitas kesehatan BPJS. c. Jika berdasarkan hasil Analisa dan verifikasi kebutuhan diperlukan penambahan kerja sama di bpjs, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu: 1.

Kantor Cabang bpjs Memberikan kode login dan hak akses (username dan password) di Aplikasi HFIS kepada calon pendaftar FKRTL melalui kotak surel (email).

2. Calon pendaftar FKRTL mengisi formulir profil pada aplikasi HFIS, pendaftar mengisi formulir self assessment serta mengirimkan dan meng-upload menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar FKRTL Selanjutnya Kantor Cabang bpjs akan menyampaikan tanggapan tertulis atas pengajuan kerjasama kepada alamat email calon pendaftar Fasilitas kesehatan.

Cara daftar BPJS Kesehatan klinik utama atau yang setara Cara daftar BPJS Kesehatan klinik utama atau yang setara adalah mengisi Formulir Daftar Isian FKRTL beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : a. Surat pengajuan permohonan kerja sama yang mencantumkan alamat email b. Dokumen persyaratan wajib yang terdiri dari: 1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik 3.

Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan 4. Surat Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, radiologi, dan jejaring lain jika diperlukan 5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Surat / Aplikasi Permohonan Kerja Sama menjadi Fasilitas kesehatan BPJS c. Jika berdasarkan hasil Analisa dan verifikasi kebutuhan diperlukan penambahan kerja sama di bpjs, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu: 1. Kantor Cabang bpjs Memberikan kode login dan hak akses (username dan password) di Aplikasi HFIS kepada calon pendaftar FKRTL melalui kotak surel (email). 2. Calon pendaftar FKRTL mengisi formulir profil pada aplikasi HFIS, pendaftar mengisi formulir self assessment serta mengirimkan dan meng-upload menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar FKRTL Selanjutnya Kantor Cabang bpjs akan menyampaikan tanggapan tertulis atas pengajuan kerjasama kepada alamat email calon pendaftar Fasilitas kesehatan.

Cara daftar BPJS Kesehatan apotek pelayanan obat kronis Cara daftar BPJS Kesehatan apotek pelayanan obat kronis adalah mengisi Formulir Daftar Isian FKRTL beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : nomor bpjs kesehatan. Surat pengajuan permohonan kerja sama yang mencantumkan alamat email b. Dokumen persyaratan wajib yang terdiri dari: 1. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Apotek (Surat Izin Apotek) 2.

Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) institusi/perseorangan pemilik faskes 3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker; atau Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian 4.

Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 5. Surat / Aplikasi Permohonan Kerja Sama menjadi Fasilitas kesehatan BPJS c.

Jika berdasarkan hasil Analisa dan verifikasi kebutuhan diperlukan penambahan kerja sama di bpjs, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu: 1. Kantor Cabang bpjs Memberikan kode login dan hak akses (username dan password) di Aplikasi HFIS kepada calon pendaftar FKRTL melalui kotak surel (email).

2. Calon pendaftar FKRTL mengisi formulir profil pada aplikasi HFIS, pendaftar mengisi formulir self assessment serta mengirimkan dan nomor bpjs kesehatan menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar FKRTL Selanjutnya Kantor Cabang bpjs akan menyampaikan tanggapan tertulis atas pengajuan kerjasama kepada alamat email calon pendaftar Fasilitas kesehatan. Cara daftar BPJS Kesehatan Optik Cara daftar BPJS Kesehatan Optik adalah mengisi Formulir Daftar Isian FKRTL beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut : a. Surat pengajuan permohonan kerja sama yang mencantumkan alamat email b. Dokumen persyaratan wajib yang terdiri dari: 1. Surat Izin penyelenggaraan optikal 2. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat izin Kerja (SIK) 3. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) institusi/perseorangan pemilik faskes 4.

Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 5. Surat / Aplikasi Permohonan Kerja Sama menjadi Fasilitas kesehatan BPJS c. Jika berdasarkan hasil Analisa dan verifikasi kebutuhan diperlukan penambahan kerja sama di bpjs, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu: 1.

Kantor Nomor bpjs kesehatan bpjs Memberikan kode login dan hak akses (username dan password) di Aplikasi HFIS kepada calon pendaftar FKRTL melalui kotak surel (email). 2. Calon pendaftar FKRTL mengisi formulir profil pada aplikasi HFIS, pendaftar mengisi formulir self assessment serta mengirimkan dan meng-upload menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar FKRTL Selanjutnya Kantor Cabang bpjs akan menyampaikan tanggapan tertulis atas pengajuan kerjasama kepada alamat email calon pendaftar Fasilitas kesehatan.

none

2. Pendaftaran secara kolektif dimungkinkan untuk Mahasiswa dari Perguruan tinggi atau lembaga sejenis, Siswa/santri dari Sekolah/ Pesantren atau lembaga sejenis, Saksi dan Korban dalam Perlindungan Lembaga Hukum, Penghuni Lembaga Permasyarakatan Negara, Panti Sosial, Lembaga atau Badan Amal, Lembaga/ Yayasan atau Badan Sosial, Koperasi Berbadan Hukum serta Program CSR Badan Usaha dengan cara melengkapi Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik (FDIPE) yang diisi sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimigrasikan di Kantor BPJS Kesehatan.
Latest News • Materi FGD PERSI 18 April, 2019 • Kick Off & Launching “Standar Akreditasi Rumah Sakit” 29 April, 2022 • PERSI dan BSSN Kupas Isu-Isu Terkini Keamanan Siber di RS, Menanti Regulasi dan Pemahaman Manajemen 28 April, 2022 • Surat Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

28 April, 2022 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (News) • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (New) • Peraturan Menteri Kesehatan R epublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (New) • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Nomor bpjs kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Nomor bpjs kesehatan Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan • Nomor bpjs kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan Yang Baik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Ke Anak • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Nomor bpjs kesehatan Rumah Tangga Yang Baik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga nomor bpjs kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Cacingan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor bpjs kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun nomor bpjs kesehatan Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Nomor bpjs kesehatan Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Elektromedik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu • Peraturan Menteri Nomor bpjs kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020 • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeriksaan Difteri Di Laboratorium • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Keterampilan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Terapi Buprenorfina • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan nomor bpjs kesehatan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Komite Penempatan Dokter Spesialis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Keterampilan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis Clinical Advisory • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisika Medik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Wisata Medis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Fraksionasi Plasma • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pedoman Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hepatitis Virus • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Ke Luar Negeri • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil Bersalin dan Nifas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayanannya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Asisten Apoteker • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Pemeriksaan HIV dan Infeksi Opotunistik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran penyimpanan Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil Masa Hamil Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Kesehatan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskule • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pengobatan Anti Retroviral • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Skrining Hipothyroid • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2409/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Standar Bubuk Tabur Gizi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2356/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Kedudukan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor bpjs kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 150/Menkes/Per/I/2011 Tentang Nomor bpjs kesehatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/VIII/2010 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.

02.02/Menkes/149/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1249/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir Dengan Menggunakan Alat PET-CT Di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1248/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Siklotron Di Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging Dan Re-Emerging • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik Dan Muatan Informasinya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 551/Menkes/Per/VII/2009 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.

ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 Tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 Tentang Apotek Rakyat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173/Menkes/Per/X/2004 Tentang Rumah Sakit Gigi Dan Mulut • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 988/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 Tentang Registrasi dan Praktik Terapis WicaraJakarta - Pemerintah akan menghapus kelas BPJS Kesehatan jadi kelas rawat inap standar (KRIS) 1,2, dan 3 bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di rumah sakit.

Sehingga nantinya, kelas JKN hanya ada satu saja. Lantas berapa tarif iuran BPJS Kesehatan 2022? Namun, kebijakan rencana itu belum dilakukan sekarang, melainkan bertahap paling lambat 1 Januari 2023. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, tanpa melihat tarif iuran yang dibayar kepada BPJS Kesehatan. Alasan penghapusan kelas BPJS Kesehatan belum akan diterapkan dalam waktu dekat, karena saat ini masih di tahap finalisasi pembahasan.

Tahapan yang juga dipersiapkan seperti harmonisasi regulasi, penyiapan infrastruktur, hingga sumber daya manusia (SDM). Tarif Iuran BPJS kesehatan 2022 Berapa iuran BPJS kelas 1 2 3?

Belum dihapusnya kelas BPJS Kesehatan, maka saat ini masih memberlakukan kelas 1, 2, dan 3.

nomor bpjs kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Baca juga: Setelah Kelas 1-2-3 Dihapus, Berapa Iuran BPJS Kesehatan?

nomor bpjs kesehatan

Daftar iuran BPJS Kesehatan 2022 Berikut adalah tarif iuran BPJS Kesehatan 2022: Tarif Iuran BPJS kesehatan untuk kelas I sebesar Rp 150 ribu per bulan Tarif Iuran BPJS kesehatan untuk kelas 2 Rp 100 ribu per bulan Tarif Iuran BPJS kesehatan untuk kelas 3 Rp 35 per bulan Namun, untuk saat ini iuran BPJS kesehatan secara rinci belum ditetapkan.

Sebab, pemerintah masih melakukan simulasi, untuk mempertimbangkan banyak faktor seperti opsi pendanaan lain hingga subsidi dari pemerintah. Perhitungan iuran BPJS Kesehatan juga akan dilakukan berdasarkan tarif, yang perlu dibayar oleh BPJS Kesehatan ke penyedia fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.

Perubahan kelas akan menjadikan biaya iuran BPJS Kesehatan yang lebih tinggi. Proses ketetapan tarif iuran BPJS Kesehatan masih dikaji dan dibahas oleh Nomor bpjs kesehatan Kesehatan, Kementerian Keuangan, DJSN dan BPJS Kesehatan. Saksikan Viral: Warkop Goes To New York [Gambas:Video 20detik] (fdl/fdl)
Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, nomor bpjs kesehatan dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini. Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero). Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero).

Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.
badan-penyelenggara-jaminan-sosial 2011 Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM Undang-undang (UU) TENTANG Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ABSTRAK: • bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor nomor bpjs kesehatan Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang nomor bpjs kesehatan merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

• 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP 3. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 4. FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 5. PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN 6. ORGAN BPJS 7. PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI 8. PERTANGGUNGJAWABAN 9. PENGAWASAN 10. ASET 11. PEMBUBARAN BPJS 12. PENYELESAIAN SENGKETA 13. HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN 14.

LARANGAN 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN LAIN-LAIN 17. KETENTUAN PERALIHAN 18. KETENTUAN PENUTUP CATATAN: • Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.

• Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 69 menyatakan : Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. • Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Nomor bpjs kesehatan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi. Keanggotaan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut nomor bpjs kesehatan sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

• 68 Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi nomor bpjs kesehatan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

5 Cara Mengetahui Nomor BPJS Kesehatan, Cukup Pakai NIK




2022 www.videocon.com